Surabaya (Greeners) – Bencana banjir, longsor dan puting beliung kerap terjadi di wilayah Jawa Timur (Jatim) sejak Desember tahun lalu. Bencana tersebut masih berpotensi terjadi hingga beberapa pekan kedepan. Warga diimbau menjaga lingkungan sekitar dan tetap mewaspadai bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.

“Cuaca di wilayah Jawa Timur ke depan masih ekstrim dan diperkirakan bencana alam banjir, puting beliung, tanah longsor masih berpotensi terjadi. Kita harus menyadari bahwa ada beberapa titik yang merupakan daerah yang rawan terhadap bencana,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf usai acara Diskusi Publik “Membedah Tata Kelola Bencana di Jawa Timur” dalam rangka Peringatan HUT ke 71 PWI dan Hari Pers Nasional (HPN) di Hotel Santika Premier Surabaya, Senin (27/03/2017).

Ia menyebutkan, dari 38 kabupaten dan kota di Jatim terdapat daerah-daerah yang berpotensi terkena banjir, longsor, angin puting beliung. Diantaranya Malang, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Gresik, Lamongan dan Sidoarjo.

BACA JUGA: Banjir Terus Mengancam, Wagub Jatim Minta Alih Fungsi Lahan Hutan Dihentikan

Tahun ini, intensitas bencana cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Khususnya banjir, di sejumlah daerah bisa terjadi setiap hujan lebat karena sejumlah sungai yang tidak mampu menampung debit air. Banjir juga relatif lama surut, selain karena lokasi yang rendah juga karena pasang air laut.

Banjir juga merusak berbagai infrastruktur jalan dan lahan pertanian yang dampaknya sangat besar pada perekonomian warga. Selain terhambatnya transportasi dan banyak terjadi kecelakaan karena jalan rusak, warga juga merugi karena gagal panen.

“Karena itu kami akan bekerja keras untuk memperbaiki keadaan ini dengan membuat tanggul-tanggul, maupun normalisasi,” ujar Saifullah Yusuf.

Di sejumlah daerah juga direncanakan pembangunan kolam-kolam retensi. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat untuk mengatasi banjir secara komprehensif. Selain itu, ia juga meminta masyarakat menjaga lingkungannya. Ia juga mengimbau alih fungsi lahan hutan dan penebangan liar di hulu yang menjadi salah satu penyebab banjir agar segera dihentikan.

“Kita ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka tahu situasi dan kondisi lingkungan dengan baik sehingga mereka bisa berpartisipasi untuk menjaga lingkungannya,” ujarnya.

BACA JUGA: Antisipasi Banjir, BNPB dan MIT Luncurkan PetaBencana.id

Secara umum, sistem peringatan dini akan bencana alam di Jawa Timur sudah sangat baik. Koordinasi antar jajajaran terkait juga berjalan sehingga korban jiwa akibat bencana alam bisa dicegah. Namun, Saifullah mengakui bahwa masyarakat Jatim masih enggan untuk mengungsi ketika bencana banjir datang.

“Rata-rata masyarakat Jawa Timur juga enggan diajak mengungsi ke tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh aparat. Tempat pengungsian pun menjadi kosong. Mereka lebih senang tinggal di rumah saudaranya atau tetangganya yang tidak terkena banjir atau bertahan di rumahnya,” katanya.

Bencana alam seperti banjir dan longsor kerap terjadi di sejumlah wilayah di Jatim sejak Desember tahun lalu dan masih kerap terjadi hingga saat ini. Sepekan terakhir, longsor terjadi di sejumlah lokasi di lereng Gunung Bromo, baik di wilayah Pasuruan maupun Probolinggo.

Yang terparah terjadi di jalur wisata Air Terjun Madakaripura di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Longsor menyebabkan jalur wisata dan jalan penghubung antar desa terputus. Longsornya tebing setinggi 50 meter yang menutupi ruas jalan sepanjang 75 meter dengan ketinggian 4 meter itu merusak saluran air bersih sehingga ribuan kepala keluarga krisis air.

Banjir juga kembali terjadi di Pasuruan. Ratusan rumah terendam dampak luapan Sungai Welang yang membelah wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Ketinggian air di pemukiman mencapai 1,5 meter.

Selain itu, banjir bandang yang menerjang Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Bencana ini mengakibatkan 8 rumah rusak. Selain itu, puluhan rumah lainnya terendam lumpur dan ratusan ternak warga hanyut. Saat ini warga memperbaiki rumah dan membersihkan lumpur sisa air bah tersebut.

Penulis: MA/G12

MALANG (Greeners) – Kota Malang dikenal sebagai kota tujuan wisata. Berada di dataran tinggi antara 440-667 meter di atas permukaan laut dan berada di antara berbagai gunung api membuat kota ini bisa dikatakan mustahil terkena musibah banjir ketika musim hujan. Namun, kondisi itu bisa kita jumpai saat ini atau sejak sepuluh tahun terakhir.

Kuantitas banjir di beberapa titik di Kota Malang kian meningkat dan airnya pun semakin lama surut. Setidaknya kondisi ini yang digambarkan aktivis lingkungan di Kota Malang yang terdiri dari perwakilan warga, Walhi Jatim, serta Malang Corruption Watch (MCW).

Dewan Daerah Walhi Jawa Timur Purnawan D Negara menyampaikan, permasalahan banjir di Kota Malang akhir-akhir ini tidak bisa disebut karena curah hujan yang tinggi saja. Namun, terdapat beberapa persoalan lain yang juga menjadi penyebabnya.

Purnawan mencatat, setidaknya ada beberapa penyebab kawasan di dataran tinggi ini bisa terjadi banjir. Yang pertama adalah banyaknya alih fungsi lahan, terutama ruang terbuka hijau yang kini sudah menjadi pemukiman elit dan pertokoan modern.

“Keberadaan perumahan elit Ijen Nirwana, Ijen Suite Hotel, Malang Town Square (Matos), Mall Olimpic Garden (MOG) dan beberapa bangunan besar lain telah mengganti fungsi lahan yang dulunya menjadi ruang terbuka hijau sekaligus sebagai serapan air,” kata Purnawan yang juga Dosen Hukum Lingkungan, Universitas Widyagama, Malang, Rabu (30/11/2016).

BACA JUGA: LIPI: Penggunaan Bambu Lebih Tepat Atasi Banjir Dibanding Betonisasi

Menurutnya, tak hanya alih fungsi lahan terbuka hijau yang dampaknya kini dirasakan masyarakat. Ia menyebut, banyak proses alih fungsi lahan di Kota Malang menjadi mall, hunian elit, pertokoan, dan hotel yang menyisakan masalah.

Purnawan menyontohkan, alih fungsi lahan APP Lambau (Bumi Tanjung) menjadi hunian elit Ijen Nirwana dan hotel pernah menimbulkan konflik serta penolakan dari warga. Hal yang sama juga terjadi terkait alih fungsi lahan APP menjadi Matos. Alih fungsi itu dulunya mendapat penolakan yang keras dari masyarakat, aktivis dan utamanya mahasiswa. Alih fungsi itu juga menyisakan persoalan tukar guling yang terindikasi korupsi.

Proyek pembangunan drainase di Kota Malang juga menyisakan banyak masalah. Fahrudin dari Malang Corruption Watch (MCW) menyebutkan, pengerjaan drainase dengan Jacking System di Jalan Bondowo misalnya, tidak memberikan dampak terhadap penyelesaian banjir. “Proyek dengan anggaran fantastis tersebut justru terindikasi korupsi, yaitu mulai dari proses perencanaan, penetapan dan pelaksanaan,” kata Fahrudin.

Data MCW menyebutkan, pada tahun 2013 anggaran pengerjaan tiba-tiba muncul dan ditetapkan sebesar Rp 40 miliar dalam APBD 2013, padahal sebelumnya proyek tersebut tidak masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD 2013). Dan dalam APBD 2014 kembali dianggarkan sebesar Rp 16 miliar.

Berdasarkan Audit BPK TA 2013, PT Citra Gading Astritama (CGA) belum menyelesaikan pengerjaannya sesuai dengan pembayaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Malang. Akibatnya, Pemerintah Kota Malang diduga merugi hingga Rp 1,1 miliar dan pada tahun 2014 anggaran Rp 16 miliar yang sudah dianggarkan juga tidak terpakai.

BACA JUGA: Banjir Jawa Barat Bukan Karena Curah Hujan yang Tinggi

MCW kembali mendata, anggaran pengerjaan drainase tidak berbanding lurus dengan berkurangnya permasalahan banjir. Pada tahun 2015 anggaran untuk pengerjaan drainase/gorong-gorong sebesar Rp 12 miliar dan meningkat lagi dalam anggaran tahun 2016 sebesar 42 miliar.

“Anehnya, terdapat banyak pembangunan drainase, tetapi justru wilayah yang dibangun tersebut menjadi langganan banjir, di antaranya di Jalan MT Haryono, Jalan Pasar Besar, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Galunggung, Jalan Sigura-gura, dan beberapa daerah lainnya,” kata Fahrudin.

Purnawan mendesak Pemerintah Kota Malang mengevaluasi penataan kota, terutama pembangunan infrastruktur kota serta pemberian izin pendirian bangunan agar tidak menyalahi aturan. “Banjir di Kota Malang ini banjir rasa korupsi,” kata Purnawan.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT, dalam pemaparannya di kampus UB menyampaikan, sudah saatnya pembangunan di Kota Malang tidak menimbulkan banjir dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Salah satu yang disoroti oleh Pitojo adalah pembetonan drainase-drainase sehingga air banyak yang melimpas ke luar dan sebagian tidak terserap.

BACA JUGA: Antisipasi Banjir, Dinas Tata Air Jakarta Akan Tambah Petugas Tata Air

Menurutnya, perlu pembenahan sistem drainase kota dengan memperbanyak resapan dan menyiapkan saluran drainase yang terkoneksi dengan baik mulai dari tersier sampai ke badan sungai sebagai main drain. “Semaksimal mungkin RTRW dan segala regulasi didasarkan pada semangat mempertahankan dan memfungsikan daerah terbuka hijau sebagai kawasan yang efektif resapan,” kata Pitojo.

Pitojo menyatakan, pertumbuhan penduduk dan pembangunan seiring dengan kebutuhan lahan yang meningkat menyebabkan ruang bebas yang tersedia berkurang. Diperlukan konsep drainase yang mampu mengurangi genangan dalam keterbatasan ruang dan meresapkan sebagian limpasan air ke dalam tanah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono mengatakan, untuk mengatasi banjir di kawasan Jalan Bondowoso, Gadingkasri, Galunggung, dan daerah lainnya adalah gorong-gorong atau drainase sehingga air langsung ke Sungai Metro. “Proyek pembangunan gorong-gorong sudah berjalan tapi belum tahu kapan selesai,” kata Jarot.

Untuk saat ini, kata Jarot, pihaknya hanya akan melakukan normalisasi di kawasan tersebut. “Dalam waktu dekat mungkin hanya normalisasi,” ujarnya.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa curah hujan tahun ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Bahkan, Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko mengatakan bahwa curah hujan hanya faktor kecil yang bisa menyebabkan banjir.

Ia menduga banjir besar yang melanda beberapa kabupaten dan kota seperti di Kota Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kota Tangerang akibat kesalahan tata guna lahan dan tata kelola air. Menurut Hary, meskipun hujan dengan intensitas tinggi terjadi, namun jika tata guna bangunan dan tata kelola air dilakukan dengan baik, maka bencana banjir bisa di minimalisir.

“Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat bukan karena curah hujannya. Ini perlu adanya pengkajian dan analisis dari sisi tata guna lahan dan tata kelola air yang buruk,” jelasnya, Jakarta, Rabu (16/11).

BACA JUGA: Puncak Musim Hujan Diprediksi Meningkatkan Bencana Hidrometeorologi

Seperti banjir yang terjadi di Karawang, Jawa Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, buruknya drainase di Karawang beberapa waktu lalu telah menyebabkan banjir. Banjir yang sempat merendam Dusun Simargalih RT 02/RW 06 Desa Parungsari di Kecamatan Ciampel dan Komplek Surya Cipta Karawang yang merendam 15 unit rumah setinggi 25 sampai 150 cm disebabkan karena adanya penyempitan tiang jembatan di Sungai Cirinjing.

“Banjir di Karawang contohnya, itu bukan disebabkan karena melimpahnya air di Waduk Saguling. Tidak ada kaitan antara melimpahnya Waduk Saguling dengan banjir di Karawang kemarin. Melimpahnya Waduk Saguling pun seharusnya tidak akan memberikan dampak kepada masyarakat di Bandung karena aliran Waduk Saguling ke Utara sementara Bandung lebih tinggi posisinya dan berada di Tenggara Waduk Saguling,” katanya.

BACA JUGA: Dihantam Banjir, DBMP Kota Bandung Turunkan Regu Reaksi Cepat

Luasnya daerah aliran sungai yang kritis, kerusakan lingkungan, degradasi sungai, tingginya kerentanan dan masih terbatasnya mitigasi struktural dan non struktural di masyarakat juga menyebabkan bencana terus meningkat. Saat ini, lanjut Sutopo, jutaan jiwa masyarakat tinggal di daerah-daerah rawan bencana. Ada 64 juta jiwa masyarakat yang terpapar dari bahaya banjir dengan intensitas sedang hingga tinggi. Begitu juga dengan longsor, ada 40,9 juta jiwa masyarakat yang terpapar oleh bahaya longsor sedang hingga tinggi.

“Mereka semua tinggal di zona merah dengan kemampuan mitigasi yang masih terbatas, sehingga saat terjadi hujan sebagai pemicu maka terjadi bencana” kata Sutopo.

Beberapa daerah yang sebelumnya jarang terjadi bencana, terusnya, saat ini justru mudah mengalami bencana. Misalnya Kota Bandung yang secara beruntun mengalami bencana. Pada Minggu lalu, Kota Bandung kembali direndam banjir karena hujan beritensitas tinggi dan drainase perkotaan yang sudah tidak mampu menampung aliran air di permukaan. Hujan es dan angin kencang terjadi di beberapa tempat sehingga menyebabkan pohon tumbang. Stasiun keretaapi di Kota Bandung juga terendam banjir.

“Hingga saat ini Pemerintah Kota Bandung juga belum membentuk BPBD sehingga penanganan darurat di lapangan terhambat. Pemkot Bandung belum ada rencana membentuk BPBD karena masih bisa ditangani Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran. Namun saat terjadi bencana alam, fungsi komando menjadi sulit dilaksanakan,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Bandung (Greeners) – Diguyur hujan deras sejak Senin (24/10) siang, beberapa wilayah di Kota Bandung dilanda banjir yang cukup besar. Beberapa ruas jalan bahkan sempat menjadi ‘sungai’, seperti yang terjadi di kawasan Jalan Pasteur yang terendam air hingga ketinggian 160 cm.

Menurut akun resmi Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung, salah satu alasan banjir besar ini terjadi adalah hujan deras di wilayah hulu (salah satunya Lembang dan Setiabudi) yang mengakibatkan Sungai Citepus meluap.

Staf DBMP Kota Bandung, Eka Yudhistira, menerangkan bahwa ruas Jalan Pasteur dan Jalan Pagarsih mengalami banjir yang paling parah. “Namun sudah surut semua,” lanjut Eka.

Mengatasi banjir yang terjadi, DBMP Kota Bandung dengan sigap mengerahkan 6 regu pasukan yang membantu untuk mengurangi dampak pasca banjir di ruas-ruas jalan yang menjadi titik banjir. Regu tersebut terdiri dari 4 regu Unit Reaksi Cepat, 1 regu Pasukan Katak dan 1 regu Jurig Cai.

“Pasukan tersebut disebar di beberapa titik yaitu 1 regu di Sukagalih, 3 regu di Pasteur dan 2 Regu di Pagarsih,” terang Eka.

Reaksi cepat dari Pemerintah Kota Bandung ini diapresiasi dengan baik oleh Netizen. Beberapa cuitan positif datang dari para pengguna media sosial Twitter. Salah satunya dari akun @weedodo yang berkicau, “Salut dengan reaksi cepat tim @dbmpkotabdg, untuk menanggulangi banjir di Pasteur.”

Ada lagi akun @Giffyyeaah yang mengapresiasi kerja cepat tim DBMP Kota Bandung dan mengimbau kepada masyarakat untuk mau peduli ke lingkungannya dengan tidak buang sampah sembarangan apalagi ke sungai.

Banjir ini merupakan yang pertama terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Walikota Bandung Ridwan Kamil melalui akun Twitter dan Instagram pribadinya mengungkapkan permintaan maaf dan menyatakan akan memasang Tol Air di beberapa ruas jalan yang rawan banjir seperti yang telah dibuat Pemkot Bandung di daerah Gede Bage.

Kota Bandung Tidak Punya BPBD

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menerangkan, mobil dan motor yang sedang melintas di jalan terendam banjir. Bahkan beberapa mobil terseret banjir seperti layaknya diterjang tsunami kecil di jalan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, katanya, bersama dengan unsur lainnya seperti TNI, Polri, Tagana, SKPD dan relawan hingga saat ini masih melakukan pendataan. Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung hingga saat ini belum membentuk BPBD.

Berdasarkan laporan awal dari BPBD Provinsi Jawa Barat, banjir menyebabkan ratusan rumah terendam banjir. Ada rumah yang rusak akibat tergerus banjir di bantaran Kali Cilimus. Banjir juga menjebol pagar SMAN 9 Bandung sehingga merendam ruang kelas dan ruang guru sekitar 90 cm.

“Saat ini sebagian banjir telah surut. Kondisi topografi yang miring menyebabkan banjir cepat surut. Masyarakat membersihkan rumah dari lumpur. Pendataan masih dilakukan,” terangnya di Jakarta, Senin (24/10).

Masyarakat, terusnya, diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir dan longsor. BMKG sendiri memprediksikan curah hujan akan terus meningkat. Fenomena intensitas La Nina lemah diprediksikan akan meluruh pada Desember 2016 sedangkan Dipole Mode masih menguat sehingga curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan meningkat.

“Kejadian hujan ekstrem diprediksikan akan meningkat sehingga potensi banjir, longsor dan puting beliung akan meningkat,” tutup Sutopo.

Penulis: Gede Surya Marteda/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Puncak musim hujan yang jatuh pada bulan Februari hingga Maret di tahun 2016 ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap banjir di Ibukota. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan bahwa ada empat kemungkinan mengapa banjir Jakarta tidak terjadi pada tahun ini.

Pertama, kata pria yang akrab disapa Yudi ini, adalah karena curah hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) hanya 100 hingga 150 mm/jam yang mana pada saat puncak banjir, curah hujan bisa mencapai 300 hingga 350 mm/jam.

“Kedua, distribusi hujan di wilayah Jabodetabek tidak merata sehingga tanah masih bisa meresapkan air tidak jenuh yang mengakibatkan saluran air tidak meluap. Jika hujan turun secara merata dan di waktu yang bersamaan, maka bisa dipastikan tanah akan jenuh dan saluran air akan meluap menggenangi jalan,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (06/04).

Selain itu, wilayah di kota-kota penyangga Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Depok dan Tanggerang tidak diguyur hujan besar dalam waktu bersamaan sehingga tidak ada banjir kiriman dari Puncak, Bogor dan air sungai pun tidak meluap. Terakhir, lanjutnya, laut pantai utara Jakarta juga sedang tidak pasang sehingga aliran sungai dapat mengalir ke laut.

“Jadi kurang tepat kalau tahun ini Jakarta tidak banjir karena saluran airnya sudah berfungsi dengan baik. Apalagi kalau dibilang karena sungainya sudah dinormalisasi. Jakarta sedang diselamatkan oleh alam saja karena ujian sebenarnya baru bisa kita lihat tahun depan saat siklus banjir lima tahunan datang. Apakah Jakarta sudah siap?” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Deputi Meteorologi BMKG Yunus Subagyo Swarinoto mengatakan bahwa bulan Februari 2016 menjadi puncak curah hujan dari musim penghujan ini. Meskipun intensitasnya tidak merata. Hal ini disebabkan setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri dalam mempengaruhi intensitas hujan.

“Prediksinya hujan masih akan terjadi sepanjang bulan Maret meskipun intensitasnya lama-lama akan menurun. April nanti diprediksi curah hujan sudah kembali memasuki taraf sedang hingga rendah,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat agar terus waspada terhadap potensi hujan lebat yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dr. Yunus S. Swarinoto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, mengatakan, saat ini perkembangan kondisi dinamika atmosfer wilayah Indonesia menunjukkan adanya indikasi potensi kejadian hujan lebat dalam beberapa hari ke depan, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Ini sudah terpantau mulai Rabu sore (24/02/2016) di wilayah utara Jabodetabek intensitas hujan relatif mulai meningkat, sehingga perlu diantisipasi dalam beberapa hari ke depan akumulasi curah hujan juga akan tinggi,” katanya, Jakarta, Jumat (26/02).

Potensi terjadinya hujan lebat ini, lanjut Yunus, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih aktifnya monsoon dingin Asia dan adanya tekanan rendah di utara Austalia yang mengakibatkan terbentuknya daerah pertemuan massa udara dan belokan angin di beberapa lokasi di Indonesia termasuk wilayah utara Jakarta.

Selain wilayah Jabodetabek, ia juga mengatakan kalau ada beberapa daerah lain yang juga berpotensi mengalami hujan lebat dalam tiga hari ke depan setelah tanggal 26 Februari 2016. Daerah-daerah tersebut antara lain Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah bagian Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

“Dengan masih tingginya potensi curah hujan di Indonesia, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siaga terutama di daerah dataran tinggi atau pegunungan untuk mengantisipasi kejadian banjir bandang, lahar dingin, dan tanah longsor serta daerah dataran yang relatif mudah terjadi potensi bencana banjir agar dapat menyiapkan lingkungannya untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi,” himbau Yunus.

Menanggapi imbauan dari BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat agar tetap waspada terhadap ancaman banjir, longsor, dan puting beliung mengingat Februari diprediksi menjadi puncak musim hujan 2015/2016.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, peluang hujan dengan intensitas tinggi dan sangat tinggi tersebut masih dapat terjadi, khususnya di sebagian Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

“Potensi ancaman banjir, longsor, dan puting beliung di daerah-daerah tersebut cukup tinggi. Namun bukan berarti daerah lain aman dari ancaman bencana hidrometerologi, meski hujan lokal akan lebih berperan yang menyebabkan bencana di sana,” katanya.

Ia mengatakan hujan merupakan pemicu terjadinya banjir dan longsor. Namun faktor yang paling berperan menyebabkan banjir dan longsor adalah faktor antropogenik atau pengaruh ulah manusia.

Sebagai informasi, Sutopo menjelaskan, hingga 12 Februari 2016 telah terjadi bencana banjir, longsor, dan puting beliung di 290 kabupaten/kota di Indonesia. Bencana ini menyebabkan 45 orang meninggal dunia, 48 orang luka-luka, hampir satu juta jiwa mengungsi, dan ribuan rumah rusak.

Dalam periode yang sama, yaitu tanggal 1 Januari hingga 12 Februari 2016, terdata 122 kejadian banjir melanda di 23 provinsi yang menimbulkan 14 orang tewas, lebih dari 946.000 jiwa mengungsi, 1.767 rumah rusak, puluhan ribu rumah terendam banjir, dan 281 fasilitas umum rusak.

Begitu pula longsor yang terjadi 65 kali di 12 provinsi yang menyebabkan 29 orang meninggal, 11 orang luka, 1.319 orang mengungsi dan 387 rumah rusak. Puting beliung terjadi 103 kali di 17 provinsi yang menyebabkan dua orang meninggal dunia, 34 orang luka, 779 jiwa mengungsi, dan 1.660 rumah mengalami rusak.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah saat ini tidak lepas dari rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh sebab itu, ketaatan terhadap Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dirancang melalui multipihak seharusnya mampu menjadi solusi mengatasi permasalahan rusaknya DAS.

Direktur Jendral (Dirjen) Pengelolaaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hilman Nugroho mengungkapkan, saat ini sebanyak 2.087 dari 17.000 DAS seluruh Indonesia dalam kondisi rusak. Jika dilihat dari tutupan lahannya, terdapat sekitar 24,3 juta hektare lahan yang berada dalam status kritis.

Apalagi, katanya, berbicara wilayah DAS bukan hanya bicara tentang wilayah yang berada di kanan dan kiri sungai, melainkan keseluruhan wilayah yang menampung, menyimpan dan menyalurkan air hujan sebelum dikeluarkan melalui sungai, danau atau laut.

“Ini berarti seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam beberapa DAS. Makanya persoalan ini tentu harus kita selesaikan bersama,” kata Hilman usai acara Apresiasi Yayasan Kehati Pelestarian Mangrove di Jakarta, Kamis (11/02).

Permasalahan yang terjadi pada DAS bukan hanya lintas pengelola, tetapi juga lintas sektor dan lintas wilayah administrasi. Pada suatu DAS juga terdapat banyak pemangku kepentingan dengan tujuan masing-masing. Menurut Hilman, diperlukan rencana pengelolaan yang terpadu agar masing-masing stakeholder bisa menyamakan tujuan dalam pemanfaatan dan pengelolan DAS.

Hilman menyatakan, semua pihak harus menjalankan perannya dengan baik demi pencegahan banjir. Bendungan yang rusak harus diperbaiki, sedimentasi sungai dikeruk, dan perilaku kehidupan masyarakat juga harus berubah agar jangan menyebabkan banjir.

Upaya pencegahan banjir sendiri akan lebih efektif dengan mengikuti Proyek Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Terpadu. Dokumen tersebut harus dirancang multipihak untuk mengakomodasi semua kepentingan. RPDAS Terpadu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Menurut Hilman, sebanyak 138 DAS prioritas telah memiliki dokumen RPDAS Terpadu.

Selain itu, sebagai sistem deteksi dini, Hilman mengatakan kalau KLHK juga telah memiliki peta daerah rawan banjir dan tanah longsor. Peta tersebut diperbarui setiap tahun menggunakan Aplikasi Sistem Standar Operasi Prosedur Banjir dan Tanah Longsor (SSOP BANTAL) berbasis satuan analisa DAS. Ini dikarenakan potensi banjir dan longsor bencana sebuah wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kelerengan, jenis tanah, curah hujan, jenis tanaman, dan faktor lainnya.

“Aplikasi ini berguna untuk mengetahui lokasi rawan banjir dan tanah longsor, serta dapat memberikan solusi arahan fungsi berupa manajemen pengelolaan wilayah rawan bencana,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah untuk selalu siaga menghadapi bencana ekologis yang tengah mengintai. Manager Desk Disaster Walhi Sumatera Selatan Dino Mathius menyatakan, beberapa bencana ekologis sudah terjadi selama hampir dua bulan terakhir.

Mulai dari banjir yang terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Lahat. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Gunung Kembang pada tanggal 23 Januari 2016 lalu. Setidaknya terdapat 150 Kepala Keluarga terdampak yang mana diantaranya empat rumah hanyut dan 15 rumah rusak parah, serta sisanya terendam air setinggi kurang lebih tiga meter. Pada waktu yang bersamaan terjadi juga banjir di Kota Muara Dua Kabupaten Oku Selatan, Muara Enim dan Tanjung Enim serta di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

“Saat ini pun sedang terjadi banjir di Kabupaten Musi Banyuasin. Terdapat beberapa titik banjir yang sedikitnya menimpa kurang lebih empat desa diantaranya Desa Ulak Embacang, Desa Air Balui SP 1, SP 2 dan SP 3 yang berada di Kecamatan Sanga Desa,” tegasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Rabu (10/01).

Tidak hanya itu, terdapat empat kecamatan di Musi Banyuasin yang juga berpotensi banjir seperti di Kecamatan Sekayu, Babat Toman,Sei Lais dan Lawang Wetan. Sedangkan di Kabupaten Empat Lawang, ada tiga kecamatan yang telah mengalami banjir. Tiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Pendopo Barat, Sikap Dalam dan Tebing Tinggi. Banjir merendam ratusan rumah warga dan menyebabkan hancurnya dua jembatan gantung yang berada di Desa Linggae dan Desa Baturaja Baru.

“Untuk di Kabupaten OKI, banjir yang terjadi di Kecamatan Air Sugihan merupakan salah satu penyebab gagalnya panen padi milik masyarakat. Sebelumnya, pada saat musim kemarau pun gagal panen terjadi akibat kekeringan,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Hadi Jatmiko mengatakan, dalam dokumen Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Selatan sebelumnya, wilayah-wilayah yang disebutkan tadi adalah daerah yang sangat rawan terhadap banjir. Di antaranya banyak yang masuk dalam kategori berat.

Hadi menegaskan bahwa bencana ekologis yang terjadi merupakan salah urus dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam (SDA). Hasil pantauan Walhi Sumatera Selatan memperlihatkan, beberapa lokasi banjir tersebut di atasnya terdapat izin kegiatan ekstraksi berupa pertambangan mineral batubara sebanyak 60 izin, perkebunan sawit 19 izin dan Hutan Tanaman Industri satu izin dengan total luas mencapai 181,429,5 hektare atau empat setengah kali luas Kota Palembang.

Aktivitas eksploitasi SDA yang destruktif tersebut terus mendegradasi daya dukung dan daya tampung kesatuan ekosistem di Sumatera Selatan. Belum lagi kebakaran hutan dan lahan yang berkontribusi besar terhadap perubahan ekosistem, baik perubahan secara cepat maupun perlahan (akumulatif).

“Oleh karena itu, kami khawatir bencana ekologis ini akan terus meluas jika tidak dapat diantisipasi dengan sesegera mungkin,” jelasnya.

Hadi berharap dalam waktu dekat pemerintah segera melakukan upaya rehabilitasi dan pemulihan lingkungan pasca banjir. Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah wajib mengubah paradigma dan model pembangunan dari yang selama ini digunakan, karena terbukti dampak buruknya jauh lebih besar ketimbang keuntungan secara ekonomis.

Kebijakan lainnya yang harus dipastikan adalah pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan Perda Tata Ruang baru yang akan disahkan. “Rancangan Perda tersebut penting untuk diperiksa kembali, apakah sudah dipastikan bahwa lingkungan hidup dan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sudah terjamin hak-hak nya dalam mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik. Untuk saat ini maupun generasi mendatang sesuai dengan amanat konstitusi,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Peralihan musim kemarau ke musim hujan sudah mulai dirasakan di beberapa tempat, tidak terkecuali dengan DKI Jakarta. Masuknya musim hujan mendatangkan kekhawatiran terhadap bencana banjir yang kerap melanda Ibukota.

E. Peter, Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menerangkan, jika memperhatikan informasi cuaca pada laman milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seminggu terakhir selalu menampilkan wilayah DKI Jakarta yang diguyur hujan. Hal ini tentu perlu diwaspadai apalagi bila Kota Bogor mengalami hal serupa dengan intensitas hujan lebih besar.

“Menanggapi hal ini, tentu perlu dilakukan upaya persiapan bersama-sama, baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka mitigasi bencana banjir yang bertujuan mengeliminir korban jiwa dan kerugian harta benda,” terangnya, Jakarta, Sabtu (14/11).

Pantauan Walhi Jakarta pada peristiwa bencana banjir tahun lalu, Jakarta selalu merenggut korban jiwa karena kecelakaan seperti tersengat listrik, balita yang luput dari pengawasan orang tua atau kaum lansia penderita penyakit kronis yang kesulitan akses menuju rumah sakit.

Menurut Peter, perlu ada edukasi intensif kepada masyarakat korban banjir agar lebih peka terhadap keselamatan diri. Edukasi yang diberikan diantaranya cara mematuhi instruksi petugas pelaksana tanggap darurat manakala banjir telah membahayakan dan masyarakat diwajibkan mengevakuasi dirinya ke tempat yang telah disediakan.

Masyarakat juga harus disadarkan bahwa lingkungan pada saat banjir membutuhkan banyak sarana yang menunjang atau ketrampilan khusus, sehingga keselamatan dapat menjadi terabaikan dan membahayakan jiwa jika tidak berhati-hati.

Peter juga menekankankan bahwa hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih pro-aktif melibatkan masyarakat terdampak langsung sebagai wujud program mitigasi bencana banjir agar dampak yang ditimbulkan menjadi terkendali dan tidak lagi merenggut korban jiwa.

“Kami mengimbau agar pelaksana penanggulangan kebencanaan menggunakan pemetaan sebaran banjir yang ada dan segera memberikan pelatihan tanggap darurat singkat yang melibatkan unsur masyarakat terdampak,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Selain El Nino, Indonesia juga akan mengalami fenomena La Nina yang dalam bahasa latin berarti “gadis cilik”, namun secara umum biasa diartikan sebagai suatu kondisi dimana terjadi penurunan suhu muka laut di kawasan Timur equator di Lautan Pasifik. La Nina sendiri tidak dapat dilihat secara fisik dan periodenya pun tidak tetap.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Andi Eka Sakya menerangkan, fenomena La Nina menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia bertambah dan berpotensi menyebabkan banjir. Namun karena posisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim, maka tidak seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena La Nina.

“La Nina ini boros air. Debit airnya banyak dan potensi banjirnya cukup besar,” ujar Andi, Jakarta, Jumat (23/10).

Bagi Indonesia, kata Andi, dampak paling signifikan bisa dilihat dari banjir di beberapa wilayah serta merusak sawah-sawah padi milik petani. Namun, hal ini seharusnya bisa diatasi dengan mekanisme antisipasi perancanaan yang bagus dan terukur.

Andi menjelaskan andai para petani memiliki varietas padi yang tahan pada ketinggian dan cuaca tertentu, sebetulnya La Nina ini bukanlah sebuah masalah. Bahkan, lanjut Andi, La Nina ini bisa saja diubah menjadi berkah karena curah hujan yang tinggi datang di saat musim kemarau. Oleh karena itu La Nina banyak disebut sebagai kemarau basah. Untuk potensi banjir di perkotaan sendiri masih sangat besar apabila gorong-gorong, saluran irigasi dan lainnya tidak ditangani dengan baik.

“Jadi, secara garis besar tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan datangnya La Nina dalam konteks apabila mekanisme antisipasinya jalan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Bandung (Greeners) – Dalam rangka “Bandung Eid Fest 2015”, UPTD DAS Cikapundung Dinas Bina Marga Kota Bandung membersihkan sedimentasi dan sampah di kawasan Sungai Cikapundung, Selasa (30/06).

Menurut staf UPTD DAS Cikapundung Dinas Bina Marga Kota Bandung, Sutanto, pembersihan ini dilakukan selama tiga hari, mulai hari Selasa hingga Kamis (02/07). “Semua dibersihkan, terutama tanah yang mengeras,” ujarnya saat ditemui Greeners di Cikapundung River Spot, Bandung.

Sutanto juga menyatakan bahwa pembersihan yang dilakukan pada musim kemarau ini untuk mencegah bencana banjir akibat sedimentasi tanah yang mempersempit aliran sungai. Pembersihan ini dilakukan oleh beberapa pekerja dengan dibantu alat seperti pompa air terapung, cangkul, dan linggis. Kegiatan pembersihan ini diawasi oleh beberapa staf dan berlangsung hingga menjelang sore hari.

Poster: Ist.

Sutanto berharap kegiatan bersih-bersih sungai ini dapat dilakukan bukan hanya saat ada event saja. “Penginnya kami, secara berkala bisa membersihkan Cikapundung, terutama di sekitar pusat kota Bandung,” ucapnya.

Sebagai informasi, Sungai Cikapundung ini dibersihkan terkait penyelenggaraan Bandung Eid Fest 2015 yang berlangsung pada tanggal 18 Juni hingga 15 Juli 2015 di sepanjang jalan Cikapundung Timur dan Cikapundung River Spot, Bandung.

Event ini digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Panggung hiburan serta puluhan booth makanan dan pakaian tersedia di festival yang berlangsung sejak siang hingga malam hari ini. Menurut Sutanto, festival ini bertujuan untuk menyedot wisatawan lokal agar berkunjung ke kota Bandung.

Penulis: ANP/G32

Jakarta (Greeners) – Proyek penambahan pintu air Manggarai, Jakarta Selatan, yang dimulai pada Agustus 2013 lalu, direncanakan segera selesai pada akhir tahun 2014 ini. Menurut Pelaksana Lapangan Proyek dari PT Jaya Konstruksi, Parjito, menjelaskan, kalau pengerjaan proyek tersebut telah mencapai tahap 90 persen .

Parjito menerangkan, saat ini pengerjaan proyek penambahan pintu air Manggarai telah memasuki tahap pemasangan pintu dan pembukaan alur sungai. Ia juga mengatakan kalau pekerjaan inti sebenarnya mudah dan cepat dikerjakan. Sayangnya, kontur pintu air yang berada di bawah rel kereta dan dibawah tanah membuat sejumlah pekerjaan menjadi cukup sulit.

Pemasangan pintu air (sudut kanan bawah) Manggarai, Jakarta Selatan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2014 ini. Foto diambil Selasa (11/11/2014). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

“Yang membuat lama itu metode kerjanya, kami bentengi dulu semuanya supaya air tidak masuk. Karena kan kami kerjanya di bawah air,” terangnya kepada Greeners, Jakarta, Selasa (11/11).

Pengerjaan inti yang dimaksud adalah, tambah Parjito, memasukkan jacking box (pipa besar) yang didorongkan ke bawah tanah yang berada tepat di bawah rel kereta api Manggarai.

Sebelumnya, Kepala Humas Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane, Putu Wirawan, menuturkan, kalau penambahan pintu air Manggarai dan Karet di masing-masing pintu air dilakukan karena debit air yang tiap tahun kian meningkat. Dengan penambahan ini, ia menyatakan, masing-masing pintu air tersebut dapat menampung debit air lebih banyak dari jumlah saat ini.

Putu juga menggambarkan kalau pintu air Manggarai dan pintu air Karet berujung pada dua saluran besar, yakni Kanal Banjir Barat dan Kali Ciliwung lama yang sama-sama bermuara di Laut Jawa. Dua saluran tersebut melindungi beberapa daerah vital, diantaranya pusat pemerintahan, Istana Negara.

(G09)