Jakarta (Greeners) – Pantau Gambut menyebut sekitar 16,4 juta hektare (ha) area kesatuan hidrologis gambut (KHG) di Indonesia rentan terbakar. 

Hal tersebut, mereka ungkap dari hasil studi lanjutan Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Pantau Gambut Jilid 1. Dalam studi jilid 2 ini, mereka menemukan 54 % dari total 3,8 juta ha area KHG dengan kerentanan tinggi berada pada wilayah konsesi beserta area buffer-nya.

Angka tersebut didominasi perusahaan yang beroperasi di Pulau Kalimantan. Dalam catatan mereka, delapan dari 10 perusahaan dengan tingkat kerentanan tertinggi berada di pulau tersebut. 

Peneliti dan Analis Data Pantau Gambut Almi Ramadhi mengatakan, potensi kerentanan karhutla yang ada dapat berlipat ganda karena dimulainya El Nino pertengahan tahun ini.

“Pernyataan tersebut berdasarkan prediksi Climate Prediction Center (CPC-NOAA). Mereka menyebutkan adanya signifikansi peningkatan suhu laut sejak Mei 2023,” kata Almi dalam keterangan tertulis Pantau Gambut, baru-baru ini.

Ia menambahkan, berdasarkan pendekatan historis dan kondisi yang ada, potensi karhutla prediksinya terjadi Februari hingga Maret. Lalu potensinya muncul kembali antara Juli hingga Oktober. 

Pemetaan Pantau Gambut Terkait Sebaran Titik Panas

Untuk memastikan tren sebaran titik panas, Pantau Gambut melakukan pemantauan melalui citra satelit. Mereka menemukan kemunculan 3.431 titik panas selama periode Januari hingga April 2023. 

Dari titik panas tersebut, mereka menganalisis adanya dugaan kebakaran pada area KHG. Mereka menemukan sebanyak 19 lokasi yang diduga terjadi karhutla, di mana Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis menjadi kabupaten yang paling banyak terjadi karhutla.

Juru Kampanye Pantau Gambut Wahyu Perdana mengungkapkan, risiko karhutla di wilayah konsesi cukup dominan. Sembilan dari 10 kerentanan di konsesi KHG masuk pada area yang pernah terbakar.

Begitu juga kerentanan pada IUPHHK (hutan kayu), tercatat 8 dari 10 konsesi yang masuk kerentanan tinggi karhutla merupakan area yang pernah terbakar lebih dari sekali.

“Hampir 50 % dari keseluruhan konsesi yang masuk 10 besar kerentanan tertinggi juga pernah berproses hukum terkait karhutla,” imbuhnya.

Wahyu menyebut, seruan pemerintah untuk mewaspadai dan mencegah karhutla sudah terdengar jauh-jauh hari. Sayangnya, api sudah membakar ratusan ha area gambut di berbagai provinsi. 

“Perlu kita ingat dengan adanya El Nino, lahan gambut yang masih terbasahi dengan baik saja berpotensi terbakar. Apalagi gambut yang kering dan rusak. Hal ini jelas bukan hal baik,” tandas Wahyu.

Penulis/Editor : Ari Rikin

Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hebat pada 2015, pemerintah Indonesia memberi perhatian lebih untuk mencegah bencana serupa terulang. Setiap tahunnya, pemerintah mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait pengendalian Karhutla –khususnya di wilayah rawan. Semua pihak mulai dari pusat hingga daerah harus menyadari peran masing-masing dalam pengendalian karhutla.

Jakarta (Greeners) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan tidak ada aturan main yang berubah sejak Rakornas pertama (2016). Dia berharap para pejabat baru, terutama di wilayah rawan karhutla, mengetahui aturan main tersebut. Presiden akan tegas bagi pejabat yang teledor dalam pencegahan karhutla.

“Kesepakatannya bagi pemangku kebijakan yang baru agar tahu: aturan mainnya sama. Kalau di daerah ada kebakaran, membesar, dan tidak tertangani dengan baik yaitu dicopot dan diganti,” ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Karhutla, Senin, (22/2/2021).

Karhutla Jangan Sampai Mempermalukan Indonesia

Presiden menegaskan adanya karhutla jangan sampai mempermalukan Indonesia di forum internasional. Menurutnya, sudah lima tahun terakhir tidak ada negara yang komplain terkait karhutla. Presiden berharap capaian yang ada saat ini harus terus meningkat.

“Dalam lima tahun sudah tidak ada (negara komplain). Jangan dibuat lagi. Malu kita. Dipikir kita tidak bisa menyelesaikan masalah (karhutla) ini. Kita bisa,” tegasnya.

Presiden menegaskan sudah lima tahun terakhir tidak ada negara yang komplain terkait karhutla. Ia pun berharap capaian yang ada harus terus meningkat. Foto: BPMI Setpres.

Presiden menyebut kerugian akibat karhutla tidak hanya sebatas citra. Adanya karhutla yang berdampak luas juga memakan biaya dalam penanganannya hingga triliunan rupiah. Belum lagi, kerusakan ekologi dan ekosistem yang turut terdampak.

Presiden menyebut 99 persen kebakaran hutan merupakan ulah manusia, sengaja atau tidak. Motif utama, lanjut dia, selalu ekonomi atas pembersihan lahan dengan metode pembakaran.

“Pembersihan lahan lewat pembakaran itu cara paling murah, tapi ini sudah dimulai edukasi untuk dihindari,” jelasnya.

Baca juga: Titik Panas Penyebab Karhutla Meningkat dalam Dua Dekade

La Nina Jangan Membuat Pengendalian Kendor

Lebih jauh, Presiden menyebut kewaspadaan semua pihak jangan sampai kendor, meski saat ini tengah terjadi fenomena La Nina. Presiden merujuk laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tahun 2021 yang menyebut La Nina masih akan bertahan hingga semester 1.

Dia menyebut karhutla telah terjadi di beberapa daerah sejak akhir Januari. Pihaknya memprediksi bulan Mei sebagai masa transisi, lebih jauh karhutla akan memuncak antara Agustus hingga September.

“Kita harus betul tahu puncaknya kapan sehingga persiapannya apa dimulai dari sekarang. Sehingga nanti kita sudah siap semua. Kita harapkan rencana pencegahan yang matang, detail, sinergi semakin kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan 137 karhutla telah berlangsung di berbagai daerah sejak akhir Januari 2021. Foto: Shutterstock.

137 Karhutla Terjadi Sejak Akhir Januari 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan 137 karhutla telah berlangsung di berbagai daerah sejak akhir Januari 2021. Adapun rinciannya yaitu:

• Aceh : 3
• Sumatera Utara : 9
• Riau : 29
• Kepulauan Riau : 4
• Jambi : 2
• Sumatera selatan : 5
• Kalimantan Barat : 52
• Kalimantan Tengah : 12
• Sulawesi tenggara : 20
• Papua : 1

Mahfud mengklaim telah terjadi perbaikan yang signifikan dalam pengendalian karhutla di Indonesia. Pada 2020, tercatat hanya 296.042 hektar lahan yang terdampak karhutla. Dia mengungkapkan, angka ini menurun signifikan, yakni sebesar 82 persen dari karhutla 2019 seluas 1.592.010 hektar, dan 88 persen dari karhutla 2015 seluas 2,6 juta hektar.

Mahfud pun merinci langkah ideal pengendalian karhutla yang harus berdasar upaya pencegahan sebagai berikut:

• Deteksi dini hotspot dan firespot, monitoring rutin, dan patroli terbaru;
• Penataan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi;
• Pengendalian dan pemadaman segera di titik api yang muncul sehingga tidak membesar;
• Penetapan siaga darurat lebih dini dan peningkatan koordinasi;
• Penyiapan sarana dan prasarana serta personil dan pelibatan masyarakat;
• Solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan yang bermotif ekonomi;
• Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Keberhasilan tahun 2020 jangan sampai membuat lengah. Seluruh stakeholder tetap siaga mengendalikan karhutla,” pungkasnya.

Penulis: Muhamad Ma’rup

Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan harus dikaji dengan benar. Pasalnya di pulau ini terdapat lahan gambut dan sawit yang begitu banyak sehingga pembangunan infrastruktur berpotensi menimbulkan kebakaran lahan gambut dan banjir.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto mengatakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi ibu kota adalah ancaman bencana, baik bencana alam maupun konflik sosial.

“Kalimantan adalah pulau besar di Indonesia yang paling aman dari ancaman gempa dan tsunami meskipun data sebenarnya menunjukkan bahwa pulau ini tidak sepenuhnya bebas dari ancaman gempa dan tsunami. Keberadaan batubara dan gambut yang luas di Kalimantan jika dilihat dari perspektif ancaman bencana mengindikasikan potensi banjir dan kebakaran lahan gambut yang perlu diantisipasi jika ibu kota baru akan berada di Kalimantan,” ujar Eko pada diskusi publik “Tantangan Pemindahan Ibu Kota” di Media Center LIPI, Jakarta, Selasa (28/05/2019).

BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Menganggu Hutan Lindung 

Lebih lanjut Eko mengatakan bahwa Pulau Kalimantan merupakan pulau yang memiliki luas lahan gambut terbesar di Indonesia dan menyimpan jutaan air yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat nantinya. Jika lahan gambut tersebut dialihfungsikan untuk pembangunan IKN, jutaan air tersebut tidak bisa terserap dan menyebabkan potensi banjir besar.

“Memindahkan 6 juta penduduk ke tempat baru bukanlah hal yang mudah. Berapa lahan yang harus kita buka untuk menempatkan orang sebanyak itu? Hal itu akan memengaruhi lingkungan dan memperbesar risiko ancaman bencana seperti risiko karhutla,” kata Eko.

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI, Joeni Setijo Rahajoe mengungkapkan, studi mengenai ekologi gambut perlu disampaikan kepada masyarakat agar turut mengambil langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

“Efek Kebakaran hutan yang saat ini masih terjadi di wilayah Kalimantan (Kalteng) karena perubahan peruntukan lahan dan akibat kekeringan panjang sehingga bahan organik mudah terbakar juga harus dikaji detail oleh pemerintah,” katanya.

BACA JUGA: Tahun 2024 Indonesia Diperkirakan Siap Memindahkan Ibu Kota Negara 

Menurut Joeni, ekosistem gambut menyimpan karbon terbesar dan berperan dalam penentuan besar kecilnya emisi karbon setiap tahun sehingga harus ada upaya menciptakan lingkungan yang sehat dengan cara mengurangi emisi.

“Pengurangan emisi dilakukan dengan menurunkan lajunya, mengelola hutan dengan konsep berkelanjutan, rehabilitasi lahan yang terdegradasi, serta restorasi lahan gambut di sekitar lokasi,” katanya.

Joeni memaparkan bahwa di Kalimantan tercatat jumlah spesies tumbuhan berbunga dan paku-pakuan penyusun hutan gambut mencapai 927 spesies. Jumlah keanekaragaman hayati endemik Kalimantan mencapai 3.936 jenis.

Berdasarkan data yang disampaikan, sebaran ekosistem gambut di Pulau Kalimantan mencapai 27.827,35 hektare yang paling luas terletak di Kabupaten Katingan yaitu 8.225,82 ha (29,67%), di Kabupaten Kapuas 3.907,55 ha (14,04 %), Kabupaten Pulangpisau 3.265,64 ha (14,04 %) dan Kotawaringin Timur 3.028,62 ha (10,88%).

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah saat ini tengah gencar menangani kebakaran hutan dan lahan gambut di Riau, Sumatera Barat. Menurut pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) titik api di Kabupaten Bengkalis dan Dumai sudah berkurang. Penyebab karhutla hingga kini masih diselidiki.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaja mengatakan bahwa penanganan karhutla di Riau dilakukan secara komprehensif. Pemadaman darat dilakukan dengan dukungan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dari perusahaan pemegang izin bidang kehutanan dan perkebunan, dan Masyarakat Peduli Api.

“Untuk pemadaman melalui udara yakni dengan water bombing (menumpahkan air dari udara ke atas lahan yang terbakar) menggunakan air sebanyak 1.270.400 liter. Ini karena banyak tempat yang medan aksesnya sulit dijangkau. Pesawat udara yang digunakan untuk pengendalian karhutla sebanyak 7 unit, yakni 1 helikopter KLHK, 2 helikopter Sinarmas Group, 2 helikopter TNI, 1 pesawat TMC milik TNI, dan 1 helikopter Casa (teknologi modifikasi cuaca). Lalu hujan buatan juga kita buat dari garam yang disemai,” ujar Wisnu pada konferensi pers Penanggulangan Bencana di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (28/02/2019).

BACA JUGA: 1.200 Hektare Lahan Gambut di Bengkalis Terbakar, Dumai Diselimuti Asap 

Menurut data satgas BPBD Provinsi Riau tanggal 26 Februari 2019, luas karhutla mencapai total 1178,41 hektare (ha). Dengan rincian per kabupaten diantaranya Rohil 144 ha, Dumai 65,5 ha, Bengkalis 837 ha, Meranti 20,4 ha, Siak 30 ha, Pekanbaru 21,51 ha, Kampar 19 ha, Pelalawan 3 ha, dan Inhil 38 ha.

Tim dari KLHK juga melakukan pemadaman darat dengan menyiagakan 14 regu Manggala Agni (210 personel) dimana 7 regu melaksanakan pemadaman di Pulau Rupat, 2 regu di Kota Dumai dan 2 regu di Kabupaten Rokan Hilir. Manggala Agni melaksanakan pemadaman secara mandiri maupun bersama satgas.

Mengenai jumlah titik api di wilayah Riau, Kepala Sub Bidang Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Radian Bagiyono mengatakan bahwa jumlahnya sudah mulai menurun. Dari pantauan KLHK saat ini, hanya ada tiga titik api di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Dumai.

“Lahan yang terbakar saat ini menurut pemantauan tim di lapangan ada 1.178 ha, kebanyakan di lahan masyarakat dan lahan tidak bertuan. Untuk indikasi bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja masih dilakukan investigasi. Tapi menurut para ahli sebagian besar penyebab karhutla memang dilakukan secara sengaja termasuk di Riau ini,” kata Radian.

BACA JUGA: 11 Perusahaan Perusak Hutan Belum Bayar Denda Pengadilan Rp18,9 Triliun 

Radian mengatakan bahwa KLHK sudah menyiapkan beberapa pencegahan seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat, kesiapsiagaan dengan aparat BPBD, TNI dan Polri untuk terus mengawasi musim kering selanjutnya di Riau pada bulan Juni-Oktober.

“Mulai awal 2019 BMKG sudah memprediksi adanya El Nino lemah, hal itu cukup memicu kekeringan. Oleh karenanya, kami mengaktifkan orang-orang di lapangan untuk patroli ke desa-desa dan wilayah yang rawan kebakaran. Serta kerjasama dengan BRG untuk mengawasi areal lahan gambut dengan membuat blocking supaya gambut tertutup sehingga air membasahi gambut,” kata Radian.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), meluncurkan Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui SMS (SMS Blast). Hal ini dilakukan oleh KLHK sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tingkat tapak.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa kejadian karhutla pada tahun 2015 telah memberikan pengalaman berharga bagi Indonesia untuk melakukan langkah pencegahan agar tidak terulang kejadian serupa.

“Maka dari itu, hari ini kami bersama dengan Kemenkominfo meluncurkan sistem informasi melalui SMS (SMS Blast) sebagai upaya pencegahan karhutla. Hal ini perlu dilakukan melihat modernisasi teknologi saat ini, sehingga penyampaian informasi akan lebih efektif dan dapat langsung diakses oleh masyarakat,” ujar Siti usai acara peluncuran Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui SMS (SMS Blast) di Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (04/07/2018).

Bertepatan dengan pelaksanaan ajang olahraga Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, sistem informasi SMS Blast ini mampu memberikan edukasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama yang berada di kawasan pelaksanan ajang ini, seperti Provinsi Riau dan Jambi.

Sistem informasi kebakaran hutan dan lahan melalui SMS (SMS Blast) ini nantinya akan berisi konten seperti waspada hotspot, level hotspot, dan kualitas udara yang akan diberitahukan kepada masyarakat dengan intesitas SMS sesuai kebutuhan yang bersifat gratis alias tidak dikenakan pulsa.

BACA JUGA: KLHK Intensifkan Pengendalian Karhutla Jelang Asian Games 2018

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa Kemenkominfo akan mendukung akses jaringan telekomunikasi, khususnya di daerah rawan karhutla yang termasuk blind spot (titik buta). Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Kemenkominfo dapat melakukan intervensi kebijakan dengan menyediakan akses informasi pengendalian karhutla yang dapat diakses oleh jaringan telekomunikasi dan lembaga penyiaran.

“Nanti dapat diperiksa, hutan yang sering kebakaran, ada tidak yang berdampingan dengan daerah yang ada dalam Perpres No. 131 tahun 2015, kemudian desa yang terdekat di sana akan kami bangun BTS (Base Transceiver Station),” kata Rudi.

Dalam sistem informasi kebakaran hutan dan lahan melalui SMS Blast ini, KLHK berperan sebagai penyedia peta dan data sementara Kemenkominfo sebagai fasilitator. Pengiriman SMS akan didukung oleh enam operator yang berperan untuk mengirim SMS kepada masyarakat, yakni PT Telekomunikasi Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat Ooredoo, PT XL Axiata, PT Hitchison 3 Indonesia, PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia.

BACA JUGA: KLHK Luncurkan 3 Peta Tematik untuk Menanggulangi Degradasi Lahan 

Kerjasama antara KLHK dengan Kemenkominfo ini, terjalin sejak tahun 2017 melalui PKS 03/MENLHK/SETJEN/PPI.4/1/2017 dan 559/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2017 yang akan berlangsung selama kurun waktu tiga tahun.

Diluncurkannya SMS Blast ini menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, I.B. Putera Parthama, merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara KLHK dengan Kemenkominfo pada tahun 2017 tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi pengendalian karhutla.

“Melalui peluncuran sistem informasi ini, masyarakat dapat mengenal dan lebih familiar terhadap sistem deteksi dini karhutla,” kata Putera.

Putera menambahkan, program ini juga merupakan lanjutan dari sistem peringatan dan deteksi dini karhutla yang telah lebih dulu diluncurkan pada tahun 2015, yang dapat dimonitor melalui laman sipongi.menlhk.go.id.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Memasuki musim kemarau dan mendekati pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang dan Jakarta pada Agustus hingga awal September mendatang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa Manggala Agni sebagai ujung tombak KLHK harus senantiasa menjalin sinergi dengan para pihak di tingkat tapak untuk bersama-sama mencegah dan menangani karhutla.

“Kami memang intensif untuk karhutla ini, saya pagi-sore mengecek hotspot-nya. Saya juga melihat bahwa kelembagaan yang lebih mapan dan sistem koordinasi jauh lebih baik membuat karhutla ini mudah ditangani. Tapi pada dasarnya sudah dua tahun ini kita berhasil mengatasi karhutla,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, Senin (25/06/2018).

Sesuai Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.224/MENLHK/PPI/PPI.4/5/2018 tentang Penanganan Khusus Krisis Kebakaran Lahan/Hutan dalam Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam SK tersebut diperintahkan untuk (1) Membentuk Tim Kerja Klarifikasi Pelanggaran Izin Karena Kebakaran Hutan dan Lahan, (2) Membentuk Posko Krisis Kebakaran Lahan/Hutan, (3) Membentuk Tim Kerja Pendamping Daerah, (4) Melakukan pembagian data personel Manggala Agni dan kelengkapan peralatannya ke daerah-daerah krisis.

Siti Nurbaya juga menegaskan kembali kepada semua unit Eselon I untuk memberikan perhatian pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Morowali, dan Papua khususnya Kabupaten Merauke.

“Kementerian LHK sendiri sudah menurunkan kesatuan posko di daerah-daerah untuk semakin dekat dengan hotspot-hotspot karhutla dan juga masyarakat tentunya. Paramater kualitas udara merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui kondisi cuaca suatu wilayah, sehingga harus dipantau setiap hari di posko pada setiap provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan,” kata Siti.

BACA JUGA: Jelang Asian Games, KLHK: Udara Jakarta-Palembang dalam Kondisi Baik 

Berdasarkan data KLHK, tingkat kebakaran pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 34,07%, dibandingkan dengan kebakaran pada tahun 2016 dan sebesar 88,23% dibandingkan tahun 2015. Pengurangan jumlah hotspot selama 2015 – 2017 berturut-turut adalah 21.929 (2015), 3,915 (2016), dan hanya 2.581 (2017). Sedangkan emisi dari kebakaran gambut pada tahun 2017 yaitu 12,5 juta ton CO2e atau 1,56% dibandingkan emisi tahun 2015.

“Selain itu, disiapkan juga 18 pesawat yang berada di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. karena jumlah hotspot lebih tinggi 115% dibandingkan tahun lalu di ketiga lokasi tersebut. Ada beberapa provinsi yang titik hotspot-nya mulai muncul, seperti di Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur,” ujar Siti.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan mengatakan bahwa berdasarkan pantauan Posko Pengendalian Karhutla KLHK melalui satelit NOAA, hotspot di wilayah Sumatera Utara dari Januari hingga 8 Juni 2018, terpantau 16 hotspot. Berdasarkan satelit TERRA/AQUA (NASA) dengan confidence level tercatat 14 hotspot.

“Kondisi ini tentu harus diwaspadai agar potensi kebakaran dapat terus ditekan, apalagi menjelang Asian Games 2018 di Palembang. Selain Sumatera Selatan, wilayah di sekitarnya seperti Riau, Jambi dan Sumatera Utara harus siap siaga mencegah gangguan asap dari karhutla. Bersama-sama kita sukseskan Asian Games 2018 bebas asap,” kata Raffles.

BACA JUGA: Pengelolaan Sampah Asian Games Terapkan Konsep Less Waste

Menurut Raffles, kesiapan pengendalian karhutla pada saat Asia Games ke-18 seperti kegiatan patroli terpadu yang telah berjalan di provinsi-provinsi rawan karhutla dinilai cukup efektif menekan potensi karhutla. Ia juga yakin jika agenda Pilkada tidak akan menurunkan kesiapsiagaan para pihak dalam pengamanan karhutla.

KLHK telah melakukan berbagai upaya pencegahan karhutla di provinsi rawan karhutla, seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penyiapan sumber daya manusia dan peralatan pemadaman api telah dilaksanakan KLHK sejak awal tahun 2018, baik oleh Manggala Agni maupun Brigdalkarhutla Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

“Semua kekuatan sudah dikerahkan untuk melakukan kegiatan seperti patroli terpadu pencegahan karhutla, pemeriksaan lapangan hotspot dan pemadaman dini, sosialisasi dan penyadartahuan masyarakat, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta peningkatan sarana dan prasarana pengendalian karhutla,” kata Raffles.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles B.Panjaitan memperkirakan peningkatan intensitas karhutla di Riau dan Kalimantan Barat terjadi pada dua periode, yaitu bulan Februari – Maret dan periode kedua Juni hingga Oktober mendatang.

“Pada periode ini, cuaca di wilayah tersebut sangat panas dan kering sehingga sangat rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Raffles seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Greeners, Jakarta, Minggu (18/02).

Satelit TERRA-AQUA (NASA) mencatat ada dua titik kebakaran di Riau dan enam titik kebakaran di Kalimantan Barat. Sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Provinsi Riau akan melakukan pertemuan untuk menetapkan status siaga darurat Karhutla. Sementara Bupati Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah menetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Indragiri Hilir melalui Keputusan Nomor Kpts. 330/II/HK-2018 tanggal 7 Februari 2018.

BACA JUGA: Potensi Longsor Jabar, KLHK Himbau Pembangunan Kawasan Puncak

Di Riau, Manggala Agni Daops Dumai melakukan pemadaman gabungan bersama regu Damkar, Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, dan POLRI di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Kebakaran seluas ± 30 Ha terjadi pada lahan gambut ini didominasi semak belukar dan tanaman sawit. Pemilik lahan yang terbakar masih dalam pemeriksaan Polsek Batu Panjang.

Di Kalimantan Barat, Manggala Agni Daops Pontianak melakukan gabungan dengan BPBD Kubu Raya, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Dusun Sido Mulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sei. Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kebakaran seluas ± 2,5 Ha di lahan gambut milik masyarakat yang didominasi semak belukar, pakis, akasia sempat mendekat gedung sekolah yang berada di dekat lokasi, namun tim pemadam dapat segera mengatasinya.

“Dalam upaya penanggulangan karhutla, Manggala Agni di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Riau juga sudah melakukan koordinasi dengan satgas karhutla di lapangan,” kata Raffles.

BACA JUGA: Pantau Hutan, KLHK Siapkan SIMONTANA

Secara khusus, Menteri LHK Siti Nurbaya memantau kondisi hotspot di Provinsi Riau karena hampir setiap tahun pada periode Februari selalu terjadi Karhutla. Selain itu, ia meminta jajarannya agar memberi perhatian penuh terhadap perbedaan musim di setiap wilayah Indonesia.

“Kalau Riau pada Februari diwaspadai kemudian Kalbar juga termasuk cepat antara Maret atau April musim kemaraunya. Yang agak aneh dari dulu Riau dari Februari akhir sampai Maret tinggi hotspot-nya karena itu kami awasi terus,” katanya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Tepat pada hari Selasa (31/10/2017) tiga provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengakhiri masa status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengatakan, dalam sepekan terakhir, jumlah hotspot pada ketiga provinsi tersebut sudah menunjukkan jumlah yang sangat kecil, bahkan untuk Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan pantauan hotspot sudah nihil.

“Kondisi ini merupakan buah dari kerja keras para pihak yang bahu membahu melakukan berbagai upaya pengendalian karhutla di wilayah-wilayah rawan,” katanya, Jakarta, Rabu (01/10).

BACA JUGA: Penanganan Karhutla 2017 Diklaim Berhasil dengan Baik

Kinerja yang baik dari semua pihak dan upaya-upaya yang dilakukan secara terpadu serta sinergi antara Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK – Manggala Agni yang dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, BNPB, Pemerintah Daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan juga masyarakat telah membuahkan hasil yang sangat baik.

“Kerjasama yang baik ini harus tetap terjalin untuk penanggulangan karhutla pada tahun-tahun yang akan datang. Apalagi sebentar lagi sudah memasuki tahun 2018, dengan kondisi cuaca yang tentunya berbeda dengan tahun ini,” tambahnya.

Provinsi Sumatera Selatan sendiri menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan sejak 31 Januari 2017 lalu, Provinsi Jambi sejak 24 Juli 2017, dan Provinsi Kalimantan Barat sejak 1 Juni 2017. Selama masa Status Siaga Darurat, ketiga provinsi tersebut telah melakukan berbagai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Upaya tersebut mulai dari kegiatan-kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, penyuluhan, dan juga patroli terpadu pencegahan karhutla sampai dengan upaya penanggulangan baik melalui pemadaman darat maupun pemadaman udara.

BACA JUGA: Karhutla, Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Hutan Masih Dibiarkan

Sementara itu, jumlah hotspot berdasarkan pantauan satelit NOAA pukul 20.00 WIB (30/10/2017), terpantau 2 hotspot yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Sedangkan satelit TERRA AQUA (NASA) confidence level 80%, menunjukkan 17 hotspot yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 12 hotspot, Sulawesi Tengah 3 titik, dan 2 hotspot di Jawa Barat.

Dengan demikian, untuk periode 1 Januari – 30 Oktober 2017 pada satelit NOAA, terdapat 2.516 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.719 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.203 hotspot atau sebesar 32,34%.

Penurunan sejumlah 1.496 titik (40,34%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level 80%, yang mencatat 2.212 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.708 hotspot.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bulan September adalah puncak dari musim kemarau yang umumnya menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang meluas di Indonesia. Namun hingga saat ini, jumlah titik api dan luas kebakaran hutan dan lahan terus menurun dibanding tahun sebelumnya hingga akhirnya puncak ancaman kebakaran hutan dan lahan pun berlalu.

Keberhasilan menanggulangi kebakaran hutan selama tahun 2017 tersebut diklaim telah dapat diatasi dengan baik. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, berbagai indikator menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah berhasil dengan baik. Jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan berkurang, indeks standar pencemaran udara normal hingga sehat, dan jarak pandang normal dan aktivitas masyarakat berjalan nomal selama tahun 2017. Tidak ada bandara yang tertutup akibat asap.

Jumlah hotspot dari pantauan satelit NOAA menurun 32,6 persen selama tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah hotspot dari NOAA sebanyak 3.563 titik sedangkan selama 2017 sebanyak 2.400 titik. Begitu juga hotspot kebakaran hutan dan lahan dari pantauan satelit Terra-Aqua, terjadi penurunan sebesar 46,9 persen. Selama tahun 2016 terdapat 3.628 hotspot, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.927 titik untuk tingkat kepercayaan di atas 80 persen.

“Berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan juga berkurang. Selama tahun 2017 terdapat 124.983 hektare hutan dan lahan yang terbakar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pada tahun 2016 seluas 438.360 hektar dan tahun 2015 seluas 2,61 juta hektar,” ujar Sutopo, Jakarta, Kamis (26/10).

BACA JUGA: Cuaca Kering, Manggala Agni Bersiaga Antisipasi Karhutla

Tahun 2017, lanjutnya, terdapat pergeseran lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jika sebelumnya daerah yang banyak terbakar adalah di Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun 2017, bergeser ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua.

Berdasarkan data dari KLHK selama tahun 2017, daerah yang banyak terbakar di NTT seluas 33.030 hektare, NTB 26.217 hektare, dan Papua 16.492 hektare. Sedangkan daerah-deerah yang langganan kebakaran hutan di tahun sebelumnya, justru berkurang. Luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau 6.841 hektare, Sumatera Selatan 3.007 hektare, Jambi 109 hektare, Kalimantan Barat 6.992 hektare, Kalimantan Selatan 3.007 hektare, Kalimantan Tengah 1.365 hektar dan Kalimantan Timur 262 hektare.

“Keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan selama 2017, tidak terlepas dari sinergi yang dilakukan semua pihak. Koordinasi yang dilakukan antara Kementerian LHK, BNPB, TNI, Polri, Lapan, BMKG, BPPT, BRG, BPBD, Pemerintah Daerah, relawan, dunia usaha, masyarakat dan lainnya telah berlangsung dengan baik,” terusnya.

Patroli terpadu dilakukan dengan mendirikan 300 posko desa dengan jangkauan 1.203 desa rawan kebakaran hutan dan lahan. KLHK menggerakkan 1.980 personil Manggala Agni dan 9.963 orang Masyarakat Peduli Api untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ribuan personil TNI dan Polri dikerahkan untuk antisipasi dan pemadaman. BNPB mengerahkan 26 helikopter water bombing dan 3 pesawat untuk hujan buatan. Total 71,9 juta liter air telah dijatuhkan oleh helikopter water bombing, dan 162 ton garam disemai untuk hujan buatan.

“Saat ini upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan di daerah. Siaga darurat kebakaran hutan lahan masih diberlakukan oleh Kepala Daerah hingga akhir Oktober-November 2017,” tambahnya lagi.

BACA JUGA: Kenaikan Jumlah Hotspot Tidak Pengaruhi Upaya Pengurangan Emisi

Di sisi lain, hingga hari ini Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) KLHK – Manggala Agni Kalimantan Selatan masih terus melakukan upaya penanggulangan karhutla. Hal ini dikarenakan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Selatan masih berlangsung hingga 31 November 2017 nanti, sehingga semua pihak terkait masih harus tetap siaga.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa sinergi dan koordinasi yang baik antara tim pemadaman darat dan pemadaman udara menjadi strategi penting dalam upaya pengendalian karhutla. Tidak semua area yang terbakar bisa dijangkau dengan akses darat sehingga dukungan pemadaman udara menjadi sangat penting.

“Banyak karhutla terjadi pada area yang sulit, dimana kendaraan darat tidak bisa menjangkau. Kondisi seperti inilah, keberadaan helikopter baik helly KLHK maupun tim Satgas Udara Provinsi berperan,” tutup Raffles.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Laporan pemantauan satelit NOAA per tanggal 23 Juli 2017 pukul 20.00 WIB kembali menemukan 64 titik api (hotspot) di seluruh Indonesia. Sementara informasi titik api dari satelit TERRA AQUA (NASA), per tanggal 23 Juli 2017 pukul 20.00 WIB, masih sama dengan kemarin, yaitu seluruh kawasan di Indonesia bebas titik api, dengan total titik api per 1 Januari – 23 Juli 2017 sebanyak 157 titik.

BACA JUGA: KLHK Terbitkan Peraturan Menteri Terkait Mekanisme Penggantian Lahan Usaha

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi mengatakan, setelah mendapatkan laporan tersebut, Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menindaklanjuti dengan ground check dan pemadaman di beberapa lokasi rawan kebakaran.

“Berdasarkan laporan Kepala Daerah Operasional Karhutla KLHK di lapangan hingga 23 Juli 2017, luas areal kebakaran hutan dan lahan yang telah ditangani adalah seluas 2.232,521 hektar dengan peningkatan di provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan,” jelas Djati, Senin (24/07).

Foto: KLHK

Ia juga menambahkan bahwa upaya pemadaman, sosialisasi, dan patroli terpadu terus dilakukan secara intensif oleh Tim Terpadu Satgas Karhutla, pada lokasi-lokasi rawan kebakaran. Sebagaimana diketahui, water bombing untuk pemadaman telah menghabiskan sekitar 10 juta liter air sejak bulan Februari, pada provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Sementara itu, hujan buatan/TMC sudah dilaksanakan sejak awal Juni lalu pada provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, yang menghabiskan sebanyak 51,8 ton garam.

BACA JUGA: Iklim Menghangat Meningkatkan Risiko Kepunahan Keanekaragaman Hayati

“Hingga saat ini dilaporkan tidak ada indikasi asap lintas batas untuk beberapa provinsi rawan karhutla, tergolong normal, dengan nilai PM10 sama dengan 0 (baik) kecuali Provinsi Riau yang memiliki nilai PM 10 cukup tinggi, yaitu sebesar 46,67,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa bulan Juni menjadi awal masuknya musim kemarau 2017 di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo mengatakan, berdasarkan prakiraan BMKG memang terjadi pergeseran puncak musim kemarau pada tahun 2017.

Bila dibandingkan dengan data tahun 1981 hingga tahun 2010 puncak musim kemarau biasanya terjadi mulai Juni, Juli, hingga Agustus, tahun ini puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Meski demikian, wilayah Indonesia yang berada di utara khatulistiwa masih tinggi berpeluang hujan. Artinya, meskipun saat ini sudah masuk musim kemarau, tapi jenisnya kemarau normal atau masih berpeluang hujan tapi tidak merata.

BACA JUGA: Gempa 6,3 SR Guncang Jawa Barat Hingga Jakarta

Hingga Mei 2017, curah hujan menurun meski masih ada di beberapa daerah mencapai 200-300 milimeter (mm) per bulan, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Berdasarkan catatan BMKG, pada masa itu sudah termonitor titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Perkiraan kemarau di wilayah Indonesia pada tahun ini tidak akan sekering pada tahun 2015. Namun, juga tidak akan sebasah pada tahun 2016,” terang Mulyono kepada Greeners, Jakarta, Selasa (13/06).

Ia juga menjelaskan, prakiraan curah hujan pada periode tersebut di tiga provinsi di Sumatera yaitu Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan akan rendah antara 20 hingga 50 mm/bulan. Sedangkan curah hujan di tiga provinsi di Kalimatan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan) ada dalam kondisi menengah antara 50 hingga 100 mm/bulan. “Pada masa seperti ini antisipasi karhutla harus dilakukan,” tambahnya.

BACA JUGA: BMKG: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Isu Equinox

Menurut Mulyono, berdasarkan prakiraan hujan dasarian (rentang waktu) BMKG pada minggu ke-2 hingga minggu ke-1 Juli 2017, curah hujan akan menurun dari kisaran menengah hingga rendah. Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan bagian selatan Papua tampak berwarna kuning hingga cokelat tua yang menunjukkan curah hujan menengah hingga rendah.

Indeks gabungan El Nino dan Southern Oscillation (ENSO) hingga Mei III 2017 berada di angka 0,5, menunjukkan kondisi normal. Suhu permukaan temperatur laut (Sea Surface Temperature/SST) di Pasifik Tengah dan Timur mulai menunjukkan anomali positif. Namun, menurut dia, masih dalam kisaran normal.

Indeks Dipole Mode hingga Mei 2017 normal dan prediksi BMKG dari Juni hingga November 2017 juga ada dalam kondisi normal. Namun, NASA memprediksi indeks Dipole Mode dari Juni hingga November 2017 akan ada dalam kondis positif kuat.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sebagian besar permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memiliki sebab yang terus berulang. Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto menegaskan, kebiasaan masyarakat yang dibiarkan untuk membuka lahan dengan cara membakar adalah salah satu penyebabnya.

Menurut Tri, konsep pengolahan lahan tanpa bakar yang digadang-gadang bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan karhutla harus benar-benar dilaksanakan dengan serius. Selain itu, Tri juga mengkritisi beberapa program pencegahan karhutla yang dilakukan oleh KLHK. Semua pihak, katanya, jangan terlalu cepat puas diri dalam melaksanakan program yang masih belum terukur hasilnya, seperti program masyarakat peduli api maupun pembangunan embung dan kanal blocking.

BACA JUGA: Potensi Kebakaran Hutan Mulai Terpantau di Beberapa Wilayah

“Kita ini terlalu cepat berpuas diri dan mengklaim keberhasilan sebuah program. Padahal belum pernah ada evaluasi yang mendalam terkait program tersebut. Akhirnya, lagi dan lagi setiap terjadi karhutla, semua pihak baru sibuk. Kita juga tahu karakteristik masyarakat yang mudah lupa, jadi jangan sampai beberapa tahun kemudian tidak ada yang memelihara program-program itu dan saat dibutuhkan malah tidak berfungsi,” tegasnya saat mengisi acara Green Ramadhan di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Jumat ( 10/06).

Permasalahan anggaran yang selalu dis-kontinyu atau tidak berlanjut pun menjadi kendala dalam penanggulangan karhutla, tambahnya. Padahal, kementerian bisa saja menempatkan anggaran wajib untuk penanganan masalah ini agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa segera digunakan. Ia juga mengingatkan agar tidak melupakan pendekatan kultural yang dibarengi dengan pendekatan yuridis sehingga aspek sosial terpenuhi.

“Jika ingin masyarakat benar-benar melestarikan alam maka pemerintah harus memberi contoh dengan baik. Sosialisasikan pelaksanaan dan program pelestarian yang nyata, sehingga jangan lebih banyak anekdot,” tambah Tri.

BACA JUGA: Antisipasi Karhutla 2017, KLHK Minta Gubernur dan Dunia Usaha Waspada

Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, mengatakan, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah memang seduah lama terjadi dan masih belum bisa diselesaikan. Padahal, menurutnya, pembiaran inilah yang mampu menjadi kunci persoalan penyelesaian karhutla di tanah air. Ia menganggap kalau seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah termasuk korporasi dan masyarakat, sudah harus mulai terpadu dan bersama-sama memprioritaskan permasalahan ini.

“Pembiaran itu terjadi di grass root. Tapi saat kita tanya di beberapa desa tanggap bencana dan yang punya masyarakat peduli api, justru banyak (titik api) yang belum terdeteksi. Seperti data di kami misalnya, ada 783 desa paling rawan karhutla, sementara di Kementerian Desa malah angkanya beda. Ini kan susah. Semua harus terpadu mengatasi permasalahan ini,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Memasuki minggu terakhir Januari 2017, beberapa daerah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Beberapa wilayah yang terpantau seperti Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi daerah yang telah mengalami kenaikan jumlah hotspot dalam seminggu terakhir.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, salah satu daerah yang paling akan berdampak adalah Riau dan beberapa wilayah Sumatra yang memiliki dua fase kemarau. Pada akhir Januari hingga Maret dan pada Juni hingga Oktober.

“Pada periode pertama, kemaraunya tidak terlalu kering dibandingkan dengan periode kemarau kedua. Kemarau yang mulai datang ini berakibat memunculkan titik panas atau hotspot di beberapa daerah,” ujarnya, Jakarta, Rabu (25/01).

BACA JUGA: Penggunaan Sumur Bor untuk Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan Akan Dimaksimalkan

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihitung dengan satelit Terra Aqua, terusnya, diketahui telah terjadi peningkatan jumlah hotspot dalam seminggu terakhir di wilayah Sumsel dan Sulsel. Sementara di Riau, jumlah hotspot masih sama dengan minggu lalu yaitu 1 titik. Kalbar yang minggu lalu memiliki panas tinggi dan memiliki 5 hotspot pun mengalami penurunan menjadi nol hotspot. “Untuk Papua, sejauh ini tidak ditemukan hotspot di sana,” tambahnya.

Dalam Rapat koordinasi nasional (rakornas), Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya telah meminta seluruh pihak terkait untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Pasalnya, kemarau yang akan lebih kering dibanding 2016 ini, membuat potensi karhutla semakin besar.

“Dengan adanya potensi itu, Menteri LHK telah menyiapkan berbagai upaya pencegahan. Koordinasi untuk penanggulangan bila kebakaran terjadi juga dilakukan bersama dengan BNPB dan pemda di daerah-daerah rawan kebakaran,” katanya.

BACA JUGA: Lakukan Sidak, BRG Temukan Kegiatan Pembukaan Lahan oleh RAPP

Sebagai informasi, sebelumnya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sendiri telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2017 yang berlaku sejak Selasa (24/01) selama 96 hari hingga 30 April mendatang. Status siaga darurat ini ditetapkan setelah Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai sudah lebih dahulu menetapkan status, dan agar bisa melaksanakan pencegahan sedini mungkin.

Usai penetapan status, Gubernur bersama instansi terkait lainnya termasuk komandan korem, kapolda, komandan lanud, kepala dan kejati segera menyusun struktur tim satgas siaga karhutla yang mulai dikukuhkan hari ini. Selain penyusunan struktur tim satgas, gubernur juga kembali mengaktifkan posko-posko siaga karhutla agar satgas bisa segera memulai tugasnya secara resmi.

Ia juga meneruskan imbauan Presiden agar semua unsur dari provinsi, kabupaten, hingga jajaran terbawah untuk turut berada di lapangan memantau karhutla.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan surat peringatan pemberitahuan waspada karhutla kepada seluruh Gubernur dan kalangan dunia usaha.

Dalam surat tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan hasil prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa kondisi iklim tahun 2017 berada pada kisaran normal. Namun demikian, peluang terjadinya hujan dan jumlah curah hujan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi pada periode Januari hingga Juni 2017 akan rendah.

“Hari ini saya telah keluarkan surat warning waspada kepada seluruh Gubernur dan kalangan dunia usaha terkait kewaspadaan karhutla. Berdasarkan prakiraan dari BMKG, perlu diwaspadai peluang siklon tropis di daerah barat daya Indonesia, dimana pembentukan awan dan peluang hujan terbilang rendah, sehingga menyebabkan potensi karhutla menjadi tinggi,” ungkapnya, Jakarta, Rabu (04/01).

BACA JUGA: KLHK Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla Awal 2017

Hasil analisis Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), memperlihatkan wilayah pantai timur Sumatera potensial menjadi kering. Beberapa daerah di Sumatera, yaitu Sumut dan Riau akan mulai memasuki musim kemarau pada pertengahan Januari hingga Februari sampai dengan April 2017. Untuk itu, Siti mengeluarkan pemberitahuan kewaspadaan kepada seluruh Kepala Daerah agar meningkatkan kewaspadaan sedini mungkin.

Khusus untuk daerah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah juga diminta untuk siap menetapkan status Siaga Darurat mengingat pola hujan yang tidak menguntungkan sehingga dapat memberdayakan sumber daya yang ada seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada minggu ketiga Januari hingga Februari 2017.

“Secara khusus Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi diproyeksikan memiliki tipe dua kali musim kemarau yaitu pada Januari hingga April dan Juni hingga Oktober atau November 2017,” tambahnya.

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Grand Design Pencegahan Karhutlabun

Selain mengintruksikan pembentukan posko Siaga Karhutla di tiap daerah rawan, Siti juga meminta agar pemberian izin pembakaran dalam skala kecil guna kebutuhan pengolahan lahan agar dapat dibatasi pada musim kemarau. Pemda juga diminta aktif melakukan pengawasan pada kalangan dunia usaha yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertanian untuk melakukan pengendalian karhutla di wilayah konsesinya.

“Khusus untuk daerah yang wilayahnya bergambut, saya terus mengingatkan agar terus menggalakkan program pembuatan sekat kanal dan sumur bor,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Meskipun intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2016 menurun, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap melakukan antisipasi potensi karhutla dengan meminta kepala daerah untuk menetapkan status Siaga Darurat Karhutla pada awal 2017.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK Raffles B Pandjaitan mengatakan dengan meminta kepada daerah untuk menetapkan status siaga darurat karhutla pada awal 2017, diharapkan dapat mengantisipasi kondisi cuaca kering yang berpotensi menimbulkan karhutla di 2017.

“Berdasarkan pemantauan kami dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memang diprediksi tahun 2017 akan lebih kering yang bisa memicu karhutla. Perkiraan waktunya akan dimulai di berbagai wilayah pada Februari atau Maret mendatang,” katanya, Jakarta, Selasa (27/12).

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Grand Design Pencegahan Karhutlabun

Selain itu, lanjutnya, KLHK juga akan memaksimalkan upaya pencegahan, pengawasan pada pengelola atau pemegang izin kawasan serta masyarakat. Pemantauan lapangan pun tetap dilakukan oleh tim gabungan, Masyarakat Peduli Api dan pemerintah secara intensif.

“Wilayah yang paling rawan terdampak kekeringan itu ada di Kalimantan Barat dan Riau, untuk itu siaga darurat perlu dilakukan lebih awal,” katanya.

Sebagai informasi, menurut data KLHK pada Desember 2016, luasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 190 ribu hektar. Jumlah tersebut dikatakan Raffles menurun jika dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 2,6 juta hektar lahan. Sementara itu, jumlah hotspot (titik panas) yang terpantau oleh satelit NOAA 19 dan Terra Aqua pun masing-masing menurun sebanyak 83,21% dan 94,55%.

BACA JUGA: Kasus Karhutla, KLHK Memenangkan Gugatan Atas PT NSP

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sempat menyayangkan pandangan buruk dari berbagai pihak terhadap upaya lembaganya dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Siti, banyaknya anggapan bahwa kebakaran hutan tahun ini yang dapat diatasi karena faktor cuaca, tidak melulu menghilangkan titik api di lokasi kebakaran.

“Meski faktor hujan itu besar, tapi beberapa titik api tidak begitu saja hilang,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam kurun waktu seminggu terakhir titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat meningkat secara signifikan. Satelit Modis dari NASA mendeteksi 158 hotspot di Kalimantan Barat pada Jumat pagi (19/8/2016). Satu hari sebelumnya, jumlah hotspot di Kalimantan Barat terdeteksi sebanyak 106 titik.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku pada tanggal 1 Juni lalu hingga 1 September 2016. Untuk mengatasi hotspot meluas, pada Senin (16/08), Gubernur Kalimantan Barat telah mengajukan surat permintaan kepada BNPB agar dibantu helikopter water bombing, hujan buatan dan helikopter patroli.

“BNPB sendiri telah menyiapkan dua helikopter water bombing namun perizinan terbang ke Kementerian Perhubungan masih dalam proses,” terangnya, Jakarta, Sabtu (20/08).

Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), lanjutnya, telah menyiapkan pesawat terbang Casa TNI AU dan bahan semai untuk hujan buatan. Diperkirakan hujan buatan dapat dilakukan minggu depan.

BACA JUGA: Kemarau, BMKG Imbau Masyarakat dan Perusahaan Tidak Membakar Lahan

Menurut Sutopo, Keterbatasan pesawat terbang menyebabkan operasi hujan buatan seringkali terkendala. Untuk menangani pemadaman wilayah Kalimantan yang luas dibutuhkan pesawat Hercules C-130 yang mampu melakukan penjelajahan secara luas dan membawa bahan semai 8 ton untuk hujan buatan.

Saat ini jumlah hotspot di Kalimantan Barat masih terpantau fluktuatif setiap harinya, sedangkan kebakaran hutan dan lahan di Riau masih terjadi di beberapa tempat. Berdasarkan pantauan satelit, sebaran asap atau gas CO2 menyebar hingga Selat Malaka namun belum mempengaruhi kualitas udara di Malaysia dan Singapora. Indeks Standar Pencemaran Udara di Malaysia dan Singapora masih baik.

Pemantauan satelit Modis dari Lapan secara sebaran nasional terdapat 339 hotspot pada Jumat pagi (19/8/2016) yaitu 218 hotspot dengan tingkat kepercayaan Sedang (30 – 79%), dan 121 hotspot untuk tingkat kepercayaan Tinggi (80 – 100%).

“Sampai saat ini, upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan oleh ribuan personel satgas terpadu dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, relawan dan karyawan perusahaan perkebunan. Bulan September nanti adalah puncak kemarau dan menjadi periode kritis kebakaran hutan dan lahan. Umumnya, periode September paling banyak hotspot di Sumatera dan Kalimantan, oleh karena itu penanganan perlu diintensifkan,” tambahnya.

BACA JUGA: Menteri LHK: Indonesia Bersiap Hadapi Ancaman Karhutla

Untuk memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengaku masih akan berkoordinasi dengan Kapolri serta Gubernur Riau dan Kalimantan Barat.

Menteri Siti juga meminta seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK ikut membantu pencegahan dan penanggulangan Karlahut sesuai dengan kewenangannya serta melakukan koordinasi antar UPT dan satgas Karlahut di daerah. Bagi UPT yang tidak responsif terhadap penanganan Karlahut akan diberikan sanksi tegas, antara lain pemindahan tempat tugas sampai dengan pencopotan jabatan.

“Setiap hari saya mendapat laporan tentang berbagai upaya yang dilakukan di lapangan, khususnya upaya pemadaman titik api. Salah satu laporan yang diterima adalah pemadaman titik api di Kawasan Industri Buton Mengkapan dengan luas sekitar 120 hektare. Bahkan demi menjaga titik api tidak meluas, beberapa anggota Manggala Agni Daops Siak yang sudah terjadwal mengikuti upacara peringatan HUT ke 71 Tahun Kemerdekaan RI, harus memindahkan lokasi upacara ke lokasi pemadaman kemarin,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat dan perusahaan di bidang kehutanan dan perkebunan agar tidak membakar lahan terutama di wilayah gambut yang sangat mudah terbakar saat kering, karena pada pertengahan Juli 2016 sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus Subagyo saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, ada kemungkinan satelit Terra dan Aqua tidak mampu menjangkau hotspot atau titik api karena berbagai faktor penghalang. Misalnya pada Senin, 11 Juli, ada 28 titik api di Riau dari 65 titik api di Sumatera dengan 16 titik api berada di empat kabupaten/kota. Kemudian keesokan harinya, di Riau terdapat 28 titik api dari 67 titik api di Sumatera dengan 17 titik api di empat daerah.

“Sedangkan pantauan BMKG mendeteksi 18 hotspot di empat provinsi, dengan tingkat kepercayaan 50 persen. Keempat provinsi tersebut yaitu Sumatra Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu,” jelas Yunus, Jakarta, Kamis (21/07).

BACA JUGA: Jelang Kedatangan Presiden, Provinsi Riau Atur Antisipasi Kabut Asap

Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas, Direktur Penyidikan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B Panjaitan, mengaku akan lebih memfokuskan pada strategi pemantauan dengan melakukan patroli lapangan.

“Pemantauan lapangan dan patroli terpadu ini hasilnya lebih cepat dibanding dengan hanya mengandalkan satelit,” ungkapnya.

Upaya pemadaman karhutla sendiri masih terus dilakukan oleh Satgas Terpadu Siaga Karhutla di Riau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan 2 helikopter water bombing serta 2 pesawat Air Tractor water bombing.

BACA JUGA: Pendekatan Multidoor, Strategi Baru Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, meskipun diprediksi tidak akan separah kebakaran yang terjadi pada 2015, tetapi kondisi kering, sulitnya air, dan lokasi yang sulit diakses menimbulkan kesulitan dalam upaya pemadaman api.

“Jadi potensi terjadinya kebakaran dan meluasnya api akan semakin meningkat,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, pantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dari satelit Modis dengan sensor Terra Aqua dari NASA mendeteksi adanya 288 hotspot atau titik api dengan tingkat kepercayaan sedang (30-79%) dan tinggi (lebih dari 80%) pada Minggu (03/07/2016) pukul 06.00 WIB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, dari 288 titik api tersebut 245 titik api berada di Sumatera dan 43 titik api di Kalimantan. Sebagian besar hotspot tersebut diketahui timbul karena lahan yang sengaja dibakar dan mengakibatkan peningkatan jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pada tingkat kepercayaan sedang (lebih dari 30%) di Sumatera terdapat 245 titik api dengan sebaran Aceh 29 titik, Sumatera Utara 112 titik, Sumatera Barat 47 titik, Riau 26 titik, Bengkulu 15 titik, Jambi 10 titik, Lampung 2 titik, dan Sumatera Selatan 4 titik.

“Sedangkan di Riau hotspot terdapat di Kampar 1, Pelalawan 2, Rohil 8, Dumai 1, Kuansing 1 dan Inhu 1,” katanya, Jakarta, Senin (04/07).

BACA JUGA: KLHK Terima Bantuan Alat Pencegahan Kebakaran Hutan dari Korea

Upaya pemadaman karhutla terus dilakukan oleh Satgas Terpadu Siaga Karhutla di Riau. BNPB sendiri telah menempatkan dua unit helikopter water bombing jenis MI-8 dan MI-171, serta dua pesawat Air Tractor water bombing. Setiap hari, helikopter dan pesawat tersebut memadamkan api dari udara. Sementara itu satgas darat dari TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, BPBD, Masyarakat Peduli Api dan karyawan perusahaan memadamkan api dari darat.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tetap melakukan pemadaman dan pencegahan karhutla selama libur Lebaran agar tidak lengah karena kenyataannya masih banyak pembakaran lahan yang menyebabkan titik api meningkat.

Menurut Willem, hingga saat ini pemadaman karhutla di Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar masih dilakukan petugas. Lahan yang terbakar seluas 9 hektar. Di Desa Kapau, Kecamatan Kerumutan, lahan seluas 1,5 hektar terbakar.

Petugas juga masih terus memadamkan api di Taman Nasional Tesso Nelo, Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Koto di Sumbar, lokasi terbakar sulit dijangkau dan sudah terbakar selama dua hari.

BACA JUGA: BRG Jalin Kerjasama dengan 11 Universitas Atasi Kebakaran Lahan Gambut

Lahan terbakar yang sudah berhasil dipadamkan petugas pada Sabtu (02/07) antara lain di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan luas lahan terbakar 25 hektar. Kemudian lahan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan luas terbakar 10 hektar. Di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dengan luas 2 hektar, dan beberapa lokasi lain.

Kondisi kering, minim air dan lokasi yang sulit diakses menyebabkan pemadaman api sulit dilakukan. Cuaca pada Juli, Agustus dan September juga diprediksi akan lebih kering sehingga potensi lahan mudah terbakar akan meningkat. Indeks Standar Pencemaran Udara di Lido, Kabupaten Rokan Hilir juga berada pada level sedang hingga tidak sehat. Kepulan asap banyak ditemukan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rohil.

“Masyarakat diimbau untuk tidak membakar saat membuka lahan. Dampak karhutla sangat luar biasa dan merugikan semua pihak. Pencegahan harus ditingkatkan karena lebih efektif daripada pemadaman,” ujarnya mengingatkan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 32 Tahun 2016 menjadi landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melakukan tindak pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan menggantikan Permen 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sekretaris Jendral KLHK Bambang Hendroyono menegaskan bahwa isi dari Permen LHK No. 32/2016 kali ini sangat berbeda dan akan menjadi titik kendali bagi Menteri LHK dalam melakukan pencegahan, penanggulan dan penegakkan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan.

Dalam Permen ini, katanya, selain membahas masalah operasional, Permen tersebut juga membahas tentang organisasi, sarana prasarana, penghargaan, sanksi, pembiayaan hingga pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, Permen ini harus menjadi perhatian utama bagi para perusahaan pemegang izin.

“Permen ini akan menjadi alat KLHK apabila di lapangan masih terjadi kebakaran,” terang Bambang saat melakukan sosialisasi Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016 di Jakarta, Selasa (24/05).

Permen LHK No. 32/2016 ini juga akan menyasar para pemangku kepentingan di tingkat tapak, khususnya provinsi dan daerah, pemegang ijin hutan hak, hutan adat, pemerintah dan swasta.

Menurut Bambang, nantinya terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka prosesnya akan masuk ke Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, lalu masuk ke Direktorat Jendral Penegakan Hukum. Apabila terbukti maka dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu, setelah itu masuk ke Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), lalu ke Badan Restorasi Gambut dan Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

“Setelah itu baru ada keputusan lanjut atau tidaknya perusahaan ini beroperasi. Makanya, bagi perusahaan yang sudah kena sanksi segeralah komunikasikan ke Dirjen PHPL,” tambahnya.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Rafles Brotestes Panjaitan menyatakan Permen LHK No. 32/2016 juga meminta perusahaan pemegang izin agar lebih aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah konsesinya. Nantinya, perusahaan akan diberi waktu selama 90 hari untuk melengkapi apa saja yang diharuskan di dalam Permen tersebut, baik dari sisi sarana prasarana hingga teknologi.

“Tiga bulan ke depan akan kita lihat, cek dan teliti, perusahaan-perusahaan besar yang kira-kira arealnya terbakar apa akan masif seperti tahun lalu. Kemudian yang di gambut juga nanti akan kita lihat sistem pengelolaannya sesuai dengan PP tentang gambut,” tuturnya.

Untuk menyukseskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, Rafles menyatakan KLHK juga akan menyasar masyarakat di tingkat tapak seperti masyarakat desa, khususnya daerah-daerah yang menjadi lokasi rawan kebakaran. Dari 731 desa yang diberikan datanya oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baru 518 desa yang sudah tervalidasi oleh Badan Informasi Geospasial.

“Kami dapat 731 itu dari Planologi, sekarang lagi dicek lagi, tapi minimum 585 itu sudah harus ditingkatkan lagi pengawasannya. Ini perlu dilakukan mumpung belum kebakaran. Intinya, keterlibatan semua pihak, bukan hanya perusahaan, tapi juga keterlibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih