Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengimbau para Gubernur untuk lebih waspada dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya dengan menggunakan potensi daerah yang ada. Diperkirakan kondisi musim 2019 akan lebih kering dibandingkan tahun 2018.

“Tren tahun 2018 lebih panas daripada di tahun 2017, areal terbakar lebih besar. Di tahun 2017 ada 197-200 ribu hektare area terbakar, sedangkan tahun 2018 ada 300 ribu hektar yang terbakar. Saya juga melaporkan bahwa di tahun 2019 ini harus lebih waspada lagi sebab diperkirakan oleh BMKG di bulan Januari sampai Februari sudah mulai panas dan ternyata memang benar datanya,” kata Siti saat ditemui usai menghadiri rapat di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Jumat (11/01/2018).

BACA JUGA: Tiga Gunung di Jawa Tengah Terbakar 

Kondisi karhutla yang lebih panas dan lebih banyak lahan yang terbakar di tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya, Siti menyatakan bahwa hal itu telah ia laporkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

“Saya sudah lapor kepada Pak Wiranto dan sudah menyiapkan laporan evaluasi terkait Karhutla 2018 ke Presiden. Rencananya akan diberikan minggu depan tergantung Pak Wiranto,” ujar Siti.

Berdasarkan laporan tersebut, tertulis bahwa jumlah hotspot pada periode 1 Januari – 26 Desember 2018 yang terdeteksi melalui satelit NOAA sebanyak 4.606 titik (naik 78% bila dibandingkan 2017), sedangkan yang terdeteksi melalui satelit Terra Aqua dengan tingkat kepercayaan >80% sebanyak 9.226 titik (naik 278 % dibandingkan tahun 2017). Kenaikan jumlah hotspot lebih besar disebabkan karena kondisi iklim yang lebih panas bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Luas kebakaran hutan dan lahan periode tahun 2018 yang dihitung berdasarkan citra satelit Landsat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 yaitu 510.564 Ha (125.340 Ha pada lahan gambut dan 385.224 Ha di lahan mineral). Kebakaran hutan dan lahan tersebut sebagian telah berhasil ditangani oleh Manggala Agni bekerjasama dengan TNI/POLRI, Pemda, NGO, Masyarakat dan pihak swasta.

BACA JUGA: Pencegahan Karhutla, KLHK dan Kemenkominfo Luncurkan SMS Blast 

Berdasarkan data yang dihimpun dari KLHK, hasil Analisis Dinamika Atmosfer Update Dasarian II Bulan Desember 2018 diperkirakan terjadinya El Nino moderate pada bulan Desember 2018-Januari 2019 dan El Nino lemah pada bulan Februari-Mei 2019.

“Saya akan kontrol terus hotspotnya. Saya juga minta Manggala Agni stand by, dan respon dari Pemdanya juga bagus. Saya lihat untuk penanganan Karhutla ini memang bagaimana koordinasi di pusat sampai di lapangan,” ujar Siti.

Untuk mengantisipasi karhutla, KLHK juga akan melakukan patroli terpadu pencegahan karhutla melibatkan unsur Manggala Agni, TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat utamanya provinsi-provinsi rawan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu melakukan pembentukan dan pembinaan MPA (Masyarakat Peduli Api) di provinsi-provinsi rawan karhutla, serta pelatihan bagi personel Manggala Agni dan peningkatan kapasitas petugas dalkarhutla melalui pelatihan-pelatihan serta bimtek/fasilitasi kegiatan teknis dalkarhutla.

Selain itu, pengadaan dan revitalisasi sarpras dalkarhutla di Daops Manggala Agni serta di kawasan konservasi (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam) melalui UPT Kementerian LHK di setiap provinsi.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Berdasarkan pantauan satelit Aqua, Terra, SNNP pada katalog modis LAPAN pada Minggu (6/8/2017) pagi terdeteksi 150 titik api atau hotspot di Kalimantan Barat, dimana 109 hotspot kategori sedang (tingkat kepercayaan 30-79 persen) dan 41 hotspot kategori tinggi (tingkat kepercayaan tinggi lebih dari 80 persen). Jumlah hotspot ini jauh lebih banyak daripada daerah lainnya. Sedangkan titik api secara nasional terdeteksi ada 282 hotspot.

Kepala Humas dan Informasi Publik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo P Nugroho menjelaskan sebaran 282 titik api tersebut meliputi Papua 7 titik api, NTT 12 titik api, Kalimantan Barat 150 titik api, Lampung 9 titik api, Jawa Timur 5 titik api, Jawa Tengah 6 titik api, Jawa Barat 5 titik api, Papua Barat 2 titik api, NTB 3 titik api, Babel 11 titik api, Kepri 4 titik api, Maluku 2 titik api, Sulteng 1 titik api, Gorontalo 1 titik api, Sumsel 23 titik api, Kalteng 1 titik api, Riau 16 titik api, Sumut 9 titik api, Jambi 2 titik api, Sumbar 2 titik api, Sulsel 18 titik api, Malut 1 titik api.

BACA JUGA: Kebakaran Hutan Ubah Pola Perilaku Orangutan Tuanan

Di lapangan, jumlah titik api ini kemungkinan lebih banyak karena adanya daerah-daerah yang tidak terlintasi satelit saat ada kebakaran hutan dan lahan.

“Hingga saat ini lima provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Barat terdapat lima kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yaitu Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Sekadau, Melawi, dan Bengkayang. Tapi justru daerah yang banyak hotspotnya, seperti Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang dan Landak yang belum menetapkan siaga darurat saat ini,” katanya, Jakarta, Senin (07/08).

Foto: KLHK

Penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan oleh satgas terpadu dari TNI, Polri, BNPB, KLHK, BPPT, Manggala Agni, BPBD, Dinas Damkar, SKPD, Masyarakat Peduli Api, dan masyarakat. Beberapa petugas dari perusahaan perkebunan juga memberikan bantuan pemadaman.

“BNPB mengerahkan 18 helikopter pembom air. Jutaan meter kubik air telah dijatuhkan di hotspot. Siang malam petugas satgas darat memadamkan api. Bahkan berkemah di hutan untuk memadamkan api,” ujar Sutopo.

Di Kalimantan Barat, pemadaman api menggunakan helikopter dilakukan di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya; dan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Bom air dilakukan dalam dua kali sorti. Pertama, dilakukan pada pukul 10.10 WIB – 11.30 WIB di Desa Madusari sebanyak 14 kali bom air kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 WIB – 16.20 WIB sebanyak 11 Kali di Desa Limbung.

BACA JUGA: Potensi Kebakaran Hutan Mulai Terpantau di Beberapa Wilayah

Sutopo menjelaskan bahwa untuk sementara keadaan api yang menuju ke arah pemukiman warga sudah dapat dipadamkan, namun masih dilakukan penyisiran melalui darat. Di sekitaran lokasi masih terdapat sisa – sisa api kecil. Tim Manggala Agni masih akan melakukan penyisiran ulang melalui jalur darat sampai dapat dipastikan tidak ada sisa api yang tertinggal dilokasi tersebut.

Puncak kemarau diprediksi pada September mendatang sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan juga makin meningkat. Patroli dan pencegahan makin diintensifkan. BPBD Jambi dan BPBD Sumatera Selatan mengajukan tambahan helikopter water bombing agar dapat lebih mengefektifkan pemadaman. Lokasi kebakaran hutan dan lahan sebagian besar di daerah-daerah yang terbatas aksesibilitas.

“Beberapa kendala dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan antara lain luasnya daerah yang harus dijaga, terbatasnya sarana, prasana dan anggaran bagi petugas di lapangan, cuaca kering, sumber air terbatas, lokasi kebakaran sulit dijangkau,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masih melakukan tindak penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara intensif di beberapa wilayah di Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, saat ini Kepala BNPB, Willem Rampangilei, masih memimpin langsung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

BNPB, katanya, telah menambah dua helikopter water bombing di Riau sehingga total helikopter water bombing yang diturunkan menjadi lima helikopter yang terdiri dari helikopter MI-171 dua unit, MI-8, Sikorsky S61, dan Bolcow 105. Selain itu, ada juga dua pesawat Air Tractor water bombing dan satu pesawat CASA TNI AU hujan buatan. Satgas udara ini terus memadamkan hotspot kebakaran hutan dan lahan dari udara dan menyemai awan-awan potensial menjadi hujan.

“Hingga hari ini, sebanyak 800 kilogram garam dapur (NaCl) telah ditebarkan ke dalam awan-awan potensial di ketinggian 9.500 kaki di atas daerah Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa sel awan-awan Cumulus dengan puncak awan 11 ribu hingga 12.000 kaki di sekitar Riau bagian Timur Laut – Tenggara. Total sudah 40 ton garam dapur digunakan untuk hujan buatan di Riau. Saat ini masih tersedia 9,5 ton garam dapur untuk hujan buatan,” terangnya kepada Greeners, Jakarta, Selasa (30/08).

BACA JUGA: Menteri LHK: Indonesia Bersiap Hadapi Ancaman Karhutla

Satgas darat dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Basarnas, Masyarakat Peduli Api dan relawan juga masih terus beroperasi memadamkan api di darat. Untuk memperkuat satgas darat, didatangkan bantuan 2 SSK (Satuan Setingkat Kompi) sekitar 200-300 personel dari Kodam I Bukit Barisan. Mereka akan diperbantukan untuk memadamkan api dan menjaga wilayah-wilayah yang rawan dibakar.

Sementara itu, hujan yang merata dan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau diakui Sutopo membuat kualitas udara makin membaik. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Sumatera juga mulai membaik.

Pengukuran kualitas udara pada Selasa (30/8/2016) pukul 09.00 WIB menunjukkan tidak ada kualitas udara yang tidak sehat. Di Pekanbaru, Kampar, Pelawalan, Siak, Dumai, Kepri, Aceh, Jambi dan Sumatera Utara ISPU dalam kondisi baik, semua pengukuran dibawah 50 psi. Sedangkan di Rokan Hilir, Bengkalis dan Palembang pada level Baik hingga Sedang.

BNPB dan BPPT telah mengoperasikan hujan buatan di Sumatera Selatan dan Riau. Di Sumatera Selatan, telah ditaburkan garam ke dalam awan-awan potensial sebanyak 69,9 ton sejak 13 Juni 2016 hingga sekarang, sedangkan di Riau ditaburkan 40 ton garam sejak 15 Juli 2016 hingga sekarang.

BACA JUGA: Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016 Perkuat Pencegahan Karhutla

Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kalsel pun masih terus berlangsung hingga saat ini. Ada lima strategi yang dilakukan untuk menghadapi karhutla yaitu operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum, operasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak, dan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat dan desa tangguh bencana.

“Sedangkan untuk daerah lain di Indonesia yang terbakar, berdasarkan pantauan satelit MODIS pada 30 Agustus 2016 terdapat 165 hotspot, dimana 124 hotspot dengan tingkat kepercayaan Sedang (30-70 persen), dan 41 hotspot dengan tingkat kepercayaan Tinggi (lebih dari 70 persen). Hotspot mulai meningkat kembali di Kalimantan Barat yaitu terdapat 43 titik dan Kalimantan Tengah ada 12 titik. Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat maka BNPB dan BPPT mengoperasikan hujan buatan terhitung pada hari ini Selasa (30/8/2016),” kata Sutopo.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki musim krusial Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Meski jumlah hotspot atau titik api secara Nasional berkurang hingga 70-90 persen, namun kewaspadaan terus ditingkatkan seiring dengan mulai masuknya musim kering.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan jumlah hotspot tahun 2016 dibanding tahun 2015 (Periode 1 Januari-28 Agustus) berdasarkan pantauan satelit NOAA18/19 mengalami penurunan dari 8.247 titik tahun lalu, menjadi 2.356 titik pada tahun ini atau lebih dari 74,64 persen.

“Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Di Riau, pada periode yang sama tahun 2015 terdapat 1.292 titik api, sementara tahun ini turun jadi 317 titik. Sedangkan di Kalteng, dari 1.137 titik api tahun lalu, turun menjadi 56 titik api pada tahun ini,” katanya, Jakarta, Senin (29/08).

BACA JUGA: Enam Provinsi Tetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Sedangkan jika melihat dari hasil pemantauan satelit TERRA/AQUA (NASA), katanya, dalam periode yang sama terlihat jumlah hotspot tahun 2016 berkurang 74,70 persen dibanding tahun 2015. Tahun sebelumnya tercatat 11.690 titik api sementara tahun ini menjadi 2.937 titik api.

Untuk memaksimalkan upaya pengendalian Karhutla, terus Siti, Pemerintah Provinsi juga sudah menetapkan status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla, seperti di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Selatan.

Selain itu dilakukan patroli terpadu sebagai upaya mensinergikan para pihak dalam pencegahan Karhutla sampai pada tahap tapak (masyarakat). Patroli terpadu melibatkan unsur Manggala Agni, Polhut, TNI, POLRI, pers, LSM dan aparat desa/tokoh masyarakat.

“Pelaksanaan patroli berbasis komando bertingkat dengan operasional Posko Desa, Posko Daops, Posko tingkat Provinsi (Balai Besar/Balai KSDA/TN) dan Posko Nasional di KLHK,” tambahnya.

Sementara itu, Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa sebanyak 44 area kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kualitas udara memburuk di Riau. Ia menyebutkan kalau lahan yang terbakar sebagian besar adalah lahan akses terbuka, kebun masyarakat tanah ulayat, dan lahan swasta yang dikuasai oleh masyarakat.

“Pembakaran dilakukan untuk pembersihan lahan dengan membakar sebelum dimanfaatkan untuk perkebunan,” ujarnya.

BACA JUGA: Penggunaan Sumur Bor untuk Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan Akan Dimaksimalkan

Sutopo menyatakan daerah yang paling banyak terjadi hotspot tahun ini adalah Kabupaten Rokan Hilir yaitu 32 titik. Secara rinci, lahan yang terbakar antara lain di Kecamatan Pujud (50 hektar), Labuhan Tangga (10 ha), Rantau Bais (40 ha), Tanah Putih (25 ha), Teluk Beno (40 ha), dan Kubu (10 ha). Hotspot lain tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kampar, Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Inhil dan Inhu.

Kondisi ini menyebabkan kualitas udara menurun. Berdasarkan laporan dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan KLHK, lanjut Sutopo, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pukul 17.00 WIB di Bagan Siapi-api, Rokan Hilir pada tingkat Berbahaya, lalu di Duri Camp, Bengkalis pada tingkat Sangat Tidak Sehat.

“Berdasarkan pantauan satelit Himawari dari BMKG pukul 12.00 WIB, sebaran asap tipis dari Riau terbawa angin ke timur hingga Singapura dan perairan di bagian timur. Kondisi ini menyebabkan kualitas udara di Singapura kembali tidak sehat,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Enam provinsi di beberapa wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan telah menetapkan status Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan. Enam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, periode penetapan status Siaga Darurat tersebut berbeda-beda di tiap provinsi. Periode Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan di Riau sendiri telah dimulai sejak tanggal 1 Maret hingga 30 November 2016, Jambi tanggal 27 Juli hingga 14 Oktober 2016, Sumatera Selatan sejak 7 Maret hingga 30 November 2016, Kalimantan Barat tanggal 1 Juni sampai 1 September 2016, Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli sampai 8 Oktober 2016, dan Kalimantan Selatan yang baru saja dimulai yaitu tanggal 15 Agustus hingga 15 November 2016.

“Gubernur Kalimantan Barat telah menyiapkan perpanjangan masa Siaga Darurat karhutla di Kalimantan Barat hingga November 2016 karena biasanya bulan September adalah periode puncak kemarau yang juga merupakan puncak dari jumlah hotspot atau puncak panas kebakaran hutan dan lahan,” katanya, Jakarta, Selasa (23/08).

BACA JUGA: Menteri LHK: Indonesia Bersiap Hadapi Ancaman Karhutla

Dengan adanya status Siaga Darurat ini, kata Sutopo, telah memberikan kemudahan akses bagi BNPB dan Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) untuk menggerakkan potensi sumber daya yang ada. BNPB telah mengerahkan 8 helikopter water bombing, 2 pesawat water bombing dan 2 pesawat hujan buatan. Di Riau, terusnya, telah ditempatkan 3 heli water bombing, 2 pesawat water bombing dan 1 pesawat Casa hujan buatan sejak.

Total sebanyak 21,7 juta liter air telah dijatuhkan dari heli dan pesawat water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau sejak 1 April 2016 hingga sekarang. Sedangkan untuk hujan buatan, telah ditaburkan 40 ton garam (NaCl) ke dalam awan-awan potensial dari pesawat Casa.

Selain itu, sebanyak 2.937 hektar hutan dan lahan terbakar di Riau telah berhasil dipadamkan oleh tim satgas darat. Sebanyak 64 kejadian perkara dengan 79 orang tersangka ditangani oleh satgas penegakan hukum dalam tahun 2016.

BACA JUGA: KLHK Siap Bantu Penyidikan Terhadap 15 Perusahaan Pembakar Hutan

Di Sumatera Selatan, lanjutnya, BNPB juga menempatkan 2 heli water bombing dan 1 pesawat hujan buatan. Di Kalimantan Tengah ditempatkan 2 pesawat heli water bombing, dan di Kalimantan Barat ditempatkan 1 heli water bombing. BNPB sedang mempersiapkan pengiriman 1 heli water bombing dan 1 pesawat hujan buatan untuk dioperasikan di Kalimantan Barat.

“Penetapan status Siaga Darurat oleh 6 provinsi ini lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Karena, pada tahun 2015, beberapa daerah mengalami keterlambatan penetapan status Darurat Karhutla sehingga penanganan menjadi tidak optimal. Api sudah terlanjur besar dan meluas sehingga sulit dipadamkan,” tutup Sutopo.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Restorasi Gambut (BRG) akan memaksimalkan penggunaan sumur bor sebagai bentuk pencegahan kebakaran hutan di empat Kabupaten prioritas dalam upaya mitigasi kebakaran di area tersebut.

Kepala BRG Nazir Foead mengatakan penggunaan sumur bor bisa menjadi alternatif jangka pendek mitigasi kebakaran lahan gambut. Sumur bor dibuat dengan kedalaman 20 meter yang bisa menyimpan air sebanyak 14 ribu liter. Satu sumur bor dapat mencakup hingga 3 hektare wilayah pemadaman. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu sumur bor pun relatif murah, sekitar Rp2,5 juta.

BACA JUGA: Badan Restorasi Gambut Tuntaskan 200 Sumur Bor di Pulang Pisau

“Penggunaan sumur bor sangat efektif dan efisien untuk menjaga kadar air di wilayah gambut. Sumur bor lebih cepat untuk membasahi lahan gambut yang kering. Ini yang akan kita lakukan sesuai dengan hasil rapat terbatas bersama Presiden,” jelas Nazir, Jakarta, Senin (15/08).

Jika dibandingkan dengan mobil tanki air, terusnya, penggunaan sumur bor mampu memadamkan titik api kebakaran hanya dalam waktu tiga jam saja sedangkan mobil tanki air memerlukan sekitar 5–6 jam untuk memadamkan titik api.

BACA JUGA: BRG Petakan Empat Kabupaten Prioritas Restorasi Gambut

Selain itu, mobil tangki air memiliki daya tampung terbatas dan membutuhkan biaya operasional. Sekali beroperasi, mobil tersebut hanya mampu menampung sekitar 5.000 liter air serta membutuhkan waktu saat pengisian ulang.

“BRG memang telah mencanangkan program pemanfaatan sumur bor di beberapa wilayah prioritas dan rawan kebakaran gambut. Kalimantan Tengah, Riau, dan Kalimantan Selatan telah mencanangkan pemanfaatan sumur bor dari total tujuh provinsi prioritas BRG,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Pulang Pisau (Greeners) – Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan kawasan yang mengalami kebakaran terparah di tahun 2015. Oleh sebab itu, beberapa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau sangat diandalkan agar upaya pengelolaan lahan gambut dan pengendalian kebakaran hutan di wilayah tersebut dapat dilakukan secara terpadu dan optimal.

Alue Dohong, Deputi Dua bidang Konstruksi Operasional dan Perawatan Badan Restorasi Gambut, mengatakan, lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten yang mendapat fokus perhatian besar untuk direstorasi oleh BRG bersama dengan empat kabupaten prioritas di tujuh provinsi. Hal ini karena kabupaten Pulang Pisau merupakan lokasi terbanyak penyumbang asap di Kalimantan Tengah.

BACA JUGA: Setengah Juta Hektar Areal Konsesi di Kubah Gambut

Sebagai bentuk antisipasi kebakaran hutan, BRG menuntaskan pemberian 200 sumur bor kepada lima desa yang lokasi gambutnya masuk dalam lokasi rawan kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau.

“Jadi, rinciannya ada 50 sumur bor di Desa Taruna, 50 di Desa Tumbang Nusa, 50 di Desa Pilang, 25 di Desa Garong dan 25 di Desa Gohong,” katanya saat ditemui oleh wartawan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Minggu (07/)08).

Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo mengatakan, antisipasi yang dilakukan oleh Kabupaten Pulang Pisau dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 adalah dengan membuat sebuah strategi besar pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta membentuk Masyarakat Peduli Api yang telah terbentuk sebanyak 84 kelompok dengan jumlah personil 840 orang yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.

Genset dan perlengkapan untuk membuat 200 sumur bor diberikan Badan Restorasi Gambut pada lima desa yang lokasi gambutnya masuk dalam lokasi rawan kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan sebagai pengingat akan bahayanya membuka lahan dengan cara membakar. Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), katanya, pemerintah Kabupaten telah membuat peta rawan kebakaran serta peta penempatan kolam tampung air atau embung dan sumur bor.

“Saat ini kita sedang membangun empat buah embung serta memasang 184 buah sumur bor dan menyediakan mesin pemadam portable,” tambahnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sipet Hermanto mengatakan, berdasarkan pantauan tim darat yang diterima oleh Media Center Posko Kebakaran Hutan danLahan sejak 8 September 2015 sampai dengan 19 November 2015, total luas lahan gambut yang terbakar di Kalteng adalah seluas 12.277,86 hektar.

Namun, data dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan citra satelit, total luas yang terbakar adalah 402.779 hektar. “Oleh karena itu Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang diprioritaskan,” terangnya.

BACA JUGA: BRG Dukung Upaya Restorasi Gambut yang Menghormati Masyarakat

Terkait Masyarakat Peduli Api, Kepala Sub direktorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Afrizal menegaskan bahwa pembentukan Masyarakat Peduli Api sengaja dikhususkan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat.

Masyarakat Peduli Api ini, dijelaskan Afrizal, memiliki fungsi yang sama dengan fungsi Manggala Agni. Hanya saja, Masyarakat Peduli Api bekerja secara sukarela dari masyarakat yang tinggal di wilayah kebakaran.

“Mereka hanya mendapatkan insentif saja, tidak dibayar secara karyawan seperti Manggala Agni,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih