Jakarta (Greeners) – Hingga saat ini, Manggala Agni masih terus mensosialisasikan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu sosialisasi pembuatan sekat bakar untuk mencegah pembakaran meluas juga terus dilakukan.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B. Panjaitan mengatakan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan karena masih banyak ditemukan aktivitas pembukaan lahan dengan membakar.

“Ini terlihat dari temuan Brigade Pengendalian Karhutla – Manggala Agni Daops Muara Teweh, saat memadamkan kebakaran total seluas ± 7 Ha pada dua lokasi di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu (15/10),” katanya, Jakarta, Senin (16/10).

BACA JUGA: Cuaca Kering, Manggala Agni Bersiaga Antisipasi Karhutla

Hasil pantauan Tim Manggala Agni, kebakaran seluas ± 0,5 Ha yang terjadi di Desa Sei Paken, Kecamatan Gunung Bintang, merupakan semak dan pohon yang telah ditebas. Sedangkan di lokasi kedua, yaitu di Dusun Hayuput, Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, lahan terbakar merupakan vegetasi pohon, ilalang dan serasah dengan luas sekitar 6,5 Ha. Kedua lahan tersebut diduga akan digunakan untuk lahan pertanian.

Menurut Raffles, upaya penyadartahuan tentang bahaya karhutla harus terus dilaksanakan oleh semua pihak. Brigade Pengendalian Karhutla KLHK Manggala Agni pun akan terus melaksanakan patroli terpadu bersama dengan TNI, POLRI, juga masyarakat untuk mensosialisasikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Banyak alternatif lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk membuka lahan selain dengan membakar, yaitu secara manual, mekanis, dan kimiawi,” tambahnya.

BACA JUGA: Karhutla, Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Hutan Masih Dibiarkan

Sementara itu, untuk mengurangi potensi karhutla, Satgas Udara Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menyebar garam sebanyak 800 Kg di atas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan. Upaya membuat hujan buatan ini menggunakan heli Kamov KA32, dan hingga kini telah dilakukan TMC sebanyak 6 sorti dengan total garam 5,6 ton.

Adapun berdasarkan laporan Posko Dalkarhutla KLHK pada Sabtu (14/10/2017) pukul 20.00 WIB, telah terpantau 3 hotspot dengan satelit NOAA, meliputi Sulawesi Selatan (2 titik) dan Sulawesi Tenggara (1 titik). Sedangkan satelit TERRA AQUA menunjukkan 16 hotspot, yaitu di NTB (3 titik), Sulawesi Tengah (1 titik), NTT (10 titik), dan Sulawesi Tenggara (2 titik).

Berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 14 Oktober 2017, terdapat sebanyak 2.386 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, jumlah hotspot tercatat sebanyak 3.542 titik. Dibandingkan tahun lalu, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.156 titik atau sebesar 32,63 persen.

Sementara, satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80% mencatat terdapat 1.907 hotspot. Jumlah ini menurun sebanyak 1.704 titik (47,77%), jika dibandingkan dengan tahun 2016 pada periode yang sama, yaitu sebanyak 3.611 titik.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Beberapa waktu lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis hasil pantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dari satelit Modis dengan sensor Terra Aqua dari NASA yang mendeteksi adanya 288 hotspot atau titik api dengan tingkat kepercayaan sedang (30-79%) dan tinggi (lebih dari 80%) pada Minggu (03/07/2016) pukul 06.00 WIB jelang libur Hari Raya Idul Fitri.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan, saat ini Indonesia tengah memasuki musim pancaroba. Oleh karena itu, Indonesia perlu kembali bersiap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lanjutnya, telah melakukan pemadaman karhutla pada Minggu, 3 Juli 2016, di Kabupaten Kampar. Pemadaman dilakukan bersama TNI dan tim Manggala Agni KLHK, dimana kabar terkini menyatakan bahwa api telah berhasil di padamkan.

“Saya sudah mengingatkan kepada Gubernur, pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan, serta UPT KLHK untuk waspada terhadap karhutla, dari akhir Juni lalu,” katanya, Jakarta, Selasa (05/07).

BACA JUGA: 288 Titik Api di Sumatera dan Kalimantan Terdeteksi Satelit

Saat ini, wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Riau hingga Sumatera Selatan, terus melakukan pemantauan melalui satelit menggunakan NOAA 18 dan 19. Informasi data satelit titik api dari NOAA 18 dan 19 yang datanya masih belum jelas, sudah dikomunikasikan kembali ke pusat data ASMC di Singapura. Indonesia juga telah membangun alat monitor hotspot sebagai kontrol hasil kerja bersama antara KLHK, BMKG, dan LAPAN.

Pada masa libur Lebaran tahun ini, tim Manggala Agni KLHK tetap disiagakan di daerah-daerah operasi yang rawan karhutla. Para pejabat eselon 1 dan 2 di jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tetap disiagakan untuk memonitor operasional kerja setiap hari secara bergiliran.

Dari hasil pemantauan, kebakaran yang terjadi di beberapa tempat di Riau dan Sumatera Selatan, di indikasikan dilakukan oleh oknum yang sengaja melakukan pembakaran. Di daerah Rokan Hilir, Riau, pelaku karhutla ini sempat terlihat, dan saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh aparat setempat. Selain itu pelaku karhutla di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, dilaporkan sudah diperiksa Polsek setempat, sementara titik api diupayakan terus untuk dipadamkan.

BACA JUGA: Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016 Perkuat Pencegahan Karhutla

Beberapa kebakaran yang berhasil dipadamkan adalah kebakaran yang terjadi di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Kebakaran terjadi di lahan seluas 40 hektare yang berlangsung sejak empat hari yang lalu. Kebakaran ini dipadamkan oleh tim Manggala Agni, Koramil Tapung dan Kodim Kampar.

Beberapa kawasan yang masih menjadi perhatian adalah kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Teso Nilo, dimana satgas karhutla melakukan pemadaman dengan menggunakan water bombing dan berpatroli menggunakan helikopter.

“Semua laporan ini, terus saya ikuti perkembangannya. Termasuk di wilayah Kalimantan Selatan juga dilakukan patroli rutin,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 32 Tahun 2016 menjadi landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melakukan tindak pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan menggantikan Permen 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sekretaris Jendral KLHK Bambang Hendroyono menegaskan bahwa isi dari Permen LHK No. 32/2016 kali ini sangat berbeda dan akan menjadi titik kendali bagi Menteri LHK dalam melakukan pencegahan, penanggulan dan penegakkan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan.

Dalam Permen ini, katanya, selain membahas masalah operasional, Permen tersebut juga membahas tentang organisasi, sarana prasarana, penghargaan, sanksi, pembiayaan hingga pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, Permen ini harus menjadi perhatian utama bagi para perusahaan pemegang izin.

“Permen ini akan menjadi alat KLHK apabila di lapangan masih terjadi kebakaran,” terang Bambang saat melakukan sosialisasi Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016 di Jakarta, Selasa (24/05).

Permen LHK No. 32/2016 ini juga akan menyasar para pemangku kepentingan di tingkat tapak, khususnya provinsi dan daerah, pemegang ijin hutan hak, hutan adat, pemerintah dan swasta.

Menurut Bambang, nantinya terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka prosesnya akan masuk ke Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, lalu masuk ke Direktorat Jendral Penegakan Hukum. Apabila terbukti maka dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu, setelah itu masuk ke Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), lalu ke Badan Restorasi Gambut dan Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

“Setelah itu baru ada keputusan lanjut atau tidaknya perusahaan ini beroperasi. Makanya, bagi perusahaan yang sudah kena sanksi segeralah komunikasikan ke Dirjen PHPL,” tambahnya.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Rafles Brotestes Panjaitan menyatakan Permen LHK No. 32/2016 juga meminta perusahaan pemegang izin agar lebih aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah konsesinya. Nantinya, perusahaan akan diberi waktu selama 90 hari untuk melengkapi apa saja yang diharuskan di dalam Permen tersebut, baik dari sisi sarana prasarana hingga teknologi.

“Tiga bulan ke depan akan kita lihat, cek dan teliti, perusahaan-perusahaan besar yang kira-kira arealnya terbakar apa akan masif seperti tahun lalu. Kemudian yang di gambut juga nanti akan kita lihat sistem pengelolaannya sesuai dengan PP tentang gambut,” tuturnya.

Untuk menyukseskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, Rafles menyatakan KLHK juga akan menyasar masyarakat di tingkat tapak seperti masyarakat desa, khususnya daerah-daerah yang menjadi lokasi rawan kebakaran. Dari 731 desa yang diberikan datanya oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baru 518 desa yang sudah tervalidasi oleh Badan Informasi Geospasial.

“Kami dapat 731 itu dari Planologi, sekarang lagi dicek lagi, tapi minimum 585 itu sudah harus ditingkatkan lagi pengawasannya. Ini perlu dilakukan mumpung belum kebakaran. Intinya, keterlibatan semua pihak, bukan hanya perusahaan, tapi juga keterlibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat bantuan berupa peralatan pencegahan kebakaran hutan untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari Pemerintah Korea guna memperkuat 87 KPH yang rawan kebakaran. Ke-87 KPH tersebut tersebar di 7 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“Rincian dari 87 KPH itu sendiri terdiri atas 9 KPH Lindung, dan 78 KPH Produksi. Dari jumlah tersebut baru 35 KPH yang sudah ada kelembagaannya. Kendala anggaran memang dihadapi, meski demikian dukungan dari negara sahabat diharapkan bisa menjadi solusi,” kata San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK di Jakarta, Selasa (29/03).

Dukungan Pemerintah Korea, dalam hal ini Korea Forest Service (KFS), direalisasikan melalui dukungan pendanaan dari Proyek Kerjasama Korea Indonesia FMU/REDD+ Joint Project di Tasik Besar Serkap dalam bentuk fasilitas pengadaan kendaraan bermotor untuk patroli pengamanan kebakaran hutan sebanyak 60 (enam puluh) unit berupa sepeda motor roda dua trail Viar X 200 dan sebanyak 15 (lima belas) unit sepeda motor roda tiga merek Viar yang dilengkapi dengan pompa air portabel.

Direncanakan keseluruhan bantuan kendaraan bermotor tersebut akan dialokasikan dan digunakan di institusi-institusi KPH yang sudah ada (termasuk tujuh provinsi proritas) serta dukungan kegiatan pengamanan hutan dan pencegahan kebakaran hutan bagi lima lokasi Proyek Kerjasama Kehutanan antara KFS dan KLHK yang berlangsung saat ini.

Sejauh ini, proyek kerjasama Indonesia-Korea telah berhasil menyelesaikan seluruh dokumen perencanaan pengelolaan KPH Tasik Besar Serkap termasuk dokumen rencana bisnis. Telah dilakukan pula pelatihan peningkatan keterampilan teknis personal KPH dan pemberdayaan masyarakat. Khusus terkait REDD+, proyek kerjasama sama telah menyelesaikan tata batas areal REDD+ KPH Tasik Besar Serkap seluas + 14.750 hektare dan proses validasi registrasi Project Description Carbon Credit dengan Voluntary Market melalui mekanisme Verified Carbon Standard (VCS).

“KPH Tasik Besar adalah salah satu KPH model yang wilayah kerjanya meliputi Semenanjung Kampar, Riau dengan luas mencapai 513.276 hektare. Wilayah tersebut kaya akan gambut yang potensial untuk dimasukan dalam skema REDD+,” ujarnya.

Sebagai informasi, KPH adalah organisasi pengelola hutan di tingkat tapak yang dibekali dengan kemandirian sehingga cepat mengambil solusi ketika menghadapi permasalahan di lapangan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Nantinya seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi habis dalam 600 KPH. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Nasional, 600 KPH tersebut ditargetkan bisa terealisasi dan beroperasi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan upaya-upaya kementerian yang dipimpinnya mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi rawan kebakaran, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal, dihadapan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik.

Siti meyakini bahwa pembangunan sekat kanal akan efektif sebagai langkah pengendalian karhutla serta mempertahankan muka air gambut dalam upaya antisipasi karhutla ini. Secara pribadi, ia mengundang Stig Traavik untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang direncanakan akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia di Jambi pada tanggal 5 April mendatang.

“Jadi kita undang Stig untuk datang. Apalagi era sekarang kan lebih terbuka, siapapun bisa mengakses informasi publik yang tersedia setiap saat. Apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat akan segera disampaikan oleh Kementerian LHK,” katanya, Jakarta, Kamis (24/03) lalu.

Selain Stig, pada hari yang sama Siti juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku tengah mengupayakan langkah terbaik dalam pengelolaan sampah dan limbah. Ia juga menyebutkan bahwa KLHK telah memiliki sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Cilacap, Jawa Tengah.

“Hal ini sejalan dengan target Presiden untuk membangun pembangkit listrik 35.000 MW. Apalagi Indonesia juga punya proyek di 80 kota yang sudah punya alat pemroses sampah seperti di Malang, Martapura, Kendari, Balikpapan dan lainnya,” imbuhnya.

Denmark sendiri, menurut Casper, ikut memberi masukan terhadap teknologi persampahan tersebut. Menurutnya, Denmark telah memiliki teknologi yang mumpuni dalam melakukan pengelolaan sampah dan limbah.
“Denmark lebih fokus dalam pengelolaan sampah dan bagaimana mengubah sampah menjadi energi. Kami mengambil sampah dari Inggris dan kita buat teknologi pengolahannya di Denmark,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih terus melakukan upaya pencegahan sejak dini untuk menghindari terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi rawan kebakaran di Sumatera dan Kalimantan.

Riau, sebagai provinsi paling terdampak kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya menjadi lokasi yang paling mendapat perhatian dari satuan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kementerian LHK. Sosialisasi, pemantauan titik api atau hotspot, patroli lapangan terus dilakukan di Riau, dan jika ditemukan titik api langsung dipadamkan.

Menurut Kepala Bidang Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Riau Supartono Yusup, posko patroli kebakaran lahan dan hutan “Terpadu Terukur” telah mulai bekerja sejak tanggal 3 Maret 2016 lalu. Tim dari posko ini, lanjutnya, telah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat yang sedang melakukan aktifitas perladangan, berkebun, memancing, membuka lahan dan kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

“Kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak merokok sembarangan, mematikan api puntung rokok sampai benar-benar padam dan jangan membuangnya sembarangan. Jangan membakar sampah tetapi menimbunnya ke dalam tanah. Membagi-bagikan selebaran informasi dan mengingatkan masyarakat bahwa menyebabkan kebakaran lahan melanggar hukum dan di denda milyaran rupiah,” jelas Yusuf, Jakarta, Jumat (11/03).

KLHK intensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan sejak dini di Riau. Foto: dok. KLHK

Yusuf juga mengatakan bahwa informasi hotspot yang tertangkap satelit bukanlah kebakaran tapi baru merupakan titik panas. Suatu benda terkena cahaya matahari yang sangat ekstrim akan menimbulkan panas yang sangat ekstrim juga pada benda tersebut, seperti bebatuan, tanah lapang, ilalang, sampah kering, seng atap rumah, atau benda-benda lainnya.

Dari informasi hotspot inilah, tim posko menindaklanjuti dengan mendatangi daerah tersebut untuk melakukan pencegahan dini agar jangan sampai terjadi kebakaran seperti menyiram dengan air, menimbunnya ke dalam tanah, dan upaya lainnya. Apabila terjadi kebakaran kecil, anggota segera memaksimalkan kerja pemadaman dini dengan peralatan yang sudah disiapkan.

“Untuk memperkuat posko, BBKSDA KLHK juga memperkuat patroli gajah seperti di daerah Minas. Daops Pekan Baru menggunakan lima gajah untuk mengangkut peralatan dan logistik masuk wilayah yang tidak terjangkau dengan kendaraan. Namun gajah-gajah ini tidak dapat membantu melakukan pemadaman karena gajah sangat sensitif terhadap panas,” tambahnya.

Untuk tenaga brigade pengendalian kebakaran hutan pada daerah operasi (Daops) Manggala Agni lingkup KLHK di Riau dan Riau Kepulauan tergabung dalam lima Daops di wilayah Batam, Pekan Baru, Siak, Dumai dan Rengat.

Tiap Daops memiliki dua sampai empat regu dengan jumlah personil 26 sampai 53 anggota. Total Manggala Agni di Riau dan Riau Kepulauan sebanyak 213 personil termasuk 15 perempuan. Sedangkan untuk seluruh Indonesia terdapat 121 Daops dan 1793 personil Manggala Agni serta 393 SMART (Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis).

Di Riau terdapat 89 desa rawan kebakaran, disebabkan sebagian besar wilayahnya gambut. KLHK telah menyiapkan 69 Posko Patroli Karlahut Terpadu Terukur yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, LSM serta masyarakat. Tiap regu terdiri dari enam orang yang dilengkapi telepon genggam berbasis Android dengan aplikasi peta rawan kebakaran terkini, informasi hotspot, dan informasi pergerakan anggota tim.

“Dengan aplikasi Android ini memudahkan masing-masing anggota untuk saling memberi dan menerima informasi, berkoordinasi, serta melakukan antisipasi kebakaran sedini mungkin sehingga semua aktifitas dapat terukur,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau melaporkan situasi dan perkembangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terjadi hingga Rabu, kemarin.

Kepala bidang wilayah dua BBKSDA Riau, Supartono menyatakan kondisi terkini di Dumai, Riau sudah terkendali. Tidak ada api yang terpantau dan asap hanya tinggal beberapa titik saja. Supartono menjelaskan bahwa tim yang menangani kebakaran lahan dan hutan Riau hingga saat ini tetap melakukan antisipasi pemadaman.

Jumlah tim yang disiagakan di Dumai berjumlah empat regu dari Manggala Agni KLHK, yang terdiri dari dua regu daerah operasi (Daops) Dumai Bawah Kendali Operasi (BKO), satu regu Daops Pekan Baru dan satu regu Daops Rengat. Jumlah total pasukan gabungan TNI, Polri, BPBD dan dinas kehutanan di lapangan sendiri berjumlah 750 orang.

Menurut Supartono, pemadaman di Bukit Kerikil telah memasuki hari ke tujuh. Hingga kini kebakaran masih berlangsung dan sulit dijangkau lewat jalur darat sehingga membutuhkan tindakan bom air atau water bombing. Pasukan Manggala Agni KLHK yang berada di Bukit Kerikil sementara ini ada dua regu dari Daops Siak.

“Hari ini akan ditambah satu regu lagi. Beberapa titik api sudah dapat ditangani,” katanya, Jakarta, Kamis (10/03).

Sedangkan untuk pemadaman di Tasik Serai dilakukan oleh Manggala Agni KLHK, Masyarakat Peduli Api KLHK dan regu PT. Arara Abdi seluas 10 hektare. Hingga saat ini, wilayah seluas tujuh hekatere sudah dapat dikuasai. Pemadaman di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupat, masih berlangsung bersama tim gabungan. Di pulau Rupat sendiri, tim Manggala Agni KLHK telah melakukan pemadaman sejak tanggal 16 Februari 2016, sementara di titik awal api di Gurun Panjang, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai telah dilakukan sejak tanggal 27 januari 2016

“Berdasarkan perkembangan di lapangan, disarankan agar segera ditindaklanjuti dengan penyidikan pada areal bekas terbakar dan operasi darat bagi pelaku perambahan di Cagar Biosfer dan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai karena TNI dan Polri menyatakan siap membantu,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Guna menekan aktifitas deforestasi di Indonesia, gubernur dari enam provinsi yang menyumbang 58% luasan kawasan dan tutupan hutan di Indonesia melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan para lembaga donor internasional, kedutaan, dan sektor swasta. Pertemuan ini untuk membantu keenam provinsi tersebut untuk mencapai komitmen yang telah mereka buat pada Deklarasi Rio Branco yang ditandatangani saat pertemuan ke delapan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Governor’s Climate and Forests Task Force/GCF) di Rio Branco, Acre, Brazil pada tahun 2014 lalu.

Salah satu langkah pengurangan deforestasi yang didiskusikan dalam pertemuan ini adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ada. Revisi terbaru dari undang-undang otonomi daerah mengalokasikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi untuk mengelola dan melindungi kawasan hutan. Salah satu tanggung jawab penting yang diberikan kepada pemerintah provinsi adalah mengelola KPH.

Dalam pidatonya yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Drs. Cornelis, M.H., Gubernur Kalimantan Barat sekaligus Koordinator Gubernur GCF di Indonesia, mengatakan, KPH mempunyai kewenangan dalam pengelolaan area hutan, medukung investasi berbagai aktivitas kehutanan, dan mendorong partisipasi masyarakat di bidang kehutanan. Namun, untuk memastikan efektifitas kerja KPH, pemerintah provinsi membutuhkan dukungan.

Dengan menandatangani Deklarasi Rio Branco, keenam provinsi ini telah menyepakati pengurangan deforestasi sebesar 80% pada 2020. Dengan menggunakan rujukan deforestasi 2001-2009, pencapaian komitmen ini akan mengurangi laju deforestasi dari rata-rata 323.749 hektar menjadi rata-rata 64.749 hektar per tahun pada 2020.

Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan pendanaan berbasis kinerja yang layak, memadai, dan berjangka panjang. Untuk mendapatkan pendanaan ini, keenam provinsi membutuhkan terbentuknya kemitraan dengan donor-donor internasional dan sektor swasta.

“Hari ini, kita merayakan kemitraan yang telah terbangun, dan saat ini kita mencari kemitraan baru dengan aktor publik dan swasta untuk mencapai target-target kita dalam mengurangi deforestasi. Kemitraan ini merupakan langkah yang signifikan untuk mencapai target-target tersebut,” tuturnya, Jakarta, Kamis (18/02).

Foto: dok. Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU)

Dalam pertemuan ini, keenam gubernur juga menyoroti kolaborasi dan kemitraan yang telah terjalin dengan para aktor sektor publik dan sektor swasta di keenam provinsi GCF. Salah satunya adalah kemitraan antara Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, serta perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam mendukung pemberdayaan, pemetaan, dan sertifikasi para petani swadaya kelapa sawit.

Dalam beberapa tahun ke depan, target pemetaan seluruh petani swadaya kelapa sawit di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat diharapkan telah tercapai. Kemitraan juga bertujuan untuk mendorong transisi para petani menuju produksi kelapa sawit berkelanjutan yang sesuai dengan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Pertemuan ini juga mendiskusikan perkembangan para gubernur dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan kabut asap yang telah memberikan dampak buruk bagi Indonesia di tahun lalu. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat akan berkolaborasi dengan Association of Forestry Scholars untuk membangun aplikasi berbasis web untuk deteksi dini kebakaran hutan. Hal ini akan memperkuat kapasitas pemerintah lokal untuk mencegah kebakaran,” tandasnya.

Sebagai informasi, lebih dari 25 persen dari hutan tropis dunia berada di provinsi atau negara bagian anggota GCF. Bersama 29 negara bagian dan provinsi dari Brasil, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Peru, Spanyol, dan Amerika Serikat, enam gubernur di Indonesia telah menandatangani Deklarasi Rio Branco di Brazil pada bulan Agustus 2014.

Sebagai bagian dari Deklarasi Rio Branco, keenam pemerintah provinsi Indonesia yang terdiri dari Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua tersebut telah berkomitmen untuk melanjutkan upaya penurunan deforestasi hingga 80% pada 2020, jika tersedia dukungan pendanaan berbasis kinerja yang layak, memadai dan berjangka panjang, baik melalui sumber pasar maupun non-pasar.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tengah mengupayakan jalur hukum dalam bentuk gugatan terhadap 18 perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di 20 desa pada lima Kabupaten di Provinsi Jambi, Sumatera.

Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, mengatakan, nantinya gugatan tersebut akan diajukan oleh 100 orang warga terhadap lima grup perusahaan besar Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terdiri dari grup Asia Pulp and Paper (APP) dan Barito Pasific Grup. Sedangkan perusahaan besar swasta (PBS) sawit terdiri dari perusahaan Golden Agri Resources (GAR) dan Sime Darby serta tiga perusahaan penyuplai milik Wilmar Indonesia yaitu PT Bukit Bintang Sawit (BBS), PT Bara Eka Prima (BEP) dan PT Wana Sepojen Indah (WSI).

“Nantinya akan diajukan gugatan berbentuk class action dengan tuntutan ganti rugi sebesar 5000 sampai 6000 triliun rupiah, itu kalau kita mengikuti kasus PT Kalista Alam dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,” ujar Nauli di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (22/01).

Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Zenzi Suhaedi, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi Nasional, mengatakan kalau pola kebakaran atau modus operandi para pembakar lahan yang berhubungan dengan korporasi dilakukan dalam banyak bentuk. Seperti kebakaran dalam kawasan hutan, kebakaran dalam konsesi, kebakaran dalam wilayah penguasaan ilegal korporasi dan kebakaran yang merambat ke wilayah budidaya masyarakat dan api tersebut berasal dari wilayah konsesi ilegal milik perusahaan.

Amron, Sekretaris Jendral (Sekjen) Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) menuturkan, hasil investigasi JMGJ di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi menyatakan sebanyak lima perusahaan yang terdeteksi mengalami kebakaran hutan tahun 2015 lalu merupakan perusahaan yang melakukan perampasan lahan terhadap wilayah masyarakat desa.

PT Bukit Bintang Sawit (BBS), katanya, adalah salah satu perusahaan yang memiliki konflik dengan Desa Seponjen, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung. Sedangkan PT Wana Sepojen Indah (WSI) berkonflik dengan Desa Sungai Bungur. Lalu PT Bara Eka Prima (BEP) dijelaskannya telah merampas tanah masyarakat desa Pematang Saman dan Betung. PT Riki Kurniawan Kerta Persada (RKKP) pun berkonflik dengan masyarakat Desa Puding. Selanjutnya, PT Putra Duta Indowood (PDI) yang merupakan perusahaan yang mengantongi izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) berkonflik dengan desa Pematang Raman.

“Seperti PTBBS. Mereka masuk tahun 2007 dan ingin bermitra dengan masyarakat Seponjen. Begitu izin keluar dari Bupati, mereka ingkar,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak gugatan perdata pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait kasus pembakaran hutan di lokasi PT BMH di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Direktur Jendral Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani saat dikonfirmasi oleh Greeners mengatakan, putusan hakim yang menolak gugatan terhadap PT BMH sebesar Rp 7,9 trilyun ini menunjukkan bahwa hakim jelas tidak berpihak kepada rakyat yang terkena dampak kebakaran hutan.

“Untuk itu, demi keadilan bagi ratusan ribu rakyat yang selama ini menderita akibat kebakaran dan harga diri bangsa, maka pemerintah akan melakukan banding dan melakukan langkah hukum lainnya. Kami melihat bahwa penanggung jawab izin harus bertanggung jawab terhadap kebakaran di lokasi mereka apapun penyebabnya. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dilapangan,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (30/12).

Roy menerangkan, temuan lapangan yang didapat dari lokasi kebakaran milik anak perusahaan PT Sinar Mas tersebut terjadi di area 20 ribu hektar. Bencana kabut asap pun tak terelakkan, sehingga izin PT BMH dibekukan oleh Menteri LHK.

“Dalam pertimbangannya, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan yurisprudensi putusan MA terhadap PT. Kalista Alam di Aceh yang harus membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sebesar Rp 366 miliar,” terangnya lagi.

Di lain sisi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan bahwa sidang yang dipimpin oleh Parlas Nababan S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Eliawati S.H dan Saiman S.H. sebagai Hakim Anggota ini merupakan gugatan dengan jumlah kerugian lingkungan hidup terbesar, yaitu ganti rugi material 2,7 triliun rupiah dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 5,2 triliun rupiah.

Muhnur Satyahaprabu, Manajer Hukum dan Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, menyatakan dirinya menyesalkan putusan hakim PN Palembang karena pertimbangan majelis tidak berdasarkan pada fakta dan bukti keterangan ahli didalam persidangan.

“Keterangan ahli Prof. Bambang Hero menjelaskan dengan baik bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan, apalagi yang terjadi di lahan gambut. Keterangan ahli menilai bahwa kebakaran hutan di lahan gambut yang terjadi di lahan PT BMH seluas 20.000 hektar membutuhkan biaya setidaknya Rp 7 triliun untuk memulihkannya,” tegasnya.

Muhnur juga mengkritik KLHK karena tidak mendesakkan proses peradilan kasus lingkungan ini agar dipimpin oleh hakim bersertifikasi hukum lingkungan. Padahal, kasus-kasus lingkungan hidup adalah kasus yang extraordinary, sehingga memerlukan pemahaman yang baik terhadap peraturan perundangan terkait lingkungan hidup dari majelis hakim dalam penanganannya.

“Tetapi, apapun hasil dari gugatan yang minim kreatifitas dan pemahaman hukum lingkungan ini, KLHK berdasarkan kewenangannya harus melakukan upaya hukum yang lain seperti mencabut izin PT BMH, bukan hanya membekukannya. Apalagi di tahun 2015 ini kembali ditemukan banyak titik api di lokasi PT BMH ini,” terangnya.

Sebagai informasi, PT BMH adalah perusahaan pengelola kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bahan baku kertas (pulp) di Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jl. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 63, Lantai 3, Sumatera Selatan.

PT BMH memiliki izin HTI 250.370 Ha di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Perusahaan ini diduga tidak serius dan lalai dalam mengelola izin yang diberikan, sehingga terjadi kebakaran berulang, yaitu pada tahun 2014 dan 2015 di lokasi yang sama meliputi luas sekitar 20.000 Ha.

Data hotspot Walhi dari satelit Terra dan Aqua selama Agustus – 16 September 2014, dari 1.173 hotspot yang tercatat, hotspot terbanyak berada di area konsesi PT BMH. Kebakaran besar berulang lagi di areal yang sama di tahun 2015.

Dalam pertimbangan putusannya, PN Palembang menyatakan bahwa benar telah terjadi kebakaran hutan di lahan milik PT BMH tetapi kebakaran tersebut tidaklah menimbulkan kerugian ekologi atau kerusakan lingkungan.

Menurut majelis hakim, tidak ada kausalitas antara kebakaran hutan dan pembukaan lahan sehingga kesengajaan melakukan pembakaran tidak terbukti. Majelis juga menjatuhkan hukuman kepada KLHK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10 juta.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan prihatin pada putusan hakim tersebut dan mengaku akan mempertimbangkan untuk menempuh prosedur hukum sampai ke pengadilan tingkat terakhir.

“Saya akan minta dulu laporan lengkap dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum yang sejak pagi tadi mengikuti pengadilan di Palembang,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menyampaikan pidato Pernyataan ‎Kepala Negara pada Conference of the Parties (COP) 21 UNFCCC di Paris, Perancis, pada Senin pukul 16. 30 waktu setempat. Dalam pidatonya, Presiden RI menyampaikan beberapa poin terkait masalah yang dihadapi Indonesia, khususnya mengenai kabut asap, dan komitmen pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.

Dikutip dari pidato resmi Presiden yang diterima oleh Greeners, kerentanan dan tantangan perubahan iklim di Indonesia tidak akan menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi. Indonesia, katanya, telah berkomitmen untuk m‎enurunkan emisi sebesar 29 persen dibawah business as usual pada tahun 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah ‎pada beberapa bidang. Di bidang energi misalnya, dilakukan dengan mengalihkan ‎subsidi BBM ke sektor produktif. Penggunaan sumber energi terbarukan diharapkan meningkat hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional tahun 2025 dan pengolahan sampah menjadi sumber energi.

“Sedangkan d‎i bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, penurunan emisi dilakukan melalui penerapan one map policy, menetapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut serta pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari. Saya hadir disini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP 21,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari pidato resminya, Jakarta, Selasa (01/12).

Untuk ‎restorasi ekosistem gambut, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, presiden menyatakan, El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun dapat diselesaikan. Tentunya penegakan hukum secara tegas dilakukan dan‎ langkah preventif telah disiapkan, dan sebagian mulai diimplementasikan dengan membentuk Badan Restorasi Gambut.

Menanggapi pidato presiden, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Abetnego Tarigan menyatakan bahwa penyampaian kesadaran kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim adalah hal yang penting. Namun yang mesti menjadi perhatian khusus, di tengah kerentanan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim, konversi terus terjadi.

“Sejak awal, kami telah mengkritik INDC Indonesia, yang dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, tidak menghitung emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Padahal kita tahu, bahwa sumber emisi Indonesia sebagian besar dari Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF),” ujarnya.

Menurut Abetnego, pemerintah Indonesia harusnya mengukur ulang baseline emisi dari kejadian kebakaran hutan dan gambut, sehingga perlu menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan juga tata kelola gambut sebagai salah satu hal yang paling mendasar.

Penetapan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut jika situasi seperti saat ini, tidak memiliki kekuatan signifikan karena kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Inpres No. 8/2015 sangat lemah, terlebih tanpa ada review terhadap perizinan lama dan penegakan hukum.

“Terlebih jika dihubungkan dengan rencana pembangunan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. Antara lain di sektor energi, pembangunan 35.000 megawatt, sebagian besar masih mengandalkan batubara, energi yang kotor yang justru akan semakin menaikkan emisi Indonesia. Bagaimana mungkin target menurunkan emisi karbon 29 persen pada 2030 dapat tercapai, jika karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara, justru meningkat 2 kali lipat dari 201 juta ton CO2 pada 2015 menjadi 383 juta ton CO2 pada 2024. Artinya, komitmen yang disampaikan oleh Presiden meragukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, beberapa pemuda juga turut menyuarakan pandangan mereka terhadap isu perubahan iklim. Salah satu peserta dalam Indonesian’s Youth Climate Society, Cinthya (24), menyatakan bahwa lemahnya pemberdayaan pemuda adalah salah satu penyebab yang menyebabkan tingginya angka kerusakan lingkungan di ASEAN, termasuk di Indonesia. Hal ini, lanjutnya, menambah keacuhan pemuda terhadap lingkungan.

Cinthya bersama sembilan rekannya melakukan kajian yang merupakan bagian dari program ASEAN Power Shift 2015 yang diadakan 24-26 Juli lalu di Singapura. Program ini adalah ajang berkumpulnya para pemuda dari seluruh negara ASEAN untuk menciptakan sebuah platform mengenai perubahan iklim berdasarkan permasalahan yang ada di masing-masing negara ASEAN.

Penulis: Danny Kosasih/TW (G37)

Banjarmasin (Greeners) – Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi hingga 18 tahun lamanya di Indonesia membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan anak buahnya agar selalu menjaga dan mengedepankan tindakan pencegahan kebakaran hutan. Apalagi, katanya, pada tahun ini, Indonesia diprediksi menjadi penyumbang emisi karbon nomor satu dunia karena peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sangat luar biasa dan berlangsung lama.

Jokowi menegaskan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Indonesia terutama di Sumatera dan Kalimantan pada tahun ini, menjadi pelajaran bagi semua pihak. Peningkatan emisi karbon terutama dari kawasan gambut yang terbakar berakibat pada penurunan kualitas udara dan air. Hal ini juga membuat semakin tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia.

“Kebakaran lahan dan hutan ini bukanlah sebuah prestasi melainkan peringatan untuk semua pihak. Pemerintah memang sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen hingga tahun 2030. Tapi negara maju dan negara berkembang juga harus ikut memiliki komitmen yang sama,” tegas Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di Banjarmasin, Kamis (26/11).

Presiden juga meminta agar jajaran provinsi, kabupaten/kota pemda, Kodam, Polda, jajaran Koramil serta Polsek, tahun depan sudah harus betul-betul siap untuk pencegahan karhutla. Ia menyatakan bahwa pemadaman lahan gambut ketika saat terjadi kebakaran justru akan lebih sulit dibanding bila melakukan pencegahan lebih dulu. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar tidak membakar dalam proses land clearing dan pembersihan lahan.

“Mau dikirim ratusan pesawat pembom air untuk hujan buatan tidak akan berguna kalau tidak ada pencegahan. Makanya, tahun depan diharapkan pencegahaan dikerjakan. Ke depan kita harus fokus pada pencegahan karhutla terutama lahan gambut,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dalam sambutannya menyatakan, strategi percepatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilakukan melalui upaya-upaya yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas instansi pemerintahan, lembaga tinggi, pelaku usaha, Organisasi Masyarakat, perguruan tinggi dan sekolah serta seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Siti Nurbaya meminta seluruh masyarakat Indonesia berperan aktif dalam program-program pemerintah terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya melalui gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon.

Adapun strategi tersebut meliputi, pemberdayaan potensi anak sekolah dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi dan potensi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon sebanyak lima pohon per orang, melarang perijinan pengelolaan hutan gambut, melakukan penanganan lahan gambut pasca kebakaran salah satunya dengan pembuatan sekat kanal dan penanaman pohon kembali, hingga reformasi birokrasi di segala lini.

“Untuk mencapai strategi percepatan RHL tersebut, kami meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung program-program pemerintah terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya melalui gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon. Melalui peringatan HMPI dan BMN serta HCPSN tahun 2015 marilah kita tingkatkan kesadaran tentang pentingnya peranan hutan bagi kehidupan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam puncak acara Hari Menanam Pohon Indonesia tersebut, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ratusan pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) juga turut dilibatkan untuk menanam pohon bersama di lokasi tersebut.

Jumlah pohon yang ditanam di lokasi acara mencapai 10.000 pohon. Kawasan tahura itu direhabilitasi karena dari luas total 116.000 hektar, lahan yang terbakar mencapai 105 hektar. Penanaman pohon dilakukan secara bertahap. Hari ini, pohon yang ditanam mencapai 2.000 batang, dan sisanya telah ditanam sejak tanggal 23 November 2015.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menanam pohon tengkawang, sementara Ibu Negara Iriana Jokowi menanam pohon kasturi. Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergotong-royong membangun kembali hutan Indonesia dan menggunakan momentum peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional serta Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun 2015.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Greenpeace Indonesia menyatakan agar industri perkebunan menanggulangi dan mengendalikan krisis asap dan kebakaran hutan dengan menerapkan Langkah-langkah penanggulangan api. Analisis Greenpeace Indonesia mengungkapkan penggundulan hutan dan pengeringan lahan gambut merupakan akar masalah dari krisis kabut asap dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, rencana Presiden Joko Widodo untuk melindungi lahan gambut melalui peningkatan tata kelola hutan dan penegakan hukum dinilai sejalan dengan temuan ini.

Teguh Surya, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyatakan bahwa tragedi kabut asap dan kebakaran hutan sudah berakar sejak puluhan tahun yang lalu dan kerusakan hutan dan lahan gambut tersebut justru dilakukan oleh perusahaan bubur kertas dan kelapa sawit.

“Data yang kita keluarkan mengindikasikan jumlah titik api paling banyak berada pada konsesi Asia Pulp & Paper (APP). Hal ini tidak mengherankan karena, Pertama, APP mempunyai total luas konsesi terbesar dengan warisan deforestasi yang besar, terutama di Sumatera bagian Selatan, wilayah konsentrasi kebakaran hutan. Kedua, APP adalah satu-satunya perusahaan yang telah mempublikasikan peta akurat mengenai konsesi-konsesi mereka, termasuk para pemasok mereka,” ujar Teguh, Jakarta, Kamis (29/10).

Ia menekankan bahwa perusahaan lain juga perlu dengan sukarela mengungkapkan data dan informasi yang sama. Hal ini bertujuan agar data kebakaran hutan dapat diketahui publik dan dapat menggambarkan betapa buruknya situasi kabut asap yang terjadi di seluruh perkebunan.

Transparansi informasi, lanjutnya, menjadi indikator penting untuk memerangi tidak hanya kebakaran hutan, namun juga korupsi yang terkait dengan sektor pengelolaan sumberdaya alam. Pemerintah sendiri, terusnya, mulai menunjukan itikad baik melalui rencana penerbitan data pemetaan komprehensif atau yang dikenal dengan Satu Peta. Namun, pemerintah justru menolak permintaan Greenpeace Indonesia untuk membuka data perizinan dan pengusahaan lahan kepada publik agar dapat dianalisa.

“Padahal perusahaan juga sangat sedikit yang mau membuka informasi terkait kepemilikan tanah dan konsesi yang memasok mereka,” ujarnya.

Pemerintah, katanya, juga berulang kali menolak mengungkap nama-nama perusahaan yang tengah diselidiki terkait krisis kabut asap dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia menerbitkan daftar lengkap semua konsesi di Indonesia yang terbakar, termasuk jumlah titik api pada konsesi tersebut. Meski analisa Greenpeace didasarkan kepada data terbaik yang tersedia, namun hal tersebut tidak menjadi kelengkapan dan kemutakhiran data.

“Masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara tidak harus menanggung bencana asap kebakaran hutan seperti ini lagi. Industri bubur kertas dan kelapa sawit harus memastikan penghentian pembukaan hutan dan lahan gambut. Perusahaan yang abai dan masih merusak hutan dan lahan gambut harus bertanggung jawab langsung terhadap bencana kebakaran hutan dan kabut asap,” tegasnya lagi.

Sebagai informasi, Greenpeace menyatakan bahwa dari 112.000 titik api yang terdeteksi sejak 1 Agustus hingga 26 Oktober 2015, hampir 40 persen titik api tersebut ditemukan di dalam konsesi yang terpetakan sebagai tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk penebangan dan pengembangan perkebunan. Dua puluh persen kebakaran berada di konsesi bubur kertas dan 16 persen dalam konsesi kelapa sawit.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Setiap memasuki musim kemarau, Indonesia selalu dilanda masalah serius seperti kekeringan dan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Kabut asap yang terjadi tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan warga, namun juga berdampak negatif terhadap aktivitas pendidikan, ekonomi, lalu lintas bahkan juga hubungan internasional Indonesia.

Norman Jiwan, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, menyatakan, berdasarkan laporan dari BBC Indonesia, sejak awal September 2015, emisi karbon di Indonesia telah melampaui emisi karbon di Amerika. Kualitas udara yang tidak sehat ini hasil dari terbakarnya 1,7 juta hektar lahan yang tersebar di Kalimantan seluas 770.000 hektar, Sumatera Utara 593.000 hektar dan Sumatera Selatan 221.704 hektar.

TuK Indonesia, kata Norman, menganggap bahwa hadirnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh taipan yang tergabung dalam konglomerasi lintas negara. Mereka menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun telah go-public.

Berdasarkan riset, lanjutnya, kendali pengusaha besar atas 25 grup perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang terlibat dalam kasus pembakaran lahan terbagi menjadi dua grup besar. Perusahaan ini adalah Sinar Mas dan Wilmar Group.

“Laporan ini diperkuat dari total land bank yang dikuasai oleh Sinar Mas sebesar 788,907 hektare dan Wilmar sebesar 342,850 hektare,” ujar Norman, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Norman, sejak bencana kabut asap mulai melanda Indonesia, pemerintah belum sepenuhnya mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang dikendalikan para taipan. Sanksi pencabutan izin, denda atau pemenjaraan pun belum dilakukan pemerintah sejak zaman Suharto hingga Soesilo Bambang Yudhoyono.

Perusahaan yang dikuasai para taipan bukan tanpa masalah. Norman menilai banyak masalah menyelimuti korporasi ini, hanya saja pemerintah seperti menutup mata dan membiarkan perusahaan-perusahaan bermasalah ini terus beroperasi dan mengulang bencana setiap tahun di musim kemarau.

“Di sinilah komitmen Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terhadap kelestarian lingkungan dan penanganan bencana kabut asap dinanti seluruh rakyat Indonesia. Ditetapkannya beberapa perusahaan perkebunan nasional dan perusahaan asing asal Malaysia menjadi tersangka pembakar hutan menjadi harapan dimulainya penghentian dominasi dan destruksi lahan dan lingkungan oleh korporasi. Hanya saja, hingga saat ini, kelanjutan dari proses hukum perusahaan-perusahaan itu belum juga tuntas,” pungkasnya.

Vera Falinda, Stakeholder Relation Officer TuK Indonesia juga mengungkapkan kalau di Indonesia sendiri tercatat ada 25 grup bisnis yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan memiliki afiliasi pada perusahaan induk yang tersebar di Singapura, Kuala Lumpur dan London. Kehadiran taipan dalam bisnis ini ternyata mendorong pihak perbankan memberikan kredit dengan mudah dan dalam jumlah besar untuk ekspansi bisnis.

“Jadi, kebakaran lahan tidak hanya domain perusahaan perkebunan saja. Lembaga finansial khususnya perbankan mesti ikut bertanggung jawab dengan cara tidak memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembakaran lahan dan tunda IPO di bursa efek,” ujar Vera.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 terasa sulit dalam pelaksanaannya. Kesalahan memprediksi dampak El Nino yang begitu besar dianggap menjadi salah satu sebabnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (28/10) lalu, menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak terlambat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja, katanya, pemerintah tidak mengetahui bahwa dampak El Nino ternyata jauh lebih parah dari yang telah diprediksikan.

“Dampak El Nino ini tidak terbayangkan oleh kami bisa sebegitu parahnya. Lebih parah dari El Nino tahun 1997,” kata Luhut, Jakarta, Kamis (29/10).

Mengenai jumlah titik api, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan, hingga saat ini, berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua sebanyak 17 titik api tersebar di wilayah Sumatera dengan rincian di Sumatera Selatan 7 titik, Bengkulu 5 titik dan Lampung 5 titik. Lalu di Kalimantan 205 titik api dengan rincian di Kalimantan Tengah sebanyak 22 titik, Kalimantan Timur 178 titik, Kalimantan Selatan 4 titik dan Kalimantan Barat 1 titik.

“Untuk jarak pandang dan cuaca di Sumatera seperti Padang 800 meter dan hujan, Pekanbaru 1.500 meter dengan udara berkabut, Jambi 900 meter berasap, Palembang 1.500 meter berasap. Lalu Kalimantan, di Pontianak 3.000 meter berasap, Ketapang 400 meter berasap, Palangkaraya 500 meter berasap, Banjarmasin 5.000 meter berasap,” ujarnya.

Selanjutnya, lanjut Willem, indeks kualitas udara (PM10) rinciannya adalah di Sumatera antara lain Pekanbaru 95.20 sedang, Jambi 304.49 sangat tidak sehat, Palembang 276.90 sangat tidak sehat. Selanjutnya di Kalimantan seperti di Pontianak 106.39 sedang, Banjarbaru 85.85 sedang, 64.72 sedang dan Palangkaraya 348.82 berbahaya.

Willem juga menyatakan berdasarkan hasil pemantauan jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau ISPA mencapai 533.605 orang dengan rincian di Riau 90.465 orang (ISPA 75.749 orang, pnemonia 1.245 orang, asma 3499 orang, infeksi kulit 5.525 orang, infeksi mata 4.447 orang). Sementara itu, Jambi 129.229 orang, Sumatera Selatan 115.484 orang, Kalimantan Barat 43.477 orang, Kalimantan Tengah 56.921 orang dan Kalimantan Selatan 98,029 orang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dampak perubahan ikllim yang terjadi abad ini sudah begitu besar dan terlihat semakin meyakinkan. Menurut Prof. Jatna Supriatna, Direktur Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia dan anggota Majelis Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dampak cukup besar yang terjadi pada Indonesia lebih disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

Untuk Jakarta saja, kata Jatna, dalam satu tahun selalu ada peningkatan kenaikan permukaan air laut setidaknya enam sentimeter. Kenaikan permukaan air laut ini akan sangat berpengaruh besar untuk beberapa puluh tahun ke depan jika tidak ditangani secara serius. Jika dibiarkan, diprediksi akan banyak pulau-pulau yang akan tenggelam.

“Dampak-dampak ini harus benar-benar diperhatikan karena akan sangat berpengaruh pada pulau-pulau kita (Indonesia), biodiversitas kita, terhadap hutan kita,” ujarnya kepada Greeners usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Perubahan Iklim dalam Perspektif Media” di Jakarta, Rabu (28/10).

Melihat hal ini, lanjut Jatna, seharusnya para ilmuwan Indonesia mulai bergerak dan memahami kalau perubahan iklim adalah benar terjadi. Namun, menurut Jatna, tidak banyak ilmuwan Indonesia yang berani maju dan mengungkap dampak perubahan iklim. Akhirnya, mereka memilih untuk tidak percaya pada perubahan iklim karena secara kode etik para ilmuwan diharuskan berbicara sesuai kebenaran data dan fakta.

“Nah, kalau scientist (ilmuwan) disuruh begitu yah bisa-bisa nyawanya hilang. Kan, sering terjadi ancaman begitu. Itulah makanya wartawan harus terus berani bertanya pada scientist agar mau membuka datanya,” katanya.

Terkait kebakaran hutan, Jatna menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah mengajak atau melibatkan para ilmuan Indonesia untuk duduk bersama, berbincang dan membahas akar permasalahan kebakaran lahan dan hutan yang sudah terjadi selama 18 tahun di Indonesia.

“Harusnya bisa dilibatkan ya. Seperti penemuan bahan kimia dari jepang yang bisa memadamkan api, itu kan bisa diteliti,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyerukan aksi pemboikotan penggunaan produk dari produsen yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada Greeners menyatakan bahwa YLKI mendesak pemerintah untuk transparan terhadap pelaku pembakaran hutan, terutama terhadap korporasi dan menyebutkan produk-produk turunannya. Menurutnya, konsumen memiliki tanggungjawab moral untuk tidak mengonsumsi produk dari produsen yang proses produksinya melakukan perusakan lingkungan.

“Aksi boikot ini, jika dilakukan secara masif akan menjadi instrumen efektif untuk melakukan hukuman sosial bagi produsen yang nakal dan melakukan kerusakan lingkungan,” terang Tulus, Jakarta, Senin (26/10).

Selain itu, Tulus juga mengumumkan kalau YLKI telah membuka posko bantuan Bencana Asap, dengan mengajak masyarakat untuk menyalurkan bantuannya melalui jaringan YLKI. Bantuan bisa berupa natura, seperti masker, obat-obatan, makanan dan natura lainnya.

Bantuan berupa natura dapat dikirimkan ke kantor/Posko YLKI, Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, telp 0217971378, 0217981858, faks 0217981038. Atau silakan menghubungi Sdr. AGUS SUYATNO, Koordinator Posko YLKI, 0818 0828 6535. Sedangkan bantuan berupa uang atau donasi, silakan ditransfer ke account YLKI: Bank BCA Cab. Pasar Minggu, 035-3-80546-8 a/n YLKI II.

“Bantuan berupa natura bisa juga dikirim via mitra YLKI di Banjamasin Kalsel, via YLK Kalsel, Jl. Brigjen Katamso lantai 2 nomor 17-25, atau hubungi Sdr. Yusrin 0823 5897 4545,” tambahnya.

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah mengatakan bahwa bencana asap akibat hutan yang terbakar dan dibakar masih terus meluas, korban pun makin berjatuhan. Minimal 10 orang telah meninggal dunia menjadi korban dan tidak kurang dari 500 ribuan orang terkena ISPA.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu akibat api unggun yang belum dipadamkan telah merembet hingga ke Jawa Tengah. Kebakaran sendiri masih belum dapat dipadamkan karena cuaca kering, angin kencang dan medan yang cukup berat hingga menyebabkan api sulit untuk dipadamkan.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, kebakaran terpantau di Pos Tiga jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, Kabupatena Magetan, Jawa Timur pada Sabtu (24/10) pukul 23.30 WIB. Pada Minggu (25/10) pukul 04.00 WIB api telah mencapai Pos Satu dan sejalur dengan Cemoro Sewu. Siang hari, api semakin membesar di Pos Satu Cemoro Sewu dan mendekati permukiman.

“Pada pukul 17.00 WIB, kebakaran sudah merembet ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di wilayah Jateng, api terlihat di empat titik, yaitu di sekitar petak 63 belakang Pos Dua Cemoro Kandang, atas Gondosuli, sekitar Tahura di Pos Dua-Tiga, dan satu titik dari arah Jogorogo menuju jalur Candi Cetho,” kata Sutopo, Jakarta, Senin (26/10).

Saat ini, lanjutnya, pemadaman masih terus dilakukan dengan menutup sementara jalur Cemoro Sewu dari pengunjung. Untuk api yang mengarah ke permukiman untuk sementara dapat diatasi.

Adanya tambahan pemadaman kebakaran dari Karanganyar dan Magetan difokuskan pada penyemprotan di sekitar permukiman. Selain itu, 100 personil terdiri dari Jagawana, BPBD, TNI, Polri, relawan dan masyarakat juga telah dikerahkan untuk melakukan pengendalian kebakaran.

“Api diduga berasal dari sisa kebakaran yang lalu akibat api unggun yang lupa dimatikan itu. Ditambah tanaman yang terbakar adalah pinus sehingga mudah sekali menjalar ke tempat lain,” tambahnya.

Sementara itu, 15 pendaki dari Mapala UPN Surabaya telah berhasil dievakuasi dari kebakaran hutan di Gunung Penanggungan Kec. Trawas Kab Mojokerto, Jatim. Petugas masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Resor Pemangku Hutan (RPH) Trawas. Kebakaran hutan juga masih berlangsung di Gunung Surak, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Hutan dan lahan seluas 30 hektar terbakar dan hingga saat ini pemadaman masih terus dilakukan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta ( Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengirimkan dua unit pesawat amphibi Beriev Be-200 beserta 20 personel kru pesawat dari Rusia, Rabu (21/10) siang ini, untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa dua pesawat bantuan dari Rusia tersebut akan terbang ke Palembang sekitar pukul 13.30 WIB siang hari ini.

“Pesawat Be-200 ini adalah pesawat amphibi legendaris untuk water bombing (bom air) dengan kapasitas 12.000 liter. Pesawat ini bisa mengambil air di sungai, danau, atau laut. Kita (Indonesia) pernah menggunakan pesawat ini untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2007,” ujar Sutopo, Jakarta, Rabu (21/10).

Satelit Terra Aqua sendiri kembali mendeteksi adanya peningkatan jumlah titik api sebesar 3.226 titik di sejumlah wilayah hingga Selasa (20/10) kemarin. Selain bertambahnya titik api, kata Sutopo, sebaran asapnya pun ikut meluas. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang sangat kering sehingga potensi untuk kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan diprediksi masih akan meningkat.

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang datang berkunjung pagi hari tadi, dikatakan oleh Sutopo, telah meminta tambahan lima unit Air Tractor dengan rincian tiga unit untuk kawasan Sumatera Selatan dan dua unit untuk kawasan Kalimantan Tengah. Nantinya, pemerintah akan menghubungi pihak Rusia, Kanada, Australia dan lainnya yang memiliki pesawat jenis Bombardier, Be-200 dan Air Tractor untuk water bombing. “Jika perlu, masing-masing akan ditambah lima unit,” kata Luhut seperti yang disampaikan oleh Sutopo.

Untuk strategi water bombing, lanjutnya, dua pesawat Air Tractor yang sebelumnya berada di Lapangan Udara Palembang akan dipindahkan ke Pangkal Pinang karena Lapangan udara Palembang masih sering tertutup asap dan mempersulit operasi. Selain itu, sebanyak tiga unit mobil tangki, tandon air kapasitas 5.000 liter, bahan kimia, dan lainnya juga telah disiapkan di Pangkal Pinang.

Berikut rincian sebaran titik api di sejumlah wilayah. Indonesia Barat terlihat 2.407 titik api yang tersebar di Sumatera Selatan (797 titik), Riau (39 titik), Kepualauan Riau (2 titik), Kepulauan Bangka Belitung (39 titik), Jambi (175 titik), Lampung (8 titik), Kalimantan Tengah (910 titik), Kalimantan Selatan (231 titik), Kalimantan Timur (160 titik), Kalimantan Barat (22 titik), Jawa Timur (22 titik), Jawa Barat (4 titik).

Di wilayah Indonesia Timur terdeteksi 819 titik api yang tersebar di Papua (584 titik), Papua Barat (48 titik), Maluku (88 titik), Maluku Utara (36 titik), NTT (13 titik), NTB (11 titik), Sulawesi Selatan (23 titik), Sulawesi Barat (9 titik), Sulawesi Tengah (6 titik), Sulawesi Utara (1 titik).

Sebagai informasi, pada Senin (19/10), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan hingga saat ini, daerah yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Sehubungan dengan meluasnya titik api ke Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, juga sebagian di Jawa termasuk Gunung Lawu dan Gunung Ciremai, Siti mengaku telah berkomunikasi dengan unsur-unsur daerah di Jawa, Perhutani, dan BPBD/Pemda untuk upaya pemadaman.

Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman pada Selasa (20/10), menyatakan bahwa pihaknya akan mengutamakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk masa mendatang. Karena, menurutnya, dampak terbakarnya gambut jauh lebih besar daripada kebakaran di area mineral. Itu juga yang menjadi alasan mengapa kebakaran di area gambut sulit dipadamkan.

Dampak lainnya, kata Ruandha, pemadaman kebakaran di lahan gambut itu akan membuat asap semakin tebal. Bahan biomassa gambut juga terlalu kering sehingga api bisa merambat hingga 5 kilometer dari titik api awal. “Karbon dioksida pada lahan gambut 16 kali lebih banyak daripada mineral,” ujar Ruandha.

Singapura sendiri, lanjutnya, tahun ini tidak menuntut pemerintah Indonesia karena asap kebakaran hutan dan lahan namun akan turut ambil peran dalam penegakan hukum. Lembaga World Resources Institute, katanya, mencatat ada hampir 100 ribu kebakaran hutan yang terdeteksi di Indonesia pada tahun 2015.

“Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding tahun 2006, yang merupakan pemegang rekor kebakaran selama setahun di Indonesia, tapi masih di bawah kebakaran tahun 1997-1998 yang disebut sebagai kebakaran hutan terparah,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa tim pemadam kebakaran hutan dan lahan telah menjatuhkan air melalui water bombing hingga 79,3 juta liter per tanggal 14 Oktober lalu. Jika ditambahkan dengan jumlah air yang dijatuhkan pada hari Senin (19/10) kemarin, maka jumlah air yang dijatuhkan telah mencapai 96,52 juta liter untuk melakukan proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa proses pemadaman api tidak semudah yang dikira karena medan yang berat. Selain itu, ia menyatakan bahwa sampai hari ini hotspot sudah tersebar di 18 provinsi.

Sehubungan dengan meluasnya hotspot ke Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, juga sebagian di Jawa termasuk Gunung Lawu dan Gunung Ciremai, Siti menyatakan telah berkomunikasi dengan unsur-unsur daerah di Jawa, Perhutani, dan BPBD/Pemda untuk upaya pemadaman.

“Saya sudah cukup intensif bicara dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka bisa atasi dengan aparat Pemda dan lain-lainnya. Kemudian Sulawesi Barat, saya kemarin komunikasi dengan daerah juga dengan Dandim, mereka sedang atasi waktu hari Minggu dan hari ini dilanjutkan. Dengan Sulawesi Utara, saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur tadi pagi,” ujar Siti di gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (19/10).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kemeja putih) memberikan pernyataan pers terkait proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di gedung KLHK, Senin (19/10). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Terkait sanksi terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa ada penambahan 10 perusahaan yang kembali dijatuhi sanksi administratif karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Dengan tambahan 10 perusahaan tersebut, maka total jumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan yang dijatuhi sanksi karena kasus kebakaran hutan menjadi 14 perusahaan.

“Jadi 14 perusahaan itu ada di dalam bagian dari 413 entitas perusahaan yang kini tengah dalam proses investigasi KLHK atas indikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan,” kata pria yang akrab di sapa Roy ini.

Dari 10 perusahaan itu, empat perusahaan telah dijatuhi sanksi paksaan oleh pemerintah untuk melengkapi peralatan pemadaman, izin usaha, dan melakukan kewajiban pelaporan. Empat perusahaan tersebut adalah PT BSS yang berkolasi di Kalimantan Barat, PT KU di Jambi, PT IHM di Kalimantan Timir, dan PT WS di Jambi.

Sementara sanksi pembekuan izin dijatuhkan pada empat perusahaan, yakni PT SBAWI jenis usaha HTI di Sumatera Selatan, PT PBP jenis usaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Jambi, PT DML jenis usaha HPH di Kalimantan Timur dan PT RPM Perkebunan di Sumatera Selatan.

Dua perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Mega Alam Sentosa jenis usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Barat dan PT Dyera Hutan Lestari jenis usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) di Jambi.

“Penetapan sanksi ini paralel dengan proses hukum yang dilakukan Polri. KLHK juga memberikan laporan terkait proses hukum ini ke Polri,” tambah Roy lagi.

Tanggapan Pengusaha Hutan

Di tempat lain, berdasarkan keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengatakan bahwa langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengumumkan pemberian sanksi pembekuan izin dan pencabutan izin HPH dan HTI sangat disayangkan oleh kalangan dunia usaha.

“Hal ini akan berdampak serius bagi ketidakpastian usaha dan hilangnya kepercayaan investor kehutanan. Belum lagi dampaknya terhadap puluhan ribu karyawan yang terancam PHK,” kata Irsyal Yasman, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Pelaku usaha, lanjut Irsyal, saat ini kondisinya seperti jatuh lalu tertimpa tangga. Sudah arealnya terbakar, berupaya keras untuk memadamkannya, namun masih harus berhadapan dengan sanksi Pemerintah. Sementara itu, pembukaan lahan secara illegal dengan pembakaran lahan oleh oknum-oknum, yang berdampak pada izin konsesi yang legal, nyaris tidak tersentuh oleh hukum.

“Kami meminta Pemerintah agar menyelesaikan serius akar masalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih