Pasuruan (Greeners) – Padang rumput atau sabana di Kaldera Gunung Bromo, Jawa Timur terbakar. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ini terjadi hari ini, Senin (11/09), sejak pukul 11.00 WIB, dan sampai sore hari pukul 17.00 WIB api belum padam.

Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas TNBTS, Sarif Hidayat mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan puluhan petugas untuk memadamkan api. Pemadaman dilakukan secara manual dengan memukul-mukul api menggunakan alat sederhana dari kayu dan batang-batang pohon.

“Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, dan kami terus melakukan pemadaman,” kata Sarif Hidayat kepada Greeners.co.

BACA JUGA: Longsor di Lereng Bromo, Ribuan Kepala Keluarga Krisis Air Bersih

Sarif mengungkapkan, pihaknya belum memperoleh laporan berapa luas areal yang terbakar. Menurut dia, pihaknya masih konsentrasi mengendalikan dan memadamkan api.

“Belum tahu luasannya berapa. Teman-teman masih melakukan pemadaman awal. Jadi belum bisa diprediksi luasannya berapa. Nanti setelah itu baru diketahui,” jelasnya.

Foto: TNBTS

Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah I TNBTS, Sarmin, juga belum bisa memberikan keterangan terkait penyebab kebakaran. Meski demikian, ia berjanji akan fokus melakukan penyelidikan penyebab kebakaran jika api sudah berhasil dipadamkan. “Kami tangani dulu. Kami lebih konsen kepada pengendalian dulu,” katanya.

BACA JUGA: Pasca Yadnya Kasada, Bromo Dipenuhi Sampah

Titik kebakaran berada di daerah Pengol berdekatan dengan kawasan Pasir Berbisik. Angin yang berhembus kencang sangat memungkinkan menyebabkan kebakaran cepat meluas ke wilayah lain.

Kawasan yang terbakar termasuk dalam kaldera Gunung Bromo yang arealnya berada di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan hinga Kabupaten Malang.

Penulis: MA/G12

Jakarta (Greeners) – Menurut data Posko Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total hotspot berdasarkan satelit NOAA-19 per 1 Januari 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017 dilaporkan sebanyak 1.341 hotspot. Jumlah ini naik sebanyak 108 titik (3,55%) dibandingkan dengan tahun 2016 periode yang sama, yaitu 1.295 hotspot.

Meski jumlah hotspot naik, hal tersebut diakui oleh Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin, tidak menyebabkan kebakaran besar dan asap yang menggangu seperti tahun 2016. Sehingga kondisi tersebut tidak mempengaruhi upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan sesuai amanat dari Nationally Determined Contribution (NDC).

“Upaya pemadaman dan siaga darurat yang dilakukan oleh Manggala Agni dan pihak-pihak lainnya ini yang bikin kebakaran tidak membesar, jadi asap pun tidak meluas,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Selasa (08/08).

BACA JUGA: Hotspot Meluas, 93 Titik Api Terdeteksi di Papua

Sebelumnya, per tanggal 7 Agustus 2017, pada Satelit NOAA-19 tidak terpantau titik api di wilayah Indonesia, sedangkan 3 titik api terpantau oleh satelit TERRA/AQUA (NASA) dengan tingkat kepercayaan ≥80%, yang terletak di Kabupaten Merauke, Papua. Data juga menyebutkan, sebanyak 6 titik api terlihat berdasarkan data TERRA/AQUA (LAPAN), yaitu 1 titik di Sumatera Utara (Kabupaten Dairi), 1 titik di Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap), 1 titik di Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan 3 titik di Papua (Kabupaten Merauke).

Sampai saat ini patroli terpadu telah dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu sebanyak 65 posko di Riau, 50 posko di Sumatera Selatan, dan 60 posko di Kalimantan Barat. Selanjutnya akan dilaksanakan patroli terpadu secara serentak di 8 provinsi yaitu di Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur pada pertengahan bulan Agustus ini.

BACA JUGA: Sebanyak 282 Hotspot Terdeteksi secara Nasional

Sementara itu, groundcheck dan pemadaman terus dilakukan oleh Manggala Agni, bersama-sama dengan TNI, POLRI, BPBD, Dinas LHK, pihak swasta, dan Masyarakat Peduli Api. Di Sumatera Utara, pemadaman dilakukan di Dusun Podo Rukun, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, dengan luasan yang terbakar sekitar 30 hektar.

Di Riau, pemadaman dilakukan di Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, yang dibantu water bombing pada lokasi kebakaran seluas ± 5 hektar, serta di Desa Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak dengan luas ±10 hektar. Di Jambi pemadaman dilakukan di Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan seluas ±1,5 hektar telah berhasil dipadamkan di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Guna mengantisipasi El Nino yang diprediksi akan kembali menguat pada bulan Februari 2016 mendatang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak). Juklak ini terkait regulasi dan tata kelola gambut sebagai bentuk antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa resiko tertinggi dari El Nino pada bulan Februari mendatang adalah terjadinya kebakaran lahan dan hutan kembali. Apalagi tingkat kekuatannya mencapai 2,8 derajat di atas rata-rata normal.

“Kalau dilihat dari perilaku alamnya, di minggu ketiga Februari cukup rawan. Kita akan terus lakukan antisipasi, kalau ada keluar api segera kita matikan,” kata Menteri Siti pada Kamis (05/11).

Dihubungi secara terpisah, Kepala Seksi Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kukuh Rubidianto menyebutkan bahwa El Nino yang akan terjadi nanti diprediksi berlangsung pada bulan Februari hingga April 2016. El Nino ini merupakan lanjutan dari El Nino sebelumnya. “Jadi bukan El Nino baru, tapi lanjutan dari El Nino saat ini,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan BMKG, pada November 2015 hingga Januari 2016, masih terjadi anomali gelombang panas di Samudera Pasifik tengah dan timur. Hal tersebut diperkirakan masih berdampak pada Indonesia, tapi tidak terlalu kuat karena sudah masuk musim hujan dan banyak penguapan. Kondisi ini disebabkan karena letak matahari berada di selatan khatulistiwa.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyebutkan bahwa salah satu intrumen yang akan menjadi fokus antisipasi kebakaran hutan dan lahan adalah revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah bersama pejabat daerah, katanya, akan merumuskan petunjuk pelaksanaan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar dan tata kelola gambut sebagaimana disebutkan dalam bagian penjelasan pasal 69 ayat (2).

“Poin tambahan terbaru juga dirumuskan tentang moratorium pada lahan gambut, bukan hanya di lahan gambut primer tapi juga di lahan nonprimer. Ada juga usulan pelarangan membuat saluran drainase kanal pada lahan gambut. Siapapun kalau sudah itu namanya gambut tidak boleh dibakar,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Setiap memasuki musim kemarau, Indonesia selalu dilanda masalah serius seperti kekeringan dan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Kabut asap yang terjadi tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan warga, namun juga berdampak negatif terhadap aktivitas pendidikan, ekonomi, lalu lintas bahkan juga hubungan internasional Indonesia.

Norman Jiwan, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, menyatakan, berdasarkan laporan dari BBC Indonesia, sejak awal September 2015, emisi karbon di Indonesia telah melampaui emisi karbon di Amerika. Kualitas udara yang tidak sehat ini hasil dari terbakarnya 1,7 juta hektar lahan yang tersebar di Kalimantan seluas 770.000 hektar, Sumatera Utara 593.000 hektar dan Sumatera Selatan 221.704 hektar.

TuK Indonesia, kata Norman, menganggap bahwa hadirnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh taipan yang tergabung dalam konglomerasi lintas negara. Mereka menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun telah go-public.

Berdasarkan riset, lanjutnya, kendali pengusaha besar atas 25 grup perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang terlibat dalam kasus pembakaran lahan terbagi menjadi dua grup besar. Perusahaan ini adalah Sinar Mas dan Wilmar Group.

“Laporan ini diperkuat dari total land bank yang dikuasai oleh Sinar Mas sebesar 788,907 hektare dan Wilmar sebesar 342,850 hektare,” ujar Norman, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Norman, sejak bencana kabut asap mulai melanda Indonesia, pemerintah belum sepenuhnya mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang dikendalikan para taipan. Sanksi pencabutan izin, denda atau pemenjaraan pun belum dilakukan pemerintah sejak zaman Suharto hingga Soesilo Bambang Yudhoyono.

Perusahaan yang dikuasai para taipan bukan tanpa masalah. Norman menilai banyak masalah menyelimuti korporasi ini, hanya saja pemerintah seperti menutup mata dan membiarkan perusahaan-perusahaan bermasalah ini terus beroperasi dan mengulang bencana setiap tahun di musim kemarau.

“Di sinilah komitmen Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terhadap kelestarian lingkungan dan penanganan bencana kabut asap dinanti seluruh rakyat Indonesia. Ditetapkannya beberapa perusahaan perkebunan nasional dan perusahaan asing asal Malaysia menjadi tersangka pembakar hutan menjadi harapan dimulainya penghentian dominasi dan destruksi lahan dan lingkungan oleh korporasi. Hanya saja, hingga saat ini, kelanjutan dari proses hukum perusahaan-perusahaan itu belum juga tuntas,” pungkasnya.

Vera Falinda, Stakeholder Relation Officer TuK Indonesia juga mengungkapkan kalau di Indonesia sendiri tercatat ada 25 grup bisnis yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan memiliki afiliasi pada perusahaan induk yang tersebar di Singapura, Kuala Lumpur dan London. Kehadiran taipan dalam bisnis ini ternyata mendorong pihak perbankan memberikan kredit dengan mudah dan dalam jumlah besar untuk ekspansi bisnis.

“Jadi, kebakaran lahan tidak hanya domain perusahaan perkebunan saja. Lembaga finansial khususnya perbankan mesti ikut bertanggung jawab dengan cara tidak memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembakaran lahan dan tunda IPO di bursa efek,” ujar Vera.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 terasa sulit dalam pelaksanaannya. Kesalahan memprediksi dampak El Nino yang begitu besar dianggap menjadi salah satu sebabnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (28/10) lalu, menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak terlambat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja, katanya, pemerintah tidak mengetahui bahwa dampak El Nino ternyata jauh lebih parah dari yang telah diprediksikan.

“Dampak El Nino ini tidak terbayangkan oleh kami bisa sebegitu parahnya. Lebih parah dari El Nino tahun 1997,” kata Luhut, Jakarta, Kamis (29/10).

Mengenai jumlah titik api, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan, hingga saat ini, berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua sebanyak 17 titik api tersebar di wilayah Sumatera dengan rincian di Sumatera Selatan 7 titik, Bengkulu 5 titik dan Lampung 5 titik. Lalu di Kalimantan 205 titik api dengan rincian di Kalimantan Tengah sebanyak 22 titik, Kalimantan Timur 178 titik, Kalimantan Selatan 4 titik dan Kalimantan Barat 1 titik.

“Untuk jarak pandang dan cuaca di Sumatera seperti Padang 800 meter dan hujan, Pekanbaru 1.500 meter dengan udara berkabut, Jambi 900 meter berasap, Palembang 1.500 meter berasap. Lalu Kalimantan, di Pontianak 3.000 meter berasap, Ketapang 400 meter berasap, Palangkaraya 500 meter berasap, Banjarmasin 5.000 meter berasap,” ujarnya.

Selanjutnya, lanjut Willem, indeks kualitas udara (PM10) rinciannya adalah di Sumatera antara lain Pekanbaru 95.20 sedang, Jambi 304.49 sangat tidak sehat, Palembang 276.90 sangat tidak sehat. Selanjutnya di Kalimantan seperti di Pontianak 106.39 sedang, Banjarbaru 85.85 sedang, 64.72 sedang dan Palangkaraya 348.82 berbahaya.

Willem juga menyatakan berdasarkan hasil pemantauan jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau ISPA mencapai 533.605 orang dengan rincian di Riau 90.465 orang (ISPA 75.749 orang, pnemonia 1.245 orang, asma 3499 orang, infeksi kulit 5.525 orang, infeksi mata 4.447 orang). Sementara itu, Jambi 129.229 orang, Sumatera Selatan 115.484 orang, Kalimantan Barat 43.477 orang, Kalimantan Tengah 56.921 orang dan Kalimantan Selatan 98,029 orang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu akibat api unggun yang belum dipadamkan telah merembet hingga ke Jawa Tengah. Kebakaran sendiri masih belum dapat dipadamkan karena cuaca kering, angin kencang dan medan yang cukup berat hingga menyebabkan api sulit untuk dipadamkan.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, kebakaran terpantau di Pos Tiga jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, Kabupatena Magetan, Jawa Timur pada Sabtu (24/10) pukul 23.30 WIB. Pada Minggu (25/10) pukul 04.00 WIB api telah mencapai Pos Satu dan sejalur dengan Cemoro Sewu. Siang hari, api semakin membesar di Pos Satu Cemoro Sewu dan mendekati permukiman.

“Pada pukul 17.00 WIB, kebakaran sudah merembet ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di wilayah Jateng, api terlihat di empat titik, yaitu di sekitar petak 63 belakang Pos Dua Cemoro Kandang, atas Gondosuli, sekitar Tahura di Pos Dua-Tiga, dan satu titik dari arah Jogorogo menuju jalur Candi Cetho,” kata Sutopo, Jakarta, Senin (26/10).

Saat ini, lanjutnya, pemadaman masih terus dilakukan dengan menutup sementara jalur Cemoro Sewu dari pengunjung. Untuk api yang mengarah ke permukiman untuk sementara dapat diatasi.

Adanya tambahan pemadaman kebakaran dari Karanganyar dan Magetan difokuskan pada penyemprotan di sekitar permukiman. Selain itu, 100 personil terdiri dari Jagawana, BPBD, TNI, Polri, relawan dan masyarakat juga telah dikerahkan untuk melakukan pengendalian kebakaran.

“Api diduga berasal dari sisa kebakaran yang lalu akibat api unggun yang lupa dimatikan itu. Ditambah tanaman yang terbakar adalah pinus sehingga mudah sekali menjalar ke tempat lain,” tambahnya.

Sementara itu, 15 pendaki dari Mapala UPN Surabaya telah berhasil dievakuasi dari kebakaran hutan di Gunung Penanggungan Kec. Trawas Kab Mojokerto, Jatim. Petugas masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Resor Pemangku Hutan (RPH) Trawas. Kebakaran hutan juga masih berlangsung di Gunung Surak, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Hutan dan lahan seluas 30 hektar terbakar dan hingga saat ini pemadaman masih terus dilakukan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan bantuan 2.000 liter bahan baku untuk membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Bahan baku berupa busa atau foam dengan nama Miracle Alpa Plus ini terbungkus di dalam jeriken dengan isi 20 liter.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan Miracle foam tersebut dapat digunakan baik dengan menggunakan air tawar bersih atau air laut. Busa yang memiliki tanggal kadaluwarsa selama 4 tahun ini merupakan cairan bertekanan rendah, hanya digunakan dengan 1% perbandingan campuran busa dengan air bersih atau laut.

“JICA telah memberikan dukungan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut selama 20 tahun. Kami mengharapkan bantuan ini dapat memberikan kontribusi dalam pemadaman yang dipimpin oleh BNPB,” kata Sutopo seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Sabtu (17/10).

Bantuan yang telah dikirimkan sebanyak 50 jeriken ini telah tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada hari Sabtu (17/10) dan sisanya akan tiba Senin nanti (19/10). Bantuan JICA tersebut, lanjut Sutopo, kemudian ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus sebagai Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap.

Direktur Bantuan Darurat BNPB Eko Budiman, kata Sutopo lagi, telah menerima secara simbolis bantuan Jepang dari JICA tersebut pada Sabtu (17/10) di Posko Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap.

Sebagai informasi, Morita Holdings Corporation sebagai produsen Miracle foam diklaim sebagai bahan yang ramah lingkungan. Foam ini tidak mengandung bahan beracun dan PFOS seperti hormon lingkungan dan logam berat. PFOS merupakan bahan yang mengandung senyawa organ fluoric. Bahan ini dapat terurai lebih baik daripada bahan busa lainnya.

Terkait dengan bantuan busa Miracle Alpa Plus, JICA juga mengirimkan dan menempatkan seorang ahli bernama Moritaka Kiyoshi untuk menjelaskan penggunaan bahan baku busa tersebut.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan bahwa titik-titik panas (hotspot) baru di Sumatera Selatan kembali bermunculan. Tercatat ada 138 hotspot di Sumatera Selatan yang ditemukan pada hari Selasa (13/10) lusa kemarin.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kalau rawa gambut yang kering dan terlanjur terbakar sangat sulit untuk dipadamkan. Hal ini dikarenakan daerah yang terbakar bukan hanya di permukaan melainkan hingga kedalaman lima meter.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, kata Sutopo, masih terus memimpin komando penanganan bencana asap di Sumatera Selatan dan semua bantuan asing di bawah komando penuh Kepala BNPB. Setiap hari dilakukan briefing dan evaluasi dari aktivitas pemadaman api.

“Operasi gabungan dari Indonesia, Malaysia dan Singapora terus melakukan pemboman air dari udara di daerah Air Sugihan, Cengal dan Indralaya Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sepuluh helikopter dan pesawat dikerahkan untuk melakukan water bombing di daerah tersebut,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (14/10).

Selain itu, enam helikopter dan dua pesawat Air Tractor dari Indonesia pun telah melakukan water bombing sebanyak 149 kali di daerah Air Sugihan dan Pedamaran Timur. Sedangkan Helikopter Chinook Singapora melakukan water bombing enam kali di Pedamaran dan pesawat Bombardier Malaysia melakukan water bombing 13 kali di Cengal.

“Berdasarkan laporan, 85 persen kebakaran berhasil dipadamkan setelah dilakukan water bombing,” tambahnya.

Hujan buatan, lanjut Sutopo, juga terus dilakukan dengan menyemai awan-awan potensial. Namun keringnya cuaca menyebabkan awan yang terbentuk menjadi “mandul” dan terbatas jumlahnya.

Pada Senin (12/10) lalu, turun hujan di Air Sugihan pada pukul 14.00 WIB dan 20.00 WIB. Total 72,3 ton garam sudah ditaburkan di awan di daerah Sumsel sejak Agustus hingga sekarang. Operasi udara ini juga akan diperkuat dengan tambahan satu unit pesawat Hercules L382G bomber dari Australia yang mampu membawa air 15.000 liter.

“Selain operasi udara, pemadaman di darat dilakukan oleh tim gabungan sebanyak 3.694 personel dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan lainnya. Pembangunan sekat kanal di Air Sugihan sudah mencapai 3,84 km dan saat ini sedang dinormalisasi,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Keputusan pemerintah untuk menerima bantuan asing terkait upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut dianggap sebagai pembuktian kepada dunia bahwa upaya pemadaman kebakaran di lahan gambut bukanlah hal yang mudah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar pada konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM. Siti menyatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla juga telah menyampaikan kalau diterimanya bantuan dari pihak asing ini dilakukan atas kerjasama ASEAN melalui beberapa tahapan.

“Diterimanya bantuan itu juga untuk menunjukkan pada negara-negara tersebut bahwa menghadapi kebakaran lahan gambut tidak mudah. Wapres juga mengatakan agar mereka (asing) melihat bahwa sulit menghadapi gambut. Lahan gambut yang terbakar 580 ribu hektare,” ujar Siti, Jakarta, Senin (12/10).

Selain itu, fenomena alam dengan kenaikan suhu permukaan laut atau El Nino tahun 2015 ini juga diakui oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan cukup menghambat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Pemerintah, kata Luhut, saat ini tengah memfokuskan pemadaman api terkait kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. OKI merupakan salah satu daerah yang paling parah terdampak kabut asap. Posko Sumatera Selatan sendiri, Senin ini telah melepaskan Helikopter MI8 untuk bergerak ke OKI.

“Kabut asap yang pekat mengakibatkan jarak pandang di Kabupaten OKI hanya sejauh 100 meter. Adapun, jarak pandang di beberapa daerah yang terdampak kabut asap di Sumatera Selatan, masih sejauh 800 meter,” jelasnya.

Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah pencegahan jangka panjang agar masalah kebakaran lahan dan hutan tidak kembali terulang dengan cara menertibkan perusahaan yang melanggar izin dengan membakar lahan. “Izinnya akan dicabut dan lahannya dikembalikan ke pemerintah,” tegas Luhut.

Terkait penegakan hukum tersebut pula, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, menyatakan, hingga saat ini ada 12 perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dari 12 perusahaan tersebut, yang masih dalam tahapan penyelidikan di antaranya diketahui milik Malaysia, China, serta Singapura.

“Dalam penyidikan itu ada 113 perorangan, 48 perusahaan, 57 kasus masuk sudah P-21 (lengkap). Perusahaan yang menjadi tersangka ada beberapa kasus yang masuk ke tahap satu dan empat perusahaan masuk ke tahap satu, tinggal tunggu Jaksa Penuntut Umum (JPU) saja. Pasal terkait pembakaran pasal 108 Undang-undang Nomor 32, ancaman 3 tahun, maksimal 10 tahun. Denda maksimal Rp 10 miliar,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mampu menangani kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana kabut asap di beberapa daerah seperti Sumatera dan Kalimantan. Pernyataan ini dikeluarkan atas dasar menanggapi permintaan dari beberapa pihak dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan yang meminta pemerintah segera menetapkan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei kepada wartawan di Jakarta, menyatakan, walau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sumber daya yang dikerahkan guna mengatasi kebakaran lahan dan hutan sudah berskala nasional. Apalagi, kata Willem, jumlah titik api saat ini jika dibandingkan dengan awal September 2015 lalu sudah sangat berkurang, meskipun asap masih ada karena sebagian besar lahan terbakar merupakan lahan gambut.

“BNPB sudah mengucurkan dana hampir Rp 500 miliar untuk penanganan kebakaran lahan ini. BNPB juga mengerahkan 21 pesawat dan helikopter untuk operasi bom air (water bombing), serta 4 pesawat untuk hujan buatan. Di darat, terdapat tim gabungan berisi 20.837 personel, terdiri dari staf BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat. Sebanyak 3.773 personel TNI dan 770 personel Polri dari pusat juga diperbantukan,” tegas Willem, Jakarta, Kamis (01/09).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho pun turut menegaskan bahwa tingkatan bencana asap hingga saat ini masih merupakan bencana daerah. Menurutnya, Presiden masih belum memberi pernyataan mengenai status bencana nasional dengan banyak pertimbangan.

“Terkait bencana kebakaran lahan dan asap saat ini, pemerintah daerah di enam provinsi terdampak serta pemerintah kabupaten/kota di bawahnya masih mampu menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebanyak tiga provinsi pun sudah menyatakan status tanggap darurat bencana asap, yaitu Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar sendiri mengakui bahwa yang terpenting saat ini adalah aksi pemerintah untuk melakukan pemadaman. Menurut Siti, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menanggulangi bencana tersebut.

Tak cuma itu, Siti mengklaim selalu mengawasi perkembangan kebakaran hutan yang terjadi. Pemantauan juga dilakukan dengan menghubungi para kepala daerah untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan. “Kita selalu pantau kok tiap harinya. Bagimana situasi dan kondisi terkini serta perkembangannya,” kata Siti.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan membutuhkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak agar usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis yang dikerjakan secara simultan dapat berjalan baik.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar kepada Greeners mengatakan bahwa penanganan kebakaran yang terjadi di lahan gambut telah menguras perhatian semua pihak. Untuk itu, kata Siti, KLHK tengah melakukan diskusi terkait pembahasan tata kelola gambut bersama dengan 41 narasumber penting dengan dasar keilmuan dan pengalaman empirik, termasuk sejarah Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah.

“Diskusi ini dilakukan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang berulang dari tahun ke tahun. Diskusi ini juga dilakukan bersama para pakar, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Asosiasi Pengusaha mulai Minggu sore (27/09) sampai dengan Selasa (29/09) siang,” tutur Siti, jakarta, Senin (28/09).

Diskusi yang dipimpin langsung oleh Menteri LHK ini akan difokuskan pada tiga tujuan sambil menunjang aktivitas lapangan, yakni upaya mengalirkan air sungai Kahayan ke areal Kecamatan Jambiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau untuk pemadaman api sesegera mungkin agar tidak makin luas dan makin menyengsarakan masyarakat dan daerah.

Tiga tujuan pembahasan tersebut, lanjut Siti, meliputi prinsip dasar tata kelola dan teknik tata hidrologi (tata air) ekosistem gambut, upaya pencegahan dan rehabilitasi gambut untuk digunakan masyarakat, serta teknik-teknik mencegah dan mengatasi kebakaran lahan gambut.

“Nantinya hasil pembahasan ini akan menjadi penjabaran dari kebijakan presiden tentang tata kelola gambut secara konkret berdasarkan situasi dan kondisi serta data di lapangan lalu juga akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan teknisnya,” tutup Siti.

Penulis: Danny Kosasih