Seperangkat alat pengeras suara berbentuk kotak hitam diangkut beberapa pemuda menyusuri gang sempit belakang Masjid Al-Islam Tamansari Bandung. Kotak-kotak hitam itu dibawa ke Kampung Aliansi sebuah ruang alternatif kota yang didirikan di atas reruntuhan penggusuran rumah warga atas rencana pembangunan rumah deret oleh pemkot Bandung.

Lahan Kampung Aliansi kini berada dalam status quo oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Status tersebut ditetapkan merujuk pada konflik kepemilikan lahan antara warga RW 11 Tamansari dan Pemkot Bandung. Hingga kini warga terus berusaha mendapatkan hak atas tanah yang telah lama mereka tinggali.

Kotak-kotak hitam tersebut lantas diturunkan dan segera disiapkan sebagai pengeras suara gelaran Festival Kampung Kota 2. Anto dan Jay serius memantau persiapan, malam itu akan ada pertunjukan teater dan musik. Mereka berdua merupakan bagian dari Aliansi Rakyat Anti Penggusuran yang terdiri dari lintas komunitas, kolektif dan juga mahasiswa kota Bandung. Aliansi tersebut merupakan pengisi ruang alternatif Bandung yang sebelumnya hampa karena penggusuran.

Medium penggalangan solidaritas

Festival Kampung Kota (FKK) tahun ini merupakan edisi kedua dalam tiga tahun terakhir. Jay menjelaskan FKK bukan hanya sekedar selebrasi namun juga merupakan medium penggalangan solidaritas berbagai kalangan terkait isu penggusuran. FKK didesain dengan pendekatan kebudayaan untuk meliterasi berbagai kalangan tentang isu penggusuran dan perampasan lahan.

“Ketika Festival Kampung Kota Pertama di Dago Elos lahir dari urun rembuk warga dan lewat festival mereka ingin menyuarakan bahwa mereka juga tengah berjuang. Mungkin keberhasilan terbesar FKK ini adalah bisa mengundang banyak kawan-kawan juga untuk tahu bahwa isu tentang penggusuran dan perampasan lahan di kampung kota itu telah masif di Bandung,” ungkap Jay.

Penggusuran merupakan isu hangat di Kota Bandung dan Tamansari bukanlah contoh kasus tunggal. Anto menjelaskan terdapat tiga titik penggusuran Bandung yang terus didampingi oleh Aliansi yaitu Tamansari, Dago Elos dan Kebon Jeruk. Anto, Jay, dan teman-temannya yakin bahwa masyarakat harus terus diedukasi tentang ancaman penggusuran.

Beragam praktik kebudayaan disajikan pada FKK untuk menggalang solidaritas. Mulai dari apresiasi sastra, pemutaram film, pameran foto, pertunjukan musik dan teater, hingga berbagai kajian disajikan. Ketimbang FKK pertama, tahun ini FKK memiliki durasi sebulan termasuk berbagai pra-acara. Hal itu dimaksudkan untuk membuka akses berbagai kalangan atas praktik kebudayaan di ruang alternatif dan penggalangan solidaritas.

Jemia merupakan salah pengunjung gelaran FKK malam itu. Momen tersebut merupakan pertama kali baginya datang ke Kampung Aliansi. Ia mendapatkan informasi gelaran FKK dari unggahan panitia di media sosial Instagram. Ia mengaku tertarik dengan pendekatan praktik budaya sebagai medium penjelas isu penggusuran di Bandung.

“ Sebenarnya aku gak terlalu ngikutin isu penggusuran sih. Tapi dulu saat isu Tamansari ini muncul aku sempat ngikutin cuma gak ngikutin kelanjutannya. Hal itu sih yang bikin aku mau datang kesini. Selain itu juga ada acara musik juga, jadi bisa dibilang pendekatan yang mereka gunakan ini bisa merangkul anak muda kayak aku,” jelas Jemia.

Foto-foto penggusuran tertempel di dinding reruntuhan Tamansari Bandung, Kamis (26/9).

Mengisi ruang reruntuhan

Kampung Aliansi merupakan alternatif atas krisis ruang di Kota Bandung. Anto menjelaskan sejatinya banyak ruang kreasi yang tersedia di Bandung namun sedikit kalangan yang dapat mengaksesnya. Di luar gelaran FKK, berbagai kalangan juga memanfaatkan reruntuhan rumah Tamansari untuk berbagai kegiatan. Lahan yang menyandang status quo itu hidup dengan berbagai kegiatan seperti acara musik, nonton bareng sepakbola atau diskusi.

“Di luar FKK sendiri kita sering ngadain acara di sini, nah itu tujuannya buat ngundang semua orang yang mau mengadakan acara entah itu acara musik dan segala macam lainnya dan tanpa biaya, soal perijinan juga tinggal ngomong ke warga, ngomong ke kawan-kawan udah bisa ngadain acara di sini,” ungkap Anto.

FKK merupakan bagian kecil dalam konteks mengisi ruang reruntuhan. Banyak kalangan yang silih berganti mengisi Kampung Aliansi. Segmentasi usia mereka pun beragam mulai dari anak usia TK sampai usia mahasiswa memanfaatkan ruang reruntuhan itu. Salah satunya kelompok teater Rumah Bintang. Malam itu mereka memainkan drama tentang penggusuran lahan disertai tindakan represif pada warga sebagai persembahan pada pengunjung FKK 2.

Kelompok Teater Rumah Bintang beraksi di tengah reruntuhan Tamansari Bandung, Kamis (26/9).

Usai pertunjukan Rumah Bintang usai, malam itu berlanjut dengan pertunjukan musik. Pembaca acara berbicara dengan perangkat pengeras suara yang telah disiapkan sebelumnya. Beberapa kali ia menyelipkan pesan perjuangan untuk meneguhkan solidaritas perjuangan melawan penggusuran. Alunan musik mulai menghentak membuat lupa pengunjung akan bisingnya jalanan Bandung. Reruntuhan Tamansari nampak hidup malam itu dengan senda gurau pengunjung FKK 2.

Anto dan Jay tahu betul perjuangan atas penggusuran belumlah usai. Status quo yang saat ini disandang oleh Kampung Aliansi tetap menjadi perhatian pendampingan mereka dan rekan-rekan lain di Aliansi Rakyat Anti Penggusuran. Praktik Kebudayaan sebagai pikat solidaritas pun masih gencar dilakukan. Malam itu contohnya, FKK 2 merupakan perayaan atas solidaritas di tengah reruntuhan Tamansari.

Penulis : Mohammad Fariansyah

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menilai proyek kereta cepat yang diklaim pemerintah sebagai solusi terciptanya transportasi massal hanya dijadikan dalih untuk merampas lahan produktif rakyat demi memfasilitasi kepentingan para pemodal.

Menurut Walhi Jabar, pembangunan kota megapolitan di sepanjang jalur trase yang akan mengabiskan lahan dengan total luas 30.000 hektare menjadi tujuan utama dibanding penyediaan transportasi publik. Jika pemerintah ingin menciptakan transportasi publik, pemerintah seharusnya bisa merevitalisasi jalur kereta yang sudah ada.

Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan dalam pemantauan Walhi di lapangan, halaman rumah dan lahan pertanian warga di Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat yang juga lebih dikenal sebagai kawasan perkebunan teh Walini, sudah terpasang sehelai kain warna merah sebagai tanda wilayah tersebut akan tergusur oleh jalur trase proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung.

“Padahal pihak berwenang hingga kini belum melakukan sosialisasi dan penjelasan mengenai nasib warga,” katanya, Jakarta, Senin (28/03).

Lebih lanjut Dadan mengatakan bahwa seperti diketahui, Walini adalah salah satu dari empat tempat Transit Oriented Development (TOD) yang akan dikembangkan di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian dari Cikalong Wetan, pelaksanaan pembangunan dimulai.

Sementara warga di desa-desa terdampak setempat seperti Desa Cikalong, Rende, Tenjo laut, Puteran dan Mandalasari mengaku belum tahu-menahu mengenai detail pelaksanaan proyek yang akan menggusur lahan dan pemukiman mereka.

Selain TOD Halim, Karawang dan Tegal Luar, TOD Walini yang lokasinya berada di Cikalong Wetan tersebut berpotensi menghilangkan kawasan penting penopang daya dukung lingkungan dan lahan produktif warga setempat. Diketahui daerah tersebut merupakan wilayah resapan air dimana alirannya sangat menopang keberadaan pesawahan serta suplai air waduk Cirata. Pembangunan jalur trase kereta cepat beserta pengembangan TOD Walini juga akan menyingkirkan warga setempat dari ruang produksinya.

Luas total konsesi Walini sendiri mencapai 4.401 hektare. Dalam wilayah itu direncanakan dibangun TOD seluas 1.270 hektare serta pengembangan Kota Raya Walini seluas 3.000 hektare. Artinya, pembangunan tersebut luasannya akan mencaplok seluruh konsesi Walini dan setengah wilayah kecamatan Cikalong Wetan.

“Padahal ada sekitar 5000 jiwa yang masih bergantung kepada komoditas teh dan getah karet. Mereka akan kehilangan mata pencaharian dan 1000 kepala keluarga akan kehilangan lahan pertanian,” imbuhnya.

Menurut Dadan, sejak Presiden meresmikan groundbreaking pada 21 januari 2016, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanggal 18 Maret lalu, sejauh ini publik masih mempertanyakan urgensi dan motivasi dibalik percepatan pembangunan. Pemerintah juga tidak pernah membicarakan nasib warga di daerah terdampak.

Dengan panjang jalur trase mencapai 145 kilometer, jalur tersebut akan melintasi 9 kabupaten dan kota, serta mengorbankan 83 kelurahan dan desa. Diperkirakan sekitar 3.500 Kepala Keluarga terkena dampak langsung penggusuran pemukiman dan lahan pertanian.

“Untuk ke depannya, resiko tersebut dampaknya akan meluas yang akan ditanggung oleh 3 Juta penduduk. Bahkan resiko bencana terpampang nyata, karena lintasan jalur merupakan wilayah pertemuan tiga sesar yaitu Cimandiri, Lembang dan Baribis yang rentan menimbulkan gerakan tanah dan longsor,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Masyarakat Pulau Pari melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Jakarta pada Selasa (22/12/2015) lalu. Aksi demonstrasi ini terkait keresahan warga yang semakin menjadi-jadi dengan adanya pengembang dari PT Bumi Pari Asih yang mengintimidasi warga. Edy Mulyono, perwakilan aksi dari masyarakat kepada Greeners mengatakan, sebelumnya warga Pulau Pari telah melakukan mediasi bersama Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo, tertanggal 29 September 2015 dan Bupati telah berjanji tidak akan ada pembongkaran rumah warga.

Namun, kata Edy, yang terjadi di lapangan sangat berbeda. Menurutnya, pemerintah Kepulauan Seribu tidak peduli ketika beberapa warga dipaksa untuk melakukan pembongkaran rumah mereka dan salah satu warga juga telah menjadi tersangka karena membangun rumahnya sendiri.

“Bupati sebagai Kepala Daerah terkesan cuek pada kami. Bahkan pihak perusahaan sudah berusaha untuk melakukan pembongkaran secara paksa. Namun, upaya tersebut gagal karena warga setempat bersikeras untuk mempertahankan rumah milik mereka, sehingga tidak terjadi pembongkaran,” tuturnya, Jakarta, Selasa (22/12).

Sebagai informasi, sengketa tentang pengembangan lahan dan parisiwata di Pulau Pari sudah terjadi sejak tahun 1987. Hampir 90 persen tanah di Pulau Pari diklaim telah dikuasai oleh PT Bumi Pari Asih. Namun, menurut warga setempat, Pulau Pari sebenarnya sudah ditempati warga jauh sebelum perusaahan itu ada karena Pulau Pari pada awalnya menjadi ladang pertanian bagi penduduk yang ada di sekitaran pulau tersebut, seperti Tidung dan Lancang.

Lama-kelamaan, pulau itu dihuni secara permanen meskipun warga tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Dari 94 hektare, hanya disisakan kurang lebih 9.000 meter persegi, yang terletak di tengah pulau, untuk kepentingan non-PT yang berada di teritori RT 1. Dari timur ke barat, dari pantai pasir perawan-sebagian RT 1-RT 2-RT 3-RT 4, merupakan tanah perusahaan. Di ujung timur disisakan 10 persen dari luas pulau untuk kepentingan penelitian di bawah naungan LIPI.

Hingga kini, warga yang tinggal di tanah yang diklaim oleh perusahaan, sangat rentan dengan penggusuran karena tidak memiliki sertifikat tanah.

Secara administrasi sendiri, Pulau Pari termasuk dalam teritori Kelurahan Pari. Terdiri dari satu rukun warga dan 4 rukun tetangga. Sedangkan ketiga RW lainnya, terletak di Pulau Lancang. Dengan kata lain, Pulau Lancang dan Pulau Pari merupakan 2 pulau yang termasuk ke dalam satu wilayah administrasi, yakni Kelurahan Pari. Pulau Pari sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 94 hektare, dan ditinggali oleh nyaris 300 Kepala Keluarga (KK), atau sekitar 900 jiwa.

Seperti Pulau Tidung, Macan, Bidadari dan beberapa pulau lain yang ada di gugusan Kepulauan Seribu, Pari juga merupakan surga tersembunyi bagi penikmat alam. Hamparan pasir putih, air laut yang biru, dan penduduknya yang ramah menjadi nilai lebih dari Pulau Pari. Pulau ini juga menjadi lahan konservasi biota laut oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kantornya berada di ujung barat pulau ini.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Gabungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembali mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, TNI, Polisi hutan dan Satuan Pengaman (Satpam) milik PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) terhadap aktivis lingkungan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan yang digusur secara paksa untuk meninggalkan tanah dan tempat tinggal mereka.

Direktur Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan menyatakan dengan tegas bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat tersebut merupakan bentuk ketidaktaatan PT. MHP atas upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh KLHK.

Petani yang bertahan diatas lahan pertaniannya selama bertahun-tahun, jelas Abet, tentu harus mendapat perlindungan dan diberikan rasa aman oleh Negara. Menurut Abetnego, tidak salah jika petani menolak untuk di gusur dari lahan mereka sendiri karena lahan pertanian adalah nyawa bagi petani dan sumber penghidupan bagi keluarga petani untuk membangun kemandirian.

“Yang sangat disayangkan adalah aparat Kepolisian, TNI dan Polhut justru berada dipihak perusahaan dan melakukan back-up keamanan agar upaya Kementerian LHK tidak jadi dilakukan dan upaya penggusuran paksa bisa terus dilanjutkan,” jelas Abet, Jakarta, Selasa (14/07).

Sementara itu, Direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma juga mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menangkap dan menindak pelaku kekerasan tersebut. Alvon juga meminta pelaku kekerasan tersebut diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku termasuk memberikan sanksi pidana serta sanksi disiplin bagi anggotanya yang terlibat.

Tindakan sewenang-wenang aparat tersebut, lanjutnya, memperlihatkan secara nyata bahwa aparat penegak hukum telah menghamba terhadap kekuasaan modal demi menghancurkan setiap upaya perlawanan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk penggusuran atas tanah masyarakat. Aksi kekerasan oknum Polisi, TNI dan Polisi Kehutanan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Kepolisian seharusnya mengedepankan asas legalitas, asas nesesitas, dan asas proporsionalitas dalam melayani warga masyarakat. Upaya penggusuran paksa terhadap penduduk Desa Bumi Makmur merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Negara bersama korporasi,” tambahnya.

Haris Azhar sebagai Koordinator dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) juga menyatakan bahwa penggusuran ini akan menjadikan masyarakat Desa Bumi Makmur tidak berumah dan rentan mengalami pelanggaran HAM lainnya.

“Upaya-upaya penggusuran paksa terhadap masyarakat menunjukan bahwa korporasi PT. MHP tidak menjalankan kaidah budaya korporasi yang baik dan bertanggung jawab. Penggusuran paksa terhadap masyarakat merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, lingkungan dan hak asasi manusia,” katanya.

Sebagai informasi, pada Selasa 7 Juli 2015 sekitar jam 3 sore waktu setempat, pihak keamanan perusahaan milik perusahaan asal Jepang, PT. MHP melakukan kekerasan terhadap staff Pemerintah RI dan tim yang ditugaskan oleh menteri KLHK untuk melakukan pendataan terkait konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat Dusun Cawang Gumilir, Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawa, Sumatera Selatan. Beberapa aparat militer dan polisi yang melakukan kekerasan terlihat memakai seragam tetapi menutupi mukanya dengan kain.

Penulis: Danny Kosasih