Jakarta (Greeners) – Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Mount Fuji Research Institute (MFRI) dan NPO Volcano Tokyo dalam upaya pengurangan risiko bencana gunung api antara Indonesia dan Jepang. Kolaborasi yang telah terjalin selama beberapa tahun terakhir ini mendapat dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui skema Grassroot Cooperation Program.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, digelar Simposium Internasional Penanggulangan Bencana di Prefektur Yamanashi, Jepang, pada Senin (12/5). Simposium ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan dari kedua negara untuk berbagi pengalaman, wawasan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya terkait aktivitas vulkanik.

BACA JUGA: Citra Satelit NASA Bisa Deteksi Dini Letusan Gunung Berapi

Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UGM, Wiwiet Suryanto, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan contoh konkret dari kolaborasi lintas negara. Menurutnya, kerja sama semacam ini dapat memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi ancaman geohazard.

“Pengalaman penanggulangan bencana gunung api Fuji bisa menjadi inspirasi penting bagi kita di Indonesia. Terutama dalam mengembangkan model pendidikan kebencanaan sejak dini. Kemudian, sistem peringatan dini berbasis komunitas,” ungkap Wiwiet melansir Berita UGM, Kamis (22/5).

Simposium ini juga membahas berbagai aspek penting, mulai dari mitigasi sebelum bencana, respons saat bencana terjadi, hingga strategi pemulihan pasca-bencana. Diskusi juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat desa, lembaga akademik, serta pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan komunitas secara terpadu.

Perluas Kerja Sama

Wiwiet turut serta dalam simposium tersebut tidak hanya sebagai koordinator pelaksana kegiatan, tetapi juga mendampingi delegasi dari Bali.

Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali, I Putu Suta Wijaya, menekankan pentingnya memperluas jaringan kerja sama internasional. Hal itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana.

“Kami melihat langsung bagaimana masyarakat Jepang terlibat aktif dalam proses mitigasi, termasuk dalam perencanaan kebijakan. Ini memberikan banyak pelajaran yang bisa kita adaptasi sesuai konteks lokal Bali maupun daerah lain di Indonesia,” terangnya.

Senada dengan itu, Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Udayana, I Nyoman Sutarja, juga menyoroti pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik di lapangan.

“Universitas memiliki peran strategis dalam membangun jembatan antara teknologi, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini mempertegas urgensi peran itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Wiwiet menegaskan bahwa kunjungan delegasi Indonesia ini merupakan bagian dari upaya mempererat kerja sama antara institusi di Indonesia dan Jepang. Khususnya, dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Ia berharap hasil dari kunjungan dan forum ini dapat berkembang lebih lanjut menjadi program-program kolaboratif yang konkret. Contohnya pendidikan kebencanaan, pelatihan relawan desa, serta penerapan teknologi tepat guna di wilayah rawan bencana di Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Peristiwa bencana alam mengalami kecenderungan naik dalam kurun waktu 2008 hingga 2016. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan angka bencana pada Januari 2017 sejumlah 303 kejadian dengan jumlah korban meninggal 19 jiwa, menderita 178.604 jiwa, dan kerusakan rumah hingga ribuan unit.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi Dody menyatakan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mampu untuk menjadi pilar utama penanggulangan bencana di wilayah. Ia mengaku bahwa pihaknya akan mendukung segala kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD-BPBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bantuan serta penguatan pun, dikatakannya, telah diberikan oleh BNPB untuk memperkuat kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.

BACA JUGA: Tahun 2016 Tercatat Sebagai Rekor Tertinggi Bencana Sejak 2012

“Kami juga selalu mengingatkan kepada semua BPBD bahwa solidaritas antar BPBD, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu terus dipupuk dan dibangun,” kata Dody, mengutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners pada pembekalan BPBD provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia di Hotel Sahid Raya, Yogyakarta, Rabu (22/02).

Sebagai informasi, pembekalan BPBD seluruh Indonesia ini merupakan bagian kegiatan rapat kerja nasional (rakernas) yang berlangsung pada 21 hingga 24 Februari 2017 dengan tema ‘Mewujudkan BPBD yang Tangguh, Teruji dan Profesional dalam Bingkai Kebersamaan.’ Sekitar 2.500 perwakilan BPBD provinsi, kabupaten dan kota yang dipimpin oleh kepala pelaksana menghadiri rapat akbar ini.

BACA JUGA: BMKG: Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPBP, pada kesempatan raker ini mengatakan, BNPB juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 19 lembaga, antara lain kementerian/lembaga, perguruan tinggi, asosiasi, sektor swasta, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat. Penandatanganan ini wujud kolaborasi berbagai pihak dalam penanggulangan bencana.

BNPB juga menggelar pameran produk peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana dari berbagai perusahaan, BPBD DI Yogyakarta, BNPB, Rumah Sakit lapangan, hingga peralatan Urban Search and Rescue (USAR).

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pasca Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP-22) di Maroko, Indonesia harus mulai menempatkan program adaptasi dan mitigasi khususnya di daerah sebagai program dengan perhatian yang sangat serius.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin mengatakan, Pemerintah Daerah sudah harus memasukkan elemen-elemen mitigasi adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan daerahnya. Adaptasi ini, terangnya, juga tidak lepas dari program pengurangan risiko bencana.

“Daerah harus mulai serius menjalankannya program adaptasi ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjalankan komitmen penurunan emisi Indonesia. Terlebih, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana tidak dapat lagi dilihat sebagai dua hal terpisah,” terangnya kepada Greeners di Jakarta, Kamis (24/11).

BACA JUGA: Indonesia Ajak Dunia Perhatikan Peran Laut Dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Integrasi dua hal tersebut, katanya, sangat krusial dan harus menjadi urusan bersama untuk membangun ketangguhan. Di saat yang bersamaan juga penting untuk menjaga kualitas lingkungan, serta menjaga kualitas dan kapasitas sosial ekonomi.

Perhatian yang besar terhadap program-program adaptasi, mitigasi dan dukungan pendanaan, alih teknologi serta peningkatan kapasitas ini juga harus dilakukan sama rata. Perlakuan yang sama rata ini pun harus berlanjut pada implementasi Nationally Determined Contributions (NDC).

“Diskusi dan perjanjian internasional tidak akan banyak berarti tanpa adanya aksi nyata di tapak lokal untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Untuk itu, daerah sebagai stakeholder yang banyak merasakan risiko perubahan iklim sudah harus mulai sadar pentingnya adaptasi dan mitigasi ini,” tambahnya.

BACA JUGA: Kupang Jadi Kota Percontohan Kerentanan Perubahan Iklim Wilayah Pesisir

Direktur Pengurangan Risiko Bencana (PRB) BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan bahwa tingginya angka kejadian bencana di Indonesia banyak diakibatkan oleh berubahnya pola iklim yang diperparah oleh aktivitas manusia, kerusakan ekosistem, serta produksi karbon yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Tahun 2016 saja, katanya, lebih dari 80 persen bencana merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang terkait iklim.

“Bencana sebagai dampak perubahan iklim tidak dapat dihindari lagi sehingga kita harus melakukan adaptasi sekarang juga,” tambahnya.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, yang juga Perwakilan Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia) mengatakan bahwa dengan situasi musim seperti yang terjadi tahun 2016, para pemimpin daerah sudah harus memperlihatkan kepanikannya hingga berani mempersiapkan antisipasi bencana. Apalagi saat ini sedang dalam proses penyusunan anggaran 2017, program-program adaptasi menurut Budi harus mulai diprioritaskan.

Budi menyatakan, saat ini seluruh pemimpin daerah masih belum serentak dalam menjalankan program mitigasi adaptasi khususnya penanggulangan bencana. “Jadi sekarang ada rivalitas di daerah dalam menarik investor ke wilayahnya sehingga kadang-kadang investor minta apa saja diberi, bahkan sampai menggusur ruang terbuka hijau. Padahal tata ruang ini harus konsekuen. Sekarang kan enggak, investor minta apa saja dikasih,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sulawesi Utara terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan The 29th ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) and Other Related Meeting 2016. Kepala Humas dan Pusat Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sebanyak 10 negara yang tergabung dalam Association of South East Asia Nations (ASEAN) dipastikan akan hadir dan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Pemilihan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah dikarenakan wilayah ini memiliki potensi rawan multi bencana. Selain itu, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara juga telah mengajukan diri secara resmi untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2016 saat pelaksanaan peringatan PRB 2015 di Solo lalu.

“Fasilitas di Kota Manado pun memadai untuk menampung peserta 2.000 hingga 3.000 peserta dari Indonesia,” katanya, Jakarta, Selasa (11/10).

BACA JUGA: AMAN: Penanganan Risiko Bencana Agar Libatkan Masyarakat Adat

Kegiatan yang akan dirangkai dengan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tersebut, Jelas Sutopo, bakal membahas berbagai persoalan penanganan bencana di ASEAN. Untuk itu, sekitar 2.000 peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia juga dipastikan akan hadir pada kegiatan tersebut.

“Banyak agenda yang akan dibahas. Khususnya, agenda-agenda yang telah dilakukan oleh menteri kebencanaan di negara-negara ASEAN,” jelas Sutopo.

BNPB sendiri, tambah Sutopo, memprediksikan kalau potensi bencana di tahun 2017 diperkirakan akan meningkat. Oleh sebab itu pihaknya berencana mengajukan tambahan dana cadangan penanggulangan bencana pada 2017 untuk penanggulangan bencana dan mendukung program strategis BNPB.

BNPB mengusulkan besaran dana penanggulangan bencana pada 2017 menjadi sebesar Rp 6 triliun. Saat ini, dana tersebut teranggarkan sebesar Rp 4 triliun. Sutopo memberikan gambaran, dari dana Rp 4 triliun itu, pihaknya menggunakan sebanyak Rp 2,5 triliun untuk penanganan darurat bencana. Sisanya, yakni sebesar Rp 1,5 triliun dipergunakan untuk hibah rehabilitasi pascabencana.

“Ada prediksi menguatnya pengaruh La Nina bisa meningkatkan risiko bencana banjir dan tanah longsor. Belum lagi, penanganan karhutla, bencana erupsi Gunung Sinabung dan sebagainya yang juga masih membutuhkan bantuan pembiayaan,” katanya.

BACA JUGA: Buat Peta Bencana Berbasis Media Sosial, Ini yang Harus Diperhatikan BNPB

Terkait penanggulangan, Sutopo menyatakan BNPB telah merilis prediksi potensi bencana alam yang akan terjadi pada tahun 2016. Dalam laporan itu, BNPB memaparkan bahwa bencana hidrometerologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung masih akan mendominasi selama 2016 dengan puncak bencana pada Januari hingga Februari 2016.

Wilayah yang paling berpotensi mengalami banjir, longsor, dan puting beliung adalah Pulau Jawa. Bencana tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak Januari 2016 nanti. BNPB memprediksi, terdapat 315 kabupaten/kota berada di daerah bahaya banjir. Dari wilayah tersebut, terdapat 63,7 juta jiwa yang berpotensi terdampak banjir.

Selain itu, 274 kabupaten/kota di Indonesia juga terancam bahaya longsor. Untuk mengantisipasi longsor, Sutopo menerangkan, BNPB membutuhkan ratusan sistem peringatan dini (early warning system) karena alat yang ada saat ini jumlahnya baru 50 unit.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas BNPB telah memasang jaring yang terbuat dari sabut kelapa di tebing-tebing wilayah yang rawan longsor,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih