Jakarta (Greeners) – Ratusan relawan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi atau ForBALi cabang Jakarta melakukan aksi solidaritas untuk mendukung gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa pada pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi ini berlangsung untuk mendukung aksi yang dilakukan oleh relawan ForBali cabang Bali di Bandara Ngurah Rai pada pukul 13.00 WITA hari minggu 20 Maret 2016.

Humas ForBali cabang Jakarta Made Bawayasa mengatakan, Tri Hita Karana adalah prinsip penduduk Bali yang berarti, menjunjung hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan alam. Jika reklamasi dibangun, maka konsep dasar tersebut akan terganggu. Misalnya, masyarakat tidak bisa lagi melaksanakan ritual keagamaan di pinggir pantai.

“Ada 26 desa adat yang menolak reklamasi ini. Artinyakan masyarakat juga tak percaya lagi kepada Gubernur Bali. Apalagi jika reklamasi Teluk Benoa tetap dilakukan, maka akan terjadi peningkatan penduduk secara masif di wilayah Bali selatan. Hal itu akan memicu ketimpangan antara wilayah Bali di utara dan selatan,” tuturnya, Jakarta, Minggu (20/03).

Oleh sebab itu, terusnya, masyarakat Bali menuntut pemerintah agar mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Karena dalam Perpres tersebut telah merubah daerah konservasi menjadi komersial.

“Kami meminta agar Presiden RI Joko Widodo bisa mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang wilayah konservasi yang diubah menjadi lahan komersial yang dibuat oleh eranya Susilo Bambang Yudhoyono itu. Karena kalau Joko Widodo mau berbuat untuk masyarakat, ya sekarang ini waktunya,” pungkas Made.

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengaku telah merampungkan Kajian Lingkungan Hidup terkait proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali setidaknya hingga 60 persen dan masih terus berjalan. Direktur PT TWBI Jasin Yabanto menyatakan PT TWBI masih akan menerima masukan dari masyarakat dan tim pakar serta melakukan sidang lanjutan sekitar dua atau tiga kali sebelum kajian lingkungan hidupnya benar-benar rampung.

“Kalau kerangka acuan kan sudah di setujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang kami masih harus menyelesaikan penelitian dan kajian sesuai dengan kerangka acuan yang telah disetujui tersebut. Kalau sudah selesai di kerangka acuan berarti sudah 60 persen ya, sekarang kita tinggal melengkapi keharusan-keharusan lainnya,” tutur Jasin saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (13/01).

Selain itu, Jasin juga menyatakan kalau pihaknya menanggapi bentuk penolakan warga atas pengerjaan proyek reklamasi ini dengan membagi dalam dua jenis bentuk penolakan antara penolakan yang logis dan tidak logis. Untuk penolakan logis, menurutnya masih bisa dicari solusinya. Namun untuk penolakan yang tidak logis, menurutnya tentu akan sulit untuk sama-sama mencari jalan keluarnya.

“Tidak logis itu seperti katanya Bali tenggelam, itu kan konyol. Atau katanya kita akan merusak mangrove, padahal kita enggak merusak mangrove atau akan terjadi banjir di Denpasar sana. Kita tidak sampai ke sana ya,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengakui bahwa proyek reklamasi Teluk Benoa yang mendapat banyak pertentangan dari masyarakat ini memiliki banyak permasalahan. Apalagi, saat ini terdapat dua kelompok masyarakat yang saling bertentangan. KLHK, menurutnya, hanya bertugas sebagai komisi penilai Kajian dampak lingkungannya.

“Komisi penilai Amdal (adalah) pusat karena memang ada tanah yang diambil di Lombok Timur dan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) itu direklamasi ke Bali. Kalau Amdal tanah dari NTB sudah selesai, tapi yang Teluk Benoa baru kerangka acuannya saja yang sudah selesai. Bali itu persoalan sosial budaya yang paling penting. Jadi, kalau (persoalan) itu tidak diselesaikan ya repot. Harus diselesaikan,” ujarnya.

Sedangkan, menurut I Wayan “Gendo” Suardana, koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), proses kajian lingkungan yang dilakukan oleh PT TWBI berlangsung sangat tertutup. Bahkan masyarakat hingga saat ini tidak mengetahui bagaimana perkembangan proses kajian tersebut.

“Masyarakat sebagian besar menolak dan sampai saat ini tidak ada masyarakat terutama pimpinan-pimpinan desa adat atau lembaga-lembaga masyarakat yang diajak mengkaji bersama,” tegasnya.

Selama ini, lanjutnya, yang dilakukan oleh PT TWBI kecenderungannya hanyalah klaim semata. Oleh karena itu, masyarakat semakin banyak yang bergabung dalam aksi penolakan. Bahkan, isu penolakan reklamasi Teluk Benoa malah menjadi topik utama dalam debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu, baik di Denpasar maupun di Badung.

“Yang menariknya adalah jawaban semua kandidat menjawab menolak reklamasi Teluk Benoa. Bahkan kandidat yang track recordnya selama ini pro reklamasi pun, menjawab menolak reklamasi. Artinya kan nalar publik menyatakan reklamasi buruk dan harus ditolak. Apalagi, salah satu organisasi massa besar di Bali yaitu Baladika Bali telah menyatakan sikap menolak reklamasi dan telah memasang baliho-baliho mereka,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Mencari keuntungan dan upaya pelestarian adalah dua hal yang berbeda yang biasanya saling bertentangan. Kerusakan alam sebagai akibat dari kegiatan bisnis pun seakan menjadi jamak meski hal ini banyak pula yang menentang.

Melanie Subono dan Coki “Netral” termasuk diantara yang menentang kegiatan bisnis yang merusak lingkungan. Menurut Coki, banyaknya bencana alam merupakan gelagat dan tanda bahwa lingkungan telah rusak. Baginya, sudah seharusnya manusia sadar dan bergerak untuk menyelamatkan bumi ketimbang terus menggerogoti lingkungan demi keuntungan bisnis.

“Warning-nya sudah banyak: banjir, tsunami, kejadian alam yang hebat. Bumi ini hidup, lho. Dia kalau terganggu itu bakal gerak. Masih kurang tandanya?” ujar Coki saat ditemui Greeners dalam sebuah diskusi lingkungan hidup di Universitas Indonesia, Depok, pada Kamis (17/12) lalu.

Gitaris dari band Netral ini menyontohkan area konservasi Teluk Benoa di Bali yang rencananya akan direklamasi untuk dikembangkan menjadi area pariwisata. Ia menyatakan, saat ini beberapa wilayah di Bali kerap terserang banjir. Kondisi ini akan semakin buruk jika reklamasi tetap dijalankan. Menurut Coki, kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi alasan yang cukup untuk menghentikan proyek reklamasi.

“Seharusnya gerakan yang make sense (masuk akal, Red.) ke depannya adalah memperbaiki bumi, bukan malah menggaruk lagi. Kita jadi kayak kutu, pindah ke sana digerogotin (alamnya), pindah ke sini digerogotin lagi. Jadi manusia apa kutu sih?” katanya.

Senada dengan Coki, Melanie Subono sepakat bahwa tidak seharusnya pembangunan dipertimbangkan dari sisi bisnis saja. Bagi Melanie, alam bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, melainkan milik semua orang.

“(Alam) itu diberikan dan diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, jadi apa pun yang dilakukan dengan itu, harus untuk kebaikan semua orang Indonesia, bukan segelintir pihak aja,” tegas Melanie.

Ia pun heran terhadap orang-orang yang tidak mengerti pentingnya kelestarian alam di Bumi. Menurutnya, akan lebih baik apabila para pengusaha menggunakan dana mereka untuk menyelamatkan bumi ketimbang membuat bumi dan lingkungan semakin rusak.

“Logika aja deh, bukannya kita butuh sesuatu yang ‘hijau’? Kalau memang ada dana gede, kenapa enggak merehabilitasi area? Area (yang rusak) diperbaiki bukan malah bangun yang enggak-enggak,” pungkasnya.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Wacana menggeser area konservasi Telok benoa menjadi area komersil dengan reklamasi belum surut. Kali ini, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengadakan diskusi ilmiah dengan tema “Telok Benoa Dalam Kajian Ekologi, Budaya dan Religi di Bali” di Universitas Indonesia, Depok pada Kamis (17/12) lalu.

Koordinator ForBALI Jakarta Saras Dewi menyatakan bahwa proses AMDAL yang berlarut-larut membuat pihaknya merasa perlu untuk melakukan kegiatan ilmiah sebagai sumbangsih pikiran dalam proses pengkajian AMDAL ini.

“Kami ingin berbagi ke mahasiswa dan dosen dan ke komunitas pendidikan tentang apa sih yang sudah kami temukan, yang sudah kami lakukan,” ucap Saras.

Menurut Saras, ForBALI dan seluruh masyarakat Bali telah lelah menghadapi kebohongan-kebohongan yang berbalut birokrasi maupun kajian ilmiah. Oleh karenanya, diskusi ini juga merupakan pemikiran alternatif dalam menyikapi wacana reklamasi Telok Benoa.

Bagi Saras, diskusi ini membuktikan bahwa FoRBALI tidak hanya melakukan aksi penolakan tanpa dasar. Diskusi ini sendiri menghadirkan pembicara-pembicara yang merupakan para akademisi dan pakar di bidangnya, antara lain dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Made Supartha dan pakar penanggulangan bencana asal UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno.

“Jadi kami bukan sekadar hanya teriak-teriak serak di tenggorokan saja, tapi kami punya penelitian dan pikiran tandingan. Itu yang harus simultan menurut saya,” tandasnya.

Koordinator ForBALI Jakarta Saras Dewi. Foto: greeners.co/Teuku Wildan

Pemilihan kampus UI sebagai tempat berlangsungnya tempat diskusi dinilai Saras sebagai tempat yang representatif untuk melakukan diskusi mengenai semua permasalahan, termasuk lingkungan, dengan gaya akademis dan ilmiah.

Hal ini, lanjut Saras, juga sesuai dengan poin ke tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. “Semua masalah yang menyangkut tentang kemaslahatan masyarakat, kampus harus terlibat. Dan keterlibatannya harus memihak pada pihak yang tertindas,” jelas perempuan yang juga dosen di Fakultas Filsafat UI ini.

Di tempat yang sama, vokalis band Marjinal, Mike, menilai bahwa permasalahan penting yang menyangkut dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk masalah lingkungan, sejatinya memang membutuhkan banyak ruang diskusi untuk merangsang kesadaran masyarakat luas.

“Harus ada intensitas yang terus-menerus untuk mensosialisasikan segala persoalan, untuk menanamkan suatu kesadaran dan pengetahuan yang lebih atas situasi di negeri kita. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Mike pun berharap bahwa kegiatan penyebaran wacana tolak reklamasi ini tidak berhenti di kampus saja, melainkan juga dilakukan langsung di area-area publik dan terbuka. Karena bagi Mike, masyarakat Indonesia cenderung pasif dalam menyikapi suatu masalah.

“Agar masyarakat tidak pasif dan tidak mengharapkan perubahan di negeri kita ini seolah-olah turun dari langit. Tapi (perubahan) memang perlu kerja sama masyarakat,” ujarnya.

Diskusi yang diadakan FoRBALI sendiri dihadiri oleh beberapa selebriti seperti band Marjinal, Melanie Subono dan Choky Netral. Selain itu, dalam diskusi ini juga diadakan pemutaran film “Alam Berbicara”.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Perubahan iklim terjadi bukan tanpa alasan. Perubahan iklim adalah buah dari tidak adanya penghormatan manusia terhadap bumi dengan melakukan pembangunan eksploitatif yang berlebihan, hingga tidak sadar bahwa kekayaan alam bumi ini memiliki keterbatasan daya dukung.

Namun, keterlibatan masyarakat adat di setiap daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa perubahan iklim sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara yang sudah lama dikenal di masyarakat. Melalui kearifan lokal yang sudah diwarisi secara turun-temurun, alam dilestarikan sesuai dengan budaya adat di setiap kelompok masyarakat adat.

Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, yang ditemui pada acara Climate Art Day di Jakarta pada Sabtu lalu, menceritakan bagaimana masyarakat Luak 16 yang terdiri dari enam marga di Provinsi Jambi dalam melindungi hutannya. Hutan Rimbo Sunyi yang kebetulan masuk dalam kawasan perusahaan Sinarmas, menurut masyarakat adat tersebut, tidak boleh dibuka karena terdapat banyak hewan langka dan dilindungi di sana.

“Berdasarkan kearifan dan kepercayaan masyarakat itulah, mereka berjuang mati-matian menjaga hutan yang telah banyak ditebang oleh industri,” tuturnya, Jakarta, Sabtu (12/12).

Diskusi dalam acara Climate Art Day yang berlangsung di taman hutan Manggala Wanabhakti, Jakarta, Sabtu (12/12). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, ada juga yang namanya Bukit Tiga Jurai. Jurai sendiri dalam bahasa setempat berarti sungai. Bukit ini diapit tiga sungai besar, satu ke arah Sumatera Barat, satu ke arah Jambi dan satu lagi ke arah Riau. Di sana, ada tiga puluh bukit yang besar-besar dan memiliki wilayah yang tidak boleh dibuka.

Menurut Musri, ketika pemerintah mencabut izin usaha dari industri yang saat itu dipegang oleh Sinarmas, masyarakat kemudian mengusulkan memasukkan hutan mereka ke dalam hutan desa karena kala itu, pada tahun 2011, belum ada peraturan yang mengatur tentang hutan adat. Ketika dikabulkan, dari 83 ribu hektar hutan tersebut, diakui sebanyak 50.504.000 hektar hutan sebagai hutan desa yang terdiri dari tiga landscape dan 17 desa.

“Sampai sekarang hutan itu masih terawat dengan baik. Bahkan kalau mau dihitung, jumlah pasokan kayu di hutan itu untuk kebutuhan masyarakat masih bisa sampai generasi ke tujuh mereka karena ada pengaturan-pengaturan yang berlaku. Dari pengaturan itu, saya sadar kalau pengelolaan hutan oleh masyarakat lebih terbukti handal. Sayangnya negara tidak melihat itu. Hipotesis bahwa negara bisa mengelola hutan terbantah dari kejadian kebakaran hutan yang begitu besar, sedangkan hutan yang dikelola masyarakat adat justru tidak ada yang terbakar,” katanya.

Dalam acara yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko pun turut menyampaikan perjuangan masyarakat Bali dalam gerakan ForBali Tolak Reklamasi. Menurutnya, tidak ada satupun sejarah di Indonesia yang mengatakan bahwa reklamasi memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan lingkungan.

“Ini reklamasi berkedok revitalisasi. Lucunya, yang namanya revitalisasi itu kan memperbaiki dari yang sudah buruk menjadi lebih baik. Kalau reklamasi Teluk Benoa ini bukan memperbaiki tapi mengubah kawasan untuk dijadikan wilayah bisnis,” ujar pria yang akrab disapa Moko ini.

Menurutnya, Teluk Benoa adalah satu kawasan ekosistem yang sempurna. Di Teluk Benoa terdapat hutan mangrove dan padang lamun. Di sisi luar Teluk Benoa terdapat terumbu karang. Ekosistem di Teluk Benoa ini berkaitan dengan wilayah Candi Dase di wilayah Karang Asem di wilayah timur Bali. Candi Dase sendiri memiliki ekosistem bawah laut yang masih sangat bagus.

“Kalau ahli kelautan menyebutnya ini wilayah segitiga terumbu karang Bali. Di Teluk Benoa ini juga mejadi tempat peristirahatan burung-burung linstas benua. Pada saat surut, burung-burung akan berhenti untuk mencari makan. Jika dilakukan reklamasi, maka akan terjadi perubahan ekosistem ini yang nantinya juga akan berdampak banyak pada masyarakat,” pungkasnya.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global menggelar acara bertajuk Climate Art Day di taman hutan Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Jakarta. Acara ini digelar sebagai rangkaian untuk menyikapi dan merespon pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP 21 UNFCCC) di Paris yang telah berakhir. Acara ini mengangkat tema “Dari Indonesia untuk Dunia dan Perubahan Iklim itu Tentang Kamu dan Kita Semua”.

Dalam acara ini tampil juga beberapa musisi peduli lingkungan seperti Marjinal, Gamsta, Jamaica Cafe, Iksan Skuter, dan lainnya. Ada pula pameran foto perubahan iklim dari National Geographic, workshop cukil dari Taring Babi dan pameran lukisan perubahan iklim dari Andreas Iswinarto.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Puluhan pegiat lingkungan mendatangi gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Selasa (15/09) siang lalu. Aksi ini terkait dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengenai reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Ketika dikonfirmasi mengenai amdal ini, Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ari Sudiyanto, menyebutkan, amdal mengenai reklamasi Teluk Benoa telah diajukan oleh PT TWBI sejak Januari 2014. Ia menyatakan bahwa proses amdal masih dalam tahap perizinan, belum sampai tahap pengkajian. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh PT TWBI agar proses ini dapat berjalan.

“Proposal untuk penelitian dan pengkajian saja belum kami setujui,” ujarnya kepada Greeners melalui telepon, Kamis (17/09).

Menurut Ari, KLHK memang sempat memfasilitasi konsultasi publik mengenai reklamasi Teluk Benoa, namun hal tersebut tidak menjadi indikasi bahwa KLHK memihak kepada investor. KLHK, lanjut Ari, hanya ingin mendengar aspirasi para pendukung sekaligus penolak reklamasi Teluk Benoa.

Ia juga menyatakan bahwa KLHK tidak akan sembarangan dalam mengambil keputusan. Jika pun proses pengkajian amdal sudah berjalan, ia menyatakan bahwa itu bukan karena keberpihakan KLHK kepada investor.

“Kalau memang layak lingkungan, kita akan bilang layak. Begitu juga sebaliknya, jika tidak layak lingkungan, kita katakan tidak layak,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Jakarta, Saras Dewi mengungkapkan bahwa keberadaan amdal reklamasi Teluk Benoa tidak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bali.

“Kami mempertanyakan kenapa ada pelayanan terhadap kepentingan investor yang jelas-jelas akan memberi dampak buruk kepada masyarakat banyak,” kata Saras kepada Greeners saat ditemui di sela-sela aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di kompleks Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Selasa (15/09).

(kiri ke kanan) Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Jakarta, Saras Dewi dan koordinator aksi ForBali, Made Bawoyasa. Foto: greeners.co

Keberadaan amdal ini, lanjut Saras, telah melukai hati masyarakat Bali yang telah jelas menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Saras menambahkan bahwa masyarakat Bali tidak membutuhkan tambahan resort atau hotel mewah. Menurut Saras, akan lebih bijak jika pemerintah lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat Bali.

“Orang (Bali) hanya butuh sawah, hutan, laut begitu juga sungai. Itu yang seharusnya menjadi proyeksi dari KLHK,” ungkap perempuan yang juga dosen di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia ini.

Masyarakat Bali sendiri, menurut Saras telah rutin mengadakan aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa. Bahkan, mereka secara rutin mengadakan demonstrasi di depan kantor Gubernur Bali untuk menyuarakan aspirasi mereka sebulan sekali. Oleh karena itu, Saras meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat Bali.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, koordinator aksi ForBali, Made Bawoyasa, menyatakan kekecewaannya terhadap KLHK. Menurutnya, jawaban yang dikeluarkan oleh KLHK pada saat audiensi, terlalu normatif sehingga tidak memuaskan dirinya. Ia pun tidak melihat posisi KLHK sebagai pendukung rakyat Bali.

“Kami tidak butuh dialog-dialog enggak jelas. Kami meminta Siti Nurbaya dalam hal ini untuk langsung meninjau kembali (reklamasi),” ungkap pria yang biasa disapa Bawo ini.

Dari hasil audiensi dengan KLHK, Bawo menilai bahwa tidak seharusnya proses amdal reklamasi Teluk Benoa dirahasiakan karena masyarakat membutuhkan informasi tersebut. “Paling tidak, ada ruang-ruang publik untuk mengdengarkan aspirasi. Itu yang tidak dilakukan KLHK,” ujarnya.

Sebagai informasi, puluhan pegiat lingkungan mendatangi gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Selasa (15/09/2015) siang. Mereka melakukan aksi dan juga audiensi dengan perwakilan dari KLHK terkait dengan keluarnya analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengenai reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Aksi ini diikuti oleh ForBali, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta pendukung gerakan tolak reklamasi.

Penulis: TW

Jakarta (Greeners) – Penolakan terhadap rencana proyek reklamasi kawasan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa, Bali seluas 700 hektar oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) masih terus berlanjut. Kali ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mengeluarkan petisi yang menolak ijin penambangan pasir laut oleh PT. TWBI yang akan menambang pasir di kawasan pesisir Banyuwangi di tiga kecamatan, yaitu Srono, Rogojampi dan Kabat.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Ony Mahardika, mengatakan, petisi yang dibuat sejak tanggal 3 April 2015 tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 5.000 orang dan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo serta Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Dalam petisinya, Onny menjelaskan bahwa pasca penolakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya akan menjadi penyuplai pasir untuk reklamasi di Teluk Benoa, pihak PT. TWBI memilih Banyuwangi sebagai tempat pengerukan pasir sebagai gantinya.

“Bagi Banyuwangi sendiri penambangan pasir itu pasti akan merusak seluruh ekosistem pantai dan laut yang ada disana,” jelasnya kepada Greeners,” Jakarta, Senin (13/04).

Walhi Jawa Timur, lanjutnya, akan melakukan gugatan apabila Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, tidak menghiraukan petisi yang dibuat oleh para aktivis lingkungan ini dan tetap mengeluarkan ijin penambangan pasir laut di Banyuwangi.

“Kalau lihat pernyataan Gubernur di Media, kami masih belum percaya. Makanya, nanti rencananya tanggal 27 kami akan minta audiensi bersama Gubernur,” jelasnya lagi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, terdapat 12.714 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan di Muncar. Di wilayah Srono, Rogojampi dan Kabat sendiri, setidaknya ada 1.488 warga yang bekerja di sektor perikanan. Itu belum termasuk dengan tenaga kerja pada 309 Unit Pengolahan Ikan yang tumbuh di wilayah itu. Di Pelabuhan Muncar sendiri terdapat 27 industri penepungan ikan, 13 industri pengalengan ikan, dan 27 unit pembekuan ikan.

Dipihak lain, PT Tirta Wahana Bali Internasional dengan tegas membantah bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemda Banyuwangi terkait pengajuan izin pengerukan pasir untuk proyek reklamasi Teluk Benoa.

Saat dikonfirmasi oleh Greeners, Direktur PT. TWBI, Jasin Yabanto menegaskan bahwa dalam dokumen analisa dampak lingkungan ‎(Amdal) yang sedang disusun, TWBI baru akan menjabarkan lokasi sumber material yang akan digunakan untuk reklamasi Teluk Benoa.

“Untuk pengambilan material atau apapunlah itu kan harus ada kajian dan studi kelayakan atau Amdalnya. Lah, ini Amdalnya aja masih proses. Kami masih menunggu arahan dari dinas lingkungan terkait. Mungkin masih akan menjalani dua atau tiga kali sidang lagi,” tuturnya.

Lebih jauh, Jasin juga memperkirakan bahwa mungkin pengajuan izin yang sedang diributkan tersebut diajukan oleh pemasok bahan baku dengan mengatasnamakan PT. TWBI.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi menuturkan sempat menerima pengajuan proposal izin tambang pasir laut dari PT TWBI. Namun, proposal tersebut ditolak lantaran pemda kabupaten tidak boleh lagi mengeluarkan izin tambang.

Penolakan ini mengacu pada UU No.23/2014 yang mengatur bahwa bupati dan wali kota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Pulau Dewata, Bali, masih terus berlanjut. Kali ini Forum rakyat Bali tolak reklamasi (ForBali) mengadakan acara pembacaan puisi dan musikalisasi bertajuk “Puisi Bumi” di Eco Bar Cafe, Kemang, Jakarta.

Koordinator ForBali Jakarta, Saras Dewi, mengungkapkan, dengan kembali menggandeng seniman-seniman muda Indonesia, ForBali kembali ingin menyuarakan aksi penolakannya terhadap reklamasi teluk Benoa di Bali.

Menurut Saras, aksi ini berbeda dibandingkan aksi sebelumnya, karena kali ini suasana dibuat lebih intim melalui pembacaan puisi untuk bumi Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa meski fokus acara terletak pada penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali, namun sebenarnya ForBali juga ingin meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, Saras mengatakan bahwa setiap kali melakukan aksi, ForBali selalu melakukannya dengan kegiatan yang sopan dan berbudaya, tanpa adanya perusakan maupun aksi yang merugikan orang lain.

“Kami ingin memberitahu bahwa reklamasi Teluk Benoa hanyalah segelintir permasalahan lingkungan di Indonesia yang sebenarnya masih banyak lagi isu-isu yang sama pentingnya di daerah-daerah lain,” ungkap Saras saat berbincang ringan dengan Greeners di lokasi acara, Jakarta, Rabu (17/12).

Koordinator ForBali Jakarta, Saras Dewi (kaus putih). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain Saras, penulis novel Djenar Maesa Ayu juga berpendapat bahwa isu lingkungan di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian semua kalangan. Menurutnya, saat ini permasalahan lingkungan di Indonesia tidak bertambah baik, tapi malah menjadi lebih buruk melihat kasus reklamasi Teluk Benoa yang tidak juga dihentikan oleh pemerintah.

Djenar juga menyatakan dirinya menaruh harapan besar pada Presiden Joko Widodo agar segera mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Karena, menurutnya, hanya Presiden Joko Widodolah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di Bali ini.

“Kita sekarang ada di sini kan karena masalah lingkungan hidup ini masih belum selesai. Yah harapan besar kita tujukan ke Pak Joko Widodo semoga mencabut Perpres tersebut,” tambahnya.

Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Edo Rakhma yang juga dijumpai dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa hingga saat ini, gelombang penolakan proyek reklamasi yang direncanakan akan memakan lahan seluas 1.200 hektare tersebut masih terus berjalan, bahkan semakin besar.

“Pemerintah harus memperhatikan ini, gelombang sudah semakin besar, Presiden harus mencabut Perpres tersebut,” pungkasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Semangat untuk terus melakukan kampanye penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) masih terus berlangsung. Kali ini, aksi penolakan dilakukan oleh komunitas SAMAS Bali yang bersepeda dari Bali menuju Jakarta dengan membawa pesan penyelamatan lingkungan dengan menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Tim yang berjumlah delapan orang, dua diantaranya adalah pegowes putri, memulai misi bersepedanya dari Pulau Dewata Bali pada tanggal 20 November 2014 lalu. Tim yang dipimpin oleh Dekotel Sugiartha sebagai Road Captain tersebut menyampaikan pesan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dengan bersepeda juga bisa turut membantu kampanye-kampanye sosial. Kampanye ini termasuk menyelamatkan lingkungan hidup dari kerakusan para pelaku bisnis dan juga oknum pemerintah yang hanya memikirkan kepentingan sesaat dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Kami hanya ingin menyampaikan bahwa lingkungan hidup kita sedang terancam oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang juga tidak memikirkan keberlangsungan hidup yang menjadi hak generasi mendatang,” jelas Sugiartha dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Minggu (30/11).

Sugiartha menyatakan aksi bersepeda yang mereka lakukan ini juga menyampaikan pesan pentingnya untuk lebih meningkatkan semangat kebhinekaan yang semakin tergerus karena berbagai kepentingan sekelompok orang yang ingin berkuasa, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan bersepeda, tim SAMAS Bali menyampaikan pesan sosial untuk melakukan penyelamatan lingkungan, termasuk menolak reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ketua Bike to Work (B2W) Indonesia, Toto Sugito pun angkat bicara terkait aksi bersepeda dari Bali hingga Jakarta ini. Toto menyatakan bahwa kampanye bersepeda ini patut diberikan apresiasi dan perlu mendapatkan dukungan dari komunitas lingkungan maupun masyarakat.

Bahkan, lanjutnya, kampanye penolakan rencana reklamasi Teluk Beno tersebut dilakukan melalui gerakan yang kongkrit terkait perjuangan lingkungan, yaitu dengan bersepeda dari Bali ke Monas, Jakarta.

“Mereka ini sudah seharusnya mendapat apresiasi dari komunitas lingkungan hidup karena membawa misi besar untuk memperjuangkan penolakan atas reklamasi di Teluk Benoa yang dampaknya akan merusak lingkungan,” katanya.

Sebagai informasi, pemilihan tanggal 20 November 2014 sebagai tanggal memulai aksi bersepeda tersebut karena bersamaan dengan peringatan Hari Puputan Margarana. Momen ini menurut histori masyarakat Bali adalah hari untuk mengenang kisah-kisah heroisme pahlawan-pahlawan nasional dari Provinsi Bali yang telah gugur untuk berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka.

Tim bersepeda SAMAS Bali tiba di Tugu Monas, Jakarta pada hari Sabtu, 29 November 2014 pukul 13.00 WIB. Di Monas, mereka membentangkan pesan-pesan yang bertuliskan penolakan reklamasi Teluk Benoa di Provinsi Bali.

Selama perjalanan menuju Jakarta, tim SAMAS Bali juga melakukan silaturhami kepada berbagai komunitas sejawat pecinta sepeda yang berada di jalur perjalanan mereka, sekaligus memperkenalkan Pulau Bali sebagai Kota Budaya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Ibarat pepatah lama “Semut pun akan menggigit bila diinjak,” kira-kira gambaran seperti itulah yang sedang terjadi di teluk Benoa, Bali. Para penguasa yang tidak segan merusak alam dengan mengatasnamakan pembangunan, membuat masyarakat di teluk Benoa yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan pun melawan.

Superman Is Dead (SID), adalah satu dari beberapa seniman musik yang sudah dua tahun lamanya menaruh perhatian dan kepedulian terhadap ancaman yang akan dialami oleh rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa. Pasalnya, lahan sekitar 838 hektar di kawasan tersebut akan direklamasi dengan cara ditimbun oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI).

I Gede Ari Astina, atau yang lebih dikenal dengan nama Jerinx, mengatakan bahwa Perpres 51/2014 yang menghapus Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi menggantikan Perpres “Konservasi” Sarbagita, yaitu Perpres No 45/2011 yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jelas akan mengubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi.

Tuntutan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa tertanggal 16 Agustus 2013 yang diberikan kepada PT TWBI juga turut menjadi perhatian.

Beberapa musisi dan seniman yang turut mendukung penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Mereka mengadakan konser bertajuk Svara Bumi untuk menggalang dukungan sekaligus dana di sebuah Cafe di Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jerinx yang ditemui oleh Greeners di sela-sela konser Svara Bumi, konser untuk penggalangan dana dan dukungan untuk Tolak Reklamasi Teluk Benoa di sebuah Cafe di Jakarta pada 30 September lalu, mengutarakan jika SK Gubernur dan Perpres 51/2014 yang mengizinkan reklamasi ini merupakan kesalahan fatal pemerintah. Jika terus berlanjut, maka bisa dipastikan akan banyak persoalan lingkungan terjadi dari rencana reklamasi tersebut.

“Kerusakan-kerusakan yang saya maksud itu hilangnya wilayah konservasi, hilangnya kearifan lokal, rentan bencana alam seperti banjir, rusaknya terumbu karang, hilangnya ekosistem mangrove, dan yang pasti abrasi,” tutur pria yang lahir dan besar di Kuta, Bali ini.
Selain itu, masyarakat yang penghidupannya berasal dari laut, lanjut Jerinx, tidak bisa serta merta disuruh menjadi pelayan hotel atau rumah makan begitu saja. Mereka hidup dari laut dan untuk lautlah mereka juga selalu menjaga kekayaan alamnya.

Dalam kesempatan itu, Jerinx juga sempat bercerita bahwa dirinya bersama dengan SID dan beberapa seniman maupun musisi yang ikut melakukan penolakan terhadap reklamasi teluk Benoa sudah sering menerima ancaman dan intimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal. Keadaan tersebut mereka alami sejak dua tahun lalu, tepatnya akhir 2012.

Penabuh drum SID ini mengatakan, sempat ada beberapa orang berbadan kekar mendatangi bar miliknya untuk menanyakan alamat rumah dan keberadaannya.

“Pernah juga pas lagi manggung, ada aparat yang dengan berbagai macam alasan berusaha menghentikan konser Superman Is Dead,” kata pemilik Rumble Clothing yang lebih senang bersepeda sebagai alat transportasi utamanya di Bali ketimbang mobil ataupun sepeda motor.

Selain turun ke jalan dan membuat lagu-lagu pro lingkungan, Jerinx bersama dengan Superman Is Dead, Nosstress dan Navicula juga pernah membuat petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan agar Presiden membaca dan mencabut Perpres yang 51/2014 dan mengembalikan wilayah Teluk Benoa menjadi wilayah konservasi.

(G09)

Bali (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali menyatakan bahwa gelombang penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa di Nusa Dua, Bali, semakin hari semakin besar. Selain penolakan yang muncul dari masyarakat Desa Tanjung Benoa, Kelan, Sanur, Suwung, dan Sukawati, berbagai tokoh masyarakat bahkan dari luar Bali pun memberikan dukungan yang sama besar terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Suriadi Darmoko menjelaskan ketakuan masyarakat bukannya hal yang berlebihan. Pasalnya, niat dari PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) yang akan membangun pusat pariwisata sekelas Walt Disney ini menimbulkan ketakutan akan abrasi dan kehilangan lapangan pekerjaan serta tempat tinggal bagi warga desa di sekitar Teluk Benoa.

Terlebih Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 45 tahun 2011 yang mengatur kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) membuat status Teluk Benoa yang sebelumnya termasuk kawasan konservasi menjadi zona penyangga konservasi, sehingga bisa dengan mudah dieksploitasi.

“Perpres No. 51/2014 itu jelas kebijakan yang tidak membela rakyat,” ujar Suriadi melalui sambungan telepon, Jakarta, Jumat (08/08).

Suriadi menjelaskan bahwa lokasi Teluk Benoa memang lokasi yang strategis sehingga menjadi incaran banyak investor seperti perusahaan milik Tomy Winata ini yang akan mereklamasi teluk seluas 800 hektar tersebut.

Namun, lanjut Suriadi, yang jadi ketakutan warga juga tidak bisa diabaikan. Menurut warga, reklamasi akan mematikan kehidupan nelayan karena ada sekitar 200 warga Kedonganan yang profesinya sebagai nelayan di Teluk Benoa.

Selain itu, Suriadi juga menjelaskan bahwa Walhi Bali juga sudah mendesak Kementrian Lingkungan Hidup untuk menganulir proses penyusunan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dilakukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional terkait reklamasi Teluk Benoa.

Isi tuntutan yang dikirimkan ke Menteri Lingkungan Hidup tersebut yaitu, meminta Menteri LH tidak mengakui proses penyusunan amdal (analisis dampak lingkungan) oleh TWBI. Meminta Menteri Lingkungan Hidup membatalkan seluruh tahapan, baik yang akan dan yang sedang ditempuh TWBI di Kementerian Lingkungan Hidup berkaitan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa.

“Lalu kami meminta Menteri Lingkungan Hidup tidak mengeluarkan izin apapun berkaitan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa, baik oleh TWBI mupun pihak lain karena reklamasi itu mendapatkan penolakan dari masyarakat Bali,” tutupnya.

Dijumpai terpisah, Plt. Deputi V Bidang Penaatan Hukum dan Lingkungan, Imam Hendargo Ismoyo mengatakan bahwa proses pengelolaan Tanjung Benoa bukanlah reklamasi. Ia menilai pihaknya hanya ingin mengelola untuk menjadi lokasi yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar.

“Ini hanya mau kita kelola agar lebih menarik dan dari segi ekonomi dapat menguntungkan masyarakat,” jelasnya.

(G09)