Jakarta (Greeners) – Perempuan dan anak masih menjadi kelompok paling rentan saat bencana. Karena itu, perempuan harus menjadi subjek utama dalam menjaga ketahanan keluarga dan komunitas di tengah situasi krisis.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam membangun ketangguhan masyarakat, terutama saat menghadapi bencana dan situasi krisis.

Menurut Veronica, perempuan selama ini tidak hanya hadir sebagai korban. Perempuan menjadi penggerak utama komunitas, pengelola ketahanan keluarga, dan garda terdepan dalam respons awal bencana.

“Resiliensi nasional tidak bisa dibangun tanpa memastikan perempuan memiliki ruang, akses, dan legitimasi untuk memimpin, baik di ranah formal maupun informal. Kepemimpinan perempuan adalah fondasi penting dalam membangun ketangguhan sosial yang berkelanjutan,” ujar Veronica di Jakarta, Rabu (9/4). 

Temuan di lapangan menunjukkan hal tersebut. Dalam situasi bencana, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak bersama anak-anak. Namun di saat yang sama, mereka juga menjadi sumber kekuatan komunitas.

Di salah satu wilayah terdampak di Aceh, perempuan membentuk dapur komunitas secara mandiri di tengah tenda pengungsian. Dengan bantuan dasar seperti beras, telur, dan minyak, mereka memasak untuk puluhan hingga ratusan orang.

Menurut Veronica, kontribusi strategis ini masih belum sepenuhnya diakui dan diutamakan dalam sistem kebijakan dan pembangunan nasional.

Ke depan, perlu langkah afirmatif untuk mengangkat, mengakui, dan mengintegrasikan kepemimpinan perempuan secara sistematis ke dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, perempuan tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi aktor kunci dalam membangun ketangguhan dan keberlanjutan pembangunan.

Kebun Pangan Perempuan

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Veronica menyoroti dua program strategis Kemen PPPA yang secara langsung memperkuat resiliensi perempuan di tingkat akar rumput. Pertama, program Kebun Pangan Perempuan yang mendorong perempuan, terutama di perdesaan, sebagai pengelola ketahanan pangan keluarga dan komunitas secara mandiri. 

Kedua, mengurangi beban kerja ganda perempuan melalui redistribusi tanggung jawab pengasuhan, penguatan layanan perawatan berbasis komunitas, dan pengakuan formal atas kerja-kerja perawatan yang selama ini tidak terhitung dalam sistem ekonomi.

“Perempuan tidak bisa memimpin jika waktunya habis untuk mengurus beban rumah tangga sendirian. Kerja perawat bukan isu domestik, ini adalah isu pembangunan. Begitu pula dengan kebun pangan perempuan: ini bukan sekadar program pertanian, melainkan strategi penguatan kedaulatan ekonomi perempuan dari tingkat keluarga,” tegas Veronica.

Perempuan sebagai Aktor Strategis

Senada dengan Veronica, Wakil Menteri PPN/ Wakil kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard juga menilai bahwa pentingnya menempatkan perempuan sebagai aktor strategis dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Resiliensi nasional harus dibangun dari masyarakat dan memiliki dasar kajian yang jelas.

“Jika kita ingin membangun resiliensi yang nyata, kita harus memastikan bahwa perempuan tidak lagi berada di pinggiran, melainkan berada di pusat, bukan karena kita memberi ruang, tetapi karena memang itulah posisi mereka yang sebenarnya,” kata Febrian. 

Maka dari itu, menurutnya penting untuk mengubah cara memandang pembangunan, bukan lagi sebagai program tetapi membangun bersama perempuan sebagai pemimpin, pengambil keputusan dan penggerak perubahan. 

Untuk itu, pemerintah melalui kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PPPA, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, terus mendorong penguatan sistem yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam resiliansi nasional.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia