Jakarta (Greeners) – Konferensi Biodiversitas ke-15 Perserikatan Bangsa Bangsa (COP 15) menyepakati penetapan kawasan lindung minimal 30 % daratan dan lautan. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) justru menyebut upaya tersebut justru mengancam eksistensi masyarakat adat.

“Kekhawatiran kita yaitu penetapan kawasan 30 % itu justru melanjutkan praktek perampasan masyarakat pesisir yang jauh sebelumnya padahal telah menjaga laut,” kata Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin kepada Greeners, Sabtu (7/1).

Ia menyebut, sudah banyak proyek-proyek konservasi dari luar negeri yang malah tak berdampak positif ke masyarakat. Misalnya, program Coral Triangle Initiative – Coral Reefs, Fisheries and Food Security atau CTI-CFF yang difokuskan untuk perlindungan karang di Indonesia Timur justru banyak terjadi kerusakan hingga penangkapan ikan ilegal.

“Selama ini pun belum ada evaluasi menyeluruh terkait dampak konservasi perairan terhadap masyarakat, baik dari laporan pemerintah pusat maupun daerah. Padahal evaluasi baik ekonomi, lingkungan masyarakat pesisir ini sangat penting,” ungkapnya.

Penetapan perlindungan konservasi perairan diputuskan melalui keputusan pemerintah. Seperti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta di bawah pemda yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).

Parid menambahkan, sebelum ada negara, masyarakat adat di Indonesia telah melakukan konservasi laut. Mulai dari tradisi Sasi Lompa di negeri Haruku, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah hingga tradisi menjaga laut Suku Koiwai Papua.

Menurutnya, pendekatan konservasi yang pemerintah lakukan hanyalah bersifat top down. Padahal, sejatinya pemerintah bisa mengkolaborasikan antara program konservasinya bersama masyarakat adat.

“Beberapa yang kami datangi mereka bahkan tidak tahu kalau wilayah mereka sudah tidak boleh untuk menangkap ikan di kawasan konservasi,” imbuhnya.

Kehidupan masyarakat adat dekat dengan hutan Indonesia. Foto: Shutterstock

Evaluasi Regulasi Kawasan Lindung

Ridwan juga menyorot pentingnya evaluasi regulasi untuk memaksimalkan upaya konservasi kawasan lindung. “Seperti pada Perppu Cipta Kerja yang sebenarnya sama dengan UU Cipta Kerja ini sangat mengancam konservasi,” kata dia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tentang panas bumi melegalkan tambang panas bumi di wilayah perairan. Itu artinya, melegalkan pengrusakan mangrove untuk agenda seperti proyek strategis nasional.

Pasal 28 A UU Minerba menyatakan, wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, laut, dan ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia. “Ini perlu dievaluasi dan dicabut karena sama sekali berseberangan dengan komitmen konservasi,” tandasnya.

Penulis: Ramdani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (CBD COP15) di Montreal, Kanada pada 7 – 19 Desember memasuki babak baru. Ada komitmen untuk menghentikan penurunan ekosistem global. Salah satunya menyepakati perlindungan 30 % keanekaragaman hayati di daratan dan lautan pada tahun 2030 nanti.

Dalam konferensi tersebut, 193 delegasi dari berbagai negara berunding untuk memastikan perlindungan bumi. Mereka membahas 24 target untuk melindungi keanekaragaman hayati. Termasuk mengurangi polusi, mengurangi dan mencegah konflik manusia dengan hewan liar, serta memproteksi 30 % flora dan fauna di daratan dan laut.

Mengutip sejumlah sumber, saat ini lebih dari 1 juta spesies terancam punah. Sementara populasi serangga global menurun hingga 2 % setiap tahun. Lalu sekitar 40 % dari spesies tanaman dunia yang tersisa berada dalam masalah.

Cukupkah Perlindungan 30 % Itu?

Para ahli menyatakan, tidak ada argumen ilmiah yang kuat di balik penetapan angka 30% sebagai ambang batas untuk mencegah kepunahan spesies. Pada kenyataannya, penetapan persentase itu bergantung kondisi setiap wilayah yang tentu tidaklah sama.

Namun, perlindungan kawasan dengan kekayaan spesies atau hotspot keanekaragaman hayati juga sangat penting. Meski tantangannya adalah kegiatan manusia, seperti industri ekstraktif.

Dalam studi Juni 2022 yang terbit di Jurnal Science terungkap butuh 44 % dari luas lahan global untuk melindungi kawasan dengan keanekaragaman spesies yang tinggi. Pencegahan hilangnya ekosistem yang utuh, dan optimalisasi representasi lanskap dan spesies yang berbeda. Akan tetapi, lebih dari 1,8 miliar orang tinggal di daerah ini.

Namun, Hugh Possingham, seorang peneliti di University of Queensland, menyatakan optimismenya. “Saya melihat 30 % sebagai tujuan yang dapat dicapai sebagian besar negara pada tahun 2030,” katanya.

Laut Indonesia perlu dijaga, agar keanekaragaman hayati di dalamnya lestari. Foto: Shutterstock

Komitmen Lindungi Keanekaragaman Hayati

Menanggapi hal ini, pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menyatakan, saat ini telah tercatat sebanyak 17 % kawasan daratan dan 8% kawasan laut yang dapat perlindungan.

“Jika komitmen perlindungan 30 % ini disepakati maka sangat luar biasa dampaknya pada bumi kita,” katanya kepada Greeners, Jumat (16/12).

Meski sisa kawasan yakni 70 % tak menjadi prioritas perlindungan, Mahawan menambahkan fokus 30 % harus prioritas pada kawasan-kawasan sensitif atau sangat penting untuk keanekaragaman hayati.

Kepunahan keanekaragaman hayati bukanlah hal baru tapi menurut Mahawan, telah terjadi sejak tahun 1970. Oleh karena itu, ia mendorong agar semua pihak menyepakati komitmen ini.

“Tentu akan dikembalikan dan disesuaikan dengan kebijakan negara dengan penegakkan hukumnya agar efektif melindungi kawasan,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa dengan sebutan Ahok, resmi diangkat sebagai duta kampanye “SOSharks” (Save Our Sharks) atau perlindungan ikan hiu yang gencar digaungkan oleh lembaga WWF.

Communication & Media Relation Officer WWF-Indonesia Noverica Widjojo menjelaskan pengukuhan tersebut telah dilaksanakan belum lama ini.

“Pak Basuki secara resmi telah menjadi Duta Kampanye WWF SOSharks,” katanya melalui surat elektronik di Jakarta, Minggu, (7/7).

Saat mengunjungi gerai WWF Indonesia dalam acara pembukaan Jakarta International Festival di Monas pertengahan Juni lalu, Ahok sendiri telah mengeluarkan himbauan kepada kalangan pengusaha restoran di Jakarta untuk berhenti mengonsumsi dan memperdagangkan hiu serta produk-produk turunannya.

“Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan peraturan daerah (perda), yang merupakan turunan dari peraturan menteri, yang meminta restoran atau rumah makan di Jakarta untuk berhenti menyajikan atau memperdagangkan produk-produk hiu serta turunannya,” jelasnya.

Menurut Wagub, “Jakarta Baru” harus lebih peduli lingkungan, lebih beradab dan sejajar dengan kota-kota maju lainnya di dunia.

Dengan mendukung kampanye antikonsumsi dan perdagangan hiu, katanya, Jakarta bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia yang sudah secara resmi menyatakan dukungannya terhadap perlindungan hiu.

Pemerintah China misalnya, memutuskan tidak lagi menghidangkan sup sirip hiu di acara kenegaraan. Australia bahkan melarang shark finning, yaitu praktik pengambilan sirip hiu dengan cara yang kejam.

Sejak diluncurkan sekitar satu bulan yang lalu, lebih dari 5000 orang mendukung petisi perlindungan hiu di situs online: www.change.org/sosharks. (G06)

MALANG (Greenersmagz) – Organisasi perlindungan satwa ProFauna Indonesia melakukan aksi cukur gundul kepala para aktivis dan relawannya di kawasan berlangsungnya acara bebas kendaraan bermotor atau car free day, di Jalan Raya Ijen, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (18/11/2012). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya pembalakan liar dan penjualan satwa liar di Indonesia.

Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nur Sahid mengatakan mereka memilih beraksi di kawasan car free day di Jalan Raya Ijen karena di tempat ini kerap dijadikan transaksi jual beli satwa liar seperti elang. “Kami ingin mengingatkan kembali ke masyarakat agar tidak melakukan jual beli satwa liar,” kata Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nur Sahid, ditemui disela-sela aksi, Minggu.

Aksi dilakukan dengan membawa boneka raksasa Orangutan dan dikelilingi sejumlah aktivis ProFauna yang mengenakan aneka topeng satwa liar yang dilindungi. Selain itu, mereka juga membawa poster yang menyerukan kepada masyarakat agar tidak melakukan jual beli satwa liar.

Menurut Rosek, selain menyerukan agar masyarakat tidak melakukan jual beli satwa liar, juga mengingatkan agar tidak melakukan pembalakan lair. Sebab, dampak dari penggundulan hutan otomatis akan merusak semua ekosistem di dalamnya termasuk kehidupan satwa.

Aksi cukur gundul ini dilakukan secara terbuka dan untuk umum, masyarakat yang sedang melintas nampak rela kepalanya digundul sebagai bentuk dukungan terhadap aksi tersebut. Mereka juga diminta sumbangan sukarela untuk mendukung pelestarian satwa dan hutan.

Salah satu warga yang mendukung aksi ProFauna, Bambang, mengaku rela rambutnya dicukur habis dan memberikan sumbangan sukarela demi pelestarian satwa dan hutan. Ia mengaku prihatin terhadap maraknya penjualan satwa liar dan penggundulan hutan di Indonesia. “Sangat tertarik dengan aksi-aksi ProFauna, saya mendukung sekali aksi semacam ini,” katanya.

Aksi cukur gundul dan pengumpulan donasi ini mendapat perhatian dari para pengunjung yang sedang menikmati liburan di kawasan Jalan Ijen yang bebas kendaraan setiap Minggu. Mereka juga memanfaatkan boneka raksasa dan topeng satwa untuk foto bareng.(G17)

MALANG (Greenermagz) –Tiga belas ekor Lutung Jawa yang direhabilitasi Javan Langur Center (JLC) atau tempat rehabilitasi lutung jawa sub spesies jawa bagian timur (trachypithecus auratus) siap dilepas di kawasan hutan di Coban Talun, Kota Batu, Jawa Timur. Sebelumnya, lutung jawa ini sudah menjalani rehabilitasi sejak tahun 2008.
Proses rehabilitasi ini membutuhkan waktu lama mulai dari masa karantina selama 6 bulan hingga dimasukkan ke kandang sosialisasi untuk pembentukan kelompok. Proses pembentukan kelompok ini yang membutuhkan waktu yang lama, karena harus bongkar pasang kelompok untuk membentuk pasangan yang cocok.

Manajer Project JLC Iwan Kurniawan mengatakan, pembentukan kelompok bisa membutuhkan waktu sampai dua tahun bahkan lebih. Tergantung masing-masing individu bisa menerima atau tidak. “Yang siap dilepas saat ini ada dua kelompok,” kata Iwan Kurniawan, saat ditemui di JLC, Minggu (22/07/2012).

Masing-masing kelompok ada enam ekor lutung dewasa ditambah satu ekor bayi lutung yang baru saja lahir pekan lalu. Setiap kelompok terdiri dari 1 ekor lutung jantan dan 5 ekor lutung betina. Adanya bayi lutung ini, kata Iwan, menambah nilai tambah bagi pejantan untuk mempertahankan kelompok sehingga tidak mudah bubar ketika dilepas.

Iwan menjelaskan, hutan primer merupakan habitat lutung jawa. Jika hutan primer seperti hutan hujan, hutan mangrove, dan lain-lain tidak ada, maka mereka tidak akan bisa hidup. Di Jawa Timur, berdasarkan riset yang dilakukan JLC, terdapat sekitar 2.500 sampai 3.000 ekor lutung jawa yang terlihat di lapangan. “Jumlah itu tidak seimbang dengan luasan hutan yang ada, banyak arela kosong yang dulu merupakan habitat lutung,” kata Iwan.

Karena itu, sebelum benar-benar di lepas di kawasan hutan Coban Talun, JLC bersama Perhutani, dan instansi terkait serta masyarakat desa hutan terus melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak melakukan perburuan hewan dan penebangan pohon. Sebab, dari hasil survey di hutan tersebut, ada 69 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk makanan lutung. “Hampir 90 persen tumbuhan di hutan tersebut adalah sumber makanannya lutung.” kata Iwan.

Sementara itu, petugas Perhutani yang mengelola kawasan tersebut, Sigit mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan coordinator masyarakat sekitar hutan agar tidak melakukan perburuan liar dan turut menjaga kelestarian satwa dan habitat di dalamnya. “Kami tidak berharap setelah lutung dilepas, malah diburu,” kata Sigit.
Karena itu, sebelum dilepas, alangklah baiknya dilakukan penyadaran terlebih dulu kepada masyarakat agar tidak merusak tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan lutung tersebut.

Iwan menambahkan, sekitar tahun 1990-an, di hutan kawasan Coban Talun ini memang habitatnya lutung jawa, namun karena bnayak perburuan dan pembalakan liar, saat ini hanya terdeteksi 2 kelompok saja. Itupun tempatnya di dalam hutan paling dalam. “Karena itu, kami akan melepas dua kelompok lutung di pinggir hutan tersebut akhir bulan ini,” ujar Iwan. (G17)