Jakarta (Greeners) – Aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Pulau Dewata, Bali, masih terus berlanjut. Kali ini Forum rakyat Bali tolak reklamasi (ForBali) mengadakan acara pembacaan puisi dan musikalisasi bertajuk “Puisi Bumi” di Eco Bar Cafe, Kemang, Jakarta.

Koordinator ForBali Jakarta, Saras Dewi, mengungkapkan, dengan kembali menggandeng seniman-seniman muda Indonesia, ForBali kembali ingin menyuarakan aksi penolakannya terhadap reklamasi teluk Benoa di Bali.

Menurut Saras, aksi ini berbeda dibandingkan aksi sebelumnya, karena kali ini suasana dibuat lebih intim melalui pembacaan puisi untuk bumi Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa meski fokus acara terletak pada penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali, namun sebenarnya ForBali juga ingin meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, Saras mengatakan bahwa setiap kali melakukan aksi, ForBali selalu melakukannya dengan kegiatan yang sopan dan berbudaya, tanpa adanya perusakan maupun aksi yang merugikan orang lain.

“Kami ingin memberitahu bahwa reklamasi Teluk Benoa hanyalah segelintir permasalahan lingkungan di Indonesia yang sebenarnya masih banyak lagi isu-isu yang sama pentingnya di daerah-daerah lain,” ungkap Saras saat berbincang ringan dengan Greeners di lokasi acara, Jakarta, Rabu (17/12).

Koordinator ForBali Jakarta, Saras Dewi (kaus putih). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain Saras, penulis novel Djenar Maesa Ayu juga berpendapat bahwa isu lingkungan di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian semua kalangan. Menurutnya, saat ini permasalahan lingkungan di Indonesia tidak bertambah baik, tapi malah menjadi lebih buruk melihat kasus reklamasi Teluk Benoa yang tidak juga dihentikan oleh pemerintah.

Djenar juga menyatakan dirinya menaruh harapan besar pada Presiden Joko Widodo agar segera mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Karena, menurutnya, hanya Presiden Joko Widodolah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di Bali ini.

“Kita sekarang ada di sini kan karena masalah lingkungan hidup ini masih belum selesai. Yah harapan besar kita tujukan ke Pak Joko Widodo semoga mencabut Perpres tersebut,” tambahnya.

Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Edo Rakhma yang juga dijumpai dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa hingga saat ini, gelombang penolakan proyek reklamasi yang direncanakan akan memakan lahan seluas 1.200 hektare tersebut masih terus berjalan, bahkan semakin besar.

“Pemerintah harus memperhatikan ini, gelombang sudah semakin besar, Presiden harus mencabut Perpres tersebut,” pungkasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Ibarat pepatah lama “Semut pun akan menggigit bila diinjak,” kira-kira gambaran seperti itulah yang sedang terjadi di teluk Benoa, Bali. Para penguasa yang tidak segan merusak alam dengan mengatasnamakan pembangunan, membuat masyarakat di teluk Benoa yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan pun melawan.

Superman Is Dead (SID), adalah satu dari beberapa seniman musik yang sudah dua tahun lamanya menaruh perhatian dan kepedulian terhadap ancaman yang akan dialami oleh rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa. Pasalnya, lahan sekitar 838 hektar di kawasan tersebut akan direklamasi dengan cara ditimbun oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI).

I Gede Ari Astina, atau yang lebih dikenal dengan nama Jerinx, mengatakan bahwa Perpres 51/2014 yang menghapus Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi menggantikan Perpres “Konservasi” Sarbagita, yaitu Perpres No 45/2011 yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jelas akan mengubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi.

Tuntutan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa tertanggal 16 Agustus 2013 yang diberikan kepada PT TWBI juga turut menjadi perhatian.

Beberapa musisi dan seniman yang turut mendukung penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Mereka mengadakan konser bertajuk Svara Bumi untuk menggalang dukungan sekaligus dana di sebuah Cafe di Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jerinx yang ditemui oleh Greeners di sela-sela konser Svara Bumi, konser untuk penggalangan dana dan dukungan untuk Tolak Reklamasi Teluk Benoa di sebuah Cafe di Jakarta pada 30 September lalu, mengutarakan jika SK Gubernur dan Perpres 51/2014 yang mengizinkan reklamasi ini merupakan kesalahan fatal pemerintah. Jika terus berlanjut, maka bisa dipastikan akan banyak persoalan lingkungan terjadi dari rencana reklamasi tersebut.

“Kerusakan-kerusakan yang saya maksud itu hilangnya wilayah konservasi, hilangnya kearifan lokal, rentan bencana alam seperti banjir, rusaknya terumbu karang, hilangnya ekosistem mangrove, dan yang pasti abrasi,” tutur pria yang lahir dan besar di Kuta, Bali ini.
Selain itu, masyarakat yang penghidupannya berasal dari laut, lanjut Jerinx, tidak bisa serta merta disuruh menjadi pelayan hotel atau rumah makan begitu saja. Mereka hidup dari laut dan untuk lautlah mereka juga selalu menjaga kekayaan alamnya.

Dalam kesempatan itu, Jerinx juga sempat bercerita bahwa dirinya bersama dengan SID dan beberapa seniman maupun musisi yang ikut melakukan penolakan terhadap reklamasi teluk Benoa sudah sering menerima ancaman dan intimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal. Keadaan tersebut mereka alami sejak dua tahun lalu, tepatnya akhir 2012.

Penabuh drum SID ini mengatakan, sempat ada beberapa orang berbadan kekar mendatangi bar miliknya untuk menanyakan alamat rumah dan keberadaannya.

“Pernah juga pas lagi manggung, ada aparat yang dengan berbagai macam alasan berusaha menghentikan konser Superman Is Dead,” kata pemilik Rumble Clothing yang lebih senang bersepeda sebagai alat transportasi utamanya di Bali ketimbang mobil ataupun sepeda motor.

Selain turun ke jalan dan membuat lagu-lagu pro lingkungan, Jerinx bersama dengan Superman Is Dead, Nosstress dan Navicula juga pernah membuat petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan agar Presiden membaca dan mencabut Perpres yang 51/2014 dan mengembalikan wilayah Teluk Benoa menjadi wilayah konservasi.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengusulkan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membentuk Komisi Nasional untuk penyelesaian konflik Agraria.

Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan menjelaskan, bahwa kelemahan dalam mekanisme dan prosedur hukum yang tersedia saat ini, masih belum bisa menjamah dan menyelesaikan berbagai macam sengketa dan konflik agraria yang terjadi.

“Kita mendorong pemerintahan kedepan akan pentingnya mengembangkan lembaga penyelesaian konflik agraria untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sedang terjadi,” ujar Abetnego di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (09/09).

Selain itu, Sekretaris Jendral KPA, Iwan Nurdin menambahkan, bahwa pembentukan badan penyelesaian konflik agraria hanya bersifat sementara dan berada di bawah kepemimpinan Presiden secara langsung.

“Ini bukan permanen, hanya bersifat ad hoc agar bisa menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh,” tambah Iwan.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan, sebagai langkah percepatan dan persiapan lembaga ad hoc ini, maka Presiden terpilih nanti harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan lembaga khusus penyelesaian konflik agraria.

Lalu, lanjut Dianto, melakukan persiapan kebutuhan yang terkait dengan pembentukan institusi ini dalam jangka waktu 2014-2015.

“Nantinya jika sudah terbentuk, lembaga ini akan bekerja untuk memproses registrasi konflik dan konsolidasi data-data kasus konflik agraria yang terjadi di masa lalu dan saat ini,” katanya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Superman Is Dead (SID) menyerukan kritik yang cukup tajam kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Grup punk rock asal Bali ini menuliskan ajakan untuk menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali dan meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 tahun 2014 segera dibatalkan.

“26 Juni 2013 Presiden SBY menipu rakyat Bali, memakai Cristiano Ronaldo sebagai alat pencitraan untuk menunjukan bahwa SBY mencintai mangrove dan akan melindungi mangrove di teluk Benoa.// 30 Mei 2014 SBY mengeluarkan Perpres no 51 tahun 2014 yg mengijinkan diadakannya reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yg akan menghancurkan mangrove di Teluk Benoa yg merupakan daerah konservasi.”

Tulisan di atas adalah sebagian pernyataan SID yang ditulis dalam laman akun facebook resmi mereka pada Selasa (24/06).

Pernyataan menolak reklamasi di Teluk Benoa, Bali yang diunggah band Superman Is Dead di akun facebook mereka.

Pernyataan SID tersebut sejalan dengan aksi masyarakat Bali yang turut menolak adanya reklamasi dan menuntut Perpres nomor 51 tahun 2014 dibatalkan. Seperti dikutip dari bali.bisnis.com, ribuan warga Bali telah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 17 Juni 2014 lalu. Mereka mendatangi kantor Gubernur Bali di kawasan Renon, Denpasar, namun tidak ada satupun pejabat pemerintah provinsi Bali yang menemui pendemo.

Adanya Perpres tersebut membuat status Teluk Benoa yang sebelumnya termasuk kawasan konservasi menjadi zona penyangga konservasi. Dengan status baru ini, reklamasi dapat dilakukan. PT Tirta Wahana Bahari Internasional (TWBI) milik Tommy Winata disebut sebagai pemegang ijin pengelolaan area reklamasi yang akan berlokasi di sisi tenggara pulau Dewata tersebut.

Sementara itu, menurut hasil studi kelayakan dari tim Universitas Udayana, reklamasi di Teluk Benoa tidak layak dilakukan. Selain akan merusak ekosistem dan kawasan mangrove, dikhawatirkan reklamasi ini akan menyebabkan abrasi di perairan selatan Bali meluas.

Ilustrasi yang disertakan SID dalam pernyataan mereka menolak reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Dalam pernyataannya, SID juga mentautkan fanpage facebook resmi Cristiano Ronaldo dan menyebutkan twitter sang bintang sepakbola dalam tulisan yang sama yang di sebarkan di twitter resmi SID, @SID_Official.

Berikut ini lanjutan pernyataan dari SID:

“Cristiano Ronaldo tertipu! – Ayo tag akun fanpage Ronaldo di foto ini sebanyak-banyaknya agar ia sadar bahwa dirinya SUDAH diperalat. Harapannya, agar Ronaldo melayangkan protes ke SBY dan semoga Reklamasi Teluk Benoa DIBATALKAN. #BaliTolakReklamasi#BatalkanPerpres51th2014.”

Hari ini, Rabu (25/06), hingga pukul 19.50 WIB, pernyataan tersebut menuai 18.529 likes dan sudah disebarkan sebanyak 5.435 kali. Dan, angka ini terus bertambah. Hingga berita ini dinaikan, belum ada tanggapan resmi dari Cristiano Ronaldo. Situs jejaring twitter milik pesepak bola asal Portugal ini masih membahas seputar aktivitasnya mengikuti Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brazil.

(G08)

Jakarta (Greeners) – LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyatakan apresiasi positif terhadap terbentuknya Badan REDD+ oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Peraturan Presiden No. 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.

Meski mengapresiasi, Koalisi melihat Badan REDD+ terbentuk melalui dua tahun proses politik yang panjang, sama sekali tidak menghasilkan terobosan signifikan. Mereka melihat adanya badan ini seperti lahirnya 80 lembaga non struktural lainnya yang kompromistis, dengan kewenangan yang minor bila dibandingkan Kementerian Kehutanan,  ESDM dan Pertanian  yang seharusnya menjadi target utama upaya penurunan emisi.

Dengan melihat besarnya persoalan kehutanan dan tantangan politik yang dihadapi, Koalisi mengatakan Badan REDD+  seharusnya diberi ruang untuk mengevaluasi kinerja berbagai sektor, termasuk  kehutanan, tambang dan perkebunan/pertanian, terutama dalam kaitannya dengan pelepasan emisi.

“Badan ini penting diberi kejelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan yang masih tersisa dan tertuang dalam Strategi Nasional REDD+,” kata Teguh Surya, Forest Political Campainger  Greenpeace SEA –Indonesia dalam jumpa pers di Kantor Walhi di Jakarta, Senin (9/9).

Permasalahan kehutanan yang perlu disoroti dalam Stranas REDD+ seperti review izin, penegakan hukum yang ditekankan pada pendorong deforestasi utama, pengamanan hak tenurial dan wilayah kelola masyarakat adat dan lokal, serta penyelesaian konflik kehutanan berbasis hak dan memastikan kepatuhan berbagai Kementerian/Lembaga.

Koalisi juga menyoroti definisi deforestasi dalam Perpres 62/2013 yaitu perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan.

“Artinya, pembukaan “kebun” HTI ataupun sawit tidak dianggap sebagai deforestasi. Dalam konteks tumpang tindih perizinan, kacaunya penataan ruang, dan korupsi, definisi deforestasi semacam ini sangatlah lemah,” kata Teguh mewakili koalisi.

Mereka berharap Badan REDD+ tidak terjebak dalam pendekatan proyek karena kompleksitas permasalahan kehutanan di Indonesia tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan proyek REDD+, seberapa pun besar nilainya.

Meski begitu, Koalisi mengapresiasi adanya niat Pemerintah melalui Perpres ini untuk mendapatkan sumber pendanaan yang mandiri dan tidak terikat, yang terungkap dalam pasal 25 Perpres tersebut. Hal itu bisa dilihat sebagai bentuk independensi dan kedaulatan dalam pengelolaan pendanaan.

“Seharusnya pasal ini melindungi segala pengelolaan sektor kehutanan melalui REDD+ dari segala bentuk intervensi pendanaan dalam bentuk hutang, bantuan teknis, maupun hibah dengan syarat,” kata Koalisi.

Mereka menyatakan agar pemerintah jangan menjadikan pasar karbon sebagai sumber pembiayaan bagi perbaikan hutan karena selain tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan pengurangan emisi GRK, langkah ini juga tidak akan memberikan perlindungan hutan tambahan dan keadilan lingkungan.

Koalisi menyerukan agar Badan REDD+ tidak terjebak dalam pendekatan proyek karena kompleksitas permasalahan kehutanan di Indonesia tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan proyek REDD+, seberapa pun besar nilainya. Hal ini karena yang menjadi permasalahan bukanlah dana, melainkan kejelasan langkah dan kemauan politik. (G02)

Jakarta (Greeners) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera yang ditandatangani Presiden pada Senin pekan kemarin (6/2). Sebelumnya Presiden juga mengeluarkan Perpres Nomor 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan pada 5 Januari 2012.

Dalam Perpres No.13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera, Presiden menetapkan Pulau Sumatera sebagai pusat pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi. Perpres tersebut juga mengutamakan prinsip berkelanjutan dalam penataan ruang Pulau Sumatera dengan memperhatikan pelestarian kawasan berfungsi lindung dan keanekaragaman hayati hutan tropis basah.

WWF Indonesia menyambut baik dikeluarkannya Perpres No.13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera. “Perpres ini merupakan sebuah langkah maju dan WWF memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah melalui kebijakan ini. Akan tetapi perlu dipastikan bahwa kawasan hutan – yang fungsi lindung dan konservasinya harus dijaga – merupakan hutan alam yang tersisa, sehingga pengembangan hutan tanaman industri dan kelapa sawit ke depan dilakukan di lahan kritis yang tidak aktif,” kata Direktur Konservasi WWF-Indonesia, Nazir Foead di Jakarta.

Menurut data WWF-Indonesia pada 2009 tutupan hutan yang tersisa adalah 12,8 juta hektar atau sekitar 29 persen dari total luas pulau Sumatera, sedangkan lahan kritis yang sudah tidak aktif mencapai luasan sekitar 2,7 juta hektar.

Perpres 13/2012, khususnya pada pasal 11 menggarisbawahi bahwa untuk mewujudkan paling sedikit 40% areal bervegetasi hutan dari luas Pulau Sumatera sebagai kawasan berfungsi lindung, Pemerintah akan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung dan merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang telah terdegradasi.

Pemerintah juga akan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu dan mengembangkan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan. Perpres ini juga mengedepankan pembangunan koridor bagi perlintasan satwa liar dan perlindungan Daerah Aliran Sungai dalam tata ruang Pulau Sumatera.

“Sukses atau tidaknya implementasi kebijakan Tata Ruang Pulau Sumatera yang keberlanjutan akan sangat ditentukan oleh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Sektor swasta dan bisnis – dalam hal ini industri kelapa sawit dan pulp atau bubur kertas – memegang peranan kunci,” kata Nazir.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan memiliki konsesi di Pulau Sumatera berkewajiban untuk menghormati dan menyesuaikan operasional dan kebijakannya dengan Perpres ini.

“Perpres ini merupakan payung hukum dan panduan ke arah mana pengembangan sekala regional Sumatara dan investasi akan didorong,” lanjut Nazir.

Adapun tantangan selanjutnya adalah bagaimana mensinergikan antara Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat Pulau dengan RTR di tingkat provinsi dan kabupaten. “WWF Indonesia siap mendukung implementasi serta tindak lanjut kebijakan ini di lapangan,” tambahnya. (G02)