Jakarta (Greeners) -Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rumah tangga tani pada tahun 2003 masih berjumlah 31 juta rumah tangga. Namun, berselang satu dekade kemudian, jumlah keluarga tani tersebut merosot menjadi 26,5 juta. Hal tersebut dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa minat menjadi petani menurun karena penghasilan petani yang sangat minim.

Menurut Amran, rata-rata petani yang hanya mengantongi Rp 200 ribu per bulan dirasa sangat kecil dibanding dengan harga bahan pokok yang terus meroket. Penurunan jumlah petani itu pun berpotensi menggangu target swasembada beras sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling.

Namun, Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) M.S. Sembiring menyatakan bahwa sebenarnya petani tidak harus selalu menggantungkan mata pencahariannya hanya terhadap beras semata. Rata-rata petani sawah di Indonesia mempunyai lahan garapan sekitar 0,3 hektar.

“Sudah saatnya petani di Indonesia berdaya. Petani sebagai soko pangan di Indonesia perlu mendapatkan perlindungan agar kehidupannya lebih baik,” ujar Sembiring seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Sabtu (17/10).

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sendiri menggarisbawahi nasib hidup petani pada Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober. Khusus untuk Indonesia, tema hari pangan tersebut mengangkat “Pemberdayaan Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan”.

Puji Sumedi, Program Officer untuk Ekosistem Pertanian Yayasan KEHATI menyatakan ada tiga kata kunci dalam tema hari pangan tahun ini. Ketiga kata kunci tersebut, kata Puji Lagi, terletak pada aspek pemberdayaan petani, penggerak ekonomi dan kedaulatan pangan.

Memulai dari pemberdayaan petani, lanjutnya, bisa dirujuk data-data dari Badan Pusat Statistik tentang nasib petani. Data menunjukkan bahwa profesi petani tak lagi menjadi pilihan utama generasi muda. Tapi, semacam kewajiban turun temurun atau memang tak ada lagi pilihan pekerjaan yang lain. Di Indonesia, nasib petani seakan tak berjamin. Jika gagal panen dan lahan tergadai, pemerintah belum bisa mengulurkan tangannya.

“Namun setidaknya angin sejuk sudah berhembus mulai pekan pertama Oktober 2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan mulai pekan ini,petani yang gagal panen bisa mendapatkan uang santunan asuransi pertanian. Kebijakan tersebut berlaku, lantaran dana premi asuransi sebesar Rp 150 miliar kepada Asuransi Jasindo sebagai penyelenggara asuransi pertanian sudah dicairkan,” kata Puji.

Selain itu, untuk kata kunci yang kedua, Puji menambahkan, langkah positif dari OJK tersebut tentunya masih memerlukan dukungan dari internal petani. Artinya, petani juga harus cerdas dan inovatif sesuai dengan kondisi geografis dan iklim setempat. Puji mencontohkan, untuk petani di Nusa Tenggara Timur yang kering, dibutuhkan teknik pertanian dengan memanfaatkan sedikit air yang bisa tumbuh subur di lahan kering. Dengan teknik ini diharapkan petani bisa tetap mendapatkan pendapatan tanpa tergantung dengan musim.

“Kesejahteraan nasib petani akan membuat profesi ini berkelanjutan. Lantaran generasi muda melihat menjadi petani adalah profesi yang menjanjikan. Maka dari itu,merujuk ke kata kunci kedua, bahwa pemberdayaan petani sebagai penggerak ekonomi pun akhirnya bisa terwujud,” lanjutnya.

Kata kunci terakhir adalah kedaulatan pangan. Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 sudah mendefinisikan kedaulatan pangan dalam pasal satu ayat dua. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Definisi tersebut menegaskan posisi pangan lokal. Sayang, menurut Puji, kedaulatan pangan belum ditanggapi serius oleh pemerintah.

“Bukti nyata adalah target swasembada pangan. Bisa dilihat jumlah yang harus dicapai hanya berkutat pada varietas padi, jagung dan kedelai (pajale). Padi dengan 73,4 juta ton gabah kering giling, jagung sejumlah 20 juta ton dan kedelai sebanyak 2, 5 juta ton. Idealnya sumber swasembada pangan itu tidak hanya diukur dari pajale, sesungguhnya potensi pangan Indonesia sangat kaya,” pungkas Puji.

Sebagai Informasi, untuk tahun 2015 ini, tema poster Hari Pangan Sedunia mengangkat permasalahan yang lebih terfokus pada perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu “Perlindungan Sosial dan Pertanian: memutus siklus kemiskinan di pedesaan.”

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bagi para pecinta musik rap tanah air, tidak ada yang tidak kenal dengan Marzuki “Kill the DJ” Mohamad atau yang lebih akrab dipanggil Zuki “Kill the DJ”. Dedengkot dari grup Jogja Hip Hop Foundation (JHF) ini ternyata sangat peduli terhadap nasib para petani di kampungnya.

Hilangnya keinginan para generasi muda untuk bertani membuat Zuki bersama dengan rekan-rekannya memberdayakan petani di Dusun Banjarsari, Desa Kokosan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.

Ditemui oleh Greeners saat menghadiri sebuah acara di Jakarta, Zuki menceritakan tujuannya memberdayakan petani-petani muda. Ia mengaku bahwa gerakannya ini memang sengaja mengajak generasi muda untuk terjun di lahan pertanian. Hal ini bertujuan agar nantinya sawah bisa terus dipanen dan menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Saya berharap bisa menginspirasi banyak orang untuk mulai ikut berpikir dan melakukan sesuatu untuk orang lain di sekitar kita dan untuk bangsa,” papar Zuki.

Zuki juga berniat untuk menciptakan satu sistem pertanian terpadu yang rencananya bisa benar-benar membuat masyarakat di desanya mandiri dan sejahtera dengan cara mereka sendiri. Konsepnya, terang Juki, para petani di desa tersebut tidak hanya bekerja untuk menghasilkan padi, namun juga bisa memiliki kebun buah maupun sayuran serta empang untuk memelihara ikan di sekitarnya.

“Kalau sudah terpadu, mereka tidak perlu lagi menunggu masa panen karena setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari pasti ada yang bisa dipanen. Saya juga berencana ingin membuat pusat studi pertanian yang khusus untuk membahas tentang pertanian terpadu ini. Karena jelas, sistem seperti ini sangat diperlukan oleh para petani,” ujarnya.

Selain mencoba memberdayakan petani muda, Zuki juga mendukung gerakan Jogja Ora Didol (Jogja Tidak Dijual). Gerakan ini meminta Pemerintah Daerah Jogjakarta untuk menyelamatkan air tanah di sana yang semakin habis diambil untuk kepentingan komersil para pengusaha.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bergulirnya isu beras sintetis atau beras berbahan plastik yang banyak meresahkan masyarakat mendapat perhatian dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). IKAPPI menduga bahwa pelaporan adanya beras plastik yang masih diragukan kebenarannya hanyalah sebuah isu yang sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Manshuri kepada Greeners menyatakankan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh IKAPPI, ada dua kemungkinan motif yang memunculkan isu beras plastik. Pertama, ada upaya menyudutkan pasar tradisional karena semua pemberitaan terkait beras plastik itu ditemukannya di pasar tradisional.

“Sedangkan motif yang ke dua adalah pengalihan isu atau motif politis. Begitu banyaknya persoalan di negri ini, maka yang mudah dijadikan isu itu ya beras ini karena beras itu kan konsumsi publik dan vital karena semua masyarakat membutuhkan beras. Jadi, isu ini mudah menyulut perhatian publik. Jika isu ini mengorbankan pedagang tradisional maka sangat jahat sekali,” ujarnya, Jakarta, Selasa (26/05).

Jika ternyata beras plastik yang diduga di impor dari Tiongkok tersebut benar adanya, Abdullah meminta adanya evaluasi terhadap kerja pemerintah karena itu berarti ada kebocoran impor beras. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan isu ini sebagai momentum untuk kembali kepada beras lokal yang diproduksi oleh petani Indonesia.

Di hubungi secara terpisah, juru bicara Mabes Polri Kombes Polisi Agus Rianto juga mengatakan bahwa Kapolri Jendral Badrodin Haiti sendiri mulai meragukan kebenaran adanya beras plastik yang beredar di masyarakat. Pasalnya, plastik yang menjadi bahan bakunya sendiri merupakan bahan yang mahal bila digunakan untuk memalsukan beras.

“Salah satu alasan keraguan itu adalah bila memang beras plastik dibuat untuk tujuan ekonomi atau menguntungkan secara ekonomi, tujuan itu sama sekali tidak tercapai. Secara rasional, maka harganya lebih mahal bila diproduksi untuk menjadi beras sedangkan beras biasa harganya jauh lebih murah dari bahan plastik,” tuturnya.

Di sisi lain, isu beras plastik ini sendiri membuat Badan Urusan Logistik (Bulog) meningkatkan kewaspadaannya. Direktur Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat pun memastikan bahwa stok beras yang ada di gudang milik Bulog bebas dari beras plastik asal Tiongkok yang diduga telah masuk secara ilegal ke Indonesia.

“Begitu isu beras plastik muncul, kami langsung menginstruksikan seluruh gudang dan kantor untuk melakukan pengawasan dengan melakukan quality control (QC) dan mengecek gudang yang ada dan Insya Allah beras dalam gudang kami aman,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menurut data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Indonesia ini memiliki 77 jenis karbohidrat yang berpotensi sebagai sumber pangan. Diantaranya, seperti serealia (padi, jagung, sorghum, hotong, jali, jawawut, dll), ubi-ubian (singkong, ubi jalar, talas, sagu, ganyong, garut, gembili, gadung, dll), dan buah (sukun, pisang, labu kuning, buah bakau, dll)

Bayangkan jika petani-petani pangan lokal Indonesia tersebut mampu memasarkan produk penganannya dan bersaing dengan pasar panganan impor yang beredar di masyarakat. Tentu akan sangat membantu meningkatkan harkat hidup para petani Indonesia.

Nah, salah satu aspek penting dalam memasarkan sebuah produk yang perlu diperhatikan para petani kita selain kualitas olahan penganannya adalah kemasan atau biasa disebut packaging.

Kemasan atau packaging sendiri sangatlah berkaitan erat dengan branding sebuah produk yang ingin disajikan. Karena kemasan sebuah produk merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi banyaknya penjualan atau minatnya konsumen terhadap produk tersebut.

“Pentingnya sebuah kemasan tentu akan mempengaruhi si pembeli dalam menentukan pilihan produk yang ingin konsumen cari,” ungkap salah satu crafter (pengrajin tangan), Ukke Kosasih saat berbincang ringan dengan Greeners pada Festival Desa yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta, Sabtu (25/10).

Beberapa produk pangan lokal yang dipamerkan di Festival Desa 2014, diantaranya kopi, beras merah dan beras sorgum. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ukke yang membuka pameran, bazzar dan workshop kerajinan tangan dengan menggunakan berbagai macam bahan dasar bersama dengan tujuh orang crafter asal Jabotabek di Festival Desa 2014 ini pun menjelaskan kalau isu ketahanan pangan di Indonesia memang sudah seharusnya menjadi sorotan.

Oleh karena itu, Ukke beserta teman-teman crafternya sendiri ingin membagikan ilmunya dalam hal membuat kemasan produk yang unik serta menarik dengan harapan agar para petani mampu mampu bersiap dalam memasarkan produknya saat perdagangan pasar bebas atau Asean Free Trade Area (AFTA) 2015.

Sebagai informasi, Festival Desa 2014 ini sendiri merupakan festival yang ketiga yang diadakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas dalam rangka memperkenalkan dan mempertemukan produsen panganan dan kerajinan lokal Indonesia kepada para konsumen.

Beberapa program di Festival Desa yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, selama tiga hari (24-26) ini diantaranya adalah festival tempe, festival padi nusantara, festival sagu, masak bersama, lomba mewarnai, permainan tradisional, musik dan tari.

Selain program yang berhubungan dengan pangan, festival yang mengusung tema merayakan keberagaman pangan ini juga mengadakan beberapa workshop, seperti workshop membuat gift bag, merajut, membuat tas jahit tangan, dan daur ulang kertas.

Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator dari penyelenggara Festival Desa 2014, menjelaskan ajang ini digelar untuk mengisi liburan keluarga sekaligus mengajak anak-anak hingga orangtua untuk bisa mengenali kembali suasana desa serta beragam kearifan lokal yang ada di negeri ini.

“Kami berharap akan muncul kesadaran dari konsumen terhadap keanekaragaman pangan lokal yang ada di negeri ini. Sedangkan kepada pihak pemerintah, kami juga berharap, munculnya sokongan lebih kuat lagi untuk mendorong para petani negeri ini untuk menanam pangan lokal yang begitu banyak dan variatif.”

(G09)

Jakarta (Greeners) – Sebagai negara agraris, Indonesia sudah begitu terkenal dengan penduduknya yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan bercocok tanam. Sejarah mencatat, sudah sejak lama sebutan negara agraris melekat pada tanah air Indonesia karena selama berabad-abad pertanian merupakan mata pencarian utama masyarakatnya.

Berdasarkan sejarahnya, sudah seharusnya Indonesia tidak akan pernah kelimpungan mengatasi masalah kedaulatan pangan. Namun yang terjadi saat ini berbeda, kebijakan impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah perlahan-lahan mematikan mata pencaharian para petani Indonesia.

Dibandingkan profesi lainnya, kesejahteraan petani Indonesia pun jauh dibawah tolak ukur kesejahteraan yang dibuat oleh pemerintah. Koordinator Nasional Aliansi Untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, menyatakan, hingga saat ini siapapun bisa melihat kalau dalam setiap jamnya, 12 hektar lahan pangan menghilang dan bahkan 59 orang petani dalam kurun satu jam setiap hari tergusur dari lahannya.

Hingga akhirnya, “melarat” adalah satu kata yang selalu pasti menggambarkan kehidupan para petani Indonesia. Sumbangsih petani lokal terhadap bangsa dan negara ini hanya berbuah pendapatan minim yang tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.

Aliansi untuk Desa Sejahtera melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara hari ini, Kamis (16/10). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Badan Pusat Statistik (BPS) pun merilis hasil Sensus Pertanian (ST) 2013 dengan jumlah rumah tangga pertanian sebanyak 26,14 juta. Sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan.

Padahal, Tejo menegaskan, keluarga produsen pangan skala kecil yang tidak diperhatikan oleh pemerintah inilah yang memiliki peran signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

“Bahkan seharusnya mereka menjadi tulang punggung kedaulatan pangan serta pengelolaan alam secara berkelanjutan,” tutur Tejo saat dijumpai oleh Greeners di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/10).

Kebijakan impor pangan yang sudah keterlaluan pun menjadi satu masalah tersendiri yang harus dihadapi oleh para petani mengingat Indonesia masih mencatatkan defisit pangan karena nilai impor lebih besar dibanding ekspor. Pada semester I-2014, nilai impor pangan negara ini mencapai US$ 2,77 miliar atau sekira Rp 33,24 triliun.

“Tantangan yang dihadapi oleh rumah tangga produsen pangan skala kecil ini pun semakin besar, mulai dari dampak perubahan iklim hingga kemampuan petani dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 nanti,” jelas Tejo.

Untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan Indonesia pada sebutan negara agraris, Tejo pun kembali menegaskan bahwa perlu adanya penghargaan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi 26,14 juta rumah tangga petani atau keluarga produsen pangan skala kecil yang terus setia menyediakan bahan pangan untuk rakyat Indonesia.

“Semoga janji Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam kedaulatan pangan bisa menjawab penghargaan, perlindungan dan meningkatkan harkat hidup bagi para petani Indonesia,” harapnya.

(G09)