Jakarta (Greeners) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan bahwa selama dua tahun terakhir, setidaknya terdapat 721 izin pertambangan yang dicabut atau tidak diperpanjang di 12 provinsi di Indonesia. Sedangkan 70 persen di antaranya adalah untuk pertambangan batubara. Pencabutan ini sendiri adalah bagian dari proses koordinasi dan supervisi (Korsup Minerba) KPK.

Koalisi Anti Mafia Tambang pun menyerukan kepada KPK untuk terus melanjutkan pengawasan terhadap sektor mineral dan batubara agar kepastian reformasi tata kelola secara total bisa terwujud.

Pius Ginting, juru bicara Koalisi Anti Mafia Tambang, mengatakan kalau KPK harus terus menunjukkan keseriusan mereka dengan melanjutkan Korsup Minerba dan menaikan tingkatnya mencakup Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mencapai lebih dari 70 persen dari produksi nasional.

Untuk itu, katanya, Koalisi menuntut KPK untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dan menyerukan kepada KPK untuk meningkatkan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

“Jumlah izin dicabut atau tidak dilanjutkan sejauh ini hanya sekitar 20 persen dari total jumlah yang direkomendasikan untuk ditutup dan itu belum clean and clear. Beberapa di antaranya beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dan beberapa berada di daerah konservasi,” tambahnya.

Timer Manurung yang juga juru bicara Koalisi Anti Mafia Tambang mengungkapkan, tata kelola yang buruk di sektor ini adalah masalah yang serius. Banyak perusahaan pertambangan mulai beroperasi tanpa memberikan jaminan reklamasi. Banyak bekas lubang tambang ditinggalkan begitu saja, dan mengakibatkan kecelakaan fatal dan bencana lingkungan.

“Di Kalimantan Timur, setidaknya 19 anak tenggelam dan tewas di lubang tambang yang ditinggalkan sejak tahun 2011,” tandasnya.

Sebagai informasi, Gubernur dari 12 provinsi diundang ke KPK pada hari Senin, 15 Februari 2016, untuk mendengar hasil dari proses supervisi di wilayah mereka dan membahas langkah-langkah aksi berikutnya. Kepada mereka juga disajikan indeks kinerja yang disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang.

Ke-12 provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Sulawesi Tengah mendapatkan skor tertinggi dengan dengan indeks 68, dan pencabutan 12 izin yang tidak clean and clear dan penurunan yang signifikan wilayah tumpang tindih pertambangan dengan kawasan konservasi. Kalimantan Selatan berada pada posisi terakhir dengan hanya satu izin bermasalah yang dicabut dan skor indeks 32.

Para Bupati, Walikota, dan Gubernur dari 12 provinsi diberi serangkaian rencana aksi yang telah disepakati sebelumnya. Rencana aksi tersebut termasuk manajemen perizinan, kewajiban keuangan korporasi, serta pengembangan industri hilir.

Para pemimpin pemerintah daerah di 12 provinsi secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan rencana aksi mereka. Setiap tiga bulan, mereka harus menyampaikan laporan kemajuan kepada Kementerian. Seluruh proses berada di bawah pengawasan KPK.

Koalisi Anti Mafia Tambang didukung oleh Auriga, Walhi, Jatam, SAINS dan CSO daerah termasuk Sampan. Bersama dengan jaringan CSO daerah, Koalisi terlibat dalam koordinasi dan pengawasan sektor mineral dan batubara dan KPK.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Berdasarkan hasil penelitian bersama oleh jaringan Fair Finance Guide International (FFGI), selama tahun 2004 hingga 2014, tercatat total pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan di sektor energi terbarukan meningkat. Peningkatan selama rentang 10 tahun tersebut sebesar 95 miliar dollar Amerika pada lima tahun pertama, menjadi 119 miliar dollar Amerika pada lima tahun kedua.

Meski demikian, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan berbasis bahan bakar fosil yang jumlahnya hampir 10 kali lipat, yaitu sebesar 1.023 miliar dollar Amerika.

Rotua Tampubolon, Sustainable Development Officer Perkumpulan Prakarsa, menyatakan, penelitian bertajuk “Hancurnya Masa Depan Kita” ini menyoroti pentingnya lembaga keuangan agar membuat komitmen untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif investasi mereka terhadap perubahan iklim. Laporan kajian ini sengaja diluncurkan sebulan menjelang pertemuan United Nations Climate Summit (COP21) di Paris pada bulan Desember 2015.

“Penelitian dilakukan dengan menganalisis tren pembiayaan 75 lembaga keuangan terhadap sektor bahan bakar fosil (batu bara serta minyak dan gas), perusahaan peralatan energi terbarukan (solar panel, pembangkit listrik tenaga surya, turbin angin, turbin listrik, dan rekayasa panas bumi), proyek-proyek energi terbarukan dan perusahaan utilitas, yang berada di 8 negara koalisi FFGI,” papar Rotua seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (06/11).

Di Indonesia sendiri, lanjutnya, penelitian dilakukan terhadap 11 lembaga keuangan, yakni Citibank, UFJ Mitsubshi, OCBC NISP, HSBC, CIMB Niaga, BNI, BRI, Mandiri, BCA, Danamon, Panin dan delapan perusahaan yang bergerak di sektor tambang batu bara serta utilitas. Walaupun sudah ada bank yang mulai mengurangi proporsi pembiayaan bahan bakar fosil, seperti UFJ Mitsubishi yang mengurangi investasi sebesar 8%, namun peminjaman dan penjaminan bank untuk bahan bakar yang paling polutif, seperti batu bara dan minyak bumi, masih jauh lebih tinggi.

“CIMB dan Panin misalnya, masih seratus persen berinvestasi di bahan bakar fosil. Bank jumbo lainnya, seperti Mandiri masih 99 persen, sedangkan BRI dan BCA masing-masing masih 98 persen,” tambahnya.

Pius Ginting, Manajer Kajian dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), berpendapat, penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. Amerika Serikat dalam masa pemerintahan Obama, misalnya, telah menutup sekitar 200 PLTU batubara. Tiongkok juga telah mengurangi impor batu bara. Sehingga, Indonesia sekarang menjadi incaran penjual teknologi batubara, padahal teknologi tersebut adalah teknologi kotor.

Dalam kondisi seperti ini, tegas Pius, Indonesia semestinya tidak menjadikan dirinya sebagai pasar. Pius berharap seluruh bank dan institusi finansial lainnya, baik dari dalam dan luar negeri, menghentikan dukungan investasinya pada teknologi batubara.

“Memang benar lembaga keuangan telah mulai memasarkan obligasi “hijau” dan produk-produk berkelanjutan kepada konsumen, namun lembaga keuangan masih juga terus meningkatkan pembiayaan untuk bahan bakar fosil. Ini seperti greenwashing! Makanya, ada harapan lembaga keuangan ini jangan hanya membuat komitmen tanpa makna,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – WALHI, an environmental NGO from Indonesia, demanded five major electronic companies to join effort in recovering abandoned tin mining in Bangka Island. Bangka Island known as a major tin producer in Indonesia and supplies tin for products of Apple, Samsung, Phillips, LG and Sony around the world.

Pius Ginting from Walhi said, tin mining in Bangka Island has caused many environmental and social problems. Many locals had difficulties to access clean water since their wells were polluted from underground mining. Ginting also claimed the abandoned ex mining area have turn to be mosquitoes breed places and made the island hit record as the highest malaria disease per community in Indonesia.

Ginting said, tin mining have been spread trough out the island and finally reach coastal and ocean area, and killed corals. This cost local fishermen to have their daily catch decreased, and forced to sail further for fish.

The broad expanded mining considered ruined Bangka’ magnificent coastal nature and therefore, cost many local tourism business go bankrupt.

In labour view, the mining does not do well either. Walhi assumed in 2012 only, at least a miner died every week cost by neglected labour safety standard.

Thus, Abetnego Tarigan, Executive Director of Walhi acknowledged the mining problem in Bangka can not be viewed only for being legal or illegally according to environmental standard. He admit many locals have been forced to become miners after they can not farming or fishing due to land infertilization, thanks to decades mining.

Therefore, instead of vanishing the mining for good which will make many locals lost their income, Abetnego suggested, mining in Bangka should only be allowed with local farmers, fishermen, local tourism entrepreneurs’ consent. The mining there fore, Abetnego said, should not be performed in the coastal and land area that still have good environmental condition.

Walhi strong demanded the electronic companies which has been using Bangka’s tin to responsible on land and coastal degradation, and join in projects recovering them.

Bangka Island is the third biggest tin producer in the world and supplies many electronics such as handphones, smartphones, and television. Many top brands use it tin in their product such as Apple, Phillips, LG Electronic, and Sony, from so called Electronic Industry Citizenship Coalition. Samsung also noted as one of the user.* G04

Jakarta (Greeners) – Pulau Bangka Indonesia menyediakan sepertiga timah dunia. Timah dipakai untuk produk elektronik, seperti handphone, smartphone, televisi, dan lain-lain. Timah Bangka digunakan oleh perusahaan elektronik merek besar dunia. Berdasarkan penelitian WALHI, Friends of the Earth Inggris, Friends of the Earth Belanda  perusahaan seperti Apple, Philips, LG Electronic, Sony yang tergabung dalam Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC).  Samsung juga memakai timah dari Bangka. Perusahaan pemakai timah tersebut tergabung dalam ITRI (International Tin Research Institute).

Pius Ginting, Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI dalam siaran pers yang diterima Greneers menyatakan, kerusakan lingkungan dan sosial akibat penambangan timah di Bangka sangat jelas. Pulau Bangka telah menjadi ikon pembangunan yang tidak bekeberlanjutan. Beberapa warga kesulitan air dari sumur yang mereka pakai akibat penambangan merusak sistem air tanah (hidrogeologi). Lubang tambang yang tak direklamasi bertahun-tahun menjadi sarang nyamuk, dan Bangka adalah pulau dengan prevalensi penyakit malaria tertinggi di Indonesia.

Penambangan timah di darat yang berlanjut ke laut dan pesisir menyebabkan kerusakan dan sedimentasi terumbu karang. Akibatnya tangkapan nelayan berkurang dan harus melaut lebih jauh.

Akibat kerusakan lingkungan yang tidak mendukung pertanian dan nelayan, warga banyak beralih menjadi penambang timah. Penambangan ini dilakukan dengan metode tidak aman. Diperkirakan, sepanjang tahun 2012, rata-rata setiap minggu meninggal satu orang penambang.

Sebagai respon atas laporan dan kampanye tentang dampak sosial dan penambangan timah di Bangka yang dilakukan oleh WALHI dan Friends of the Earth Inggris, Friends of the Earth Belanda, maka perusahaan elektronik tersebut lewat sebuah organisasi bernama IDH berbasis di Belanda pada bulan September 2013 akan melakukan studi di Bangka untuk memverifikasi kenyataan di lapangan dan membuat rekomendasi.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan, persoalan timah di Bangka tidak bisa dilihat dengan kontradiksi legal dan ilegal. Masyarakat terdorong menambang timah karena daya dukung lingkungan sebagai petani dan nelayan telah menurun akibat penambangan timah dari masa kolonial.

Untuk perbaikan dan pemulihan lingkungan di Bangka, maka empat prinsip harus diterapkan. Yakni, penambangan tidak boleh dilakukan bila tak disetujui petani, nelayan, pelaku pariwisata dan masyarakat terdampak. Kedua, penambangan tidak dilakukan di pantai dan di kawasan secara keragaman hayati masih baik.

Ketiga, perusahaan elektronik pengguna timah Bangka bertanggung jawab memulihkan lingkungan darat dan laut yang telah rusak akibat beban keharusan memasok timah dunia selama puluhan tahun. Ketiga, perusahaan elektronik harus memastikan timah yang mereka pakai tidak menimbulkan penderitaan (Do No Harm), seperti banyak penambang celaka, meninggal, serta melibatkan anak-anak. (G02)