Laporan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) memaparkan gap biaya Pilkada dan kemampuan finansial calon yang berisiko memunculkan benturan kepentingan. Gap biaya memunculkan para penyokong dana yang nantinya akan menagih janji kepada para calon. Di daerah yang kaya akan sumber daya alam, biasanya imbalan yang para penyokong dana inginkan seperti permudahan izin usaha atau keamanan dalam menjalankan bisnis.

Jakarta (Greeners) – Dalam webinar Peluncuran Laporan Pilkada 2020: Vaksin Imunitas Bagi Oligarki Senin, (07/12/2020), Ahmad Ashov Birry, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Trend Asia, mengatakan Anggaran Pilkada 2020 yang semula Rp15,23 triliun membengkak jadi Rp20,46 triliun akibat kebutuhan protokol kesehatan.

“Beragam krisis sosial dan ekologis yang dirasakan masyarakat tidak muncul dalam pesan-pesan kampanye. Prosedur demokrasi yang berlangsung masih terputus dari harapan rakyat untuk terbebas dari krisis, yang ada hanya menjembatani kepentingan politisi dan pelaku bisnis melalui ijon politik,” ujar Ashov.

Ashov lalu mengutip laporan Litbang KPK berjudul “Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015”. Dalam laporan itu, lanjutnya, biaya untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Sedangkan untuk menjadi Gubernur bisa mencapai Rp20 miliar hingga Rp100 miliar. Padahal, Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan total harta kekayaan calon Kepala Daerah pada 2015 rata-rata hanya mencapai Rp6,7 miliar.

KPK: Mayoritas Calon Kepala Daerah Memiliki Sponsor

Pernyataan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana memperkuat argumen Ashov. Pada webinar terpisah (26/11), Wawan menyampaikan berdasarkan hasil survei KPK, mayoritas calon kepala daerah memiliki sponsor.

“Jadi ada 82,3 persen pada tahun 2018 itu yang menyatakan bahwa –karena dana yang mereka miliki relatif kecil dibanding biaya yang mereka keluarkan– jadi mereka menyatakan bahwa mereka dibantu oleh donatur atau sponsor. Bantuan yang diberikan tidak terbatas pada masa kampanye tapi sejak sebelum kampanye,” kata Wawan.

Wawan menyebutkan komponen yang paling besar dalam pendanaan Pilkada ialah untuk biaya sosialisasi dan pertemuan. Selanjutnya, biaya operasional seperti logistik, transportasi, konsumsi, atribut, baliho. Kemudian biaya saksi, dan dana kampanye.

Pada 2018, 82,3 persen calon kepala daerah mendapat bantuan dari donatur maupun sponsor untuk berlaga dalam Pilkada. Foto: Shutterstock.

Baca juga:#BersihkanIndonesia: Pilkada 2020 Menstimulus Proyek Industri Ekstraktif

KPK: Sponsor Pilkada Kepala Daerah Harapkan Timbal Balik

Survei tersebut juga menanyakan ‘apakah para donatur dan sponsor mengharapkan balasan jika calonnya terpilih?’. Jawabannya, berdasarkan temuan dalam Pilkada 2018, sebanyak 76,3% para penyokong dana tersebut mengharapkan mendapatkan balasan. Separuh lebih dari penyokong dana menyampaikan keinginan tersebut secara eksplisit baik tertulis maupun lisan.

“Ujung-ujungnya mereka ingin dipermudah kalau mereka melakukan perizinan. Termasuk kehutanan atau perizinan yang lain. Kemudahan untuk ikut serta dalam tender nanti, kemudian yang ketiga mereka ingin jaminan keamanan pada saat menjalankan bisnis mereka. Parahnya, 83,80% calon kepala daerah yang dibantu menyatakan kesanggupan memenuhi harapan penyokong dana. Hampir 84% mereka menjawab ‘ya’, akan memenuhi permintaan para sponsor tadi,” papar Wawan.  

Wawan mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya berarti disfungsi pemerintah, seringkali merupakan keberadaan lembaga alternatif yang mampu mempertahankan jejaring kekuasaan yang lebih berkuasa dari lembaga yang legal. Sementara itu, modal sosialnya justru berasal dari administrasi negara.

“Sejak 2010 KPK berusaha mencegah dan memberantas korupsi dalam tata kelola kehutanan, sejak perencanaan. Salah satunya,menyangkut perizinan. KPK menemukan adanya upaya suap. Ternyata mereka harus mengeluarkan 600 juta hingga 22 miliar per tahun untuk mendapatkan konsesi, uang yang beredar pun sangat besar,” tambahnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Pasca Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif pada April 2019, Indonesia kembali memasuki tahun politik. Mulai 9 Desember 2020, secara serentak akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari kacamata lingkungan hidup, Pilkada Serentak 2020 merupakan waktu krusial. Hal ini mengingat 67,72 persen atau 60,5 juta hektare hutan alam; dan 64,33 persen atau 13,9 juta hektare ekosistem gambut Indonesia; berada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.

Jakarta (Greeners) –Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, mereken hajatan ini merupakan momentum memperkuat perlindungan serta mengurai masalah lingkungan hidup. Terutama, lanjutnya, terkait ekspansi industri ekstraktif, mulai dari industri pertambangan dan migas, industri kehutanan dan kelapa sawit, industri pariwisata, hingga proyek reklamasi. Selain itu, Teguh menilai Pilkada memiliki pengaruh pada tercapainya komitmen iklim pada tahun 2030.

 Teguh melanjutkan, kepala daerah yang terpilih nantinya harus benar-benar memperhatikan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut  di daerahnya.

“Berbagai inovasi pendanaan atau skema insentif berbasis linkungan harus dilakukan. Misalnya, transfer anggaran ke daerah; Dana Desa; hibah dalam dan luar negeri terkait REDD+; skema keuangan dan investasi hijau; instrumen nilai ekonomi karbon; dan berbagai Instrumen ekonomi lingkungan hidup lain yang salah satu bentuknya adalah imbal jasa lingkungan,” ujarnya pada Webinar Katadata Forum Virtual Series, Nasib Hutan Di Tengah Pilkada, Kamis (26/11/2020).

Empat Kategori Ancaman Kerusakan Hutan

Sebaliknya, lanjut Teguh, jika tidak dilindungi dengan baik, hutan alam dan ekosistem gambut yang luas dapat menjadi pembawa risiko. Dia mengingatkan, menelantarkan hutan dan gambut akan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Tentu saja, lanjutnya, hal ini akan berunjung pada terganggunya pembangunan ekonomi daerah, khususnya bencana banjir, longsor, dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Berdasarkan kajian Madani, hutan alam di 9 provinsi dan 10 kabupaten penyelenggara Pilkada Serentak 2020 menghadapi empat kategori ancaman yang levelnya semakin meningkat, yaitu berisiko, terancam, sangat terancam, dan paling terancam. Provinsi yang paling rawan deforestasi dan degradasi hutan adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Di tingkat kabupaten, yang paling rawan adalah Kabupaten Merauke dan Malinau.

Membandingkan dengan luasan Pulau Bali, Fadli A. Naufal, GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan, merunutkan keempat kategori kerusakan dalam sembilan provinsi di Tanah Air.

Empat Kategori Kerusakan di Sembilan Provinsi

(1) Hutan alam seluas 12,5 juta hektare atau 22 kali luas Pulau Bali berisiko deforestasi dan degradasi hutan.

(2) Hutan alam seluas 2,6 juta hektare atau setara 4 kali luas Pulau Bali terancam deforestasi dan degradasi hutan.

(3) Hutan alam seluas 1,2 juta hektare atau 2 kali luas Pulau Bali sangat terancam deforestasi.

(4) Hutan alam seluas 2,6 juta hektare atau 4 kali luas Pulau Bali paling terancam deforestasi.

Lebih jauh, Fadli juga merinci kondisi kerusakan hutan alam di antara sepuluh kabupaten penyelenggara Pilkada Seretak 2020.

Empat Kategori Kerusakan di Sepuluh Kabupaten

(1) Hutan alam seluas 11,9 juta hektare atau 21 kali luas Pulau Bali berisiko deforestasi dan degradasi.

(2) Hutan alam seluas 1,23 juta hektare atau 2 kali luas Pulau Bali terancam deforestasi dan degradasi.

(3) Hutan alam seluas 521 ribu hektare atau hampir seluas Pulau Bali sangat terancam deforestasi. 

(4) Hutan alam seluas 3 juta hektare atau 5 kali luas Pulau Bali paling terancam deforestasi.

Ancaman tersebut semakin besar jika berbagai klausul yang melemahkan perlindungan hutan alam dalam RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kehutanan tidak segera diperbaiki.

Hutan alam menghadapi empat kategori ancaman yang levelnya semakin meningkat, yaitu berisiko, terancam, sangat terancam, dan paling terancam. Foto: Shutterstock.

Pilkada 2020: Aktivis Soroti Kenihilan Prestasi Kepala Daerah Petahana 

Sementara itu, dalam konteks tambang dan energi, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, dari 270 daerah yang mengikuti Pilkada, sebanyak 229 daerah  yang memiliki garis pantai, pesisir, dan sebagian memiliki pulau kecil yang tengah dibebani oleh 4.127 izin tambang. Di wilayah ini, juga terdapat 27 dari 277  Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kompleks industri nikel dan baterai kendaraan listrik.

Tak hanya tambang dan energi, dari total 12 juta hektare luas daratan pulau kecil di Indonesia, sebanyak 43% berstatus hutan produksi (terbatas, tetap, dan konversi), dan sekitar 28 persen daratan tersebut sudah dikuasai korporasi dengan rincian:

(1) seluas 315 ribu hektar untuk pertambangan,

(2) sekitar 742 ribu hektar untuk perkebunan,

(3) sekitar 1,69 juta hektar untuk HPH dan HTI, dan

(4) sekitar 680 ribu hektare dalam tumpang tindih konsesi.

Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mengatakan banyak calon pemimpin daerah yang sudah pernah menjabat sebelumnya tidak memiliki prestasi signifikan dalam menghentikan kejahatan tambang. Mereka, lanjut Merah, tidak berani mencabut izin dan menutup lubang tambang.

“Hal itu terjadi pada ketiga pasangan kandidat calon walikota Samarinda. Kini krisis Samarinda makin buruk, karena sudah jadi korban wabah corona, jadi langganan banjir pula,” ujar Merah dalam webinar terpisah, Selasa (24/11/2020).

Merah menyebut, dalam lima tahun sejak 2014 hingga 2019, luasan banjir meningkat nyaris 100 persen. Pasalnya, 71 persen luas wilayah telah menjadi milik pengelola tambang batu bara. Akibatnya, lanjutnya, proyek ini mewarsikan 342 dari 1.735 lubang tambag se-Kalimantan Timur yang memakan korban paling banyak, yakni 22 korban dari 39 korban lubang tambah di Kalimantan Timur.

Baca juga: Aktivis Desak KPK Usut Sembilan Perusahaan Penerima Izin Ekspor Benih Lobster

Pilkada 2020: Pengaruh UU Cipta Kerja pada Lingkungan Hidup

Merah mengatakan, potret krisis dan masalah lingkungan tersebut, tampak semakin parah dengan pengesahan Undang-undang Minerba No. 3 Tahun 2020 dan Undang-undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Apalagi, lanjutnya, sejumlah kandidat dan tim sukses yang berkontestasi adalah bagian dari tentakel dan operator Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri.

Lebih jauh, Merah menyebut  setidaknya ada lima kewenangan Pemerintah Daerah yang hilang pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kelima kewenangan ini, yaitu:

(1) kewenangan terkait penetapan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kawasan strategis,

(2) kewenangan untuk menetapkan kebijakan Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL),

(3) kewenangan untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL,

(4) kewenangan untuk membentuk dan memberikan lisensi pada Komisi Penilai Amdal serta menetapkan pakar independen yang membantu Komisi Penilai Amdal, dan

(5) kewenangan pemberian Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Ixora Devi

Hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung serentak pada 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum mencatat pemilih muda pada 2019 berjumlah sekitar 60 juta orang. Angka ini setara dengan 31 persen dari total pemilih. Besaran ini menjadikan anak muda sebagai kelompok pemilih yang signifikan. Hanya saja, hasil survei Pilkada teranyar menunjukkan cuma sepuluh persen anak muda yang merasa topik lingkungan penting.

Jakarta (Greeners) – Hasil survei daring Harapan dan Persepsi Anak Muda dan Pilkada menemukan mayoritas responden dari 9.087 anak muda–rentang usia 17 sampai 30 tahun– pengguna aktif media sosial di 34 provinsi menganggap persoalan terbesar di daerah mereka adalah ekonomi dan kesejahteraan (42%). Permasalah ekonomi dan kesejahteraan ini mencakup kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat pengangguran, dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Selain itu, disusul dengan masalah infrastruktur (13%), penegakan hukum (11%), lingkungan (10%) dan pendidikan (9%). 

Responden dari luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), memilih masalah infrastruktur sebagai salah satu poin perhatian. Lebih lanjut, responden dari daerah NTT dan Papua juga menganggap pendidikan sebagai masalah utama. Sedangkan untuk daerah metropolitan seperti Jakarta, selain masalah ekonomi dan kesejahteraan, mereka juga mengaku memiliki masalah terkait dengan penegakan hukum yang kurang baik.

Survei Pilkada: Anak Muda Soroti Solusi Pengelolaan Sampah dan Limbah

Koordinator Golongan Hutan, Edo Rakhman, menyebut persoalan lingkungan yang menjadi sorotan utama anak muda dalam survei ini adalah buruknya pengelolaan sampah dan limbah. Selain itu, isu yang menjadi perhatian anak muda, yakni:

(1) pencemaran atau polusi

(2) pertanian dan perkebunan monokultur yang tidak berkelanjutan,

(3) kerusakan hutan, serta

(4) kerusakan ekosistem laut.

“Seluruh responden di semua provinsi mengakui bahwa buruknya pengelolaan sampah dan limbah adalah persoalan lingkungan yang paling krusial. Daerah dengan populasi yang cukup besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga merasakan polusi sebagai masalah. Adapun responden di Kalimantan mengkhawatirkan persoalan lingkungan terkait kebakaran hutan. Sedangkan responden di Papua, selain soal limbah, mereka juga mengkhawatirkan masalah perburuan dan perdagangan satwa dilindungi,” papar Edo pada acara Peluncuran Hasil Jajak Pendapat Harapan dan Aspirasi Anak Muda Terhadap Pilkada 2020, Selasa (24/11/2020).

Selain itu, lanjut Edo, untuk wilayah provinsi kepulauan dengan mayoritas ekosistem perairan –seperti Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung– responden memiliki kekhawatiran terhadap kerusakan ekosistem perairan laut. Di sisi lain, responden dari Sumatra Barat, Jambi, NTT, NTB, dan Sulawesi, menyoroti masalah pertanian dan perkebunan monokultur yang tidak berkelanjutan.

Tiga Karakteristik Utama Pemimpin Daerah Pilihan Anak Muda

Mayoritas responden mengaku jika mereka memiliki kesempatan untuk jadi pemimpin daerah, mereka akan menjadi pemimpin yang memiliki visi pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan (21%), responsif dan komunikatif terhadap suara masyarakat (21%), dan anti korupsi (16%).

“Anak muda dari setiap daerah menginginkan daerah mereka bersih dari praktik korupsi dan menjalankan hukum dan HAM dengan baik. Serta dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan warganya, dan mempunyai fasilitas umum yang baik dan nyaman. Empat dari lima responden berpendapat penting bagi anak muda untuk ikut memilih dan mengawal pemerintahan setelah Pilkada. Termasuk mengawasi kepala daerah terpilih agar memenuhi janji kampanyenya,” papar Ahmad Aziz dari Campaign.com. 

Sayangnya, hasil survei daring selama satu bulan –antara 12 Oktober hingga 10 November 2020– ini menunjukkan penyelenggara pemilu dan calon kepala daerah mengabaikan potensi suara anak muda. Menurut Komisaris Warga Muda, Wildanshah, partisipasi politik mereka belum secara optimal terakomodir. Bahkan, suara mereka berpotensi tersia-siakan.

“Mereka mengetahui adanya Pilkada di daerahnya, namun mereka tidak mengetahui dan tidak yakin mengenai calon-calon kepala daerahnya. Mayoritas dari mereka juga tidak mengetahui dan tidak yakin dengan rekam jejak dari calon kepala daerah di daerahnya,” kata Wildanshah.

Hasil survei menunjukkan penyelenggara Pilkada, calon pemimpin daerah, belum merangkul pemilih muda untuk terlibat lebih dalam. Foto: Shutterstock.

Survei Pilkada: ‘Anak Muda Masih Kurang Peduli dengan Calon Pemimpin Daerahnya’

Hal ini merupakan tanda bahaya, lanjut Wildan, karena dapat diartikan, anak muda masih kurang peduli dengan calon pemimpin di daerahnya. Selain itu, data ini menjadi indikator calon pemimpin daerah yang begitu berjarak dengan pemuda di daerahnya sendiri. Menurut Wilda, persoalan ini bisa jadi akibat kurangnya interaksi, sosialisasi, kontribusi, dan kolaborasi antara pemimpin daerah dan komunitas anak muda.

Menurutnya, hasil survei ini mempertegas perlunya peningkatan akses dan pengetahuan politik anak muda. Dengan meningkatkan akses, lanjutnya, pemuda dapat terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya.

“Tingginya partisipasi responden usia muda pada survei ini menjadi sebuah indikasi positif partisipasi politik mereka. Tentunya aspirasi tersebut perlu didengar dan ditindaklanjuti oleh para pemegang kebijakan di daerahnya,” kata Desma Murni, Direktur Kerjasama Change.org Indonesia.

Kepala Daerah Mesti Rangkul Anak Muda 

Menurut Desma, calon kepala daerah yang ikut Pilkada semestinya dapat merangkul anak muda. Alih-alih hanya membidik pemuda sebagai konstituen tiap lima tahun sekali, calon kepala daerah harusnya melibatkan mereka sebagai mitra membangun daerah.

Adapun terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 pendapat responden terbagi menjadi dua kubu. Mayoritas dari mereka menganggap Pilkada harus lanjut dengan protokol kesehatan yang ketat (41%). Sebagian lagi ingin menunda Pilkada untuk mengurangi potensi terinfeksi Covid-19 (37%). Bila Pilkada masih dilakukan, mayoritas responden berharap untuk dapat menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan positif di daerah.

Sebagai informasi, Survei Jajak Pendapat Harapan dan Aspirasi Anak Muda Terhadap Pilkada 2020 ini dihasilkan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil Warga Muda, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Campaign.com, Golongan Hutan dan difasilitasi oleh Change.org Indonesia. Survei ini bertujuan mengetahui pengetahuan, antusiasme, dan pentingnya Pilkada dari sudut pandang anak muda yang telah memiliki hak pilih. Survei ini juga mencari tahu isu yang menjadi minat dan perhatian pemilih muda.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Ixora Devi

Equality Development and Globalization Studies (EDGS), Northwestern University, Amerika Serikat, mengadakan serial perkuliahan pascasarjana dengan tema political ecology, ekologi politik. Serial perkuliahan ini menawarkan beragam penelitian yang berupaya memahami proses perubahan lingkungan dan konsekuensi yang dia timbulkan terhadap demokrasi, kesetaraan, hak adat, dan pembangunan.

Seri ini mengundang beragam peneliti dari latar belakang antropologi, sosiologi, geografi, dan studi pembangunan. Melalui surat elektronik, Greeners mewawancarai Sofyan Ansori, selaku penyelenggara seri perkuliahan. Sofyan yang juga adalah mahasiswa doktoral jurusan antropologi Northwestern University menjelaskan tentang ekologi politik dan keterkaitannya dengan Bumi Pertiwi.

Secara ringkas, bagaimana definisi dari ekologi politik?

Sebagai sebuah ranah keilmuan, political ecology dapat diartikan sebagai sebuah kajian interdisipliner yang menganalisa permasalahan lingkungan dengan konsep dan metode politik ekonomi. Premis dasarnya adalah kita tidak dapat memahami transformasi lingkungan seutuhnya, tanpa memerhatikan keterikatannya dengan struktur politik serta ekonomi. Kedua struktur ini selalu tertanam dalam relasi manusia dan dunia di sekelilingnya.

Mengapa penting untuk masyarakat Indonesia mengetahui tentang topik ini?

Topik political ecology penting bagi masyarakat Indonesia karena kita selalu berhadapan dengan kasus, peristiwa, dan fenomena ini setiap hari. Ketidakadilan sosial dan ketimpangan kuasa selalu hadir dalam interaksi antara masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan pihak lain yang mengharapkan keuntungan berlipat dari hal yang sama. Baik itu manfaat ekonomi, politik, sosial, atau lainnya.

Mereka yang termarjinalkan telah menghidupi relasi yang menyengsarakan ini selama bertahun-tahun dan—bahkan di banyak kasus—bergenerasi-generasi. Baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar akan dominasi serta opresi yang mereka alami.

Bagaimana EDGS berencana menyajikan topik ekologi politik untuk masyarakat?

EDGS berusaha untuk memfasilitasi rangkaian presentasi ini dengan memperhatikan beberapa aspek yang kritikal, terutama yang berkelindan dengan isu gender, ras, dan kelas. Aspek-aspek tersebut tidak boleh luput dari perbincangan mengenai hubungan masyarakat, alam, negara, korporasi dan aktor lainnya. Kasus yang kami bahas tidak berpusat di satu wilayah atau satu zaman. Harapannya, mereka yang berpartisipasi di diskusi dapat memahami bahwa persoalan politik ekologi pada hakikatnya melampaui sekat-sekat ruang dan waktu.

Berapa banyak penyaji yang akan membahas ekologi politik, dari negara mana saja, apa latar belakang mereka?

Berkaitan dengan itu, kami mengurasi sekitar sepuluh pembicara hingga Juni 2021. Mereka berasal dari Amerika, Inggris, Kanada, Indonesia, dan lainnya. Secara keilmuan, para pembicara datang dari berbagai disiplin, seperti antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, studi pembangunan, ilmu lingkungan dan lainnya. Topiknya pun beragam, mulai dari konflik agraria, transformasi pesisir, politik air, kelapa sawit, karbon, energi, iklim, pembangunan dan seterusnya yang memiliki irisan antara satu dengan lainnya.

Apa saja yang akan dibahas oleh penyaji dari Indonesia? Kapan?

Tidak semua pembicara yang membahas Indonesia berasal dari Indonesia. Sampai saat ini, beberapa pengisi kuliah berdasarkan recana awal, antara lain Perdana P. Roswaldy dari departemen sosiologi Northwestern University (18/11/2020), Dian Ekowati dari School of Environment and Technology, University of Brighton, Inggris (13/1/2021). Ada pula Joseph R. Klein dari departemen antropologi University of California Santa Cruz, Amerika Serikat (17/2/2021).

Mengenai kuliah pertama dari Jayson Maurice Porter. Dia mempresentasikan tentang pemanfaatan kelapa di pesisir Guerrero, Mexico, pada 1930 sampai 1970. Bagaimana Indonesia dapat belajar dari penyajian materi Porter?

Pertama, kajian politik ekologi mengharuskan kita untuk bekerja secara interdisipliner. Sering kali, para pembelajar politik ekologi Indonesia lupa untuk memperhatikan dimensi ekologi itu dan terlalu menitikberatkan dimensi kekuasaan. Untuk itu, Porter mengingatkan pentingnya belajar dari para ahli biologi, kimia, insinyur lingkungan, dll.

Kedua, Porter menunjukan bahwa batasan konvensional kajian politik-ekologi dapat dilampaui jika kita memperhatikan dimensi kesejarahan secara serius. Artinya, kita perlu mengontekstualkan dinamika politik ekologi kontemporer sebagai hasil dari pergulatan yang sebenarnya telah terjadi sejak masa lampau dan mengakibatkan kekerasan sosio-ekologis yang termaterialisasi secara perlahan. Keseriusan pada sejarah ini kerap terlewatkan dalam kajian politik ekologi di Indonesia.

Ketiga, Porter juga menunjukan bahwa kekerasan sosio-ekologis perlahan tersebut berdampak pula pada isu-isu kewarganegaraan kontemporer. Dia menyoroti bahwa pengabaian negara terhadap masyarakat adat yang selalu jadi korban pembangunan telah merentankan posisi mereka sebagai warga negara. Mereka dipersepsikan sebagai pihak yang harus berkorban supaya perekonomian negara dapat maju. Hal ini akan selalu menjadi kritik yang relevan bagi Indonesia.

Bagaimana harapan penyelenggara atas acara ini?

Secara keilmuan, kami berharap agar EDGS Graduate Lecture Series dapat mengambil bagian dalam mendorong maju diskursus keilmuan politik ekologi. Hal tersebut dapat tercapai terutama dengan menyertakan pandangan serta pengalaman dari belahan dunia lainnya yang juga sering kali terabaikan. Secara praktis, kami berharap agar politik ekologi dapat menjadi pisau bedah yang dapat digunakan banyak orang untuk memahami dan menindaklanjuti kekerasan berbasis lingkungan yang terjadi di sekeliling mereka.

Kami secara sadar memberikan porsi lebih bagi para peneliti yang mempelajari kasus-kasus di Indonesia dan juga mengusahakan agar kawan-kawan di Indonesia dapat mengakses serial perkuliahan ini. Besar harapan kami agar lebih banyak lagi peserta Indonesia yang dapat bergabung.

Baca juga: Pendulum, Manfaatkan Gelombang Laut Jadi EBT bagi Nelayan

***

EDGS adalah program dari Northwestern University yang mendukung publikasi, penelitian, konferensi, dan aktivitas akademik lain di Amerika Serikat dan mancanegara. Fokus EDGS yakni mempromosikan penelitian, publikasi, dialog umum yang mengonfrontasi isu pasca kolonial. Registrasi serial perkuliahan EDGS melalui tautan ini.

Editor: Ixora Devi