Mendengar kata sampah mungkin pikiran akan tertuju pada barang yang sudah tidak berguna, tidak berharga, atau tidak layak. Namun, tidak dengan Hafiz Waliyuddin dan Sabda Tegar Aditya, pendiri aplikasi Angkuts. Mereka membuat sebuah aplikasi penyedia jasa pengangkut sampah berbasis daring agar setiap orang melihat limbah sebagai barang berharga.

“Kita tentunya mau masyarakat untuk tertarik memilah sampah mereka sendiri. Kita mau masyarakat melihat sampah itu punya komuniti atau punya nilai. Sampah tidak lagi masuk ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), tapi langsung dikelola untuk didaur ulang,” ujar Hafiz kepada Greeners.

Dirilis pada 2 Mei 2016, Angkuts telah diresmikan oleh Wali Kota Pontianak Sutarmidji yang saat ini menjadi Gubernur Kalimantan Barat. Memasuki tahun ketiga, mereka sedang mempersiapkan ekspansi ke Kota Singkawang. Versi kedua aplikasi Angkuts juga direncanakan akan terbit di akhir tahun ini.

Selama ini, masyarakat tidak memilah sampah, akibatnya sampah menumpuk, tercampur, dan menjadi tidak bernilai. Sementara sampah yang dibuang langsung menumpuk di TPA.

Angkuts berusaha menjawab solusi dari permasalahan tersebut. Mereka berkolaborasi dengan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS 3R) milik Pemerintah Kota Pontianak dan komunitas pengolah kompos. Kemitraan ini dimulai pada awal 2019 dan Angkuts telah bekerja sama dengan 13 Bank Sampah maupun TPS 3R.

Mitra angkuts dan kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengambil sampah. Foto: Angkuts

Tidak langsung dibuang ke TPA, Angkuts juga berkolaborasi dengan pengusaha dan pengolah kompos. Limbah organik yang didapat langsung didistribusikan ke pengolah untuk dibuat menjadi produk kompos.

Sampah yang diambil berasal dari tiga sumber, yakni rumah, kantor, dan restoran. Setelah diangkut secara rutin, sampah dipilah, dan disediakan fasilitas pemilahan. Sampah yang telah dipilah diberikan secara gratis ke pengolah sampah seperti rumah kompos. Hal ini tentu dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPS.

Aplikasi ini juga menyediakan portal penjualan barang dan materi hasil dari pengolahan sampah. Mereka juga menyediakan fitur permainan sehingga pengguna bisa mendapatkan penghargaan dari Angkuts.

Dengan menggunakan kendaraan roda tiga, mitra angkuts dapat mengambil sampah-sampah yang berada di perumahan atau perkantoran. Jika mitra tidak memiliki kendaraan tersebut, Angkuts akan mencarikan penyewaan kendaraan.

Selain itu Angkuts juga memiliki komunitas bernama Angkuts Junior. Isinya mahasiswa-mahasiswa yang fokus pada kegiatan sosial. “Mereka fokus untuk edukasi, sosialisasi, kegiatan peduli lingkungan,” kata Hafiz.

Dalam lima tahun ke depan, Angkuts memiliki visi untuk menjadikan masyarakat tertarik memilah sampah mereka sendiri. Saat ini sudah lebih dari 1.800 pengangkutan selama sebulan. Lebih dari 20 pelanggan di sektor bisnis juga telah berlangganan setiap bulannya. Saat ini, Angkuts sudah mendistribusikan satu ton sampah atau setara dengan 0,25 persen sampah yang dihasilkan kota Pontianak per harinya.

Penulis: Mega Anisa

Jakarta (Greeners) – Kabut asap pekat masih terlihat melingkupi Kalimantan. Dalam satu minggu terakhir, kualitas udara di Palangkaraya dan Pontianak berulang kali mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan. Data konsentrasi partikulat PM10 untuk kota Palangkaraya yang dilansir dalam website Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG), mencatat rerata konsentrasi PM10 pada Senin (28/09) masih mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan, yaitu 463 µg/m3.

Arnold Sitompul, Direktur Konservasi WWF Indonesia kepada Greeners mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan penanganan lebih terpadu bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan. Kebanyakan titik api saat ini teridentifikasi berada di lahan gambut dan sejauh ini upaya pencegahan dan penanggulangan di lapangan nampak belum efektif.

“Dengan masih terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan, pemerintah perlu segera menempuh intervensi rekayasa hujan yang ditargetkan pada wilayah yang menyumbang titik api terbanyak. Usaha sejauh ini dengan menggunakan bom air terbukti di lapangan belum mampu meredam jumlah titik api yang banyak diidentifikasi berada pada lahan gambut,” terang Arnold, Jakarta, Selasa (29/09).

Pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, lanjut Arnold, kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di Kalimantan. Hingga hari ini, kegiatan belajar-mengajar di Palangkaraya sudah diliburkan setidaknya selama dua minggu. Selain itu, sepanjang bulan September 2015, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sekurangnya 15.000 orang mengalami ISPA sebagai dampak dari kabut asap.

Rosenda Chandra Kasih, Program Manager Kalimantan Tengah WWF Indonesia juga menyatakan bahwa kejadian tahunan yang menimpa Kalimantan Tengah ini terjadi karena lemahnya persiapan dalam mengantisipasi musim kemarau selama ini.

“Pembangunan dam yang dikenal oleh masyarakat lokal dengan istilah penabatan itu perlu dilakukan sejak sekarang untuk menjaga kestabilan kandungan air dan kelembaban gambut sepanjang tahun. Dengan kondisi gambut yang tetap mengandung air, maka kecil kemungkinan dapat terjadi kebakaran pada kawasan tersebut. Upaya ini juga musti dibarengi dengan restorasi hutan gambut dalam rangka mengembalikan fungsi tata air,” ujarnya.

Selain intervensi pembangunan dam, WWF Indonesia, katanya lagi, perlu menyerukan perlindungan lebih serius terhadap lahan gambut dengan meninjau kembali kebijakan pembangunan di wilayah gambut. Tindakan pencegahan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengurangi potensi terulangnya kembali kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.

“Termasuk dengan mempersiapkan jajaran pemda dan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli api,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Pontianak (Greeners) – Wakil Bupati Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Livingstone Sango, mengunjungi Provinsi Kalimantan Barat selama 7 – 9 Oktober untuk mempelajari tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu yang dikenal sebagai kabupaten konservasi.

Ia didampingi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sigi, Andi Aco, Kepala Bappeda Kabupaten Sigi, Nurzain , Kepala Bidang Teknis Balai Taman Nasional Lore Lindu, Ahmad Yani, dan staf Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, serta perwakilan masyarakat dari Kecamatan Lindu, lawatan akan dilanjutkan ke Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa-Rabu (8-9 Oktober 2013).

Sebelum berangkat, ia mengunjungi Kantor WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat di Pontianak. “Kami sangat ingin belajar dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi yang berada di wilayah Heart of Borneo (HoB) serta langkah-langkah pengelolaan taman nasional yang sudah dilakukan, khususnya di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), dan hasilnya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Kabupaten Sigi sendiri baru lima tahun terbentuk dan memiliki satu kawasan Taman Nasional, yaitu Lore Lindu. Sementara 75 persen dari wilayah Kabupaten Sigi merupakan kawasan hutan, termasuk taman nasional, hutan lindung, dan hutan produksi. Di Kecamatan Lindu, terdapat danau dengan potensi perikanan mencapai 2 ton per hari pada saat musim panen, serta sumber pendapatan masyarakat dari perkebunan coklat dengan produksi 2-3 ton per hari.

Koordinator Komunikasi dan Kampanye WWF-Indonesia Progam Kalimantan Barat, Jimmy Syahirsyah, menyampaikan bahwa WWF sudah memulai kerja-kerja di bidang konservasi di Kapuas Hulu sejak tahun 1997. Dimulai dengan sejumlah penelitian dan survei dalam berbagai disiplin ilmu guna menyusun Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Betung Kerihun 1999-2024.

Jimmy menjelaskan, hingga tahun 2013 sudah banyak capaian-capaian melalui beberapa program kerja, yang mencakup aspek-aspek ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, baik yang dilakukan di sekitar TNBK dan wilayah Kapuas Hulu lainnya, maupun di kabupaten lain di Kalbar seperti Sintang, Melawi, Sambas, Ketapang dan Kubu Raya.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, memiliki dua Taman Nasional – TNBK dan TNDS (Taman Nasional Danau Sentarum) – yang lebih dari 55% kawasannya merupakan kawasan konservasi dan kawasan lindung. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kapuas Hulu 2011-2031, Kapuas Hulu telah mencanangkan Ekowisata Berbasis Masyarakat sebagai visi pembangunan wilayahnya. Sebagai apresiasi terhadap visi dan kebijakan daerah serta perkembangan program ekowisata yang sudah berjalan di Kapuas Hulu, Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir, mendapat kehormatan menyampaikan ekspos Ekowisata di Wilayah HoB (Kapuas Hulu) pada side event APEC di Bali, 3 Oktober 2013 lalu. Ekowisata Kapuas Hulu dinilai merupakan salah satu bentuk kewirausahaan dan ekonomi kreatif oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal berbasis pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian budaya setempat yang bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.

Sementara Koordinator Program Pemberdayaan Masyarakat, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, Anas Nashrullah, bahwa poin diskusi dalam dialog bersama ini pada intinya membahas bagaimana strategi mendapatkan atau menciptakan sumber-sumber ekonomi masyarakat dengan tetap melestarikan kawasan hutan. Atas dasar itu Tim WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat menyampaikan beberapa pengalaman tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau, kemudian juga menyampaikan kerja-kerja kolaborasi bersama Pemda dan masyarakat untuk efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, serta inisiatif-inisiatif masyarakat lokal tentang pengelolaan ekonomi berkelanjutan yang sudah diakui dalam kebijakan pemerintah.

“Dengan kondisi yang 75% dari Kabupaten Sigi adalah kawasan hutan, pilihan mendeklarasikan diri sebagai ‘Kabupaten Konservasi’ disarankan sebagai salah satu strategi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang adil terhadap kabupaten-kabupaten yang selama ini sudah menjaga hutan. Maka dari itu, perlu membangun jaringan komunikasi antar kabupaten yang memiliki kesamaan pandang terhadap perlindungan kawasan hutan di wilayahnya,” kata Anas (G26).

Pontianak – Hujan lebat yang mengguyur Kota Pontianak pada Kamis (23/5) sore, tidak menghalangi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Biologi, Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura memperingati Hari Penyu Sedunia. Mereka mengelilingi Tugu Digulis Universitas Tanjungpura sambil membawa spanduk, poster, serta membagikan leaflet berisi ajakan dan imbauan terkait Hari Penyu Sedunia.

Andi, salah seorang mahasiswa menuturkan, tingginya angka perburuan dan perdagangan telur penyu di kalimantan barat membuat Himabio khawatir akan keberlangsungan hidup penyu dan habitatnya. “Sampai saat ini, masih banyak dijumpai pedagang yang menjual telur penyu secara terbuka,” kata Andi. Menurut dia, hal itu menggambarkan rendahnya kesadaran masyarakat dan kontrol pemerintah dalam upaya menekan angka perburuan.

Ia melanjutkan, telur penyu sebenarnya juga tidak lebih baik dari telur ayam. Kandungan kolesterol yang tinggi di telur penyu juga dapat menyebabkan stroke. “Belum lagi kandungan racun dan bakteri yang terkandung ditelurnya akibat dari pencemaran laut,” kata Andi.

Sementara mahasiswa lainnya, Aris mengatakan, selain melakukan aksi damai, Himabio juga akan mengirimkan surat kepada pihak terkait terutama penegak hukum. “Kami selaku mahasiswa, ingin menyampaikan imbauan mereka kepada pihak terkait untuk bersama-sama melakukan pengawasan perdagangan penyu, telur dan habitatnya,” ujar Aris. Ia berharap, melalui aksi tersebut, penyu dihabitatnya dapat terselamatkan dari ancaman kepunahan. Namun, lanjut dia, Kalbar bisa menjadi rumah yang ramah bagi penyu dan telur-telurnya. “Masyarakat Kalbar akan menjadi pelopor konservasi penyu di mata dunia. Stop! Perburuan dan perdagangan telur penyu,” kata Aris.

Himabio FMIPA Untan menyampaikan tiga himbauan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Yakni, mahasiswa meminta masyarakat luas untuk menghentikan perburuan dan konsumsi telur penyu. Kedua, mereka juga meminta pihak berwenang untuk berperan aktif dalam pengawasan perdagangan penyu, telur dan habitatnya. Ketiga, meminta masyarakat luas untuk menjaga dan melestarikan penyu serta habitatnya.

Menurut Dwi Suprapti, Koordinator Kelautan WWF Indonesia Program Kalimantan Barat, salah satu lokasi utama tempat penyu membuat sarang dan bertelur terletak di Paloh, Kecamatan Sambas. Jaraknya hampir 300 kilometer dari Kota Pontianak, di sebelah utara Kalbar. Namun kini, rata-rata telah terjadi penurunan dari jumlah penyu yang menempatkan sarang di Pantai Paloh. “Rata-rata dari tahun ke tahun di Paloh, terjadi penurunan jumlah penyu yang bertelur,” kata dia.

Ia menambahkan, saat ini terjadi penyusutan dari jumlah sarang yang terdapat di  pantai berpasir putih itu. “Penurunan itu, berkisar 200 sarang. Artinya mengalami penurunan 40 penyu – 60 ekor penyu per tahun,” kata Dwi Suprapti. Ia menjelaskan, ada sejumlah hal sehingga terjadi penurunan jumlah penyu yang bertelur di Pantai Paloh. Menurut Dwi Suprapti, penyu membutuhkan tempat yang relatif aman untuk bertelur.

“Penyebab pertama sehingga terjadi penurunan penyu yang bertelur di Pantai Paloh, diantaranya karena gangguan dari lalu lintas aktifitas masyarakat di sekitar pantai yang menjadi lintasan atau tempat penyu bertelur. Kemudian, beberapa tahun silam, sebagian besar telur penyu di Pantai Paloh diburu sehingga generasinya makin berkurang.

Pontianak (Greeners)- Penyelamatan Orangutan jenis Pongo Pygmaeus Pygmaeus Minggu (26/8) sore yang dilakukan dengan cara pengasapan dan bara api serta petasan oleh sejumlah warga di wilayah Parit Wadongak, Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat, berakhir tragis.

“Tiba-tiba angin bertiup kencang dan menimbulkan percikan api dari sumber pengasapan, lalu menyambar bagian daun kelapa yang kering, dan mengenai bagian badan orangutan. Kejadian inilah yang tertangkap lensa kamera dan disiarkan oleh beberapa stasiun TV,” jelas Parsaroan Samosir, Kepala Seksi Wilayah III Singkawang.

Parsaroan menegaskan bahwa proses evakuasi orangutan seberat 70 kilogram yang masuk ke pemukiman warga tersebut berjalan sesuai protokol dan prosedur penyelamatan satwa liar. Tim gabungan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk petugas medis dan LSM Lingkungan yang berpengalaman dalam menangani satwa liar, seperti Yayasan International Animal Rescue (IAR), WWF Indonesia, Gemawan, Perwakilan Forum Konservasi Orangutan Kalimantan Barat (FOKKAB), Yayasan Titian, dan masyarakat.

Menurut Hermayani Putra, manager Program WWF Kalbar yang ikut turun ke lokasi penemuan orangutan, menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi tentang satwa itu pada hari Sabtu (25/8) lalu. Mereka kemudian langsung berkoordinasi ke BKSDA Kalimantan Barat serta sejumlah LSM pemerhati orangutan. “Kami mencoba berkordinasi ke BKSDA Kalbar agar memberikan penyuluhan kepada warga sekitar kenapa hewan ini harus tetap dilindungi. Proses evakuasi kita lakukan pada pagi (26/8) hari sambil menunggu peralatan evakuasi yang didatangkan dari Ketapang,” jelas Hermayani.

Dia menjelaskan munculnya orangutan di pemukiman dan perkebunan warga, kemungkinan disebabkan habitatnya yang terganggu sehingga dia keluar untuk bertahan hidup.

Sedangkan Niken Wuri Handayani, koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, juga mengatakan pihaknya memang memfokuskan upaya evakuasi orangutan itu.

“Saat itu kami mengalami kesulitan, karena banyak warga sekitar yang tertarik mendekati lokasi. Sehingga orangutan ini menjadi stres. Walaupun sudah dibius dengan cara menembakan obat bius tiga kali. Ternyata obat bius tersebut tidak efektif melemahkannya,” ujar Niken.

Dia juga menjelaskan, bahwa pihaknya selama ini sudah terbiasa melakukan evakuasi orangutan dengan menembak obat bius.

Orangutan yang mati itu kemudian diotopsi di kantor BKSDA Kalbar pada Jumat (31/8) oleh tim dokter hewan yang terdiri dari  Dwi Suprapti (WWF Indonesia), Ahmad Syifa Sidik (International Animal Rescue), Yudha Dwi Harsanto (Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya), Huibert Hendrian (Praktisi Kesehatan Hewan) dan Sony Hanyuwito (UPT Lab Keswan dan Kesmavet Kalbar). Hasil otopsi selama 7 jam menunjukkan orangutan itu mati karena kekurangan oksigen karena terlalu banyak menghirup asap saat pengasapan.

Tim medis juga menyimpulkan 5 hal, yakni, pertama, orangutan itu mengalami luka bakar 70 persen dengan derajat ringan hingga sedang. Kedua, terdapat peningkatan cairan plasma pada bagian lengan atas, dada, dan paha hingga lutut kanan.

Ketiga, tidak normalnya saluran pernafasan mulai dari faring hingga paru-paru. Keempat, saluran pencernaan penuh berisi gas dan terdapat sedikit nekrosis pada bagian colon (usus besar). Terakhir, jantung 50 persen diselimuti lemak.

Untuk hasil secara lebih detail tim medis masih harus melakukan uji sampel di laboratorium. Tim sudah mengumpulkan sedikitnya sepuluh sampel yang nantinya akan diperiksa dan dianalisis lebih lanjut. Sampel itu antara lain, hati, jantung, hati, pancreas, usus besar, dan lain-lain.

Pada konferensi pers, BKSDA Kalimantan Barat menyatakan Orangutan tersebut akan dikubur, namun mengingat satu dan lain hal, tubuh orangutan tersebut akhirnya dikremasi di daerah Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. (G15)

Pontianak (Greeners) – Siapa sangka, jika Bunga Kembang Sepatu bernama latinnya Hibiscus rosa-senensis bisa menghasilkan energi listrik. Dengan mengambil ekstrak dari tanaman hias ini, bisa menyalakan lampu LED. Penelitian ini, dikembangkan oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Kalimantan Barat.

Penemuan energi listrik terbarukan dilakukan oleh empat mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Untan yaitu Lubena, Jamaluddin, Astra, dan Supriyadi. Sedangkan dosen Teknik Elektro pembimbing, Ferry Hadary, menjelaskan, Kembang Sepatu memiliki kemampuan menyimpan sel surya. Tenaga surya dipandang sebagai solusi ideal krisis sumber energi listrik karena murah, bebas polusi, dan alami.

“Sayangnya, penggunaan sel surya sebagai sumber energi listrik masih sangat terbatas karena terkendala mahalnya bahan utama modul sel, yakni silikon,” kata Ferry yang ditemui di Pontianak, Kamis (24/5).

Bunga Kembang Sepatu bisa menggantikan silikon tersebut, karena harganya lebih murah, ketersediaan di alam yang melimpah, dan tidak sulit memproduksi kembang sepatu dalam jumlah besar.

Ferry menjelaskan bunga tersebut punya kandungan sel sel surya. Warna alami dari kembang sepatu mampu menyerap foton sinar matahari.

“Struktur pewarna pada hasil ekstraksi bunga atau buah ini berperan sebagai penyerap cahaya dan pemicu aliran elektron. Bentuk ini dikenal dengan nama Dye-Sensitized Solar Cell yang diharapkan dapat menjadi generasi baru sel surya pengganti silikon,” paparnya.

Sedangkan anggota tim peneliti, Lubena mengatakan bahwa biaya yang mereka keluarkan jauh lebih murah dibanding penggunaan silikon. “Untuk mengambil sari dari kembang sepatu kami hanya menumbuknya saja. Sementara sebagai katalisator kami gunakan layar kalkulator bekas yang kami beli di pasar dengan harga Rp4.000 saja,” ungkapnya. (G15)

Pontianak (Greeners) – Warga disekitar RT 01 RW 08 Gang Kamboja Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat merasa cemas kesehatan mereka terganggu akibat limbah cair dan padat dari pasar flamboyan mengalir  di parit Tokaya.

Air yang sehari-hari mereka pergunakan untuk MCK, berbau dan berwarna hitam pekat serta menimbullkan rasa gatal-gatal.  Menurut pengakuan warga, Dina, kondisi tersebut sudah berlangsung lama, Namun karena tidak ada solusi dari pemerintah, akhirnya mereka menyerah, walau limbah tersebut mengancam kesehatan mereka. “Sejak beberapa tahun terakhir, air di parit Tokaya berbau. Pada saat air surut, limbah dari pasar flamboyan berupa bangkai ayam, dan sayuran ikut hanyut,” ujarnya Selasa (10/04).

Ibu rumah tangga ini mengakui, sebagian warga yang bermukim disepanjang parit Tokaya terkena gatal-gatal, walau sudah berulang kali berobat tetapi tidak juga kunjung sembuh. Mereka baru bisa menggunakan air tersebut, jika air sedang pasang. “Jika air sedang surut, pasti berbau dan disertai dengan sampah. Jika kondisi seperti ini, maka kami hanya bisa menggunakan air PDAM,” tambah Dina.

Sementara itu, Julia, salah satu peneliti air Sungai Kapuas, menyatakan tercemarnya air di parit Tokaya ini, sangat berdampak pada kesehatan baik laki-laki maupun kaum perempuan. ”Khusus bagi kaum perempuan, berdampak pada kesehatan reproduksinya dan anak yang dikandungnya. Air yang mereka gunakan dan konsumsi akan terbawa pada anaknya melalui proses menyusui,” jelasnya.

Dia mengatakan kaum perempuan akan lebih merasakan dampak terhadap pencemaran air sungai, karena mereka dinilai lebih sering berinteraksi dengan sungai dibandingkan kaum laki-laki. Baik dalam kegiatan MCK, maupun menggunakan air untuk memasak.

Sedangkan Firayanta Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kota Pontianak menjelaskan kondisi air yang mengalir disepanjang parit Tokaya tersebut sudah diambang batas baku mutu. ”Dari hasil penelitian pada titik-titik tertentu dan pengujian baku mutu air yang dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali, didapatkan bahwa baku mutu air diparit tersebut memang sudah tercemar. Dibeberapa titik, parameternya menunjukan adanya pencemaran,” terangnya Selasa (10/4) kemarin.

Kondisi air tersebut sangat berbau dan berwarna hitam, serta menimbulkan penyakit gatal-gatal. Penyebabnya, bukan hanya limbah dari pasar tradisional flamboyan saja, akan tetapi termasuk didalamnya limbah rumah tangga, limbah perhotelan serta rumah makan yang mengalir di parit tersebut.

“Berdasarkan data-data dan analisa yang didapatkan dari hasil pengujian bau mutu air sungai di parit Tokaya ini, tanggal 12 September 2011, dilakukan pengujian kualitas air, BOD-nya (Biochemical oxygen demand) mencapai 18,4, sedangkan yang disyaratkan maksimal, hanya nilainya 3. Untuk kandungan Nitrat, atau NO2, maksimal 0,06 namun dari hasil pengukuran dilapangan mencapai nilai 4,” paparnya.

Angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan (mengoksidasikan) hampir semua zat organis yang terlarut dan sebagai zat-zat organis yang tersuspensi dalam air. Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat air buangan penduduk atau industri, dan untuk mendisain sistem-sistem pengolahan biologis bagi air yang tercemar tersebut.

BPLHD Kota Pontianak hanya melakukan pengujian dan hasilnya akan dibicarakan melalui lintas sektoral untuk penanganan lebih lanjut. Apalagi, selama ini Pemerintahan Kota Pontianak sudah berupaya untuk menanggulangi pencemaran termasuk limbahnya. BLHD sendiri sudah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi pencemaran tersebut.

Firayanta menyatakan Pasar Flamboyan sendiri memang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sarana pengolahan limbah hanya berbentuk saluran-saluran saja yang pada akhirnya semua limbah padat tersebut mengalir ke dalam parit Tokaya.  (G15)

Pontianak (Greeners) – Empat warga Dusun Mejo, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas , Kalimantan Barat (Kalbar) yaitu Andi, Edi Saman, Ahra dan Agus mendatangi Komnas HAM Perwakilan Kalbar.  Dengan didampingi Agus Sutomo, aktifis dari Lembaga Gemawan, mereka melaporkan tindakan sengketa agraria dan kriminalisasi oleh PT Putralirik Domas (PLD) di wilayah mereka.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kasful Anwari, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar dan Nelly Yusnita, Kasubbag Unit Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Kalbar.

Dalam pertemuan dengan pihak Komnas HAM tersebut, Edi Saman,  Ketua RT 06/ RW 03 Dusun Mejo, Desa Balai Gemuruh menjelaskan sejak Januari 2012 lalu, ia bersama tiga orang lainnya dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian atas dasar laporan dari pihak perusahaan.

“Awalnya kami meminta kejelasan tentang luas penanaman sawit ditanah warga sejumlah 25,8 hektar yang sudah memiliki HGU (hak guna usaha), penanaman sawit hingga di tepi sungai, penutupan parit pembatas antar dusun dan pembuangan limbah ke sungai. Tetapi justru saya yang dijadikan sebagai tersangka,” kesal Edi.

Menurutnya tahun 2006, PT. PLD melakukan sosialisasi ke warga tentang penanaman dan sistem inti plasma perkebunan, tetapi perusahaan membuat plasma dan pembibitan di luar izin konsesi. “Apalagi, perusahaan perkebunan tersebut sudah mencemarkan sungai dengan membuang limbah oli hasil dari mesin genset,”  ujarnya.

Edi mengatakan mereka pernah melaporkan masalah pencemaran PT PLD kepada pihak kepolisian, namun laporan tersebut tidak mendapat tangggapan. Warga juga sempat melarang pihak perusahaan untuk menyebarkan bibit sampai persoalan lahan antara warga dan pihak perusahaan diselesaikan secara kekeluargaan. “Karena melarang mobil masuk kedalam areal pembibitan, saya dan beberapa warga lainnya langsung dijemput pihak kepolisian dan diperiksa hingga dijadikan tersangka,” aku dia.

Sedangkan Sutomo, aktivis dari Lembaga Gemawan Kalbar menyatakan bahwa warga yang dikriminalisasi tersebut tidak jelas apa kesalahannya sehingga perusahaan melaporkan mereka ke pihak kepolisian.

“Masyarakat hanya menuntut haknya saja, karena hak mereka diambil paksa oleh perusahaan perkebunan. Ketika masyarakat melapor ke pihak kepolisian tetapi tidak pernah ada respon, maka mereka melakukan tindakan dengan menahan alat berat dan juga memagar jalan desa agar supaya ada respon oleh pemerintah,” jelasnya.

Sementara Kasful Anwari, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengirim surat kepada bupati Sambas dan juga pada PT PLD. “Kalau tidak ada tanggapan, kami akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Apakah kasus ini terjadi seperti apa yang telah dilaporkan warga. Kami tetap berpihak kepada orang-orang yang dirugikan,” tambahnya.

Sampai berita ini diturunkan, redaksi greenersmagz.com belum mendapatkan tanggapan dari pihak PT PLD. (G15)

Pontianak (Greeners) – IS dan DL, dua dari enam pelaku illegal logging di kawasan cagar alam hutan lindung Gunung Niut Desa Bengkawan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang ditetapkan menjadi tersangka oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kalbar.

Sejak enam bulan beroperasi, baru Selasa (21/2) kemarin ditangkap beserta barang bukti berupa kayu meranti dan belian.

“Setiap beroperasi pelaku selalu membawa senjata api rakitan berupa bomen, sehinga perlu persiapan matang sebelum menurunkan anggota SPORC apalagi medan yang ditempuh sangat sulit. Perlu waktu lima jam untuk mencapai lokasi dengan jalan kaki,” jelas Hari Novianto selaku Kepala Unit Operasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kalbar.

Dalam penangkapan tersebut SPORC menurunkan 25 personil ke lokasi pembalakan liar, tidak ada perlawanan dari pelaku. Dari hasil operasi penangkapan ditemukan dua unit alat penebang kayu (chainsaw) beserta ratusan batang kayu olahan jenis belian dan meranti. Chainsaw menjadi barang bukti, sedangkan kayu olahan langsung dimusnahkan dan tidak bisa dilelang karena berasal dari hutan konservasi.

“Modus mereka, melakukan penebangan kayu berpindah-pindah. Kayu hasil tebangan, langsung dibawa untuk dijual ke cukong kayu. Saat ini petugas SPORC masih melakukan pengejaran terhadap cukong kayu yang diduga menjadi penampung kayu hasil jarahan,” paparnya.

Menurut Komandan Brigade Bekantan ini, waktu yang diperlukan untuk menangkap para pelaku pembalakan terkesan cukup lama karena ada indikasi warga disekitar kawasan hutan yang berusaha mencegah petugas dengan senjata tajam ketika akan menangkap pelaku di lokasi.

“Jadi banyak pertimbangan, selain medan yang berat dan keterbatasan personil SPORC, pelaku juga dibekali senjata api rakitan dan ada indikasi aksi perlawanan dari warga sekitar dengan senjata tajam,” terang Hari.

Setelah merasa aman, dan juga berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat maka 25 personil SPORC langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Setelah menetapkan dua pelaku menjadi tersangka, mereka langsung ditahan di Lapas. Sementara empat lainnya statusnya masih sebagai saksi.

Atas perbuatannya, kata Hari, tersangka akan dijerat Pasal 19 ayat 1 atau ayat 2 jo Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDHE).

Selain itu tersangka juga akan dikenakan Pasal 50 ayat 3 huruf (e) atau (k) jo Pasal 78 ayat 5 Undang-Undang RI No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Ketentuan pasal tersebut menyatakan setiap orang dilarang melakukan perubahan atau penebangan di kawasan hutan. Pelanggar akan terancam hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar. (G15)

Pontianak (Greeners) – Sekitar 2000 orang dari lima dusun yang terletak di lahan sengketa TR 9-13 yakni Dusun Banjar, Rejo, Banjar Tengah, Banjar Sari, Banjar Laut, dan Tanjung Wangi, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat membakar kantor milik perusahaan perkebunan PT Rajawali Jaya Perkasa pada Senin (6/2). Sebelumnya kantor tersebut disegel sepihak oleh masyarakat sebagai bentuk protes.

Seorang warga Desa Rajau Jaya II, Joko mengatakan pembakaran kantor tersebut adalah puncak kekesalan warga transmigran setelah lahan mereka dijual tanpa sepengetahuan mereka oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Musa Zakaria yang bertetanggaan dengan dengan desa mereka kepada cukong tanah asal Kota Pontianak.

“Motifnya uang, bahkan saat ini ribuan hektar tanah diketahui telah memiliki legalitas berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa tetangga tanpa sepengetahuan kami yang sudah lama berdiam disini,” kata Joko.

Lahan sekitar 1.750 hektar yang dijual milik 1.500 petani transmigran yang masuk pada tahun 1973/1974. Gubernur Kalbar kemudian menyerahkan kepemilikan lahan kepada transmigran dengan SK Gubernur Kalbar No.33/1978 dan SK No. 44/1978.

Joko mengatakan mereka menuntut pengembalian tanah milik mereka sesuai SK Gubernur Kalbar. ”Kami ingin hak kami. Kami memiliki landasan hukum atas kepemilikan tanah tersebut,” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Musa Zakaria membantah menjual lahan milik warga Desa Rasau Jaya II. “Saya tidak menjual lahan milik warga, bagi saya itu merupakan tuduhan sadis dan cukup serius,” ujarnya dengan nada tinggi.

Namun Musa mengakui menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan tersebut pada 2007 saat lahan tersebut masih berada dalam wilayah Desa Rasau Jaya Umum.

Sedangkan Kepala Desa Rasau Jaya II, Lilik Suprapti mengatakan konflik terjadi setelah Kabupaten Kubu Raya terbentuk lepas dari Kabupaten Pontianak, serta masuknya perusahaan sawit.

Menurutnya konflik tidak berasal dari Rasau Jaya II, tetapi justru dari Rasau Jaya Umum yang mengalihkan kepemilikan lahan masyarakat di lokasi TR 15 sampai TR 50 dengan luas lahan 1.780 hektar kepada para cukong. Ia juga baru mengetahui, adanya pengalihan kepemilikan lahan setelah para cukong tersebut mengolah lahan.

Sementara Camat Camat Rasau Jaya, Miyo membenarkan konflik tersebut dan sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian masalahnya. Bahkan, Pemkab Kubu Raya juga sudah menetapkan lahan tersebut sebagai status quo untuk mencegah konflik berkepanjangan.

“Kita berharap Pemkab Kubu Raya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa segera menetapkan tapal batas di daerah yang berpolemik itu serta mengambil langkah konkret menyelesaikan permasalahan ini,” tambahnya. (G15)