Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Wali Data untuk bidang Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Padang Lamun.

Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa penunjukkan ini dilakukan sebagai cara untuk mengumpulkan data akurat tentang kekayaan laut Indonesia. Hingga saat ini, katanya, data dan informasi mengenai sektor maritim di Indonesia masih sedikit, meskipun banyak institusi pemerintah maupun swasta yang bergerak di sektor maritim.

Karena ketidak akuratan data dan informasi ini, diperlukan lembaga yang fokus dan bertanggungjawab di tengah pemerintah yang mengusung poros maritim. Penunjukan LIPI sebagai Wali Data juga merunut pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 54 Tahun 2015 pada 22 Desember 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik.

“Sebagai pemegang otoritas keilmuan (scientific authority), LIPI mempunyai peran besar terhadap penyediaan data dan informasi tentang status kondisi biota serta ekosistem yang ada di daratan dan lautan di Tanah Air. Khusus di kelautan, LIPI mempunyai Pusat penelitian Oseanografi yang sudah ada sejak 1905,” tuturnya, Jakarta, Kamis (11/02).

Berdasarkan hasil penelitian LIPI, diketahui bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia bagian timur mengalami penurunan. Menurut Peneliti Senior Oseanografi LIPI, Prof. Suharsono, terumbu karang, khususnya yang berada di wilayah remote area (tak terjangkau) mengalami kerawanan aktivitas pengeboman.

“Status kesehatan terumbu karang yang terpantau sejak tahun 1993 hingga 2015, hanya lima persen yang statusnya sangat baik, 27 persen baik, 37 persen buruk dan 31 persen jelek,” ujarnya.

Indonesia baru memiliki sekitar 25.742 hektare padang lamun yang telah divalidasi oleh Puslit Oseanografi LIPI dari 29 lokasi. Kondisi padang lamun di Indonesia berdasarkan persentase tutupan lamun di 37 lokasi sampling, lima lokasi berada dalam kondisi tidak sehat atau buruk, 27 dalam kondisi kurang sehat, dan lima lokasi dalam kondisi sehat.

“Indonesia tercatat memiliki 15 jenis lamun dari 70 jenis lamun dunia sehingga validasi data luasan dan status padang lamun di Indonesia akan selalui diperbarui dengan penambahan lokasi,” kata Suharsono.

Sebagai informasi, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut jauh lebih besar ketimbang daratan. Setidaknya, Indonesia memiliki luas laut 93.000 kilometer persegi, garis pantai 54.716 kilometer, dan tersusun lebih dari 17.000 pulau. Catatan itu menjadikan Indonesia berpotensi menjadi negara maritim terkuat di bidang kelautan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan kinerja pemerintah Indonesia terkait penanganan dan pencegahan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di hadapan perwakilan banyak negara dunia. Ia menjadi pembicara pada acara The 2nd Enviromental Compliance and Enforce Event (ECEC) Interpol Global Complex For Innovation di Singapura, beberapa waktu lalu.

Pemberantasan illegal fishing, terang Susi, merupakan sikap pemerintah yang berkomitmen membersihkan laut Indonesia dari kejahatan. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing. Hal ini sesuai dengan komitmen politik Presiden Joko Widodo yang akan merebut kembali status Indonesia sebagai negara kedaulatan maritim.

“Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk mewakili Indonesia, berbicara dan berbagi pengalaman kami dalam memerangi kejahatan perikanan. Setelah Presiden Joko Widodo memilih saya menjadi menteri, saya langsung mengadakan tindakan untuk memerangi IUUF di Indonesia,” tegasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Susi, kegiatan kejahatan perikanan jelas sangat merugikan Indonesia karena tidak hanya menghabiskan sumber daya alam di lautan, tetapi juga berkontribusi memberikan kerugian secara ekonomi hingga 20 miliar dolar per tahun.

Aktivitas tersebut juga membuat ancaman bagi 65 persen dari terumbu karang, 85 persen stok ikan di global dan nelayan skala kecil. IUUF juga diduga terkait dengan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti perdagangan manusia dan perbudakan, pencucian uang , korupsi, penipuan pajak dan hal lainnya.

Sebagai negara kepulauan, lanjutnya, Indonesia memiliki 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah dengan luasan hampir 2 juta kilometer persegi dan diapit oleh dua samudera, Hindia dan Pasifik. Indonesia juga memegang garis pantai yang terpanjang kedua di dunia dengan panjang 95,181 kilometer pantai ini membentang dari timur ke barat.

“Bukan suatu yang mengejutkan bahwa kegiatan penangkapan ikan menjadi salah satu kegiatan ekonomi terbesar kami. Tapi kebanyakan stok ikan kami habis dengan adanya kegiatan IUUF tersebut,” ujarnya.

Menurut Susi, upaya yang dilakukan pihaknya dalam penanggulangan kejahatan perikanan bukanlah tanpa tantangan. Kesulitan dalam mengawasi operasi penangkapan ikan, kesenjangan pandangan antara petugas penegak dalam menafsirkan hukum dan peraturan, pengadilan yurisdiksi khusus perikanan yang masih terbatas, kurangnya kerja sama internasional serta kemampuan mendeteksi yang kurang memadai untuk merespon pelanggar hukum merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi.

“Kami berterima kasih karena menerima dukungan dan tanggapan positif dari berbagai masyarakat internasional. Saya harap dapat melanjutkan kerja sama ini dalam rangka melawan kejahatan perikanan secara global dengan efektif,” pungkas Susi.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah mendapat dukungan dari pihak International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memerangi illegal fishing. Selain itu, Indonesia juga menerima dukungan dari organisasi-organisasi di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di antaranya Food and Agriculture Organization (FAO), International Labour Organization (ILO) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa besar. Dengan luas laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yakni sebesar 5,8 juta km2 dan panjang pantai sekitar 97 ribu km, tentu hal ini menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menyampaikan pidato kunjungan kerjanya di Malang menyatakan bahwa kekayaan maritim dan potensi bahari tersebut belum memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian Indonesia, terutama sebagai sumber devisa negara. Sampai saat ini saja, devisa dari sektor pariwisata bahari di Indonesia baru mencapai sekitar US$ 1 miliar per tahun.

“Jika kita mampu mengembangkan potensi tersebut, tentu nilai ekonomi berupa perolehan devisa, sumbangan terhadap PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah multiplier effects sangatlah besar. Sudah seyogyanya, Indonesia menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional ke depan demi kemakmuran masyarakat dan negara,” ujar Susi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (13/11).

Menurut Susi, dalam rangka mencapai visi Poros Maritim Dunia dan menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus mendorong penguatan industri perikanan nasional.

Upaya ditempuh melalui pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjamin stabilitas dan berkembangnya usaha perikanan. Ditambah juga melalui investasi pemerintah berupa pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan unit pengolahan ikan, serta bantuan kepada masyarakat seperti kapal penangkap ikan dan peralatan pengolahan.

Melalui kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama setahun terakhir, khususnya yang berfokus kepada pemberantasan illegal fishing, Susi menyatakan bahwa para nelayan sendiri telah menikmati peningkatan jumlah tangkapan, kualitas tangkapan yang baik dan waktu melaut yang semakin pendek.

Selain itu, ia menambahkan, meski telah menunjukan perkembangan yang menggembirakan, Indonesia masih tertinggal dari aspek daya saing khususnya dukungan industri jasa keuangan kepada sektor kelautan dan perikanan.

“Secara umum, industri jasa keuangan masih belum membuka secara luas dukungan finansialnya kepada sektor perikanan yang justru mengalami peningkatan di saat ekonomi nasional dan dunia mengalami kelesuan,” tuturnya lagi.

Oleh karena itu, Susi menyambut baik digulirkannya program JARING. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya serapan kredit untuk usaha perikanan dan bertambahnya jumlah perbankan nasional yang mendukung program JARING.

“Saya berharap, melalui momen sosialisasi program JARING ini, industri jasa keuangan akan semakin mendukung usaha perikanan khususnya melalui penyediaan kredit investasi dan modal kerja bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam upaya mendorong penguatan industri perikanan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, KKP menggelontorkan bantuan masyarakat sebanyak Rp 5,23 miliar. Bantuan tersebut berupa peralatan pemindangan dan pengolahan abon senilai Rp 195 juta, sarana ikan hias, peralatan pengolahan albumin dan peralatan pengolahan tepung ikan senilai Rp 663 juta, serta pelatihan masyarakat dan bantuan penyuluhan dengan nilai Rp 302 juta.

KKP juga memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata bahari, antara lain rumah apung wisata, kapal wisata, peralatan selam dan pendukungnya, sarana tourism information center, serta pelatihan selam dasar untuk pemandu wisata. Salah satu lokasi yang mendapat bantuan berada di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan.

Kelompok masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah Lembaga Masyarakat Konservasi “Bhakti Alam” Sendang Biru yang diketuai oleh Saptoyo. Bantuan berupa rumah apung wisata yang dilengkapi kapal wisata 2 unit dan peralatan selam 3 unit dengan nilai Rp 4,07miliar.

Penulis: Danny Kosasih

Manado (Greeners) – Ada yang berbeda pada Sabtu (09/05) di Desa Libas, Pulau Bangka, Sulawesi Utara. Hari itu, masyarakat berkumpul di sepanjang pantai karena Desa Libas menjadi tuan rumah untuk perayaan Coral Day yang diperingati setiap tanggal 8 Mei. Berbagai rangkaian kegiatan seperti lelang adopsi karang, transplantasi karang, bersih-bersih bawah laut, edukasi lingkungan, lomba mewarnai dan menggambar untuk anak-anak, lomba balap perahu, bersih-bersih pantai, dan berbagai acara seru lainnya diadakan selama satu hari.

Ulva Novita Takke dari Yayasan Suara Pulau selaku penanggungjawab perayaan Coral Day mengatakan, “Hari ini kami memperingati Coral Day, satu hari untuk terumbu karang. Melalui acara ini kami ingin menyelamatkan dan melindungi terumbu karang di perairan Kita Bangga. Terumbu karang di sini masih bagus dan harus dijaga.”

Foto: Michael Eko/dok. Telapak

Pulau Bangka memiliki potensi laut yang tinggi. Kepulauan Kinabuhutan, Talise, Bangka, dan Gangga (Kita Bangga) merupakan daerah yang harus dilindungi karena berada di area segitiga terumbu karang dan sebagai daerah penyangga Taman Nasional Bunaken. Potensi terumbu karang di Kita Bangga dapat menjadi daya tarik pariwisata karena perairan di daerah ini sering dilintasi hewan mamalia seperti lumba-lumba dan dugong yang unik, serta memiliki padang lamun yang luas.

Ulva juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat luas juga menjadi penting. Melalui sistem adopsi karang, masyarakat yang tidak tinggal di dekat laut juga diajak untuk ikut berkontribusi untuk menyelamatkan terumbu karang. Sementara itu, masyarakat dengan kearifan dan budaya lokal diberdayakan untuk merawat kebun karang. Melalui konsep seperti itu, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan bukan lagi angan-angan semata.

Selain rangkaian kegiatan perayaan Coral Day, di penghujung acara masyarakat Desa Libas dengan Yayasan Suara Pulau menandatangani nota kesepahaman untuk perencanaan pembentukan Daerah Perlindungan Laut.

Salah satu bentuk transplantasi karang yang dibuat dalam acara Coral Day. Foto: dok. Telapak

“Kami ingin Coral Day tidak hanya menjadi momentum seremonial tahunan semata, tapi harus ada langkah konkrit dan jelas untuk konservasi terumbu karang. Dengan ditetapkannya Daerah Perlindungan Laut, kami berharap bisa terumbu karang bisa terjaga dan potensi pariwisata di Kepulauan Kita Bangga dapat dikelola secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat,” ujar Ulva.

Ery Damayanti dari Telapak selaku Koordinator Nasional Coral Day mengatakan, “Kami melihat Pulau Bangka sebagai lokasi yang strategis karena potensi lautnya yang kaya dan pulau kecil yang bisa menjadi wajah pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Terumbu karang yang terjaga dengan baik memiliki lebih banyak manfaat dan nilai untuk manusia. Terumbu karang adalah investasi untuk masa depan.”

Sebagai informasi, Coral Day adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh beberapa organisasi lingkungan dan pertama kali diselenggarakan pada tahun 2010 di Bali. Coral Day merupakan peringatan satu hari untuk terumbu karang yang mengajak masyarakat untuk mengenal terumbu karang lebih dekat dan berpartisipasi untuk menyelamatkan terumbu karang.

(*)

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan perlunya mengembangkan Bank Data Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada Sabtu (08/11). HCPSN yang diperingati setiap tanggal 5 November merupakan pengingat perlunya gerakan penyelamatan satwa dan tumbuhan lokal Indonesia.

Tema “Keanekaragaman Puspa dan Satwa Pesisir dan Laut untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan yang Berkelanjutan,” dipilih karena Indonesia merupakan negara maritim yang besar terutama di pesisir dan laut yang memberikan manfaat sebagai sumber ketahanan pangan.

Menurut Siti Nurbaya, tema ini juga relevan dengan keinginan pemerintah yang ingin meningkatkan potensi maritim Indonesia.

“Pembangunan harus sustainable dengan tidak membiarkan alam ini dieksploitasi tetapi dimanfaatkan dengan memberi akses kepada generasi mendatang yang persis sama dengan yang kita miliki,” ujar Siti Nurbaya Bakar, seperti dilansir dalam Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu (08/11).

Lebih lanjut Siti Nurbaya menyatakan perlunya mengembangkan Bank Data Keanekaragaman Hayati untuk memetakan dengan tepat apa saja kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

“Untuk itu perlu “Strategi Sustainabilitas” yang dikembangkan sejak awal 1980an yang dikembangkan dunia internasional untuk menyatukan konsep konservasi dalam pembangunan ekonomi. Hal ini untuk membuktikan bahwa memelihara alam tidak selalu berhadapan dengan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Konsep konservasi yang diperkenalkan oleh World Conservation Strategy (IUCN, UNEP dan WWF) pada tahun 1980 memiliki tiga tujuan. Yang pertama, menjaga proses ekologis esensial dan sistem pendukung kehidupan. Kedua, memelihara keanekaragaman genetik. Dan, ketiga, penggunaan spesies dan ekosistem dengan memperhatikan kesinambungannya.

Untuk meningkatkan kepedulian akan pelestarian puspa dan satwa nasional ini, dalam waktu dekat Kementerian LH dan Kehutanan akan mengajak para pemimpin daerah untuk turut serta secara aktif dalam “Gerakan Nasional Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati” dengan mengangkat puspa dan satwa endemiknya.

(*)