Jakarta (Greeners) – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) 2026, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali membuka ruang dialog bersama para pekerja di bidang persampahan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mendengarkan aspirasi para pekerja yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Bali.

Pada penyelenggaraan kegiatan ini, PPLH Bali bekerja sama dengan Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) dan Aliansi Zero Waste Indonesia. Selain itu, juga ada dukungan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Kegiatan yang bertemakan “Menguatkan Suara Pekerja Sampah Menuju Transisi yang Adil” ini berlangsung di TPA Suwung, Denpasar Selatan. Sebanyak 200 pekerja sampah dan pemulung di kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) Suwung ikut hadir. 

Direktur PPLH Bali, Catur Yudha Hariani, menyampaikan bahwa momentum Hari Buruh menjadi pengingat penting bahwa pekerja informal, termasuk pemulung dan pekerja sampah, juga perlu mendapatkan perhatian dalam proses perubahan sistem pengelolaan sampah.

“Transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, harus berlangsung secara adil dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang selama ini turut berkontribusi menjaga lingkungan, khususnya di TPA Suwung,” ujar Catur dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/5). 

Rangkaian kegiatan selama tiga jam ini meliputi talkshow, permainan edukatif, pemeriksaan kesehatan, serta pameran mengenai bahaya mikroplastik, paparan gas metana, pembuatan kompos, budidaya maggot, dan pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD).

Dilema Penutupan TPA

Sri Rahayu dan Jefri merupakan kalangan pekerja sampah yang ikut dalam kegiatan ini. Sri mengaku telah bekerja di TPA Suwung sejak usia 12 tahun mengikuti jejak orang tuanya sebagai pemulung. Sementara Jefri, perantau asal Situbondo, mulai bekerja sebagai pemulung di Bali sejak pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Keduanya menyampaikan harapan agar TPA Suwung tidak tutup karena pekerjaan tersebut menjadi sumber penghidupan utama mereka. Para pemulung yang hadir juga turut mengamini aspirasi tersebut. “Kalau bisa mohon untuk tidak menutup TPA. Kami bingung harus mencari pekerjaan ke mana lagi,” tutur Jefri.

Namun, di sisi lain Kementerian Lingkungan Hidup mengarahkan agar tidak ada aktivitas pemulung di area TPA. Tujuannya untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan hambatan operasional.

Untuk itu, Kepala UPTD Persampahan DKLH Provinsi Bali, Made Doni mengatakan bahwa pemerintah perlu mulai mempersiapkan alternatif pekerjaan bagi para pekerja sampah dan pemulung. Salah satunya peluang bekerja di TPST maupun TPS 3R di wilayah Denpasar.

Sementara itu, berdasarkan hasil dari pemeriksaan tekanan darah dan gula darah, sebagian besar peserta menunjukkan gejala kecemasan. Gejala tersebut berkaitan dengan tekanan pekerjaan dan kekhawatiran terhadap masa depan mereka.

PPLH Bali berharap proses transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dapat dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Kelompok masyarakat juga harus dilibatkan, sebab mereka selama ini berada di garis depan pengelolaan sampah. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia 2026 pada 7 April, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali mensosialisasikan Kantin Sekolah Sehat 2026. Kegiatan itu berlangsung di SD Negeri 3 Kesiman, Kota Denpasar, Bali pada Senin (6/4).

Kegiatan ini bertemakan “Membangun Kantin Sekolah Sehat dan Berkelanjutan”. Sebanyak 28 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, petugas keberihan, dan petugas kantin.

Sosialisasi ini dalam rangka menyamakan persepsi seluruh warga sekolah terkait dengan pengembangan kantin sekolah sehat. PPLH juga ingin meningkatkan wawasan warga sekolah dalam pengembangan kantin sehat sekolah, dan berperan aktif dalam program ini.

Kegiatan ini juga selaras dengan tema Hari Kesehatan Dunia 2026, yaitu “Together for Health. Stand with Science” (Bersama untuk kesehatan, berdiri bersama ilmu pengetahuan). Tema ini menekankan pentingnya kolaborasi ilmiah global untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan planet melalui pendekatan yang mengaitkan antar satu sama lain. 

“Ini selaras dengan pentingnya kantin sekolah sehat berupa pemenuhan gizi seimbang, pencegahan obesitas dan penyakit terkait, meningkatkan konsentrasi, pembelajaran gaya hidup sehat, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, mengurangi makanan cepat saji dan jajanan tidak sehat, menciptakan lingkungan yang lebih sehat,” kata Direktur Eksekutif PPLH Bali, Catur Yuda Hariyani dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4). 

Petakan Masalah

Sementara itu, agenda sosialisasi ini terbagi menjadi beberapa kegiatan. Pertama, PPLH memberikan pengantar mengenai tujuan sosialisasi dan beberapa hal terkait kantin sekolah sehat. Selanjutnya, peserta terbagi menjadi empat kelompok guna identifikasi masalah lewat metode compass of sustainability. Metode ini untuk menganalisis hal baik yang perlu ditingkatkan dan dan masalah yang perlu diselesaikan di SDN 3 Kesiman.

Lalu, setiap kelompok memprioritaskan lima masalah yang segera ditangani menggunakan piramida kesuksesan yang terdiri dari empat pilar. Di antaranya pilar lingkungan, pilar tim atau sumber daya manusia (SDM), pilar sosial, dan pilar kebahagiaan (well being). Hasilnya, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk menjalankan kantin sekolah sehat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Kepala Sekolah SDN 3 Kesiman, Desak Nyoman Sari menilah bahwa sosialisasi kantin sekolah sehat merupakan hal yang sangat positif. Hal itu untuk mendorong kemajuan sekolah, terutama untuk meningkatkan kualitas kantin sekolah sehat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pada Januari lalu, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan instruksi pelarangan plastik sekali pakai, khususnya bagi pegawai pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan siswa di sekolah. Aturan ini membuka peluang besar untuk memperluas konsep guna ulang (reuse). Namun, penerapannya perlu dukungan fasilitas yang memadai serta penegakan aturan yang tegas agar tidak terjadi kelonggaran dalam pelaksanaannya.

Aturan tersebut tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Dalam surat edaran ini, pemerintah melarang penyediaan air minum dan makanan dalam kemasan sekali pakai dalam rapat atau kegiatan seremonial serta menganjurkan ASN untuk membawa tumbler. Kepala sekolah dan guru juga bisa menjadi teladan dalam penggunaan tumbler dan memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya mengurangi sampah plastik.

Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Catur Yudha Hariani, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah positif. Aturan tersebut dapat memotivasi masyarakat untuk lebih memilih barang-barang yang bisa digunakan kembali.

“Sering kali dalam pertemuan-pertemuan rapat pemerintahan, penggunaan gelas plastik dan botol plastik sekali pakai masih sangat umum. Jadi, ini sebenarnya peluang besar untuk menekan pengurangan plastik,” kata Catur kepada Greeners Senin, (3/2).

Namun, Catur memberikan catatan penting bahwa pemerintah Bali harus benar-benar menyediakan fasilitas yang mendukung kebijakan ini. Sebagai contoh, jika masyarakat wajib membawa tumbler, pastikan akses untuk mendapatkan air minum tersedia dengan baik.

“Jangan sampai masyarakat membawa tumbler, tetapi kesulitan untuk mengisi air karena tidak ada fasilitas yang memadai. Akhirnya, mereka membeli air kemasan,” tambahnya.

Langkah ini menjadi terobosan yang penting. Sebab, timbulan sampah di Bali masih sangat besar. Berdasarkan data Satu Data Indonesia, volume sampah di Bali pada tahun 2023 mencapai 1.229.234,65 ton. Dari jumlah tersebut, 900 ribu ton berhasil dikelola, namun sekitar 200 ribu ton lainnya tidak terkelola.

Kurangi Ketergantungan Plastik

Dietplastik Indonesia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membatasi penggunaan plastik sekali pakai, khususnya air minum dalam kemasan plastik. Menurut mereka, kebijakan ini sejalan dengan visi untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Sebab, plastik berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan, terutama di ekosistem pesisir dan laut Bali.

Deputy Director Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara mengatakan bahwa keputusan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perubahan kebiasaan menuju solusi yang lebih berkelanjutan.

“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi regulasi administratif, tetapi juga diiringi dengan mekanisme pendukung. Seperti edukasi bagi ASN, siswa, dan masyarakat umum mengenai alternatif yang lebih ramah lingkungan,” kata Rahyang.

Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat peraturan yang sudah ada, yaitu Peraturan Gurbernur (Pergub) Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Peraturan tersebut mengatur kontong plastik, sedotan, dan busa polistirena untuk jasa makanan dan minuman dan ritel.

Perluas Sosialisasi

Selain itu, pemerintah juga harus memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Tidak hanya di kantor atau lembaga pemerintah, tetapi juga di sektor lain seperti horeka (hotel, restoran, kafe), mal, hingga pasar tradisional dan kaki lima.

Hasil pemantauan dari PPLH menunjukkan bahwa masalah utama ada di sektor kaki lima dan pasar tradisional. Oleh karena itu, pemerintah perlu serius menegakkan Pergub Bali No.97 Tahun 2018 dan memastikan adanya penegakan hukum yang tegas.

BACA JUGA: Pemkab Gianyar Larang Sampah Tercampur Masuk ke TPA Temesi

“Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa peraturan ini tidak hanya menjadi tulisan kosong, tapi dapat diterapkan dengan konsekuensi yang jelas. Pemerintah juga harus memberikan contoh yang baik,” imbuh Catur.

Berdasarkan pengamatan, kata Catur, di sektor horeka dan mal masih banyak yang belum mengikuti kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memantau dan menegakkan hukum agar penerapan kebijakan ini merata.

Contoh Baik

Rahyang menambahkan, kebijakan pelarangan plastik sekali pakai di Bali dapat menjadi contoh bagi daerah lain jika terimplementasi dengan baik. Selain itu, juga ada langkah-langkah pendukung yang komprehensif. Salah satunya adalah memberikan insentif kepada bisnis yang menerapkan sistem guna ulang. Misalnya, restoran yang menggunakan gelas dan botol isi ulang, atau penyediaan kemasan makanan berbahan guna ulang.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong toko dan swalayan untuk menyediakan sistem refill untuk produk cair, termasuk air minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Langkah-langkah ini dapat memperluas penerapan konsep guna ulang di Bali.

Dietplastik Indonesia juga merekomendasikan beberapa langkah konkret untuk Pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya adalah penyediaan water station di ruang publik.

“Pemerintah dapat memasang water station di tempat-tempat strategis. Seperti pura, terminal, stasiun, pusat perbelanjaan, area wisata, dan kantor pemerintahan,” tambah Rahyang.

Selain itu Rahyang berharap, hotel, restoran, dan tempat wisata bisa menyediakan fasilitas isi ulang air bagi pengunjung. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurangi penggunaan air kemasan plastik, sekaligus mendukung penerapan konsep guna ulang secara lebih luas.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali (PPLH Bali) baru-baru ini menggelar roadshow Sekolah Ekologis di 17 sekolah di Bali. Lahirnya program ini bertujuan untuk mendidik siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan, serta membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan sejak usia dini.

Program yang dimulai sejak tahun 2021 tersebut merupakan inisiatif dari PPLH Bali bekerja sama dengan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI). Program ini bertujuan untuk mencetak generasi hijau yang peduli lingkungan melalui kerja sama dengan berbagai sekolah di Bali.

Roadshow berlangsung dari 7 Agustus hingga 13 September 2024 dan mencakup 17 sekolah. Antara lain SDN 7 Dauh Puri, SDN 29 Pemecutan, SMP PGRI 3 Denpasar, SDN 6 Tuban, SMPN 2 Mengwi, SMPN 1 Gianyar, SDN 1 Mambang, SMPN 1 Tabanan, SMPN 1 Bangli, SDN 1 Tojan, SMPN 3 Amlapura, SDN 4 Pendem, SMPN 1 Negara, SDN 1 Banyuning, SMPN 4 Sukasada, SDN 2 Lebih, dan SDN 3 Peguyangan.

Kegiatan roadshow bukan sekadar kunjungan semata, melainkan juga mencakup penguatan kapasitas bagi para duta Sekolah Ekologis. Setiap sekolah memilih 20 anak untuk menjadi duta yang kemudian mengikuti program pelatihan selama 7 jam. Materi yang diajarkan mencakup Pengenalan Sekolah Ekologis, Hak Ekologi Anak, Pengelolaan Sampah dan Solusinya, Latihan Kepemimpinan Dasar, serta Rencana Kerja Duta Sekolah Ekologis, yang diakhiri dengan Upacara Pengukuhan.

BACA JUGA: Ashmount Primary School, Sekolah Ramah Lingkungan

Pejabat Fungsional Pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Jembrana, Ni Ketut Catur Aryathi mengungkapkan manfaat besar dari program ini. Menurutnya, program tersebut memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami dampak pencemaran lingkungan dan manfaat lingkungan yang sehat.

“Melalui program sekolah ekologis ini, siswa-siswi bisa melakukan aksi nyata dalam pelestarian lingkungan dan bisa menularkannya di rumah dan lingkungan sekitarnya,” kata Ni Ketut dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9).

Program sekolah ekologis mengajarkan anak-anak Bali peduli lingkungan. Foto: PPLH Bali

Penyampaian Materi Beragam

Metode penyampaian materi kepada para duta lingkungan sekolah cukup beragam. Ini meliputi presentasi, tanya jawab, bermain peran, kuis, permainan, bernyanyi, menonton film, hingga praktik. Pendekatan yang mudah dipahami oleh anak-anak penting agar mereka dapat menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada teman sebayanya di sekolah.

Materi pertama, “Pengenalan Sekolah Ekologis,” mengenalkan anak-anak pada sumber daya alam di Bali dan hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, anak-anak diperkenalkan pada lingkungan sekolah yang dapat memenuhi hak ekologis mereka, seperti kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan.

Materi berikutnya adalah Hak Ekologi Anak, di mana anak-anak mempelajari hak mereka atas lingkungan melalui permainan peran dan teka-teki. Ada empat cerita pendek dengan tema sampah, kebun sekolah, air, dan kantin sekolah menjadi bagian dari permainan peran tersebut.

Selanjutnya, adapula Latihan Kepemimpinan Dasar untuk mengajarkan anak-anak bahwa setiap orang adalah pemimpin. Anak-anak juga belajar mengenali jenis-jenis plastik melalui kode kemasan yang sering mereka temui.

BACA JUGA: Pemkab Gianyar Larang Sampah Tercampur Masuk ke TPA Temesi

Materi terakhir melibatkan penyusunan Rencana Kerja Duta Sekolah Ekologis. Pada materi ini anak-anak mendiskusikan ide kegiatan terkait pengelolaan sampah, konservasi air dan energi, keanekaragaman hayati, serta komunikasi dan informasi.

Ketua duta sekolah ekologis dari SDN 4 Pendem, I Made Teguh Dwi Pradana mengutarakan harapannya usai menerima seluruh materi. Ia berharap bisa mengajak teman-temannya untuk memilah, mengolah, dan mengurangi sampah.

“Semoga juga teman-teman bisa mengerti soal memilah, mengolah, dan mengurangi sampah plastik sekali pakai.  Sehingga, sekolah kami bisa menjadi lebih baik, lingkungannya lebih asri, hijau, dan aman,” ujar Teguh.

Sambut Positif Sekolah Ekologis

Kepala Sekolah SMP PGRI 3 Denpasar menyambut positif kehadiran program tersebut di sekolahnya. Ia menilai pendidikan sebagai alat yang efektif untuk menyelamatkan lingkungan dan menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan.

“SMP PGRI 3 Denpasar pun sangat senang dan bahagia dengan terpilihnya sekolah kami menjadi sekolah ekologis,” kata Ni Made dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9).

PPLH Bali juga telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 17 sekolah, mengangkat sebanyak 350 siswa sebagai duta Sekolah Ekologis. Hal ini merupakan komitmen untuk terus melanjutkan kerja-kerja pelestarian lingkungan dan meneruskannya kepada generasi berikutnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia