Jakarta (Greeners) – Melalui Program Ketangguhan dan Kemanusiaan, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) meluncurkan Program Provinsi Model Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Yogyakarta, Selasa (18/1). Program ini memperkuat sekolah sehingga tangguh terhadap bencana.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyebut, sebanyak 52.902 sekolah berada di wilayah rawan gempa. Selain itu 54.080 sekolah ada di wilayah rawan banjir, dan 15.597 berada di wilayah rawan longsor pada tahun 2019.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, program ini merupakan wujud dukungan agar lingkungan belajar yang aman dapat tercipta bagi anak maupun tenaga pendidikan.

“Pengembangan Provinsi Model SPAB ini adalah bagian upaya untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman bagi anak maupun ekosistem satuan pendidikan di Yogyakarta dan daerah lainnya. Kami berharap, program ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga didik di Yogyakarta,” kata Dini.

Program ini menargetkan peningkatan kapasitas bagi guru dan tenaga pendidikan di 84 SMA, 100 orang muda dari organisasi kaum muda. Selain itu juga 200 fasilitator (50 % perempuan), dan 84.000 penerima manfaat tidak langsung hingga tahun 2025.

Yogyakarta menjadi wilayah program ini terimplementasi selama 18 bulan ke depan. Kemudian berlanjut ke Bali hingga tahun 2025. Yogyakarta dipilih karena telah memiliki sumber daya awal yang cukup untuk pengembangan Provinsi Model SPAB. Mulai dari regulasi, anggaran, dan fasilitas lokal dapat dikembangkan.

Peluncuran SPAB di Yogyakarta. Foto: Plan Indonesia

Sekolah Siaga Hadapi Potensi Bencana

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Didik Wardaya mengungkapkan, pihaknya menyambut baik program yang Plan Indonesia selenggarakan ini.

“Program Plan Indonesia sangat membantu dalam mempersiapkan satuan pendidikan untuk menghadapi bencana mulai dari apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya,” ungkap Didik.

Plan International Hong Kong dan Prudence Foundation juga ikut mendukung program ini. Saat ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang mengembangkan SPAB di 35 SMA, SMK, dan SLB.

“Walaupun sudah ada 35 SMA/SMK/SLB yang mengimplementasikan SPAB namun belum mencukupi. Kita ingin lebih banyak lagi satuan pendidikan yang sadar akan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi bencana,” imbuhnya.

Anggota Dewan Pembina Yayasan Plan International Indonesia GKR Mangkubumi. Foto: Plan Indonesia

Lingkungan Belajar Nyaman Hak Anak

Anggota Dewan Pembina Yayasan Plan International Indonesia GKR Mangkubumi menuturkan, lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan merupakan hak anak.

Sehingga, semua pihak dari pemerintah, non pemerintah, maupun individu perlu bekerja bersama untuk mewujudkannya.

“Kita ingin agar anak-anak, terutama anak perempuan merasa aman dan tenang selama belajar di sekolah. Kita semua perlu saling mendukung, bekerja bersama untuk mewujudkannya di Yogyakarta ini,” tuturnya.

Melalui Program Provinsi Model SPAB, Plan Indonesia akan fokus pada sejumlah bidang di antaranya pengembangan indikator Provinsi Model SPAB yang akan tereplikasi ke provinsi lain.

Kemudian penguatan keterlibatan kaum muda pada implementasi dan monitoring SPAB, hingga penguatan kapasitas sekretariat bersama SPAB.

Penulis : Fitri Annisa

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Hujan deras berintensitas tinggi yang turun sejak Sabtu, 1 November 2014 lalu, menyebabkan 8.000 rumah terendam banjir di Aceh Barat Daya. Sebanyak 10.000 rumah di Aceh Besar dan 1.863 rumah di Aceh Jaya juga terendam banjir dengan ketinggian air hingga 2,5 meter.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyatakan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh membuktikan bahwa peringatan Walhi Aceh tentang ancaman bencana ekologi terbukti. Stuktur tanah yang labil, pengawasan pembangunan yang lemah, perusakan hutan yang masif dalam kawasan hutan, serta penerbitan kebijakan yang mengubah hutan Aceh jelas semakin memperparah kondisi lingkungan di Aceh.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, mengungkapkan, bahwa kebijakan pemerintah soal pembangunan sudah diatur melalui UU nomor 22 tahun 2009, PP nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Namun, berbagai regulasi tersebut banyak yang diabaikan karena selama ini pembangunan tidak memenuhi aspek keselamatan publik dan pelestarian lingkungan hidup.

“Walhi Aceh akan terus menentang pembangunan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat atau publik,” tutur Nur saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (04/11). Nur juga menambahkan bahwa kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh yang paling tinggi. Hal ini mengindentifikasi bahwa Aceh sebagai daerah rawan bencana.

Secara geografis, Aceh diimpit oleh kawasan pegunungan tinggi dan perbukitan sehingga menjadi layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Aceh dalam menciptakan pembangunan yang berbasis berkelanjutan, nyaman bagi publik, dan mengacu pada aspek standar lingkungan.

“Saat ini ada 14 ruas jalan di Aceh yang berpotensi mengalami bencana ekologi yang sama pada beberapa bulan bahkan tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.

Menurut Nur, pemerintah Aceh tidak fokus pada pelestarian hutan sehingga memengaruhi kondisi dan status lingkungan di Aceh. Terbitnya SK Menhut nomor 941 tahun 2013 yang mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar adalah salah satu contoh. Ditambah lagi illegal logging dan kebakaran hutan yang turut memperparah deforestasi hutan sehingga menyebabkan hilangnya hutan seluas 1.751 hektar di tahun 2014.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga terjadi di 13 kabupaten dengan total luas 286.872,88 hektar dan 9 perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung seluas 921.389 hektar, artinya hutan Aceh mengalami deforestasi dan degradasi yang tinggi setiap tahun.

Dilain pihak, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, kepada Greeners menyatakan, tercatat banjir dan longsor besar terjadi di Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya.

“Untuk beberapa titik yang terkena longsor masih dalam proses penanganan pembersihan,” terangnya.

(G09)