Jakarta (Greeners) – Teluk Benoa Provinsi Bali ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Maritim (KKM) berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan 46 tahun 2019. Penetapan status KKM kembali ditegaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi pada jumpa pers, Selasa (15/10/2019) di Jakarta.

Kepmen yang dikeluarkan pada 4 Oktober 2019 tersebut merupakan tindak lanjut surat Gubernur Bali ke menteri KKP. Surat tersebut berisi usulan penetapan Teluk Benoa sebagai KKM. Usulan tersebut mengingat Teluk Benoa merupakan kawasan suci masyarakat Hindu Bali. Secara sepesifik beberapa wilayah pesisir di Bali memang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan ritual kegamaan. 

BACA JUGA : KKP Tambah Target Perluasan Kawasan Konservasi Laut Seluas 22 Juta Hektar

“Pada Perpres tata Ruang RTR Kawasan Sarbagita (Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres 51 Tahun 2014), sebagian besar Teluk Benoa ditetapkan sebagai Zona Pemanfaatan (ZONA P). Arahan Zona P pada Perpres salah satunya adalah untuk kegiatan sosial, budaya, dan agama sehingga penetapan KKM ini selaras dengan amanat dalam Perpres Sabagita”, ujar Brahmantya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi. Foto : Humas KKP

Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa terbagi menjadi dua zona, inti dan pemanfaatan terbatas. Zona inti KKM adalah 15 muntig yang merupakan titik suci dalam pelaksanaan ritual kegamaan masyarakat sekitar Teluk Benoa. Sedangkan zona pemanfaatan terbatas diperuntukkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara tradisional oleh masyarakat lokal. KKM Teluk Benoa sendiri memiliki wilayah seluas  1.243,41 hektar.

Menanggapi isu reklamasi yang kencang berhembus di Teluk Benoa, Brahmantia menegaskan bahwa dengan keluarnya Kepmen maka tidak boleh ada aktivitas reklamasi yang dilakukan di Teluk Benoa. 

BACA JUGA : Menteri Susi Dorong Daerah Miliki Peraturan Pelarangan Plastik Sekali Pakai

“Di titik-titik tadi harusnya mengikuti dan tidak melakukan reklamasi, saya sampaikan juga pihak yang melakukan izin lokasi sampai sekarang juga tidak melakukan apa-apa. Kan mereka juga akan berkoordinasi dengan kita, di luar titik-titik itu kan ada wilayah yang dikelola kementerian lain, misalkan pelabuhan segala macam itu kan melihatnya peraturan di kementerian perhubungan” ungkapnya ditemui usai konfrensi pers.

KPP selanjutnya berharap ke Pemerintah Provinsi Bali dapat melakukan sosialisai dan pemantapan pengelolaan. Penetapan KKM Teluk Benoa diharapkan berdampak pada terjaga dan lestarinya kearifan lokal, aktivitas lokal dan keagamaan masyarakat Bali.

Penulis: Mohammad Fariansyah

Jakarta (Greeners) – Indonesia saat ini tengah berada dalam ancaman bencana alam yang tinggi. Hal itu semakin dipertegas Presiden Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional BMKG bahwa jangan membangun perumahan, bandara, atau bendungan di lokasi yang rawan bencana.

Namun, hal ini tidak diimplementasikan dengan baik oleh beberapa perusahaan maupun pemda yang menerbitkan izin untuk membangun projek pariwisata dan properti di kawasan pesisir.

Salah satu contoh kebijakan nasional yang membuat rakyat berpotensi menjadi korban bencana terjadi di Provinsi Bali. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 pada 30 Mei 2014 membuka keran Investasi di daerah rawan bencana di Teluk Benoa.

BACA JUGA : LIPI: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Memerhatikan Ancaman Bencana

Terkait dengan konteks kebencanaan di Bali, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) pada 1 Agustus 2019 secara resmi mengirimkan Surat Terbuka : “Desakan Penghentian Mengaproyek Di Kawasan Rawan Bencana Bali Selatan kepada Presiden”.

Pada pokoknya, surat tersebut memaparkan tentang fakta yang menunjukkan Bali Selatan sebagai kawasan rawan bencana dan desakan pembatalan berbagai megaproyek dl kawasan rawan bencana.

Suriadi Darmoko selaku Koordinator Divisi Politik ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) mengatakan Teluk Benoa dan sekitarnya (Bali Selatan) merupakan area yang berhadapan langsung dengan zona megathrust di mana segment Bali memiliki potensi gempa magnitudo maksimum 9,0.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam daftar desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami di Bali khususnya di Kuta dan Denpasar Selatan terdapat 19 desa atau kelurahan dalam kelas bahaya tinggi tsunami. Kawasan perairan Teluk Benoa dan sekitarnya juga rawan likuifaksi dengan skenario gempabumi magnitudo 7,2 SR.

Suriadi Darmoko, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI). Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih

“Di kawasan tersebut terdapat empat mega proyek berbasis sektor pariwisata dan properti yakni rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha, perluasan pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi, perluasan Bandara dengan cara reklamasi seluas 14.145 ha termasuk rencana pembangunan Bali sport hub yang diwacanakan oleh Bupati Badung seluas 50 ha yang harus dibatalkan karena berada di kawasan rawan bencana,” ujar Suriadi pada konferensi pers “Tanpa Beban Masa Lalu, Mampukah Presiden Jokowi Batalkan Megaproyek di Kawasan Rawan Bencana?” di Kantor Eksekutif WALHI, Jakarta, Selasa (13/08/2019).

Suriadi mengatakan atas kondisi tersebut seharusnya Presiden dengan tegas melakukan pencabutan Perpres 51/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan. Untuk dikembalikan ke posisi Teluk Benoa kembali menjadi kawasan konservasi.

“Jika Perpres 51/2014 tersebut dicabut dan dikembalikan kepada Perpres 45/2011 ada dua proyek yang izinnya tidak bisa diterbitkan atau dibatalkan yakni reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha dan pembangunan Bali sport hub yang diwacanakan Bupati Badung seluas 50 ha. Karena reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi dan alur laut,” ujar Suriadi.

Potensi ancaman gempa itu pun dikonfirmasi oleh Peneliti Geologi Sedimen dan Tektonik LIPI Muhammad Maruf Mukti mengatakan di sepanjang tepian Barat Sumatera, Selatan Jawa dan Bali memang ada zona subduksi yang berpotensi menyebabkan gempabumi.

BACA JUGA : BNPB: 1.586 Bencana Terjadi Sejak Januari Hingga April 2019

“Karena namanya potensi, kita tidak tahu kapan akan terjadi dan lebih baik kita lakukan memang selalu bersiaga. Jika memang ada pembangunan di sekitar wilayah tersebut, seharusnya pembangunan dilakukan berstruktur dan sudah mengikuti acuan,” ujar Maruf saat dihubungi oleh Greeners.

Sementara itu, Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan jika saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki kesiapsiagaan bencana pembangunan berarti pemerintah sedang menyiapkan kuburan masal untuk masyarakat dan wisatawan kalau benar pembangunan di kawasan Teluk Benoa tetap dilanjutkan.

“Banyak sekali proyek-proyek strategis nasional yang pembangunannya berada di kawasan rawan bencana dan berpotensi bencana di masa depan. Jadi seharusnya pemerintah bisa mengkaji secara menyeluruh rencana-rencana tersebut,” ujar Yaya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dukungan hukum untuk koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan “Gendo” Suardana, terus meluas. Selain datang dari 39 desa adat yang ada di Bali, dukungan juga datang dari 176 advokat dari Jakarta dan Bali yang menamakan dirinya sebagai Tim Advokasi Kriminalisasi Gendo Tolak Reklamasi.

Ketua Tim Hukum ForBALI I Made Ariel Suardana mengatakan penggunaan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis sebagai dasar pelaporan Pospera sangat tidak relevan. Pasalnya, tudingan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) tersebut merupakan tafsir yang salah konteks dan teks dari cuitan Gendo di twitter.

“Ini seperti ada penyimpulan, upaya kriminalisasi pada Gendo adalah upaya pemecah belah gerakan rakyat penolak Reklamasi Teluk Benoa dengan membawa-bawa isu ras dan etnis,” jelasnya, Jakarta, Rabu (24/08).

BACA JUGA: Aksi Damai Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali Digelar di Jakarta

Sebelumnya, Pospera melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) telah melaporkan Gendo ke polisi. Dalam laporan sesuai tanda bukti lapor Nomor TBL/584/VIII/2016/Bareskrim, DPP Pospera menuduh Gendo telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 16 UU Penghapusan Ras dan Etnis.

Laporan tersebut, terusnya, menyusul cuitan (tweet) Gendo melalui akun @gendovara pada 19 Juli 2016 yang berbunyi “Ah, muncul lagi akun2 bot asuhan pembina pos pemeras rakyat si napitufulus sok bela2 susi. Tunjukin muka jelekmu nyet.”

Cuitan yang dilontarkan Gendo sendiri, menurutnya, adalah untuk merespon perusakan terhadap alam Bali. Namun Pospera tiba-tiba melaporkan bahwa nama baiknya dicemarkan dan melaporkan isu SARA terkait dengan Napitufulus, yang ditafsirkan sebagai orang Batak oleh Pospera.

“Ini bisa disebut sebagai upaya penjegalan, menyandera, memberhentikan gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa dan target itulah yang sedang dilakukan oleh oknum-oknum Pospera,” jelasnya.

BACA JUGA: Kajian Amdal PT TWBI untuk Teluk Benoa Sudah 60 Persen

Terkait penggunaan UU ITE sebagai dasar pelaporan, Direktur Eksekutif Yayasan Satu Dunia Firdaus Cahyadi mengatakan bahwa kriminalisasi warga melalui pasal karet pencemaran nama baik menggunakan UU ITE masih menjadi ancaman dalam proses kebebasan berpendapat. Setelah aktivis KontraS, Haris Azhar, kini giliran aktivis yang menentang reklamasi Teluk Benoa.

Menurut Firdaus, kriminalisasi terhadap warga yang mengutarakan pendapatnya melalui internet dengan pasal karet pencemaran nama baik ini akan terus berlanjut. Selama pasal karet pencemaran nama baik itu masih ada, selama itu pula potensi kriminalisasi terhadap warga pengguna internet akan terus terjadi.

“Tahun ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU ITE sudah dibahas di parlemen. Semula kita berharap pembahasan revisi UU ITE ini mampu menghentikan kriminalisasi warga pengguna internet. Namun, seiring waktu berjalan, harapan itu tampaknya sulit terwujud,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ratusan relawan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi atau ForBALi cabang Jakarta melakukan aksi solidaritas untuk mendukung gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa pada pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi ini berlangsung untuk mendukung aksi yang dilakukan oleh relawan ForBali cabang Bali di Bandara Ngurah Rai pada pukul 13.00 WITA hari minggu 20 Maret 2016.

Humas ForBali cabang Jakarta Made Bawayasa mengatakan, Tri Hita Karana adalah prinsip penduduk Bali yang berarti, menjunjung hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan alam. Jika reklamasi dibangun, maka konsep dasar tersebut akan terganggu. Misalnya, masyarakat tidak bisa lagi melaksanakan ritual keagamaan di pinggir pantai.

“Ada 26 desa adat yang menolak reklamasi ini. Artinyakan masyarakat juga tak percaya lagi kepada Gubernur Bali. Apalagi jika reklamasi Teluk Benoa tetap dilakukan, maka akan terjadi peningkatan penduduk secara masif di wilayah Bali selatan. Hal itu akan memicu ketimpangan antara wilayah Bali di utara dan selatan,” tuturnya, Jakarta, Minggu (20/03).

Oleh sebab itu, terusnya, masyarakat Bali menuntut pemerintah agar mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Karena dalam Perpres tersebut telah merubah daerah konservasi menjadi komersial.

“Kami meminta agar Presiden RI Joko Widodo bisa mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang wilayah konservasi yang diubah menjadi lahan komersial yang dibuat oleh eranya Susilo Bambang Yudhoyono itu. Karena kalau Joko Widodo mau berbuat untuk masyarakat, ya sekarang ini waktunya,” pungkas Made.

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengaku telah merampungkan Kajian Lingkungan Hidup terkait proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali setidaknya hingga 60 persen dan masih terus berjalan. Direktur PT TWBI Jasin Yabanto menyatakan PT TWBI masih akan menerima masukan dari masyarakat dan tim pakar serta melakukan sidang lanjutan sekitar dua atau tiga kali sebelum kajian lingkungan hidupnya benar-benar rampung.

“Kalau kerangka acuan kan sudah di setujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang kami masih harus menyelesaikan penelitian dan kajian sesuai dengan kerangka acuan yang telah disetujui tersebut. Kalau sudah selesai di kerangka acuan berarti sudah 60 persen ya, sekarang kita tinggal melengkapi keharusan-keharusan lainnya,” tutur Jasin saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (13/01).

Selain itu, Jasin juga menyatakan kalau pihaknya menanggapi bentuk penolakan warga atas pengerjaan proyek reklamasi ini dengan membagi dalam dua jenis bentuk penolakan antara penolakan yang logis dan tidak logis. Untuk penolakan logis, menurutnya masih bisa dicari solusinya. Namun untuk penolakan yang tidak logis, menurutnya tentu akan sulit untuk sama-sama mencari jalan keluarnya.

“Tidak logis itu seperti katanya Bali tenggelam, itu kan konyol. Atau katanya kita akan merusak mangrove, padahal kita enggak merusak mangrove atau akan terjadi banjir di Denpasar sana. Kita tidak sampai ke sana ya,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengakui bahwa proyek reklamasi Teluk Benoa yang mendapat banyak pertentangan dari masyarakat ini memiliki banyak permasalahan. Apalagi, saat ini terdapat dua kelompok masyarakat yang saling bertentangan. KLHK, menurutnya, hanya bertugas sebagai komisi penilai Kajian dampak lingkungannya.

“Komisi penilai Amdal (adalah) pusat karena memang ada tanah yang diambil di Lombok Timur dan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) itu direklamasi ke Bali. Kalau Amdal tanah dari NTB sudah selesai, tapi yang Teluk Benoa baru kerangka acuannya saja yang sudah selesai. Bali itu persoalan sosial budaya yang paling penting. Jadi, kalau (persoalan) itu tidak diselesaikan ya repot. Harus diselesaikan,” ujarnya.

Sedangkan, menurut I Wayan “Gendo” Suardana, koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), proses kajian lingkungan yang dilakukan oleh PT TWBI berlangsung sangat tertutup. Bahkan masyarakat hingga saat ini tidak mengetahui bagaimana perkembangan proses kajian tersebut.

“Masyarakat sebagian besar menolak dan sampai saat ini tidak ada masyarakat terutama pimpinan-pimpinan desa adat atau lembaga-lembaga masyarakat yang diajak mengkaji bersama,” tegasnya.

Selama ini, lanjutnya, yang dilakukan oleh PT TWBI kecenderungannya hanyalah klaim semata. Oleh karena itu, masyarakat semakin banyak yang bergabung dalam aksi penolakan. Bahkan, isu penolakan reklamasi Teluk Benoa malah menjadi topik utama dalam debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu, baik di Denpasar maupun di Badung.

“Yang menariknya adalah jawaban semua kandidat menjawab menolak reklamasi Teluk Benoa. Bahkan kandidat yang track recordnya selama ini pro reklamasi pun, menjawab menolak reklamasi. Artinya kan nalar publik menyatakan reklamasi buruk dan harus ditolak. Apalagi, salah satu organisasi massa besar di Bali yaitu Baladika Bali telah menyatakan sikap menolak reklamasi dan telah memasang baliho-baliho mereka,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wacana menggeser area konservasi Telok benoa menjadi area komersil dengan reklamasi belum surut. Kali ini, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengadakan diskusi ilmiah dengan tema “Telok Benoa Dalam Kajian Ekologi, Budaya dan Religi di Bali” di Universitas Indonesia, Depok pada Kamis (17/12) lalu.

Koordinator ForBALI Jakarta Saras Dewi menyatakan bahwa proses AMDAL yang berlarut-larut membuat pihaknya merasa perlu untuk melakukan kegiatan ilmiah sebagai sumbangsih pikiran dalam proses pengkajian AMDAL ini.

“Kami ingin berbagi ke mahasiswa dan dosen dan ke komunitas pendidikan tentang apa sih yang sudah kami temukan, yang sudah kami lakukan,” ucap Saras.

Menurut Saras, ForBALI dan seluruh masyarakat Bali telah lelah menghadapi kebohongan-kebohongan yang berbalut birokrasi maupun kajian ilmiah. Oleh karenanya, diskusi ini juga merupakan pemikiran alternatif dalam menyikapi wacana reklamasi Telok Benoa.

Bagi Saras, diskusi ini membuktikan bahwa FoRBALI tidak hanya melakukan aksi penolakan tanpa dasar. Diskusi ini sendiri menghadirkan pembicara-pembicara yang merupakan para akademisi dan pakar di bidangnya, antara lain dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Made Supartha dan pakar penanggulangan bencana asal UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno.

“Jadi kami bukan sekadar hanya teriak-teriak serak di tenggorokan saja, tapi kami punya penelitian dan pikiran tandingan. Itu yang harus simultan menurut saya,” tandasnya.

Koordinator ForBALI Jakarta Saras Dewi. Foto: greeners.co/Teuku Wildan

Pemilihan kampus UI sebagai tempat berlangsungnya tempat diskusi dinilai Saras sebagai tempat yang representatif untuk melakukan diskusi mengenai semua permasalahan, termasuk lingkungan, dengan gaya akademis dan ilmiah.

Hal ini, lanjut Saras, juga sesuai dengan poin ke tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. “Semua masalah yang menyangkut tentang kemaslahatan masyarakat, kampus harus terlibat. Dan keterlibatannya harus memihak pada pihak yang tertindas,” jelas perempuan yang juga dosen di Fakultas Filsafat UI ini.

Di tempat yang sama, vokalis band Marjinal, Mike, menilai bahwa permasalahan penting yang menyangkut dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk masalah lingkungan, sejatinya memang membutuhkan banyak ruang diskusi untuk merangsang kesadaran masyarakat luas.

“Harus ada intensitas yang terus-menerus untuk mensosialisasikan segala persoalan, untuk menanamkan suatu kesadaran dan pengetahuan yang lebih atas situasi di negeri kita. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Mike pun berharap bahwa kegiatan penyebaran wacana tolak reklamasi ini tidak berhenti di kampus saja, melainkan juga dilakukan langsung di area-area publik dan terbuka. Karena bagi Mike, masyarakat Indonesia cenderung pasif dalam menyikapi suatu masalah.

“Agar masyarakat tidak pasif dan tidak mengharapkan perubahan di negeri kita ini seolah-olah turun dari langit. Tapi (perubahan) memang perlu kerja sama masyarakat,” ujarnya.

Diskusi yang diadakan FoRBALI sendiri dihadiri oleh beberapa selebriti seperti band Marjinal, Melanie Subono dan Choky Netral. Selain itu, dalam diskusi ini juga diadakan pemutaran film “Alam Berbicara”.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Perubahan iklim terjadi bukan tanpa alasan. Perubahan iklim adalah buah dari tidak adanya penghormatan manusia terhadap bumi dengan melakukan pembangunan eksploitatif yang berlebihan, hingga tidak sadar bahwa kekayaan alam bumi ini memiliki keterbatasan daya dukung.

Namun, keterlibatan masyarakat adat di setiap daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa perubahan iklim sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara yang sudah lama dikenal di masyarakat. Melalui kearifan lokal yang sudah diwarisi secara turun-temurun, alam dilestarikan sesuai dengan budaya adat di setiap kelompok masyarakat adat.

Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, yang ditemui pada acara Climate Art Day di Jakarta pada Sabtu lalu, menceritakan bagaimana masyarakat Luak 16 yang terdiri dari enam marga di Provinsi Jambi dalam melindungi hutannya. Hutan Rimbo Sunyi yang kebetulan masuk dalam kawasan perusahaan Sinarmas, menurut masyarakat adat tersebut, tidak boleh dibuka karena terdapat banyak hewan langka dan dilindungi di sana.

“Berdasarkan kearifan dan kepercayaan masyarakat itulah, mereka berjuang mati-matian menjaga hutan yang telah banyak ditebang oleh industri,” tuturnya, Jakarta, Sabtu (12/12).

Diskusi dalam acara Climate Art Day yang berlangsung di taman hutan Manggala Wanabhakti, Jakarta, Sabtu (12/12). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, ada juga yang namanya Bukit Tiga Jurai. Jurai sendiri dalam bahasa setempat berarti sungai. Bukit ini diapit tiga sungai besar, satu ke arah Sumatera Barat, satu ke arah Jambi dan satu lagi ke arah Riau. Di sana, ada tiga puluh bukit yang besar-besar dan memiliki wilayah yang tidak boleh dibuka.

Menurut Musri, ketika pemerintah mencabut izin usaha dari industri yang saat itu dipegang oleh Sinarmas, masyarakat kemudian mengusulkan memasukkan hutan mereka ke dalam hutan desa karena kala itu, pada tahun 2011, belum ada peraturan yang mengatur tentang hutan adat. Ketika dikabulkan, dari 83 ribu hektar hutan tersebut, diakui sebanyak 50.504.000 hektar hutan sebagai hutan desa yang terdiri dari tiga landscape dan 17 desa.

“Sampai sekarang hutan itu masih terawat dengan baik. Bahkan kalau mau dihitung, jumlah pasokan kayu di hutan itu untuk kebutuhan masyarakat masih bisa sampai generasi ke tujuh mereka karena ada pengaturan-pengaturan yang berlaku. Dari pengaturan itu, saya sadar kalau pengelolaan hutan oleh masyarakat lebih terbukti handal. Sayangnya negara tidak melihat itu. Hipotesis bahwa negara bisa mengelola hutan terbantah dari kejadian kebakaran hutan yang begitu besar, sedangkan hutan yang dikelola masyarakat adat justru tidak ada yang terbakar,” katanya.

Dalam acara yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko pun turut menyampaikan perjuangan masyarakat Bali dalam gerakan ForBali Tolak Reklamasi. Menurutnya, tidak ada satupun sejarah di Indonesia yang mengatakan bahwa reklamasi memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan lingkungan.

“Ini reklamasi berkedok revitalisasi. Lucunya, yang namanya revitalisasi itu kan memperbaiki dari yang sudah buruk menjadi lebih baik. Kalau reklamasi Teluk Benoa ini bukan memperbaiki tapi mengubah kawasan untuk dijadikan wilayah bisnis,” ujar pria yang akrab disapa Moko ini.

Menurutnya, Teluk Benoa adalah satu kawasan ekosistem yang sempurna. Di Teluk Benoa terdapat hutan mangrove dan padang lamun. Di sisi luar Teluk Benoa terdapat terumbu karang. Ekosistem di Teluk Benoa ini berkaitan dengan wilayah Candi Dase di wilayah Karang Asem di wilayah timur Bali. Candi Dase sendiri memiliki ekosistem bawah laut yang masih sangat bagus.

“Kalau ahli kelautan menyebutnya ini wilayah segitiga terumbu karang Bali. Di Teluk Benoa ini juga mejadi tempat peristirahatan burung-burung linstas benua. Pada saat surut, burung-burung akan berhenti untuk mencari makan. Jika dilakukan reklamasi, maka akan terjadi perubahan ekosistem ini yang nantinya juga akan berdampak banyak pada masyarakat,” pungkasnya.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global menggelar acara bertajuk Climate Art Day di taman hutan Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Jakarta. Acara ini digelar sebagai rangkaian untuk menyikapi dan merespon pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP 21 UNFCCC) di Paris yang telah berakhir. Acara ini mengangkat tema “Dari Indonesia untuk Dunia dan Perubahan Iklim itu Tentang Kamu dan Kita Semua”.

Dalam acara ini tampil juga beberapa musisi peduli lingkungan seperti Marjinal, Gamsta, Jamaica Cafe, Iksan Skuter, dan lainnya. Ada pula pameran foto perubahan iklim dari National Geographic, workshop cukil dari Taring Babi dan pameran lukisan perubahan iklim dari Andreas Iswinarto.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Puluhan pegiat lingkungan mendatangi gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Selasa (15/09) siang lalu. Aksi ini terkait dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengenai reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Ketika dikonfirmasi mengenai amdal ini, Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ari Sudiyanto, menyebutkan, amdal mengenai reklamasi Teluk Benoa telah diajukan oleh PT TWBI sejak Januari 2014. Ia menyatakan bahwa proses amdal masih dalam tahap perizinan, belum sampai tahap pengkajian. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh PT TWBI agar proses ini dapat berjalan.

“Proposal untuk penelitian dan pengkajian saja belum kami setujui,” ujarnya kepada Greeners melalui telepon, Kamis (17/09).

Menurut Ari, KLHK memang sempat memfasilitasi konsultasi publik mengenai reklamasi Teluk Benoa, namun hal tersebut tidak menjadi indikasi bahwa KLHK memihak kepada investor. KLHK, lanjut Ari, hanya ingin mendengar aspirasi para pendukung sekaligus penolak reklamasi Teluk Benoa.

Ia juga menyatakan bahwa KLHK tidak akan sembarangan dalam mengambil keputusan. Jika pun proses pengkajian amdal sudah berjalan, ia menyatakan bahwa itu bukan karena keberpihakan KLHK kepada investor.

“Kalau memang layak lingkungan, kita akan bilang layak. Begitu juga sebaliknya, jika tidak layak lingkungan, kita katakan tidak layak,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Jakarta, Saras Dewi mengungkapkan bahwa keberadaan amdal reklamasi Teluk Benoa tidak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bali.

“Kami mempertanyakan kenapa ada pelayanan terhadap kepentingan investor yang jelas-jelas akan memberi dampak buruk kepada masyarakat banyak,” kata Saras kepada Greeners saat ditemui di sela-sela aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di kompleks Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Selasa (15/09).

(kiri ke kanan) Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Jakarta, Saras Dewi dan koordinator aksi ForBali, Made Bawoyasa. Foto: greeners.co

Keberadaan amdal ini, lanjut Saras, telah melukai hati masyarakat Bali yang telah jelas menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Saras menambahkan bahwa masyarakat Bali tidak membutuhkan tambahan resort atau hotel mewah. Menurut Saras, akan lebih bijak jika pemerintah lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat Bali.

“Orang (Bali) hanya butuh sawah, hutan, laut begitu juga sungai. Itu yang seharusnya menjadi proyeksi dari KLHK,” ungkap perempuan yang juga dosen di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia ini.

Masyarakat Bali sendiri, menurut Saras telah rutin mengadakan aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa. Bahkan, mereka secara rutin mengadakan demonstrasi di depan kantor Gubernur Bali untuk menyuarakan aspirasi mereka sebulan sekali. Oleh karena itu, Saras meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat Bali.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, koordinator aksi ForBali, Made Bawoyasa, menyatakan kekecewaannya terhadap KLHK. Menurutnya, jawaban yang dikeluarkan oleh KLHK pada saat audiensi, terlalu normatif sehingga tidak memuaskan dirinya. Ia pun tidak melihat posisi KLHK sebagai pendukung rakyat Bali.

“Kami tidak butuh dialog-dialog enggak jelas. Kami meminta Siti Nurbaya dalam hal ini untuk langsung meninjau kembali (reklamasi),” ungkap pria yang biasa disapa Bawo ini.

Dari hasil audiensi dengan KLHK, Bawo menilai bahwa tidak seharusnya proses amdal reklamasi Teluk Benoa dirahasiakan karena masyarakat membutuhkan informasi tersebut. “Paling tidak, ada ruang-ruang publik untuk mengdengarkan aspirasi. Itu yang tidak dilakukan KLHK,” ujarnya.

Sebagai informasi, puluhan pegiat lingkungan mendatangi gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Selasa (15/09/2015) siang. Mereka melakukan aksi dan juga audiensi dengan perwakilan dari KLHK terkait dengan keluarnya analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengenai reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Aksi ini diikuti oleh ForBali, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta pendukung gerakan tolak reklamasi.

Penulis: TW

Jakarta (Greeners) – Penolakan terhadap rencana proyek reklamasi kawasan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa, Bali seluas 700 hektar oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) masih terus berlanjut. Kali ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mengeluarkan petisi yang menolak ijin penambangan pasir laut oleh PT. TWBI yang akan menambang pasir di kawasan pesisir Banyuwangi di tiga kecamatan, yaitu Srono, Rogojampi dan Kabat.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Ony Mahardika, mengatakan, petisi yang dibuat sejak tanggal 3 April 2015 tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 5.000 orang dan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo serta Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Dalam petisinya, Onny menjelaskan bahwa pasca penolakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya akan menjadi penyuplai pasir untuk reklamasi di Teluk Benoa, pihak PT. TWBI memilih Banyuwangi sebagai tempat pengerukan pasir sebagai gantinya.

“Bagi Banyuwangi sendiri penambangan pasir itu pasti akan merusak seluruh ekosistem pantai dan laut yang ada disana,” jelasnya kepada Greeners,” Jakarta, Senin (13/04).

Walhi Jawa Timur, lanjutnya, akan melakukan gugatan apabila Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, tidak menghiraukan petisi yang dibuat oleh para aktivis lingkungan ini dan tetap mengeluarkan ijin penambangan pasir laut di Banyuwangi.

“Kalau lihat pernyataan Gubernur di Media, kami masih belum percaya. Makanya, nanti rencananya tanggal 27 kami akan minta audiensi bersama Gubernur,” jelasnya lagi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, terdapat 12.714 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan di Muncar. Di wilayah Srono, Rogojampi dan Kabat sendiri, setidaknya ada 1.488 warga yang bekerja di sektor perikanan. Itu belum termasuk dengan tenaga kerja pada 309 Unit Pengolahan Ikan yang tumbuh di wilayah itu. Di Pelabuhan Muncar sendiri terdapat 27 industri penepungan ikan, 13 industri pengalengan ikan, dan 27 unit pembekuan ikan.

Dipihak lain, PT Tirta Wahana Bali Internasional dengan tegas membantah bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemda Banyuwangi terkait pengajuan izin pengerukan pasir untuk proyek reklamasi Teluk Benoa.

Saat dikonfirmasi oleh Greeners, Direktur PT. TWBI, Jasin Yabanto menegaskan bahwa dalam dokumen analisa dampak lingkungan ‎(Amdal) yang sedang disusun, TWBI baru akan menjabarkan lokasi sumber material yang akan digunakan untuk reklamasi Teluk Benoa.

“Untuk pengambilan material atau apapunlah itu kan harus ada kajian dan studi kelayakan atau Amdalnya. Lah, ini Amdalnya aja masih proses. Kami masih menunggu arahan dari dinas lingkungan terkait. Mungkin masih akan menjalani dua atau tiga kali sidang lagi,” tuturnya.

Lebih jauh, Jasin juga memperkirakan bahwa mungkin pengajuan izin yang sedang diributkan tersebut diajukan oleh pemasok bahan baku dengan mengatasnamakan PT. TWBI.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi menuturkan sempat menerima pengajuan proposal izin tambang pasir laut dari PT TWBI. Namun, proposal tersebut ditolak lantaran pemda kabupaten tidak boleh lagi mengeluarkan izin tambang.

Penolakan ini mengacu pada UU No.23/2014 yang mengatur bahwa bupati dan wali kota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Pulau Dewata, Bali, masih terus berlanjut. Kali ini Forum rakyat Bali tolak reklamasi (ForBali) mengadakan acara pembacaan puisi dan musikalisasi bertajuk “Puisi Bumi” di Eco Bar Cafe, Kemang, Jakarta.

Koordinator ForBali Jakarta, Saras Dewi, mengungkapkan, dengan kembali menggandeng seniman-seniman muda Indonesia, ForBali kembali ingin menyuarakan aksi penolakannya terhadap reklamasi teluk Benoa di Bali.

Menurut Saras, aksi ini berbeda dibandingkan aksi sebelumnya, karena kali ini suasana dibuat lebih intim melalui pembacaan puisi untuk bumi Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa meski fokus acara terletak pada penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali, namun sebenarnya ForBali juga ingin meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, Saras mengatakan bahwa setiap kali melakukan aksi, ForBali selalu melakukannya dengan kegiatan yang sopan dan berbudaya, tanpa adanya perusakan maupun aksi yang merugikan orang lain.

“Kami ingin memberitahu bahwa reklamasi Teluk Benoa hanyalah segelintir permasalahan lingkungan di Indonesia yang sebenarnya masih banyak lagi isu-isu yang sama pentingnya di daerah-daerah lain,” ungkap Saras saat berbincang ringan dengan Greeners di lokasi acara, Jakarta, Rabu (17/12).

Koordinator ForBali Jakarta, Saras Dewi (kaus putih). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain Saras, penulis novel Djenar Maesa Ayu juga berpendapat bahwa isu lingkungan di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian semua kalangan. Menurutnya, saat ini permasalahan lingkungan di Indonesia tidak bertambah baik, tapi malah menjadi lebih buruk melihat kasus reklamasi Teluk Benoa yang tidak juga dihentikan oleh pemerintah.

Djenar juga menyatakan dirinya menaruh harapan besar pada Presiden Joko Widodo agar segera mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Karena, menurutnya, hanya Presiden Joko Widodolah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di Bali ini.

“Kita sekarang ada di sini kan karena masalah lingkungan hidup ini masih belum selesai. Yah harapan besar kita tujukan ke Pak Joko Widodo semoga mencabut Perpres tersebut,” tambahnya.

Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Edo Rakhma yang juga dijumpai dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa hingga saat ini, gelombang penolakan proyek reklamasi yang direncanakan akan memakan lahan seluas 1.200 hektare tersebut masih terus berjalan, bahkan semakin besar.

“Pemerintah harus memperhatikan ini, gelombang sudah semakin besar, Presiden harus mencabut Perpres tersebut,” pungkasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Semangat untuk terus melakukan kampanye penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) masih terus berlangsung. Kali ini, aksi penolakan dilakukan oleh komunitas SAMAS Bali yang bersepeda dari Bali menuju Jakarta dengan membawa pesan penyelamatan lingkungan dengan menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Tim yang berjumlah delapan orang, dua diantaranya adalah pegowes putri, memulai misi bersepedanya dari Pulau Dewata Bali pada tanggal 20 November 2014 lalu. Tim yang dipimpin oleh Dekotel Sugiartha sebagai Road Captain tersebut menyampaikan pesan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dengan bersepeda juga bisa turut membantu kampanye-kampanye sosial. Kampanye ini termasuk menyelamatkan lingkungan hidup dari kerakusan para pelaku bisnis dan juga oknum pemerintah yang hanya memikirkan kepentingan sesaat dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Kami hanya ingin menyampaikan bahwa lingkungan hidup kita sedang terancam oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang juga tidak memikirkan keberlangsungan hidup yang menjadi hak generasi mendatang,” jelas Sugiartha dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Minggu (30/11).

Sugiartha menyatakan aksi bersepeda yang mereka lakukan ini juga menyampaikan pesan pentingnya untuk lebih meningkatkan semangat kebhinekaan yang semakin tergerus karena berbagai kepentingan sekelompok orang yang ingin berkuasa, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan bersepeda, tim SAMAS Bali menyampaikan pesan sosial untuk melakukan penyelamatan lingkungan, termasuk menolak reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ketua Bike to Work (B2W) Indonesia, Toto Sugito pun angkat bicara terkait aksi bersepeda dari Bali hingga Jakarta ini. Toto menyatakan bahwa kampanye bersepeda ini patut diberikan apresiasi dan perlu mendapatkan dukungan dari komunitas lingkungan maupun masyarakat.

Bahkan, lanjutnya, kampanye penolakan rencana reklamasi Teluk Beno tersebut dilakukan melalui gerakan yang kongkrit terkait perjuangan lingkungan, yaitu dengan bersepeda dari Bali ke Monas, Jakarta.

“Mereka ini sudah seharusnya mendapat apresiasi dari komunitas lingkungan hidup karena membawa misi besar untuk memperjuangkan penolakan atas reklamasi di Teluk Benoa yang dampaknya akan merusak lingkungan,” katanya.

Sebagai informasi, pemilihan tanggal 20 November 2014 sebagai tanggal memulai aksi bersepeda tersebut karena bersamaan dengan peringatan Hari Puputan Margarana. Momen ini menurut histori masyarakat Bali adalah hari untuk mengenang kisah-kisah heroisme pahlawan-pahlawan nasional dari Provinsi Bali yang telah gugur untuk berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka.

Tim bersepeda SAMAS Bali tiba di Tugu Monas, Jakarta pada hari Sabtu, 29 November 2014 pukul 13.00 WIB. Di Monas, mereka membentangkan pesan-pesan yang bertuliskan penolakan reklamasi Teluk Benoa di Provinsi Bali.

Selama perjalanan menuju Jakarta, tim SAMAS Bali juga melakukan silaturhami kepada berbagai komunitas sejawat pecinta sepeda yang berada di jalur perjalanan mereka, sekaligus memperkenalkan Pulau Bali sebagai Kota Budaya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Muhammad Guruh Irianto Sukarnoputra atau yang lebih dikenal sebagai Guruh Sukarnoputra sudah banyak melahirkan karya yang mengangkat budaya dan kesenian Indonesia. Konsistensi pada kesenian dan budaya Indonesia itulah yang membuat nama putra dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, ini dikenal hingga ke mancanegara.

Untuk mengapresiasi karya-karyanya, komposer kenamaan Indonesia, Erwin Gutawa dan penata artistik Jay Subiakto menggelar “Konser Satu Indonesia: Salute to Guruh Sukarnoputra”. Konser yang berlangsung di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta pada 26 November 2014, lusa malam tersebut diisi oleh musisi, penyanyi, dan penari yang membawakan karya Guruh. Raisa, Nowela, Tulus, Superman Is Dead, RAN, dan The Overtunes adalah beberapa diantaranya.

Erwin Gutawa (memegang mic) dan Jay Subiakto (kiri depan) bersama para artis yang turut mengisi “Konser Satu Indonesia: Salute to Guruh Sukarnoputra”. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Sepanjang konser berdurasi lebih kurang dua jam tersebut, penampilan grup band punk asal Bali, Superman Is Dead (SID) tampil berbeda. Band dengan tiga orang personel ini membuka penampilan mereka dengan lagu ciptaan Guruh yang berjudul “Bali Kembali.”

Penabuh drum SID, I Gede Aris Astina atau akrab disapa Jerinx, mengaku langsung setuju ketika ditawari untuk membawakan lagu “Bali Kembali” oleh Erwin Gutawa. Mewakili rekan-rekannya, pemuda asal Bali ini bahkan menyatakan bahwa lagu tersebut memang sudah seharusnya mereka bawakan karena kondisi Bali saat ini tergambar sesuai dengan lirik tersebut.

“Bali sudah mulai kehilangan rohnya, mulai kehilangan inner beauty-nya karena digerus oleh industri yang sangat pasif dan buta itu,” katanya.

Lagu yang pernah populer di tahun 1985-an tersebut dirasa sangat relevan dengan kondisi politik yang tengah terjadi di Bali, tepatnya di Teluk Benoa. Di wilayah itu sedang bergulir penolakan rencana reklamasi lahan seluas 800 hektare yang akan di lakukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional. Padahal, sebelumnya Teluk Benoa telah resmi dinyatakan sebagai kawasan konservasi.

Atas penampilan mereka malam itu, Jerinx berharap pesan sosial yang mereka suarakan menuai lebih banyak lagi dukungan.

“Mudah-mudahan kolaborasi bersama tadi bisa membuka lebih banyak lagi mata hati masyarakat Indonesia jikaBali sedang memerlukan bantuan kita semua untuk kembali lagi cantik seperti sedia kala,” pungkasnya.

Guruh Sukarnoputra. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Guruh Sukarnoputra yang ditemui usai konser menyatakan dirinya tidak keberatan dengan penampilan SID tersebut. Ia bahkan menyatakan turut mendukung gerakan tolak reklamasi di Bali.

“Saya senang, Superman Is Dead juga membawakannya dengan baik. Pesan-pesan politik yang disampaikan juga saya setuju. Pesan reklamasi di Benoa itu, saya juga pendapatnya sama bahwa saya juga tidak setuju dengan reklamasi itu,” ungkap Guruh.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Ibarat pepatah lama “Semut pun akan menggigit bila diinjak,” kira-kira gambaran seperti itulah yang sedang terjadi di teluk Benoa, Bali. Para penguasa yang tidak segan merusak alam dengan mengatasnamakan pembangunan, membuat masyarakat di teluk Benoa yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan pun melawan.

Superman Is Dead (SID), adalah satu dari beberapa seniman musik yang sudah dua tahun lamanya menaruh perhatian dan kepedulian terhadap ancaman yang akan dialami oleh rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa. Pasalnya, lahan sekitar 838 hektar di kawasan tersebut akan direklamasi dengan cara ditimbun oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI).

I Gede Ari Astina, atau yang lebih dikenal dengan nama Jerinx, mengatakan bahwa Perpres 51/2014 yang menghapus Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi menggantikan Perpres “Konservasi” Sarbagita, yaitu Perpres No 45/2011 yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jelas akan mengubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi.

Tuntutan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa tertanggal 16 Agustus 2013 yang diberikan kepada PT TWBI juga turut menjadi perhatian.

Beberapa musisi dan seniman yang turut mendukung penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Mereka mengadakan konser bertajuk Svara Bumi untuk menggalang dukungan sekaligus dana di sebuah Cafe di Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jerinx yang ditemui oleh Greeners di sela-sela konser Svara Bumi, konser untuk penggalangan dana dan dukungan untuk Tolak Reklamasi Teluk Benoa di sebuah Cafe di Jakarta pada 30 September lalu, mengutarakan jika SK Gubernur dan Perpres 51/2014 yang mengizinkan reklamasi ini merupakan kesalahan fatal pemerintah. Jika terus berlanjut, maka bisa dipastikan akan banyak persoalan lingkungan terjadi dari rencana reklamasi tersebut.

“Kerusakan-kerusakan yang saya maksud itu hilangnya wilayah konservasi, hilangnya kearifan lokal, rentan bencana alam seperti banjir, rusaknya terumbu karang, hilangnya ekosistem mangrove, dan yang pasti abrasi,” tutur pria yang lahir dan besar di Kuta, Bali ini.
Selain itu, masyarakat yang penghidupannya berasal dari laut, lanjut Jerinx, tidak bisa serta merta disuruh menjadi pelayan hotel atau rumah makan begitu saja. Mereka hidup dari laut dan untuk lautlah mereka juga selalu menjaga kekayaan alamnya.

Dalam kesempatan itu, Jerinx juga sempat bercerita bahwa dirinya bersama dengan SID dan beberapa seniman maupun musisi yang ikut melakukan penolakan terhadap reklamasi teluk Benoa sudah sering menerima ancaman dan intimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal. Keadaan tersebut mereka alami sejak dua tahun lalu, tepatnya akhir 2012.

Penabuh drum SID ini mengatakan, sempat ada beberapa orang berbadan kekar mendatangi bar miliknya untuk menanyakan alamat rumah dan keberadaannya.

“Pernah juga pas lagi manggung, ada aparat yang dengan berbagai macam alasan berusaha menghentikan konser Superman Is Dead,” kata pemilik Rumble Clothing yang lebih senang bersepeda sebagai alat transportasi utamanya di Bali ketimbang mobil ataupun sepeda motor.

Selain turun ke jalan dan membuat lagu-lagu pro lingkungan, Jerinx bersama dengan Superman Is Dead, Nosstress dan Navicula juga pernah membuat petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan agar Presiden membaca dan mencabut Perpres yang 51/2014 dan mengembalikan wilayah Teluk Benoa menjadi wilayah konservasi.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan akan mendukung langkah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk untuk melakukan proses reklamasi untuk pembangunan taman hiburan berkelas internasional.

Menanggapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan kembali bahwa pihaknya menolak segala macam bentuk reklamasi di manapun di wilayah pantai Indonesia.

Kepala Departemen Kajian dan Sumber Daya Walhi, Khalisah Khalid menyatakan bahwa sudah sejak lama Walhi fokus pada masalah reklamasi pantai, terlebih jika reklamasi tersebut merugikan warga yang terkena dampak.

“Sekarang kita lihat, itu (Pemprov DKI) mau mereklamasi yang mana? Memangnya, dimana di Jakarta ini yang tidak ada penduduknya?,” tegas Khalisah kepada Greeners usai menjadi pembicara pada Konferensi Pers “Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk 8 Program Prioritas Kabinet Jokowi-JK” di Kantor Walhi, Jakarta, Selasa (02/09).

Menanggapi masalah reklamasi Ancol, Khalisah menyatakan bahwa Walhi dengan tegas menolak rencana reklamasi tersebut. Menurut Khalisah, selama ini pemerintah selalu membangga-banggakan keberhasilan reklamasi Singapura, namun masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa setiap kali ada proyek reklamasi, maka ada satu atau dua pulau yang tenggelam.

“Termasuk Teluk Benoa, sampai sekarang masih terus kita tolak. Dan, untuk Ancol, nanti masih harus kita kaji lagi seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Intinya, kami sudah memperjuangkan hak masyarakat, mulai dari pantai utara hingga pantai selatan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama telah menyatakan akan memudahkan perizinan bagi PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mereklamasi pulau-pulau di sekitar Ancol, pada Kamis (25/08) lalu. Luas areal reklamasi diperkirakan akan mencapai 16 hektar dan akan digunakan sebagai lahan pembangunan taman hiburan berkelas internasional.

Menurut rencana, Ancol akan menambah bank tanah (land bank) seluas 700 hektar dengan cara reklamasi di Ancol barat dan timur. Reklamasi tersebut dilakukan dalam beberapa tahap dan selama beberapa tahun. Sedangkan untuk dua tahun pertama, Ancol akan memulainya dengan mereklamasi 160 hektar.

Adapun alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan taman hiburan kelas internasional ini mencapai Rp 1,6 triliun pada tahap pertamanya. Anggaran ini merupakan bagian dari penyertaan modal pemerintah (PMP) DKI Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Reklamasi pulau tersebut rencananya akan dimulai tahun ini dan rampung pada tahun 2015.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Superman Is Dead (SID) menyerukan kritik yang cukup tajam kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Grup punk rock asal Bali ini menuliskan ajakan untuk menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali dan meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 tahun 2014 segera dibatalkan.

“26 Juni 2013 Presiden SBY menipu rakyat Bali, memakai Cristiano Ronaldo sebagai alat pencitraan untuk menunjukan bahwa SBY mencintai mangrove dan akan melindungi mangrove di teluk Benoa.// 30 Mei 2014 SBY mengeluarkan Perpres no 51 tahun 2014 yg mengijinkan diadakannya reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yg akan menghancurkan mangrove di Teluk Benoa yg merupakan daerah konservasi.”

Tulisan di atas adalah sebagian pernyataan SID yang ditulis dalam laman akun facebook resmi mereka pada Selasa (24/06).

Pernyataan menolak reklamasi di Teluk Benoa, Bali yang diunggah band Superman Is Dead di akun facebook mereka.

Pernyataan SID tersebut sejalan dengan aksi masyarakat Bali yang turut menolak adanya reklamasi dan menuntut Perpres nomor 51 tahun 2014 dibatalkan. Seperti dikutip dari bali.bisnis.com, ribuan warga Bali telah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 17 Juni 2014 lalu. Mereka mendatangi kantor Gubernur Bali di kawasan Renon, Denpasar, namun tidak ada satupun pejabat pemerintah provinsi Bali yang menemui pendemo.

Adanya Perpres tersebut membuat status Teluk Benoa yang sebelumnya termasuk kawasan konservasi menjadi zona penyangga konservasi. Dengan status baru ini, reklamasi dapat dilakukan. PT Tirta Wahana Bahari Internasional (TWBI) milik Tommy Winata disebut sebagai pemegang ijin pengelolaan area reklamasi yang akan berlokasi di sisi tenggara pulau Dewata tersebut.

Sementara itu, menurut hasil studi kelayakan dari tim Universitas Udayana, reklamasi di Teluk Benoa tidak layak dilakukan. Selain akan merusak ekosistem dan kawasan mangrove, dikhawatirkan reklamasi ini akan menyebabkan abrasi di perairan selatan Bali meluas.

Ilustrasi yang disertakan SID dalam pernyataan mereka menolak reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Dalam pernyataannya, SID juga mentautkan fanpage facebook resmi Cristiano Ronaldo dan menyebutkan twitter sang bintang sepakbola dalam tulisan yang sama yang di sebarkan di twitter resmi SID, @SID_Official.

Berikut ini lanjutan pernyataan dari SID:

“Cristiano Ronaldo tertipu! – Ayo tag akun fanpage Ronaldo di foto ini sebanyak-banyaknya agar ia sadar bahwa dirinya SUDAH diperalat. Harapannya, agar Ronaldo melayangkan protes ke SBY dan semoga Reklamasi Teluk Benoa DIBATALKAN. #BaliTolakReklamasi#BatalkanPerpres51th2014.”

Hari ini, Rabu (25/06), hingga pukul 19.50 WIB, pernyataan tersebut menuai 18.529 likes dan sudah disebarkan sebanyak 5.435 kali. Dan, angka ini terus bertambah. Hingga berita ini dinaikan, belum ada tanggapan resmi dari Cristiano Ronaldo. Situs jejaring twitter milik pesepak bola asal Portugal ini masih membahas seputar aktivitasnya mengikuti Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brazil.

(G08)