Jakarta (Greeners) – Peristiwa tsunami Tonga (15/1) negara di barat daya Samudra Pasifik, menjadi pengingat bagi Indonesia yang memiliki banyak gunung api bawah laut. Apalagi tsunami akibat erupsi letusan gunung berapi bukan kali pertama terjadi di Indonesia.

Setidaknya, terdapat 10 kali tsunami akibat erupsi gunung api yang meluluhlantakan wilayah-wilayah di Indonesia. Kesigapan dan kecanggihan alat teknologi peringatan tsunami akibat aktivitas gunung api sangat penting Indonesia miliki.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), beberapa bencana tsunami akibat erupsi letusan gunung api, di antaranya tsunami di gunung Awu pada 2 Maret 1856 yang menewaskan 2.806 orang. Selanjutnya, Gunung Krakatau pada 26-27 Agustus 1883, yang menewaskan 36.417 orang. Lalu tsunami di Gunung Anak Krakatau 22 Desember 2018 yang menewaskan 426 orang dan 25 orang hilang.

Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, Indonesia memiliki enam gunung api bawah laut. Gunung api tersebut antara lain Sangir dan Banua Wuhu di Perairan Sangir. Selanjutnya, Gunung Emperor of China, Nieuwekerk di Perairan Maluku. Terakhir, Gunung Yersey dan Gobal di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala PVMBG Andiani mengatakan, berkaca dari riwayat sejarahnya, dua di antara gunung api di bawah laut tersebut erupsinya pernah diikuti tsunami. Adapun daftar gunung api tersebut, Gunung Illi Werung – Hobal di Kabupaten Lembata, NTT dan Gunung Banua Wuhu di barat pulau Mahengtang, Kepulauan Sangihe.

“Itu terjadi karena letak kawah gunung api pada kedalaman kurang dari 500 meter dari permukaan laut,” ujarnya kepada Greeners, Rabu (19/1).

Sebaliknya, gunung berapi di bawah laut lainnya terletak pada kedalaman lebih dari 500 meter. Ini memungkinkan erupsi yang terjadi tak pernah diikuti tsunami.

PVMBG Upayakan Pantau Gunung Api Bawah Laut

Sejauh ini, pihak PVMBG terus menerus memantau aktivitas gunung berapi menggunakan alat seismik. Andiani menyatakan, untuk Gunung Api Ili Werung PVMBG telah memasang alat seismik, sedangkan Banua Wuhu rencananya pada tahun ini.

Kendati demikian, Andiani tetap mendorong agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan menyusul aktivitas gunung api penyebab tsunami yang tak hanya disebabkan erupsi gunung api bawah laut. Tapi juga berasal dari daratan. Misalnya, Gunung Krakatau. “Ancaman ke depan masih ada mengingat gunung api juga masih ada, baik di darat maupun laut,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan, hingga saat ini belum ada alat di dunia sains dan teknologi dunia sebagai peringatan terhadap tsunami non tektonik.

Namun, ia memastikan pihak BMKG bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan prototipe untuk memberikan peringatan kejadian tsunami non tektonik.

Alat yang bernama InaTNT (Indonesia Tsunami Non-Tektonik) ini mampu memberikan peringatan terhadap wilayah-wilayah sekitar bila terjadi tsunami akibat erupsi di gunung api. Pemerintah, kata dia tidak diam, meski sistem peringatan dini tsunami non tektonik belum operasional di dunia tetapi BMKG mencoba berinovasi membangun InaTNT.

Masyarakat pesisir perlu meningkatkan kesiapsiagaan potensi tsunami akibat aktivitas gunung api bawah laut Indonesia. Foto: Shutterstock

BMKG Bangun Prototipe InaTNT

Ia menjelaskan InaTNT ini memanfaatkan sensor monitoring muka laut yang dipasang di dekat gunung api. “Secara konsep InaTNT bekerja jika terjadi tsunami di gunung api, baik itu karena erupsi gunung api, longsoran atau reruntuhan. Maka tsunami yang sedang terdeteksi di dekat gunung itu menjadi warning untuk tempat-tempat yang lebih jauh dari gunung api itu,” papar Daryono.

Misalnya, di samping Gunung Anak Krakatau terdapat berbagai wilayah seperti Lampung, Anyer dan Tanjung Lesung. Wilayah-wilayah tersebut akan mendapatkan status peringatan dari tsunami yang terjadi akibat erupsi di Gunung Anak Krakatau.

Daryono menegaskan, alat InaTNT ini masih membutuhkan penelitian lebih jauh sebelum akhirnya siap digunakan. Ia menyebut perkembangan alat ini masih membutuhkan stasiun monitoring muka laut.

Selain itu, Daryono juga menyebut pentingnya membuat pemetaan daerah bahaya tsunami dengan menandai sejarah tsunami karena erupsi dan longsornya. “BMKG sudah membuat lebih dari 50 peta bahaya tsunami untuk berbagai daerah dengan indeks risiko tsunami tinggi,” imbuhnya.

Adapun sumber tsunami di Indonesia sebagian besar sangat dekat, yakni kisaran 100 kilometer dari lepas pantai. Alhasil, perjalanannya untuk sampai ke daratan bisa sangat cepat. Kesigapan dan mitigasi perlu masyarakat sekitar pantai lakukan lewat pemberian edukasi dari pemerintah.

Sebelumnya, BMKG juga telah membangun sistem peringatan dini tsunami di Indonesia berbasis kegempaan bernama InaTews (Indonesia Tsunami Early Warning System). InaTEWS meliputi buoy yang terpasang di lepas pantai. InaTEWS dapat membantu masyarakat memperoleh peringatan dini tsunami melalui BMKG.

Edukasi bagi masyarakat pantai juga perlu agar mereka bisa selamat dari tsunami. Perencanaan tata ruang pantai berbasis risiko tsunami juga perlu pemerintah buat. 

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Menyangkut persoalan pengurangan risiko bencana, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Kepala Pusat Penelitian Fisika, Eko Yulianto menyarankan untuk membuat Provinsi Peringatan Dini dan mengatur tata ruang wilayah pantai di Indonesia. Luas wilayah Indonesia yang sangat besar dan lead time tsunami menjadi alasan untuk tidak hanya mengandalkan sistem peringatan dini.

“Aspek penting jika berbicara pengurangan risiko bencana adalah masalah persoalan tata ruang yang tidak dijaga, padahal kita memiliki aturan Perpres No 51/2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Namun, peraturan tersebut tidak ditaati sama sekali. Walaupun kita memiliki peringatan dini sebaik apapun kalau tata ruang itu tidak dibenahi maka tidak akan banyak membantu menyelamatkan korban jiwa,” ujar Eko dalam media briefing Pengurangan Risiko Bencana Melalui Teknologi dan Pendidikan Siaga Bencana di Media Center LIPI, Jakarta, Rabu (02/01/2019).

Dalam Perpres tersebut dijelaskan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Sempadan pantai minimal seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Menurut Perpres ini, Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Adapun penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari hasil penghitungan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana.

BACA JUGA: 2.564 Kejadian Bencana Alam Terjadi di Indonesia Sepanjang Tahun 2018 

Eko mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membuat tata ruang berbasis risiko bencana. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan yang berada di daerah rawan bencana. Seperti contohnya bangunan cottage di Lembang, Bandung yang pembangunannya tepat berada di sesar Lembang.

“Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan dari cottage tersebut karena mereka bisa membangun di situ pasti karena mendapatkan izin dari Pemda setempat. Posisi pembangunannya tepat sekali berada di sesar Lembang yang pernah saya teliti beberapa waktu lalu dimana 500 tahun lalu pernah terjadi likuifaksi seperti yang terjadi di Palu,” jelas Eko.

BACA JUGA: BPPT: Perbaikan 3 Buoy di Selat Sunda Butuh Rp15 Miliar 

Selain itu, Eko juga menyarankan untuk membuat Provinsi Peringatan Dini dikarenakan banyak wilayah-wilayah di Indonesia memiliki lead time tsunami pendek yang rata-rata hanya kurang dari 10 menit. Akan sangat berisiko jika hanya mengandalkan sistem peringatan dini.

“Harus diklasifikasikan daerah mana yang masuk di Provinsi Peringatan Dini. Contohnya seperti daerah Pantai Utara, Bali, Lombok, Mentawai yang memiliki lead time tsunami pendek harus masuk di Provinsi Peringatan Dini dan menempatkan sistem peringatan dini banyak di sana dan perlu diperhatikan tata ruangnya. Sedangkan daerah seperti selatan Jawa yang memiliki lead time tsunami panjang (40 menit) tidak terlalu masalah jika sistem peringatan dininya tidak banyak,” kata Eko.

Eko juga mengatakan bahwa di wilayah dengan lead time tsunami pendek, evakuasi mandiri berbasis guncangan gempa harus dijadikan standar penyelamatan diri dari ancaman tsunami. Dengan demikian, informasi tentang wilayah dengan lead time tsunami pendek adalah hal mendasar yang harus ada di dalam materi pendidikan publik terhadap ancaman tsunami.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Perubahan iklim memberi dampak yang cukup besar terhadap beberapa sistem global, salah satunya terhadap sistem air. Suhu yang makin panas karena konsentrasi gas rumah kaca yang makin tinggi mengakibatkan uap air di udara makin banyak sehingga frekuensi dan intensitas hujan deras makin tinggi. Kondisi ini mengakibatkan semakin banyak kejadian banjir dan tanah longsor.

Program adaptasi perubahan iklim diharapkan segera dilaksanakan untuk mengatasi krisis air tersebut melalui penggunaan teknologi tepat guna. Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin mengatakan bahwa harus ada pendekatan komprehensif terkait kebijakan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjalankan program adaptasi perubahan iklim ini.

BACA JUGA: Pemerintah Minta Pelaku Usaha Mendukung Target Penurunan Emisi

“Pendekatakan adaptasinya itu harus komprehensif dari hulu hingga hilir. Dari masyarakat misalnya, kalau saja setiap individu di sebuah wilayah membuat lubang biopori untuk resapan air, maka kerusakan tanah akibat longsor maupun mandeknya akses air bersih pasti bisa teratasi,” tuturnya kepada Greeners, Jakarta, Senin (27/03).

Menurut Nur, pemerintah daerah juga harus mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah di tiap daerahnya. Pasalnya, yang terjadi saat ini masih banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Misalnya ketidakseimbangan pembangunan ruang hidup masyarakat dengan ruang terbuka hijau yang ada.

“Kepatuhan masyarakat dan pemerintah daerah ini yang seharusnya menjadi tolak ukur apakah adaptasi perubahan iklim untuk sistem pengelolaan air di Indonesia bisa berjalan atau tidak,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemerintah Daerah Harus Serius Rancang Program Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim

Mengenai pengelolaan air, Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan, masih banyak manusia yang kurang bijaksana dalam pengelolaan air. Misalnya, 80% air limbah tidak diolah dan langsung dibuang, padahal sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali seperti untuk kepentingan pertanian dan peternakan, pembangkit energi, industri, dan lain-lain. Hal ini, menurut Rachmat, dapat berkontribusi pada praktik pemborosan air.

“Masyarakat, khususnya generasi muda, harusnya lebih kritis lagi menyikapi penggunaan dan pengelolaan air karena perubahan iklim dan meningkatnya populasi manusia memberi tekanan yang besar pada sumber daya air kita. Apalagi, sebanyak 40 persen populasi dunia mengalami kelangkaan air,” kata Rachmat.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Peruntukan tata ruang Pulau Jawa sebagai pusat industri dan menjadikan Pulau Jawa sebagai poros pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Jawa sentris) yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya membuat kondisi Pulau Jawa mengalami krisis ekologi karena telah terlalu parah terekploitasi.

Guru Besar Ekologi Manusia dari Institute Pertanian Bogor (IPB), Soeryo Adiwibowo menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai kajian dan pemetaan masalah secara nyata telah meunjukkan kalau kondisi Jawa sudah terlalu parah terekploitasi. Sayangnya, kajian yang menunjukkan bahwa Jawa rentan akan bencana tidak mengubah arah perencanaan pembangunan, penyusunan maupun peninjauan ulang tata ruang pulau Jawa.

Saat ini, kata Soeryo, Indonesia sudah harus mulai memasukkan daftar-daftar industri ekstraktif negatif di negeri ini khususnya di pulau Jawa. Berdasarkan kajian yang ia lakukan bersama beberapa peneliti pada tahun 2008 menunjukkan kalau pulau Jawa sudah dalam kondisi ekologi yang buruk dengan beban eksploitasi yang tinggi.

“Kondisi lingkungan pulau Jawa semakin diperburuk dengan banyaknya pembangunan industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap, dan penambangan bahan mineral, terutama semen. Krisis ini dipicu oleh arah pembangunan yang hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi tetapi abai dengan daya dukung lingkungan serta keadilan sosial,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (22/06).

BACA JUGA: Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Berbasis Data

Dalam petisi yang ia buat bersama dengan ratusan akademisi, tokoh agama, aktivis, serta perwakilan masyarakat adat kepada Presiden Joko Widodo terkait krisis ekologi yang mendera Indonesia, khususnya Pulau Jawa beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa meningkatnya konsumsi bahan-bahan alam dan energi di Indonesia banyak terjadi bukan karena kebutuhan lokal, melainkan karena perluasan industri ekstraktif dengan dukungan sektor keuangan dan perbankan.

Pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara yang menyebar di Kabupaten Rembang, Pati, dan Grobogan, demikian juga pembangunan di Gombong, Jawa Tengah telah mengindikasikan kerusakan ekologis tersebut. Penambangan batu gamping untuk industri semen di Kabupaten Rembang, misalnya, mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

CAT Watuputih merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan resapan air terbesar yang memasok sumber mata air yang ada di sekitarnya. Volume air yang dihasilkan oleh mata air-mata air yang ada di pegunungan karst ini dalam satu hari mencapai sekitar 51.840.000 liter air. Sekitar 10 persen di antaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Sisanya didistribusikan ke lahan pertanian.

“Jika nilai ini dievaluasi sebagai potensi ekonomi, nilai air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan, yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber mata air yang ada,” tambahnya.

BACA JUGA: Walhi: Bencana Ekologis Mengintai Sumatera Selatan

Semua provinsi di Pulau Jawa mempunyai indeks rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang tinggi. Sekitar 80 persen kabupaten/kota mempunyai risiko banjir tinggi; 93 persen mempunyai risiko kekeringan yang juga tinggi. Selain itu, kondisi hutan di Pulau Jawa yang saat ini berada pada titik kritis perlu mendapat perhatian serius. Pulau Jawa hanya memiliki luasan hutan sebesar 3,38 persen dari seluruh kawasan hutan di Indonesia. Dari luasan tersebut, sebesar 85,37 persen dikelola oleh Perum Perhutani.

Luas tutupan hutan dari tahun ke tahun juga semakin berkurang. Tahun 2000 luas tutupan hutan Jawa masih 2,2 juta hektar, tetapi tahun 2009 merosot tinggal 800.000 hektar. Total luas tutupan hutan di kawasan hutan produksi di Jawa hanya 23,1 persen. Sebanyak 123 titik DAS dan sub-DAS di Pulau Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan. Jika tren ini terus berlangsung, 10,7 juta hektar DAS dan sub-DAS di Pulau Jawa akan semakin terancam.

“Kondisi rawan bencana ini selaras dengan terus berkurangnya tutupan hutan di Jawa,” tegasnya.

Pemda Minim Membaca Data

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruanda Agung Sudirman, menyatakan, sejak tahun 2003 KLHK telah mengeluarkan Peta Posisi Lahan (LPM) Pulau Jawa dan Madura berdasarkan kriteria kelerengan, curah hujan, tanah, geologi, morfometri dan posisi daerah aliran sungai (DAS).

Dari peta ini, terangnya, terdapat 762 titik atau lokasi potensial wilayah rawan bencana yang tersebar di 69 kabupaten di Jawa dan Madura. Peta tersebut juga telah didistribusikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 2006. “Padahal sejak peta itu kami distribusikan, sebanyak kurang lebih 80 hingga 90 persen kejadian bencana persis terjadi di lokasi yang sesuai dengan pemetaan kami,” ujarnya

Menurut Soeryo, jika pemerintah daerah mau mengacu pada peta tersebut, maka antisipasi bencana alam dapat dilakukan sedini mungkin.

“Pemerintah daerah kita itu hanya sedikit sekali yang mau baca data. Sehingga untuk mengambil kebijakan seringkali salah karena asal comot aja tidak ada basis datanya,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bersamaan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-16, Provinsi Papua Barat mendeklarasikan provinsinya sebagai Provinsi Konservasi pada Senin, 19 Oktober 2015. Provinsi Konservasi yang menjadi inisiatif Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Dalam keterangan resminya, Abraham menyatakan bahwa pencanangan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Hal ini dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan pembangunan secara bijaksana dan berkelanjutan di Papua Barat.

“Bentuk dari perwujudan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, saat ini Pokja Provinsi Konservasi sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RANPERDASUS) sebagai dasar pengimplementasiannya di Provinsi Papua Barat,” terang Abraham, Jakarta, Selasa (20/10).

Di samping itu, Benja Victor Mambai, Direktur Program Papua WWF Indonesia menyambut baik dan mendukung deklarasi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Kami berharap ini adalah tonggak untuk memantapkan upaya-upaya konservasi dan arah pembangunan Provinsi Papua Barat yang bijaksana dan berkelanjutan.

WWF, kata Benja, telah bekerja di Provinsi Papua Barat untuk perlindungan spesies penyu belimbing dan hiu paus, pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, pendidikan lingkungan hidup, serta advokasi kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS).

“Di Papua Barat sendiri, WWF Indonesia – Program Papua saat ini bekerja di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Teluk Wondama yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan di Abun, Kabupaten Tambrauw. Nah, Papua Barat memiliki wilayah Bentang Laut Kepala Burung yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan 90 persen luas kawasan Papua Barat merupakan kawasan hutan alam,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih