Jakarta (Greeners) – Restorasi ekosistem tak hanya efektif memitigasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, penjagaan suplai air dan keanekaragaman hayati. Konsep ini juga harus memastikan dimensi sosial ekonomi pemanfaatan hutan untuk masyarakat adat.

Belantara Foundation bersama Asia Pulp & Paper Japan Ltd. (APPJ) mempromosikan “Forest Restoration Project: SDGs Together” kepada dunia internasional. Aksi ini juga ingin mengajak upaya pemulihan hutan tropis di Indonesia secara meluas.

Promosi tersebut berlangsung dalam Pameran EcoPro 2022 di Tokyo Big Sight, Jepang, 7-9 Desember 2022. Tema yang diusung yaitu “Tackle Environmental Challenges and Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) for a Sustainable Society”.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation Dolly Priatna dalam keterangannya menyatakan, restorasi ekosistem merupakan salah satu isu global yang penting saat ini. Sidang Majelis Umum PBB telah mendeklarasikan the UN decade on ecosystem restoration. Tujuannya untuk mensinergikan upaya restorasi ekosistem secara masif pada ekosistem yang rusak dan terganggu selama periode tahun 2021-2030.

Restorasi Ekosistem Perbaiki Kualitas Lingkungan

Restorasi ekosistem secara umum akan memengaruhi dan memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk kualitas udara, kualitas air, pohon, tanah, serta habitat dan populasi satwa liar.

Bahkan, jika restorasi ekosistem berhasil maka akan mampu mencegah atau mengurangi berbagai macam risiko kerusakan lingkungan. Kerusakan itu antara lain erosi, tanah longsor, tercemarnya sumber air, turunnya muka air tanah, kebakaran lahan, polusi udara dan lain-lain.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang serius, salah satunya adalah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. SK.159/Menhut-II/2004. Aturan tersebut terkait restorasi di kawasan hutan produksi (IUPHHK Restorasi Ekosistem) untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi.

“Restorasi ekosistem tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis tetapi juga mengembalikan fungsi hutan sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Dolly yang juga pengajar Pascasarjana Universitas Pakuan ini.

Restorasi ekosistem Indonesia jadi praktik baik di Jepang. Foto: Belantara Foundation

Pemulihan Fungsi Hutan

Dengan tata kelola yang tepat lanjutnya, restorasi ekosistem dapat mendukung pemulihan fungsi hutan sebagai penyedia manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.

Belantara Foundation bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura, Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahura Sultan Syarif Hasyim dan sejumlah pemangku kepentingan.

Restorasi ekosistem ini juga dapat dukungan dari APPJ. Mereka menggagas program bernama “Forest Restoration Project: SDGs Together” di wilayah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Riau.

Program ini merupakan kegiatan yang mereka jalankan melalui donasi sebagian hasil penjualan produk yang produsen kertas Indonesia APP (termasuk beberapa produk pabrik APP China) buat kepada Belantara Foundation.

Kegiatannya antara lain menanam dan memelihara bibit pohon spesies langka di hutan Sumatra yang telah terdegradasi akibat aktivitas ilegal dan kebakaran hutan. Program donasi ini telah berjalan sejak Agustus 2020.

Sementara itu, dalam pameran terbesar kedua di Jepang ini, Belantara Foundation dan APPJ juga menampilkan produk-produk yang masyarakat pengelola hutan hasilkan. Masyarakat ini adalah binaan dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakara (Greeners) – Maraknya penebangan kayu yang bersifat eksploitatif dan merusak alam menyadarkan masyarakat Katingan, Kalimantan Tengah. Mereka kini memilih menjaga dan memanfaatkan hutan lestari dan ramah lingkungan.

Saat ini masyarakat Katingan mendapat izin mengelola hutan desa seluas lebih dari 10.000 hektare (ha) dan belasan ribu ha lainnya dalam proses perizinan. Sebagian besar desa yang berkomitmen untuk mengimplementasikan perhutanan sosial di Kalimantan Tengah merupakan mitra PT Rimba Makmur Utama. Kemitraan ini melalui inisiatif restorasi ekosistem Katingan Mentaya Project (KMP).

Salah satu desa pemegang Hak Pengelola Hutan Desa (HPHD) dari KLHK adalah Desa Tampelas seluas 6.303 ha. HPHD Tampelas diberikan izin sejak Desember 2019 melalui melalui SK. 10381/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019. Menariknya, banyak warga desa Tampelas sebelumnya berprofesi sebagai penebang liar.

Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Tampelas, Sumber mengatakan, selama puluhan tahun, warga Tampelas menggantungkan hidupnya dari menebang kayu di hutan dan berpotensi eksploitatif merusak hutan. Akibatnya, marak kehadiran bansau atau tempat pemotongan kayu di awal tahun 2000.

Seiring ketatnya pengawasan dan penindakan oleh pemerintah terhadap illegal logging, akhirnya warga banyak yang beralih menjadi petani dan nelayan tangkap. Namun sering mengalami kesulitan karena cuaca yang tidak menentu.

“Tantangan inilah yang menjadi salah satu titik balik timbulnya kesadaran warga akan pentingnya merestorasi dan menjaga kelestarian alam. Khususnya ekosistem hutan, untuk mendapatkan manfaat ekonomi guna meningkatkan pendapatan,” kata Sumber baru-baru ini.

Kesadaran tersebut sekaligus bentuk komitmen warga Desa Tampelas untuk melestarikan hutan di sekeliling desa. Caranya melalui program perhutanan sosial yang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cetuskan. “Dalam proses perolehan perizinan, kami mendapat dukungan penuh dan fasilitasi dari PT Rimba Makmur Utama,” ungkapnya.

Pengelola hutan desa. Foto: Katingan Mentaya Project

Bagian dari Restorasi Ekosistem

General Field Manager PT Rimba Makmur Utama (RMU) Taryono Darusman mengatakan, masyarakat adalah pemeran utama dalam upaya restorasi ekosistem seperti Katingan Mentaya Project (KMP).

“Tanpa kemitraan dengan masyarakat, sangat sulit bagi kami untuk melakukan restorasi dan konservasi hutan. Oleh karena itu, kami mendorong dan mendukung penuh masyarakat di sekeliling area kerja kami untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari melalui program perhutanan sosial dari KLHK,” paparnya.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, RMU juga menggandeng sejumlah pihak. Para mitra lainnya yakni Yayasan Karsa, Jogjakarta dan Yayasan Puteri Indonesia. Mereka memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan izin resmi dari KLHK mengelola Hutan Desa Tampelas.

Suasana desa di wilayah Katingan. Foto: Katingan Mentaya Project

Antusiasme Hutan Lestari Warga Desa

Saat ini, ada 3 desa di sekitar wilayah kerja KMP yang telah mengimplementasikan perhutanan desa melalui izin HPHD atas fasilitasi PT RMU dan mitra pendampingnya. Ketiganya yakni Desa Tampelas, Telaga dan Mendawai dengan total lebih dari 10.000 ha hutan.

Selain itu, ada 3 desa lain yakni Desa Tewang Kampung, Perigi, dan Tumbang Bulan yang sedang dalam proses perolehan perizinan. Total luas hutannya sekitar 14.000 ha.

“Antusiasme warga untuk mengelola kawasan hutan ini sangat menggembirakan. Karena menunjukkan semakin tingginya semangat dan kesadaran warga desa untuk mendapatkan manfaat dari hutan dengan cara yang lestari,” ungkap Taryono.

Desa Tampelas, Telaga dan Mendawai adalah 3 dari 35 desa mitra PT RMU yang ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat yang menjadi agenda penting KMP. Sedangkan KMP adalah sebuah pendekatan usaha restorasi dan konservasi ekosistem hutan gambut seluas 157.875 ha di Kalimantan Tengah melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kondisi pulau Sumatera saat ini kian memprihatinkan. Data WWF-Indonesia menunjukan bahwa luasan hutan pulau Sumatera semakin menyusut. Dari luasan hutan yang mencapai 15,8 juta hektare pada tahun 2.000, kini menjadi 10,5 juta hektare di tahun 2016. Tidak hanya itu, data WWF Indonesia juga menunjukan jumlah populasi satwa liar dilindungi terus menurun seperti Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae) yang jumlahnya tersisa 371 dari 400 ekor tahun sebelumnya.

Diperlukan solusi alternatif terintegrasi yang menyatukan kepentingan ekonomi dan pelestarian ekosistem untuk mengelola tata ruang pulau Sumatera, agar tidak terlambat menjadi bencana ekologis yang lebih parah. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan WWF-Indonesia melalui program kemitraan Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) mengadakan forum dialog Tata Kelola Tingkat Nasional Tentang Badan Kerjasama Ekonomi Hijau RIMBA.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Dr. Prabianto Mukti Wibowo mengatakan bahwa koridor RIMBA ini meliputi kawasan Riau, Jambi dan Sumatera Barat (RIMBA) dengan luasan 3,8 hektar.

BACA JUGA: Pemerintah Minta Pelaku Usaha Mendukung Target Penurunan Emisi

Koridor RIMBA merupakan salah satu dari lima koridor ekosistem se-Sumatera yang termaktub dalam Pasal 48 Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau No. 13/2012 sebagai kawasan yang menghubungkan beberapa kawasan konservasi untuk mengakomodasi pengelolaan hasil alam (jasa ekosistem) dan keragaman hayati secara lestari yang diwakili oleh spesies langka sebagai payung antara lain harimau sumatera, gajah sumatera dan burung.

“Dilihat dari segi status, kawasan Koridor RIMBA ini terdiri dari kawasan hutan dan area penggunaan lain. Sedangkan jika ditinjau dari batas administrasi merupakan bagian dari 3 provinsi (Riau, Jambi dan Sumatera Barat) dan 19 kabupaten,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Sabtu (04/03/2017).

Koridor RIMBA, lanjut Prabianto, merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang nasional yang penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kelestarian lingkungan alam melalui peningkatan ekonomi masyarakat lokal berbasis prinsip ekonomi hijau. Hal ini juga akan berkontribusi untuk upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

BACA JUGA: Enam Gubernur Indonesia Jalin Kerjasama Internasional untuk Tangani Deforestasi

Direktur Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Dwi Haryawan menyebutkan, guna menjalankan koridor RIMBA ini, dibutuhkan adanya lembaga pengelola lanskap koridor. Untuk itu perlu didorong regulasi sebagai payung hukum tata kelola koridor Rimba. Lembaga ini diharapkan menjadi model untuk pengelolaan empat koridor ekosistem lainnya yang juga telah ditetapkan dalam Perpres No. 13 Tahun 2012.

“Pentingnya kehadiran kelembagaan RIMBA karena kita berlomba dengan waktu terhadap terjadinya bencana ekologis Pulau Sumatera jika tidak dikelola secara baik, untuk itu perlu segera mewujudkan model pengelolaan lanskap koridor Rimba yang terintegrasi ini dalam bentuk Badan Kerjasama Ekonomi Hijau RIMBA, bentuknya seperti lembaga yang dapat mengelola lanskap,” ujarnya.

Thomas Barano, Strategic Leader Conservation Science Unit WWF-Indonesia menambahkan, perwujudan tata kelola koridor RIMBA dapat mensinergikan hubungan kerjasama kelembangaan antara pemerintah pusat dan daerah, juga secara horisontal antar tiga daerah provinsi dalam hal pengembangan program ekonomi hijau dengan melakukan pemantauan pemanfaatan ruang. Tata kelola ini juga menjadi solusi dalam mengatasi masalah lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

“Diharapkan dengan adanya lembaga ini dapat menjawab permasalahan ruang antar lintas provinsi di koridor RIMBA juga pemantauan pemanfaatan ruang,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Malang (Greeners) – Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan untuk menutup jalur pendakian ke Gunung Semeru mulai 4 Januari 2017. Penutupan yang bertujuan untuk memulihkan kembali ekosistem di kawasan Semeru ini dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru John Kennedie juga telah menginformasikan pengumuman ini melalu laman resmi BB TNBTS dan telah menyebar di berbagai media sosial sejak beberapa hari lalu.

Dalam pengumuman tersebut, selain untuk pemulihan ekosistem, penutupan jalur pendakian ke Semeru memang rutin dilakukan setiap tahun demi kenyamanan para pendaki. Sebab, pada saat musim pergantian cuaca cenderung buruk dan tidak menentu sehingga jalur pendakian ditutup untuk meminimalisir insiden kecelakaan yang terjadi.

BACA JUGA: Selama 2016, Tiga Pendaki Meninggal Dunia dan Satu Hilang di Semeru

Humas Balai Besar TNBTS, Antong Hartadi, menambahkan, kondisi jalur pendakian juga banyak yang rusak karena longsor maupun pohon tumbang sehingga membahayakan pendaki dan perlu pembenahan. “Semua pendaki paling lambat 4 Januari sudah turun sehingga (jalur pendakian) sudah steril,” kata Antong Hartadi, Selasa (03/01/2017).

Sebelumnya, jalur pendakian ke gunung tertinggi di Jawa ini sempat buka-tutup karena beberapa kali terjadi insiden pendaki yang tersesat maupun kecelakaan. Bahkan, ada satu pendaki asal Swiss, Lionel du Creux yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya meski sudah digelar Open SAR hingga 10 hari.

Lionel dilaporkan hilang pada 7 Juni 2016. Ia bersama rekannya mendaki Semeru pada 3 Juni 2016 tanpa melapor ke petugas di Pos Ranupane. Pendakian diputuskan dibuka kembali pada 21 Juni 2016.

BACA JUGA: Catatan Awal Tahun Menteri LHK, dari Taman Nasional hingga Sampah di Laut

Meski saat ini pendakian ke Semeru ditutup, namun wisatawan masih bisa mengunjungi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seperti Danau Ranu Pani dan Ranu Regulo serta menyaksikan panorama Gunung Bromo dari B29 atau Penanjakan. Mengunjungi kawasan Tengger dengan segala kekayaan seni dan budayanya juga tidak kalah seru untuk dilewatkan.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa kunci keberhasilan penjagaan ekosistem tumbuhan dan satwa liar justru berada pada pengendalian komponen di luar ekosistem.

“Saat ini di Indonesia, ada 25 jenis satwa dari 42 spesies yang berada di ambang kepunahan. Jenis satwa itu dipilih untuk menentukan keberhasilan pengelolaan ekosistem. Setiap spesies mewakili karakteristik wilayahnya secara langsung dan mewakili ekosistem Indonesia,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta, Rabu (14/12).

Beberapa upaya yang dilakukan KLHK untuk melindungi 25 satwa prioritas yang terancam punah tersebut, katanya, salah satunya dengan mengelola wisata alam, lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung program Kementerian Pariwisata.

“Seperti dengan menjaga komodo, memelihara lanskap dan mengundang wisatawan. Upaya ini berhasil mendatangkan 4,03 juta wisatawan Nusantara dan 0,21 juta wisatawan mancanegara ke Pulau Komodo,” kata Siti.

BACA JUGA: KLHK Tetapkan 25 Satwa Prioritas Dilindungi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Tachrir Fathoni sempat mengatakan bahwa tantangan besar penyelamatan satwa dan tumbuhan liar harus diimbangi strategi cerdas dan koordinasi bersama masyarakat.

Menurut Tachrir, hingga kini semakin banyak kelompok masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan lingkungan dan alam. Nantinya, pendonor dan pengelola suaka alam akan diberi sejumlah fasilitas khusus, misalnya pembebasan pajak tanah, namun hal tersebut masih dalam pembahasan.

“Keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Misalnya untuk menjaga kehidupan gajah kita. Dari tahun 2007, populasi gajah terus menurun. Di tahun 2007 ada 4.300 ekor, lalu pada 2014 tinggal 1.704 ekor,” tambahnya.

BACA JUGA: Pembangunan Indonesia Harus Memperhatikan Hak Asasi Satwa

Direktur Jendral Penegakan Hukum Lingkungan KLHK Rasio Ridho Sani pun menyatakan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi termasuk dalam Trans Nasional Crime. Bahkan, nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan narkoba dan senjata.

“Menurut data TRAFFIC Illegal Wildlife Network pada 2009, nilai penjualan perdagangan satwa ilegal sudah mencapai 323 miliar dolar AS,” kata Rasio Ridho Sani.

Sebagai informasi, 25 satwa prioritas yang dimaksud adalah harimau sumatera yang saat ini berjumlah 153 ekor, gajah sumatera sebanyak 563 ekor, badak jawa (Rhinoceros sondaicus) sebanyak 58 ekor, badak sumatera (Dicherorhinus sumatrensis) sebanyak 29 ekor, banteng jawa sebanyak 394 ekor, owa jawa empat spesies sebanyak 461 ekor, orangutan sebanyak 3.200 ekor, bekantan sebanyak 2.502 ekor.

Lalu ada komodo sebanyak 5.954 ekor, jalak bali sebanyak 147 ekor, maleo sebanyak 6.787 ekor, babi rusa sebanyak 877 ekor, anoa sebanyak 661 ekor, elang sebanyak 82 ekor, kakatua lima spesies total sebanyak 1.389 ekor, macan tutul sebanyak 20 ekor, rusa bawean sebanyak 275 ekor, cendrawasih tujuh spesies sebanyak 141 ekor, surili sebanyak 184 ekor, tarsius sebanyak 82 ekor, monyet hitam sulawesi sebanyak 319 ekor, julang sumba sebanyak 30 ekor, nuri kepala hitam sebanyak delapan ekor, penyu sebanyak 4.890 ekor, kanguru pohon sebanyak 10 ekor, dan celepuk rinjani sebanyak 27 ekor.

Penulis: Danny Kosasih

Malang (Greeners) – Sebaran tanaman invasi jenis Salvinia molesta terserak di tepian Danau Ranu Pane yang berada di kaki Gunung Semeru. Di sela-sela tanaman yang entah berasal dari mana ini juga terselip beberapa sampah. Di tepian danau yang mendangkal ini juga terlihat banyak sampah plastik dan botol air mineral berserakan. Sedimentasi yang melaju cepat setiap musim hujan juga menambah percepatan pendangkalan danau yang menjadi saksi banyak pecinta alam dan seniman ini.

Berada di Desa Ranu Pane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, danau yang diperkirakan seluas 1 hektare ini kian hari semakin menyusut seiring pendangkalan yang terjadi. Upaya penyelamatan atau restorasi juga telah dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan berbagai komunitas beberapa tahun lalu.

Namun, persoalan sampah masih menjadi yang utama, sedimentasi juga tak kunjung berkurang. Bahkan, petani tetap menggarap lahannya seperti mengeksploitasi habis-habisan lahan mereka, tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya.

Salah satu petani Desa Ranu Pane, Sukodono, mengaku kalau persoalan mengubah pola pertanian warga Ranu Pane sudah beberapa kali dicoba, namun warga rata-rata ada yang mau dan ada yang tidak. Ia sendiri sepakat kalau model pertanian dibuat terasering untuk mengurangi sedimentasi yang berdampak pada pendangkalan Danau Ranu Pane. “Saya sebagai petani di sini setuju sekali kalau dibuat terasering,” kata Sukodono kepada Greeners, Sabtu (30/04) di sela-sela pembukaan Jambore Sapu Gunung.

Ia menilai, kalau mengandalkan masyarakat saja untuk mengubah pola pertanian yang sudah dilakukan sejak lama akan sulit kalau tidak dibarengi dan didukung oleh pihak-pihak terkait. Misalnya, kata Sukodono, untuk mendukung pembuatan terasering harus ada tanaman penahan seperti rumput gajah. “Nah, kalau warga tidak punya hewan ternak, rumput gajah tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia sendiri mengaku kecewa melihat kondisi Danau Ranu Pane yang mengalami pendangkalan cukup parah dan persoalan sampah. Ia mencoba membandingkan Danau Ranu Pane yang dulu dan sekarang. Banyak satwa dan tanaman yang berkurang, burung-burung endemik Ranu Pane sudah jarang bermunculan. “Bahkan, di tahun 1970-an warga memanfaatkan air danau untuk memasak dan kebutuhan air bersih. Sekarang tidak bisa karena airnya kotor dan bercampur limbah pupuk,” katanya.

Bupati Lumajang, As’at menjelaskan, untuk persoalan sampah, dinas terkait sudah memulai untuk memanfaatkan sampah dari para pendaki dengan dipilah-pilah lalu dijual. “Memang tidak diolah di sini. Tapi sekarang akan dicoba untuk diolah di sini dengan adanya Bank Sampah yang baru di launching,” ujar Bupati As’at.

Bupati As’at juga meminta kepada para pengunjung untuk peduli terhadap kelestarian Ranu Pane dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan membawa sampah turun kembali dan tidak ditinggalkan di atas. “Perlu kerjasama dari semua pihak,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsih mengatakan, ada 50 taman nasional di Indonesia yang mengalami persoalan hampir sama, seperti sampah. Namun, masih 10 taman nasional yang diprioritaskan dari kondisi darurat sampah.

Persoalan sampah sebenarnya pada bagaimana mengubah perilaku pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan di kawasan taman nasional dan wisata alam lainnya. “Ini perlu edukasi dan pengawasan,” ujarnya.

Untuk persoalan Danau Ranu Pane yang ‘diserang’ tanaman invasif dan ancaman pendangkalan, pihaknya akan berupaya mengajak lembaga terkait terutama PU dalam hal mengambil kembali tanah yang masuk ke danau agar bisa terlihat seperti dulu. “Setelah dikeruk bisa menampung air yang lebih banyak,” ujarnya.

Tidak hanya itu, edukasi kepada petani terkait pola pertanian juga penting agar tanah dari ladang tidak masuk ke kawasan danau dengan membuat pola pertanian terasering. “Kalau dibiarkan, bisa hilang danau ini,” kata Tuti.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Sebagai sebuah momentum yang menentukan pasca selesainya Protokol Kyoto, pelaksanaan Konferensi para Pihak atau Conference of Parties (COP) 21 Paris diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah yang mendesak dan konkrit oleh para pihak khususnya kepala negara, demi keselamatan seluruh makhluk bumi.

Desakan kuat dari organisasi masyarakat sipil pun masih sama, yaitu agar COP 21 Paris ini mampu menghasilkan kesepakatan yang kuat untuk menurunkan emisi secara signifikan agar suhu bumi dapat turun 1,5 derajat Celcius seperti sebelum masa industri. Target ini kurang ambisius dibanding dari target sebelumnya yaitu dua derajat Celcius, tapi justru inilah kesempatan terbaik bagi pemimpin dunia jika ingin memberi terobosan yang signifikan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Abetnego Tarigan, menyatakan, selama ini Walhi menilai bahwa Protokol Kyoto terus diperlemah dengan tekanan dari sistem ekonomi politik kapitalistik yang menjadikan isu perubahan iklim sebagai peluang baru bagi korporasi dan negara industri untuk semakin mengakumulasi modal.

“Korporasi yang sesungguhnya sebagai pencemar justru dijadikan seperti malaikat. Faktanya, krisis dunia terus terjadi. Penanganan perubahan iklim jalan di tempat, tidak ada kemajuan yang signifikan. Karenanya, paradigma ekonomi dan pembangunan dunia juga harusnya berubah. Berkeadilan dan Berkelanjutan,” tegasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners,” Jakarta, Selasa (01/12).

Terkait pelaksanaan COP 21 Paris, Walhi meyakini bahwa mata dunia akan tertuju kepada Indonesia karena pemerintah Indonesia mengikuti dan mengambil pilihan mekanisme pasar dalam penanganan perubahan iklim, proyek-proyek REDD dijadikan isu utama dalam mitigasi perubahan iklim. Jika sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia terbesar dari Land Use, Land Use Change and Deforestation (LULUCF), maka peristiwa kebakaran hutan dan lahan justru menjadi tamparan keras bagi pemerintah Indonesia.

Menurut Walhi, selama ini nyaris tidak ada pembenahan tata kelola hutan dan gambut, bahkan dibalik kemasan REDD sekalipun atau dengan kemasan restorasi ekosistem. Kalimantan Tengah yang dijadikan sebagai provinsi proyek REDD, tingkat kebakaran hutan dan lahannya justru parah.

Walhi, lanjut Abet, berharap kehadiran Presiden Jokowi ke COP 21 dan pidatonya di UNFCCC untuk menyampaikan komitmen menurunkan emisi GRK dengan baseline jelas dan menghitung dari kebakaran hutan dan lahan serta emisi dari sektor energi kotor seperti batubara.

Walhi juga berharap, pemerintah tidak lagi memberi ruang bagi upaya green wash korporasi yang terlibat dalam kasus asap, baik yang melakukan pembakaran maupun yang di wilayah konsesinya ditemukan titik api, termasuk dengan atas nama restorasi ekosistem.

“Jika pemerintah berkomitmen membangun ekonomi yang berkelanjutan, maka kami mendesak tidak lagi menyerahkan kepada pasar dan korporasi yang akan semakin melanggengkan komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam. Kami berharap dalam pidatonya, Jokowi mengakui dan menjadikan model kelola rakyat yang berbasiskan pada kearifan lokal sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, bukan kepada korporasi, termasuk dalam restorasi ekosistem,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Banjarmasin (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa rencana pembentukan Badan Restorasi Gambut akan serupa dengan Badan Pengelola Reduksi Emisi Deforestasi dan Degradasi Lahan Gambut (BP REDD+) yang telah dilebur ke dalam KLHK oleh Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa pembentukan badan ini nantinya akan bertugas untuk mengelola dan mengontrol lahan-lahan gambut. Pengelolaan dilakukan dengan suatu sistem operasi yang dibuat seperti pembentukan konstruksi untuk mengendalikan kanal-kanal yang banyak dan terkait pengaturan airnya, termasuk pengaturan tata air yang membutuhkan kontrol konstruksi serta sistem pengaturan yang melibatkan masyarakat.

“Badan ini akan berada langsung di bawah Presiden. Kemarin sudah rapat sama wapres, sudah disepakati bentuknya badan. Sekarang sedang dikaji lagi dasar hukumnya tapi kecenderungannya akan Peraturan Presiden (Perpres),” jelasnya kepada Greeners di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (25/11).

Terkait pendanaan, Siti mengungkapkan bahwa badan ini akan mendapatkan dana yang sebelumnya diperuntukan untuk program REDD+. Program itu sebelumnya sempat mendapat pembiayaan dari pemerintah Norwegia sebesar 1 miliar dollar Amerika Serikat (AS), namun dihentikan karena Presiden membubarkan BP REDD+ pada Januari lalu.

“Pengadaan dana dari Norwegia karena mereka memang ada komitmen, tapi kita belum bahas detailnya. Selain Norwegia, World Bank juga ingin tahu seperti apa bentuk badan restorasi ekosistem gambut ini dan mereka mau kasih hibah,” tuturnya lagi.

Dihubungi terpisah, Direktur Wetlands International Indonesia Nyoman Suryadiputra mengatakan bahwa pembentukan Badan Restorasi Gambut ini akan menjadi bagus apabila badan ini juga bertugas untuk mengkoordinasikan semua upaya pemulihan lahan akibat kebakaran.

Namun, ia menambahkan bahwa tetap harus jelas siapa yang mesti memulihkan lahan bekas kebakaran yang sudah terjadi. Ia juga menyarankan agar biaya pemulihan tidak dibebankan kepada pemerintah, apalagi kalau lahan yang akan dipulihkan adalah milik konsesi swasta.

“Saya sarankan badan ini mengkoordinasikan berbagai hal terkait pengelolaan gambut, termasuk review, sinkronisasi dan revisi berbagai kebijakan terkait gambut yang kontradiktif dengan upaya pengelolaan gambut berkelanjutan. Seperti misalnya Permentan No. 14/2009 tentang budidaya kelapa sawit di lahan gambut, Permentan No. 11/2015 tentang sistem sertifikasi ISPO,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana akan merestorasi lahan gambut untuk mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kemudian hari. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa program tersebut bisa direalisasikan dengan dana bantuan swasta, sehingga tidak mengganggu keuangan negara. Badan Restorasi Gambut ini akan diisi oleh orang-orang profesional dan akan memiliki askes langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Proses tumbuhnya gambut membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Jika lahan gambut mengalami kerusakan dan terbakar, maka kondisinya tidak dapat dikembalikan seperti semula. Hal ini disampaikan oleh peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Tukirin kepada awak media, Jakarta, Kamis (17/9).

Tukirin menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukannya selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kebakaran berat dapat mematikan lebih dari 80 persen pepohonan penyusun hutan. “Tidak ada pohon yang mampu bertahan pasca kebakaran, apalagi kebakaran yang berulang-ulang. Ini akan memusnahkan seluruh pohon jenis primer,” jelasnya.

Pernyataan Tukirin ini merupakan tanggapan atas terbakarnya ribuan hektar lahan gambut di area hutan-hutan yang ada di Pulau Sumatera belakangan ini. Menurut Tukiran, hutan tropik yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak dapat terbakar, sekalipun hutan tersebut mengalami musim kering. Ekosistem hutan tropik yang bercirikan adanya gambut, hampir dipastikan tidak dapat terbakar secara alami, kecuali dengan adanya campur tangan manusia.

Tukirin menyebutkan bahwa gambut yang terdapat pada hutan tropik seharusnya basah dan lembab. Selain itu, gambut dapat menyerap air yang beratnya lima kali lipat lebih besar dari berat gambut itu sendiri.

“Artinya tidak mungkin terbakar. Ini salah pengelolaan hutan yang dibuka dan dikeringkan (gambutnya),” ujar peneliti yang masih aktif di Pusat Penelitian (Puslit) Biologi LIPI ini.

Tukirin melanjutkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan yang ekstratif pada pemerintahan yang lalu menyebabkan perubahan mikro ekosistem hutan berubah menjadi kering dan mudah terbakar. Hal ini pun berimbas pada serasah dan material runtuhan di lantai hutan menjadi lebih kering.

“Bahan-bahan runtuhan dan serasah tersebutlah yang memicu kebakaran di areal hutan tropik Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi permasalahan ini, Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Annisa Rahmawati mengatakan bahwa pemerintah kurang serius dalam menangani gambut. Menurut Annisa, setelah dilakukan sekat kanal pada tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo, penanganan gambut hanya ditangani per daerah, tidak menyeluruh.

“Seharusnya pemerintah menangani dari akar masalah. Selama ini pemerintah hanya mengurus pemasalahan lokal, tidak secara menyeluruh,” ujarnya.

Akibat adanya kanal-kanal gambut yang dikeringkan oleh perusahaan perkebunan, lanjut Annisa, lahan gambut mengalami penurunan tanah hingga 5 sentimeter per tahun. Oleh karena itu, Greenpeace menuntut perusahaan perkebunan untuk melakukan sekat kanal dan meminta penanganan gambut yang lebih serius dari pemerintah. “Kami meminta pemerintah merestorasi lahan gambut yang rusak supaya kejadian tidak berulang pada masa yang mendatang,” katanya.

Di lain pihak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan akan mengecek data terkait pemetaan gambut. Meskipun belum mengetahui data pasti mengenai gambut, ia sepakat jika permasalahan gambut memang membutuhkan solusi yang permanen. “Solusi permanen sekaligus pemulihan lingkungannya harus kita tangani,” ujar Siti saat ditemui usai menyampaikan perkembangan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di hadapan awak media di Jakarta, Jumat (18/09) lalu.

Menurut Siti, penanaman pohon lokal dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi permasalahan gambut. “Istilah teknisnya, restorasi ekosistem,” pungkasnya.

Penulis: TW/G37