Jakarta (Greeners) – Guru Besar Emiritius Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia Gunawan Tjahjono menilai, remaja merupakan kelompok paling rentan di Jakarta. Selain hak udara dan air terabaikan, fasilitas dan kebutuhan remaja yang aktif, ekspresif dan penuh energi juga terbatas.

Ini terbukti dengan warisan fasilitas remaja yang stagnan. “Jakarta sempat mewarisi 44 gelanggang olahraga remaja (GOR) pada saat penduduknya 3,5 juta jiwa. Sayangnya jumlah ini belum banyak berubah meski penduduknya telah tiga kali lipat,” katanya dalam diskusi bertajuk “Rembuk Kota: Adilkah Kita”, baru-baru ini.

Di lain sisi, justru pembangunan gedung-gedung komersial semakin pesat, seperti pembangunan mall yang saat ini berjumlah 76 titik di Jakarta.

Jika hak penyaluran energi remaja diabaikan, hak menghirup udara tercemar dan hak atas air juga diabaikan maka tak heran jika semakin banyak aksi-aksi negatif remaja perkotaan.

“Misalnya saat ini tawuran semakin banyak di Jakarta. Menurut data BPS tahun 2020, ada sekitar 113 di Jakarta,” imbuhnya.

Hak Air dan Udara Krusial

Selain itu, ia menyebut setidaknya terdapat dua unsur vital kebutuhan remaja dan masyarakat secara umum di kota, yakni hak air dan udara.

“Hanya dedaunan mampu membersihkan udara dan akar tanaman serta sumur resapan mampu mengonservasi air. Maka tanaman dalam ruang terbuka hijau (RTH) berperan vital bagi kehidupan,” tuturnya.

Namun, pada faktanya RTH di kota-kota besar termasuk Jakarta semakin berkurang. “Berdasarkan laporan Ditjen Tata Ruang, Jakarta, Bogor dan Surabaya pada tahun 1970-an memiliki 35 % RTH tapi pada tahun 2006 tersisa kurang dari 10 %,” ucapnya.

Ia juga menyorot Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim telah membangun 235 taman selama tiga bulan. “Meski begitu, sebaran dan evaluasinya seperti apa? Sementara saat ini banyak pembangunan komersial juga di Jakarta,” ungkapnya.

Oleh karena itu, penataan ruang harus mendorong keadilan dari berbagai lapisan melalui berbagai perembukan bahkan pada tingkatan paling kecil.

Taman Cattleya, salah satu taman di DKI Jakarta yang menarik dikunjungi. Foto: Greeners

Pembangunan Kota Berbasis Komunitas

Sosiolog dari Universitas Indonesia Paulus Wirutomo juga berpendapat, pentingnya pembangunan kota berbasis kekuatan komunitas dalam tingkat terkecil seperti RT dan RW. Hal ini untuk mengatasi pengelolaan sampah, bagian dari permasalahan kota urban di Jakarta.

“Sampah kita tercecer ke mana-mana. Kalau setiap RT dan RW punya dana dan bisa mengelola sampahnya sendiri maka kita bisa mandiri,” kata Paulus.

Permasalahan sampah telah menjadi masalah serius sama halnya dengan masalah pengangguran, kesenjangan, hingga pembangunan yang tak mengakar.

Komunitas di tingkat kecil ini nantinya mewadahi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sarana seni budaya seperti gelanggang olahraga, pertunjukan, pengembangan SDM.

Kemudian juga pemberdayaan ekonomi koperasi hingga pasar lokal. Lalu ada sistem keamanan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas hingga perpustakaan komunitas. Dalam hal ini, sambungnya diperlukan pula dasar hukum berupa peraturan daerah RT/RW.

“Di Singapura, RT dan RW-nya masing-masing memiliki community center dan menjadi kekuatan mendidik kita sebagai manusia kota,” ujarnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Banyak pihak berpendapat penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih perlu kajian yang lebih mendalam. Namun, Presiden Joko Widodo secara resmi telah memulai proyek ini dengan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (21/01/2016) lalu.

Seperti yang diutarakan oleh Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial KLHK Dodo Sambodo sebagai salah satu pakar dalam Tim Teknis Kajian Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, kecuali hanya untuk kepentingan administrasi, hasil kajian dokumen Amdal ini seperti terburu-buru dan secara teknis masih belum memenuhi syarat. Ia bahkan mengaku heran kalau Amdal proyek ini disetujui.

Menurutnya, Amdal yang diajukan oleh tim pemrakarsa memiliki banyak kekurangan dan mendapat keberatan dari tim penilai seperti soal daerah rawan bencana, dampak terhadap daerah tangkapan air, pencemaran dan pengolahan limbah beracun berbahaya yang belum jelas.

“Dokumen Amdal harus memiliki prinsip kehati-hatian dan kajian ilmiah yang kuat. Datanya pun harus diambil dari dua musim, hujan dan kemarau, karena kondisi alam di kedua musim itu kan berbeda. Makanya dokumen Amdal tidak bisa diburu-buru,” katanya, Jakarta, Senin (25/01).

Selain itu, Pakar Kualitas Air Linawati Harjito yang juga sebagai pakar dalam Tim Teknis Kajian Amdal mengatakan bahwa tidak ada informasi yang jelas di dalam dokumen Amdal ke mana air pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan mengalir. Apalagi seluruh jalur sungai yang rencananya dilewati oleh jalur kereta cepat ini ternyata sudah dalam kondisi tercemar berat.

“Ini kan datanya masih menggunakan data sekunder 2014. Kalau memang tidak terkait sungai tercemar, mohon dipastikan. Pastikan juga tidak berdampak penting bagi kualitas air. Data kualitas air tanah juga harus dilampirkan dalam Amdal. Metode perhitungan juga harus diperbaiki,” tambahnya.

Tengku Imam Kobul dari LSM Sapulidi yang juga anggota Tim Komisi Penilai Amdal Kota Bekasi mengemukakan hal serupa. Di dalam dokumen Amdal, katanya, tidak tercantum pengalokasian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan jelas, baik di stasiun maupun kiri-kanan rel nantinya. Dalam dokumen itu pula, lanjutnya, tidak ada informasi mengenai dampak kebencanaan, padahal seharusnya dokumen Amdal memuat standar penanggulangan dan antisipasi bencana.

“Dalam tim penyusun Amdalnya saja tidak ada ahli geologi. Padahal, keberadaan ahli geologi penting hingga bisa mengkaji kerawanan bencana,” lanjutnya.

Sarmauli Pangaribuan dari Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pun mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jawa Barat adalah kawasan rawan longsor. Pergerakan tanah sangat rentan, oleh karena itu soal mitigasi kerawanan bencana harus sangat diperhatikan.

“Jawa Barat ini rawan longsor loh. Saya setuju kereta cepat, tapi tetap harus memerhatikan aspek lingkungan dan keselamatan,” tuturnya.

Sedangkan Kardono, Pakar Udara dan Kebisingan, menyatakan, di dalam dokumen Amdal, rona lingkungan ambang kualitas udara dan kebisingan masih tidak pas. Ia pun sempat menyarankan agar Amdal dilengkapi pengukuran yang mewakili jalur dan stasiun yang akan dibangun.

“Lingkupnya, katakanlah dari kegiatan transportasi. Material enggak jelas. Kalau ia masuk kan tidak semua titik-titik pintu tol itu akan berdampak. Hanya yang dilewati saja yang berdampak. Itu harus jelas dalam dokumen ini,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting yang harus tersedia pada sebuah kota. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota diwajibkan memiliki RTH paling tidak 30% dari jumlah luasan kota tersebut.

Taman kota, sebagai bagian dari RTH, merupakan komponen yang paling dekat bagi masayarakat. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang enggan untuk pergi ke taman dikarenakan berbagai hal.

Pengamat Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga pada penyelenggaraan kampanye #AyokeTaman mengatakan bahwa taman telah terlanjur mendapatkan pandangan negatif dari masayarakat. Mulai dari taman-taman kecil yang lebih sering dipakai untuk muda-mudi berpacaran hingga kondisi taman yang kotor dan tidak diperhatikan.

Padahal, menurutnya, tanggung jawab masyarakat yang tinggal di sekitar taman menjadi penting apabila mereka (masyarakat) mau menganggap taman sebagai bagian dari kehidupan mereka.

“Image (pandangan) buruk taman itu kan hadir karena masyarakatnya sendiri enggan menjaga keindahan taman. Coba kalau taman itu dijaga dan diperhatikan, mungkin tidak akan ada kegiatan negatif di sana,” jelasnya saat ditemui dikegiatan #AyokeTaman di Taman Ayodia, Jakarta, Minggu (04/10).

Kampanye yang digagas oleh Kemitraan Kota Hijau ini sendiri bermaksud untuk mengajak masyarakat untuk kembali ke taman dengan segala macam kebaikan dan manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat.

Joga berharap dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat, pedagang atau siapapun yang terlibat di dalam pengembangan sebuah taman dapat kembali menghidupkan taman-taman yang hampir “mati” di Jakarta.

Pengamat Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, menjelaskan bahwa ada sekitar 20 persen taman yang tidak aktif di Jakarta. Sedangkan, untuk jumlah RTH yang telah ada masih kurang dari 10 persen.

“Tahun 2015 ini target kita itu 10 persennya bisa tercapai. Sedangkan untuk mencapai target 13,95 persen yang dicanangkan DKI itu masih sangat sulit. Makanya kita juga mengajak swasta untuk membangun taman karena cukup sulit kalau harus pemprov sendiri,” tambahnya.

Untuk menarik minat masyarakat, Diah menyatakan akan menambah beberapa fasilitas seperti outdoor fitnes, lapangan olah raga dan jalur jogging di beberapa taman seperti yang telah ada di taman Situ Lembang, Suropati dan Taman Menteng. Ia juga menyatakan akan menghidupkan taman-taman yang ada di daerah pinggiran jakarta seperti taman-taman yang ada di tengah kota.

Toto Sugito, Ketua Umum Bike2Work Indonesia yang ditemui di kesempatan yang sama juga mengakui bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana nikmatnya berkumpul dan berbincang di taman.

“Fasilitas seperti parkir sepeda itu kan belum ada. Saya minta ke dinas (pertamanan) untuk ada penambahan itu. Kalau sudah ada kan enak. Para pesepeda juga seperti diajak untuk pergi ke taman,” katanya.

Sebagai informasi, gerakan #AyokeTaman sendiri adalah gerakan mengajak masyarakat untuk kembali mengunjungi taman-taman kota yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Habitat Sedunia yang ke 29. Jakarta sendiri memiliki 1173 taman kecil dan besar. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hanya saja, karena budaya bertaman masih sangat minim, akhirnya keberadaan taman-taman di Jakarta seperti hilang dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Padahal, akibat buruk dari tidak diperhatikannya keberadaan taman-taman ini, akan menarik para investor untuk mengambil alih lokasi-lokasi taman tersebut. Menurut Nirono Joga, dari 1173 taman di Jakarta, hampir 50 persennya telah mati. Hal tersebut jauh lebih banyak dari perkiraan yang diutarakan oleh Dinas Pertamanan yaitu 20 persen. Pada tahun 1985 Jakarta masih memiliki 25,85 persen RTH. Namun, pada tahun 2000 menyusut menjadi sembilan persen.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) melalui gerakan anak mudanya Biodiversity Warriors bekerjasama dengan Komunitas Peta Hijau Jakarta, Fakultas Biologi Universitas Nasional, dan beberapa organisasi lain ingin melihat kembali potensi yang dimiliki oleh ruang terbuka hijau di Jakarta melalui kegiatan Cap (na) ture.

Kegiatan ini adalah upaya memperbaharui peta hijau di Jakarta yang telah dibuat sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Melalui peta tersebut akan digali potensi keanekaragaman hayatinya. Meskipun menjadi salah satu kota yang memiliki polusi dan populasi cukup tinggi, ibukota negara ini seharusnya masih menyimpan beragam spesies unik dan menarik di ruang-ruang terbuka hijaunya.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul apresiasi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau, sehingga ada kesadaran untuk menjaga bahkan menambah luasannya,” kata Direktur Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya, Yayasan KEHATI, Sinaryatie Saloh, Sabtu (28/3)

Sebagai kegiatan awal Cap (na) ture, pada Sabtu 28 Maret 2015 di Universitas Nasional diadakan workshop “Geledah Jakarta, Menguak Potensi Keanekaragaman Hayati Ibu Kota”. Dalam workshop tersebut para peserta dikenalkan dengan keanerakagaman hayati di wilayah perkotaan berserta fungsinya, dilatih menulis dan fotografi sebagai modal untuk ikut berpartisipasi dalam membuat peta hijau Jakarta, dan dikenalkan dengan komunitas-komunitas yang memiliki kegiatan erat dengan pelestarian keanekaragam hayati di Jakarta.

“Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan pemahaman pada generasi muda tentang keanekaragaman hayati di perkotaan dan mampu membekali mereka dengan kemampuan dasar menulis dan fotografi untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati di dalamnya,” ujar Ahmad Baihaqi, salah satu Biodiversity Warriors pengagas Cap (na) ture.

Sebagai informasi, aktivitas utama dari Biodiversity Warriors adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang keunikan, manfaat, atau fungsi dari keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Sementara itu, Ady Kristanto dari Komunitas Peta Hijau Jakarta mengatakan bahwa mengumpulkan data potensi keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat umum (citizen scientist) sudah dilakukan di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Salah satu bentuk pendataan tersebut adalah sistem peta hijau.

“Sistem peta hijau adalah sebuah bentuk pemetaan potensi suatu wilayah yang melibatkan masyarakat ke dalam suatu peta dengan simbol-simbol yang menampilkan keterkaitan antara masyarakat dan lingkungannya,” jelas Ady.

Tujuan peta ini adalah untuk menciptakan cara pandang baru bagi warga kota untuk menikmati kotanya, menjadi panduan wistawan untuk menikmati potensi alam sebuah kota, membantu warga untuk menjelajahi dan mengenali suatu kota, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. (G03/SR)

Jakarta (Greeners) – Perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut adanya pemanfaatan lahan untuk pembangunan hunian, akibatnya semakin sedikit lahan yang dimanfaatkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Saat ini, kota DKI Jakarta hanya memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 9,8 %, padahal batas minimal yang ditetapkan Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau harus memiliki luas minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota.

Para duta kampus yang tergabung dalam Young On Top Campus Ambassadors melalui Divisi Green, mencoba memberikan solusi atas masalah tersebut melalui Kampanye “Plant Tree, Plant Life” yang diharapkan mampu mendorong masyarakat, khususnya generasi muda agar ikut berpartisipasi meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman hijau.

Vice Project Officer dari kegiatan Plant Tree, Plant Life, Erwin Setiawan mengungkapkan bahwa keberadaan RTH yang minim di Kota Jakarta sudah sangat terasa. Terlebih jumlah pohon-pohon hidup yang ada semakin lama seperti tidak diperhatikan oleh masyarakat. Padahal keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat berperan penting sebagai paru‐paru kota.

“Melalui kampanye ini kami ingin membantu menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan DKI Jakarta serta turut menjalin kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak, khususnya komunitas lingkungan hidup dan komunitas anak muda agar terus konsisten mengampanyekan gaya hidup hijau serta ramah lingkungan,” jelas Erwin saat dijumpai oleh Greeners di Jakarta, Minggu (30/11).

Turut hadir dalam kampanye tersebut Miss Earth Indonesia Water 2014, Fallentina Cotton,  yang mengapresiasi aksi Plant Tree, Plant Life ini bersama dengan puluhan komunitas lainnya. Menurut Fallen, kampanye yang dilakukan oleh Young On Top Green tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan perhatian anak muda terhadap lingkungan. Terlebih ketika kampanye ini dilakukan langsung oleh anak-anak muda.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pembagian bibit pohon yang dilakukan pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor kali ini sangat membantu dalam meningkatkan perhatian masyarakat. Menurutnya, dengan membagikan bibit pohon, sama saja seperti memberikan sedikit pancingan untuk masyarakat agar mulai melakukan kegiatan penanaman pohon dengan dimulai dari lingkungan tempat tinggal sendiri.

Berbagai Komunitas yang turut serta dalam Plant Tree, Plan Life Untuk RTH Jakarta. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Kampanye Plant Tree, Plant Life juga melibatkan puluhan komunitas lingkungan hidup yang ada di Jabodetabek dengan membagikan 200 bibit pohon seperti, rambutan, pohon tanjung, salam, mahoni, matoa, sirsak dan alpukat.

Selain pembagian bibit tanaman, kampanye ini diisi dengan diskusi melingkar yang dilakukan bersama beberapa komunitas lingkungan hidup dengan tema ‘Memaksimalkan kolaborasi komunitas hijau dalam mewujudkan gaya hidup yang ramah lingkungan”, Instagram competition serta Deklarasi Hijau untuk mengamalkan eco living dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Terdapat 328 museum di Indonesia, namun kesemuanya tidak ada yang didukung oleh Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau fasilitas ramah lingkungan bagi pengunjung.

Hal tersebut diakui oleh Dani Wigatna selaku Kepala Sub-direktorat (Kasubdit) Pengembangan dan Pemanfaatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jendral Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Museum Fatahillah. Foto: greeners.co/Danny Kosasihmuse

Dani menyatakan, bahwa untuk DKI Jakarta yang memiliki 59 museum saja masih belum ada yang mengelola ruang terbuka hijau museum dengan baik.

“Kami memang belum ada program untuk penghijauan, tapi nanti bisa kami rencanakan,” ujar Dani saat berbincang dengan Greeners di Jakarta, Kamis (28/08).

Dia juga menjelaskan, bahwa seharusnya ruang-ruang hijau seperti Kebun Raya Bogor dan sejenisnya masuk dalam kategori museum karena merupakan cagar budaya.

“Kalau di luar negeri yang seperti Kebun Raya Bogor itu seharusnya masuk dalam kategori museum,” katanya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Ada harapan khusus bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke 486 yang jatuh pada Sabtu (22/6) kemarin.

Jokowi mengharapkan Kota Jakarta terus maju dan berkembang menjadi kota megapolitan yang dinamis. “Harapan saya, Jakarta tetap terus maju dan maju terus. Memang itu harapan kita. Tidak mungkin kota sebesar ini statis, diam. Kota Jakarta harus bergerak sehingga terus maju dan maju terus,” kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (24/6).

Pembangunan Kota Jakarta yang diprioritaskan pada tahun ini dan tahun kedepan adalah menuntaskan masalah kemacetan dan banjir yang masih menghiasi wajah Ibukota.

“Macet dan banjir itu yang saya harapkan bisa tuntas. Memang konsentrasi kita kesana. Saya kira semua (perbaikan) sudah dimulai,” ujarnya.

Dia mengakui hingga saat ini, masih banyak masalah infrastruktur yang belum dapat diselesaikan untuk mewujudkan Jakarta bebas banjir dan macet. Namun, Pemprov DKI akan berupaya secepat mungkin mempercepat pembangunan infrastruktur di Jakarta. Sehingga dua harapan tersebut dapat terwujud dan dinikmati oleh seluruh warga Jakarta.

“Iya masih banyak masalahnya. Tidak mungkin dalam waktu tiga minggu bakalan rampung. Problem Jakarta, permasalahan infrastruktur, kami pengennya kebut-kebutan. Tetapi sekali lagi ada program yang bisa dipercepat, tapi ada juga harus melalui tahapan proses dan waktu,” tukasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama untuk segera menyelesaikan tiga masalah utama di Ibu Kota.

Dipaparkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017, terdapat sembilan program unggulan. Yaitu pengembangan sistem transportasi meliputi pembangungan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), koridor busway, penambahan armada busway, penataan trayek dan peremajaan armada bus sedang.

Lalu antisipasi banjir, rob dan genangan air, program peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota, program peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH) serta program pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Selanjutnya, program pembangunan budaya multi kultur, progam peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Dari sembilan program unggulan yang dicanangkan tersebut, maka masalah di bidang infrastruktur memiliki nilai investasi yang cukup besar. Seperti pembangunan MRT dengan nilai investasi mencapai Rp 15,6 triliun,” kata Ferrial.

Kemudian yang harus dilakukan terobosan  dan revolusioner dalam program penanganan kemacetan lalu lintas. Langkah tersebut dalam jangka pendek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Antara lain melakukan pembatasan kendaraan pribadi ke Jakarta, penghapusan areal parkir di badan jalan.

“Perlu dipikirkan apakah ada efektifitasnya bila Pemprov DKI menyusun konsep sistem informasi parkir yang dapat diketahui oleh seluruh pengguna kendaraan di Jakarta. Dimana konsep ini telah diterapkan terlebih dahulu di negara-negara lain,” ujarnya.

Dewan juga mencatat, lanjutnya, beberapa yang perlu penanganan serius oleh Pemprov DKI. Seperti rencana untuk melaksanakan pekerjaan sodetan kali Ciliwung-Kanan Banjir Timur (KBT) sepanjang 2,1 kilometer. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban aliran sungai Ciliwung, normalisasi kali Ciliwung yang dimulai dari Pintu Air Manggarai-Jembatan TB Simatupang serta revitalisasi drainase yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan umum. (G06)

Jakarta (Greeners) – Tingginya jumlah penduduk dan kepadatan pemukiman menjadi salah satu permasalahan di ibukota Jakarta. Maka untuk pemukiman kumuh dan padat penduduk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan wilayah dengan akan mengubah kawasan kumuh yang akan dibangun rumah susun (rusun) dan ruang terbuka hijau.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penataan kepadatan penduduk di kawasan kumuh sedang dilakukan. Rencananya, rumah-rumah yang tidak layak huni akan dibongkar, diganti dengan pembangunan rusun yang menjadi kewajiban 20 persen pengembang.

“Kawasan kumuh harus digantikan dengan rusun. Sehingga warga memiliki rumah yang layak huni. Tidak berupa gubuk reot lagi,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain mengubahnya menjadi lahan untuk rusun, lanjutnya, kawasan kumuh juga akan diubah menjadi lebih hijau. Sekitar 40 hingga 60 persen dari kawasan kumuh akan disulap menjadi taman interaktif atau ruang terbuka hijau.

“Kita akan bangun sekitar 40 hingga 60 persen jadi setengah RTH, setengah jadi taman. Jadi di rusun itu nanti ada taman atau RTH. Sehingga tampak lebih hijau, indah dan segar,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah rumah kumuh di ibu kota mengalami penurunan hingga 25 persen. Saat ini terdapat 309 RW kumuh di Jakarta. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh.

Guna mendata rumah kumuh, BPS Jakarta mengukur sejumlah hal. Di antaranya indikator kerawanan terhadap kebakaran dan banjir, kondisi saluran air, kepadatan penduduk, penangkutan sampah, serta banyaknya genangan air.

Hasil penelitian tersebut turut pula menilai bahwa wilayah Jakarta Utara, merupakan kawasan paling kumuh. Di kawasan itu tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh.

Sedangkan penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta akan dilakukan Pemprov terhadap 360 kampung secara bertahap. Rencananya setiap tahun ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran per kampung sebesar Rp30 miliar-Rp50 miliar.

Dalam penataan kawasan kampung dalam kawasan kumuh, masing-masing kampung akan mempunyai tematik tersendiri, sesuai dengan kekuatan lokalnya. Misalnya, seperti di Rawajati, Jaksel, akan dijadikan kampung herbal, karena di sana banyak sekali pengusaha herbal.

Lalu, akan dibangun kampung protein di Tegal Parang, sebab di kawasan tersebut terdapat industri tempe dan tahu. Selanjutnya, akan dibangun kampung platform atau kampung panggung di Manggarai, kampung shopping di Poncol, kampung kampus di Tomang, kampung backpacker di Kebon Sirih, kampung tekstil di Kebon Kacang, kampung ikan di Penjaringan, dan Kampung CBD di Tanah Abang.

Seluruh kampung tersebut akan ditata lengkap dengan ruang terbuka hijau (RTH), perpustakaan dan drainase air yang baik sehingga perkampungan yang kumuh dapat tertata lebih baik, lebih manusiawi, dan layak huni. (G06)

Jakarta (Greeners) – Untuk menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta yang baru mencapai 9,8 persen dari total luas Kota Jakarta, Kementerian Kehutanan mengusulkan sungai dan rumah susun (rusun) dijadikan sebagai hutan kota.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan dalam upaya mengembangkan luas RTH di ibu kota, Pemprov DKI harus mengembangkan hutan kota sebanyak mungkin di seluruh wilayahnya. Salah satu cara yang diusulkan adalah membuat pinggiran sungai dan rumah susun sebagai alternatif pembangunan hutan kota.

“Saya sarankan tadi pada Pak Wakil Gubernur, supaya sungai dan rusun dijadikan alternatif hutan kota.  Paling tidak kiri kanan sungai disediakan 500 meter untuk dijadikan ruang hijau atau hutan kota,” kata Zulkifli Hasan usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/3).

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu lulusan kehutanan. Sewaktu pelantikan, Menteri Kehutanan menyatakan keinginannnya untuk menanam pohon di sepanjang trotoar.

“Jadi beliau mau nanam pohon yang tingginya sekitar 5 meter. Namun keinginan itu belum dapat terwujud. Karena kita sama-sama sibuk menangani banjir. Nah sekarang sudah bisa aksi, jadi kita tanya kelanjutan aksinya pada beliau,” ujar  Ahok.

Menurutnya, Jakarta masih mempunyai sisa lahan untuk dijadikan hutan yang menjadi milik Kementerian Kehutanan. Karena itu, pihaknya tidak bisa memberikan izin kepada siapa pun untuk membangun apa pun diatas lahan tersebut.

“Hutan-hutan kota yang ada di Jakarta itu milik Kementerian Kehutanan. Dulu lahan milik pemerintah dikasih-kasih saja untuk dibangun gedung, kalau sekarang tidak boleh lagi. Kita, Pemprov DKI sudah sepakat, lahan itu akan kita hutankan. Kita tanam pohon-pohon besar. Kita lagi jalan, lagi kita lakukan,” tegasnya.

Sampah Pulau Buatan

Rencana Pemprov DKI akan membangun 17 pulau buatan dari hasil reklamasi pantai diharapkan tidak mengganggu pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyambut baik pembangunan pulau buatan dari hasil reklamasi pantai. Hanya saja, dia meminta Pemprov DKI melakukan kajian terhadap limbah sampah, baik padat maupun cair yang dihasilkan dari belasan pulau buatan tersebut.

“Rencana reklamasi pantai yang akan membuat pulau itu, saya minta dikaji betul agar tidak sampahnya tidak berdampak bagi pulau-pulau disekitar teluk Jakarta,” kata Zulkifli di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/3).

Dijelaskannya di sepanjang teluk Jakarta ada beberapa pulau yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan Seribu. Bila pengolahan sampah dari pulau-pulau buatan tidak diatur sama sekali, dikhawatirkan sampah tersebut akan mencemari pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu.

“Ada beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Kalau tidak diatur dengan baik, nanti sampah dari Jakarta atau pulau-pulau buatan, akan melanda pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu,” ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan usulan dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kajian dampak sampah terhadap pembangunan pulau-pulau buatan tersebut. Terlebih lagi, di Kepulauan Seribu memiliki satu pulau yang menjadi habitat hewan unggas atau burung.

“Iya disana kan ada Pulau Rambut, tempat habitat para burung. Nanti kalau sampahnya malah mengalir kesana, bisa berbahaya bagi satwa burung disana. Soal pulau, jangan sampai nanti tidak diatur dengan baik. Malah nanti ketutup pulaunya,” ujarnya. (G06)

Minimnya ruang terbuka hijau (RTH) yang dimiliki Kota Jakarta, membuat Pemprov DKI Jakarta berencana menambah luasan RTH di ibu kota. Ditargetkan pada tahun 2017, Kota Jakarta sudah memiliki RTH seluas 11 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta yang mencapai 650 kilometer persegi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, salah satu misinya adalah menjamin ketersedian hunian dan ruang publik yang layak serta terjangka warga kota.

Dari misi tersebut, didalamnya terdapat langkah untuk meningkatkan luasan dan kualitas RTH publik dan privat di Jakarta. Direncanakan luas RTH akan berada diatas 11 persen di tahun 2017 dari awalnya yang masih mencapai 9,9 persen.

Lalu jumlah taman yang digunakan sebagai taman kreativitas publik juga harus bertambah dari 10 menjadi 50 taman interaktif.

“Ini kita lakukan agar Kota Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi, lebih hijau, lebih sehat dan lebih indah,” kata Joko Widodo usai Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI 2013-2017 di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (5/2).

Untuk merealisasikan target tersebut, ada tiga program yang telah dimasukkan dalam RPJMD DKI 2013-2017. Yaitu program pengembangan RTH oleh masyarakat, program pengembangan hutan kota privat dan program penyediaan lahan RTH pertamanan dan pemakaman.

Untuk program pengembangan RTH oleh masyarakat, paparnya, Pemprov DKI akan menambahan RTH publik dengan penyediaan dan pembelian lahan batu melalui pembebasan lahan. Hal ini dilakukan dengan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH Publik.

“Sudah saatnya, pihak swasta diajak untuk terlibat dalam pembangunan Jakarta. Mereka telah menikmati menjalankan usahanya di ibu kota, maka mereka harus peduli untuk menghijaukan Jakarta,” ujarnya.

Lalu, dalam program pengembangan hutan kota privat, Jokowi merencanakan akan melakukan pengembangan RTH privat di kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta kawasan industry pergudangan. Melalui penerapan regulasi untuk penambahan RTH privat pada kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan perdagangan.

Kemudian dalam program penyediaan lahan RTH pertamanan dan pemakaman, lanjutnya, pihaknya akan membangun taman-taman interaktif, hutan kota, taman pemakaman di seluruh wilayah. “Melalui pembangunan atau pengembangan taman-taman kota sebagai ruang publik yang dapat dijadikan sarana penyaluran  kreatifitas masyarakat,” tuturnya.

Dalam waktu dekat ini, Pemprov DKI merencanakan membangun tiga RTH dengan lahan yang cukup besar. RTH tersebut adalah Waduk Riario seluas 15 hektar, Taman BMW yang akan dijadikan stadion sepakbola bertaraf internasional plus RTH seluas 30 hektar dan Kawasan Pesanggrahan dengan luas delapan hektar.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan keberadaan RTH dapat meminimalisir polusi udara dan tetap menjaga udara di Jakarta menjadi bersih. Dia mendukung program Gubernur DKI mewujudkan Jakarta memiliki 30 persen ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau bisa mencegah polusi sekaligus menjadikan Jakarta hutan kota.

“Lebih bagus bertambah hingga mencapai target 30 persen. Selain itu, kita bisa lakukan penghijauan di RTH dengan mengganti pagar tembok dengan pagar tanaman hias. Jadi tidak hanya hijau, tetapi indah dipandang,” kata Zulkifli. (G06)

Yogya (Greenersmagz) – Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Yogyakarta bertambah. RTH yang telah rampung dibangun ini terdapat di Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo. RTH wilayah Yogya utara itu digagas di sepanjang sungai Buntung ditengah permukiman supaya kawasan lebih bersih dan sehat.

RTH dengan sebutan Karangwaru Riverside Sae Saestu dibangun lengkap dengan fasilitas pendukung untuk pejalan kaki dan tempat duduk bagi yang bersinggah. Kawasan publik itu mendapat perhatian khusus karena dibangun dan dikelola komunitas masyarakat.

Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Tridaya Waru Mandiri Sugito menyatakan, kawasan publik tersebut merupakan bagian Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Penataan bantaran sungai Buntung menjadi salah satu fokusnya.

“Penataan sebagai awal pembangunan. Kedepan, diharapkan kawasan bisa menyeimbangkan ekologi di sekitar kali Buntung,” jelasnya kepada Greenersmagz, Minggu (26/8).

Menurut Sugito, ekologi di sekitar sungai Buntung telah mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi karena pembungan sampah dan limbah rumah tangga ke sungai. Akibatnya, terjadi pendangkalan dan penyempitan pada sungai yang berhulu di Kali Winongo itu.

Lewat kawasan terbuka hijau, diharapkan pola hidup sehat warga kembali terbangun. Riverside juga disasar untuk mengembangkan berbagai potensi masyarakat. Pasalnya, lokasi memungkinkan pengembangan berbagai potensi seperti halnya kuliner dan kegiatan seni budaya.

“Potensi warga itu bisa disalurkan karena ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk pementasan budaya, dan aktivitas perekonomian,” tuturnya. Namun, segi pariwisata merupakan potensi yang paling utama untuk dikembangkan. Terlebih, sungai Buntung memiliki berbagai daya tarik yang sudah berkembang dengan baik seperti kuliner dan pemandangan alam sekitar.

Terpisah, Camat Tegalrejo, Maryustion Tonang mengatakan, Riverside Sae Saestu merupakan prioritas pertama dari pengembangan kawasan prioritas. Pembangunan kawasan permukiman tepi sungai Buntung tidak sebatas pengelolaan kawasan baru.

Beberapa perbaikan sarana publik juga dilakukan seperti drainase, jalan untuk pedestrian, tanaman, dan penyediaan bak sampah. “Harapan awalnya memang mengubah wajah kali Buntung yang kotor menjadi kali yang bersih, sehat, dan tempat yang menarik,” jelas Maryustion.

Kedepan, revitalisasi kawasan sungai terus diupayakan dengan perubahan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih. Sementara, sesuai visi dan misi pembangunan kawasan, Karangwaru Riverside berusaha mudah diakses dengan perwujudan kawasan permukiman yang hijau, asri, dan produktif. (G18)

Malang (Greeners) – Lahan pertanian sebagai salah satu kawasan resapan air di Kota Malang saat ini tersisa 1.300 hektare dari luas Kota Malang 110,6 kilometer persegi. Luas lahan pertanian ini menyusut 250 hektare selama empat tahun terakhir dari luas semula yang mencapai 1.550 hektare.

Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kota Malang, Ninik Suryantini, mengatakan lahan pertanian semakin berkurang karena berubah fungsi menjadi kawasan perkantoran, perumahan serta pusat perbelanjaan. Dinas Pertanian telah mengusulkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menetapkan lahan pertanian menjadi lahan abadi atau sabuk hijau.

Saat ini, lahan pertanian di Kota Malang hanya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Lowokwaru, Blimbing, Kedungkandang dan Sukun.  “Lahan pertanian di Kecamatan Klojen yang menjadi pusat kota habis tak tersisa,” kata Ninik.

Dinas Pertanian Kota Malang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk program pertanian seperti sosialisasi, pendampingan dan bantuan teknologi bagi para petani untuk mendongkrak produktifitas pertanian di Kota Malang.

Ninik mengatakan para petani disiapkan untuk menggunakan peralatan teknologi pertanian seperti transplanter yang dapat menanam bibit padi seluas satu hektare hanya dengan waktu dua jam. Dia berharap Kota Malang memiliki empat transplanter untuk memenuhi swasembada pangan di Kota Malang.4

Ninik menambahkan, produktifitas pertanian di Kota Malang rata-rata sekitar 6,7 ton per hektar. Ia menyatakan, meskipun lahan pertanian berkurang namun produktifitas tetap terjaga. Selain itu, Kebutuhan pangan warga Malang juga dipasokan dari sentra pertanian di Kabupaten Malang dan Blitar.

Sedangkan Koordinator Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur simpul Malang, Purnawan Dwikora Negara menyatakan luas lahan terbuka hijau meliputi lahan pertanian terus menyusut. Ia berharap pemerintah bertanggung jawab terhadap berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) dan luas lahan pertanian tetap dijaga.

Menurutnya, penyusutan RTH dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian serta mengancam banjir di Kota Malang. Saat ini saja, ketika musim hujan selalu terjadi banjir di beberapa titik Kota Malang akibat kawasan resapan air kian berkurang.

Saat ini, tambah Purnawan, luas RTH di Kota Malang diperkirakan tersisa 1,8 persen dari luas Kota Malang 110,6 kilometer persegi. Seharusnya, berdasarkan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menyebutkan luas areal RTH setidaknya 30 persen dari total luas wilayah. Meliputi 20 persen ruang publik dan 10 persen untuk ruang privat. (G17)