Jakarta (Greeners) – Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) bersama Komunitas Tretan Kali Tebu (Tekat) melakukan aksi bersih-bersih sampah di Kali Tebu, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (13/5). Dari aksi tersebut, tim relawan banyak menemukan sampah popok sekali pakai.

Direktur Ecoton, Daru Setyorini mengatakan bahwa sebanyak 45 persen dari 2,4 ton sampah dari Kali Tebu adalah jenis sampah popok sekali pakai. Tim ekskavasi sampah Kali Tebu ini melakukan aksi bersih sampah di kali tersebut selama tiga hari sejak Senin (11/5).

“Sebanyak 218 keping merupakan sampah popok. Selain mengangkut sampah, tim relawan Ecoton dan Tekat juga melakukan brand audit sampah popok,” kata Daru dalam keterangan tertulisnya.

Hasil audit menunjukkan bahwa sampah popok sekali pakai dari merek Sweety (PT Softex Indonesia) paling banyak tim temukan dengan persentase 31 persen. Posisi berikutnya adalah MamyPoko (PT Unicharm) sebesar 24 persen dan Momo (Momohouse) sebesar delapan persen. Selain itu, popok dari berbagai merek lain tercatat sebesar 14 persen. Sementara, 15 persen lainnya berasal dari merek yang tidak terlihat atau rusak.

Daru menambahkan bahwa kegiatan ekskavasi popok ini tim lakukan setelah program MOZAIK memasang trash barrier atau penghalang sampah bernama Barakuda di Kali Tebu pada Minggu (10/5).

MOZAIK (Mission for Zero Plastic Leakage) adalah program lingkungan gagasan Ecoton dan Pemerintah Kota Surabaya. Program ini mendapat dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Tujuan dari program Mozaik ini untuk mengurangi kebocoran sampah plastik di sungai, khususnya Kali Tebu melalui pemasangan penghalang sampah. Program ini berfokus pada kolaborasi multipihak untuk sinergi penanganan sampah.

Tanggung Jawab Produsen

Menurut Daru, kini sampah popok menjadi masalah utama dalam penanganan sampah di Kali Tebu. Dengan demikian, butuh kolaborasi pemerintah melalui pengawasan, pengelolaan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS), dan masyarakat agar tidak membuang sampah plastik ke Kali Tebu. Ia juga berharap agar industri bisa melaksanakan Extended Producer Responsibility (EPR). 

“EPR adalah kebijakan lingkungan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk, terutama pengelolaan sampah pasca-konsumsi,” tambah Daru.

Daru menegaskan bahwa produsen mempunyai tanggung jawab mengumpulkan, mendaur ulang, atau memproses limbah produk/kemasannya. Hal ini penting untuk mengurangi volume sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan mendukung ekonomi sirkular. Maka, sampah popok yang ada di sungai juga menjadi tanggung jawab produsen.

Sebagai informasi, Kali Tebu merupakan sumber aliran sampah plastik yang bermuara ke Selat Madura, maka perlu pengendalian agar sampah plastik tidak masuk ke perairan laut. Kali Tebu juga menjadi saluran pembuangan dari enam kelurahan di antaranya Kelurahan Kapas Madya, Simokerto, Tanah Kali Kedinding, Sidotopo Wetan, Bulan Banteng, dan Tambak Wedi.

Salah satau upaya untuk mencegah sampah dari Kali Tebu agar tidak bocor ke laut, tim relawan akan melakukan proses penirisan sampah secara rutin. Penirisan tersebut berlangsung setiap dua hari sekali.

“Setelah penirisan, tim akan melakukan brand audit untuk mengidentifikasi sumber sampah plastik. Lokasi brand audit ini tim lakukan di TPS3R Kedung Cowek, Bulak,” kata Manager Program MOZAIK, Amiruddin Muttaqin.

Amiruddin mengajak masyarakat untuk menjaga Kali Tebu dan tidak membuang sampah sembarangan di kali tersebut. Ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengembalikan kelestarian Kali Tebu.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Popok sekali pakai (Pospak) menjadi salah satu hal kemudahan bagi orang tua modern yang memiliki bayi karena tidak perlu bersusah payah untuk mencuci atau menjemur. Namun, dari kemudahan tersebut terlahir potensi bencana terhadap lingkungan. Menurut riset Bank Dunia tahun 2017, popok sekali pakai menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua di laut sebesar 21%.

Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) Prigi Arisandi mengatakan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mengurangi sampah popok khususnya di Kali Brantas tidak efektif.

Seharusnya pemerintah lebih tegas, dengan melibatkan kabupaten/kota, berkoordinasi langsung dengan masyarakat untuk tidak membuang sampah popok ke sungai, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mendorong dan mempromosikan pengurangan pemakaiannya dengan mempromosikan pemakaian popok kain.

BACA JUGA : Amandemen Konvensi Basel Dorong Pengetatan Impor Limbah Plastik Global

“Saat ini pemerintah tidak serius untuk menangani sampah popok sekali pakai, contohnya saja yang di Jawa Timur yang dilakukan hanya seremonial saja. Seharusnya pemerintah bisa menggalakan penggunaan popok kain,” ujar Prigi kepada Greeners, Kamis (05/09/2019).

Prigi mengatakan Ecoton pernah memulung sampah di kali surabaya pada Juli lalu, didapatkan 60% volume sampah yang tertahan di perangkap sampah adalah sampah popok. Popok yang berhasil diangkut dari sungai di perangkap sampah sebanyak 380 lembar popok berbagai merk, didominasi merk mamypoko, sweety, happy nappy, merries dan baby happy.

Menurut data survey 700 ibu-ibu di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto pada tahun 2018. Pemakaian Pospak ini menghabiskan 3-4 pospak per hari sebesar 49%, 1-2 pospak per hari 46%, dan 5-6 pospak per hari sebesar 5%. Serta, rata-rata 62,5% nya dibuang ke sungai.

Beragam Jenis Sampah Popok Sekali Pakai Pencemar Sungai Hasil Temuan Ecoton. Foto : Ecoton

“Bahaya sampah popok ini karena terbuat dari plastik dan tidak bisa terurai, membawa patogen tinja dan menjadi media yang membawa racun pencemar ke rantai makanan, dan bermuara ke laut kita,” ujar Prigi.

Bencana ke lingkungan ini karena popok sekali pakai merupakan sampah residu yang tidak termasuk kepada sampah organik dan anorganik, akibatnya sampah ini harus dibuang dengan pembakaran atau penimbunan.

Prigi pun meminta pemerintah perlu segera mengendalikan produksi popok, agar produsen bertanggung jawab atas sampah produknya, mengedukasi masyarakat agat mengurangi pemakaian popok sekali pakai dan produsen wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah popok di setiap desa agar sampah popok tidak dibuang ke sungai atau dibakar.

BACA JUGA : Sampah di Empat Sungai Pasuruan Didominasi Popok Bayi

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan bahwa masalah ini akan ditangani dengan regulasi Peraturan Pemerintah tentang Sampah Spesifik yang saat ini dalam proses harmonisasi, sehingga bisa dijadikan acuan yang jelas nantinya.

“Karena popok sekali pakai ini termasuk sampah spesifik, nanti penanganannya akan dimasukan ke dalam PP Sampah Spesifik yang semoga bisa difinalisasi sebelum kabinet jilid 1 ini selesai,” ujar Vivien saat dihubungi oleh Greeners melalui pesan singkat.

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mendorong penanganan sampah popok sekali pakai melalui pendekatan Extended Producers Responsibility (EPR) serta kewenangan Pemda untuk pengumpulan sampah spesifik tersebut.

Penulis: Dewi Purningsih