Jakarta (Greeners) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Bali melarang sampah tercampur masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Temesi. Mereka mewajibkan masyarakatnya untuk memilah sampah sejak dari sumber. Hal ini sebagai upaya mencegah penumpukan sampah di TPA Temesi.

Regulasi tersebut berlaku per tanggal 1 Mei 2024. Aturan tercantum dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal.

Saat ini, penumpukan sampah di TPA Temesi sudah melebihi kapasitas. TPA tersebut juga diprediksi tidak mampu menampung sampah dan akan ditutup pada tahun 2030.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di tahun 2021 Provinsi Bali menghasilkan 915,5 ribu ton sampah, penghasil sampah terbesar kedelapan di Indonesia. Tercatat pada tahun 2022 sampah yang masuk ke TPA Temesi rata-rata sebanyak 466 ton per hari.

BACA JUGA: RI dan Jepang Kerja Sama Studi Kelayakan Penanganan Sampah

Beragam upaya pengelolaan sampah juga sudah pemerintah lakukan untuk mengurangi sampah. Mulai dari kerja sama pengelolaan sampah organik dan maggot bersama pihak swasta, hingga membangun TPS3R yang tersebar di sejumlah desa Kabupaten Gianyar.

“Namun, permasalahan sampah tidak dengan mudah berakhir. Keterjangkauan TPS3R untuk melayani seluruh KK masih kurang, misalnya. Alhasil, sebagian sampah akan berakhir ke TPA Temesi juga,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Ni Made Mirnawati lewat keterangan tertulisnya, Jumat (3/5).

Kendati demikian, pemkab Gianyar menilai pemilahan berbasis sumber akan lebih efektif apabila TPA Temesi bersikap tegas menolak datangnya sampah yang belum terpilah. Pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara terjadwal juga bisa membantu mengurangi beban sampah ke TPA Temesi.

Masyarakat Harus Pilah Sampah

Mirna mengatakan, melakukan gerakan pemilahan di masyarakat tidaklah mudah. Pihaknya juga sudah memperhitungkan risiko dan hambatannya.

“Apa pun yang dikerjakan untuk menangani sampah kalau kami tidak mengadakan pemilahan dan pengawasan serta melakukan kegiatan secara konsisten, itu tidak akan mungkin tercapai. Artinya, tidak mungkin bisa berjalan,” ujar Mirna.

Kendati demikian, pemilahan sejak dari sumber penting masyarakat lakukan. Upaya ini juga sudah mendapat dukungan petugas sampah yang akan mengangkut sampah terpilah dengan jadwal yang telah ditentukan.

Ada tiga jenis sampah yang perlu masyarakat pilah, yaitu organik, anorganik, dan residu. Sampah organik meliputi sisa makanan, daun, buah, dan sayur. Seluruh sampah organik itu akan petugas angkut setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.

Selain itu, sampah anorganik juga perlu masyarakat pilah, seperti botol platik, kardus, kertas, dan lainnya. Sampah tersebut akan petugas angkut pada hari Selasa dan Sabtu. Kemudian, untuk sampah residu seperti popok, pembalut, tisu, puntung rokok, mika, dan lainnya yang akan petugas angkut pada hari Kamis dan Minggu.

Pemkab Gianyar Bali melarang sampah tercampur masuk ke TPA Temesi. Foto: PPLH Bali

Pemkab Gianyar Bangun Kolaborasi

Selain itu, perancangan hingga pengaplikasian peraturan ini atas kolaborasi pemerintah Kabupaten Gianyar bersama Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali lewat program unggulannya, Zero Waste Cities (ZWC).

ZWC melakukan pendampingan untuk implementasi peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dalam payung hukum Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2019. ZWC mengusung pengelolaan sampah desentralisasi dengan pemilahan. Tujuannya untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sampah, meningkatkan tingkat daur ulang, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BACA JUGA: Pemudik Capai 193 Juta, Saatnya Terapkan Mudik Minim Sampah!

Sejak tahun 2022, Kabupaten Gianyar menjadi salah satu pilot project dari program ZWC. Berbagai aktivitas antara ZWC dengan DLH Kabupaten Gianyar seperti Pelatihan Kompos untuk DLH dan Pelatihan Kewirausahaan Kompos untuk TPS 3R se Kabupaten Gianyar.

“Kami banyak sekali dibantu PPLH Bali. Pertama, penyiapan instrumen termasuk berita acara, SOP, dan lainnya. Juga menumbuhkan keberanian, dan keyakinan kami untuk berbuat karena rekan-rekan PPLH Bali sudah lebih berpengalaman. Sudah lebih tahu bagaimana menangani sampah sejak dulu. Mungkin pengetahuan kami berbeda, tapi ada niat yang sama soal sampah ini. Karena ini masalah setiap tahun dan belum ada solusi hingga sekarang,” tambah Mirna.

Gaungkan Pemilahan Sampah

Pengawasan untuk implementasi sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah yang masuk ke TPA Temesi, akan intensif dilakukan selama seminggu awal di bulan Mei 2024. Hal itu guna memantau kedisiplinan pengangkutan dengan sistem yang berlaku saat ini. Monitoring dan evaluasi akan pemerintah lakukan sebagai referensi pengelolaan sampah berbasis sumber hingga ke masyarakat.

Program Manager PPLH Bali, Gungtik menyatakan bahwa langkah tegas pemkab Gianyar dari arahan PJ bupati ini harus digaungkan lebih luas. Dengan demikian, upaya nyata solusi pemilahan untuk pengelolaan sampah dapat terealisasi hingga di tempat pengelolaan akhir seperti di UPTD TPA Temesi dan UPTD TPA lainnya.

“Tagar #GianyarMemilah bisa diviralkan agar masyarakat lebih gencar melakukan pemilahan dari sumber dan masalah pengelolaan sampah bisa menemukan solusinya,” pungkas Gungtik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ratusan pencinta alam berkemah dengan minim sampah dalam kegiatan Zero Waste Adventure Camp (ZWAC) 2024. Acara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut berlangsung di Taman Nasional (TN) Gunung Merbabu pada 1 hingga 3 Maret.

Pegiat Zero Waste Adventure, Siska Nirmala mengatakan, kegiatan ZWAC dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan peserta pengalaman berkemah yang berbeda, melainkan lebih dari itu. Ia berharap, para peserta mampu mengubah sudut pandang mereka tentang pentingnya meminimalisasi sampah sejak awal. Sebab, hal ini merupakan salah satu solusi konkret untuk menyelesaikan masalah sampah.

“Perspektif ini sangat penting, karena akan membantu mereka untuk melihat kegiatan petualangan dari sudut pandang yang berbeda. Harapannya, mereka bisa menerapkan kegiatan petualangan dengan minim sampah,” ujar Siska kepada Greeners, Senin (4/3).

BACA JUGA: Komitmen Gunung Bebas Sampah Bersama Trashbag Community

Kegiatan ini juga menerapkan prinsip cegah, pilah, dan olah. Para peserta pun diimbau untuk tidak membawa perbekalan yang berkemasan plastik sekali pakai untuk mencegah potensi timbulan sampah. Bahkan, di lokasi acara juga tersedia konsumsi yang tidak menggunakan kemasan plastik.

“Adapun untuk potensi sampah yang tidak terhindarkan telah diterapkan proses memilah. Kami menyediakan tempat sampah terpilah berdasarkan jenis sampah. Di antaranya sampah organik, daur ulang, dan residu untuk membantu mengedukasi peserta cara memilah sampah yang baik,” tambah Siska.

Kegiatan dengan konsep zero waste ini terbukti tidak menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Sampah yang terkumpul selama tiga hari acara tersebut tercatat 104 kilogram (kg) sampah organik, 26 kg daur ulang, dan 8,7 kg residu.

Sampah organik juga telah dikompos dengan cara dikubur pada lubang yang telah disediakan. Kemudian, untuk sampah non-organik akan dikirim ke bank sampah terdekat dari lokasi kegiatan.

Ilustrasi mengelola sampah. Foto: KLHK

Bertualang di Alam Lekat dengan Permasalahan Sampah

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, kegiatan bertualang di alam Indonesia sangat lekat dengan permasalahan sampah. Sudah banyak yang menyuarakan berbagai kampanye aksi kebersihan hingga pungut kembali sampah pendakian. Namun, permasalahan tersebut belum juga usai.

Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, total sampah dari kegiatan wisata alam di TN Gunung Rinjani pada tahun 2021 sebanyak 5.425,61 kg. Dari total tersebut, sebanyak 4.376,46 kg sampah atau 87,30% berasal dari pendakian. Sisanya, sebanyak 689,15 kg sampah atau 12,70% berasal dari kegiatan non pendakian.

BACA JUGA: KUN Humanity System+, Sosialisasikan Sistem Penyelamatan di Gunung

“Melalui kegiatan Zero Waste Adventure Camp, saya ingin paradigma teman-teman pencinta alam dalam mengelola sampah dapat berubah. Khususnya, dalam beraktivitas bertualang di alam dari kumpul-angkut-buang menjadi hindari, batasi, pilah, olah dan proses akhir,” ungkap Vivien.

Vivien juga berharap, kegiatan Zero Waste Adventure Camp di TN Gunung Merbabu dapat menjadi contoh yang baik untuk direplikasi di taman nasional seluruh Indonesia. Hal ini senada dengan Siska, ia berharap TN Gunung Merbabu mampu mengadvokasi pengelola taman nasional setempat dan lainnya.

“Khususnya, untuk menegakan aturan yang ketat terkait pencegahan timbulan sampah di kawasan taman nasional sebagai bagian upaya konservasi,” imbuh Siska.

Ratusan pencinta alam berkemah dengan minim sampah dalam kegiatan Zero Waste Adventure Camp (ZWAC) 2024. Foto: KLHK

110 Peserta Terlibat di ZWAC

Kegiatan yang merupakan bagian dari peringatan HPSN 2024 ini melibatkan 110 peserta. Di antaranya 41 peserta umum dan mahasiswa pencinta alam, 32 peserta pramuka, dan 38 peserta mitra TN Gunung Merbabu.

Semua peserta menginap selama dua malam menggunakan tenda di Kawasan Wisata Alam Kalipasang, TN Gunung Merbabu. Tak hanya bertualang, dalam kegiatan ini para peserta juga mendapatkan pengetahuan baru dari para narasumber yang bergiat di bidang zero waste. Sehingga, mereka bisa mendapatkan bekal tentang berkegiatan di alam bebas tanpa menghasilkan sampah.

“Saya harap teman-teman pegiat alam bebas dapat menularkan dan menjadi agen perubahan dari pembelajaran-pembelajaran dan pengetahuan dari kegiatan ini,” ujar Vivien.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Suaka Margasatwa Pulau Rambut (SMPR) di Kepulauan Seribu belum juga bebas dari sampah laut. Padahal, pulau tersebut menjadi habitat satwa liar. Timbulan sampah laut berasal dari sungai yang mengalir ke laut hingga menyangkut di kawasan Pulau Rambut.

Kawasan SMPR adalah tempat berkembang biaknya Burung Cikalang Natal (Fregata anderwsi), burung yang berasal dari Pulau Christmas di daratan Australia. Perairan Pulau Rambut juga merupakan tempat berbiak banyak jenis burung air lainnya. SMPR memiliki luas kurang lebih 90 hektare, yang terdiri dari 45 hektare daratan dan 45 hektare.

BACA JUGA: Manta, Kapal Layar “Pelahap” Sampah Laut

Namun, sayangnya, permasalahan sampah laut yang mengepung Pulau Rambut belum juga selesai. Sehingga, hal ini menjadi ancaman serius bagi kehidupan satwa di sana.

“Sampah yang paling banyak kami temukan itu adalah plastik dan styrofoam,” ungkap Direktur Eksekutif Divers Clean Action (DCA), Swietenia Puspa Lestari saat kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Island Clean Up di Pulau Rambut, Selasa (6/2).

Seluruh sampah yang mendarat di Pulau Rambut merupakan sampah rumah tangga di darat yang mengalir ke sungai-sungai di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Akibatnya, sampah tersebut masuk ke laut dan mendarat di beberapa pulau, salah satunya Pulau Rambut.

Sampah laut mengancam keselamatan satwa liar di Pulau Rambut. Foto: Dini Jembar Wardani

DCA Bangun Kolaborasi Atasi Sampah Laut di Pulau Rambut

Sebagai upaya membangun kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah sampah, Divers Clean Action bersama Archipelagic and Island States Forum (AIS), berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Lazada. Mereka melaksanakan program “Islands Clean-Up” untuk  menangani sampah plastik sekali pakai di Kepulauan Seribu.

Salah satu kegiatannya adalah upaya bebersih sampah di pesisir pantai Pulau Rambut yang telah terlaksana selama kurang lebih delapan bulan. Sampah plastik yang terkumpul dan terpilah secara scientific method sebanyak 117,1 kg. Kegiatan ini terlaksana bersama warga lokal Pulau Untung Jawa.

BACA JUGA: Cloud of Sea, Alat Canggih untuk Angkut Mikroplastik di Laut

Sampah Plastik Menyebabkan Kematian Satwa

Sampah plastik, khususnya plastik sekali pakai, masih banyak di Pulau Rambut. Banyaknya timbulan sampah plastik ini dapat menyebabkan kematian satwa liar. Selain itu, sampah yang melilit akar mangrove juga dapat merusak ekosistem Pulau Rambut.

“Satwa liar seringkali banyak menelan sampah yang berserakan di Pulau Rambut. Bahkan, waktu itu ada burung yang mati karena menelan sampah plastik,” kata Switenia.

Sementara itu, Kepala Seksi Peran Masyarakat dan Penataan Hukum Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Riza Lestari Ningsih menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya menangani sampah.

“Kami juga sudah melakukan penyaringan di sejumlah sungai wilayah DKI Jakarta agar tidak mengalir ke laut. Upaya ini bisa mengurangi 1 ton sampah yang masuk ke laut. Namun, sampah tersebut juga banyak mengalir dari sungai di beberapa wilayah seperti Bekasi dan Bogor. Tentu mengatasi hal ini pihak daerah perlu saling berkoordinasi,” kata Riza.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan dua Tempat Pengolahan Sampah Sementara Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R), Jumat (26/1). Lokasi TPS 3R tersebut terletak di Ciracas, Jakarta Timur dan Rawasari Jakarta Pusat.

Pembangunan infrastruktur ini adalah inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Menurut Heru, infrastruktur ini menjadi solusi untuk membenahi permasalahan sampah di DKI Jakarta yang belakangan ini menjadi isu nasional.

“Kami berharap TPS 3R ini nantinya bisa mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pada Tahun 2023 saja, jumlah sampah DKI Jakarta yang dikirim ke TPST Bantargebang mencapai 7500-8000 ton per hari. Sementara, daya tampungnya hampir mencapai batas maksimal,” ungkap Heru melalui siaran pers.

BACA JUGA: Pengelola Kawasan Perlu Tegas Kelola Sampah Tiap Tahun Baru

Heru menambahkan, isu persampahan di Jakarta sangat kompleks. Menurutnya, apabila tidak ada optimalisasi pengolahan sampah dari sumbernya, TPST Bantargebang diperkirakan tak mampu lagi menampung semua beban sampah dari Jakarta.

Heru berharap pembangunan ini dapat diduplikasi ke seluruh kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Sehingga, bisa berdampak positif pada pengurangan pengangkutan sampah dan bisa memperpanjang masa pelayanan TPST Bantargebang.

“Untuk mewujudkan kota berskala global, pengelolaan sampah di Jakarta harus berorientasi pada pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali (Reduce, Reuse, Recycle atau 3R),” ujar Heru.

Jakarta Punya 7 Lokasi TPS 3R

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, hingga kini tercatat ada 7 unit TPS 3R di berbagai lokasi di Jakarta. Misalnya, di wilayah Jakarta Timur, ada dua TPS 3R yang beroperasi, yaitu di Ciracas dan BKT Pulogebang.

“Kemudian, di Jakarta Pusat berada di Rawasari, Jakarta Utara di Jalan Moa, dan Rawa Badak Utara, Jakarta Barat di Meruya Selatan, dan Jakarta Selatan di Jalan Siaga,” ungkap Asep.

BACA JUGA: Milenial Bermunculan Jadi Social Entrepreneur Kelola Sampah

Asep menjelaskan, TPS 3R ini memiliki pengelolaan sampah dengan kapasitas pengolahan 25-50 ton sampah per hari. Selain itu, olahan sampah tersebut bisa menghasilkan Refused Derived Fuel (RDF) atau Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Hasil olahan itu akan disuplai ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri semen selaku offtaker.

“Infrastruktur ini hampir semuanya karya anak bangsa, bisa menunjang langkah strategis DLH DKI dalam pengelolaan lingkungan di Jakarta, khususnya dalam masalah sampah,” ujar Asep.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Alianzi Zero Waste Indonesia (AZWI) memandang bahwa visi misi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), belum memprioritaskan akar masalah tata kelola sampah di Indonesia. Penyelesaian masalah ini harus komprehensif, tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur dan tidak hanya berfokus di hilir.

Menurut AZWI, berdasarkan visi dan misi pasangan calon (paslon), tata kelola sampah selama ini belum jadi isu arus utama dalam membangun kebijakan pemerintah. Perhatian para paslon masih tertuju pada isu lingkungan hidup lainnya, seperti energi, tata kelola sumber daya alam, dan perubahan iklim.

Padahal, dampak dari buruknya tata kelola sampah telah dirasakan semua pihak dan beririsan dengan isu lingkungan hidup lainnya. Misalnya, pembuangan sampah tercampur di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) secara open dumping menjadi penyebab kebakaran TPA di Indonesia.

Meskipun sudah ada kemajuan tata kelola sampah di Indonesia melalui penerbitan dan implementasi beberapa peraturan, namun hal ini masih belum mampu untuk mengatasi akar permasalahan dalam tata kelola sampah. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, jumlah sampah terkelola saat ini hanya 66,74%. Sisanya masih tidak terkelola sebesar 33,26%.

BACA JUGA: TPA Penuh Cerminan Tata Kelola Sampah Belum Efektif

“Sejak penetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai isu lingkungan. Di mana pengelolaan sampah harus mendorong penghematan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon dan polusi bahan beracun,” kata Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), David Sutasurya melalui siaran pers, Jumat (19/1).

Oleh sebab itu, lanjut David, perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional harus dimulai dengan menetapkan isu lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan. Menurut David, sebuah kebijakan prioritas harus terwujud nyata. Misalnya, dalam skala prioritas anggaran dan konsistensi penegakan hukum.

AZWI pun berharap agar kebijakan terkait tata kelola sampah menjadi isu multisektor. Terutama, yang berkaitan dengan perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam, penggunaan lahan, tata kota, dan kesehatan masyarakat.

Ilustrasi tata kelola sampah. Foto: Freepik

Sampah Pangan Belum Menjadi Prioritas

Sementara itu, pengurangan emisi karbon juga berkaitan pada upaya pengurangan timbulan sampah pangan. Namun, saat ini sampah pangan belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Padahal, sampah pangan adalah salah satu jenis sampah organik yang menyumbang angka terbesar.

Menurut data SIPSN, sampah makanan yang masuk dalam rantai pangan menempati urutan pertama dengan total 43.3% pada tahun 2023. Ini menunjukkan perlu mitigasi berbentuk kebijakan dan program pengurangan food loss dan food waste pada rantai produksi, distribusi, dan konsumsi.

BACA JUGA: Pengelola Kawasan Perlu Tegas Kelola Sampah Tiap Tahun Baru

“Penyebab kebakaran TPA adalah ledakan timbulan gas metana akibat kemarau panjang dan sistem open dumping. Sumber gas metana di TPA sebagian besar berasal dari timbulan sampah organik, salah satunya sampah pangan,” ujar Direktur Yayasan Gita Pertiwi Surakarta, Titik Eka Sasanti.

Titik menambahkan, perlu upaya mitigasi. Hal itu dalam bentuk kebijakan dan program pengurangan food loss dan food waste pada rantai produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurutnya, untuk memperpanjang umur TPA, sampah organik sebaiknya tidak dikirim ke TPA, melainkan perlu pengelolaan di dekat sumber atau di kawasan.

Dorong Sistem Guna Ulang

Seorang calon presiden harus memiliki pandangan bahwa negara perlu merancang sistem yang tidak hanya menitikberatkan pada tanggung jawab produsen dalam mengurangi sampah. Melainkan, juga mendorong transisi menuju sistem guna ulang alih-alih mengandalkan daur ulang saja.

“Kami harap calon presiden menunjukkan pemahaman bahwa ekonomi sirkuler bukan hanya daur ulang saja. Sebab, kalau yang daur ulang adalah produk sekali pakai, itu akan tetap menimbulkan masalah polusi dan emisi,” ungkap Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira.

Menurutnya, kehadiran negara justru untuk memberikan fasilitas dan sistem guna ulang yang komprehensif. Kemudian, pelarangan berbagai jenis plastik sekali pakai secara nasional, harus menjadi prioritas kebijakan bagi pemimpin negara.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sampah pada malam puncak tahun baru 2024 di Jakarta mencapai 130 ton. Pengelola kawasan di sejumlah lokasi perayaan tahun baru perlu ikut andil mengatur pengelolaan sampah secara tegas. Upaya itu mesti diketatkan pada momen tahun baru selanjutnya untuk meminimalisasi timbulan sampah.

Faktanya, jumlah sampah pada tahun ini di Jakarta semakin meningkat setelah melewati masa pandemi. Tahun lalu sampah hanya terkumpul sebanyak 74 ton. Sebelum pandemi, pada pergantian tahun 2019 ke 2020 sampah mencapai 125 ton.

“Sampah malam tahun baru mencapai 130 ton dari seluruh Jakarta dan khusus dari sepanjang jalan Sudirman-Thamrin terkumpul 32 ton sampah,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto dalam siaran pers.

Pengampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Muhammad Aminullah menilai bahwa lonjakan sampah pada malam tahun baru adalah hal yang wajar. Sebab, momentum ini dihadiri oleh ribuan orang dan tidak ada larangan membawa makanan dan minuman.

BACA JUGA: Sampah Perayaan Tahun Baru 2023 di Jakarta 74 Ton

“Selain pemerintah dan masyarakat yang ikut andil dalam sampah tersebut, pengelola kawasan di Jakarta sudah ada peraturan gurbernurnya soal pengelolaan sampah berbasis kawasan. Jadi, di situ yang mengatur pengelolaan sampah adalah pengelola kawasan itu sendiri. Jadi, tanggung jawab terbesar di mereka,” kata Aminullah kepada Greeners lewat sambungan telepon, Rabu (3/1).

Pengelolaan yang perlu pengelola kawasan terapkan adalah memastikan bahwa sampahnya harus terpilah. Terutama, bagi kawasan yang mengadakan acara saat tahun baru, mereka penting menjalankan kewajiban pengelolaan sampah di kawasannya.

“Jadi, untuk meminimalisasi sampah, ya, perlu aturan ketat. Misalnya, sebelum malam tahun baru, mereka harus menyiapkan orang-orang untuk pemilahan, pemrosesan, dan fasilitas pengelolaan sampah mereka pastikan sudah siap,” tambah Aminullah. 

Pengelola kawasan di sejumlah lokasi perayaan tahun baru perlu ikut andil mengatur pengelolaan sampah. Foto: DLH DKI

Pemerintah Perlu Dorong Pengelola Kawasan

Sementara itu, pemerintah juga tetap bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pengelola kawasan untuk melaksanakan peraturan gurbernur terkait pengelolaan sampah. Ketika tanggung jawab itu bisa pengelola terapkan, beban pemerintah dan dinas terkait pun dapat lebih ringan dalam mengurus sampah.

Begitu pun dengan para pengunjung yang kerap merayakan tahun baru di Jakarta. Mereka perlu bijak dalam berkonsumsi dan mengelola sampah. Masyarakat perlu sadar bahwa timbulan sampah yang mereka hasilkan akan menambah beban sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Kalau untuk masyarakat sebisa mungkin jangan berlebihan dan konsumtif. Kita sudah sama-sama tahu kondisi sampah di Jakarta sudah sangat parah. Kondisi di Bantargebang sudah tidak bisa menampung sampah, berarti kita harus ambil peran dengan tidak berlebihan dalam konsumsinya,” ujar Aminullah. 

3.180 Petugas Kebersihan Angkut Sampah saat Tahun Baru

Asep mengungkapkan, pihaknya menargetkan sampah-sampah tersebut harus selesai ditangani pukul 04.00 WIB atau sebelum subuh pada tanggal 1 Januari 2024. Kemudian, pasukan oranye DLH juga dibantu oleh Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

“Kami menerjunkan 3.180 petugas untuk menjaga kebersihan di lokasi-lokasi perayaan tahun baru di Jakarta. Petugas kebersihan kami bagi menjadi 4 shift tanpa henti,” kata Asep.

BACA JUGA: Sampah Warga Jakarta Capai 2.195 Ton di Hari Lebaran

Ia juga mengapresiasi kerja keras petugas kebersihan yang telah berhasil membersihkan sampah-sampah di titik keramaian perayaan tahun baru di Jakarta. Seluruh sampah tersebut mereka angkut untuk diolah di tempat pengolahan sampah selanjutnya.

“Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan DLH. PPSU, para petugas Satpol PP, Dishub, Distamhut, semua bahu-membahu untuk membuat Jakarta kinclong lagi,” ujarnya.

Terjunkan 1.680 Petugas Kebersihan saat Nataru

Sementara itu, DLH DKI Jakarta juga mengerahkan 1.680 petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan Jakarta pada perayaan Natal 2023. Ribuan personel juga mengantisipasi tumpukan sampah saat Natal.

Asep menambahkan, kegiatan penanganan kebersihan selama Natal tetap berlangsung seperti biasa. Alasannya, meski jatuh pada hari libur, pasukan oranye DLH tetap bekerja untuk menjaga kebersihan Jakarta saat perayaan Natal.

“Seluruh Suku Dinas Lingkungan Hidup tingkat Kota Administrasi dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup di tiap Kecamatan, telah diinstruksikan untuk mengantisipasi kebersihan lingkungan gereja di wilayah tugasnya masing-masing,” kata Asep.

Asep mengungkapkan, untuk mengantisipasi timbulan sampah pada momen perayaan Natal tahun ini, pihaknya telah mempersiapkan beberapa antisipasi. Di antaranya rencana operasi, satuan tugas, sarana, dan armada penanganan sampah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) menemukan fenomena menyusutnya debit air Waduk Gajah Mungkur (WGM), Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil riset tim BRUIN, kawasan wisata waduk juga penuh tumpukan sampah plastik.

“Seiring menyusutnya debit air Waduk Gajah Mungkur karena kemarau, muncul fenomena padang rumput hijau di kawasan wisata waduk. Fenomena itu juga menimbulkan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang berserakan di kawasan padang rumput,” ujar Koordinator Program Sensus Sampah Plastik dan Divisi Litigasi BRUIN, Muhammad Kholid Basyaiban melalui keterangan rilisnya.

BACA JUGA: 76 Persen Sampah Plastik Fleksibel Bocor ke Lingkungan

Menurut Kholid, kemungkinan pengunjung wisata WGM sengaja membuang sampah secara sembarangan. Banyaknya pengunjung wisata tidak dibarengi kesadaran untuk menjaga kebersihan.

“Ini ini juga kian parah dengan minimnya fasilitas pengumpulan sampah di kawasan wisata,” lanjut Kholid.

Salah satu penduduk asli setempat, Giyono (30), mengatakan sebelum WGM dibangun, lokasi padang rumput merupakan pemukiman warga yang sengaja ditenggelamkan untuk pembangunan waduk.

“Warga pemukiman yang ikut Program Bedol Desa kemudian bertransmigrasi ke wilayah Kalimantan, Bengkulu, dan beberapa warga juga merantau ke ibu kota. Sebagian warga juga berpindah ke lokasi yang berjarak sekitar dua kilometer sebelah barat WGM,” ucap Giyono.

BRUIN menemukan fenomena menyusutnya debit air Waduk Gajah Mungkur. Foto: BRUIN

BRUIN Lakukan Sensus Plastik di Waduk Gajah Mungkur

Empat orang dari BRUIN kembali melakukan riset dan sensus sampah plastik. Pelaksanaan sensus sampah kali ini di kawasan WGM yang tidak jauh dari pusat keramaian Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

Kegiatan sensus sampah yang menyasar lokasi di WGM merupakan salah satu rangkaian kegiatan brand audit BRUIN selama satu tahun lebih sejak tahun 2022.

“Kami menemukan beberapa kemasan plastik dari produk–produk rumah tangga yang tertanam di dasar waduk. Kami menduga sampah plastik tersebut berasal dari sisa–sisa sampah domestik pemukiman warga yang dulu ditenggelamkan untuk membangun Waduk Gajah Mungkur,” imbuh Kholid.

Kumpulkan 450 Bagian Sampah

Dalam kegiatan sensus sampah plastik tersebut, tim BRUIN mengumpulkan beberapa sampel sampah dari dua lokasi. Lokasi pertama berada di dalam kawasan wisata WGM, sementara lokasi kedua berada sekitar 4 kilometer sebelah barat kawasan wisata WGM dan sebagai kawasan budidaya ikan tawar.

Dengen mengunakan metode pengambilan sampah menggunakan transek, tim BRUIN berhasil mengumpulkan sekitar 450 pcs sampah dari 2 lokasi tersebut.

BACA JUGA: Daur Ulang Plastik Tak Boleh Mencemari Lingkungan

“Produsen penghasil plastik yang kami temukan produknya, kami akan melakukan advokasi untuk meminta pertanggung jawaban atas sampah produk mereka yang bocor ke lingkungan. Hal itu sesuai dengan regulasi yang ada,” imbuh Kholid.

BRUIN Berhasil Identifikasi Asal Sampah

Dalam kegiatan sensus sampah atau brand audit di kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur, tim BRUIN berhasil mengidentifikasi asal muasal sampah.

Mereka juga mengetahui karakteristik sampah plastik serta melakukan kompilasi data atas temuan sampah tersebut. Mayoritas sampah yang mereka temukan adalah sampah jenis makanan dan minuman dari perusahaan FMCG dan unbrand.

Ke depannya, BRUIN pun akan mencoba meneliti sampah plastik yang mencemari kawasan Indonesia timur. Dalam waktu dekat, BRUIN juga akan melakukan kegiatan sensus sampah plastik di sungai dengan menggunakan metode trashboom. 

“Harapannya semakin banyak kegiatan sensus sampah plastik yang tim BRUIN lakukan, berbalik juga semakin bertambahnya data temuan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Khususnya lingkungan perairan,” ujar Kholid.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta para pemimpin daerah tegas memperbaiki pengelolaan sampah. Hal itu agar tidak ada lagi kejadian kebakaran di Tempat Pengolahan Akhir (TPA).

“Saya mengingatkan kepada para bupati, kepala daerah, walikota untuk menjaga TPA-nya masing-masing. Kalau TPA kalian terbakar, tidak akan dinilai adipura,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati di Jakarta, Kamis (21/9). 

Penilaian adipura merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Oleh sebab itu, lanjut Vivien, KLHK tidak akan melakukan penilaian adipura terhadap wilayah yang pemimpinnya gagal mengelola sampah.

“Staf saya sekarang sudah mulai turun untuk melihat kota-kota, tapi kalau saya temukan TPA terbakar saya tidak akan perintahkan untuk menilai kota tersebut,” lanjut Vivien. 

KLHK Gencarkan Zero Waste Zero Emission

Baru-baru ini, sejumlah TPA di wilayah Indonesia kebakaran. Hal itu akibat tingginya kadar gas metana di tumpukan sampah. Pemicu lainnya adalah panas dari musim kemarau.

Selain kebakaran di TPA Sarimukti, Bandung, lima kebakaran berturut-turut terjadi di Jawa Tengah pada September tahun ini. Di antaranya TPA Pesalakan di Kabupaten Pemalang, TPA Muarareja di Kota Tegal, TPA Putri Cempo di Kota Surabaya, dan TPA Jatibaran di Kota Semarang.

Dari seluruh kejadian ini, lanjut Vivien, disebabkan oleh praktik open dumping. Dalam praktik ini, semua sampah pun tercampur masuk ke TPA.

“Ketika open dumping, semua jenis sampah masuk ke situ. Tidak ada pengurangan, tidak ada pemilahan. Berarti organik  tetap tercampur menghasilkan gas metan yang panas. Ditambah sekarang ini musim kering bisa berpotensi untuk menimbulkan kebakaran,” ungkap Vivien. 

Oleh sebab itu, KLHK juga terus menggencarkan zero waste zero emission untuk mengurangi penurunan emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor sampah. Hal itu melalui pelaksanaan secara tegas terhadap peraturan yang telah KLHK bentuk.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Alwis Rustam bicara pengelolaan sampah. Foto: Stanly Pondaag

Perlu Peraturan Tegas di Daerah

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Alwis Rustam mengatakan isu lingkungan hidup menjadi topik prioritas pembahasan dalam rapat pemerintah daerah. Namun, perlu juga untuk mengerahkan pemerintah daerah untuk mengurangi sampah tersebut melalui peraturan yang lebih ketat dan rinci.

“Perspektif Apeksi kalau kita bahas soal pengurangan sampah itu memang sebaiknya tidak dipisah-pisah. Pemilahan sampah memang penting, tapi di pembahasan level kota tidak semudah itu jika tidak dilakukan peraturan pemerintah dan peraturan menteri,” kata Alwis. 

Alwis menambahkan, selain penegakan peraturan soal pengurangan sampah, perlu juga membangun ekosistem. Sebab, dalam mengolah plastik memang perlu pemilahan agar tidak menjadi gunungan sampah.

Di sisi lain, menurut Alwis, dalam menerapkan pengurangan sampah tidak terlepas dari banyaknya tantangan. Tantangan pertama adalah kapasitas dan komitmen harmonisasi pimpinan. Pemerintah daerah perlu pendampingan dan panduan yang lebih intens serta terpadu oleh tim profesional dengan supervisi pemilik otoritas.

Kemudian, tantangan lainnya seperti penanganan sesuai prioritas dan skala masalah. Sebaiknya, peraturan regulasi lebih terpadu dan terukur. Tantangan terakhir adalah soal transisi kepemimpinan dan integrasi vertikal.

“Dalam hal ini, pentingnya advokasi kebijakan kepala daerah tiada henti dan kedekatan pimpinan wilayah,” ungkapnya.

Ditjen PSLB3 KLHK, Vinda Damayanti bicara pengelolaan sampah. Foto: Stanly Pondaag

113 Daerah Keluarkan Kebijakan Plastik Sekali Pakai

Berdasarkan laporan dari data KLHK, per 2023 sebanyak 113 pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan plastik sekali pakai. Di antaranya, 44 kota, 67 kabupaten, dan 2 provinsi yang mengeluarkan kebijakan ini.

Namun, melansir website sipsn.menlhk.go.id pada tahun 2022 timbulan sampah tercatat 35 juta ton dari 299 kabupaten atau kota.

“Penanganan masih 16 juta ton, namun pengurangan sampah baru 6 juta ton atau masih sebesar 11%. Ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 30% pengurangan sampah pada tahun 2025,” kata Direktur Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK, Vinda Damayanti. 

Dalam upaya pengurangan ini, KLHK juga mendorong para produsen terlibat untuk mengurangi sampah produksinya. Hal itu melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

“Tahun ini, sebanyak 70 perusahaan sudah concern menyusun peta jalan pengurangan sampah dan delapan produsen telah melengkapi dokumen dan verifikasi,” lanjut Vinda. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sampah merupakan salah satu permasalahan global masih dialami oleh berbagai negara di dunia. Aktris tanah air yang sekaligus sebagai aktivis lingkungan, Cinta Laura Kiehl menekankan anak muda untuk menyadarai hal-hal kecil untuk hidup lebih ramah lingkungan lewat aksi World Cleanup Day (WCD), Minggu (17/9).

Komisaris dari perusahaan berfokus energi terbarukan PT Maharaksa Biru ini tampak mengikuti parade WCD bersama sejumlah komunitas. Melalui kegiatan ini, Cinta juga ikut menyuarakan soal pentingnya peduli terhadap lingkungan. Khususnya mengajak generasi muda untuk memulai bergerak melestarikan lingkungan. 

“Kita semua harus sadar dari hal-hal kecil seperti bawa botol minum dari rumah, matikan listrik, lampu, AC di rumah saat enggak dipakai. Jangan menyalakan mesin motor atau mobil saat enggak dipakai. Sebab, itu mengeluarkan karbon dioksida yang juga mempengaruhi polusi udara dan berdampak ke kesehatan kita,” ungkap Cinta.

BACA JUGA: The Jakmania Pungut Sampah Usai Pertandingan

Sementara itu, tim WCD nasional dengan 1.700 relawan menyelenggarakan acara puncak World Cleanup Day di hari Minggu (17/9) dengan dua agenda utama, yaitu aksi pungut sampah sambil jalan sehat (Plogging) di sekitar pintu barat daya Monas.

Acara tersebut dilanjutkan dengan parade kampanye dari Monas menuju area Bundaran HI. Dalam parade tersebut, mereka menyuarakan isu sampah yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Banyak yang turut memeriahkan World Cleanup Day. Selain Cinta Laura, ada relawan dari berbagai komunitas pemerhati lingkungan. Di antaranya Trash Ranger dan Youth Ranger Indonesia, Sea Soldier, Earth Hour, Climate Defender, Teens Go Green, Permabudhi, dan komunitas Bank Sampah.

hidup lebih ramah lingkungan lewat aksi World Cleanup Day (WCD). Foto: WCD

Pentingnya Kolaborasi untuk Atasi Sampah

Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tantangan dari hulu ke hilir dalam menangani isu persampahan di tanah air. Bahkan, budaya mengelola sampah dengan bijak dari rumah pun masih belum menjadi karakter masyarakat Indonesia.

Hal itu tertera dalam data tahun 2022 SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional). Tercatat 229 kota/kabupaten menghasilkan timbunan sampah sebanyak 35 juta ton. Dari total timbunan sampah itu, sampah yang tidak terkelola sebanyak 34,97%. 

“Oleh sebab itu, pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi dan keberlanjutan untuk menghasilkan Indonesia yang lebih bijak, bersih, dan bebas dari sampah,” ujar Leader WCD Indonesia, Andy Bahari.

BACA JUGA: 32 Seniman Botani Kenalkan Ragam Flora Melalui Lukisan

Pada tahun 2023 ini, WCD Indonesia kembali menggalakkan aksi cleanup serentak di 38 provinsi sampai ke wilayah kabupaten dan kecamatan. Para leader di daerah masing-masing telah mengkoordinasikan kegiatan itu mulai dari tanggal 1 hingga 30 September 2023.

“Permasalahan sampah ini perlu solusi kolaborasi pentahelix. Kita semua dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan ras berbeda harus berani beraksi secara kolektif dan riil. Jangan saling tunjuk, mari tanggung jawab dengan sampah kita masing-masing,” kata Andy.

Andy menambahkan, WCD Indonesia ke depannya tidak hanya bergerak untuk bebersih saja. Komunitas lingkungan ini akan menanamkan budaya sadar lingkungan di berbagai lapisan masyarakat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Penataan ulang penegakan hukum harus dilakukan guna menyelesaikan permasalahan pengeloaan sampah. Menurut Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), pemerintah wajib mengatur masyarakat untuk mengelola sampah.

“Jadi, masalahnya bukan di pengelolaan sampah saja. Ini harus beres tata kelola penegakan hukum secara nasional. Kami berharap pemerintah dapat melakukan hal tersebut, untuk itu perlu ada perubahan undang-undang pemerintah daerah,” ungkap Direktur Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, David Sutasurya kepada Greeners melalui keterangan tertulis.

David yang sekaligus anggota AZWI menambahkan, pembenahan penegakan hukum dapat menambah pengawas lingkungan hidup di daerah untuk mengawasi proses pengelolaan sampah.

Menurut David, urusan penegakan hukum tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup. Mereka akan kewalahan. Sebab, penegakan hukum bukan hanya terkait pengelolaan sampah saja.

“Khususnya dalam penegakan hukum non industri atau industri kecil maupun domestik, semua urusan keteteran. Jadi, masalahnya bukan di pengelolaan sampah saja. Harus dibereskan tata kelola penegakan hukum secara nasional,” lanjut David.

Oleh karena itu, AZWI saat ini tengah mendorong pemerintah untuk menjadikan pengumpulan sampah menjadi layanan dasar. AZWI pun berharap agar pemerintah dapat melakukan hal tersebut melalui perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dengan demikian, itu akan menambah pengawas lingkungan hidup di daerah untuk mengawasi pengelolaan sampah.

ilustrasi gunungan sampah. Foto: Freepik

Pemprov Jabar Perlu Tanggung Jawab

Tim Regulasi YPBB, Difa Ghiblartar mengatakan Pemprov Jawa Barat harus bertanggung jawab terhadap situasi kritis TPA Sarimukti. Itu imbas kelalaian dalam mengecek kuota dan sistem operasional yang mengelola limbah lainnya.

Sementara, terkait penumpukan dan pencampuran sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS), menurut Difa, kewenangan untuk menangani hal tersebut berada di tangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Isu ini berpotensi memunculkan dampak hukum bagi pemerintah provinsi yang berwenang dalam mengelola TPA,” ujar Difa melalui keterangan tertulis.

Difa menambahkan, situasi tersebut juga memunculkan konsekuensi hukum apabila peristiwa ini menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Kerugian yang timbul meliputi dampak seperti pencemaran udara, tanah, atau air yang berdampak pada kesehatan publik.

Kurang Tindakan Konkret

“Tindakan ini tidak hanya melibatkan aspek tindakan aktif, tetapi juga perilaku pasif. Seperti kurangnya tindakan konkret atau pengawasan dalam situasi yang berkaitan,” lanjut Difa.

Difa mencontohkan absennya pengawasan terhadap operasional TPA, termasuk kurangnya pemeriksaan dan pemantauan kuota TPA. Hal itu menyebabkan kelebihan kapasitas, apalagi tidak ada tindakan pejabat pemerintah provinsi untuk melakukan tindakan faktual guna mengatasi permasalahan TPA.

“Ada kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab ini. Seperti kekurangan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai atau pengawasan yang tidak memadai terhadap operasi TPA. Pemerintah daerah pun berpotensi untuk dimintai pertanggung jawaban atas dampak negatif yang terjadi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Difa, pengabaian terhadap peran dan tanggung jawab juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius. Terutama apabila terbukti tindakan atau kelalaian tersebut telah berdampak pada kesehatan masyarakat atau lingkungan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tempat pembuangan akhir (TPA) di beberapa daerah penuh. Bahkan ditutup sementara, karena melebihi kapasitas.

Salah satunya, di TPA Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditutup sementara selama 45 hari mulai 23 Juli hingga 5 September 2023.

TPA tersebut menjadi tempat penampungan dari beberapa wilayah di Provinsi DIY di antaranya Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Jumlah sampah hariannya pun tidak sedikit. Tercatat pada tahun 2022 ada 757,2 ton per hari yang dikirim ke TPA Piyungan.

Persoalan ini juga terjadi di TPA Sarimukti Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejak Mei 2023 TPA Sarimukti tidak lagi mampu menampung sampah. Namun, setelah adanya perluasan lahan TPA tersebut kini telah beroperasi kembali.

Pengkampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar mengatakan, penuhnya TPA regional seperti di Piyungan dan Bandung ini cerminan tata kelola sampah yang belum berjalan efektif.

“TPA regional jadi tumpuan sehingga TPA di kabupaten maupun kota ditutup lalu diserahkan ke masyarakat. Ketika bahas soal upaya sistematis mengatasi polusi plastik kita perlu bicara juga bagaimana tata kelola sampah kita hari ini,” kata Ghofar dalam konferensi pers jelang Pawai Bebas Plastik 2023, baru-baru ini.

Menurutnya sistem pengumpulan sampah harus berubah menjadi paradigma pengurangan di hulu. Kemudian solusi lainnya bisa membangun infrastruktur seperti rumah kompos untuk mencegah masuknya sampah organik ke TPA.

Belum Ada Solusi Efektif Atasi TPA Penuh

Sementara itu, hingga kini belum ada solusi efektif mengatasi TPA yang sudah tidak bisa lagi menampung sampah dari berbagai aktivitas manusia. Upaya pemindahan dan perluasan lahan TPA pun tidak akan efektif.

Menanggapi penuhnya TPA Piyungan, Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DIY, Dimas R. Perdana mengungkapkan, kini pembuangan sampah sementara dipindahkan ke tempat pembuangan sementara (TPS) Tamanmartani, Kabupaten Sleman.

“Sampai saat ini solusinya hanya pemindahan tempat pembuangannya. Kalau dari Pemerintah DIY, pembuangan sampah mau pindah ke daerah Cangkringan, tapi tidak jadi. Kemudian diganti ke TPS Tamanmartini. Ini jadi persoalan lagi karena hanya pemindahan masalah saja,” kata Dimas kepada Greeners, Jumat, (28/7).

Meskipun sudah ada pengelolaan sampah di TPA Piyungan, hal tersebut bukan solusi progresif dalam pengurangan sampah. Sebab, pengelolaan tersebut belum berjalan secara serius. Menurut Dimas, pengelolaan sampah tidak hanya di hilir saja tetapi perlu holistik dari hulu sampai hilirnya.

Sampah masih menjadi persoalan di Indonesia. Foto: Freepik

Sampah Tercecer di Pinggir Jalan

Penutupan TPA Piyungan bukan menjadi kali pertama. Pada tahun 2022, TPA ini juga telah ditutup beberapa kali. Ketika TPA Piyungan sedang ditutup sementara, banyak masyarakat yang membuang sampahnya di pinggir jalan.

“Dampaknya sudah mulai muncul di pinggir jalan TPS di Prawirotaman. Penumpukan sampah di pinggir jalan juga terjadi di daerah Glagahsari,” ucap Dimas.

Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat tentang dampak buruk pembuangan sampah sembarangan ini perlu dilakukan. Begitu pula pemerintah harus segera melakukan penguatan regulasi terkait tata kelola sampah di DIY. Misalnya perlu regulasi melalui Pergub terkait pengelolaan sampah untuk sektor bisnis yang harus ada tanggung jawab sampah pascaproduksinya.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Indonesia menegaskan membawa masuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke dalam negeri adalah tindakan kriminal. Indonesia memiliki hukum tegas yang melarang perdagangan limbah ilegal tersebut.

Hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati sampaikan di sela-sela side event Konferensi Konvensi Basel ke-16. 

Pertemuan pada 1-12 Mei 2023 ini berlangsung di Jenewa, Swiss. Ada tiga pertemuan di antaranya COP ke-16 untuk Konvensi Basel, dan COP ke-11 untuk Konvensi Rotterdam dan Konvensi Stockholm. Lebih dari 170 negara hadir dalam pertemuan penting itu. Mereka bertemu untuk mengakselerasi aksi untuk mencapai target pengelolaan bahan kimia dan limbah berwawasan lingkungan.

“Pada dasarnya setiap orang dilarang membawa barang tertentu secara ilegal, seperti barang bekas dan limbah yang masuk ke wilayah indonesia. Hal ini merupakan tindakan kriminal,” kata Vivien dalam kesempatan itu. 

Pakar dunia di bidang limbah berbahaya juga telah membahas aliran limbah ilegal (Konvensi Basel) di Asia Tenggara. Indonesia juga ikut menanggapi serius dalam menangani aktivitas ilegal tersebut.

Larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, para pihak tidak diizinkan membawa bahan berbahaya yang sudah Indonesia larang dalam perundang-undangan tersebut. 

Kerja Sama Lintas Negara

Project Unwaste United Nations Office and Drugs and Crimes (UNODC), Ioana Cotutio mengatakan, UNODC dan UNEP memiliki project dalam mengatasi hal ini. Salah satunya pemahaman tentang aliran air limbah.

“Kemitraan UNODC dengan UNEP memiliki beberapa tujuan untuk proyek tersebut. Proyek ini berhubungan dengan kerja sama nasional dan kami bekerja sama dengan empat negara di Asia Tenggara,” ucap Ioana.

UNODC juga kolaborasi bersama Indonesia dan Thailand dan mengumpulkan studi limbah untuk mengembangkan Konvensi Basel. Proyek ini fokus pada wilayah Uni Eropa dan empat negara di Asia Tenggara.

Komitmen dan kolaborasi atasi perdagangan limbah B3 ilegal. Foto: Youtube COP-16 Konvensi Basel

Pertimbangan Impor Limbah Non B3

Sementara itu, pemanfaatan limbah non B3 masih sangat dibutuhkan sebagai bahan baku proses produksi industri di Indonesia. Hal ini karena ketersediaan bahan baku tidak dapat sepenuhnya bisa Indonesia peroleh dari sumber dalam negeri, sehingga memerlukan pengadaan tambahan dari negara lain.

Vivien memperkirakan, Indonesia menghasilkan 69 juta ton sampah setiap tahunnya. Namun, sayangnya Indonesia belum memiliki sistem pemilahan yang memadai.

“Limbah domestik kita memiliki 69 juta ton per tahun, tetapi kami tidak memiliki sistem pemilahan yang cukup dari sumbernya. Jadi sekarang kami mendorong juga dengan peraturan untuk membuat sistem pemilahan limbah domestik dari rumah,” ungkapnya.

Dorongan ini juga diharapkan agar industri di Indonesia yang membutuhkan limbah dapat memperolehnya langsung dari limbah domestik. Indonesia juga telah menetapkan target tidak ada impor limbah pada tahun 2030.

Sebelumnya, Indonesia sudah menetapkan syarat ketat impor limbah non B3. Salah satunya tidak terkontaminasi, bukan B3 dan bukan berasal dari tempat pembuangan akhir. Selain itu, eksportir dan importir juga harus terdaftar resmi.

Pengetatan Tata Laksana Ekspor-Impor

Pengetatan aturan dan kerja sama lintas negara untuk menekan perdagangan ilegal limbah B3 ini sangat penting. Di samping itu, Indonesia pun menyebut telah memiliki surveyor terbaik. Oleh karena itu, Indonesia melakukan verifikasi eksportir. Hal ini untuk memastikan importasi tidak mencemari atau bercampur dengan limbah berbahaya.

Dalam penjelasan Vivien, Indonesia juga telah memperbarui peraturan importasi limbah non B3 berupa informasi kode HS yang lebih spesifik. Kemudian menekankan tanggung jawab importir dan eksportir, serta meningkatkan koordinasi dan pengawasan di perbatasan.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Aksi buruh mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023 di Jakarta. Meski hari libur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kerahkan seluruh petugas untuk tanggap tangani sampah.

Upaya ini untuk memastikan Ibu Kota tetap bersih usai aksi buruh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kuswanto mengatakan, ia telah menugaskan setiap Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi untuk memastikan penanganan sampah di lokasi aksi buruh pada wilayahnya masing-masing.

“Begitu usai aksi buruh, kami langsung bergerak membersihkan,” kata Asep.

Tidak hanya soal penanganan sampah, DLH juga mengadakan uji emisi gratis untuk kendaraan berbahan bakar solar dan bensin. Kemudian, sosialisasi peraturan lingkungan yang berkaitan dengan perusahaan, konsultasi pengelolaan limbah B3 industri, dan pembagian bibit pohon di GOR Rawa Badak.

Asep mengungkapkan, DLH DKI Jakarta terus bersiaga sebelum sampai kegiatan aksi buruh usai. Upaya ini untuk memastikan Ibu Kota tetap bersih pascaaksi buruh.

Tingkatkan Pengelolaan Sampah

Pengkampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah menilai, penanganan sampah di lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak perlu diperdebatkan.

“Kalau soal penanganan di lapangan, kami mengapresiasi kinerja petugas dalam menangani sampah dari aktivitas aksi,” katanya menjawab Greeners, Senin (1/5).

Sebab dari sebelum-sebelumnya pihaknya telah melihat bahwa DLH DKI Jakarta selalu cepat tanggap. Misalnya, jika ada sampah ketika aksi selesai, para petugas pun langsung membersihkannya.

Aminullah juga menambahkan perlunya pengelolaan sampah lebih sempurna atau utuh. Hal ini memang sudah baik di pengumpulan, namun perlu juga untuk ditingkatkan.

Dalam mengupayakan hal tersebut perlu cara yang lebih fokus dalam penanganan termasuk pemilahan dan pengelolaan. Kemudian pengurangan, seperti pencegahan adanya sampah, termasuk mengatur penggunaan bahan-bahan yang menjadi sampah pada level produsen.

“Jadi belum cukup hanya memastikan Jakarta bersih dari sampah. Tapi juga harus dimaksimalkan sampah yang dikumpulkan tadi mau diapakan dan bagaimana supaya ke depan tidak ada sampah,” ungkapnya.

Foto: DLH DKI Jakarta

Kerahkan Petugas Kebersihan

Aksi buruh 2023 tersebar di beberapa titik wilayah Jakarta. Di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dan sekitarnya DLH DKI Jakarta mengerahkan 150 petugas kebersihan, 10 mobil penyapu jalan otomatis, 10 truk sampah jenis dump truck, dan 5 pick up lintas di lokasi aksi buruh.

Sementara itu, berbeda halnya dengan lokasi aksi buruh di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), Gedung MPR dan DPR. Pada lokasi tersebut, DLH mengerahkan 100 petugas kebersihan, 5 dump truck, 12 pickup lintas dan 4 street sweeper.

“Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan berbagi tugas menanganinya bersama PPSU kelurahan terkait,” tutur Asep.

Sedangkan aksi buruh di Jakarta Utara digelar di GOR Rawa Badak. Dalam menangani sampah pada lokasi tersebut, DLH Jakarta Utara mengerahkan 100 petugas kebersihan, dan armada berupa 2 truk sampah jenis dump truck besar. Kemudian DLH DKI Jakarta juga menambah 5 pick up lintas, dan 3 gerobak motor.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Volume sampah di DKI Jakarta saat Lebaran hanya 1.987 ton. Jumlah ini turun drastis dibanding H-3 (9.325 ton) dan H-1 Lebaran (8.932 ton). 

Selama Lebaran, jumlah sampah di DKI Jakarta yang petugas kirim ke tempat penampungan sampah terpadu (TPST) Bantargebang mengalami penurunan. Pengurangan ini terjadi saat hari Lebaran dan satu hari pascaLebaran. Perkiraannya akan kembali meningkat saat libur Lebaran berakhir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, sejak empat hari menjelang Lebaran, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan dan pengemudi truk sampah diinstruksikan untuk mengosongkan tempat penampungan sementara (TPS) di seluruh wilayah Jakarta.

Grafik timbulan sampah DKI Jakarta. Foto: DLH DKI Jakarta

Pengosongan TPS Sebelum Lebaran

Menurut Asep, strategi pengosongan ini mereka lakukan agar TPS bisa menampung sampah dengan kapasitas maksimal pada saat libur Lebaran. Selain itu, kondisi lingkungan sekitar TPS agar tetap nyaman, tidak berbau menyengat, menghindari berkembangnya lalat, dan vektor penyakit lainnya.

“Sampah jika lebih dari tiga hari berdiam di TPS sudah mulai membusuk dan membuat tidak nyaman lingkungan. Kita menghindari itu,” kata Asep dalam keterangannya.

Tahun ini, sebagian besar warga Jakarta mudik, sehingga sampah yang warga hasilkan juga ikut berkurang. Tonase puncak pembuangan sampah perkiraannya terjadi pada tujuh hingga sembilan hari setelah Idulfitri. Setelah itu kembali ke tonase rata-rata normal.

DLH juga melakukan antisipasi peningkatan tonase tersebut. Salah satunya dengan menginstruksikan petugas gerobak sampah, untuk bertanggung jawab mengambil tumpukan sampah dari rumah warga dan membawanya ke TPS.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto (kedua kanan) meninjau TPS. Foto: DLH DKI Jakarta

Peningkatan Konsumsi Timbulkan Sampah DKI Jakarta

Setelah Lebaran, timbulan sampah diperkirakan akan kembali meningkat. Khususnya, timbulan sampah di DKI Jakarta sudah kembali normal, karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat.

Menurut Pengkampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah, aktivitas dan konsumsi masyarakat memang memengaruhi timbulan sampah.

“Ketika orang-orang mudik, aktivitas dan konsumsi di Jakarta menurun dan otomatis sampahnya juga turun,” katanya kepada Greeners.

Aminullah menambahkan, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan mengatur produsen untuk memproduksi kemasan yang bisa didaur ulang.

Selain itu, masyarakat pun perlu menerapkan pola reduce (mengurangi konsumsi). Misalnya, mengurangi pembelian barang-barang yang menghasilkan sampah. Dengan cara ini konsumsi dapat berlanjut serta timbulan sampah berkurang.

Selain itu, kampanye mudik dan hari raya minim sampah perlu pemerintah perkuat. Kampanye tersebut sebaiknya tidak hanya melalui jargon di iklan dan banner saja agar berjalan efektif. Melainkan, harus lebih jauh menjangkau tiap wilayah bahkan ke rumah.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan selama Ramadan terjadi peningkatan sampah 5 %-20 %. Oleh karena itu KLHK mendorong dan menggaungkan Ramadan minim sampah.

Dari pantauan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK dari peningkatan 5%-20 % sampah di sejumlah daerah itu, komposisi terbesar adalah sampah makanan. 

Direktur Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK Sinta Saptarina mengatakan, pada Ramadan 2023 ini, KLHK memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah.

Ia mengungkap, bulan Ramadan mengharuskan masyarakat menahan diri dari konsumsi makanan tapi justru terjadi peningkatan sampah. Terlebih, jumlah penduduk terus bertambah, sampah meningkat, pelayanan pengelolaan sampah belum memadai sehingga tempat pemrosesan akhir (TPA) over capacity.

“Perilaku konsumtif masyarakat “lapar mata” berpotensi meningkatkan jumlah makanan yang terbuang karena tidak habis kita konsumsi,” katanya dalam diskusi virtual Pojok Iklim Ramadan Minim Sampah, Rabu (5/4).

Timbulan Sampah Nasional

Berdasarkan data Jakstranas 2022, total timbulan sampah nasional yakni sebesar 69,2 juta ton per tahun. Sementara berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), komposisi sampah terbesar didominasi sisa makanan sebesar 41,2 % dan plastik sebesar 18,2 % serta kayu atau ranting sebesar 13,5 %.

Komposisi sampah berdasarkan sumber sampahnya terbesar berasal dari sektor rumah tangga yakni sebesar 39,2 %, lalu pusat perniagaan sebesar 21,2 % dan pasar tradisional sebesar 16,1 %.

Ia mendorong peran aktif para aparat di pemerintah daerah untuk turut menjadi role model penerapan gaya hidup minim sampah pada bulan Ramadan di masyarakat.

Sinta membagikan beberapa tips dan trik ramadan minim sampah. Mulai dari menghabiskan makanan tanpa sisa, memasak secukupnya, dan memanfaatkan sisa bahan makanan menjadi kompos.

Khusus di bulan Ramadan, kita juga harus rajin menyusun rencana menu sahur dan berbuka puasa, menerapkan food preparation. Kemudian menyiapkan menu dan daftar belanja, serta belanja tanpa kemasan.

Sementara Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hayu Prabowo menyatakan, fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menyadarkan agar masyarakat tak bersikap boros dan berlebih-lebihan memanfaatkan potensi bumi. Sebab, sikap ini dapat memicu potensi kerusakan seperti pencemaran lingkungan.

Ia juga mendorong agar momentum Ramadan sebagai pengingat agar senantiasa masyarakat berkesadaran untuk mengelola hawa nafsunya, seperti saat makan.

“Saat berbuka puasa atau sahur kita mendorong agar menakarnya. Kita hindari makanan berlebih, simpan untuk orang lain. Jika ada sisa maka bisa kita bagikan pada ternak hingga pengurai,” paparnya.

Sampah makanan masih menjadi persoalan serius. Selain timbulkan emisi juga bisa picu krisis pangan. Foto: Shutterstock

Berkah dalam Makanan

Hayu menambahkan, umat Muslim hendaknya mencari keberkahan dalam sebuah makanan. “Bukan justru membuang-buang makanan mengingat kita, Indonesia juga sebagai negara kedua yang berkontribusi terhadap sampah sisa makanan,” kata dia.

Koordinator Divisi Lingkungan Hidup Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP Aisyah Hening Parlan mengungkapkan, beberapa ayat dalam Al-Qur’an mengajarkan agar manusia tak merusak lingkungan.

Misalnya surat Al-A’raf ayat 56 yang memerintahkan agar manusia tak berbuat kerusakan di bumi setelah Allah perbaiki. Lalu surat Al-A’raf ayat 31 yang memerintahkan untuk makan dan minum tak berlebihan karena Allah tak menyukai orang berlebihan.

“Oleh karenanya, momentum Ramadan ini kita gunakan untuk mempraktekkan ajaran agama sekaligus memberi dampak positif ke lingkungan,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Momentum bulan Ramadan menjadi refleksi bagi umat Islam untuk berlomba sekaligus memaknai kebaikan secara lebih luas, salah satunya melalui Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI).

Selain dikenal sebagai bulan mulia, Ramadan juga terkenal sebagai bulan penghasil sampah. Ini menyusul peningkatan timbulan sampah mencapai 20 % akibat perubahan pola konsumsi.

GRADASI merupakan kampanye untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dengan mengajak masyarakat, terutama umat Islam melakukan sedekah sampah di masjid. Mulai dari sampah botol plastik, kantong kresek, kaleng, botol kaca, kardus, hingga minyak jelantah. Gerakan yang telah berjalan sejak tahun 2021 ini harapannya mampu mewadahi peningkatan timbulan sampah selama bulan Ramadan.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 19,40 juta ton timbulan sampah sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 39,96 % di antaranya berasal dari timbulan sampah rumah tangga.

Direktur Pengurangan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Sinta Saptarina menyatakan, momentum Ramadan menjadi pengingat umat Islam untuk memperhatikan sampahnya.

“Dalam hal ini KLHK selalu mendorong umat Islam agar menjadikan Ramadan sebagai bulan agar kita sadar akan sampah kita masing-masing,” katanya kepada Greeners, Sabtu (1/4).

Pentingnya Kolaborasi Antarpihak

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam gerakan sedekah sampah untuk bisa menjadi solusi penyelesaian sampah di Indonesia melalui pendekatan agama. “Gerakan ini berkolaborasi dengan semua pihak. Terutama dari komunitas agama, pemerintah daerah, hingga masyarakat secara luas agar aktif mengelola sampah,” ungkapnya.

Gerakan ini sejatinya tak hanya menyasar masjid, tapi juga tempat peribadatan agama lain seperti gereja hingga lingkungan sekolah. Kurang lebih saat ini terdapat kurang lebih 100 masjid mengimplementasikan GRADASI. Adapun untuk total sampahnya tercatat lebih dari 7,53 ton.

Pengamat lingkungan dari Institut Pertanian Bogor Arif Sabdo Yuwono menilai, pengelolaan sampah melalui pendekatan agama sangat penting untuk menyadarkan masyarakat secara luas.

“Bahkan masyarakat kita lebih yakin pengelolaan sampah melalui pendekatan agama daripada edukasi pengelolaan sampah biasa,” kata dia.

Itu artinya, sambung Arif langkah ini harus secara lebih masif dan menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia. “Terutama di daerah-daerah. Pemda, mejelis taklim hingga pengurus masjid lebih aktif lagi,” imbuhnya.

Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati (tengah) dalam acara GRADASI di Bekasi. Foto: IG Rosa Vivien Ratnawati

Tingkat Religiusitas Pengaruhi Hubungan Manusia dan Lingkungan

Studi yang diterbitkan di Journal of Religion and Demography menemukan hubungan antara tingkat religius dan tingkat penggunaan energi serta kesiapan risiko kerusakan lingkungan.

Veegard Skirbekk, Alexander de Sherbinn dan Susana Adamo menemukan, negara dengan penduduk kurang religius cenderung menggunakan lebih banyak sumber daya dan emisi. Namun, mereka juga lebih siap terhadap risiko akibat kerusakan lingkungan.

Sebaliknya, negara dengan populasi yang lebih religius cenderung menggunakan lebih sedikit sumber daya. Namun, di sisi lain mereka hanya berkapasitas kecil untuk menghadapi tantangan kerusakan lingkungan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Guru Besar Emiritius Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia Gunawan Tjahjono menilai, remaja merupakan kelompok paling rentan di Jakarta. Selain hak udara dan air terabaikan, fasilitas dan kebutuhan remaja yang aktif, ekspresif dan penuh energi juga terbatas.

Ini terbukti dengan warisan fasilitas remaja yang stagnan. “Jakarta sempat mewarisi 44 gelanggang olahraga remaja (GOR) pada saat penduduknya 3,5 juta jiwa. Sayangnya jumlah ini belum banyak berubah meski penduduknya telah tiga kali lipat,” katanya dalam diskusi bertajuk “Rembuk Kota: Adilkah Kita”, baru-baru ini.

Di lain sisi, justru pembangunan gedung-gedung komersial semakin pesat, seperti pembangunan mall yang saat ini berjumlah 76 titik di Jakarta.

Jika hak penyaluran energi remaja diabaikan, hak menghirup udara tercemar dan hak atas air juga diabaikan maka tak heran jika semakin banyak aksi-aksi negatif remaja perkotaan.

“Misalnya saat ini tawuran semakin banyak di Jakarta. Menurut data BPS tahun 2020, ada sekitar 113 di Jakarta,” imbuhnya.

Hak Air dan Udara Krusial

Selain itu, ia menyebut setidaknya terdapat dua unsur vital kebutuhan remaja dan masyarakat secara umum di kota, yakni hak air dan udara.

“Hanya dedaunan mampu membersihkan udara dan akar tanaman serta sumur resapan mampu mengonservasi air. Maka tanaman dalam ruang terbuka hijau (RTH) berperan vital bagi kehidupan,” tuturnya.

Namun, pada faktanya RTH di kota-kota besar termasuk Jakarta semakin berkurang. “Berdasarkan laporan Ditjen Tata Ruang, Jakarta, Bogor dan Surabaya pada tahun 1970-an memiliki 35 % RTH tapi pada tahun 2006 tersisa kurang dari 10 %,” ucapnya.

Ia juga menyorot Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim telah membangun 235 taman selama tiga bulan. “Meski begitu, sebaran dan evaluasinya seperti apa? Sementara saat ini banyak pembangunan komersial juga di Jakarta,” ungkapnya.

Oleh karena itu, penataan ruang harus mendorong keadilan dari berbagai lapisan melalui berbagai perembukan bahkan pada tingkatan paling kecil.

Taman Cattleya, salah satu taman di DKI Jakarta yang menarik dikunjungi. Foto: Greeners

Pembangunan Kota Berbasis Komunitas

Sosiolog dari Universitas Indonesia Paulus Wirutomo juga berpendapat, pentingnya pembangunan kota berbasis kekuatan komunitas dalam tingkat terkecil seperti RT dan RW. Hal ini untuk mengatasi pengelolaan sampah, bagian dari permasalahan kota urban di Jakarta.

“Sampah kita tercecer ke mana-mana. Kalau setiap RT dan RW punya dana dan bisa mengelola sampahnya sendiri maka kita bisa mandiri,” kata Paulus.

Permasalahan sampah telah menjadi masalah serius sama halnya dengan masalah pengangguran, kesenjangan, hingga pembangunan yang tak mengakar.

Komunitas di tingkat kecil ini nantinya mewadahi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sarana seni budaya seperti gelanggang olahraga, pertunjukan, pengembangan SDM.

Kemudian juga pemberdayaan ekonomi koperasi hingga pasar lokal. Lalu ada sistem keamanan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas hingga perpustakaan komunitas. Dalam hal ini, sambungnya diperlukan pula dasar hukum berupa peraturan daerah RT/RW.

“Di Singapura, RT dan RW-nya masing-masing memiliki community center dan menjadi kekuatan mendidik kita sebagai manusia kota,” ujarnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Demi meningkatkan kepedulian lingkungan sekaligus mengubah gaya hidup dan mindset terutama terkait isu sampah, NAvakara, Perum Produksi Film Negara (PFN) dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) akan menyelenggarakan Waste Less Film Festival 2023.

Co- Founder NAvakara Maureen Simatupang mengatakan, festival ini merupakan salah satu challenge untuk mengubah gaya hidup dan daya pikir atau mindset masyarakat melalui edukasi lingkungan.

“Waste Less Film Festival ini memang dari awal kita pikir challenge karena orang biasanya kalau habis nonton film sering terngiang-ngiang setelahnya,” katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (16/3).

Maureen menyebut, keinginannya mengangkat konten lokal dengan isu lingkungan sudah ada sejak tahun 2015 lalu. Saat itu bersama teman-teman komunitas kerap melakukan screening film isu lingkungan tapi impor.

Kesadaran Isu Sampah Meningkat 

Maureen menyebut, tujuan film ini tak lain untuk meningkatkan kesadaran publik akan isu sampah. Selama 8-10 tahun terakhir sejatinya kesadaran masyarakat telah terbentuk. Namun, tingkat levelnya beragam sehingga harus kita sesuaikan.

“Harapannya ini membuat para pembuat film untuk mengambil angle yang beragam, pada orang yang baru mengubah gaya hidupnya hingga level intermediate yang mendalam,” jelas dia.

Ia juga berharap agar output film dari festival ini tak hanya berhenti sebagai pemenang. Akan tetapi menjadi salah satu aksi kampanye di masyarakat secara luas. “Kita harapannya tidak hanya buat lalu tidak terpakai. Tapi mungkin bisa untuk aksi, banyak NGO di Indonesia,” imbuhnya.

Maureen menambahkan, khusus untuk pemilihan tema film sampah tak hanya didefisinikan sebagai sampah pencemar lingkungan. Akan tetapi, dapat memicu permasalahan yang lebih kompleks lain seperti menyangkut perubahan iklim.

Senada dengannya, Direktur Produksi Perum PFN Tjandra Wibowo berharap, film festival ini menjadi pemicu lahirnya generasi-generasi yang sadar akan lingkungan.

“Harapannya semakin membangun kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap lingkunganya melalui visual,” katanya.

Sebelum film festival berlangsung pada Mei 2023 mendatang, akan diawali workshop pembuatan film pendek pada 18-19 Maret 2023 secara luring dan daring. Workshop tersebut akan berlangsung secara luring di Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.

Konferensi pers Waste Less Film Festival secara daring. Foto: dokumentasi

Workshop Sebelum Film Festival 

Dalam workshop selama dua hari itu, peserta dapat belajar tentang proses pembuatan film pendek, mulai dari raproduksi, pelaksanaan masa produksi, dan pascaproduksi.

Semua kegiatan juga memberi informasi tentang lingkungan sebagai prasyarat tema pembuatan film pendek dan tips dalam public speaking and engagement.

Workshop tersebut adalah prasyarat untuk mengikuti kompetisi film pendek bertema lingkungan di Waste Less Film Festival 2023. Adapun 10 film pendek finalis akan diputar selama berlangsungnya kegiatan ini pada Juni 2023.

Tiga pemenang film terbaik akan mendapatkan berbagai hadiah dan juga piala. Selain penayangan film-film peserta workshop, saat film festival berlangsung pada Juni nanti juga menayangkan berbagai film bertema lingkungan produksi nasional maupun internasional.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Setiap hari, benda yang satu ini identik dengan aktivitas keseharian kita. Ya, kursi menjadi piranti yang lekat dengan manusia. Bisa Anda bayangkan, tanpanya pasti akan kesulitan duduk untuk menyantap makanan, minum, membaca hingga bersantai. 

Oleh karena itu, perabot ini tak hanya harus nyaman, tapi perlu juga estetis, ramah lingkungan dan ergonomis, seperti halnya kursi unik Conscious Chair keluaran Mater Design.

Merek furnitur yang berbasis di Kopenhagen ini ternyata bukan produk baru. Namun, telah dirilis ulang dari produk populer tahun 1950-an dengan nama Conscious Chair.

Kursi Unik Ramah Lingkungan

Kenapa kita sebut Conscious Chair? Sebab, kursi ini terbuat dari plastik daur ulang yang bercampur dengan cangkang biji kopi dan serbuk gergaji.

Desainer dan arsitek furnitur Denmark Børge Mogensen dan Esben Klint awalnya merancang kursi ini pada tahun 1958. Cirinya sangat khas yakni memiliki ciri siluet sederhana dan kursi kayu melengkung.

Mater Design memberikan sentuhan modern pada kursi klasik ini dengan memanfaatkan limbah pascakonsumsi pada bagian belakang kursi.

Mereka memastikan menggunakan cangkang biji kopi yang diekstraksi selama proses pemanggangan. Sementara bahan pengikat kursi unik ini terbuat dari sampah plastik atau alternatif berbahan dasar plastik.

“Teknologi di balik Mater memungkinkan menangkap karbon dengan mendaur ulang limbah dengan menggunakan sumber daya yang sudah tersedia,” ungkap Mater Design.

Cegah Sampah Plastik 

Cara ini tentu membantu menciptakan kursi menggunakan elemen material komposit kayu dan daur ulang. Dengan cara ini plastik tak akan terbuang ke lingkungan.

Conscious Chair tersedia dengan berbagai pilihan warna seperti hijau hingga bercak hitam. Kursi dan bagian sandarannya tersedia dalam pilihan limbah kayu abu-abu, limbah kopi ringan, dan hitam. Jadi, Anda bisa memilih tema warna yang sesuai dengan selera dan preferensi pribadi Anda!

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Sumber: Dezeen

Apa jadinya bila kita minum jus beserta botolnya? botolnya tentu tak akan jadi sampah bukan? Menariknya lagi ada botol jus biodegradable ini juga sangat berpotensi digunakan sebagai kompos.

Studio desain Tomorrow Machine telah menciptakan botol jus biodegradable berbahan tepung kentang. Tak heran bila botol jus ini bisa kita kupas dan makan, Sobat Greeners!

Botol ramah lingkungan ini bernama GoneShells. Inovasi ini masih berupa prototipe hasil kerja sama dengan perusahaan Eckes Granini, pemilik merek jus Brämhults.

“Kami menginginkan nama yang melambangkan cara alami untuk melindungi makanan, mirip dengan kulit buah atau kulit telur,” kata pendiri Tomorrow Machine, Anna Glansén.

Istilah “Gone” berhubungan dengan penemuan unik di balik bahannya dan cara untuk menghilangkan kemasan setelah kita gunakan.

Menariknya, bentuk dari botol jus biodegradable ini melengkung. Bahannya terbuat dari tepung kentang terlapisi bahan tahan air berbasis bio di bagian dalamnya.

Setelah jus habis, botol unik ini bisa kita kupas menjadi bentuk spiral mirip dengan buah dan segera bisa terdekomposisi ke alam. Botol ini juga bisa kita larutkan ke dalam air.

Bahan ini dapat terurai secara hayati dan aman karena tak mengandung komponen sintesis apapun.

“Selama Anda tidak mengaktifkan proses degradasi dengan mengupas botol atau merobeknya dengan cara lain, cara kerjanya mirip dengan botol plastik tradisional,” jelas Glansén.

Menurutnya, proses produksi GoneShells menggunakan peralatan untuk memproses termoplastik berbasis bahan bakar fosil.

Botol jus bisa terurai dan menjadi kompos. Foto: Dezeen

Mengatasi Permasalahan Sampah

Selain dapat mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di TPA, material ini bisa mengatasi kurangnya fasilitas daur ulang dan pengomposan yang saat ini ada.

“GoneShells menawarkan bentuk baru kemasan berkelanjutan, yang melewati sistem daur ulang dalam pengertian tradisional,” kata agensi branding F&B Happy yang berkolaborasi dalam proyek tersebut.

Tak hanya botolnya, tutup hijau di atas botol prototipe ini juga berbahan tepung kentang.

GoneShells terinspirasi dari proyek sebelumnya Tomorrow Machine, This Too Shall Pass. Produk kemasan ini dapat kita makan sesuai dengan umur makanan di dalamnya.

“Kami membuat serangkaian prototipe. Tapi kemasannya tidak pernah kita produksi karena biaya bahannya mahal dengan metode produksi yang rumit,” kata Glansén.

Ia menyebut, mengacu pada teknik pembuatan dan bahan baku yang terjangkau membuat GoneShell sebagai produk yang layak memasuki pasar.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Sumber: Dezeen