Jakarta (Greeners) – Dosen Universitas Indonesia yang juga pemerhati lingkungan, Dr. Saraswati Putri yang juga akrab dengan nama Saras Dewi, menilai penerapan model ekonomi ekologi sangat urgen. Terutama dalam menjaga kerbelanjutan lingkungan hidup. Hal ini dia utarakan mengingat kegiatan ekonomi dewasa kini yang cenderung berorientasi keuntungan segelintir pihak tanpa mementingkan dampak keberlanjutan dari ekosistem alam.

Untuk itu, Dr. Saras menilai pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan mesti melahirkan kebijakan publik untuk mendorong perekonomian yang berorientasi terhadap lingkungan hidup. Dia juga menekankan pentingnya dukungan dari pihak swasta, masyarakat, dan akademisi untuk membangun kebijakan yang lebih selaras. Terlebih, lanjut Dr. Saras, dalam dua dekade terakhir banyak dorongan dari berbagai pihak untuk memahami ekonomi dari perspektif berbeda.

“Ekonomi saat ini mensegregasi kehidupan sebagai suatu objek yang dieksploitasi. Ekonomi yang berlangsung sampai detik ini menunjukan justru kebencanaan yang terjadi maupun krisis iklim jadi pengabaian kita,” ujar Dr. Saras dalam webinar rangkaian Climate Diplomacy Week 2020 bertema Masa Depan Alam Untuk Ketahanan Ekonomi Indonesia, Senin (2/11/2020).

Masyarakat Adat sebagai Teladan Ekonomi Ekologi Kaum Urban

Lebih jauh, Dr. Saras mengapresiasi masyarakat adat yang menjadi motor ekonomi ekologi. Dia menilai, kehidupan masyarakat adat menjadi semacam narasi tandingan terhadap proses pembangunan bagi masyarakat urban di perkotaan. Di luar berbagai permasalahan masyarakat adat, lanjut dia, mereka memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi teladan. Misalnya, kemampuan masyarakat adat mengintegrasikan aktivitas ekonomi, spiritual, dan budaya.

Dr. Saras pun tidak menafikan adanya perbedaan geografis wilayah masyarakat urban dan masyarakat adat. Terutama dalam aspek fondasi sosial. Meski begitu, hal tersebut bukan halangan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Terlebih jika mengingat pola pembangunan masyarakat urban yang identik dengan konsep megapolitan, Konsep ini, lanjut Dr. Saras, sangat berisiko terhadap lingkungan hidup sebab membutuhkan dukungan energi yang besar dan ketersediaan lahan yang luas.

“Tidakkah masyarakat perkotaan punya kesempatan hidup atau orientasi keberlanjutan? Pembangunan kota-kota besar dikritisi atau megapolitan butuh daya dukung besar dan sumber daya energi besar. Ini selain boros menyerap energi dan lahan di sekeliling kota yang sarat akan konflik,” tegasnya.

Konsep megapolitan, menurut Dr. Saras, perlu berubah menjadi munisipalitas seperti kampung kota. Di dalamnya terdapat ruang kultural bersama yang inklusif, partisipatif, kolaboratif, dan lintas disiplin yang mengarah ke kampung peduli lingkungan. Berbagai aktivitas seperti menerapkan energi terbarukan dan pengelolaan limbah bisa optimal dalam konsep tersebut. Menurutnya, proses ini juga merupakan bentuk dari mengambil kembali ruang hidup masyarakat urban yang terpinggirkan dengan adanya pembangunan.

“Wilayah urban jadi ramah lingkungan hidup. (Saat ini) kita melihat pembangunan justru menyingkirkan wilayah masyarakat hidup perkampungan. Mereka awalnya terpuruk dari adanya pembangunan dan ini adalah upaya yang disebut reclaiming atau mengambil kembali ruang hidup dengan kekuatan kolektif,” ajak Dr. Saras.

Baca juga: Riset: Restoran Cepat Saji Internasional Konsisten Siksa Ayam di Indonesia

Waktunya Milenial Berkontribusi Terhadap Lingkungan Hidup

Dalam acara yang sama, Digital Media Specialis Yayasan Madani Berkelanjutan, Delly Ferdian mengatakan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup sebagai upaya yang seharusnya sangat efektif. Pasalnya, selain mampu menyelesaikan dampak pembangunan bagi lingkungan, konsep tersebut juga bisa jadi solusi atas dampak krisis ekonomi dari adanya pandemi Covid-19. Menurutnya, dalam konteks ekonomi hijau sebagai bagian pembangunan berkelanjutan, semakin baik kualitas lingkungan, pertumbuhan ekonomi bisa semakin berkualitas.

Delly menambahkan generasi milenial sebagai pihak yang harus bersumbangih terhadap penerapan kegiatan ekonomi hijau. Salah satu aktivitas yang bisa milenial lakukan yaitu mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan berbasis lingkungan. Selain itu, generasi milenial juga bisa menumbuhkan tren di masyarakat melalui kampanye masif di media sosial.

“Hal-hal tersebut bisa didorong dalam payung konsep ekonomi hijau dari milenial. Sulit juga kalau tidak ada kontribusi terhadap lingkungan dari milenial,” tuturnya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Wacana menggeser area konservasi Telok benoa menjadi area komersil dengan reklamasi belum surut. Kali ini, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengadakan diskusi ilmiah dengan tema “Telok Benoa Dalam Kajian Ekologi, Budaya dan Religi di Bali” di Universitas Indonesia, Depok pada Kamis (17/12) lalu.

Koordinator ForBALI Jakarta Saras Dewi menyatakan bahwa proses AMDAL yang berlarut-larut membuat pihaknya merasa perlu untuk melakukan kegiatan ilmiah sebagai sumbangsih pikiran dalam proses pengkajian AMDAL ini.

“Kami ingin berbagi ke mahasiswa dan dosen dan ke komunitas pendidikan tentang apa sih yang sudah kami temukan, yang sudah kami lakukan,” ucap Saras.

Menurut Saras, ForBALI dan seluruh masyarakat Bali telah lelah menghadapi kebohongan-kebohongan yang berbalut birokrasi maupun kajian ilmiah. Oleh karenanya, diskusi ini juga merupakan pemikiran alternatif dalam menyikapi wacana reklamasi Telok Benoa.

Bagi Saras, diskusi ini membuktikan bahwa FoRBALI tidak hanya melakukan aksi penolakan tanpa dasar. Diskusi ini sendiri menghadirkan pembicara-pembicara yang merupakan para akademisi dan pakar di bidangnya, antara lain dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Made Supartha dan pakar penanggulangan bencana asal UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno.

“Jadi kami bukan sekadar hanya teriak-teriak serak di tenggorokan saja, tapi kami punya penelitian dan pikiran tandingan. Itu yang harus simultan menurut saya,” tandasnya.

Koordinator ForBALI Jakarta Saras Dewi. Foto: greeners.co/Teuku Wildan

Pemilihan kampus UI sebagai tempat berlangsungnya tempat diskusi dinilai Saras sebagai tempat yang representatif untuk melakukan diskusi mengenai semua permasalahan, termasuk lingkungan, dengan gaya akademis dan ilmiah.

Hal ini, lanjut Saras, juga sesuai dengan poin ke tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. “Semua masalah yang menyangkut tentang kemaslahatan masyarakat, kampus harus terlibat. Dan keterlibatannya harus memihak pada pihak yang tertindas,” jelas perempuan yang juga dosen di Fakultas Filsafat UI ini.

Di tempat yang sama, vokalis band Marjinal, Mike, menilai bahwa permasalahan penting yang menyangkut dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk masalah lingkungan, sejatinya memang membutuhkan banyak ruang diskusi untuk merangsang kesadaran masyarakat luas.

“Harus ada intensitas yang terus-menerus untuk mensosialisasikan segala persoalan, untuk menanamkan suatu kesadaran dan pengetahuan yang lebih atas situasi di negeri kita. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Mike pun berharap bahwa kegiatan penyebaran wacana tolak reklamasi ini tidak berhenti di kampus saja, melainkan juga dilakukan langsung di area-area publik dan terbuka. Karena bagi Mike, masyarakat Indonesia cenderung pasif dalam menyikapi suatu masalah.

“Agar masyarakat tidak pasif dan tidak mengharapkan perubahan di negeri kita ini seolah-olah turun dari langit. Tapi (perubahan) memang perlu kerja sama masyarakat,” ujarnya.

Diskusi yang diadakan FoRBALI sendiri dihadiri oleh beberapa selebriti seperti band Marjinal, Melanie Subono dan Choky Netral. Selain itu, dalam diskusi ini juga diadakan pemutaran film “Alam Berbicara”.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Puluhan pegiat lingkungan mendatangi gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Selasa (15/09) siang lalu. Aksi ini terkait dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengenai reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Ketika dikonfirmasi mengenai amdal ini, Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ari Sudiyanto, menyebutkan, amdal mengenai reklamasi Teluk Benoa telah diajukan oleh PT TWBI sejak Januari 2014. Ia menyatakan bahwa proses amdal masih dalam tahap perizinan, belum sampai tahap pengkajian. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh PT TWBI agar proses ini dapat berjalan.

“Proposal untuk penelitian dan pengkajian saja belum kami setujui,” ujarnya kepada Greeners melalui telepon, Kamis (17/09).

Menurut Ari, KLHK memang sempat memfasilitasi konsultasi publik mengenai reklamasi Teluk Benoa, namun hal tersebut tidak menjadi indikasi bahwa KLHK memihak kepada investor. KLHK, lanjut Ari, hanya ingin mendengar aspirasi para pendukung sekaligus penolak reklamasi Teluk Benoa.

Ia juga menyatakan bahwa KLHK tidak akan sembarangan dalam mengambil keputusan. Jika pun proses pengkajian amdal sudah berjalan, ia menyatakan bahwa itu bukan karena keberpihakan KLHK kepada investor.

“Kalau memang layak lingkungan, kita akan bilang layak. Begitu juga sebaliknya, jika tidak layak lingkungan, kita katakan tidak layak,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Jakarta, Saras Dewi mengungkapkan bahwa keberadaan amdal reklamasi Teluk Benoa tidak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bali.

“Kami mempertanyakan kenapa ada pelayanan terhadap kepentingan investor yang jelas-jelas akan memberi dampak buruk kepada masyarakat banyak,” kata Saras kepada Greeners saat ditemui di sela-sela aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di kompleks Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Selasa (15/09).

(kiri ke kanan) Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Jakarta, Saras Dewi dan koordinator aksi ForBali, Made Bawoyasa. Foto: greeners.co

Keberadaan amdal ini, lanjut Saras, telah melukai hati masyarakat Bali yang telah jelas menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Saras menambahkan bahwa masyarakat Bali tidak membutuhkan tambahan resort atau hotel mewah. Menurut Saras, akan lebih bijak jika pemerintah lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat Bali.

“Orang (Bali) hanya butuh sawah, hutan, laut begitu juga sungai. Itu yang seharusnya menjadi proyeksi dari KLHK,” ungkap perempuan yang juga dosen di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia ini.

Masyarakat Bali sendiri, menurut Saras telah rutin mengadakan aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa. Bahkan, mereka secara rutin mengadakan demonstrasi di depan kantor Gubernur Bali untuk menyuarakan aspirasi mereka sebulan sekali. Oleh karena itu, Saras meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat Bali.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, koordinator aksi ForBali, Made Bawoyasa, menyatakan kekecewaannya terhadap KLHK. Menurutnya, jawaban yang dikeluarkan oleh KLHK pada saat audiensi, terlalu normatif sehingga tidak memuaskan dirinya. Ia pun tidak melihat posisi KLHK sebagai pendukung rakyat Bali.

“Kami tidak butuh dialog-dialog enggak jelas. Kami meminta Siti Nurbaya dalam hal ini untuk langsung meninjau kembali (reklamasi),” ungkap pria yang biasa disapa Bawo ini.

Dari hasil audiensi dengan KLHK, Bawo menilai bahwa tidak seharusnya proses amdal reklamasi Teluk Benoa dirahasiakan karena masyarakat membutuhkan informasi tersebut. “Paling tidak, ada ruang-ruang publik untuk mengdengarkan aspirasi. Itu yang tidak dilakukan KLHK,” ujarnya.

Sebagai informasi, puluhan pegiat lingkungan mendatangi gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Selasa (15/09/2015) siang. Mereka melakukan aksi dan juga audiensi dengan perwakilan dari KLHK terkait dengan keluarnya analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengenai reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Aksi ini diikuti oleh ForBali, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta pendukung gerakan tolak reklamasi.

Penulis: TW

Jakarta (Greeners) – Aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Pulau Dewata, Bali, masih terus berlanjut. Kali ini Forum rakyat Bali tolak reklamasi (ForBali) mengadakan acara pembacaan puisi dan musikalisasi bertajuk “Puisi Bumi” di Eco Bar Cafe, Kemang, Jakarta.

Koordinator ForBali Jakarta, Saras Dewi, mengungkapkan, dengan kembali menggandeng seniman-seniman muda Indonesia, ForBali kembali ingin menyuarakan aksi penolakannya terhadap reklamasi teluk Benoa di Bali.

Menurut Saras, aksi ini berbeda dibandingkan aksi sebelumnya, karena kali ini suasana dibuat lebih intim melalui pembacaan puisi untuk bumi Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa meski fokus acara terletak pada penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali, namun sebenarnya ForBali juga ingin meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, Saras mengatakan bahwa setiap kali melakukan aksi, ForBali selalu melakukannya dengan kegiatan yang sopan dan berbudaya, tanpa adanya perusakan maupun aksi yang merugikan orang lain.

“Kami ingin memberitahu bahwa reklamasi Teluk Benoa hanyalah segelintir permasalahan lingkungan di Indonesia yang sebenarnya masih banyak lagi isu-isu yang sama pentingnya di daerah-daerah lain,” ungkap Saras saat berbincang ringan dengan Greeners di lokasi acara, Jakarta, Rabu (17/12).

Koordinator ForBali Jakarta, Saras Dewi (kaus putih). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain Saras, penulis novel Djenar Maesa Ayu juga berpendapat bahwa isu lingkungan di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian semua kalangan. Menurutnya, saat ini permasalahan lingkungan di Indonesia tidak bertambah baik, tapi malah menjadi lebih buruk melihat kasus reklamasi Teluk Benoa yang tidak juga dihentikan oleh pemerintah.

Djenar juga menyatakan dirinya menaruh harapan besar pada Presiden Joko Widodo agar segera mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Karena, menurutnya, hanya Presiden Joko Widodolah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di Bali ini.

“Kita sekarang ada di sini kan karena masalah lingkungan hidup ini masih belum selesai. Yah harapan besar kita tujukan ke Pak Joko Widodo semoga mencabut Perpres tersebut,” tambahnya.

Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Edo Rakhma yang juga dijumpai dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa hingga saat ini, gelombang penolakan proyek reklamasi yang direncanakan akan memakan lahan seluas 1.200 hektare tersebut masih terus berjalan, bahkan semakin besar.

“Pemerintah harus memperhatikan ini, gelombang sudah semakin besar, Presiden harus mencabut Perpres tersebut,” pungkasnya.

(G09)