Jakarta (Greeners) – Gerakan Rakyat untuk Pembaharuan Agraria melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden untuk memperingati Hari Tani Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 24 September.

Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin mengatakan aksi ini dilakukan untuk memperingati 10 tahun liberalisasi tanah yang telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Selama masa kepemimpinannya, SBY telah banyak sekali melakukan liberalisasi tanah yang menyebabkan petani kita kehilangan mata pencahariannya,” kata Iwan saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (24/09).

Iwan menjelaskan, bahwa akibat dari liberalisasi tanah yang dilakukan oleh SBY, saat ini banyak sekali konflik agraria yang dialami oleh petani Indonesia. Selain itu, konflik agraria tersebut mayoritas tidak ada yang dimenangkan oleh petani.

Lebih lanjut Iwan menuturkan, bahwa KPA meminta kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk segera menjalankan reformasi agraria dan menyelesaikan konflik-konfilk agraria yang terjadi di seluruh Indonesia.

“Selamatkan sumber daya alam dan tanah kita,” kata Iwan.

Sebagai informasi, Iwan mengatakan bahwa ada sekitar 2.000 petani yang mengikuti aksi Hari Tani Nasional. Selain itu, pada pukul 13.00 WIB siang tadi, di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, turut turun ke jalan 200 pendemo dari BEM Institut Pertanian Bagor dan dari Front Perjuangan Rakyat sebanyak 250 orang.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Dalam hitungan bulan, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan digantikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Pada akhir masa pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyatakan, bahwa dalam pemerintahannya, SBY dan Boediono telah menciptakan banyak terobosan, terutama dalam hal lingkungan hidup.

Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, bahwa salah satu terobosan yang telah dicapai tersebut adalah adanya komitmen penurunan emisi yang bersejarah dan telah melahirkan inisiatif, dan terobosan yang turunannya berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan gambut.

“Pemerintahan KIB jilid II ini telah banyak melakukan terobosan, contohnya program dan inisiatif Moratorium Hutan dan Lahan Gambut, dan Penegakan Hukum melalui banyak pintu atau Multi-Door Approach,” terang Kuntoro di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (01/09).

Penandatanganan deklarasi REDD+. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, masih ada Nota Kesepahaman Bersama untuk Percepatan Pengukuhan kawasan Hutan dan Kongres Tenurial Hutan di Lombok sebagai cikal-bakal pengakuan pemerintah terhadap hak masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya hutan.

“Terobosan itu semua memperlihatkan tekad dan jelasnya visi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita,” tambahnya.

Kuntoro juga menegaskan, bahwa terbentuknya Badan Pengelola Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+) juga merupakan langkah lanjutan dari satuan tugas REDD+ terdahulu yang dibentuk oleh pemerintahan KIB jilid II dengan dasar pelaksaanaannya adalah pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

“BP REDD+ ini ada karena pemerintahan KIB jilid II mengakui keberadaan masyarakat hukum adat,” katanya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Calon Presiden semakin mengerucut pada dua nama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya pun sama-sama melakukan deklarasi kesiapan maju sebagai Calon Presiden (Capres) bersama dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) masing-masing pada Senin siang (19/05).

Capres Joko Widodo atau Jokowi, resmi menunjuk Jusuf Kalla sebagai cawapres untuk mendampinginya pada Pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli 2014 mendatang. Pasangan ini mendapat dukungan dari empat partai politik, yaitu PDI-P, NasDem, PKB, dan Hanura. Sedangkan, Prabowo yang memilih Hatta Rajasa sebagai cawapres, mendapat dukungan dari partai Gerindra, PAN, PPP, PBB, PKS, dan Golkar.

Chief Executive Officer dari United In Diversity sekaligus pemerhati lingkungan, Jatna Supriatna Ph.D, menyatakan dukungannya pada kedua pasangan capres dan cawapres tersebut namun dengan catatan. “Baik Jusuf Kalla maupun Hatta Rajasa pernah duduk dalam pemerintahan pusat selama 5 sampai 10 tahun, jadi mereka juga punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Kalau bisa, mereka tidak lagi berbuat seperti yang kemarin. Mudah-mudahan mereka lebih wise lagi,” katanya saat dihubungi Greeners via telepon.

Hingga saat ini, banyak isu-isu lingkungan yang diabaikan oleh pemerintah. Masalah lingkungan seperti polusi udara akibat kebakaran hutan di Riau, deforetasi di Kalimantan, dan konsersi lahan menjadi perkebunan Kelapa Sawit menjadi isu mendesak yang harus diselesaikan.

Diberlakukannya Inpres nomor 6 tahun 2013 atau lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Jatna, harus dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih nantinya. “Jangan sampai mengorbankan hutan demi kepentingan ekonomi,” katanya mengingatkan.

Jatna yang juga Kepala Pusat Penelitian Perubahan Iklim (RCCC) di Universitas Indonesia, menyarankan capres dan cawapres harus mempunyai program rencana kerja mengenai lingkungan yang bisa dipertanggung jawabkan jika pasangan tersebut terpilih nantinya. “Pemimpin Indonesia ke depan harus punya platform yang mengutamakan lingkungan dan bisa diukur. Bukan platform yang mengambang,” tegas Jatna.

(G08)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga Calon Presiden terpilih periode 2014-2019 untuk segera mengimplementasikan putusan Mahkamah Konsitusi No.35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara.

Hal ini ditegaskan AMAN bersama Komnas HAM, Walhi, Greenpeace, Forest Watch Indonesia (FWI) dan HUMA melalui sebuah konferensi pers yang digelar Selasa (13/04) dalam rangka setahun dikeluarkannya Putusan MK 35 disebuah hotel di Jakarta Pusat.

Mereka menyatakan bahwa seharusnya Presiden segera menindaklanjuti Putusan MK 35 dengan mengeluarkan Peraturan Presiden bukan mengeluarkan kebijakan Menteri Kehutanan yang berakibat mempersulit implementasi putusan MK.

Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab besar terhadap banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia. “Konflik agraria telah mengambil hak asasi masyarakat, jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas, ini berarti pemerintah merampas hak asasi masyarakat. Tak hanya itu, kriminalisasi masyarakat adat dan kemiskinan pada hidup mereka akan terus terjadi” tegasnya.

Sementara Komnas HAM melalui Komisioner Sandra Moniaga menyatakan akan menginisiasi inkuiri nasional (penyelidikan menyeluruh nasional) terhadap kasus hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan. “Langkah inkuiri nasional ini perlu diambil karena pelanggaran HAM tehadap masyarakat adat sudah semakin mengkhawatirkan “ujar Sandra.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang dibacakan pada 16 Mei 2013 merupakan tonggak sejarah bagi Masyarakat Adat, rakyat Indonesia, Negara, dan dunia internasional. Putusan MK 35 pada dasarnya memutuskan hak masyarakat adat atas wilayah adat termasuk atas hutan adatnya. Putusan MK 35 merupakan sebuah awal yang membuat masyarakat adat akhirnya merasa bagian dari Bangsa Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas wilayah adat. (G30)

Jakarta (Greeners) – Aktor “Indiana Jones” Harrison Ford mengunjungi Istana Negara untuk bertemu dan mewawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (10/9).  Harrison mewawancarai SBY mengenai konservasi hutan dan penanganan perubahan iklim di Indonesia, dalam rangka shooting film serial dokumenter berjudul  “Years of Living Dangerously”.

Ditemui setelah mengikuti wawancara tersebut, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Pasha mengatakan Harrison Ford menanyakan kepada Presiden SBY tentang kebijakan kehutanan terkait perubahan iklim.

“Tentu Indonesia mempunyai kontribusi besar terhadap lingkungan global, terutama perubahan iklim dan konservasi hutan. Dia datang untuk mengetahui persis kebijakan Indonesia di sektor kehutanan. Dan dalam situasi perubahan iklim global, Indonesia diharapkan bisa memberi kontribusi positif seperti yang disampaikan Presiden dalam wawancara itu,” kata Julian.

Dalam wawancara tertutup yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Presiden menjelaskan keseriusan pemerintah  di sektor kehutanan, pemberantasan pembalakan liar dan pelestarian hutan.  SBY menegaskan hutan merupakan masa depan perekonomian, lingkungan hidup dan masyarakat.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus mengurangi emisi karbon, memelihara hutan, memerangi ilegal loging, mencegah kebakaran hutan, melakukan moratorium pada hutan primer dan lahan gambut serta menanam satu miliar pohon setiap tahun,” jelas Julian.

“Presiden menegaskan secara serius tentang apa yang bisa dilakukan pemerintah. Tetapi Indonesia tidak ingin bekerja sendirian dalam penanganan perubahan iklim, dan mengharapkan kerjasama internasional termasuk dari private sektor,” lanjut Julian.

Wawancara sendiri,  lanjutnya, berlangsung mengalir dan menyenangkan, termasuk pertanyaan Harrison Ford soal Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, sebelumnya ditanyakan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Harrison Ford berada di Indonesia dalam rangka pembuatan film dokumenter tentang perubahan iklim dan konservasi hutan yang berjudul  “Years of Living Dangerously”  yang disutradarai bersama James Cameron dan Arnold Schwarzenegger  dengan produser  perusahaan “Showtime”.  Selain Harrison Ford,  pembuatan film dokumenter ini juga melibatkan artis Matt Damon, Don Cheadle, dan Alec Baldwin sebagai narator.

Film ini yang bakal tayang perdana pada April 2014 bercerita mengenai penanganan dampak perubahan iklim global, dengan mengambil contoh dua negara berkembang yang dianggap paling maju dalam penanganan perubahan iklim dari sektor kehutanan yaitu Indonesia dan Brazil.

Sebelum mewawancarai Presiden,  Ford yang datang ke Jakarta pada 1 September, telah mewawancarai Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.  Dia juga mengunjungi  Pusat Rehabilitasi Orang Utan Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah dan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. (G02)

Jakarta (Greeners) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 pada 31 Agustus 2013 yang berisi tentang pembentukan Badan Pengelola Penurunan Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut atau Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), yang selanjutnya disebut Badan Pengelola REDD+.

Dalam Pasal 3 Perpres itu disebutkan Badan Pengelola REDD+ berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Badan Pengelola REDD+, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas untuk membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia.

Fungsi Badan Badan Pengelola REDD+ yaitu a. Penyusunan dan pengembangan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia; b. Penyusunan dan pengembangan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan; c. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+ dalam pembangunan nasional.

Badan itu juga berfungsi : d. Pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Penyiapan rekomendasi dalam penentuan posisi Indonesia terkait REDD+ dalam forum internasional; dan f. Koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+.

Perpres Nomor 62 Tahun 2013 juga menyebutkan pembentukan Komite Pemangku Kepentingan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengelola REDD+. Komite ini bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Kepala Badan Pengelola REDD+ berkaitan dengan penyelenggaraan Program, Proyek dan/atau kegiatan REDD+, baik atas dasar permintaan maupun atas prekarsa Komite Pemangku Kepentingan.

Komite Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud terdiri atas tokoh yang masing-masing mempunyai latar belakang dan/atau keahlian di bidang termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Lingkungan hidup; b. Pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat ada; c. Pemberdayaan perempuan; d. Peran swasta dalam pembangunan; e. Tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan f. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan terbentuknya Badan Pengelola REDD+ ini, maka tugas, fungsi dan program yang dijalankan oleh Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ yang dibentuk berdasarkan Keppres No.25/2011 dilanjutkan oleh Badan Pengelola REDD+. (G02)

Jakarta (Greeners) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Presiden No 62/2013 yang berisi tentang pembentukan sebuah badan yang bakal memastikan pelaksanaan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut, atau yang disebut sebagai “Badan REDD+”.

Badan REDD+ harusnya terbentuk dalam fase pertama yang berakhir pada Desember 2010, seperti disebutkan dalam Nota Kesepahaman (Letter of Intent) Norwegia dan Indonesia.  Pembentukan badan ini merupakan bagian dari kerjasama tersebut.

Badan REDD+ ini akan dipimpin kepala badan setingkat Menteri dan merupakan salah satu elemen utama dalam melaksanakan komitmen REDD+ di Indonesia, diantaranya untuk memastikan keberlangsungan Kemitraan REDD+ antara pemerintah Indonesia dan Norwegia. Pemerintah Norwegia telah sepakat untuk memberikan dukungan hingga satu miliar USD secara bertahap, khususnya untuk untuk skema “pembayaran atas kinerja kerja” didalam upaya mengurangi emisi GRK dari deforestasi hutan dan lahan gambut.

Tujuan dari Badan REDD+ ini adalah adalah untuk mencapai pengurangan emisi GRK dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut dan memastikan bahwa upaya ini dikelola secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan.

Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Yudhoyono di bidang perubahan iklim dalam rilis yang diterima Greeners mengatakan proses mendirikan badan ini sudah berlangsung lama dan menyeluruh. “Pembentukan Badan REDD+ merupakan bukti komitmen Indonesia untuk berkontribusi terhadap upaya global dalam mengurangi emisi karbon, untuk melestarikan hutan Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang hidupnya bergantung kepada sumber daya hutan,” katanya.

Badan ini diharapkan menciptakan kepercayaan bagi komunitas internasional untuk berinvestasi ke dalam ekosistem hutan Indonesia yang unik dan memberikan jasa iklim yang penting secara global.

Sedangkan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Satuan Tugas REDD+ Indonesia mengatakan melalui Satuan Tugas REDD+ yang beroperasi sejak September 2010, telah diuraikan berbagai rencana REDD+, yang terlibat dalam konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan nasional dan lokal.  “Sekarang kita memiliki Strategi Nasional REDD+, desain Instrumen Pendanaan REDD+, desain MRV (measurement, reporting, verification) termasuk program One Map yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengukur prestasi dalam menjaga hutan dan lahan gambut. Kita telah mendirikan sebuah platform untuk kegiatan REDD+ di beberapa provinsi, dengan fokus di provinsi percontohan Kalimantan Tengah yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Kami telah memulai kajian akan izin pertambangan dan perkebunan dan mempercepat proses pengukuhan hutan di Kalimantan Tengah,” katanya.

Kuntoro melanjutkan pihaknya telah menetapkan transparansi, pendekatan non-birokratis, partisipasi multi stakeholder dan fokus pada perbaikan tata kelola sebagai prinsip kerja untuk lembaga. Dia menambahkan bahwa Badan REDD  dapat segera mulai menerapkan rencana tersebut dan prinsip-prinsip, dan berusaha untuk memberikan hasil yang terukur.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menyambut baik berdirinya Badan REDD+ ini.  “Kami berharap agar terjalinya kemitraan produktif di tahun-tahun mendatang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, upaya untuk melestarikan hutan dan lahan gambut dapat menambahkan pendapatan pemerintah daerah dan memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal dan adat,” katanya.

Sedangkan kepengurusan Badan REDD+ akan diputuskan dalam beberapa minggu. (G02)

Jakarta (Greeners) – Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2013 diperingati di Istana Negara pada Senin (10/6) kemarin, dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Merujuk kepada tema HLH 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Dunia, United Nations Environment Programme (UNEP), yaitu “Think.Eat.Save”, Presiden meminta kepada masyarakat untuk lebih cermat dan hemat dalam mengkonsumsi makanan.  “Jangan rakus, jangan boros, jangan berhambur-hamburan. Ingat anak cucu, ingat masa depan,” kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden meminta kepada semua orang untuk pintar dalam mengkonsumsi makanan sehingga tidak ada yang tersisa dan dibuang.  Dia mengingatkan bahwa ada satu miliar orang di dunia yang tidur dalam keadaan lapar.

Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan  Indonesia mengusung tema sesuai HLH internasional yaitu “Ubah Perilaku dan Pola Konsumsi Untuk Selamatkan Lingkungan”, tema ini bertujuan untuk menggugah kesadaran kita semua dan masyarakat luas atas pentingnya Menyikapi pemanfaatan sumber daya alam termasuk penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pemanfaatan bahan makanan secara bijak.“

Tema ini bertujuan urgensi seluruh umat manusia, baik secara individu, kelompok maupun negara, untuk mengubah pola konsumsi dan produksi atau gaya hidup menuju perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Serahkan penghargaan

Pada kesempatan ini diserahkan pula kepada Presiden RI, Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Tematik Tahun 2012 yang memuat informasi penting mengenai kecenderungan kualitas lingkungan dan perkembangan kapasitas pengelolaannya. Pada SLHI ini, Kebijakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup walaupun belum memuaskan, mulai menunjukkan kecenderungan positif.

Penghargaan Kalpataru disampaikan kepada individu maupun kelompok masyarakat yang dinilai sebagai pejuang pelestarian lingkungan oleh Dewan Pertimbangan Kalpataru yang dipimpin oleh Bapak Ismid Hadad. Penghargaan ini diberikan kepada 5 orang Perintis Lingkungan, 3 orang Pengabdi Lingkungan, 5 Kelompok Penyelamat Lingkungan serta 3 orang Pembina Lingkungan.

Jakarta (Greeners) – Jumat (10/6) pagi menjadi hari yang maha penting bagi aktivis Greenpeace, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengunjungi Kapal Rainbow Warrior III milik mereka yang sedang bersandar di Dok 105 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Presiden dengan didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono memenuhi undangan dari Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, Kumi Naidoo. Presiden tak lupa membawa juga menantunya yaitu Annisa Pohan dan cucunya, Almira Tunggadewi Yudhoyono.

Kedatangan Presiden RI ke geladak Kapal Rainbow Warrior III menjadikan SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang pertama di dunia yang naik ke kapal Greenpeace tersebut.  Greenpeace mengatakan ada dua tokoh internasional yang pernah naik ke kapal tersebut yaitu pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama dan aktivis kemanusiaan dari Afrika Selatan, Desmond Tutu.

Presiden yang datang sekitar pukul 08.45 ke Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok kemudian masuk ke ruang tunggu dan mendapatkan penjelasan mengenai Greenpeace dari Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Naidoo. Setelah itu, SBY dan rombongan naik ke kapal Rainbow Warrior III.

Presiden kemudian naik ke atas kapal Rainbow Warrior. Kumi kemudian memandu SBY berkeliling ke kapal, mulai dari geladak, berlanjut ke ruang kemudi, turun ke kabin sampai dengan ke buritan kapal yang juga difungsikan sebagai helipad. Di buritan kapal, Kumi buku “Down To Zero” yang berisi mengenai kiprah Greenpeace selama 10 tahun di Indonesia.  Kumi juga menyerahkan souvenir Greenpeace kepada cucu SBY, Almira Tunggadewi.

Setelah puas berkeliling kapal Rainbow Warior, Presiden mengatakan dirinya mendapatkan penjelasan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh Greenpeace dan kapalnya tersebut.

Selain itu, Kumi  juga menjelaskan kepada SBY mengenai kerjasama yang dilakukan Greenpeace dengan berbagai pihak di Indonesia seperti kementerian, LSM sampai dengan perusahaan swasta yang ingin meningkatkan standar pengelolaan lingkungan.

Presiden kemudian berpesan kepada Greenpeace agar tetap menjadi mitra pemerintah Indonesia dalam mengawasi pengelolaan lingkungan.

“Kepada Greenpeace, saya katakan kritiklah kami kalau ada hal-hal yang belum benar. Berikan saran atau usul kepada kami kalau itu baik bagi pemeliharaan lingkungan. Kalau Indonesia melakukan hal-hal yang baik, jangan lupa menjelaskan ke dunia bahwa Indonesia punya komitmen yg tinggi untuk memelihara lingkungan,” kata Presiden.

“Indonesia punya komitmen tinggi untuk terus kurangi emisi karbon, terus memelihara hutan kami, perangi ilegal loging, atasi kebakaran hutan, mencegah deforestasi yang tidak terkendali, melakukan moratorium pada hutan primer dan lahan gambut, dan tidak kalah penting menanam pohon satu miliar setiap tahunnya,” katanya.

Sementara Kumi Naidoo mengatakan Greenpeaceh merasa mendapat kehormatan dengan kehadiran Presiden RI di atas kapal Rainbow Warrior.

“Kehadiran Presiden di atas kapal yang mejadi simbol perlindungan lingkungan ini kami harap dapat mewujudkan perlindungan atas keanekaragaman hayati luar biasa ini dengan yang lebih kuat lagi, termasuk kelompok masyarakat yang hidup dari keanekaragaman hayati tersebut,” katanya.

“Presiden juga harus mendapatkan ucapan selamat atas kemajuan yang terjadi selama pemerintahannya. Kemajuan yang membawa perlindungan pada hutan sejak pertemuan pertama kami pada tahun lalu. Tentu masih ada pekerjaan rumah krusial yang harus diselesaikan, dan kami di Greenpeace memberi dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah,” katanya. (G03)

Jakarta (Greeners) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memperpanjang Inpres No.10/2011 tentang moratorium izin kehutanan yang berakhir pada 20 Mei 2013.  Perpanjangan moratorium hutan dilanjutkan dengan ditandatanganinya Inpres No.06/2013  tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut per tanggal 13 Mei 2013.

Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Yani Saloh mengatakan Inpres tersebut membuktikan bahwa Presiden mempunyai komitmen nyata agar sektor kehutanan bisa dikelola dengan lebih baik. Tantangan terbesar dari Inpres tersebut adalah apakah moratorium hutan bisa berlanjut pada masa presiden yang akan datang.

“Sebetulnya waktu yang tersisa hanya 16 bulan karena pergantian Presiden pada Oktober 2014. Jadi tantangannya adalah agar kebijakan ini bisa berlanjut sampai setelah presiden berikutnya,” kata Yani Saloh.

Dia menjelaskan tujuan utama dari Inpres tersebut adalah pengelolaan hutan yang lebih baik, dengan menjaga hutan alam, dan lahan gambut termasuk hutan mangrove yang masih baik  tetap terjaga.

Kalangan LSM lingkungan juga menyambut baik diperpanjangnya masa moratorium kehutanan.

“WWF sangat mendukung perpanjangan moratorium ini dan memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden untuk melanjutkan upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dalam upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Namun yang paling penting dari perpanjangan penundaan izin baru ini adalah perlunya ditetapkan target kerja yang jelas diantaranya adalah penyelesaian dan penetapan peta terpadu tunggal, percepatan penyelesaian tata ruang di wilayah target moratorium dan pengkajian aturan pemerintah yang tidak sinkron di pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata CEO WWF Indonesia, Dr. Efransjah.

Penundaan pemberian izin baru berlaku bagi penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung dan produksi. Dalam Inpres tersebut Presiden SBY secara tegas menyebutkan agar penundaan pemberian izin baru juga dilakukan di area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

“Perpanjangan moratorium ini juga memberi kesempatan untuk melanjutkan proses perbaikan dan penyempurnaan tata kelola perizinan – termasuk izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam –yang hingga saat ini masih harus terus ditingkatkan. WWF akan mendukung Inpres 6/2013 ini dengan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan ini di lapangan,” kata Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF Indonesia.

“Greenpeace menyambut baik perpanjangan kebijakan moratorium. Deforestasi telah mendorong Indonesia ke dalam jajaran penghasil emisi karbon terbesar di dunia, namun berkat kebijakan Presiden SBY tentang perpanjangan moratorium, artinya kita sedang berupaya untuk mengatasi hal ini,” kata Yuyun Indradi Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Meskipun itu kabar baik, lanjut Yuyun,  namun sayang sekali Presiden tidak memperkuat moratorium untuk melarang pembukaan di semua hutan dan lahan gambut. Itulah yang benar-benar dibutuhkan jika kita ingin menyelamatkan harimau dan orangutan yang tersisa di Indonesia, serta penghidupan hidup masyarakat lokal yang berada di bawah ancaman ekspansi minyak sawit tanpa henti, serta pulp dan kertas.

“Proses mencari tahu di mana dan siapa yang bertanggung jawab atas deforestasi tidak transparan. Pemerintah harus meninjau konsesi yang ada, meningkatkan transparansi bagaimana lisensi diberikan, membangun database yang kredibel untuk lahan rendah karbon dan melakukan tata ruang yang jelas dan perencanaan penggunaan lahan,” katanya.

Seperti yang telah ditunjukkan dalam laporan Greenpeace terakhir, status quo saat ini tidak cukup untuk menjamin bahwa semua hutan Indonesia dan lahan gambut kaya karbon terlindungi. Kami mendesak mitra utama dalam moratorium hutan Indonesia, seperti Pemerintah Norwegia yang berkontribusi hingga 1 miliar US $ untuk membantu Indonesia mengurangi emisi dari deforestasi, dan mendorong moratorium harus diperkuat dan bukan sekedar diperpanjang. (G03)

Yogyakarta (Greenersmagz) – Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) ke-5 resmi dibuka di Yogyakarta, Selasa (23/10). Konferensi Tingkat Kementerian Asia-Pasifik mengenai Pengurangan Risiko Bencana itu salah satunya menekankan pentingnya antisipasi terhadap bencana alam.

Setidaknya, poin itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan pembukaan pertemuan di Jogja Expo Center, Bantul, DIY. “Pengurangan Risiko Bencana (PRB) harus menjadi agenda penting dalam manajemen kebencanaan,” ujar presiden.

Penegasan presiden tersebut menjadi bagian dalam pembahasan AMCDRR yang nantinya akan menghasilkan Yogyakarta Declaration. Secara rinci, Susilo Bambang Yudhoyono juga menjabarkan lima poin lain yang menjadi catatan dan bahan pertimbangan penyusunan deklarasi.

Lima hal penting selain antisipasi penanganan bencana yakni mencakup peningkatan ketahanan lokal terhadap bencana, partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengurangan risiko bencana, pengembangan kapasitas mewujudkan kesiapsiagaan bencana, pembiayaan, dan integrasi PRB pada bencana skala kecil dengan adaptasi perubahan iklim.

Hal penting yang juga disampaikan presiden adalah hasil refleksi pemerintah Indonesia dalam penanganan pasca tsunami di Nangroe Aceh Darussalam, 2004 lalu. Harapannya, dari refleksi penanganan bencana lokal, konferensi akan mengurai masalah penanganan bencana dan menyusun dokumen kebencanaan yang lebih bermanfaat di masa depan.

Disamping putusan deklarasi, pertemuan yang berlangsung hingga Kamis (25/10) itu sedianya juga akan membahas strategi komitmen internasional dalam penanganan bencana.

Terpisah, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, acara dihadiri lebih dari 1000 partisipan. “Intinya, pembahasan mengenai dampak dan kerugian bencana di seluruh wilayah, terutama bagaimana mengantisipasi risikonya,” terang Sutopo.

Pembahasan meliputi bencana yang berada di beberapa negara peserta konferensi seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan China. Konferensi se-Asia dengan pertemuan pejabat setingkat menteri tersebut akan mempertimbangkan kelanjutan dari persetujuan dunia yang komprehensif dalam penanggulangan risiko bencana. (G18)

Jakarta (Greeners) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera yang ditandatangani Presiden pada Senin pekan kemarin (6/2). Sebelumnya Presiden juga mengeluarkan Perpres Nomor 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan pada 5 Januari 2012.

Dalam Perpres No.13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera, Presiden menetapkan Pulau Sumatera sebagai pusat pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi. Perpres tersebut juga mengutamakan prinsip berkelanjutan dalam penataan ruang Pulau Sumatera dengan memperhatikan pelestarian kawasan berfungsi lindung dan keanekaragaman hayati hutan tropis basah.

WWF Indonesia menyambut baik dikeluarkannya Perpres No.13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera. “Perpres ini merupakan sebuah langkah maju dan WWF memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah melalui kebijakan ini. Akan tetapi perlu dipastikan bahwa kawasan hutan – yang fungsi lindung dan konservasinya harus dijaga – merupakan hutan alam yang tersisa, sehingga pengembangan hutan tanaman industri dan kelapa sawit ke depan dilakukan di lahan kritis yang tidak aktif,” kata Direktur Konservasi WWF-Indonesia, Nazir Foead di Jakarta.

Menurut data WWF-Indonesia pada 2009 tutupan hutan yang tersisa adalah 12,8 juta hektar atau sekitar 29 persen dari total luas pulau Sumatera, sedangkan lahan kritis yang sudah tidak aktif mencapai luasan sekitar 2,7 juta hektar.

Perpres 13/2012, khususnya pada pasal 11 menggarisbawahi bahwa untuk mewujudkan paling sedikit 40% areal bervegetasi hutan dari luas Pulau Sumatera sebagai kawasan berfungsi lindung, Pemerintah akan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung dan merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang telah terdegradasi.

Pemerintah juga akan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu dan mengembangkan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan. Perpres ini juga mengedepankan pembangunan koridor bagi perlintasan satwa liar dan perlindungan Daerah Aliran Sungai dalam tata ruang Pulau Sumatera.

“Sukses atau tidaknya implementasi kebijakan Tata Ruang Pulau Sumatera yang keberlanjutan akan sangat ditentukan oleh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Sektor swasta dan bisnis – dalam hal ini industri kelapa sawit dan pulp atau bubur kertas – memegang peranan kunci,” kata Nazir.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan memiliki konsesi di Pulau Sumatera berkewajiban untuk menghormati dan menyesuaikan operasional dan kebijakannya dengan Perpres ini.

“Perpres ini merupakan payung hukum dan panduan ke arah mana pengembangan sekala regional Sumatara dan investasi akan didorong,” lanjut Nazir.

Adapun tantangan selanjutnya adalah bagaimana mensinergikan antara Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat Pulau dengan RTR di tingkat provinsi dan kabupaten. “WWF Indonesia siap mendukung implementasi serta tindak lanjut kebijakan ini di lapangan,” tambahnya. (G02)