Jakarta (Greeners) – Saat ini industri energi menjadi salah satu sumber utama pencemaran. Kelompok masyarakat sipil di Indonesia bersatu untuk mengatasi pencemaran dari industri energi.

Meskipun menyumbang 11,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023, sektor energi dan metalurgi telah melepaskan bahan kimia beracun. Pelepasan ini menimbulkan risiko serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Bahkan, pada 2019, polusi udara menjadi faktor risiko kematian ketiga tertinggi bagi anak di bawah lima tahun di Indonesia.

Untuk itu, pada periode 2026 hingga 2030, Uni Eropa (EU) akan mendukung total enam proyek. Tujuannya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sipil Indonesia dalam transisi hijau yang berkeadilan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

Salah satu proyek tersebut adalah Project Transparent Green Transition Indonesia (TARGET): Empowering CSOs in Indonesia. International Pollutants Elimination Network (IPEN) akan mengimplementasikan proyek ini bersama mitra-mitranya, yaitu Nexus3 Foundation dan Arnika. Melalui kolaborasi ini, mereka akan menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia, terutama wilayah target.

Proyek ini akan memperkuat kapasitas lokal untuk pemantauan pencemaran, sehingga komunitas mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan merespons ancaman pencemaran. Selain itu, melalui proyek TARGET, kapasistas OMS akan diperkuat dalam menghasilkan bukti ilmiah yang kuat guna mendukung advokasi yang lebih efektif serta implementasi kebijakan yang lebih tegas.

Direktur Eksekutif Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati mengatakan bahwa aspek keberlanjutan dalam transisi energi dan rantai pasok mineral kritis bukan hanya tentang mineral yang diekstraksi, tetapi tentang kehidupan yang dilindungi dalam prosesnya.

“Kesehatan anak-anak, masyarakat, dan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan finansial saja,” kata Yuyun di Jakarta, Rabu (25/2).

Ia juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat memastikan bahwa kontribusi Indonesia terhadap ekonomi hijau global terbangun di atas fondasi kesehatan dan integritas lingkungan.

Perkuat Transparasi Data

Sebagai negara yang memiliki komitmen untuk melakukan transisi energi, Indonesia telah mencerminkan komitmen itu dalam berbagai dokumen strategis nasional. Di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Just Energy Transition Partnership (JETP). Kebijakan juga tertuang dalam Rencana Aksi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

Meskipun berbagai kebijakan dan program tersebut sudah tersedia, namun akses terhadap informasi dan data mengenai sumber-sumber pencemaran masih sangat terbatas dan dibatasi.

Untuk itu, proyek TARGET akan membekali organisasi masyarakat sipil dan masyarakat lokal dengan alat data, dan sumber daya yang mereka butuhkan. Pembekalan itu untuk  membantu mewujudkan masa depan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) I Made Wahyu Widyarsana mengatakan, transisi hijau bukan hanya tentang dekarbonisasi. Namun, harus memastikan bahwa tidak terjadi pergeseran karbon maupun toksisitas.

“Penguatan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah berbahaya, serta transparansi data lingkungan merupakan kunci untuk memastikan transisi yang benar-benar berkeadilan,” kata Made.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Revolusi industri 4.0 bisa menjadi harapan dan tantangan bagi Indonesia, khususnya pada sektor kelestarian lingkungan hidup. Dijelaskan Jalal, pengamat tata kelola perusahaan dan ekologi politik dari Thamrin School of Climate Change and Sustainbility, pengertian industri 4.0 di sektor lingkungan ialah di mana semua elemen meningkatkan dan berpihak kepada daya dukung lingkungan.

“Seperti contohnya pada bidang energi. Ketika sudah berbicara tentang industri 4.0 seluruh energi yang dipakai di Indonesia harus sudah memakai energi terbarukan, karena hal ini menjadi suatu peningkatan daya dukung untuk lingkungan dengan tidak lagi mencemari. Namun, belum tentu pelaku industri bisa melakukan hal tersebut. Inilah yang menjadikan industri 4.0 suatu harapan dan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Komitmen dan ketaatan pada peraturan sesuai dengan desain revolusi industri 4.0,” ujar Jalal saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/02/2019).

Dalam hal ini, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

BACA JUGA: IESR: Prospek Energi Terbarukan Tahun 2019 Akan Lebih Suram 

Jalal menjelaskan pelaku industri pada revolusi industri 4.0 dibagi menjadi 3 tahapan, yakni redistributif, restoratif dan regeneratif. Tahap pertama, industri bersikap redistributif di mana ekonominya memberikan yang lebih membutuhkan pada level bawah dan membuat ekonomi lebih seimbang. Tahapan kedua, industri restoratif ialah industri yang sudah memperhatikan dan memperbaiki mutu lingkungan, dan pada tahap ketiga, regeneratif yaitu ekonomi yang meningkatkan daya dukung lingkungan.

“Kenapa harus seperti itu, karena jumlah orang akan semakin banyak. Kalau kita tidak restoratif yang notabene harus memperbaiki lingkungan, tidak akan cukup daya dukung untuk masyarkat. Maka itu, daya dukung dan daya tampung harus didorong terus melalui regeneratif, di mana ekonominya meningkatkan daya dukung lingkungan tersebut. Jika Indonesia sudah melalui tiga tahapan itu, bisa dikatakan revolusi industri 4.0 di sektor lingkungan aman,” ujar Jalal.

Namun, Indonesia yang saat ini tengah menggencarkan revolusi industri 4.0 belum berhasil menerapkan tiga tahapan tersebut pada pelaku industri khususnya di sektor energi. “Seharusnya, saat ini Indonesia sudah berjalan pada energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan memenuhi ketiga tahapan tersebut,” ujar Jalal.

BACA JUGA: IPA Ke-42, Jokowi Soroti Minimnya Perkembangan Sektor Migas 

Menurut data Greenpeace, pada tahun 2017 batubara mendominasi pembangkit listrik di Indonesia (58,3% total daya terpasang), diikuti oleh gas (23,2%) dan minyak bumi (6%). Potensi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sebagai sumber listrik tampaknya masih akan terus berlanjut hingga tahun 2025. Hal ini terlihat jelas dari Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL 2018-2027, Kemen ESDM), dimana porsi batubara sebesar 54,4%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa esensi dari revolusi industri 4.0 ialah industri yang ramah lingkungan dan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satunya memastikan ketersediaan energi tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil.

“Tidak tergantung pada bahan bakar fosil kami tunjukkan dengan sudah dimulainya pencampuran bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, seperti B20. Lalu, industri harus taat pada peraturan dengan segala macam emisi yang ditimbulkan, dan dengan perkembangan teknologi ke depan saya meyakini bahwa teknologi ke depan justru akan mengurangi emisi. Jadi rencana pembangunan rendah karbon yang berjalan sudah berjalan seimbang dengan industri 4.0,” ujar Bambang.

Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hariyanto mengatakan pencanangan industri 4.0 jelas dalam rangka mendukung rendah emisi. Industri diminta lebih efisien dalam mengelola energi terbarukan dan tidak lagi menggunakan energi dari batubara.

“Sehingga energi bisa disebut dengan energi berkeadilan sesuai dengan jargon Kementerian ESDM dalam mengarahkan industri kepada energi terbarukan ini dengan harapan masyarakat Indonesia bisa mengakses energi terbarukan dengan harga yang terjangkau,” ujar Hariyanto.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) berpandangan jika perkembangan energi terbarukan di Indonesia masih jauh dari target. Pasalnya, ada beberapa target dan regulasi yang masih belum bisa tercapai, seperti pencapaian energi terbarukan (listrik dan non-listrik) sampai akhir 2018 baru mencapai 8% dari bauran energi nasional dari target 23% yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan di bawah target 16% dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu RUU Migas dan RUU Minerba juga belum dituntaskan oleh DPR dan pemerintah.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa pemerintah masih mengejar target tersebut hingga saat ini. Target 23% energi paling banyak disumbang dari listrik dan bahan bakar cair.

“Untuk bahan bakar cair tentunya sudah ada B20 dan akan mengarah ke B30. Lalu, ke depannya ada wacana mengembangkan green diesel walaupun belum tahu green diesel itu seperti apa. Saya kira itu akan mendorong energi terbarukan bahan bakar. Tapi listrik perlu didorong karena masih tertinggal, kita target 35GW sampai tahun 2035,” ujar Fabby kepada Greeners.co usai acara “Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019” di Jakarta, Kamis (17/01/2019).

BACA JUGA: IESR: Prospek Energi Terbarukan Tahun 2019 Akan Lebih Suram 

Fabby mengatakan sepanjang tahun 2015-2018, kapasitas pembangkit energi terbarukan tumbuh rata-rata dibawah 250 MW per tahun, lebih rendah dari pertambahan pada periode 2010-2014. Kondisi ini akan membuat pemerintah lebih berat mengejar target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 untuk memenuhi amanat PP No. 79/2014 dan Perpres No. 22/2017.

“Untuk itu pemerintah perlu menyusun strategi, rencana dan target tahunan untuk mencapai target bauran energi terbarukan sesuai amanat Undang-undang Energi, Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUEN,” ujar Fabby.

Inkonsistensi dalam kebijakan dan regulasi yang terkait energi terbarukan dalam dua tahun terakhir telah meningkatkan risiko bagi investor dan pengembang energi terbarukan. Persoalan ini yang membuat investor asing pindah ke negara lain yang regulasinya dinilai lebih jelas bagi investor.

“Salah satu penghambat industri energi terbarukan adalah inkonsistensi regulasi. Dalam satu hingga dua tahun terakhir ini sudah 3 kali ganti Permen ESDM terkait dengan energi terbarukan. Sementara pihak asing mau investasi sudah menyiapkan aturan yang sebelumnya terus sudah ganti lagi ketentuannya. Jadi pemerintah harusnya berpikir makro, bahwa kunci suksesnya itu bukan saja regulasi tapi adanya uang dan investor,” kata Fauzi Imron selaku anggota IMEF sekaligus perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bidang Energi Baru dan Terbarukan.

BACA JUGA: Potensi Energi Terbarukan Melimpah, Pemanfaatannya Belum Maksimal 

Fauzi mengatakan pembangunan listrik dari energi terbarukan oleh swasta sangat bergantung pada kesediaan dan kemauan PT PLN sebagai pemegang wilayah usaha dan pemilik jaringan listrik.

“Tapi mereka gagal meningkatkan pertumbuhan pembangunan energi terbarukan. Apakah kita mau bergantung terus dengan PT PLN kalau seperti ini?” kata Fauzi.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mandatori BBN. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014, dimana pada tahun 2016 pemanfaatan Biodiesel yang semula 10% (B10) ditingkatkan menjadi 20% (B20), dan akan ditingkatkan kembali menjadi 30% (B30) pada tahun 2020. Meski demikian, Kementerian ESDM mendorong B30 agar mulai dikembangkan pada tahun ini.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi yang diwakili oleh Direktur Bioenergi Andriah Feby Misna mengatakan bahwa pada tahun 2019 ini Indonesia akan mengembangkan B30 yang merupakan pengembangan dari B20. Kementerian ESDM sudah menyiapkan peta jalan implementasi B30 ini dan direncanakan Road Test B30 akan dilakukan pada Maret ini.

“Kajian awal untuk B30 ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan menggunakan spesifikasi SNI 7182:2015 karena untuk menyukseskan implementasi B30 harus dilakukan perbaikan SNI Biodiesel. Tahun 2018 kami menyusun parameter B100 yang digunakan untuk pengujian B30 dan persiapan road map test. Tahun 2019 jika sesuai rencana bulan Maret akan dilakukan road test penggunaan B30 dengan jarak tempuh 60.000 kilometer,” ujar Feby, Jakarta, Kamis (10/01/2019).

Jika hasil road test dinyatakan berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan revisi SNI Biodiesel dan implementasi B30. Merujuk keberhasilan penggunaan B30 pada sektor transportasi, akan dilakukan kajian terhadap sektor selain transportasi seperti kereta api, alat berat, alutsista, dan sektor non PSO (Public Service Obligation) lainnya.

“Road Test nantinya akan dilakukan pada tiga produsen mobil, yakni Toyota, Mitsubishi, dan Sokon (PT Sokonindo Automobile). Tempat road test masih di survei, kalau B20 kemarin dari Serpong sampai Lembang. Kalau B30 ini masih harus dilihat kondisi jalannya,” kata Feby.

BACA JUGA: Penyerapan Biodiesel B20 Masih Bermasalah 

Ketika dikonfirmasi mengenai penggunaan B20 yang masih memiliki banyak kendala, seperti penyerapan minyak sawit mentah yang belum memberikan keadilan bagi petani kecil dan keluhan pengguna B20 terhadap mesin kendaraan, Feby tidak menampik hal tersebut.

“Memang benar jika B20 masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR). Tapi karena alasan produktivitas sawit yang masih banyak jadi kita berani untuk memajukan B30 yang seharusnya untuk tahun depan jadi tahun ini. Ini juga untuk mendukung BBN juga,” tutur Feby.

BACA JUGA: Inpres Moratorium Perkebunan Sawit Dorong Penyerapan CPO 

Mengenai kesiapan sektor industri, Kasubdit Industri Hasil Perkebunan non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar mengatakan bahwa Kemenperin siap membantu.

“Per 1 Januari 2019 sudah diusulkan B30 ini, Februari-Mei kita semua siap-siap tapi siap-siap ini bukan yang langsung jadi. Implementasi B30 perlu antisipasi kompatibilitas pada produk otomotif khususnya kendaraan lama sehingga perlu tes uji kecukupan atau sufficiency test agar kendaraan lama dapat beradaptasi dengan B-20 dulu,” ujar Lila.

Menurut Lila penyebab kurangnya kompatibilitas Biodiesel B20 maupun B30 adalah kandungan monogliserida (MG) sebagai impurities pada mesin diesel. Beberapa dampak yang dapat timbul dari adanya MG adalah korosi pada injector, pipa, tangki bahan bakar, tersumbatnya fuel filter dan timbulnya deposit pada saluran bahan bakar kendaraan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Setelah perluasan mandatori B20 diluncurkan pada akhir Agustus 2018 lalu, bahan bakar Biodiesel B20 masih menemui berbagai kendala. Bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran minyak nabati 20% dan minyak bumi (petroleum diesel) 80% ini dilaporkan memberikan dampak buruk pada mesin dan dinilai belum mendukung kesejahteraan petani sawit.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) keberhasilan Indonesia sebagai produsen minyak sawit berkelanjutan terbesar di dunia diperkuat dengan kemampuan Indonesia memproduksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 42 juta ton di tahun 2018 lalu.

Terhadap pernyataan tersebut, Penasihat Senior Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan produktivitas rata-rata minyak sawit Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia. Kualitas bibit sawit dan pengelolaan manajemen yang buruk, terutama pada tingkat petani, merupakan dua hal yang paling mempengaruhi hal tersebut.

“Bibit banyak yang tua, solusinya pemerintah harus memberikan standar penanaman, kalau sudah dicabut ya ditanam yang baru. Lalu manajemen pengelolaan yang buruk karena banyak petani yang bilang bahwa ada praktik-praktik korupsi ketika kebun kelapa sawit dibangun, misalnya kesepakatan awal menanam 124 pohon tapi nyatanya hanya 100 pohon yang ditanam di kebun,” ujar Abet di acara Pengembangan Sawit: Minyak Sawit Sebagai Bio-Energi di Hotal Akmani, Jakarta, Rabu (09/01/2018).

BACA JUGA: Inpres Moratorium Perkebunan Sawit Dorong Penyerapan CPO 

Atas masalah tersebut, Abet mengatakan bahwa Presiden sudah memberi arahan untuk memperkuat hilirisasi, artinya penguatan infrastruktur dan sumber daya yang memperkuat industri turunan dari kelapa sawit, dan peremajaan tanaman terutama pada kebun rakyat.

Mengenai penyerapan B20 di pasaran, Abet menyoroti masalah penggunaan B20 pada kendaraan. “Ada beberapa isu yang mengatakan bahwa B20 tidak baik untuk mesin, makanya Kemenperin dan BPPT harus duduk bareng untuk membuat satu keputusan terkait situasi ini. Tadi Kemenperin sudah menyampaikan bahwa terkait hal itu produsen maupun penggunanya itu akan diurus oleh mereka,” kata Abet.

BACA JUGA: LIPI Tawarkan Teknologi Biorefeneri untuk Alternatif Bahan Bakar Fosil 

Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar, membenarkan adanya keluhan dari pihak produsen dan pengguna kepada Kemenperin terkait efek B20 merusak mesin kendaraan.

“Ada beberapa masukan ke kita tetapi kebanyakan yang mengeluh itu, pertama, perusahan yang tidak mempunyai lini produksi mesin di Indonesia. Kedua, bisa jadi campuran CPO ini mengakibatkan gangguan di mesin. Pada saat dataran tinggi, contoh di Lembang, kalau kita beli solar di sana terpapar udara dingin yang mengakibatkan kelembapan di dalam tangki,” jelas Lila.

Menurut Lila masalah tersebut tidak perlu di besar-besarkan. Ia mengatakan masalah tersebut hanya terjadi pada 0,5% penduduk di Indonesia, oleh karena itu fokus harus kepada 99,5% yang tidak mempermasalahkan B20.

“Solusinya Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) seperti Pertamina, Shell, Petronas yang menjual B20 karena mengikuti peraturan pemerintah seharusnya mereka menyiapkan jasa konsultan. Karena penolakan terjadi karena kebanyakan mereka atau user itu tidak mengerti cara memakainya. Selain itu, pemerintah juga sudah membuat petunjuk atau pedoman pelaksanaan penggunaan B20, tinggal diikuti dan dibaca saja,” ujar Lila.

Menurut Lila seharusnya pola pikir masyarakat mulai mengerti jika Indonesia tidak bisa terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil. “Saat ini Indonesia sedang mengalami kritis impor BBM, kalau pola pikir masyarakat masih zaman oil boom ya tidak bisa. Dulu produksi kita 1,5 juta barel untuk minyak bumi, sekarang tinggal 700 barel saja. Cara berpikirnya kalau masih sama seperti dulu ya repot,” pungkas Lila.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Institute for Essential Services Reform (IESR) merilis laporan Indonesia Clean Energy Outlook: Reviewing 2018, Outlooking 2019. Laporan ini memperkirakan prospek energi terbarukan tahun 2019 akan lebih suram, setidaknya hingga semester pertama. Kualitas kebijakan dan kerangka peraturan di sektor energi, konsistensi dalam implementasi kebijakan, proses procurement internal PLN, akses pembiayaan bunga rendah, kapasitas jaringan, dan terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable adalah beberapa faktor yang menghambat percepatan pengembangan energi di Indonesia.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan, laporan ini memberikan peringatan keras bahwa pemerintah tidak berada di jalur untuk mencapai 23% target energi terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional 2014 dan Rencana Energi Nasional 2017. Menurut Fabby situasi telah memburuk dalam dua tahun terakhir karena kebijakan dan regulasi yang menguntungkan kepentingan PLN tetapi gagal menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk memobilisasi investasi sektor swasta. Akibatnya, investasi terbarukan terus menurun sejak 2015.

“Tidak ada kemajuan yang berarti untuk pengembangan energi terbarukan di tahun 2018. Kajian IESR memperkirakan situasi di tahun 2019 juga tidak mungkin membaik. Pertama, masa pemilihan umum telah tiba dan harga menjadi salah satu isu sentral dalam kampanye. Akan sangat mungkin pemerintah berusaha untuk menjaga harga listrik tetap rendah,” ujar Fabby berdasarkan siaran pers yang diterima oleh Greeners, Rabu (19/12/2018).

BACA JUGA: Potensi Energi Terbarukan Melimpah, Pemanfaatannya Belum Maksimal 

Kedua, laporan ini menyoroti mandeknya kapasitas terpasang baru dari pembangkit listrik energi terbarukan dalam tiga tahun terakhir. Meskipun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN mengklaim tentang PPA/Power Purchase Agreement yang tertinggi – sebanyak 70 PPA ditandatangani pada tahun 2017, tetapi setelah satu tahun sekitar setengah dari proyek pembangkit listrik tersebut masih berjuang untuk mencapai financial close dan menghadapi risiko penghentian oleh PLN pada akhir tahun ini.

Ketiga, baru-baru ini Menteri ESDM Ignatius Jonan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga listrik hingga akhir 2019. Ini berarti bahwa pemerintah akan mempertahankan kebijakan status quo (kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan) untuk melindungi bunga PLN dan tarif energi terbarukan ditetapkan lebih rendah untuk mensubsidi biaya pembangkitan listrik PLN yang lebih tinggi.

“Proyek energi terbarukan seperti panas bumi, angin, matahari dan biomassa akan tetap stagnan hingga tahun depan. Pengembangan panas bumi akan terbatas pada kegiatan survei dan pra-eksplorasi untuk mengumpulkan data dan pengembangan proyek energi terbarukan akan terbatas sektor tertentu. PLTS atap (Solar PV) yang berpotensi untuk dikembangkan hingga 1 GW per tahun akan tumbuh melambat terutama untuk pelanggan kalangan rumah tangga,” ujar Fabby.

BACA JUGA: Brown to Green Report 2018: Indonesia Semakin Jauh dari Target Kesepakatan Paris 

Selain itu, mengingat kondisi politik pada tahun 2019, Fabby menyatakan sangat mungkin investor asing akan terus menunggu dan melihat hasil pemilihan dan arah kebijakan kabinet baru pada bulan Oktober 2019. “Kami mengantisipasi bahwa investasi terbarukan oleh sektor swasta akan mengalir di kuartal keempat tahun depan. Oleh karena itu, sebagian besar investasi tahun depan akan dilakukan oleh PLN dan BUMN lainnya,” katanya.

Untuk menarik minat investor, Kepala Divisi Riset IESR Pamela Simamora menyatakan Kementerian ESDM harus meningkatkan kualitas kebijakan dan kerangka regulasi untuk mendukung investasi energi terbarukan.

“Ini berarti dibutuhkan upaya perbaikan yang menyeluruh terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 48/2017, 50/2017, 10/2017 jo 49/2017 serta kejelasan mengenai sistem pararel dalam Peraturan ESDM Nomor 1/2017 untuk menghilangkan hambatan dalam investasi, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Pamela.

Oleh karena itu, IESR mendesak pemerintah untuk membentuk Dana Energi Bersih Indonesia untuk mendukung pembiayaan energi terbarukan untuk skala kecil, terutama proyek di bawah skala 10 MW. Insentif fiskal perlu disiapakan untuk meningkatkan keekonomian proyek energi terbarukan. Dengan rekomendasi ini, diharapkan pengembangan energi bersih akan mendapatkan daya dorong yang lebih kuat selama berlangsungnya tahun politik dan di masa depan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dalam upaya menghadapi perubahan iklim global, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29% pada tahun 2030. Pemerintah sendiri menargetkan sektor energi dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 11% atau sebanyak 314 juta ton CO2. Meski demikian, tidak adanya kesetaraan kebijakan antara energi fosil dan energi terbarukan masih menjadi kendala.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi energi terbarukan yang dimanfaatkan baru sebesar 2% dengan rincian yaitu energi panas bumi memiliki potensi sumber daya 11,0 GW, menyimpan 17,5 GW, realisasi PLTP 1,949 GW (0,44%); energi air memiliki potensi 75 GW (19,3 GW), realisasi PLTA 5,124 GW dan PLTMH 0,216 GW (1,21%); energi bioenergi memiliki potensi PLT Bio 32,6 GW, BBN 200 ribu Bph, realisasi PLT Bio 1,840 GW (0,42%); energi angin memiliki potensi 60,6 GW, realisasi PLTB 76,1 MW (0,0002%); energi surya memiliki potensi PLTS 207,8 GWP, realisasi PLTS 0,090 GWP (0,02%); dan energi laut memiliki potensi 17,9 GW namun belum ada yang dimanfaatkan.

“Energi-energi yang belum dimanfaatkan masih banyak. Dari total energi terbarukan yang kita punya saat ini sebesar 441,7 GW baru terpasang atau dimaksimalkan sebanyak 9,29 GW, ini baru dua persennya. Artinya banyak kendala dan tantangan yang harus kita lihat dan perbaiki,” ujar Mustaba Ari, Kepala Sub Bidang Pengawasan Infrastruktur Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kepada Greeners saat ditemui dalam acara ICCTF Day di Jakarta beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: ICCTF Mendanai 76 Proyek Mitigasi Berbasis Lahan, Perubahan Iklim, dan Energi 

Salah satu kendala tersebut adalah masalah pembiayaan. Menurut Ari, biaya energi terbarukan masih relatif mahal dan kalah saing dengan energi fosil yang relatif murah. Selain itu belum ada bantuan atau subsidi jika energi terbarukan ini diimplementasikan kepada masyarakat.

“Energi terbarukan itu memang mahal, otomatis daya beli masyarakat juga harus tinggi. Tetapi energi terbarukan tidak mengandung emisi dan ini berbanding terbalik dengan energi fosil yang harganya murah, daya beli masyarakat rendah tetapi mengandung emisi. Sekarang tinggal memilih mau yang mana?” kata Ari.

Sependapat dengan Ari, Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI), Moekti Handajani Soejachmoen, mengatakan, tantangan energi terbarukan ialah kompetisi harga atau biaya dengan harga yang lebih murah. Selain itu, menurut Moekti kebijakan saat ini tidak mengakomodasi dan tidak memperhitungkan bahwa emisi GRK dan emisi CO2 adalah beban dan biaya yang ditanggung oleh fosil.

“Energi fosil kita saat ini tidak memasukkan kebijakan biaya lingkungan dan tidak memasukkan biaya untuk emisi CO2 yang berdampak pada emisi GRK, jadi ya pasti murah. Kita setuju (energi fosil) harus murah supaya terjangkau, tapi kita harus melihat dalam 20 tahun ke depan misalnya ada climate change habislah kita. Berbeda dengan energi terbarukan yang awalnya memang mahal tapi dampaknya tidak ada emisi,” ujar Moekti saat ditemui di acara Instrumen Berbasis Pasar untuk Mitigasi Sektor Energi di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (1/08/2018).

BACA JUGA: Tanaman Sorgum Berpeluang Dijadikan Energi Alternatif Biomassa

Menurut sumber British Petroleum & Gapminder, hasil pembakaran bahan bakar fosil merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca (GRK). Indonesia menempati peringkat ke-14 dalam hal konsumsi bahan bakar fosil di mana dari konsumsi tersebut sektor pembangkitan listrik dan industri memiliki tingkat emisi GRK yang besar dan signifikan dalam bauran emisi nasional.

“Kita berharap energi terbarukan bisa berkembang, karena yang namanya fosil pasti akan habis. Saat ini kita sudah punya masalah dengan BBM impor dan mahal, namun sebetulnya itu bisa kita pakai untuk jadi alasan membangun energi terbarukan ini karena dalam jangka panjang biayanya akan lebih murah dan fosil makin lama akan lebih mahal,” kata Moekti.

Moekti yakin jika sektor energi masih bisa mengejar target 11% sesuai yang direncanakan dalam NDC (Nationally Determined Contribution), namun harus ada perubahan kebijakan terkait penggunaan energi fosil.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar, mengatakan bahwa saat ini pengembangan EBT bukan lagi sebuah pilihan tetapi keharusan karena pada tahun 2025, terdapat 23 persen porsi penggunaan energi terbarukan dalam energy mix Indonesia.

“Kita sudah membuat rencana bertahap untuk mencapainya,” jelasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (17/02).

BACA JUGA: ESDM Sarankan Tax Holiday untuk Menarik Investor Energi Baru Terbarukan

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, kata Archandra, adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara pengguna EBT lainnya seperti Swedia. Swedia sendiri, terangnya, adalah negara yang sudah mapan dalam pengembangan energi terbarukannya seperti energi nuklir, air dan angin.

Menurut Archandra, pemerintah Indonesia dapat mempelajari upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan menggantinya ke energi yang ramah lingkungan. Hal ini menurutnya sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan energi di Indonesia, dimana pengembangan energi terutama energi terbarukan membutuhkan investasi dari luar negeri, sehingga dibutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Segera Membuat Peta Sumber Daya Energi Baru Terbarukan

“Ada tiga poin penting yang bisa dipelajari dari kerja sama Indonesia – Swedia ini yaitu menjadi solusi energi untuk negara kepulauan, transformasi energi yang dilaksanakan dengan pengembangan teknologi disertai komitmen pada kreativitas. Lalu dengan kerja sama ini kita bisa membuat dunia yang lebih baik untuk kehidupan di masa depan,” katanya.

Sebagai informasi, Indonesia dan Swedia sebelumnya sudah membentuk Indonesian – Swedish Initiatives for Sustainable Energy Solutions (INSIST) sebagai skema kerja sama, dimana tujuannya untuk meningkatkan kerja sama pada inovasi teknologi untuk energi terbarukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas dan lembaga riset.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa akan ada sembilan wilayah yang berstatus Siaga atau cadangan pasokan listriknya akan lebih kecil dibandingkan pembangkit terbesar. Sembilan wilayah tersebut yaitu Kepulauan Riau, Batam, Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Tengah, Kendari, Jayapura, Sorong dan Kupang.

BACA JUGA: Presiden Akui Pencapaian Proyek Listrik 35 Ribu MW Belum Memuaskan

Meski demikian, Menteri ESDM Ignatius Jonan dalam keterangan resminya menjamin tidak akan ada pemadaman di sembilan wilayah tersebut. Ia menyatakan, pada tanggal 25 Desember 2016 mendatang, beban puncak listrik nasional diperkirakan akan mencapai 29.271 MW. Sedangkan daya tampung listrik nasional sebanyak 39.779 MW dengan cadangan operasi yang disiapkan sebanyak 10.506 MW.

“Upaya yang kami lakukan untuk penyediaan tenaga listrik telah dilakukan dengan mengimbau masyarakat sebagai pelanggan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tetap melakukan penghematan listrik. Nantinya, selama periode Natal dan Tahun Baru 2017, akan ada 14 wilayah yang dinyatakan memiliki pasokan listrik yang cukup,” jelasnya, Jakarta, Jumat (23/12).

BACA JUGA: ESDM Sarankan Tax Holiday untuk Menarik Investor Energi Baru Terbarukan

Untuk keamanan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji di wilayah Jawa Bagian Barat (Jawa Barat, Jakarta dan Banten), General Manager Pertamina pada Marketing Operation Region III, Jumali, mengatakan kalau pada periode Natal dan Tahun Baru 2017, estimasi konsumsi BBM di wilayah Jawa bagian Barat akan naik sekitar 1% pada produksi premium dari penyaluran harian sebesar 8.426 Kiloliter (KL). Sedangkan Pertamax diperkirakan naik 11% dibandingkan penyaluran normal harian 6.736 KL, dan Pertalite juga naik 9% dari penyaluran normal harian 8.878 KL.

“Kami akan berupaya terus agar jaminan ketahanan stok serta kelancaran distribusi BBM dan elpiji, termasuk saat periode natal dan tahun baru,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pengerjaan eksplorasi pembangkit listrik panas bumi tidak akan mengancam ekosistem mata air di pegunungan.

Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yunus Saefulhak mengatakan bahwa teknis pengerjaan panas bumi tidak akan mengancam mata air karena dari sumur yang dibor hanya akan keluar uap dan air. Uap tersebut yang nantinya akan menggerakkan turbin, lalu air yang keluar akan diinjeksikan kembali ke sumur sedalam 2.500 hingga 3.000 meter.

Uap yang menggerakkan turbin tersebut, lanjutnya, akan didinginkan kembali menjadi air dan dikembalikan ke dalam bumi. Proses sirkulasinya berlangsung tertutup dan seluruh yang diambil akan kembali lagi ke dalam perut bumi.

Selain itu, katanya, pengusaha panas bumi sudah pasti akan menjaga lingkungan di mana ia beroperasi. Menurutnya, pengusaha panas bumi membutuhkan air untuk proses kerja pembangkit tersebut, jadi sudah pasti pengusaha akan menjaga lingkungan khususnya di permukaan di mana mereka akan beroperasi.

“Kalau mata air itu tidak mungkin rusak ya, karena kedalaman panas bumi ini kan 2.500 sampai 3.000 meter, kalau mata air kan tidak ada yang di kedalaman seperti itu. Mata air paling 200 sampai 300 meter saja dan tidak ada hubungannya antara air permukaan dengan air yang ada di (kedalaman) 2.500 meter itu,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Kamis (10/11).

BACA JUGA: Walhi: Proyek Panas Bumi Ancam Sumber Mata Air

Yunus memberikan contoh proses pengerjaan proyek panas bumi di Wayang Windu dan Pembangkit Listrik Teknologi Panas Bumi (PLTP) Kamojang. Menurutnya, pembangkit listrik Wayang Windu yang dioperasikan oleh Star Energy di Jawa Barat merupakan salah satu pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 227 MW atau 16 persen dari produksi panas bumi untuk listrik nasional. Pembangkit listrik ini masih bisa beroperasi hingga saat ini tanpa merusak mata air dan lingkungan di sekitarnya.

Terkait permintaan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur yang menginginkan agar pemerintah mengkaji ulang rencana eksplorasi panas bumi di beberapa gunung di Indonesia, termasuk belasan gunung di Jawa Timur, khususnya kawasan gunung Lawu, Yunus berdalih bahwa pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jawa Timur untuk pelaksanaan eksplorasi panas bumi di wilayah tersebut.

“Kami sudah melakukan sosialisasi bersama dengan Kepala Dinas terkait di sana sampai akhirnya kami mendapatkan pemenang lelang yaitu Pertamina Geothermal Energy untuk mengerjakan eksplorasi panas buminya. Ketika kita di sana tidak ada penolakan, semua baik-baik saja. Jadi saya tidak tahu kalau ternyata ada isu penolakan ini. Tapi saya sih maklum panas bumi ini kan juga pasti banyak politiknya. Jadi kita tetap pada jalurnya saja. Kita terus sosialisasikan energi terbarukan ini,” katanya.

BACA JUGA: Aktivis Lingkungan Juga Tolak Eksplorasi Panas Bumi di Gunung Lemongan

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Jatim Rere Christanto meminta pemerintah mengkaji ulang rencana eksplorasi panas bumi di beberapa gunung di Indonesia, termasuk belasan gunung di Jawa Timur.

“Panas bumi dalam praktiknya membutuhkan air dengan jumlah besar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin,” kata Rere saat dihubungi Greeners, Selasa (08/11).

Menurut Rere, di kawasan Jawa Timur ada belasan wilayah usaha pertambangan untuk panas bumi seperti di Gunung Lawu, Arjuno-Welirang, Bromo, Lemongan, Wilis, Ijen, dan beberapa gunung lainnya. Kawasan gunung ini merupakan tempat-tempat yang menjadi pusat sumber-sumber mata air dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar gunung tersebut. “Penggunaan air dalam jumlah besar pasti mematikan sumber mata air,” ujarnya.

Rere menegaskan, masyarakat yang berada di sekitar gunung yang menjadi lokasi rencana proyek eksplorasi panas bumi, juga menolak proyek tersebut. Seperti yang dilakukan masyarakat di sekitar Gunung Lemongan, Lumajang, dan warga sekitar Gunung Lawu. Di Lawu, proyek panas bumi disayangkan oleh sebagian besar masyarakat di lereng Gunung Lawu. Warga menilai, selama ini Gunung Lawu merupakan gunung yang disakralkan oleh masyarakat yang bermukim di lereng Lawu, baik yang masuk wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah.

Penulis: Danny Kosasih

MALANG (Greeners) – Gunung Lemongan yang berada satu komplek dengan Gunung Argopuro dan masuk dalam kawasan Pegunungan Hyang turut ditetapkan sebagai salah satu lokasi rencana eksplorasi panas bumi untuk kebutuhan energi nasional. Seperti halnya yang terjadi di Gunung Lawu, rencana eksplorasi di Gunung Lemongan juga mendapat penolakan dari warga.

Forum Laskar Hijau bersama para aktivis lingkungan yang menolak eksplorasi panas bumi di Gunung Lemongan beralasan, eksplorasi dapat berdampak buruk pada lingkungan, terutama kerusakan sumber mata air dan kelestarian lingkungan.

“Sejak tahun lalu kami sudah menyatakan penolakan ini. Namun, yang kami khawatirkan adalah eksplorasi ini masuk melalui jalur utara atau Kabupaten Probolinggo. Kalau dari Probolinggo ini kami masih kontak teman-teman jaringan untuk mengawal,” kata A’ak Abdullah Al-Kudus, Koordinator Forum Laskar Hijau, Rabu (09/11).

BACA JUGA: Walhi: Proyek Panas Bumi Ancam Sumber Mata Air

Di kawasan Gunung Lemongan dan Argopuro terdapat 13 danau (reservoir) yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama untuk kebutuhan air. Ia khawatir jika eksplorasi dilakukan maka danau-danau tersebut akan tercemar dan merugikan masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Pusat Studi Kebencanaan dan Kebumian (PSKK) Universitas Brawijaya, Adi Susilo, menyatakan bahwa eksplorasi panas bumi tidak terlalu merusak lingkungan. Menurut pakar geologi ini pemanfaatan energi panas bumi sangat ideal karena tidak akan habis. “Selama hutan tetap dijaga dan tidak ditebang pasokan air akan aman,” kata Adi.

Selain itu, lanjutnya, penggunaan wilayah di pegunungan juga tidak terlalu luas serta pengeborannya relatif kecil. “Penggunaan airnya juga bisa dilakukan berulang yang juga dihasilkan dari pendinginan uap panas bumi. Tidak mengganggu mata air yang berada di sekitarnya,” kata dia.

Adi juga menyatakan bahwa eksplorasi panas bumi juga tidak berdampak pada amblesan tanah. “Tidak, tidak sampai ambles,” ujarnya.

BACA JUGA: DPR RI Usulkan Pembentukan BUMN Khusus Panas Bumi

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menginginkan ada kajian ulang yang lebih dalam terkait eksplorasi panas bumi di belasan gunung di Jawa Timur, seperti Gunung Lemongan, Wilis, serta Lawu.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Rere Christanto menyatakan, praktik eksplorasi panas bumi dengan metode pengeboran bakal berdampak pada kerusakan lingkungan dan rusaknya sumber mata air di sekitarnya. “Belum lagi pertimbangan gesekan sosial dengan masyarakat sekitar,” ujar Rere.

Penulis: HI/G17

MALANG (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur meminta pemerintah mengkaji ulang terkait rencana eksplorasi panas bumi di beberapa gunung di Indonesia, termasuk belasan gunung di Jawa Timur. Direktur Eksekutif Walhi Jatim Rere Christanto menyatakan, proyek panas bumi harus dikaji lagi secara mendalam sebelum dilaksanakan.

“Panas bumi dalam praktiknya membutuhkan air dengan jumlah besar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin,” kata Rere saat dihubungi Greeners, Selasa (08/11).

Menurut Rere, di kawasan Jawa Timur ada belasan wilayah usaha pertambangan untuk panas bumi seperti di Gunung Lawu, Arjuno-Welirang, Bromo, Lemongan, Wilis, Ijen, dan beberapa gunung lainnya. Kawasan gunung ini merupakan tempat-tempat yang menjadi pusat sumber-sumber mata air dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar gunung tersebut. “Penggunaan air dalam jumlah besar pasti mematikan sumber mata air,” ujarnya.

BACA JUGA: DPR RI Usulkan Pembentukan BUMN Khusus Panas Bumi

Rere menegaskan, meski pemerintah berdalih bahwa panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang lebih baik dari batu bara, namun pelaksanaannya perlu dikaji lebih mendalam terkait potensi kerusakan sumber mata air dan potensi gesekan sosial dengan masyarakat sekitar serta dampak amblesan tanah.

Masyarakat yang berada di sekitar gunung yang menjadi lokasi rencana proyek eksplorasi panas bumi, lanjutnya, juga menolak proyek tersebut. Seperti yang dilakukan masyarakat di sekitar Gunung Lemongan, Lumajang, dan warga sekitar Gunung Lawu.

Di Lawu, proyek panas bumi disayangkan oleh sebagian besar masyarakat di lereng Gunung Lawu. Warga menilai, selama ini Gunung Lawu merupakan gunung yang disakralkan oleh masyarakat yang bermukim di lereng Lawu, baik yang masuk wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi, KLHK dan ESDM Harus Bekerjasama

Salah satu tokoh masyarakat Ngargoyoso, Karanganyar, Joko Sunarto menyampaikan, warga sekitar Lawu sangat menjunjung tinggi kearifan lokal yang sudah turun-temurun. Berbagai jenis tanaman obat juga banyak ditemukan di Lawu serta beragam flora dan fauna.

Joko menyarankan rencana eksplorasi Lawu dibatalkan karena saat ini Lawu tengah dalam masa pemulihan pasca kebakaran hebat beberapa waktu lalu. Selain itu, kata Joko, Gunung Lawu memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya.

“Sumber airnya menghidupi warga di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keberadaan Lawu harus tetap dijaga,” kata Joko.

Menurutnya, air merupakan sumber utama kehidupan dan proyek panas bumi pasti membutuhkan air yang tidak sedikit. “Kekeringan akan mengancam wilayah sekitar Lawu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pertamina Geothermal Energy (PGE) memenangkan lelang pengelolaan wilayah kerja panas bumi (WKP) Gunung Lawu senilai 165 megawatt (MW). Hal ini secara resmi telah diumumkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap Kedua Pelelangan WKP Gunung Lawu yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 lalu. Pemerintah menargetkan PLTPB di Gunung Lawu dapat beroperasi pada tahun 2020.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Universitas Indonesia (UI) merintis terbentuknya Pusat Riset Terpadu Panas Bumi yang melibatkan para pakar lintas fakultas, praktisi dan sektor swasta untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi di tanah air.

Ketua Program Magister Eksplorasi Geotermal Universitas Indonesia, Dr. Yunus Daud dalam keterangan resminya mengatakan kalau UI sangat serius dalam mendorong target pemerintah mencapai penyediaan daya listrik 35.000 Megawatt yang mayoritas akan bersumber dari energi baru terbarukan panas bumi.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi, KLHK dan ESDM Harus Bekerjasama

Untuk itu, UI akan sesegera mungkin memproses pembentukan pusat riset panas bumi. Nantinya Rektor UI akan mulai mengajukan ke Senat Akademik Universitas agar bisa memulai proses pembentukannya.

“Sebenarnya, UI telah melakukan berbagai aktivitas riset eksplorasi dan produksi di lingkungan UI sendiri, namun masih berjalan sesuai rumpun keilmuan masing-masing fakultas,” jelasnya, Jakarta, Selasa (26/10).

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bambang Wibawarta dalam keterangan yang sama menyatakan bahwa UI akan terus berupaya mengoptimalkan semua pakar lintas fakultas yang ada di lembaga pendidikannya untuk memperkuat riset di bidang panas bumi, di antaranya Fakultas MIPA, Teknik, Ekonomi dan Bisnis serta rumpun ilmu sosial lainnya.

“Sebagai langkah awal kerja terpadu lintas bidang ini, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat bersama Program Magister Geothermal UI telah menggelar workshop internasional bertajuk Mengurangi Risiko Bisnis Panas Bumi dengan Mempercanggih Teknologi yang Sudah Ada di gedung Balairung Universitas Indonesia,” tambahnya.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi Harus Melibatkan Kearifan Lokal

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Dr. Agus Hermanto menyampaikan hasil keputusan pertemuan Senior Official Meeting (SOM) tujuh kementerian di gedung DPR pada Senin kemarin agar target Kebijakan Energi Nasional sebesar 7.200 MW dari panas bumi dapat segera tercapai.

Salah satu butir kesepakatan pertemuan itu adalah Indonesia harus segera membangun pusat riset panas bumi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Pusat Riset ini akan menggabungkan berbagai aktivitas terkait panas bumi yang telah berlangsung di UI, ITB, UGM, Kementeran ESDM, Pertamina Geothermal, PLN dan tempat-tempat lainnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa perlu adanya penguatan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan studi zonasi untuk wilayah kerja panas bumi pada zona inti.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, saat ini diperlukan adanya peraturan dari Menteri ESDM mengenai pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh, juga pencabutan wilayah kerja yang tidak melakukan kegiatannya.

“Kementerian Ristek Dikti pun juga sama, mereka perlu membentuk Pusat Riset Panas Bumi dengan melibatkan universitas, badan penelitian dan asosiasi,” jelasnya, Jakarta, Senin (24/10).

BACA JUGA: DPR RI Usulkan Pembentukan BUMN Khusus Panas Bumi

Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri menyatakan bahwa untuk pemanfaatan panas bumi, KLHK akan mendukung dan menyiapkan regulasi agar pemanfaatan panas bumi bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi.

Menurut Siti, ada dua pola yang digunakan untuk memanfaatkan potensi panas bumi di areal konservasi, yaitu melalui pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) apabila sumber energi berada di kawasan hutan lindung, dan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi (IPJLPB) bila sumber energi berada di kawasan konservasi.

“Sementara untuk sumber energi yang berada di kawasan cagar alam, tentu saja sumber-sumber di wilayah ini akan tetap dilindungi,” tambahnya.

BACA JUGA: Nafas Baru Pengembangan Panas Bumi Indonesia

Di ESDM sendiri, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan melalui keterangan resminya mengatakan kalau panas bumi merupakan salah satu agenda prioritas yang pengembangannya harus lebih cepat daripada energi yang berasal dari fosil. Apalagi penggunaan energi baru dan terbarukan ini membawa misi global untuk mencegah kenaikan suhu bumi.

“Hingga kini, 90 persen energi yang digunakan di Indonesia berasal dari energi fosil, bahkan dapat dipastikan hampir 99 persen transportasi di Indonesia masih menggunakan energi ini. Untuk itu ESDM akan melakukan kajian guna mendorong terjadinya investasi pada eksplorasi panas bumi ini,” kata Jonan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pengelolaan Energi Terbarukan berbasis komunitas dan masyarakat memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik. Hanya saja, kurangnya persiapan matang pada pra pelaksanaan produksi teknologi masih menjadi tantangan besar dalam mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan di wilayah-wilayah terpencil Indonesia.

Project Development and Oversight Manager Green Prosperity Project, Millenium Challange Account (MCA)-Indonesia, Ichsan mengatakan, saat ini kebanyakan proyek energi terbarukan memiliki sifat anggaran yang single year atau anggaran pelaksanaannya hanya untuk satu tahun saja. Sementara, dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek energi terbarukan bisa memakan waktu pekerjaan lebih dari satu tahun, itu pun masih ditambah dengan studi kelayakan yang ideal yang biasanya bukan hanya menyangkut hal teknis, tapi ada juga studi tentang sosial, gender dan lingkungan.

“Selain studi kelayakan, harus dibuat juga penjadwalan pelaksanaan proyek secara tepat,” katanya saat melakukan diskusi Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/09).

BACA JUGA: ESDM Sarankan Tax Holiday untuk Menarik Investor Energi Baru Terbarukan

Lebih lanjut Ichsan menyatakan, kebanyakan konstruksi proyek energi terbarukan berbasis masyarakat tidak mengikuti standar teknis dan standar non-teknis. Hal ini, katanya, dikarenakan banyak proyek-proyek energi terbarukan berbasis masyarakat memiliki sifat “secepatnya” sehingga pembangunan konstruksi yang terburu-buru tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

“Kalau mau membangun rumah, itu kan ada gambar skemanya atau blue print-nya. Biasanya, proyek energi terbarukan berbasis komunitas, malah tidak punya gambar,” tambahnya.

Menurut Ichsan, tantangan pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat adalah tidak adanya kesiapan pengelolaan. Saat pelaksanaan proyek usai dan masyarakat diberikan fasilitas pembangkit listrik, banyak pelaksana proyek yang tidak memperhatikan ketersediaan koperasi atau lembaga setempat yang akan mengelola fasilitas tersebut. Kurangnya pelatihan tepat guna bagi masyarakat serta tidak tersedianya biaya operasional pun menjadi masalah tersendiri dalam mengelola energi terbarukan berbasis masyarakat.

“Oleh karenanya pula, di dalam MCA-Indonesia ini kami mencoba mempelajari model yang terbaik itu seperti apa. Karena secara umum, energi terbarukan berbasis komunitas ini sangat menarik bagi investor,” terusnya melanjutkan.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Segera Membuat Peta Sumber Daya Energi Baru Terbarukan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meyakini, pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat memiliki banyak manfaat. Pemerataan pembangunan seperti akses energi, pembangunan manusia hingga pengembangan potensi ekonomi lokal adalah beberapa contohnya.

Pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat ini pun, dikatakannya akan mampu membuka kesempatan bagi partisipasi lokal dan pengembangan kapasistas di tingkat lokal. Selain itu, dapat menambah penghasilan dari hasil penjualan energi hingga menciptakan lapangan pekerjaan atas dampak dari ketersediaan listrik seperti munculnya banyak usaha produktif lokal yang terus memunculkan dan menumbuhkan semangat berwirausaha.

“Pembangkit energi terbarukan ini pun dapat menjadi identitas dan kebanggaan tersendiri bagi warga desanya,” tutur Fabby.

Terkait regulasi, Fabby mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Beberapa Permen dan Keputusan Menteri pun telah dibuat untuk mendukung pengelolaan energi terbarukan ini seperti Keputusan Menteri ESDM No. 1122K/30/MEM/2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar, Permen ESDM No. 12/2014 – Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT PLN, Permen ESDM No. 27/2014 – Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBiomassa dan PLTBiogas oleh PT PLN dan Permen ESDM No. 19/2016 – Pembelian Tenaga Listrik dari PLT Photovoltaic oleh PT PLN.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan berkurangnya produksi minyak dan gas bumi (migas). Eksplorasi baru dan investasi migas juga masih minim. Di sisi lain, kebutuhan energi nasional masih akan terus meningkat. Sayangnya, informasi terkait kondisi produksi migas ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya mahasiswa.

Fermi Ezra, Project Manager PETROTECH 2016, sebuah acara yang diselenggarakan oleh IATMI SM-TRISAKTI mengatakan, masyarakat, khususnya mahasiswa sudah harus “melek” dan tahu kondisi minyak dan gas bumi Indonesia saat ini agar terus mampu mempersiapkan diri apalagi menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Untuk itulah di sini, kami mengadakan seminar dan beberapa kegiatan agar mahasiswa dan masyarakat bisa mengetahui kondisi tersebut dan bisa bertahan di tengah kondisi perminyakan dan gas bumi Indonesia,” katanya saat ditemui pada pelaksanaan seminar Seminar yang mengusung tema ‘Professional Talk: Synergetic Way Towards National Energy Sustainability’ di kampus Trisakti, Grogol, Jakarta, Selasa (27/09).

Ia berharap, melalui seminar ini, mahasiswa menjadi tahu bagaimana kondisi kegiatan usaha hulu migas di dalam maupun di luar negeri. Serta bisa membangkitkan rasa nasionalis mahasiswa dalam memahami kondisi tersebut sehingga nantinya mampu menjadi pelopor yang membuat Indonesia mampu mewujudkan ketahanan energi nasionalnya.

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Kepala SKK Migas, M.I. Zikrullah pun menyambut positif acara tersebut. Menurutnya, mahasiswa sebagai calon pemimpin dan penyelenggara kegiatan usaha minyak dan gas di masa depan, sudah harus tahu dan memahami bagaimana kondisi dunia usaha tersebut saat ini.

“Acara ini sangat penting untuk diikuti dengan serius. Apalagi, para profesional turut hadir memberikan dukungan. Seharusnya ini bisa menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk mengetahui kondisi minyak dan gas bumi kita,” tambahnya.

Sebagai informasi, PETROTECH merupakan acara yang diselenggarakan oleh IATMI SM-TRISAKTI. Acara tahunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, serta hiburan untuk para mahasiswa di seluruh tanah air. Acara yang mengusung tema ‘Synergetic Form’ ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan informasi tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di dalam maupun di luar negeri.

Untuk seminar sendiri mengusung empat tema yang berbeda yaitu yang pertama ‘Professional Talk: Synergetic Way Towards National Energy Sustainability’ yang diselenggarakan bagi seluruh mahasiswa dan profesional untuk mengetahui tentang pekerjaan di suatu kegiatan hulu migas dan melihat kesinergisan di antara pemerintah dan juga pelaku usaha hulu migas, dengan mengundang para pembicara yang memang ahli di bidang minyak dan gas.

Yang kedua, bertemakan tentang ‘Inspiring Talk: Empower Youth with Essential Character to Encounter AEC Challenges’ bertujuan untuk memperkenalkan kepada kaum muda tentang ASEAN Economic Community (AEC) Challenges. Tema kali ini tidak difokuskan hanya pada pelaku bisnis migas saja melainkan juga pelaku bisnis di industri lain. Pada sesi ini, para pembicara akan memberikan pengetahuan, pengalaman dan juga kiat sukses mereka dalam menjalankan bisnis di era serba canggih ini.

Ketiga mengusung tema ‘Innovation Technology Seminar: Understanding The Effective and Efficient Technology Method Under Current Oil Price’ bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh peserta seminar yang hadir tentang teknologi apa yang paling efisien dan tentunya paling efektif digunakan di saat kegiatan usaha migas sedang tidak stabil. Seminar ini dapat membantu para mahasiswa dan juga umum untuk mengetahui seberapa pentingnya teknologi yang efisien di saat ini.

Lalu terakhir yaitu ‘Entrepreneur Talk: Bring Up The Next Generation to be a Job Maker Instead of a Job Seeker’. Acara ini menghadirkan para pengusaha muda yang sudah sukses mengembangkan usaha nya. Entrepreneur Talk akan memberikan motivasi kepada seluruh peserta seminar untuk lebih kreatif dan juga inovatif untuk memulai bisnis di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Selain seminar, IATMI SM-TRISAKTI juga menghadirkan kegiatan yang sangat menarik yaitu ‘SYNERGETIC RUN’. Dimana, kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang acara Petrotech 2016. Terakhir, dilakukan juga pemberian bibit pohon yang bertujuan agar masyarakat bisa menanamkan kebaikan untuk bumi yang sudah di selimuti oleh polusi udara terutama ibukota yaitu Kota Jakarta.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Subsidi energi baru terbarukan (EBT) yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 telah disiapkan setidaknya sebesar Rp 1,3 triliun. Dana tersebut dianggarkan untuk menutup selisih antara harga listrik dari EBT dengan biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN.

Namun, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan bahwa masih ada cara lain untuk mendorong pengembangan EBT tanpa harus memberikan subsidi, yaitu dengan pemberian insentif berupa tax holiday untuk pengusaha yang berinvestasi di bidang EBT.

“Sekarang kita lagi pelajari agar ke depan kita bisa pakai tax holiday saja supaya tidak usah capek-capek minta subsidi di APBN,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Senin (19/09).

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Segera Membuat Peta Sumber Daya Energi Baru Terbarukan

Di berbagai negara, jelasnya, pemberian tax holiday untuk EBT sudah biasa dilakukan. Ia berharap Indonesia juga bisa mencontoh kebijakan ini. Di Indonesia sendiri, lanjutnya, aturan yang ada sudah memungkinkan dilakukannya tax holiday untuk berinvestasi di sektor EBT. Hanya saja masih untuk investor bermodal besar.

“Kementerian Keuangan perlu mempertimbangkan insentif seperti ini agar investor-investor EBT bermodal kecil juga bisa memperolehnya karena pengembangan EBT tidak selalu membutuhkan modal besar. Misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), perusahaan berskala kecil dan menengah pun bisa mengerjakannya,” tambahnya.

Menanggapi subsidi EBT ini, Sekretaris Jendral Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Priamanaya Djan, meminta agar kepentingan investasi, jaminan ketersediaan listrik, dan subsidi EBT ke depan tidak dibenturkan dengan apapun.

Dia mengatakan, investasi swasta di sektor EBT memang harus menarik dari sisi bisnis agar pihak swasta mau menanamkan modalnya di sana karena pemerintah tidak bisa sendiri mengembangkan EBT.

“Oleh karenanya peran swasta perlu dilibatkan, sebab investasi ini kan tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan listrik bagi masyarakat dan menjangkau wilayah-wilayah yang belum tereletrikfikasi,” tuturnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners.

BACA JUGA: Swiss Tertarik Berinvestasi pada Bidang Energi Terbarukan di Indonesia

Sebagai informasi, tarif listrik dari EBT dianggap relatif mahal sehingga perlu diberikan subsidi agar PLN dapat membelinya. Untuk listrik dari mikro hidro misalnya, PLN harus membeli dari Independent Power Producer (IPP) dengan harga Rp 1.560-2.080/kWh. Lalu untuk listrik dari tenaga surya, harganya Rp 1.885-3.250/kWh. Sementara rata-rata BPP PLN Rp 1.352/kWh.

Namun kemudian, subsidi ini menjadi perdebatan dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Padjaitan. Beberapa anggota Komisi VII DPR berpendapat, subsidi EBT ini sebaiknya ditiadakan saja karena tidak untuk rakyat, melainkan untuk segelintir korporasi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia memiliki potensi sumber panas bumi yang sudah tidak terbantahkan di tingkat dunia. Hanya saja pengembangan izin eksplorasi panas bumi masih sering terkendala karena lokasinya yang banyak berada di dalam kawasan hutan konservasi.

Namun kini, hal tersebut tidak lagi menjadi masalah. Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yunus Saefulhak kepada Greeners mengatakan, terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata memberi peluang untuk memaksimalkan potensi tersebut.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi Harus Melibatkan Kearifan Lokal

“Dengan peraturan ini, kawasan konservasi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam nantinya diperbolehkan. Yang belum boleh di cagar alam dan taman marga-satwa. Tapi kalau saya tidak salah, di dua lokasi yang dilarang itu potensi panas buminya hanya sedikit kok,” ujarnya, Jakarta, Kamis (01/09).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kementerian ESDM, lanjutnya, 40 persen sumber panas bumi memang berada di dalam kawasan hutan lindung dan konservasi. Oleh karena itu, di dalam peraturan tersebut, skema yang akan dibuat berbentuk jasa lingkungan agar bisa tetap terpantau.

Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yunus Saefulhak. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dengan adanya peraturan tersebut, menurut Yunus, pemerintah yakin dapat memenuhi target penambahan energi listrik sebesar 7.200 megawatt yang hendak dikembangkan dari panas bumi pada 2025. Apalagi, proses pengerjaan panas bumi menurutnya tidak akan menganggu lingkungan.

“Tidak akan menggangu lingkungan karena itu ditembakkan miring 300 meter di bawah tanah, tidak akan kena akar pohon,” tambahnya.

BACA JUGA: Pertamina Geothermal Energy Semakin Serius Kembangkan Energi Panas Bumi

Dihubungi terpisah, Direktur Konservasi Energi Farida Zed menyatakan bahwa Permen LHK tersebut dapat membantu memberikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.

“Panas bumi tadinya masih tanda tanya, tapi kita lihat sekarang ada kemajuan. Ini bisa jadi nilai tambah dalam penurunan emisi,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Potensi pemborosan energi di Indonesia ternyata masih didominasi oleh sektor rumah tangga. Direktur Konservasi Energi, Ditjen Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Farida Zed mengatakan salah satu penyebab borosnya konsumsi energi pada sektor rumah tangga adalah perilaku penggunaan energi yang tidak efisien dan tidak sesuai kebutuhan.

“Bahkan hingga saat ini, angka penghematan energi setingkat RT saja hanya 10 persen hingga 35 persen,” terangnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (31/08).

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Segera Membuat Peta Sumber Daya Energi Baru Terbarukan

Energi merupakan kebutuhan mendasar manusia selain pangan dan air karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia membutuhkan energi. Asumsi paling dasar yang bisa dikaitkan, lanjutnya, adalah semakin sejahtera masyarakatnya, maka akan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan energi untuk mengoperasikan peralatan-peralatan yang menggunakan energi.

“Untuk itu perubahan perilaku menjadi penting. Untuk mengubah perilaku tersebut, salah satu cara yang efektif adalah melalui pembiasaan atau sering juga disebut learning by doing untuk mulai melakukan penghematan energi paling tidak dalam lingkup rumah tangga,” ujarnya menerangkan.

BACA JUGA: PGN Tambah 110.000 Sambungan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Menurut Farida, saat ini sekitar 95% kebutuhan energi nasional dipenuhi dari energi fosil dan sisanya dipenuhi dari energi terbarukan. Apalagi jika melihat ke depan, kebutuhan energi fosil diprediksi masih akan terus meningkat. Padahal cadangan minyak dan gas bumi semakin menurun yang menyebabkan permasalahan pasokan energi semakin kompleks.

“Bila demikian, generasi mendatang dipastikan akan berhadapan dengan situasi yang lebih sulit lagi dibandingkan dengan situasi yang dihadapi generasi saat ini jika dari sekarang tidak dibiasakan untuk melakukan penghematan energi,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Peluang Indonesia untuk terus mengembangkan potensi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih terbuka lebar. Untuk itu, pemerintah diminta agar sesegera mungkin memiliki peta sumber daya EBT yang diperkirakan sangat melimpah di berbagai daerah.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM William Sabandar mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendorong pembuatan peta sumber daya EBT tersebut dan diharapkan dapat rampung dalam waktu satu tahun.

“Nantinya Kementerian ESDM akan menjadi leading sector yang kemudian akan berintegrasi dengan banyak pihak seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),” jelasnya, Jakarta, Jumat (26/08).

BACA JUGA: Pemerintah Belum Sepenuhnya Memaksimalkan Potensi Energi Terbarukan

Kebutuhan akan tersedianya pemetaan lokasi yang berpotensi memiliki sumber daya EBT sudah sangat dibutuhkan. Pasalnya, investasi EBT dalam tingkat global sedang meninggi seiring murahnya komponen baterai sebagai media penyimpan cadangan listrik dan adanya kecenderungan menggantikan energi berbahan dasar fosil.

Ia pun memberikan perbandingan harga EBT di Tiongkok yang mengandalkan matahari dan angin dapat mencapai 5-7 sen per kWh. Sedangkan di Indonesia yang mengandalkan energi batu bara dapat mencapai 8-9 sen per kwh.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan bahwa saat ini, pola konsumsi masyarakat sudah harus beralih menjadi pola konsumsi yang berkelanjutan karena hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya energi Indonesia di masa depan.

“Kami mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah tidak ragu menyubsidi sektor EBT,” tuturnya lagi.

BACA JUGA: Swiss Tertarik Berinvestasi pada Bidang Energi Terbarukan di Indonesia

Sebagai informasi, hingga saat ini, wilayah-wilayah provinsi berbasis kepulauan masih memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan tenaga angin, arus laut, mikrohidro, dan tenaga surya sebagai sumber utama pengembangan EBT. Namun sejauh ini, belum banyak pengusaha yang melirik berbagai sektor tersebut untuk berinvestasi karena memerlukan dukungan modal yang cukup besar.

Tulus menyatakan, saat ini pengembangan EBT hanya bisa dilakukan di berbagai pulau sesuai dengan potensi yang ada di tiap daerah, misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Ulumbu, Kabupaten Manggarai dan Mataloko, Kabupaten Ngada.

Penulis: Danny Kosasih