Jakarta (Greeners) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan bahwa PLN Distribusi Jakarta tidak akan merencanakan pemadaman aliran listrik untuk kepentingan pembangunan jaringan, rehabilitasi dan atau pemeliharaan jaringan tenaga listrik, berkaitan dengan malam pergantian tahun 2016 ke 2017.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, mengatakan, untuk mengantisipasi percepatan pemulihan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan jaringan, sejumlah langkah operasional sudah dipersiapkan PLN. Langkah-langkah ini di antaranya menyiapkan 14 Unit Gardu Bergerak (UGB), 8 Unit Kabel Bergerak (UKB), 16 Unit Trafo Bergerak (UTB) dan 13 Genset Mobile yang didukung oleh kekuatan petugas piket pelayanan teknik sebanyak 1.200 personil, 60 regu unit mobile dan 90 motor Unit Layanan Cepat (ULC).

BACA JUGA: 9 Wilayah Berstatus Siaga Cadangan Pasokan Listrik Saat Natal dan Tahun Baru 2017

“PLN Distribusi Jakarta pun melakukan siaga penuh pada setiap Posko Pelayanan Teknik pada 16 wilayah selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Posko-posko tersebut dapat dihubungi melalui Contact Center 123 dari telepon rumah maupun (021) 123 dari telepon seluler, Facebook PLN123. Piket siaga petugas PLN dan penguatan khusus diberlakukan mulai tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017,” katanya, Jakarta, Minggu (25/12).

Adapun daerah-daerah yang menjadi pantauan khusus saat Natal yaitu Gereja Katedral dan 228 gereja-gereja lain di Jakarta. Sedangkan untuk malam tahun baru yaitu Monumen Nasional (Monas), Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), media-media elektronik yang menyiarkan pesta malam pergantian tahun, hotel, kantor kepolisian, dan kantor PLN.

BACA JUGA: Program 35.000 MW, PLN Siap Bangun PLTGU Muara Karang

Selain itu, PT PLN juga memperkirakan konsumsi listrik sistem Jawa-Bali pada Tahun Baru 2017 akan mengalami penurunan sebesar 24 persen dibandingkan kondisi normal. Made mengatakan, beban puncak tertinggi sistem Jawa-Bali terjadi pada Oktober 2016 sebesar 25.051 MW untuk malam hari dan siang hari 24.134 MW dengan besaran cadangan daya (reserve margin) dalam kondisi cukup aman, yakni 32,34 persen.

“Beban puncak malam hari pada 1 Januari 2017 diperkirakan sebesar 18.903 MW sekitar pukul 19.00 WIB atau turun 24 persen dan siang hari 16.882 MW pada sekitar pukul 13.30 WIB,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Denmark mengukuhkan diri sebagai negara dengan pembangkit listrik tenaga angin terbanyak di dunia, demikian berita dari pemerintah Denmark. Berdasarkan perusahaan utilitas dari Denmark, Energinet, Denmark berhasil menciptakan 42% energi yang digunakannya dari energi angin, sebuah persentase tertinggi yang bisa dicapai suatu negara.

Sebagai perbandingan, saat ini Amerika hanya memiliki 4% energi dari turbin angin di tahun 2014. Sementara itu untuk pertama kalinya, negara ini bahkan dapat mematikan satu pembangkit listrik berbahan dasar fosil selama satu hari penuh dan bergantung sepenuhnya pada listrik dari energi angin dan energi terbarukan lainnya.

Tahun lalu, Denmark sudah membuat rekor dunia dengan mencatatkan 39% energinya berasal dari turbin angin. Peningkatan ini juga disebabkan karena tahun ini angin bertiup lebih banyak dan ditunjang oleh peningkatan pembuatan turbin angin yang konsisten sejak tahun 2005, saat dimana Denmark hanya mencatatkan 19% energinya dari turbin angin.

Denmark memiliki target sebesar 50% penggunaan energi tenaga angin pada tahun 2020, dan 100% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2050. Seperti dikutip dari Huffingtonpost.com, Menteri Energi Denmark, Lars Christian Lilleholt, menyatakan dirinya berharap Denmark menjadi contoh bagi negara-negara lain. Ia juga mengatakan bahwa setiap negara mempunyai kesempatan untuk mendapatkan energi yang terbarukan sebanyak mungkin, termasuk menawarkan penyediaan listrik dengan harga yang kompetitif.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Pemerintah melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) meminta tambahan anggaran sebanyak Rp 1,3 triliun untuk dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk menyubsidi pelanggan golongan 1.300 VA dan 2.200 VA menyusul penundaan penerapan tarif adjustment (penyesuaian) bagi kedua golongan itu.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, per 1 Januari 2015 lalu seharusnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menerapkan tarif adjustment kepada seluruh golongan pelanggan, kecuali golongan 450 VA dan 900 VA karena masih disubsidi. Namun, lanjutnya, karena ada kenaikan BBM pada bulan November lalu, PLN meminta kepada pemerintah untuk menunda pengenaan tarif baru untuk golongan 1.300 VA dan 2.200 VA.

“Akibat penundaan itu, maka pemerintah harus menyiapkan subsidi bagi dua golongan tersebut,” terangnya, Jakarta, Jumat (23/01).

Jarman menerangkan, alasan penundaan tarif adjusment golongan rumah tangga (R1) dengan daya 1.300 VA dan golongan rumah tangga (R1) berdaya 2.200 VA adalah pertimbangan daya beli pelanggan kedua golongan tersebut.

Lebih lanjut Jarman menjelaskan, dalam APBN 2015 alokasi dana untuk sektor kelistrikan mencapai Rp3,86 triliun. Namun, bila usulan tambahan Rp 1,3 triliun diterima, maka total alokasi dana akan mencapai Rp 5,3 triliun dalam APBN-P 2015 nanti. Adapun rincian dari seluruh alokasi dana tersebut adalah Rp2,5 triliun akan digunakan untuk listrik desa, Rp 1,7 triliun untuk pembangunan transmisi, dan untuk operasi instansi sebesar Rp 200 miliar.

“Sementara untuk tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,3 triliun akan digunakan untuk mengaliri listrik wilayah terluar dan perbatasan yang terdiri dari Rp 1 triliun untuk pembangkitan dan Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur pendukung,” ungkapnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia (nasional) mencapai angka 84,12% yang artinya dengan persentase tersebut ada sekitar 10 juta jiwa masyarakat Indonesia yang belum menikmati listrik. Menurut data dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, angka tersebut sebetulnya telah turun drastis dibandingkan pada tahun 2011, dimana jumlah penduduk yang belum menikmati listrik mencapai 19 juta jiwa.

Saat ini daerah yang paling kecil elektrifikasinya adalah Papua yakni 43,17%. Daerah lain adalah Nusa Tenggara Timur dengan rasio elektrifikasi 59,52% dan NTB 65,57%. Sementara untuk Indonesia bagian barat, rata-rata rasio elektrifikasi di atas 80%. Sebagai contoh, rasio elektrifikasi Jawa Timur sebesar 83,30%, Bali 85,30%, Jakarta 99%, dan Belitung 95,58%. Atas dasar inilah Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2020 akan mencapai angka 99%.

(G09)