Jakarta (Greeners) – Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Sofyan Djalil bersama dengan Wakil Presiden Swiss Doris Leuthard melakukan pertemuan untuk membahas sejumlah agenda kerjasama bilateral, terutama mengenai energi baru terbarukan, lingkungan hidup dan transportasi.

Kepada wartawan, Sofyan mengatakan bahwa kedatangan Leuthard yang juga menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Transportasi dan Energi Swis ini sangat berminat untuk ikut berpartisipasi sebagai investor dan penyedia teknologi. Ia juga menyampaikan kepada Leuthard bahwa Indonesia memiliki banyak potensi terhadap ketertarikan Leuthard tersebut.

“Mereka punya teknologi dan perusahaan-perusahaan Swiss itu sangat berminat untuk ikut berpartisipasi sebagai investor, provider teknologi, dan lain-lain. Saya katakan bahwa peluang di Indonesia sangat banyak. Kita harapkan mereka bisa berpartisipasi dalam hal tersebut,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (30/03).

Mengenai besaran investasinya sendiri, Sofyan mengaku masih belum mengetahui secara pasti. Namun, ia menjanjikan bahwa Indonesia akan memberikan kesempatan yang besar bagi perusahaan-perusahaan Swiss untuk berinvestasi. Contohnya, seperti masalah transportasi perkotaan, akses air bersih dan beberapa masalah infrastruktur lainnya yang mana Swiss memiliki teknologi dalam penyelesaian masalah tersebut.

Sofyan mengakui masih ada sedikit kendala terkait aturan yang memberikan jaminan bagi investor dalam mengembangkan energi terbarukan. Namun, ia yakin kendala tersebut akan bisa diatasi melihat kebutuhan Indonesia akan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2025 telah menjadi mandat undang-undang.

“Kita sadar bahwa itu adalah mandat undang-undang. Tahun 2025, bauran dari energi terbarukan itu harus 33 persen dicapai. Beberapa kelemahan yang ada perlu kita perbaiki. Pak Sudirman (Menteri ESDM) sedang bekerja keras untuk itu. Mudah-mudahan tercapai,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Doris Leuthard mengatakan bahwa kunjungannya ke Indonesia juga dalam langkah maju untuk membahas EFTA (European Free Trade Association). Perundingan Indonesia EFTA sejauh ini sudah berhenti selama tiga tahun dan Indonesia telah sepakat untuk melanjutkannya.

“Saya pikir energi terbarukan saat ini sudah bukan merupakan pilihan. Di sini, di sektor transportasi, kita harus sudah mulai fokus. Di bidang energi juga begitu, energi terbarukan harus didahulukan. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan yang bisa digunakan sebagai pengganti minyak bumi (fosil),” tutup Leuthard.

Sebagai informasi, saat ini, energi Indonesia saat ini terbagi atas 37 persen minyak bumi, 22 persen gas bumi, 29 persen batubara, dan 12 persen energi terbarukan. Indonesia juga tengah fokus untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.

Selain untuk mendukung kebutuhan energi, energi terbarukan juga didorong untuk lebih berperan dalam menyuplai pasokan listrik. Proporsi pembangkit listrik energi terbarukan diprediksi naik menjadi 33 persen pada tahun 2025 dan 38 persen pada tahun 2050. Dalam kurun waktu 2025 sampai 2050, penggunaan energi terbarukan untuk menyuplai pasokan listrik diperkirakan akan meningkat dari 45 gigawatt menjadi 169 gigawatt.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) -Pembangunan sanitasi aman dan air minum layak merupakan hal yang penting untuk mendukung pembangunan di sektor lainnya. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil saat membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2015 ke Lima di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta pada Rabu (11/11) pagi.

“Sanitasi dan air minum merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih baik. Karena kami yakin, perbaikan kesehatan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat,” ujar Menteri Sofyan.

Melengkapi pernyataan Sofyan, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas yang juga Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Nugroho Tri Utomo mengatakan bahwa hingga saat ini, jumlah penduduk yang sudah mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 63 persen.

“Masih ada 37 persen yang kita harus kejar dan itu akan kita kejar dalam lima tahun ke depan. Kalau kita hitung, rata-rata hampir 7 persen dalam satu tahun kita harus tumbuh. Lima tahun yang lalu, kita tumbuh rata-rata 2 persen per tahun. Jadi untuk mengejar Akses Universal 2019, kita perlu upaya tiga setengah kali lipat,” ujarnya kepada Greeners.

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas yang juga Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Nugroho Tri Utomo. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Lebih lanjut Nugroho menjelaskan, sejak dimulai tahun 2007, Pokja AMPL memulai dengan membangun kesadaran pentingnya memperhatikan sanitasi. Baru pada tahun 2009, program percepatan sanitasi diadakan.

“Dari hanya enam kota saat pertama dimulai, sekarang sudah 444 kota yang sudah ikut serta. Dengan itu kita bisa mencapai target MDGs (Millenium Development Goals). Tapi kita masih punya target lagi, yaitu SDGs (Sustainable Development Goals). Kalau SDGs versi PBB baru tahun 2030, tetapi kita menargetkan justru di awal 2020,” ujarnya.

Nugroho menyatakan bahwa target 100 persen akses air minum dan sanitasi tersebut dapat tercapai jika ada kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha. Diadakannya KSAN pun, lanjutnya, adalah untuk menggalang komitmen dan meningkatkan kolaborasi berbagai pihak agar dapat cepat menangani masalah sanitasi.

“Segala sesuatu yang sudah pernah dilakukan dan berhasil, bukan hanya program-program besar pemerintah tapi juga inisiatif-inisiatif dari masyarakat sendiri, perlu kita sebarkan dan fasilitasi sehingga rangkaian kegiatan-kegiatan kecil itu membantu kita mencapai Akses Universal 2019,” pungkasnya.

Sebagai informasi, akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target MDGs yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia secara nasional telah berhasil mewujudkan air minum layak bagi 68,36 persen populasi dan akses sanitasi dasar kepada 61,04 persen populasi pada tahun 2014.

Untuk mendorong akses air minum layak dan akses sanitasi dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencanangkan gerakan 100 persen akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019, atau Akses Universal (Universal Access) 2019. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan sebesar 40 persen di bidang sanitasi layak dan 30 persen akses air minum aman.

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan siap memenuhi target 100 persen akses air minum dan sanitasi pada 2019 atau Akses Universal (Universal Access) 2019. Selain itu, pemerintah menargetkan dalam 5 tahun kedepan akan ada peningkatan sebesar 40 persen di bidang sanitasi layak dan 30 persen akses air minum aman.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil sendiri menilai bahwa target tersebut terkesan ambisius. Meski demikian, dirinya yakin bahwa target ini dapat tercapai dengan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat.

“Pencapaian dalam 5-10 tahun terakhir ini luar biasa. Semua komit. Oleh karena itu, kalau tahun 2014-2015 target tercapai, kedepan ditaruh target yang lebih besar. Mudah-mudahan bisa dicapai. Tapi tentu ada faktor-faktor diluar perkiraan kita, misalnya dampak El Nino ini,” ujar Sofyan kepada Greeners usai menghadiri jumpa pers terkait penyelenggaraan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di gedung Bappenas, Jakarta, Senin (2/11).

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Menurut Sofyan, pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan air minum dan sanitasi dengan mencantumkan target Universal Access 2019 dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ia juga menambahkan bahwa saat ini, penyediaan air bersih menjadi prioritas utama pemerintah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih meski berada di perkotaan.

“Memang air minum itu masih terbatas sekali di kita. Tahap pertama sekali itu air bersih dulu. Kalau sudah bersih, baru diminum. Air bersih ke air minum kan tinggal kualitasnya. Kenapa air bersih tidak bisa jadi air minum? Mungkin pipanya masih banyak yang kropos, kemudian treatment airnya sendiri. Sekarang ini yang terpenting bagaimana agar ada air bersih. Itu dulu,” katanya.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target Universal Access 2019, lanjut Sofyan, pemerintah dan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menganggarkan pembiayaan pembangunan air minum dan sanitasi tiga kali lipat dari total anggaran 2010-2014.

“Diperkirakan untuk kebutuhan pembiayaan air minum akan mencapai Rp 275 triliun, sedangkan untuk sanitasi mencapai Rp 273,7 triliun,” terangnya.

Sebagai informasi, akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia secara nasional telah berhasil mewujudkan air minum layak bagi 68,36 persen populasi dan akses sanitasi dasar kepada 61,04 persen populasi pada tahun 2014.

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan akan terus memonitor kebijakan pemerintah yang akan melanjutkan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang lebih dikenal dengan nama “Tanggul Laut Garuda Raksasa”.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Puput TD Putra saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, sudah diketahui bahwa saat ini, situasi isu dan pemberitaan terkait proyek reklamasi yang digadang-gadang sebagai proyek infrastruktur strategis pemerintah ini naik-turun dengan adanya uji ulang dalam pernyataan dari pemerintah pusat.

“Saya melihat ada ketidak konsisten oleh pemegang kebijakan, seolah mendapat tekanan dari pengembang. Pertanyaan saya, kok bisa pengembang menekan kebijakan?” tutur Puput, Jakarta, Senin (10/07).

Informasi terakhir, lanjutnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Litbang KKP) juga akan melakukan kajian ulang terkait proyek ini. Oleh sebab itu, atas arahan Menteri KKP, ia berharap ada sikap yang tegas terhadap penolakan pendirian proyek tanggul laut raksasa dan reklamasi di manapun tempatnya.

“KKP dalam hal ini terlihat sangat hati-hati, makanya mendorong Balitbang KKP untuk mengkaji kembali proyek ini. Tanggul raksasa atau reklamasi bukanlah solusi terbaik yang bisa menyelesaikan masalah malahan akan menimbulkan masalah baru juga di kemudian hari,” tambahnya.

Sebagai informasi, beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengkaji ulang pembangunan proyek tanggul laut raksasa yang dikenal sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi warga Jakarta termasuk yang tinggal di pesisir pantai.

Sofyan mengatakan, proses pengkajian ulang ini akan memakan waktu selama tiga tahun. Selama waktu tersebut, pemerintah dan Badan Penanganan NCICD akan melakukan evaluasi rutin selama enam bulan sekali untuk dilaporkan dalam rapat koordinasi.

“Keputusan membangun atau tidak adalah tiga tahun mendatang paling cepat. Nanti diharapkan tiap enam bulan dilaporkan,” kata Sofyan.

Penulis: Danny Kosasih