Jakarta (Greeners) – Upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara di perkotaan salah satunya dengan menggalakkan pertanian kota atau urban farming. Kehadiran pertanian kota juga berarti adanya ruang terbuka hijau dan pemenuhan pangan lokal.

Urban farming architect dan co-founder Indonesia Berkebun, Sigit Kusumawijaya mengatakan bahwa di DKI Jakarta konsep pertanian kota bukan hal baru. Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga mendukung konsep ini dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) meskipun secara persentase jumlahnya kecil. Adanya pertanian kota juga akan mengurangi polusi dan menjadikan kota tempat yang lebih sehat untuk hidup dengan meningkatkan kualitas lingkungan.

“Seperti yang dilakukan oleh masa jabatan Pak Ahok-Djarot (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017) yang membuat Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang memiliki lokasi tanam gizi. Itu mendukung pertanian kota di 300 lokasi di Jakarta walaupun luasnya kecil-kecil. Kemudian di zamannya Pak Anies (Gubernur Jakarta saat ini) ada program Taman Maju Bersama yang memiliki lokasi pertanian kota di Jakarta Timur satu hektar meter persegi dan Warung Silah Jagakarsa 300 meter persegi,” kata Sigit usai acara “Strategi Adaptasi Iklim di Perkotaan Dengan Urban Farming” di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Kamis (11/04/2019).

BACA JUGA: KLHK Bantah Laporan Greenpeace, Kualitas Udara Jakarta Bukan yang Terburuk 

Sigit mengatakan bahwa pertanian kota juga berfungsi untuk memproduksi bahan pangan di tengah-tengah kota dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan melalui penghijauan. Ini berarti pertanian kota menghemat energi yang dibutuhkan dalam distribusi bahan pangan sehingga emisi karbon dari transportasi juga berkurang.

Kepala Seksi Respon KLB dan Wabah Direktorat Surveilans Kementerian Kesehatan Robert Saragih mengatakan bahwa pertanian kota juga mendorong terwujudnya lingkungan sehat yang berdampak pada menurunnya kejadian penyakit dan masalah kesehatan termasuk mencegah munculnya stres.

“Pertanian kota menjadi salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran udara di perkotaan. Meningkatnya pencemaran udara akan berdampak pada perubahan iklim, dimana jika itu terjadi ada perubahan pada siklus penyakit. Dulu tahun 90an penyakit menular yang paling banyak, namun makin ke sini penyakit tidak menular yang lebih tinggi dan itu dipengaruhi oleh perubahan iklim,” ujar Robert.

BACA JUGA: RPTRA Bukan Bagian dari Ruang Terbuka Hijau

Robert mengatakan penyakit yang dapat dipengaruhi iklim di Indonesia seperti ILI (Influenza Like Illness) atau penyakit menyerupai influenza merupakan kasus dengan demam di atas 38 derajat Celcius disertai batuk dan atau sakit tenggorokan. ILI meningkat pada musim hujan kalau memang perubahan iklim itu terjadi.

“Kita tidak bisa lari dari perubahan iklim tapi bagaimana kita bisa mengadaptasi perubahan iklim ini, mungkin salah satunya dengan urban farming,” ujar Robert.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pengelolaan dengan baik blue carbon atau karbon biru di Indonesia diyakini oleh utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar akan mampu mempercepat target penurunan emisi sesuai dengan First NDC (Nationally Determined Contributions) Indonesia yang telah disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada November 2016.

First NDC ini adalah bentuk kontribusi Indonesia untuk mengimplementasikan Persetujuan Paris yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, dengan target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan 41 persen dengan dukungan internasional (conditional) dibandingkan dengan tanpa ada aksi (business as usual) pada 2030.

Rahmat mengatakan, dengan pengelolaan karbon biru secara serius, maka peluang bagi Indonesia untuk lebih ambisius menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari target lima sektor yang telah ada seperti sektor kehutanan (17,2 persen), energi (11 persen), pertanian (0,32 persen), industri (0,10 persen) dan limbah (0,38 persen), diakuinya akan lebih cepat tercapai.

“Dengan menambahkan sektor kelautan untuk penyerapan karbon, tentu target penurunan emisi Indonesia bisa lebih ambisius dari 29 persen di 2030. Tidak perlu sampai mengubah NDC, ini kan sifatnya penambahan sektor saja,” terangnya, Jakarta, Jumat (08/09).

BACA JUGA: Tutupan Padang Lamun Indonesia Hanya 40 Persen

Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Maritim Safri Burhanuddin mengatakan, berbeda dengan ekosistem daratan yang cenderung tidak akan bertambah pada saat tertentu, ekosistem pesisir justru mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam sendimen secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama bila dikelola dengan baik.

Terdapat tiga ekosistem yang berpotensi sebagai karbon biru, yaitu mangrove, padang lamun, dan kawasan payau. Karbon biru merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbondioksida di Bumi dengan cara menjaga keberadaan hutan bakau, padang lamun, rumput laut dan ekosistem pesisir. Vegetasi pesisir diyakini dapat menyimpan karbon 100 kali lebih banyak dan lebih permanen dibandingkan dengan hutan di daratan.

“Ekosistem pesisir mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam sedimen secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama bila dikelola dengan baik,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemerintah Mulai Merinci Implementasi NDC Indonesia

Safri mengakui bahwa pemanfaatan ekosistem pesisir untuk karbon biru masih memerlukan pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan dan koordinasi antar kementerian serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang konstruktif untuk bersama-sama menyusun Roadmap Blue Carbon Indonesia.

Selain itu, ekosistem pesisir mempunyai peran kunci dan efektif bagi masyarakat sebagai solusi adaptasi alami dan mitigasi dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim dan perlindungan terhadap bencana alam. Tanpa ekosistem pesisir, masyarakat pesisir di Indonesia akan mengalami kesulitan ekonomi yang sangat serius sebagai dampak dari tekanan yang ditimbulkan oleh kegiatan perikanan tangkap, budidaya dan pariwisata.

Belum diutamakan

Sebagai informasi, menurut data REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) kerusakan ekosistem mangrove relatif lebih tinggi dibanding ekosistem padang lamun, sekitar 3,7 persen pertahun dengan tingkat kerusakan paling tinggi terjadi di pulau Jawa terutama Pantura. Kondisi terbaik ekosistem ini berada di utara Kalimantan Timur dan kawasan Indonesia Timur (Papua dan Maluku).

Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-22, di Marrakesh, Maroko, karbon biru telah digaungkan sebagai salah satu kontribusi bagi target pengurangan emisi karbon di dunia. Secara global, sebanyak 151 negara memiliki karbon biru, tetapi hanya 50 negara yang mengagendakannya untuk pengurangan emisi (NDC). Indonesia sebagai negara yang memiliki ekosistem karbon biru terbesar di dunia sudah sepantasnya mengambil peran penting dalam percaturan karbon biru global.

Dari penelitian karbon biru yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) bersama stakeholders terkait sejak lima tahun terakhir, padang lamun memiliki potensi menyerap dan menyimpan karbon sekitar 4,88 ton/Ha/tahun. Total ekosistem padang lamun di Indonesia dapat menyimpan 16,11 juta ton karbon /tahun.

Untuk ekosistem mangrove, rata-rata penyerapan dan penyimpanan karbon sebesar 38,80 ton/Ha/tahun. Jika di hitung secara total maka potensi penyerapan karbon ekosistem mangrove adalah 122,22 juta ton/tahun. Namun, Indonesia telah kehilangan lebih dari seperempat luas hutan bakau dalam tiga dekade terakhir dari 4,20 juta hektar pada tahun 1982 menjadi 3,48 juta hektar pada tahun 2017.

Penulis: Danny Kosasih

LONDON, 28 Maret 2017 − Para peneliti iklim yang mempelajari alur karbon antara tanah dengan udara mungkin harus mulai mempertimbangkan peran dari mikroba, penghuni planet terkecil. Sebuah riset tim menemukan bahwa mikroba tanah dapat meningkatkan warna dari lahan untuk bisa memantulkan cahaya dan radiasi energi kembali ke udara.

Penelitian lain juga telah mengidentifikasikan sumber tidak terduga dari karbon atmosfer bahwa 17 persen dari karbon tanah yang masuk ke atmosfer dari dataran banjir berasal dari mikroorganisme yang hidup di kedalaman lebih dari dua meter.

Sementara, grup ketiga berhasil mengidentifikasi bakteri tanah yang dapat membantu tanaman bertahan menghadapi musim kemarau, meningkatkan panen di areal kering seperti Arizona, Israel, dan Lembah Nil.

Spesies dari Mikroba Tanah

Pada dasarnya, ketiga penelitian tersebut merupakan penelitian perintis. Ekosistem yang paling tidak dipahami justru berada di bawah kaki sendiri: sejumput tanah merupakan rumah bagi ratusan spesies mikroba bahkan bisa dikatakan miliaran.

Apa yang dapat mereka lakukan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain masih menjadi teka-teki yang mesti disatukan bersama.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan belum lengkap. Namun, setiap penelitian merepresentasikan aspek terbaru dari kompleksitas interaksi antara tanaman berbunga, atmosfer, dan bebatuan dasar. Semua interaksi ini dimediasi oleh mikroba.

Daerah kering mencakup 40 persen dari permukaan bumi. Daerah ini terlihat tidak memiliki kehidupan namun kulit dari gurun tersebut dihuni oleh kehidupan seperti lumut dan cyanobacteria yang membentuk kerak tanah biologis atau biocrust.

Para peneliti dari US Geological Survey menulis di jurnal Scientific Reports bahwa mereka mengukur kerak tanah biologis di Plato Colorado dan menguji mereka dengan level kehangatan dan curah hujan yang berbeda. Mereka memonitor respon dari kerak tanah biologis dan mengkalkulasikan berapa banyak energi matahari yang bisa dikembalikan ke atmosfer.

Para peneliti iklim menyebut ini sebagai efek albedo dan mempunyai peran penting dalam permodelan iklim. Perpaduan antara kehangatan dan air mengubah permukaan yang gelap menjadi lahan yang terang akan cukup untuk memperlambat laju pemanasan global.

Namun, pada saat bersamaan, perubahan lumut-lumutan menjadi cyanobacteria yang mencerahkan warna tanah dapat mempercepat erosi, menurunkan kesuburan tanah, memperlambat penghilangan karbon dioksida ke atmosfer.

“Penemuan bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap kerak tanah yang mampu memberikan kontribusi kepada iklim di masa depan merupakan faktor kritis yang tidak pernah dipertimbangkan di masa lalu,” kata Austin Rutherford, ahli biologi di Universitas Arizona, yang memimpin studi tersebut.

“Informasi ini merupakan langkah penting untuk mengerti iklim dan akan berguna untuk membangun pemodelan iklim di masa mendatang,” ujarnya.

Grup kedua yang mempublikasikan hasilnya ke jurnal Vadose Zone mengatakan bahwa mereka telah lebih dalam meneliti kerak tanah di permukaan. Para peneliti menemukan tanah kaya dengan karbon di Great Plains, AS, tiga tahun lalu, yang berujung kepada asumsi bahwa cadangan tersebut aman untuk saat ini.

Namun, sebuah tim dari Lawrence Berkeley National Laboratory di California mengukur aliran karbon dioksida dari sungai Colorado yang merupakan dataran banjir dan menemukan bahwa satu perlima dari karbon yang dikeluarkan ke atmosfer berasal dari mikroba tanah yang terbenam dua hingga tiga setengah meter di dalam tanah. Kontribusi ini sudah dimasukkan ke dalam pemodelan sistem planet Bumi.

Lokasi tersebut berada jauh di bawah kedalaman akar, yaitu di zona vadose, jauh dari permukaan atas tanah namun masih di atas permukaan muka air. Bahkan di zona yang tidak ada kehidupan, mikroba tanah memegang peranan penting dalam siklus kehidupan.

Menurut sebuah tim dari Universitas Northern Arizona, beberapa mikroba mampu memegang peran yang lebih penting. Dalam laporan di jurnal Plant and Soil, para peneliti telah menganalisa 52 penelitian dari seluruh dunia untuk bisa mengidentifikasi kemampuan mikroba.

Manipulator Mikroskopis

Ketika tanaman pangan diperkenalkan dengan rhizobacteria, mikroba yang mengkoloni akar-akar, yang membuatnya cepat tumbuh maka hasilnya akan meningkat 20 hingga 45 persen saat musim kering dibandingkan dengan yang diairi. Dengan bantuan manipulator mikroskopis, tanaman yang tadinya berjuang mendapatkan air ternyata bertahan lebih lama daripada yang terkena irigasi.

Hal ini sangat di luar dugaan. Tanaman yang bergantung kepada mikroba tanah untuk mendapatkan nutrien dan perlindungan terhadap hama sudah sering terdengar. Namun, penelitian terbaru mengisyaratkan bahwa mikroba tanah dapat memberikan perlindingan signifikan saat musim kemarau.

Bagaimana dan kenapa rhizobacteria dapat memberikan perlindungan semacam ini kepada tanaman induk mereka masih menjadi teka-teki evolusi yang musti dijawab dengan eksperimen lanjutan.

Berdasarkan estimasi PBB, dunia kehilangan 12 juta lahan subur akibat kemarau dan kekeringan setiap tahun sehingga penemuan ini dapat berguna bagi para petani yang menggarap lahan kritis di mana iklim semakin berubah dan manusia semakin bertambah.

Pemulihan lahan kering, melakukan fotosintensis di permukaan yang dapat menyerap karbon akan dapat kembali ke sistem iklim planet bumi.

Hal tersebut masih menjadi harapan dan banyak penelitian yang harus dilakukan. Namun, sekali lagi, ini sekadar peringatan bahwa mahkluk terpenting di planet ini bisa jadi merupakan mahkluk yang disingkirkan, penduduk kasat mata yang berada tepat di pijakan kaki kita. – Climate News Network

LONDON, 13 Februari 2017 – Studi terbaru terkait dengan sektor batubara di kawasan Uni Eropa menyebutkan bahwa target menurunkan gas emisi gas rumah kaca tidak dapat dipenuhi apabila setidaknya berkurang seperempat pembangkit listrik tenaga batubara dalam tiga tahun mendatang.

Para ilmuwan menegaskan bahwa pembakaran batubara merupakan penyebab utama pemanasan global dan polusi udara yang menimbulkan masalah kesehatan dan lainnya.

Laporan yang dibuat oleh Climate Analytics tersebut menyatakan bahwa 300 pembangkit listrik tenaga batubara di Uni Eropa perlu dihilangkan dan segera membatalkan rencana membangun pembangkit tenaga batubara yang baru pada 2030.

Berdasarkan aturan yang dicapai dalam perjanjian iklim pada Konferensi Paris tahun 2015 lalu, negara-negara sepakat untuk “mempertahankan temperatur di bawah 2°C dari level sebelum industri dan menjajaki upaya untuk bisa membatasi kenaikan suhu hingga 1.5°C di atas level sebelum industri.”

Pengurangan Tenaga Batubara

Climate Analytics mengatakan bahwa meskipun Uni Eropa telah mengurangi penggunaan batubara untuk pembangkit listrik sebesar 11 persen antara 2000-2014, hal ini masih belum cukup.

“Sementara peran batubara semakin menurun dalam bauran listrik Uni Eropa, pengurangan penggunaan batubara dengan lebih cepat diperlukan untuk menepati Perjanjian Paris yang selaras dengan bujet emisi untuk batubara dari sektor listrik,” laporan tersebut menjelaskan.

“Apabila pembangkit listrik tenaga batubara saat ini masih dilanjutkan, maka bujet emisi CO2 akan meningkat 85 persen pada tahun 2050.”

Laporan tersebut mengatakan adanya perbedaan signifikan antara anggota Uni Eropa dalam penggunaan batubara. Dua negara, yaitu Jerman dan Polandia, mencakup 51 persen dari total kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara di seluruh Uni Eropa. Tambahan lagi, mereka berkontribusi terhadap 54 persen emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut.

Sementara, negara lainnya seperti Finlandia, Inggris, dan Perancis, telah mengumumkan rencana untuk mengurangi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik pada 10 hingga 15 tahun mendatang. Tapi, Polandia dan Yunani mengumumkan akan membangun pembangkit listrik tenaga batubara yang baru.

Climate Analytics mengatakan bahwa strategi cepat pengurangan batubara di Uni Eropa tidak hanya merepresentasikan kebutuhan tapi juga kesempatan saat mempertimbangkan tujuan kebijakan yang melampaui isu perubahan iklim.

“Ada banyak alternatif selain batubara dan pengembangan bahan bakar tersebut makin mendapatkan momentum, banyak yang memberikan keuntungan lebih dari pengurangan emisi, seperti udara bersih, ketahanan energi dan distribusi.”

Konsumsi batubara, secara global, mengalami kondisi statis atau menurun pada beberapa tahun belakangan, yaitu 1,8 persen pada tahun 2015. Penurunan tersebut merupakan terbesar yang dialami selama setengah abad belakangan.

Di Cina, penghasil dan konsumer terbesar batubara, konsumsi menurun untuk pertama kalinya dalam beberapa abad ini, yaitu 1,4 persen pada tahun 2015, sama halnya dengan penurunan yang terjadi pada tahun lalu.

Amerika Serikat, penyimpan cadangan batubara terbesar di dunia, telah secara drastis mengurangi konsumsi batubara, sebesar 13 persen pada tahun 2015. Namun, ini terjadi setelah adanya lonjakan permintaan batubara pada tahun-tahun sebelumnya.

Konsumsi Global

Menurut International Energy Agency, konsumsi batubara global meningkat hingga 70 persen pada rentang waktu 2000-2013. Konsumsi batubara untuk bahan bakar mencapai lebih dari 40 persen dari persediaan energi dunia di tahun 2013.

India dan negara lainnya di Asia Tenggara masih sibuk dengan pembangkit listrik tenaga batubara, sementara Jepang sudah mengumumkan rencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara sebagai pengganti nuklir akibat bencana Fukushima pada tahun 2011.

Di bawah Presiden Trump, AS kini membuat janji untuk menghidupkan kembali industri batubara dengan mengubah atau mengganti peraturan yang membatasi penggunaan batubara pada pembangkit listrik. – Climate News Network

(Greeners) – Dari seluruh air di Bumi, hanya sekitar 2,5 persen jumlahnya yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sisanya adalah air asin atau es sehingga tidak dapat digunakan. Padahal air memiliki pengaruh penting bagi kesehatan manusia. Namun, perubahan iklim semakin merusak realisasi hak penduduk di bumi untuk memperoleh air yang bersih dan berkualitas, terutama bagi anak-anak.

Berdasarkan laporan UNICEF “Thirsting for a Future: Water and Children in a Changing Climate” pada Hari Air Sedunia (22/3) lalu, perubahan iklim dapat dirasakan melalui perubahan yang terjadi pada siklus air. Laporan tersebut menyebutkan bahwa ada 36 negara yang menghadapi kelangkaan air yang terjadi karena kebutuhan air yang tinggi sementara ketersediaan air terbatas.

BACA JUGA: Masyarakat Pesisir Belum Rasakan Akses Air Bersih

Kelangkaan air akibat perubahan iklim yang dimaksud merupakan hasil dari peningkatan suhu global yang dapat menyebabkan kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, mencairnya lautan es dan peningkatan air permukaan laut di berbagai belahan dunia. Dampak perubahan iklim ini menjadi perhatian UNICEF sebagai organisasi PBB yang menaruh fokus pada anak-anak di dunia, karena berpotensi besar memengaruhi tumbuh kembang hingga angka kematian mereka.

UNICEF melaporkan bahwa setiap harinya, lebih dari 800 anak di bawah 5 tahun meninggal akibat diare karena kekurangan air. Namun, air saja tidak cukup untuk menunjang tumbuh dan kembang anak. Pada tahun 2040 nanti, diprediksikan bahwa 600 juta anak akan hidup dengan krisis air yang sangat ekstrem. Untuk itu, perlu peran dari aspek lain seperti sanitasi dan kebersihan karena tanpa keduanya, sumber air berpotensi tercemar dan membantu penyebaran penyakit.

BACA JUGA: Perkotaan Juga Terkena Dampak Perubahan Iklim

“Kami ingin mengurangi angka kematian pada anak-anak, dan efek dari perubahan iklim akan sangat terasa pada mereka, khususnya pada kebutuhan akan air,” ungkap Nicholas Rees, salah satu penulis laporan UNICEF kepada CNN.

Berbagai cara dapat dilakukan oleh komunitas, negara bahkan gerakan global untuk melindungi anak-anak dari dampak perubahan iklim yang paling buruk. Cara tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan air dan sanitasi berupa diversifikasi sumber air konsumsi, melindungi sumber air dan menjaga kualitasnya dengan pengujian berkala serta pembuatan kebijakan yang terintegrasi dengan kebutuhan air skala nasional.

Penulis: Ayu Ratna Mutia

Pemilihan presiden di Amerika Serikat baru-baru ini membawa hasil yang kurang menggembirakan karena terpilihnya Donald Trump. Presiden baru Amerika tersebut adalah orang yang selama ini menolak adanya perubahan iklim dan bersekutu dengan industri minyak bumi. Dunia ini membutuhkan miliuner lain yang bisa mengatasi orientasi lingkungan Donald Trump dan menyelamatkan lingkungan.

Salah satunya adalah pendiri Microsoft, Bill Gates. Bill mengumumkan bahwa dia sudah menyiapkan dana sebesar 1 miliar dolar untuk memerangi perubahan iklim dengan menginvestasikannya pada inovasi energi bersih. Investasi miliaran dolar tersebut akan dikeluarkan melalui Breakthrough Energy Ventures. Investasi ini akan mulai digunakan tahun depan untuk mencari inovasi-inovasi teknologi yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca di bidang kelistrikan, transportasi, pertanian, manufaktur dan bangunan. Dana ini diharapkan cukup untuk mengatasi perubahan iklim selama 20 tahun ke depan.

Dilansir di laman Inhabitat, Bill Gates mengatakan, “Di masa depan kita membutuhkan sumber energi yang terjangkau dan dapat diandalkan. Namun kita memerlukan energi yang tidak menghasilkan gas rumah kaca. Oleh karenanya kita mencari cara untuk menciptakan sebuah model baru untuk berinvestasi pada ide-ide yang cemerlang dan sesegera mungkin memindahkan ide-ide tersebut dari laboratorium ke tangan masyarakat umum.”

Bill Gates bergabung dengan perusahaan ventura tersebut bersama investor lainnya dengan total nilai investasi sebesar US$170 Miliar dolar. Termasuk di antara direktur Breaktrough Energy Ventures adalah Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon; Michael Bloomberg, pendiri dan CEO Bloomberg LP; Richard Branson, pendiri grup Virgin; Tom Steyer, Presiden NextGen Climate; Meg Whitman, CEO Hewlett Packard Enterprise dan pendiri Facebook Mark Zuckerberg beserta istrinya Dr. Priscilla Chan yang juga CEO Primary School.

Dalam sebuah wawancara dengan MIT Technology Review, Bill Gates mengatakan bahwa dana investasi tersebut merupakan sebuah usaha untuk menyiapkan dunia tanpa emisi karbon di tahun 2050. Dengan cara ini, kita berusaha untuk membatasi pemanasan global sampai 2 derajat Celsius untuk menghindari perubahan iklim yang membawa kehancuran. Sebuah tugas yang akan menjadi semakin sulit dan semakin mendesak dengan terpilihnya Donald Trump.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Pasca Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP-22) di Maroko, Indonesia harus mulai menempatkan program adaptasi dan mitigasi khususnya di daerah sebagai program dengan perhatian yang sangat serius.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin mengatakan, Pemerintah Daerah sudah harus memasukkan elemen-elemen mitigasi adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan daerahnya. Adaptasi ini, terangnya, juga tidak lepas dari program pengurangan risiko bencana.

“Daerah harus mulai serius menjalankannya program adaptasi ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjalankan komitmen penurunan emisi Indonesia. Terlebih, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana tidak dapat lagi dilihat sebagai dua hal terpisah,” terangnya kepada Greeners di Jakarta, Kamis (24/11).

BACA JUGA: Indonesia Ajak Dunia Perhatikan Peran Laut Dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Integrasi dua hal tersebut, katanya, sangat krusial dan harus menjadi urusan bersama untuk membangun ketangguhan. Di saat yang bersamaan juga penting untuk menjaga kualitas lingkungan, serta menjaga kualitas dan kapasitas sosial ekonomi.

Perhatian yang besar terhadap program-program adaptasi, mitigasi dan dukungan pendanaan, alih teknologi serta peningkatan kapasitas ini juga harus dilakukan sama rata. Perlakuan yang sama rata ini pun harus berlanjut pada implementasi Nationally Determined Contributions (NDC).

“Diskusi dan perjanjian internasional tidak akan banyak berarti tanpa adanya aksi nyata di tapak lokal untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Untuk itu, daerah sebagai stakeholder yang banyak merasakan risiko perubahan iklim sudah harus mulai sadar pentingnya adaptasi dan mitigasi ini,” tambahnya.

BACA JUGA: Kupang Jadi Kota Percontohan Kerentanan Perubahan Iklim Wilayah Pesisir

Direktur Pengurangan Risiko Bencana (PRB) BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan bahwa tingginya angka kejadian bencana di Indonesia banyak diakibatkan oleh berubahnya pola iklim yang diperparah oleh aktivitas manusia, kerusakan ekosistem, serta produksi karbon yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Tahun 2016 saja, katanya, lebih dari 80 persen bencana merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang terkait iklim.

“Bencana sebagai dampak perubahan iklim tidak dapat dihindari lagi sehingga kita harus melakukan adaptasi sekarang juga,” tambahnya.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, yang juga Perwakilan Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia) mengatakan bahwa dengan situasi musim seperti yang terjadi tahun 2016, para pemimpin daerah sudah harus memperlihatkan kepanikannya hingga berani mempersiapkan antisipasi bencana. Apalagi saat ini sedang dalam proses penyusunan anggaran 2017, program-program adaptasi menurut Budi harus mulai diprioritaskan.

Budi menyatakan, saat ini seluruh pemimpin daerah masih belum serentak dalam menjalankan program mitigasi adaptasi khususnya penanggulangan bencana. “Jadi sekarang ada rivalitas di daerah dalam menarik investor ke wilayahnya sehingga kadang-kadang investor minta apa saja diberi, bahkan sampai menggusur ruang terbuka hijau. Padahal tata ruang ini harus konsekuen. Sekarang kan enggak, investor minta apa saja dikasih,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

LONDON, 13 Oktober 2016 − Tidak semua orang akan senang memakan serangga namun jangkrik yang sudah menjadi konsumsi pangan di beberapa negara, khususnya di negara-negara Asia Pasifik, justru sumber pangan yang kaya akan zat besi sama seperti bayam dan sayuran hijau lainnya.

Kini para ilmuwan menyatakan bahwa memakan serangga seperti jangkrik juga bisa menurunkan dampak dari perubahan iklim.

Para ahli gizi menunjukkan bahwa jangkrik memiliki tingkat protein dua kali lipat ketimbang daging. Dan upaya mengurangi konsumsi daging dapat dilihat sebagai salah satu bagian penting dalam melawan perubahan iklim.

Pasalnya, peternakan menyerap banyak hasil pangan dan air, juga memproduksi gas metan, gas rumah kaca yang lebih berbahaya daripada karbon dioksida.

Bisnis Besar

Peternakan jangkrik telah menjadi bisnis menguntungkan di beberapa daerah. Namun, masalah yang timbul adalah mereka menggunakan kaki ayam sebagai pangan jangkrik. Untuk masyarakat miskin, metode tersebut menjadi sangat mahal dan melampaui kemampuan petani biasa.

Para peneliti, yang dipimpin oleh Anna Jansson, profesor untuk ilmu hewan di Swedish University of Agricultural Sciences, telah mengindentifikasi beberapa tanaman dan produk samping dari pertanian yang bisa dijadikan pangan jangkrik.

“Karena ada keuntungan bagi iklim dan lingkungan bila memakan serangga, kami percaya bahwa kebiasaan ini akan diterima, bahkan di negara-negara barat,” jelas Profesor Jansson.

“Penelitian kami menunjukkan bahwa ada kemungkinan pangan lain untuk jangkrik yang tidak berkompetisi dengan produksi pangan lainnya,” imbuhnya.

Penelitian tersebut, yang sudah dipublikasikan di Journal of Insects as Food and Feed, mengungkapkan dampak dari pakan bagi jangkrik Kamboja (Teleogryllus testaceus) yang ditangkarkan.

Kamboja merupakan salah satu negara miskin di dunia yang mengalami masalah gizi buruk. Diperkirakan 40 persen anak di bawah usia lima tahun mengalami kekurangan gizi.

Penelitian Swedia tersebut dilakukan dalam rentang waktu 70 hari. Peneliti berhasil menemukan bagian atas tanaman, seperti singkong dan gulma (Cleome rutisdosperma) menggemukkan jangkrik sama seperti kaki ayam.

Gratis dari Alam

Kedua komoditas tersebut merupakan bahan gratis yang didapatkan dari alam, terutama di Kamboja sehingga menawarkan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk bisa beternak jangkrik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Para peneliti berharap jangkrik dan serangga lainnya bisa menjadi penganan di negara barat dan menggantikan konsumsi daging yang merugikan iklim.

Meski demikian, para peneliti menuliskan beberapa resep yang mungkin susah diterima sesuai selera barat, seperti jangkrik goreng dengan tortilla jagung (deep-fried corn tortillas with garlic-fried house crickets), jangkrik bakar dengan jamur mentega (roasted house crickets with buttered chanterelles), adas sowa, acar bawang dan biji mustar (dill, pickled onion rings dan mustard seeds).

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyarankan bahwa memakan serangga dapat mengatasi masalah pangan di dunia dengan populasi yang semakin berkembang. − Climate News Network

Jakarta (Greeners) – Institue for Essential Services Reform (IESR) secara resmi meluncurkan hasil kajian mengenai pendanaan aksi-aksi perubahan iklim perkotaan di Indonesia. Henriette Imelda, penulis kajian dari IESR mengatakan, dalam kajian ini IESR melakukan identifikasi sumber-sumber pendanaan yang dapat mendukung pemerintah kota di Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim mulai dari tingkat internasional, nasional dan lokal.

Data dari Departemen Keuangan, lanjut Imelda, menunjukkan bahwa aksi mitigasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Gas Rumah Kaca (GRK) membutuhkan dana sebesar Rp 244 Triliun untuk periode tahun 2010 hingga 2020 yang dialokasikan ke sejumlah sektor seperti lahan, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, pertanian, industri dan limbah.

BACA JUGA: Perubahan Iklim Meningkatkan Risiko Penyakit Mematikan

Untuk bisa mengakses sumber pendanaan perubahan iklim, terusnya, pemerintah kota perlu menyiapkan kerangka kerja yang jelas mengenai pengelolaan dana perubahan iklim, termasuk menyiapkan kelembagaan yang memiliki kapasitas memadai dalam mengelola dana perubahan iklim.

“Itu pun harus termasuk kapasitas dalam menilai, mengukur dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh kota tersebut,” ujarnya saat memaparkan hasil kajian IESR tersebut di Jakarta, Senin (24/10).

Secara luas, pendanaan perubahan iklim tersedia di tiga level, yaitu internasional, nasional maupun lokal. Pendanaan perubahan iklim di tingkat internasional misalnya adalah Global Environmental Facility (GEF), Green Climate Fund (GCF), dan Adaptation Fund (AF).

Khusus GCF, hingga saat ini pendanaan tersebut merupakan pendanaan perubahan iklim dengan jumlah dana terbesar di antara pendanaan internasional lainnya. GCF beroperasi melalui dua jendela kegiatan; pertama, melalui kegiatan-kegiatan pengurangan emisi (mitigasi dan perubahan iklim), dan kedua, aktivitas-aktivitas yang meningkatkan ketahanan (adaptasi perubahan iklim). Kelemahannya, GCF ini hanya dapat diakses oleh lembaga yang terakreditasi terhadap GCF, bak melalui direct access maupun international access.

BACA JUGA: Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Berbasis Data

Untuk tingkat nasional, pendanaan perubahan iklim terbagi menjadi tiga. Pertama, pendanaan berdasarkan anggaran pemerintah pusat; kedua, pendanaan yang bisa diakses melalui dana perwalian (trust fund); lalu ketiga, pendanaan melalui intitusi pendanaan seperti PT SMI.

Melalui kajian ini, IESR juga memberikan rekomendasi untuk mendirikan sebuah institusi pendanaan yang mengelola dana perwalian, dimana seluruh potensi pendanaan perubahan iklim yang ada di tingkat kota akan bermuara. Institusi ini nantinya akan mengelola dana yang masuk, mengalokasikannya, serta melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi terhadap penggunaan dana tersebut.

“Salah satu jalan keluar untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pendanaan dan pelaksanaan program kerja untuk mengatasi dampak perubahan iklim ini adalah pemerintah daerah harus memiliki kajian yang tepat mengenai dampak kerentanan di wilayahnya,” tutup Imelda.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memastikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung proses ratifikasi Paris Agreement on Climate Change atau Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim.

Dukungan tersebut diketahuinya setelah sebelumnya melakukan pertemuan konsultasi bersama dengan Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara lantai 3 berkaitan dengan proses ratifikasi Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim.

“Saya sangat senang dan mengapresiasi atas dukungan yang diberikan oleh pimpinan DPR RI terkait proses ratifikasi Paris Agreement on Climate Change ini. Kita akan mengikuti semua proses yang berjalan di parlemen dengan baik,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (12/10).

BACA JUGA: Pemerintah Indonesia Segera Meratifikasi Kesepakatan Paris

Proses ratifikasi sendiri, lanjutnya, akan berlangsung di DPR RI setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 7 Oktober 2016 yang lalu mengirimkan RUU tentang Pengesahan Kesepakatan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim kepada Ketua DPR RI.

Sebelumnya, Siti mengatakan bahwa berkas Kesepakatan Paris sudah berada di Kementerian Sekretaris Negara dan segera diberikan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Setelah melewati persetujuan presiden, proses ratifikasi akan berlanjut ke DPR untuk pengambilan keputusan.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha pun sempat meminta kepada pemerintah untuk mempercepat proses ratifikasi Kesepakatan Paris yang merupakan hasil dari Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties/COP) ke-21 KTT PBB tentang Perubahan Iklim, menjadi undang-undang.

“Kita meminta internal pemerintah ini untuk segera menyelesaikan proses-proses yang tersisa untuk segera diratifikasi di DPR. ‘Bola’nya saat ini masih di pemerintah,” ujarnya.

BACA JUGA: Indonesia Bawa Tiga Misi Penting Pada COP 22 Marakesh Mendatang

Sebagai informasi, persetujuan Kesepakatan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan berambisi untuk melanjutkan upayanya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C.

Selain itu, Kesepakatan Paris ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Sampai saat ini, sudah ada 74 negara yang setuju dengan Kesepakatan Paris. Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Kesepakatan Paris pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Implikasi dari persetujuan itu, Indonesia harus meratifikasi dalam bentuk undang-undang.

UU tersebut nantinya harus diberikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa saat Conference of The Parties ke-22 di Maroko yang akan membahas Kesepakatan Paris pada tanggal 7-18 November 2016 mendatang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Delegasi Republik Indonesia (Delri) berencana akan membawa sekitar delapan sampai sepuluh tim yang total keseluruhannya dimulai dengan jumlah 60 orang negosiator untuk memuluskan target Indonesia pada pelaksanaan Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties/COP) ke 22 dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diselenggarakan di Marakesh, Maroko.

Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin mengatakan, sekitar bulan Oktober 2016 nanti seluruh negara peserta COP 22 akan menerima pengumuman dari UNFCCC tentang mandat COP22.

“Dari situ nanti kita akan melihat apakah jumlah negosiator akan ditambah, dikurangi atau mungkin cukup,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (28/09).

BACA JUGA: DPR Meminta Pemerintah Segera Selesaikan Proses Ratifikasi NDC

Nantinya, seluruh tim negosiator tersebut akan dibagi berdasarkan isu dan kebutuhan yang akan diisi dari berbagai sektor seperti pemerintah maupun Non Goverment Organization (NGO). Untuk saat ini, lanjut Nur, beberapa negosiator yang sudah masuk dalam rencana masih didominasi oleh pemerintah.

Nur menjelaskan, COP 22 di Marakesh nanti merupakan COP implementasi. Dalam pertemuan dunia ini, Indonesia ingin memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kontribusi terhadap upaya global mencegah kenaikan suhu bumi sebesar dua derajat Celcius. Komitmen Indonesia ini mengacu pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) bahwa saat ini masih belum aman mencegah kenaikan suhu di bawah dua derajat Celcius.

Saat ini, lanjutnya, baru sekitar 28 negara atau 40 persen yang meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) padahal diperlukan sebesar 55 persen kontribusi dan negara-negara maju juga didesak untuk meningkatkan ambisinya menurunkan emisi. Dalam waktu dekat akan ada 20 negara lagi yang menyampaikan ratifikasinya. Diestimasikan, jika 20 negara itu terlibat maka akan ada kontribusi sebesar 52 persen.

“Target kita bersama negara pihak lainnya menyepakati aturan implementasi Paris Agreement berupa adaptasi, mitigasi, transparansi, finance, dan capacity building,” tambahnya.

BACA JUGA: Indonesia Bawa Tiga Misi Penting Pada COP 22 Marakesh Mendatang

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah serius menyiapkan diri untuk mengikuti pertemuan dunia terkait perubahan iklim (COP 22) di Marakesh, Maroko pada 7-18 November 2016 mendatang. Selain persiapan delegasi untuk negoisasi, pembahasan maraton ratifikasi Kesepakatan Paris COP 21 pun terus dirampungkan.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi, Arief Yuwono, saat ditemui beberapa waktu lalu mengungkapkan, persiapan ratifikasi Kesepakatan Paris mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. “Jika sudah disetujui DPR, ini akan dikembalikan lagi ke Presiden baru disahkan,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia menargetkan ratifikasi naskah Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim atau Paris Agreement akan rampung pada minggu kedua bulan November 2016. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin menjelaskan bahwa Paris Agreement akan mulai berlaku jika dari 175 negara yang menandatangani Perjanjian Paris, terdapat 55 negara telah meratifikasi.

Saat ini, katanya, sudah 17 negara yang meratifikasi Kesepakatan Paris. Namun demikian, Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan beberapa negara termasuk Indonesia sudah cukup untuk menjadikan status enter into force atau mulai berlaku sehingga tidak perlu menunggu jumlah negara mencapai 55.

“Indonesia berambisi untuk segera meratifikasi agar Indonesia dapat memegang peranan penting dalam pembahasan peraturan yang akan dilakukan oleh negara yang telah menjadi bagian dari enter into force tersebut. Jadi paling tidak, awal November draf NDCs harus sudah ada,” katanya, Jakarta, Selasa (14/06).

BACA JUGA: KLHK Siapkan Dokumen Third National Communication Pasca Pertemuan COP 21 Paris

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, Arief Yuwono, menyatakan bahwa ratifikasi Kesepakatan Paris ini nantinya akan berupa produk undang-undang. Komitmen kontribusi Indonesia dalam Kesepakatan Paris ini harus diikat secara hukum melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim yang rencananya akan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada November tahun ini.

“Sebetulnya ada RUU Perubahan Iklim di Komisi VII DPR tiga tahun lalu. Sekarang ketika ada Kesepakatan Paris yang diratifikasi bisa menjadi momentum penguat RUU ini,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Restorasi Gambut (BRG) akan menerima kucuran dana dari Pemerintah Norwegia sebagai bentuk dukungan untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015. Langkah ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Letter of Intent (LoI) guna melaksanakan rencana pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestrasi, degradasi hutan dan lahan gambut (REDD) di Indonesia.

Kepala BRG Nazir Foead, menyatakan, besaran dana yang akan diberikan oleh pemerintah Norwegia sekitar 50 juta dolar AS dan dana itu akan digunakan hingga akhir 2016. Kucuran dana tersebut merupakan bagian dari fase ke dua implementasi LoI REDD Indonesia-Norwegia.

“Dana 50 juta dolar AS itu akan turun dengan dua kali mekanisme. Teknis detilnya masih akan didiskusikan seperti apa,” katanya, Jakarta, Kamis (04/01).

BACA JUGA: Data Peta Berbeda-beda, Badan Restorasi Gambut Tetap Jalan

Sebelumnya, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Vidar Helgesen, usai bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan sangat ingin membantu proses pembentukan hingga persiapan operasi BRG dalam merestorasi lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015.

“Kami sudah bicara dengan Pak Nazir (Kepala BRG) kemarin untuk membantu BRG beroperasi,” tuturnya.

Selain itu, pada pelaksanaan Festival Iklim 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake menyatakan pemerintah Amerika berencana berinvestasi sebesar 47 juta dolar AS untuk konservasi hutan dan perencanaan penggunaan lahan.

BACA JUGA: Badan Restorasi Gambut Akan Berkoordinasi dengan Kalangan Pengusaha

Blake menjelaskan sebelumnya pemerintah Amerika telah berinvestasi sebesar 24 juta dolar AS untuk kebijakan penggunaan lahan dan advokasi konservasi, 19 juta dolar AS untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, 19 juta dolar AS untuk energi bersih, serta 5 juta dolar AS untuk penelitian hutan.

“Kami sangat mendukung program-program perubahan iklim di Indonesia,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk perubahan iklim yang dikirim oleh Indonesia untuk melakukan negosiasi di Konferensi Perubahan Iklim Tingkat Tinggi (UNFCCC) di Paris, Perancis sepakat kalau hasil dari deklarasi Paris telah mencerminkan suksesnya negosiasi yang dilakukan oleh Delri di sana.

Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja dalam konferensi Pers di Jakarta mengatakan bahwa Kesepakan Paris atau Paris Agreement sudah sangat mewakili kepentingan nasional Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan ditampungnya beberapa inisiatif yang disampaikan oleh Delri dengan baik.

Selain sukses dalam delegasi, ia juga menyatakan “angkat topi” untuk penyelenggara paviliun Indonesia karena telah sukses menarik perhatian para delegasi lain dan tokoh-tokoh internasional. Hal ini ditunjukkan dengan ramainya delegasi yang datang.

“Dan, yang menarik bagi saya adalah sukses ini bisa diselenggarakan walaupun di dalam negeri situasinya sedang diiputi oleh krisis kebakaran lahan gambut dan Presiden Jokowi telah menjelaskan masalah ini dengan gamblang dan transparan. Ini membuat mereka (delegasi negara lain) menghargai dan tepuk tangan untuk Indonesia,” terangnya, Jakarta, Jumat (18/12).

Meski demikian, ia juga memberikan beberapa masukan kepada para delegasi Indonesia untuk lebih mempersiapkan diri saat menghadapi Konferensi Tingkat Tinggi yang ke-22 di Maroko bulan November 2016 nanti. Sarwono juga mengingatkan bahwa ada pekerjaan rumah dari Indonesia yang ditunggu semua pihak termasuk dunia internasional, yaitu one map policy dan emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor maritim (blue carbon).

“Kita juga perlu memunculkan isu-isu yang baru, blue carbon issues yang sesuai dengan geografi kita. Bagaimanapun juga kita harus menyasar emisi dari sektor maritim dan penerbangan yang sampai sekarang belum diintegrasikan di UNFCCC, karena kita sebagai negara kepulauan sangat tergantung di dua sektor itu,” tambahnya.

Terkait hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan meskipun kesepakatan internasional telah tercapai, hal yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan adalah implementasi kesepakatan yang bersinergi dengan kebijakan nasional dan daerah.

Menteri Siti juga menyatakan, dalam konteks nasional, adopsi Paris Agreement ini merupakan pengejawantahan dari UUD ‘45 dan peraturan perundangan yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mempertegas upaya pembenahan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

Menurut Siti, beberapa isu yang menghangat pada pelaksanaan COP 21 Paris antara lain terkait dengan energi terbarukan, khususnya geothermal, solar dan hydropower.

“Indonesia sudah mencanangkan akan mencapai 23 persen renewable energy pada tahun 2025, pembenahan insentif fiscal misalnya melalui pengurangan subsidi BBM, dan pembenahan sektor transportasi. Selain itu yang penting untuk diperjuangkan oleh Indonesia adalah sektor pemanfaatan lahan, kehutanan dan pertanian, dimana isu REDD diperjuangkan untuk masuk dalam skenario Paris Agreement,” katanya.

Selain proses negosiasi dalam COP 21, pemerintah Indonesia juga membawa prospek kerjasama dengan negara lain mengenai restorasi gambut. Rencana kerjasama ini sudah mendapat dukungan dari dunia internasional, antara lain dari Norwegia dan Amerika. Sementara, Australia saat ini sudah mulai ada pembahasan terkait isu maritim atau blue carbon. Isu kehutanan juga mendapat dukungan dari Jerman, Inggris dan Norwegia.

Beberapa inisiatif Indonesia yang berhasil masuk dalam Kesepakatan Paris, Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin menyebutkan ada delapan inisiatif. Inisiatif tersebut yaitu mendukung tercapainya kesepakatan yang mengikat, ambisius dan adil; kesepakatan harus menghormati hak-hak dan memastikan peran komunitas lokal; kesepakatan harus mencakup pentingnya pelestarian hutan dan laut.

Selanjutnya, perlunya akselerasi implementasi aksi untuk periode sebelum 2020; upaya mitigasi para negara maju harus lebih besar daripada negara berkembang; pencerminan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dan respective capabilities (RC) berbasis science, pentingnya political signal di dalam kesepakatan terkait Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), serta pengelolaan hutran berkelanjutan.

“Nah, soal yang REDD+ ini, banyak negara yang menolak karena setiap negara punya kepentingannya sendiri. Beberapa negara yang menolak itu karena negara mereka tidak memiliki banyak hutan atau merasa tidak memiliki masalah dengan kehutanan mereka,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Konvensi Perubahan Iklim 2015 di Paris telah berakhir dengan lahirnya kesepakatan baru untuk penanganan perubahan iklim global. Konvensi akbar yang sejatinya usai pada tanggal 11 Desember 2015 ini mesti diperpanjang satu hari karena sulitnya menemukan kesepakatan.

Menurut Dipti Bathnagar, Koordinator Keadilan Iklim dan Energi, Friends of the Earth International, dalam keterangan resminya mengatakan, bagi politisi, ini adalah kesepakatan yang adil dan ambisius, padahal hal ini justru sebaliknya. Dipti justru menyatakan bahwa kesepakatan ini pasti akan gagal dan masyarakat sedang ditipu oleh kepentingan negara kaya.

“Masyarakat terdampak dan rentan terhadap perubahan iklim mestinya mendapat hal yang lebih baik dari kesepakatan ini. Mereka yang paling merasakan dampak terburuk dari kegagalan politisi dalam mengambil tindakan,” tegasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Minggu (13/12).

Dipti juga menyatakan, negara-negara maju telah menggeser harapan sangat jauh dan memberikan rakyat kesepakatan palsu di Paris. Melalui janji-janji dan taktik intimidasi, negara-negara maju telah mendorong sebuah kesepakatan yang sangat buruk.

Menurut Dipti, negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, mestinya membagi tanggung jawab yang adil untuk menurunkan emisi, memberikan pendanaan dan dukungan alih tekhnologi bagi negara-negara berkembang untuk membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kesepakatan Paris sendiri, menurut Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), akan memberikan dampak sangat signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Karena kesepakatan iklim di Paris tidak memberikan jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dengan demikian lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan dan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan.

“Sikap pemerintah Indonesia yang sangat pragmatis dan tidak memainkan peran strategis dalam negosiasi di Paris, sesungguhnya telah meletakkan Indonesia sebagai negara yang hanya mengikut pada kesepakatan dan kepentingan negara maju,” tambahnya.

Sebagai catatan kritis, ada beberapa masalah penting yang menjadi analisis grup Friends of the Earth terkait kesepakatan di Paris. Pertama, kesepakatan Paris menegaskan bahwa 2 derajat Celcius adalah tingkat maksimum kenaikan temperatur global, dan bahwa setiap negara harus meningkatkan upaya untuk membatasi peningkatan temperatur hingga batas 1,5 derajat Celcius.

Hal tersebut tidak akan berarti tanpa mensyaratkan negara-negara maju untuk memangkas emisi mereka secara drastis dan memberikan dukungan finansial sesuai tanggung jawab yang adil, serta tidak memberikan beban tambahan kepada negara-negara berkembang.

Kedua, tanpa kompensasi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, negara-negara yang rentan akan menanggung berbagai masalah dan beban dari krisis yang sebenarnya bukan diciptakan oleh mereka.

Ketiga, tanpa finansial yang memadai, negara-negara miskin akan dijadikan sebagai pihak yang harus menaggung beban dari krisis yang tidak berasal dari mereka. Pendanaan tersedia, namun kemauan politik (political will) tidak ada.

Keempat, satu-satunya kewajiban yang mengikat secara hukum (legally binding) bagi negara maju adalah mereka harus melaporkan seluruh pendanaan yang mereka sediakan.

Kelima, pintu sangat terbuka bagi pasar untuk mengeksploitasi krisis iklim tanpa pembatasan secara spesifik dalam teks. Hal ini menjadi kartu bebas bagi poluter terbesar dalam sejarah. Dalam kasus REDD+ misalnya, akan menjadikan negara-negara maju mendukung proyek perkebunan yang merusak di negara-negara berkembang dan bukannya berupaya mengurangi emisi dari bahan bakar fosil di negeri mereka sendiri.

“Kita tidak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang lebih maju, jika pengelolaan hutan, pesisir dan laut, dan energi Indonesia masih menjadi bagian dari skema pasar khususnya hanya untuk memenuhi hasrat negara maju untuk mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menyampaikan pidato Pernyataan ‎Kepala Negara pada Conference of the Parties (COP) 21 UNFCCC di Paris, Perancis, pada Senin pukul 16. 30 waktu setempat. Dalam pidatonya, Presiden RI menyampaikan beberapa poin terkait masalah yang dihadapi Indonesia, khususnya mengenai kabut asap, dan komitmen pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.

Dikutip dari pidato resmi Presiden yang diterima oleh Greeners, kerentanan dan tantangan perubahan iklim di Indonesia tidak akan menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi. Indonesia, katanya, telah berkomitmen untuk m‎enurunkan emisi sebesar 29 persen dibawah business as usual pada tahun 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah ‎pada beberapa bidang. Di bidang energi misalnya, dilakukan dengan mengalihkan ‎subsidi BBM ke sektor produktif. Penggunaan sumber energi terbarukan diharapkan meningkat hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional tahun 2025 dan pengolahan sampah menjadi sumber energi.

“Sedangkan d‎i bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, penurunan emisi dilakukan melalui penerapan one map policy, menetapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut serta pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari. Saya hadir disini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP 21,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari pidato resminya, Jakarta, Selasa (01/12).

Untuk ‎restorasi ekosistem gambut, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, presiden menyatakan, El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun dapat diselesaikan. Tentunya penegakan hukum secara tegas dilakukan dan‎ langkah preventif telah disiapkan, dan sebagian mulai diimplementasikan dengan membentuk Badan Restorasi Gambut.

Menanggapi pidato presiden, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Abetnego Tarigan menyatakan bahwa penyampaian kesadaran kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim adalah hal yang penting. Namun yang mesti menjadi perhatian khusus, di tengah kerentanan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim, konversi terus terjadi.

“Sejak awal, kami telah mengkritik INDC Indonesia, yang dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, tidak menghitung emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Padahal kita tahu, bahwa sumber emisi Indonesia sebagian besar dari Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF),” ujarnya.

Menurut Abetnego, pemerintah Indonesia harusnya mengukur ulang baseline emisi dari kejadian kebakaran hutan dan gambut, sehingga perlu menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan juga tata kelola gambut sebagai salah satu hal yang paling mendasar.

Penetapan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut jika situasi seperti saat ini, tidak memiliki kekuatan signifikan karena kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Inpres No. 8/2015 sangat lemah, terlebih tanpa ada review terhadap perizinan lama dan penegakan hukum.

“Terlebih jika dihubungkan dengan rencana pembangunan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. Antara lain di sektor energi, pembangunan 35.000 megawatt, sebagian besar masih mengandalkan batubara, energi yang kotor yang justru akan semakin menaikkan emisi Indonesia. Bagaimana mungkin target menurunkan emisi karbon 29 persen pada 2030 dapat tercapai, jika karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara, justru meningkat 2 kali lipat dari 201 juta ton CO2 pada 2015 menjadi 383 juta ton CO2 pada 2024. Artinya, komitmen yang disampaikan oleh Presiden meragukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, beberapa pemuda juga turut menyuarakan pandangan mereka terhadap isu perubahan iklim. Salah satu peserta dalam Indonesian’s Youth Climate Society, Cinthya (24), menyatakan bahwa lemahnya pemberdayaan pemuda adalah salah satu penyebab yang menyebabkan tingginya angka kerusakan lingkungan di ASEAN, termasuk di Indonesia. Hal ini, lanjutnya, menambah keacuhan pemuda terhadap lingkungan.

Cinthya bersama sembilan rekannya melakukan kajian yang merupakan bagian dari program ASEAN Power Shift 2015 yang diadakan 24-26 Juli lalu di Singapura. Program ini adalah ajang berkumpulnya para pemuda dari seluruh negara ASEAN untuk menciptakan sebuah platform mengenai perubahan iklim berdasarkan permasalahan yang ada di masing-masing negara ASEAN.

Penulis: Danny Kosasih/TW (G37)

Angin yang kencang dan badai Sandy menghancurkan banyak sekali rumah di pesisir pantai timur Amerika tahun 2012 lalu. Apabila badai tersebut kembali menyerang, kota New York dan New Jersey kini sudah menyiapkan diri untuk menghadapinya.

SURE House adalah sebuah rancangan baru untuk rumah di daerah pesisir, terutama dua negara bagian tersebut. Seperti dilansir dari situs inhabitat.com, rumah ini merupakan rumah bertenaga surya dengan bangunan yang luas. Rumah ini didesain dengan ketahanan yang lebih tinggi untuk menghadapi badai besar.

Dengan adanya sistem panel surya dengan daya 9kW yang terintegrasi dengan bangunan, rumah ini mampu menghasilkan sistem listrik yang beroperasi penuh bahkan saat badai menghancurkan jaringan listrik di sekelilingnya. Selain itu, SURE House dilengkapi dengan insulasi yang sangat baik sehingga efisiensi energinya jauh lebih optimal.

SURE House. Foto: Mike Chino/inhabitat.com

Penyumbang utama efisiensi energi SURE House adalah peralatan yang tidak konsumtif terhadap energi dan pompa pemanas spesial yang bisa menggunakan arus listrik DC dari panel surya untuk memanaskan air. Secara keseluruhan, rumah seluas 92 meter persegi ini menggunakan energi 90 persen lebih kecil daripada satu unit rumah standar pada umumnya.

Desain SURE House sengaja dibuat dan dibagikan untuk khalayak umum. Saat sebuah badai menerjang fasilitas-fasilitas umum, rumah ini dapat berfungsi sebagai pusat untuk komunitas dimana warga dapat mengisi ulang baterai ponsel mereka dan tetap terhubung dengan dunia luar saat dibutuhkan.

SURE House dibangun kokoh, dengan sirip-sirip di bagian luar rumah yang terhubung dengan bangunan dan terbuat dari komposit fiber untuk perlindungan pasif terhadap matahari dan panel surya yang juga terintegrasi dengan rumah.

Desain SURE House. Foto: Mike Chino/inhabitat.com

Rumah ini juga memiliki penyekat yang baik sehingga air tidak dapat masuk ke dalam bangunan saat semua pintu jendela ditutup. Namun, SURE House tidak membuat ruang seperti bunker darurat. Rumah ini tetap dirancang dengan indah dengan estetika seperti bungalow pantai yang nyaman, banyak pencahayaan alami dan ruang privat dan umum yang cukup banyak.

Tentu menjadi hal yang sangat menarik melihat proyek-proyek seperti ini mengambil lebih banyak tempat dalam pembangunan perumahan pada umumnya, sehingga kita bisa memastikan ketahanan terhadap perubahan iklim yang membawa semakin banyak badai.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Menghadapi perubahan iklim tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja dan perlu aksi nyata yang dilakukan bersama-sama untuk beradaptasi menghadapi perubahan iklim ini. Untuk itu, serangkaian diskusi mengenai berbagai aksi untuk perubahan iklim diinisiasi oleh Indonesia Climate Alliance (ICA) dalam acara bertajuk Climate Week yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 9 Oktober 2015 di Jakarta.

Hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin menyebutkan bahwa pemerintah sedang mengupayakan rancangan peraturan menteri LHK agar pemerintah daerah memasukkan rencana adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Nur pun menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama berbagai pihak untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan berbagai isu terkait perubahan iklim, seperti masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan hingga masalah sampah. Namun demikian, “Kita perlu bijak melihat kontribusi dari pihak luar,” ujarnya pada konferensi pers usai membuka acara Climate Week, Selasa (06/10).

Senada dengan Nur, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Sarimun Hadisaputra turut mengingatkan bahwa seluruh pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat termasuk media harus bekerja sama dalam aksi adaptasi perubahan iklim ini.

“Kita bekerjasama bukan hanya dengan pemerintah tapi juga dengan jaringan lainnya. Kalau kami mengandalkan pemerintah saja, akan ada masalah dan tidak akan jalan,” kata Sarimun yang juga Koordinator Badan Pengurus Transisi ICA.

Tidak ketinggalan, para akademisi juga diminta untuk memberikan pemahaman yang ilmiah dan berdasarkan fakta dalam aksi adaptasi perubahan iklim. “Perguruan Tinggi pasti berbasis sains. Dengan memberikan fakta yang benar, diharapkan ada pemahaman yang benar pula mengenai perubahan iklim,” ujar Rizaldi Boer, Anggota Dewan Pembina ICA.

Sebagai informasi, Indonesia Climate Alliance (ICA) mengadakan seri diskusi untuk mengangkat kerja-kerja yang telah dilakukan para praktisi dan komunitas dengan menampilkannya kepada para pemangku kepentingan level nasional. Sebaliknya, dalam acara ini pemerintah pusat akan menjelaskan rencana dan kebijakannya serta bagaimana menjadikannya sebagai payung hukum kebijakan untuk aksi-aksi yang telah dilakukan.

Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diimplementasikan di berbagai level serta bagaimana jejaring yang sudah ada dapat menyediakan platform yang efektif untuk menindaklanjuti aksi-aksi potensial terkait perubahan iklim.

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Pada tanggal 24 September 2015 lalu, Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyampaikan naskah Intended Nationally Determined Contribution (INDC) kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Dalam naskah tersebut, Indonesia menyampaikan rencana penurunan emisi 29 persen pada tahun 2030 dari skenario business as usual (BAU) dan tambahan 12 persen dengan bantuan internasional, melalui INDC yang telah diajukan. Naskah INDC Indonesia juga menekankan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen dan tambahan 15 persen dengan dukungan internasional pada 2020.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) yang juga kordinator Climate Action Network South East Asia (CANSEA), Fabby Tumiwa, kepada Greeners menyampaikan bahwa sebagai langkah awal, INDC yang disampaikan oleh Indonesia sudah cukup baik. Hanya saja masih membutuhkan banyak perbaikan untuk menjadikan janji aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang jelas dan transparan.

Analisa awal yang dilakukan IESR menunjukkan bahwa INDC Indonesia masih memiliki kelemahan terutama dari sisi kejelasan dan transparansi dalam komponen mitigasi. Beberapa diantaranya terkait perhitungan Baselein BAU yang merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan, dan teknologi mitigasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020).

“Walaupun INDC Indonesia telah mencantumkan perkiraan emisi GRK berdasarkan skenario BAU yaitu 2881 GtCO-eq pada 2030, namun naskah ini tidak menjelaskan secara transparan bagaimana skenario BAU ini disusun,” jelas Fabby, Jakarta, Selasa (29/09).

Selain itu, dokumen INDC yaang diserahkan oleh Indonesia tidak memberikan penjelasan bagaimana proyeksi emisi gas rumah kaca Indonesia pasca 2020, dengan atau tanpa adanya INDC. Salah satu kejadian penting yang perlu mendapatkan perhatian, adalah keberhasilan Indonesia dalam memenuhi komitmen penurunan emisi sebesar 26-41 persen dari BAU pada 2020 yang nantinya akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan 29-41 persen emisi GRK pada 2030.

Selanjutnya, bagaimana niatan INDC ini akan diterapkan untuk mencapai penurunan emisi yang ditargetkan pada tahun 2030. Sedangkan naskah INDC Indonesia tidak memberikan informasi tentang jenis aksi mitigasi yang akan dilakukan dalam bentuk kebijakan atau proyek.

Dalam draf INDC yang disiapkan oleh Bappenas sebelumnya, sejumlah aksi untuk lima sektor (lahan, energi, industri, transportasi, dan limbah) dijabarkan dengan cukup rinci dalam bentuk skenario implementasi pada periode 2020-2030.

“Sayangnya, semua informasi ini tidak tercantum dalam naskah INDC Indonesia yang disampaikan kepada UNFCCC,” tegasnya.

Sejumlah ketidakjelasan dalam konteks adaptasi juga ditemukan Fabby dalam dokumen tersebut. “Informasi atau penjelasan tentang analisa gender, kapasitas untuk beradaptasi juga tidak ditemukan dalam dokumen ini. Ditambah, dalam naskah INDC dinyatakan bahwa tujuan jangka menengah dari strategi adaptasi perubahan iklim adalah mengurangi resiko pada seluruh sektor pembangunan pada 2030. Walaupun demikian tidak disampaikan informasi tentang kondisi terkini, tingkat kesenjangan, hambatan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan adaptasi yang dimaksud,” ungkapya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar kepada Greeners sempat menyampaikan bahwa target dari naskah INDC yang telah diserahkan tersebut adalah penurunan emisi karbon pada 2030 sebesar 29 persen. Karena pasca 2020, pembangunan rendah emisi negeri ini akan fokus pada sektor energi, pangan dan sumber daya air serta memperhatikan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Angka 29 persen sendiri, kata Siti, diperoleh dari hasil analisis baik dengan pendekatan teoritik metodik maupun empirik dalam waktu cukup panjang. Angka 29 persen ini, angka relatif yang dihitung berdasarkan perkiraan dari kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan, dan kebijakan Indonesia dalam membangun bangsa.

Sebagai informasi, INDC sendiri merupakan bentuk janji (pledges) dari negara-negara anggota UNFCCC untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi global paska 2020 yang berisi informasi-informasi yang relevan yang memungkinkan janji ini dikuantifikasi secara transparan.

Sebagai sebuah instrumen untuk mengkomunikasikan kepada dunia internasional mengenai bagaimana suatu negara akan menurunkan emisinya, INDC juga menjadi indikator yang menunjukkan bagaimana sebuah negara mengambil kepemimpinan dalam mengatasi pemanasan global yang mengancam peradaban manusia.

Penulis: Danny Kosasih