Indonesia terletak di antara tiga lempeng tektonik, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Hindia-Australia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi dan bencana geologi lainnya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho pernah meminta agar penanggulangan bencana menjadi prioritas di daerah yang rawan bencana. “Penanggulangan bencana atau mitigasi itu investasi dalam pembangunan,” kata Sutopo seperti pernah diberitakan Greeners (2/10/2018).

Bencana sering terjadi tanpa peringatan, oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan kesiapsiagaan untuk menghadapinya, salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana. Dihubungi langsung oleh Greeners, Sutopo menjelaskan bahwa tas siaga bencana berisi benda-benda penting sebagai survival kit atau perlengkapan bertahan hidup. “Saat ada bencana tas itu langsung dibawa dan bisa untuk keadaan darurat,” kata Sutopo.

Belajar dari Jepang, Sutopo menerangkan bahwa di Jepang sebagian besar masyarakat menyiapkan tas seperti ini. “Tas itu ditaruh di dekat pintu. Saat lari keluar langsung bawa tas. Di Jepang saat terjadi bencana, masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri hingga tiga hari setelah bencana. Bantuan datang setelah tiga hari kejadian,” ujarnya.

Berdasarkan buku saku siaga BNPB, berikut ini daftar perlengkapan penting yang perlu disiapkan yang sudah dirangkum oleh Greeners:

Ilustrasi. Foto: pxhere.com

1. Air minum dan makanan untuk 3 – 10 hari

Perbekalan makanan dan minuman harus ada dalam tas siaga bencana, antara lain air minum kemasan dan makanan siap saji ataupun makanan instan. Perbekalan ini dipersiapkan untuk menghindari terjadinya dehidrasi dan kelaparan jika bantuan logistik belum datang ke lokasi bencana.

(Selanjutnya…)

Jakarta (Greeners) – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengimbau setiap Pemerintah Daerah untuk membuat peta mikrozonasi untuk mengetahui daerah dan wilayah yang memiliki potensi gempa. Peta tersebut nantinya bisa dijadikan dasar tata ruang pembangunan sesuai aturan standar konstruksi bangunan (building code).

“Kami selalu minta kepada Pemda untuk selalu prioritaskan penanggulangan bencana. Jarang sekali masalah bencana dijadikan prioritas, padahal daerah yang rawan bencana itu penting dan menjadi prioritas pembangunan dalam tata ruang. Penanggulangan bencana atau mitigasi itu investasi dalam pembangunan,” kata Sutopo dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin, (01/10/2018).

BACA JUGA: Gempa dan Tsunami Dera Palu dan Donggala 

Lebih lanjut Sutopo mengatakan, penelitian sudah membuktikan kalau mitigasi dapat mengurangi kerugian ekonomi di daerah rawan bencana. Salah satu bentuk mitigasi adalah dengan menerapkan building code.

“Memang di awal lebih mahal tapi ketika terjadi bencana alam kerugiannya tidak banyak. Jadi kalau saya tinggal di rawan gempa, ya, konstruksinya harus tepat, harus betul-betul dengan konstruksi tahan gempa,” ujar Sutopo.

Perumnas Balaroa di Palu Barat, Sulawesi Tengah hancur dikarenakan fenomena amblasan tanah saat gempa bumi terjadi pada Jumat (28/09/2018). Foto: BNPB

Menurut data yang dikeluarkan oleh BNPB, jumlah korban jiwa hingga 1 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB adalah 844 orang meninggal dunia dengan rincian 821 orang di Kota Palu, 11 orang di Kabupaten Donggala, dan 12 orang di Kabupaten Parigi Moutong. Korban meninggal dunia disebabkan karena tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa dan juga tsunami.

Oleh karena itu, Sutopo juga mengimbau pemda setempat membuat peta mikrozonasi untuk mengetahui seberapa besar potensi gempa di wilayah mereka. Hal ini dikarenakan belum semua wilayah di Indonesia terpetakan jalur sesar sampai dengan skala yang mendetail.

BACA JUGA: Pasca Gempa Lombok, Masyarakat Perlu Mitigasi Jangka Panjang 

Tujuan dari studi mikrozonasi seismik adalah untuk membuat zona-zona berdasarkan perbedaan intensitas guncangan yang mungkin terjadi dengan menggunakan data kondisi tanah setempat. Data kondisi tanah tersebut dapat diperoleh dari berbagai metode seperti pengeboran, investigasi atau catatan gempa. Konsep mikrozonasi yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada penggunaan data yang diperoleh dari survei mikrotremor.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Memasuki hari ketiga pascagempa dengan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 5 Agustus2018, penanganan darurat diintensifkan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi dan penyisiran terhadap korban yang masih tertimbun bangunan yang roboh. Evakuasi mengerahkan 14 alat berat, 4 anjing pelacak dan personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan.

Berdasarkan data BNPB, hingga Rabu (8/8/2018) pukul 13.00 WIB, jumlah korban akibat gempa di NTB dan Bali sebanyak 131 orang meninggal dunia, 1.477 orang luka berat dan dirawat inap di rumah sakit, 156.003 orang mengungsi, 42.239 unit rumah rusak dan 458 unit sekolah rusak. Data ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat pendataan belum semuanya selesai dilakukan. Selain itu, korban belum semua ditemukan oleh Tim SAR gabungan.

“Daerah di Kabupaten Lombok Utara paling parah terdampak bencana. Dari 131 orang meninggal akibat gempa terdapat di Kabupaten Lombok Utara 78 orang, Lombok Barat 24 orang, Lombok Timur 19 orang, Kota Mataram 6 orang, Lombok Tengah 2 orang, dan Kota Denpasar 2 orang,” ujar Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB pada konferensi pers “Update Penanganan Bencana Gempabumi 7 SR di NTB” di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (08/08/2018).

BACA JUGA: Para Ahli: Aktivitas Flores Back Arc Thrust Penyebab Gempa Lombok

Saat ini diperkirakan ada 156.003 orang pengungsi yang tersebar di Lombok Utara (55.390 orang), Lombok Timur (29.195 orang), Lombok Barat (39.599 orang) dan Kota Mataram (31.819 orang). Diperkirakan jumlah pengungsi akan bertambah mengingat belum semua pengungsi terdata dengan baik.

“Upaya terus diintensifkan untuk melayani masyarakat korban gempa. Bantuan logistik juga terus didistribusikan, seratus ton beras telah dikeluarkan dari Depo Logistik oleh Dinas Sosial dan BPBD NTB,” kata Sutopo.

Foto: BNPB

Pendistribusian bantuan dilakukan dengan kendaraan ke daerah-daerah yang terisolir dan belum menerima bantuan. Lebih dari 200 kendaraan mengangkut logistik kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, air mineral, selimut, tikar, pakaian dan sebagainya telah disalurkan dari Gudang BPBD NTB pada 8 Agustus.

Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan relawan juga melakukan layanan kesehatan untuk korban gempa. Kapal rumah sakit KRI dr. Soeharso milik TNI sudah sandar di Lombok Utara pada Selasa malam dan langsung melayani pasien korban gempa, sementara kapal RS Apung Prabu Airlangga dalam perjalanan ke Lombok Utara.

Rumah sakit lapangan sudah beroperasi melayani masyarakat yaitu di Sembalun di Lombok Timur yaitu RS Batalyon Kesehatan 1 (Yonkes 1), sedangkan di Lombok Utara ada 2 rumah sakit lapangan yang beroperasi yaitu dari RS Yonkes 2 oleh Marinir dan Kostrad. Rumah sakit dan puskesmas juga terus melakukan pelayanan kesehatan.

Listrik juga dilaporkan sudah menyala di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, meski demikian perbaikan listrik terus dilakukan oleh 13 tim PLN. Perbaikan listrik di sepanjang daerah Tanjung menuju Pemenang Lombok Utara berlangsung selama 2-3 hari. Sementara Kementerian PU Pera terus mengupayakan pembuatan sumur bor, sanitasi dan MCK.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Siapkan Rp50 Juta untuk Perbaiki Rumah Korban Gempa Lombok

Sutopo mengatakan, sebanyak 332 gempa susulan masih berlangsung hingga pukul 16.00 WITA pada Rabu (8/8/2018). Dari gempa tersebut teradapat 17 gempa yang dirasakan dengan kekuatan 3-5,6 SR.

“Ini adalah hal yang alamiah. Setelah terjadi gempa besar maka akan diikuti gempa susulan dengan kekuatan yang kecil. Masyarakat diimbau tetap tenang. Tidak terpancing pada hoax atau informasi yang menyesatkan,” tandas Sutopo.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Satelit Modis sensor Terra Aqua dari NASA mendeteksi adanya 151 hotspot atau titik api di wilayah Indonesia pada Minggu (13/03) pukul 05.00 WIB. Sebaran titik api tersebut berada di Kalimantan Timur sebanyak 76 titik, Riau 45 titik, Aceh 11 titik, Kalimantan Utara 7 titik, Sulawesi Tengah 2 titik, Gorontalo 2 titik, Sulawesi Selatan 2 titik, Sumatera Selatan 1 titik, Sumatera Utara 1 titik, Maluku Utara 1 titik, dan Jawa Timur 1 titik.

“Meskipun berbagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan lainnya, namun karhutla terus terjadi, khususnya di Riau dan Kalimantan Timur,” ungkap Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (14/03).

Menurut Sutopo, rapat koordinasi dan gelar kesiapsiagaan sudah dilakukan berulangkali. Bahkan saat ini Pemerintah Daerah Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak Senin (07/03) hingga tiga bulan ke depan.

Enam kabupaten di Riau juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla yaitu Kabupaten Meranti, Bengkalis, Dumai Rokan Hilir, Siak dan Pelalawan. Penetapan status ini dalam rangka memudahkan untuk koordinasi dan komando dalam penanganan karhutla. Juga untuk kemudahan akses menggunakan potensi yang ada seperti penggunaan anggaran, personel, sumber daya lain dan bantuan dari BNPB.

Ke 45 titik api yang ada di Riau, lanjut Sutopo, tersebar di Kabupaten Bengkalis (16 titik api), Indragiri Hulu (2), Kepulauan Meranti (20), Pelalawan (4), Rokan Hilir (1), dan Siak (2). Sedangkan 76 titik api di Kalimantan Timur tersebar di Kabupaten Berau (9), Kutai Kartanegara (16), Kutai Timur (50), dan Bontang (1).

Kondisi cuaca di Riau dan Kalimantan Timur terpantau kering. Wilayah di Riau saat ini memasuki kemarau periode pertama hingga April mendatang. Namun kemarau yang terjadi tidak sekering saat kemarau periode kedua pada Juli hingga September mendatang. Saat ini kondisi air sumur dan air permukaan sudah mulai menipis sehingga menyulitkan petugas saat memadamkan api.

“Sesungguhnya karhutla di Riau dan Kalimantan Timur sudah berlangsung hampir tiga minggu terakhir dengan jumlah hotspot yang fluktuatif. Jumlah total hotspot di Kalimantan Timur lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Memang terjadi anomali, dimana karhutla sebelumnya di Kalimantan Timur relatif sedikit dibandingkan dengan yang lain,” tambahnya.

Penyebab karhutla dikatakan Sutopo masih tetap sama, yaitu akibat kecerobohan dan pembakaran. Artinya disengaja oleh oknum yang membakar hutan dan lahan untuk pembersihan dan pembukaan lahan. Lokasi karhutla terjadi di lahan masyarakat, perkebunan pada konsesi perusahaan, dan di hutan. Seperti karhutla yang terjadi pada Senin (14/03) di Kabupaten Meranti berada di lahan perkebunan swasta.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei sempat menggulirkan kebijakan insentif bagi desa-desa yang berhasil menjaga wilayahnya tidak terbakar dengan pola pemberdayaan masyarakat. BNPB menyatakan akan membantu BPBD dalam pengendalian karhutla seperti pengerahan helikopter dan pesawat untuk water bombing, hujan buatan, bantuan pendanaan untuk operasional personil, aktivasi posko, dan lainnya.

Willem juga mengatakan antisipasi karhutla pada tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa kejadian karhutla tahun 2015, kemungkinan kecil tidak akan berulang. “Ini dilakukan sebab kondisi tahun 2016 tidak ada fenomena El Nino dan antisipasi sudah jauh lebih baik dilakukan,” ujarnya.

Lebih jauh, Willem mengungkapkan bahwa tidak mungkin menghilangkan seratus persen karhutla di Indonesia, tapi masih bisa dikurangi skala dan intensitasnya. Menurutnya, motivasi oknum masyarakat membakar lahan adalah faktor ekonomi, selain karena lebih murah dan mudah dilakukan bagi mereka untuk membuka lahan. Ia menegaskan harus ada solusi jika ingin masyarakat tidak membakar lahan.

“Lemahnya penegakan hukum juga makin menyulitkan dalam penanggulangan karhutla. Penyelesaian hukum terkait karhutla di Riau pada tahun 2013, 2014, dan 2015 hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Akhirnya tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran. Perusahaan perkebunan juga harus menyediakan sumberdaya dan personil yang memadai untuk menjaga wilayahnya agar tidak terbakar,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Rabu (02/03) malam, menginformasikan telah terjadi gempa berkekuatan 7,8 Skala Richter (SR) pukul 19.49 WIB yang berpusat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan diperkirakan berpotensi menimbulkan tsunami.

Namun, dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, pada pukul 22.49 WIB, BMKG telah mencabut peringatan tsunami tersebut dan menyatakan hanya terjadi tsunami kecil setinggi 0,1 meter di Pulau Cocos, Australia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, gempa yang berpusat di Samudera Hindia pada kedalaman 10 kilometer dan terletak di 682 kilometer barat daya Kepulauan Mentawai tersebut, belum menerima adanya laporan korban jiwa.

Menurut Sutopo, guncangan gempa dirasakan dengan kekuatan sedang di Padang, sedangkan di Payakumbuh gempa terasa ringan. Saat terjadi gempa, beberapa sirene tsunami diaktifkan. Masyarakat merespon peringatan dini dengan naik ke shelter atau mencari tempat yang tinggi. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan bangunan-bangunan tinggi sebagai lokasi evakuasi.

“Dapat dilaporkan bahwa kondisi di daratan Sumatera masih aman dan komunikasi dengan BPBD Mentawai masih terus dilakukan. Belum ada laporan korban jiwa,” katanya, Rabu (02/03).

Sutopo juga menjelaskan bahwa sumber gempa berasal dari sistem patahan Investigator Fracture Zone (IFZ) di Samudera Hindia yang menyebabkan pergeseran lempeng secara mendasar sehingga tidak akan membangkitkan tsunami besar. Gempa ini, lanjutnya, cukup serupa dengan gempa yang terjadi di barat daya Simeulue, Aceh, pada tanggal 11 April 2012 lalu. Goncangan dapat dirasakan di Padang III MMI (lemah).

“Sampai saat ini, belum ada informasi soal kerusakan ataupun korban jiwa dari gempa ini. Namun memang belum ada komunikasi dengan warga Mentawai,” tambahnya.

Sebagai informasi, satu jam setelah BMKG mencabut peringatan tsunami, terjadi gempa susulan dengan kekuatan 5,2 SR yang mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa berada di kedalaman 198 kilometer.

Informasi yang dihimpun dari BMKG, gempa susulan terjadi pada pukul 23:08:37 WIB. Lokasi gempa berada di 3.75 Lintang Selatan, 95.71 Bujur Timur atau berjarak 440 kilometer barat daya Kepulauan Mentawai dan tidak ada peringatan tsunami dalam peristiwa gempa lanjutan ini.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat agar terus waspada terhadap potensi hujan lebat yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dr. Yunus S. Swarinoto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, mengatakan, saat ini perkembangan kondisi dinamika atmosfer wilayah Indonesia menunjukkan adanya indikasi potensi kejadian hujan lebat dalam beberapa hari ke depan, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Ini sudah terpantau mulai Rabu sore (24/02/2016) di wilayah utara Jabodetabek intensitas hujan relatif mulai meningkat, sehingga perlu diantisipasi dalam beberapa hari ke depan akumulasi curah hujan juga akan tinggi,” katanya, Jakarta, Jumat (26/02).

Potensi terjadinya hujan lebat ini, lanjut Yunus, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih aktifnya monsoon dingin Asia dan adanya tekanan rendah di utara Austalia yang mengakibatkan terbentuknya daerah pertemuan massa udara dan belokan angin di beberapa lokasi di Indonesia termasuk wilayah utara Jakarta.

Selain wilayah Jabodetabek, ia juga mengatakan kalau ada beberapa daerah lain yang juga berpotensi mengalami hujan lebat dalam tiga hari ke depan setelah tanggal 26 Februari 2016. Daerah-daerah tersebut antara lain Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah bagian Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

“Dengan masih tingginya potensi curah hujan di Indonesia, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siaga terutama di daerah dataran tinggi atau pegunungan untuk mengantisipasi kejadian banjir bandang, lahar dingin, dan tanah longsor serta daerah dataran yang relatif mudah terjadi potensi bencana banjir agar dapat menyiapkan lingkungannya untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi,” himbau Yunus.

Menanggapi imbauan dari BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat agar tetap waspada terhadap ancaman banjir, longsor, dan puting beliung mengingat Februari diprediksi menjadi puncak musim hujan 2015/2016.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, peluang hujan dengan intensitas tinggi dan sangat tinggi tersebut masih dapat terjadi, khususnya di sebagian Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

“Potensi ancaman banjir, longsor, dan puting beliung di daerah-daerah tersebut cukup tinggi. Namun bukan berarti daerah lain aman dari ancaman bencana hidrometerologi, meski hujan lokal akan lebih berperan yang menyebabkan bencana di sana,” katanya.

Ia mengatakan hujan merupakan pemicu terjadinya banjir dan longsor. Namun faktor yang paling berperan menyebabkan banjir dan longsor adalah faktor antropogenik atau pengaruh ulah manusia.

Sebagai informasi, Sutopo menjelaskan, hingga 12 Februari 2016 telah terjadi bencana banjir, longsor, dan puting beliung di 290 kabupaten/kota di Indonesia. Bencana ini menyebabkan 45 orang meninggal dunia, 48 orang luka-luka, hampir satu juta jiwa mengungsi, dan ribuan rumah rusak.

Dalam periode yang sama, yaitu tanggal 1 Januari hingga 12 Februari 2016, terdata 122 kejadian banjir melanda di 23 provinsi yang menimbulkan 14 orang tewas, lebih dari 946.000 jiwa mengungsi, 1.767 rumah rusak, puluhan ribu rumah terendam banjir, dan 281 fasilitas umum rusak.

Begitu pula longsor yang terjadi 65 kali di 12 provinsi yang menyebabkan 29 orang meninggal, 11 orang luka, 1.319 orang mengungsi dan 387 rumah rusak. Puting beliung terjadi 103 kali di 17 provinsi yang menyebabkan dua orang meninggal dunia, 34 orang luka, 779 jiwa mengungsi, dan 1.660 rumah mengalami rusak.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap angin kencang dan hujan lebat yang akan melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Kepala Sub Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG Hary Tirto Djatmiko mengatakan, dari perkembangan kondisi dinamika atmosfer menunjukkan dalam seminggu ke depan, hujan lebat berpotensi kembali terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

Sejumlah wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat antara lain, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Papua bagian Selatan.

“Melihat masih tingginya potensi curah hujan di Indonesia, masyarakat terutama di daerah yang termasuk dataran tinggi atau pegunungan diimbau untuk mengantisipasi kejadian banjir bandang dan tanah longsor,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Selasa (16/02).

Di sisi lain, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, mengimbau masyarakat DKI Jakarta agar mewaspadai potensi terjadinya banjir pada pekan ke tiga dan ke empat bulan Februari 2016.

Sutopo menyatakan, berdasarkan prakiraan BMKG, pertumbuhan awan hujan di Indonesia diperkirakan akan meningkat beberapa pekan ke depan, seiring dengan indeks fenomena seruak dingin (cold surge index/fenomena angin kencang) dan fenomena fase basah Madden Julian Oscillation (MJO/anomali curah hujan).

“Kedua fenomena itu berkolaborasi dan diperkirakan kembali menimbulkan potensi kejadian cuaca ekstrem di beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan untuk Jakarta, sesuai prakiraan hujannya, potensi banjir akan terjadi pada minggu ke tiga hingga ke empat Februari 2016,” katanya lagi.

BNPB sendiri, terusnya, bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah antisipasi kemungkinan terjadinya banjir di ibu kota. Di sisi lain, kata dia, BMKG terus memonitor kondisi atmosfer dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi sekitar 41 juta jiwa masyarakat Indonesia hidup di wilayah rawan bencana longsor. Sebanyak 274 wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia berada di daerah bahaya sedang hingga tinggi dari ancaman bencana tanah longsor.

Menanggapi ancaman ini, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho meminta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana agar mengenali lingkungan sekitarnya agar dapat melakukan antisipasi dini sebelum bencana longsor terjadi. Salah satunya, dengan tetap awas saat curah hujan berintensitas cukup tinggi.

Selain itu, apabila terjadi hujan besar, hendaknya masyarakat melakukan patroli pengecekan di sekitar atas-atas bukit untuk melihat apakah terjadi retakan-retakan pada tanah. Jika ada, lanjutnya, biasanya longsor akan berlanjut dan jika retakan semakin membesar, tentu masyarakat harus pindah untuk sementara dari lokasi tersebut.

“Seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Di sana terjadi gerakan tanah yang sifatnya pelan, merayap dan cukup luas wilayahnya. Ini bisa diantisipasi lebih mudah dibanding longsoran yang sangat cepat,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/02).

Sutopo juga mengatakan kalau BNPB telah memasang 50 unit sistem peringatan dini rawan longsor hasil kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Geologi. Pemasangan sistem tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi secara cepat tempat-tempat yang dinilai rawan longsor.

“Kita bukan hanya memasang alatnya, tapi juga melatih masyarakat; membuat kelompok-kelompok siaga bencana agar mampu melakukan antisipasi,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pemasangan 50 unit sistem peringatan dini masih belum mencukupi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, terangnya, langkah yang lebih baik dalam menangani atau mengantisipasi bencana adalah dengan penyusunan tata ruang sesuai dengan wilayah-wilayah rawan bencana.

“Kita kan sudah punya petanya, itu sudah ada dan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penyusunan tata ruang harus berazaskan peta rawan bencana,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia’s National Disaster Mitigation Agency (BNPB) released year-end report on natural disasters occurred in the country in 2015 and predictions for next year.

Sutopo Purwo Nugroho, head of Information Data and spokesman for BNPB said natural disasters in 2015 have decreased 20 percent compare to last year’s record.

Based on BNPB data, there were 1,582 disasters that claimed 240 lives, 1.18 refugees, 24,365 unit of damaged houses, — 4,977 severe damages, 3,461 moderate damages, and 15,927 mild damages — for 2015. In addition, 484 units of public services were destroyed.

“Throughout 2015, natural disasters were dominated by floods, landslides, and tornadoes. Aside from natural condition, shifted rain patterns, rising population, and lack of public awareness on disasters have contributed to natural disasters. Most casualties were result of landslides,” he said in Jakarta on Friday (18/12).

Furthermore, natural disasters occurred the most in Central Java with 363 disasters followed with 291 disasters in East Java, West Java with 209 disasters, West Sumatra with 93 disasters and Aceh province with 85 disasters.

Meanwhile, Bojonegoro (68 disasters), Cilacap (53 disasters), Sukabumi (42), Sawahlunto (42) and Temanggung (38) were the hardest hit districts.

“The biggest disaster happened in 2015 was forest and land fires. Based on BNPB record, 24 people killed, 600,000 suffered respiratory infection diseases and 2.61 million hectares of landa burned down during the fires. Economic loses reached Rp 221 trillion with biggest loses from South Sumatra, Central Kalimantan and Papua,” he added.

Meanwhile, for 2016, Sutopo said that hydrometeorology disasters, such as floods, landslides, and tornadoes will still be dominating especially between January to February 2016.

Most prone area to be hit by floods, landslides, and tornadoes is Java island. It is predicted that high rainfall will start in January 2016. BNPB predicts 315 districts/cities with a total of 63.7 million people live in flood prone areas.

In addition, 274 districts/cities also threatened with landslides. To anticipate landslides, BNPB requires hundreds of early warning system devices. Currently, only 50 units available.

“To anticipate, BNPB had installed nets made of coconut in walls of landslide prone areas,” he said.

Meanwhile, forest and land fires still potentially happen in Sumatra and Kalimantan but with smaller scale. The biggest fires were in 2015, said Sutopo adding that it was difficult to reduce hotspots in Indonesia.

“La Nina phenomenon  will most likely to be stronger in 2016,” he said.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan catatan evaluasi bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2015 yang melanda Indonesia serta prediksi potensi bencana alam yang akan terjadi pada tahun 2016.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa peristiwa bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2015 mengalami penurunan 20 persen dibandingkan dengan apa yang terjadi sepanjang tahun 2014.

Berdasarkan data BNPB tahun 2015, terdapat 1.582 kejadian bencana yang menyebabkan 240 orang tewas, 1,18 juta orang mengungsi, 24.365 unit rumah rusak dengan rincian 4.977 rusak berat, 3.461 rusak sedang, dan 15.927 rusak ringan serta kerusakan pada fasilitas umum yang terjadi sebanyak 484 unit.

“Sepanjang tahun 2015, peristiwa bencana alam didominasi oleh banjir, tanah longsor dan puting beliung. Semuanya itu selain diakibatkan oleh kondisi alam, seperti pola hujan yang berubah-ubah, juga dipengaruhi bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bencana. Sedangkan bencana yang paling banyak menelan korban adalah longsor,” terangnya di Jakarta, Jumat (18/12).

Selain itu, ketiga bencana tersebut paling banyak terjadi di lima provinsi yang meliputi Jawa Tengah dengan 363 bencana, Jawa Timur 291 bencana, Jawa Barat 209 bencana, Sumatera Barat 93 bencana dan Aceh 85 bencana. Sedangkan untuk penyebaran per kabupaten, tertinggi terjadi di Bojonegoro (68 bencana), Cilacap (53), Sukabumi (42), Kota Sawahlunto (42) dan Temanggung (38).

“Kalau bencana terbesar yang terjadi pada 2015 itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Dalam catatan BNPB, ada 24 orang tewas akibat kebakaran hutan, 600.000 jiwa menderita infeksi saluran pernapasan dan 2,61 juta hektar lahan terbakar. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan tahun ini pun mencapai Rp 221 triliun dan wilayah yang paling banyak mengalaminya adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua,” tambahnya.

Sumber: www.bnpb.go.id

Sedangkan untuk prediksi beberapa bencana alam yang akan terjadi pada tahun 2016, Sutopo memaparkan bahwa bencana hidrometerologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung masih akan mendominasi selama 2016 dengan puncak bencana pada Januari hingga Februari 2016.

Wilayah yang paling berpotensi mengalami banjir, longsor, dan puting beliung adalah Pulau Jawa. Bencana tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak Januari 2016 nanti. BNPB memprediksi, terdapat 315 kabupaten/kota berada di daerah bahaya banjir. Dari wilayah tersebut, terdapat 63,7 juta jiwa yang berpotensi terdampak banjir.

Selain itu, 274 kabupaten/kota di Indonesia juga terancam bahaya longsor. Untuk mengantisipasi longsor, Sutopo menerangkan, BNPB membutuhkan ratusan sistem peringatan dini (early warning system). Namun, alat yang ada saat ini jumlahnya baru 50 unit.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas BNPB telah memasang jaring yang terbuat dari sabut kelapa di tebing-tebing wilayah yang rawan longsor,” katanya.

Sementara untuk kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), potensinya masih akan terjadi di Sumatera dan Kalimantan namun dengan skala yang lebih kecil. Karhutla sendiri diakui oleh Sutopo termasuk kasus terbesar yang terjadi pada 2015. Ia menyatakan sangat sulit untuk benar-benar menghilangkan hotspot atau titik panas di Indonesia. “Fenomena La Nina juga kemungkinan akan menguat di 2016,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – As predicted by Meteorological, Climatology, and Geophysics (BMKG), rainy season will start on November. Varied rain intensity which occur throughout the country recently are indicators that Indonesia has entered different season.

National Agency for Disaster Management (BNPB) stated that parts of Sumatra and Kalimantan have already entered rainy season. Meanwhile, rain season will be coming to parts of Java island on end of November or early December.

Head of Data Information Center and spokesman for BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, said that El Nino effects were still strong as result of delayed rainy season. In addition, Sutopo underlined preparations must be made to anticipate changing seasons which often followed by different types of disaster.

“If previously, long dry season and haze resulted from forest and land fires. Then, rainy season will be bring floods, landslides and tornadoes,” he said in Jakarta, on Monday (09/11).

Regional governments, he said, need to be ready to deal with floods and landslides. There are 64 million Indonesians in 315 districts/cities living in high to moderate areas prone to floods. Meanwhile, 41 million people in 274 districts/cities are prone to landslides.

Consequently, there should be technical meetings to anticipate floods and landslides. Furthermore, BNPB and Regional Agencies need to set up a contingency plan comprise of policy, strategy, disaster map, commando, effort, resources deployment, among other things.

The contingency plan must be agreed by all stakeholders in order to be immediately operational. It will facilitate all stakeholders to do their parts.

“Early warning system from agencies, such as BMKG, Ministry of Housing and Public Works, National Institute of Aeronautics and Space (Lapan), need to be closely observed to receive updated information. In addition, socialization and training must be intensified. Floods and landslides usually occur during rainy season, from December, January to February. These disasters can be tackled as they are predicted and recognizable so we can avoid any casualties,” said Sutopo.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu akibat api unggun yang belum dipadamkan telah merembet hingga ke Jawa Tengah. Kebakaran sendiri masih belum dapat dipadamkan karena cuaca kering, angin kencang dan medan yang cukup berat hingga menyebabkan api sulit untuk dipadamkan.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, kebakaran terpantau di Pos Tiga jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, Kabupatena Magetan, Jawa Timur pada Sabtu (24/10) pukul 23.30 WIB. Pada Minggu (25/10) pukul 04.00 WIB api telah mencapai Pos Satu dan sejalur dengan Cemoro Sewu. Siang hari, api semakin membesar di Pos Satu Cemoro Sewu dan mendekati permukiman.

“Pada pukul 17.00 WIB, kebakaran sudah merembet ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di wilayah Jateng, api terlihat di empat titik, yaitu di sekitar petak 63 belakang Pos Dua Cemoro Kandang, atas Gondosuli, sekitar Tahura di Pos Dua-Tiga, dan satu titik dari arah Jogorogo menuju jalur Candi Cetho,” kata Sutopo, Jakarta, Senin (26/10).

Saat ini, lanjutnya, pemadaman masih terus dilakukan dengan menutup sementara jalur Cemoro Sewu dari pengunjung. Untuk api yang mengarah ke permukiman untuk sementara dapat diatasi.

Adanya tambahan pemadaman kebakaran dari Karanganyar dan Magetan difokuskan pada penyemprotan di sekitar permukiman. Selain itu, 100 personil terdiri dari Jagawana, BPBD, TNI, Polri, relawan dan masyarakat juga telah dikerahkan untuk melakukan pengendalian kebakaran.

“Api diduga berasal dari sisa kebakaran yang lalu akibat api unggun yang lupa dimatikan itu. Ditambah tanaman yang terbakar adalah pinus sehingga mudah sekali menjalar ke tempat lain,” tambahnya.

Sementara itu, 15 pendaki dari Mapala UPN Surabaya telah berhasil dievakuasi dari kebakaran hutan di Gunung Penanggungan Kec. Trawas Kab Mojokerto, Jatim. Petugas masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Resor Pemangku Hutan (RPH) Trawas. Kebakaran hutan juga masih berlangsung di Gunung Surak, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Hutan dan lahan seluas 30 hektar terbakar dan hingga saat ini pemadaman masih terus dilakukan.

Penulis: Danny Kosasih

Sebaran asap di Sumatera dan Kalimantan terpantau masih terus meluas. Bahkan asap telah menyebabkan kualitas udara menurun di Filipina, Malaysia dan Singapura. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pantauan satelit Himawari menunjukkan asap tipis hingga sedang telah menutup Laut Jawa.

Bencana asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebut oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bencana buatan yang terjadi akibat ulah manusia. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan bahwa 99 persen penyebab dari kebakaran adalah disengaja.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sekarang saatnya kita tidak saling menyalahkan tapi bagaimana mengatasinya secara cepat. Dengan skala kebakaran yang demikian luas, tidak mungkin 1-2 minggu ke depan akan padam. Tapi semua ikhtiar kita lakukan bersama,” jelas Sutopo kepada Greeners, Jakarta, Sabtu (24/10).

Akibat dari karhutla, sebanyak 10 orang meninggal dunia di Sumatera dan Kalimantan. Korban yang meninggal disebabkan ikut terbakar saat memadamkan api dan ada yang sebelumnya memiliki riwayat sakit sehingga asap memperparah sakitnya.

“Sepuluh korban tewas ini di luar dari korban yang tujuh orang meninggal dan dua orang kritis saat mendaki Gunung Lawu itu kemudian terkepung karhutla dan akhirnya terbakar di Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober 2015‎ lalu. Ini di luar kejadian di Gunung Lawu, ya,” imbuhnya.

Sutopo juga menyatakan bahwa bencana asap ini telah menyebabkan 503.874 orang sakit ISPA‎ di enam provinsi sejak 1 Juli hingga 23 Oktober 2015. Jumlah masing-masing provinsi adalah 80.263 orang di Riau, 129.229 orang di Jambi, 101.333 orang di Sumatera Selatan, 43.477 orang di Kalimantan Barat, 52.142 orang di Kalimantan Tengah, dan 97.430 orang di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, lanjut Sutopo, lebih dari 43 juta jiwa penduduk terpapar oleh asap. Data ini hanya dihitung di Sumatera dan Kalimantan. Data ini dianalisis dari peta sebaran asap dengan peta jumlah penduduk.

“Kemungkinan jumlah penderita yang sebenarnya lebih daripada itu karena sebagian masyarakat sakit tidak berobat ke Puskesmas atau rumah sakit. Mereka berobat mandiri sehingga tidak tercatat,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Beberapa waktu belakangan, beredar pesan berantai yang mengimbau agar masyarakat meletakkan satu baskom air yang dicampur dengan garam untuk memancing hujan untuk membantu masyarakat di Sumatera dan Kalimantan yang sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan.

Menanggapi pesan berantai tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam pesan berantai tersebut tidak benar dan tidak masuk akal. Menurutnya, penguapan air di lautan dan samudera yang ada di perairan Indonesia saja tidak mampu memproduksi uap air yang akan berkondensasi di atmosfer hingga membentuk awan-awan.

“Pesan berantai itu tidak masuk akal, mohon jangan disebarluaskan karena membodohi masyarakat. Justru malah seharusnya masyarakat menyebarluaskan berita agar jangan membakar hutan dan lahan lagi,” terangnya, Jakarta, Sabtu (24/10).

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Andi Eka Sakya pun menanggapi isi pesan berantai tersebut. Andi menyatakan bahwa BMKG tidak pernah mengeluarkan imbauan agar masyarakat melakukan sebagaimana yang terisi dalam pesan berantai tersebut.

Imbauan agar meletakkan baskom berisi air pada siang hari tersebut, lanjut Andi, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Penguapan air dari baskom yang terjadi (meskipun jumlah baskom berisi air dalam jumlah banyak) sangat jauh dari memadai bila dibandingkan dengan jumlah uap air hasil penguapan yang diperlukan untuk proses kondensasi pembentukan awan di atmosfer.

“Hujan yang terjadi di bumi sebagian besar berasal dari kondensasi uap air dari hasil penguapan di lautan,” jelas Andi.

Namun, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL) dr. H. Mohamad Subuh, MPPM, menyampaikan hal yang berbeda. Menurutnya, meletakkan air di dalam sebuah baskom mampu menarik partikel debu di udara yang masuk ke ruangan.

“Taruh air satu baskom itu mampu menarik partikel debu kotor di ruangan. Itu sangat bagus jadi tidak usah pakai air purifier (penyaring udara) lagi,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa berdasarkan pantauan satelit Himawari, diketahui sebaran kabut asap di wilayah Sumatra dan Kalimantan masih terus meluas. Bahkan asap tipis pun sempat menutup Laut Jawa dan menyapu sebagian wilayah Jakarta.

“Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini juga telah menurunkan kualitas udara di negara tetangga seperti Filipina, Malaysia dan Singapura,” ujar Sutopo, Jakarta, Sabtu (24/10) kemarin.

Dari catatan BNPB, sedikitnya terdapat sepuluh warga meninggal dunia gara-gara bencana kabut asap. Selain itu, 503.874 jiwa penduduk terserang infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Namun, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya menyatakan bahwa kabut tipis yang terlihat di Jakarta bukanlah kabut asap yang datang dari Sumatera maupun Kalimantan melainkan polutan.

“Kita melihat polutan itu sejak kemarin siang dan tidak perlu dikhawatirkan. Justru, angin yang menuju ke selatan itu merupakan tanda-tanda transisi musim kemarau ke musim hujan,” katanya.

Ia menerangkan, bahwa pergerakan angin di setiap lapisan diukur berdasarkan tekanan udara yang dikonversikan dengan ketinggian. Partikel asap yang terbawa dari lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada pada ketinggian 750 sampai 850 atau bergerak 2,5 kilometer ke atas. “Partikel asap itu tidak membahayakan,” katanya.

Sebagai informasi, pada Jumat (23/10), berdasarkan peta sebaran asap dari BMKG, BNPB menyatakan memang ada sebagian asap tipis mulai memasuki wilayah Jakarta. Kabut terlihat sampai jelang sore. Bahkan di kawasan utara Jakarta, ketebalan kabut akibat asap bisa terlihat jelas.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) -Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerangkan kronologi peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Lereng Gunung Lawu sekitar kawasan Cemoro Sewu, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Minggu (18/10) lalu. Dalam kebakaran gunung ini, enam orang pendaki tewas dan dua orang lainnya terluka.

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh perapian atau api unggun dari pendaki gunung yang ditinggal dan belum dipadamkan.

“Telah terjadi kebakaran hutan akibat api unggun dari pendaki gunung yang ditinggal dan belum dipadamkan,” jelasnya, Jakarta, Senin (19/10).

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.40 WIB di petak 73 KPH Gunung Lawu tersebut, menurut Sutopo, sempat terdeteksi oleh penduduk setempat pada pukul 08.00 WIB, Minggu pagi. Penduduk melihat kepulan asap di sekitar Pos Tiga Semoro Sewu. Upaya pemadaman pun sempat dilakukan oleh petugas gabungan dan masyarakat.

“Nah, pukul 13.40 WIB tim gabungan yang sedang menuju tempat kejadian mendapatkan informasi dari pendaki bernama Mansur Salim (46 Th), bahwa ia telah menolong satu orang pendaki di antara Pos Empat dan Pos Tiga bernama Dita Kurniawan (18 Th). Dari Dita itulah tim mendapat informasi bahwa ada delapan orang korban lagi yang masih terjebak di atas (hutan),” katanya lagi menceritakan.

Pada pukul 14.20 WIB, tim gabungan berhasil menemukan satu orang korban bernama Eko Nurhadi (45 Th) dalam keadaan luka bakar yang mencapai 50 persen atau mengalami luka pada bagian perut, tangan dan wajah. Selanjutnya, pada pukul 14.30 WIB, Eko berhasil dievakuasi menuju Pos Satu pemberangkatan hingga selanjutnya korban dievakuasi menuju RSUD DR Sayidiman Magetan.

Informasi terakhir, kata Sutopo melanjutkan, sampai dengan pukul 18.00 WIB, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Perhutani, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), komunitas Anak Gunung Lawu (AGL) dan juga dibantu Masyarakat Cemoro Sewu dan Singolangu masih terus melakukan penyisiran dan evakuasi.

“Hasil penyisiran sementara sampai dengan saat ini diperoleh infomasi bahwa korban kebakaran hutan yang terjadi diantara Pos Tiga dan Pos Empat berjumlah delapan orang dengan rincian enam orang meninggal dan dua orang dalam kondisi kritis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pos pendakian Cemoro Sewu sebenarnya telah ditutup sejak hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015, dengan alasan sempat terlihat asap di sekitar Pos Lima namun telah di padamkan. Sedangkan jalur pendakian melalui Cemoro Kandang Tawangmangu, Jawa Tengah, tidak ditutup sehingga para pendaki bisa naik melalui jalur tersebut.

Dita Kurniawan, salah satu korban yang selamat, mulai mendaki pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, melalui jalur Cemoro Kandang bersama 13 orang pendaki lainnya. Namun 11 orang temannya yang lain masih belum diketahui keberadaanya karena terpisah dalam perjalanan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku masih belum bisa memastikan kapan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia akan dapat dipadamkan secara keseluruhan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, menurut penyampaian BNPB pada Minggu (18/10) kemarin, kebakaran hutan yang sangat luas tersebar di tujuh provinsi, yakni Lampung, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur.

Sebaran yang sangat luas inilah diakui Sutopo menjadi kendala dalam proses pemadaman. Selain itu, katanya lagi, tidak jarang pula pemadaman api terhambat lantaran terkendala oleh minimnya air seperti yang terjadi di daerah Rengat, Riau.

“Sebarannya sangat luas, belum lagi karakteristik tanah gambut yang kering serta cuaca yang juga kering. Angin yang kencang di permukaan pun menyebabkan penjalaran api berlangsung sangat cepat sehingga sulit untuk dipadamkan dalam waktu dekat. Meski sudah dibantu tiga negara tetangga, Singapura, Malaysia dan Australia, api belum bisa dipadamkan,” tuturnya saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Senin (19/10).

Sementara itu, berdasarkan citra satelit Himawari, Sutopo menerangkan bahwa hingga saat ini sebaran kabut asap dengan sifat sedang (tidak terlalu pekat) kembali meluas hingga negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia.

Untuk wilayah Kalimantan sendiri, saat ini masih dalam kondisi terkepung kabut asap yang menyebabkan jarak pandang berkurang. Begitu pun dengan yang terjadi di Sumatera dengan rincian kejadian sebagai berikut; pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang di Pekanbaru 800 meter, Kerinci 100 meter, Jambi 500 meter, Palembang 5 kilometer, Pontianak 1,8 kilometer, Sintang 600 meter, Palangkaraya 800 meter, Muara Teweh 100 meter, dan Tarakan 500 meter.

Untuk titik hotspot, berdasarkan pantauan Satelit Terra Aqua, sekitar pukul 07.00 WIB, terdapat 1.085 lokasi hotspot di Sumatera, antara lain 108 di Jambi, 10 di Kepulauan Riau, 57 di Riau, 871 di Sumatera Selatan, dan 39 di Lampung. Sedangkan di Kalimantan terdapat 212 titik yang tersebar 36 di Kalbar, 11 di Kalsel, 156 di Kalteng, dan 9 di Kaltim.

“Pemerintah bersama dengan personel gabungan dari TNI, Polri, dan beberapa bantuan asing masih akan terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, baik melalui operasi udara, maupun operasi darat,” jelasnya.

Untuk kualitas udara di Pekanbaru, lanjut Sutopo, masih berada dalam kategori tidak sehat. Lalu, Jambi dan Palangkaraya berapa pada kategori berbahaya, sementara Palembang dan Pontianak dengan kategori sangat tidak sehat.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan bantuan 2.000 liter bahan baku untuk membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Bahan baku berupa busa atau foam dengan nama Miracle Alpa Plus ini terbungkus di dalam jeriken dengan isi 20 liter.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan Miracle foam tersebut dapat digunakan baik dengan menggunakan air tawar bersih atau air laut. Busa yang memiliki tanggal kadaluwarsa selama 4 tahun ini merupakan cairan bertekanan rendah, hanya digunakan dengan 1% perbandingan campuran busa dengan air bersih atau laut.

“JICA telah memberikan dukungan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut selama 20 tahun. Kami mengharapkan bantuan ini dapat memberikan kontribusi dalam pemadaman yang dipimpin oleh BNPB,” kata Sutopo seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Sabtu (17/10).

Bantuan yang telah dikirimkan sebanyak 50 jeriken ini telah tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada hari Sabtu (17/10) dan sisanya akan tiba Senin nanti (19/10). Bantuan JICA tersebut, lanjut Sutopo, kemudian ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus sebagai Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap.

Direktur Bantuan Darurat BNPB Eko Budiman, kata Sutopo lagi, telah menerima secara simbolis bantuan Jepang dari JICA tersebut pada Sabtu (17/10) di Posko Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap.

Sebagai informasi, Morita Holdings Corporation sebagai produsen Miracle foam diklaim sebagai bahan yang ramah lingkungan. Foam ini tidak mengandung bahan beracun dan PFOS seperti hormon lingkungan dan logam berat. PFOS merupakan bahan yang mengandung senyawa organ fluoric. Bahan ini dapat terurai lebih baik daripada bahan busa lainnya.

Terkait dengan bantuan busa Miracle Alpa Plus, JICA juga mengirimkan dan menempatkan seorang ahli bernama Moritaka Kiyoshi untuk menjelaskan penggunaan bahan baku busa tersebut.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan bahwa titik-titik panas (hotspot) baru di Sumatera Selatan kembali bermunculan. Tercatat ada 138 hotspot di Sumatera Selatan yang ditemukan pada hari Selasa (13/10) lusa kemarin.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kalau rawa gambut yang kering dan terlanjur terbakar sangat sulit untuk dipadamkan. Hal ini dikarenakan daerah yang terbakar bukan hanya di permukaan melainkan hingga kedalaman lima meter.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, kata Sutopo, masih terus memimpin komando penanganan bencana asap di Sumatera Selatan dan semua bantuan asing di bawah komando penuh Kepala BNPB. Setiap hari dilakukan briefing dan evaluasi dari aktivitas pemadaman api.

“Operasi gabungan dari Indonesia, Malaysia dan Singapora terus melakukan pemboman air dari udara di daerah Air Sugihan, Cengal dan Indralaya Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sepuluh helikopter dan pesawat dikerahkan untuk melakukan water bombing di daerah tersebut,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (14/10).

Selain itu, enam helikopter dan dua pesawat Air Tractor dari Indonesia pun telah melakukan water bombing sebanyak 149 kali di daerah Air Sugihan dan Pedamaran Timur. Sedangkan Helikopter Chinook Singapora melakukan water bombing enam kali di Pedamaran dan pesawat Bombardier Malaysia melakukan water bombing 13 kali di Cengal.

“Berdasarkan laporan, 85 persen kebakaran berhasil dipadamkan setelah dilakukan water bombing,” tambahnya.

Hujan buatan, lanjut Sutopo, juga terus dilakukan dengan menyemai awan-awan potensial. Namun keringnya cuaca menyebabkan awan yang terbentuk menjadi “mandul” dan terbatas jumlahnya.

Pada Senin (12/10) lalu, turun hujan di Air Sugihan pada pukul 14.00 WIB dan 20.00 WIB. Total 72,3 ton garam sudah ditaburkan di awan di daerah Sumsel sejak Agustus hingga sekarang. Operasi udara ini juga akan diperkuat dengan tambahan satu unit pesawat Hercules L382G bomber dari Australia yang mampu membawa air 15.000 liter.

“Selain operasi udara, pemadaman di darat dilakukan oleh tim gabungan sebanyak 3.694 personel dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan lainnya. Pembangunan sekat kanal di Air Sugihan sudah mencapai 3,84 km dan saat ini sedang dinormalisasi,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mampu menangani kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana kabut asap di beberapa daerah seperti Sumatera dan Kalimantan. Pernyataan ini dikeluarkan atas dasar menanggapi permintaan dari beberapa pihak dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan yang meminta pemerintah segera menetapkan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei kepada wartawan di Jakarta, menyatakan, walau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sumber daya yang dikerahkan guna mengatasi kebakaran lahan dan hutan sudah berskala nasional. Apalagi, kata Willem, jumlah titik api saat ini jika dibandingkan dengan awal September 2015 lalu sudah sangat berkurang, meskipun asap masih ada karena sebagian besar lahan terbakar merupakan lahan gambut.

“BNPB sudah mengucurkan dana hampir Rp 500 miliar untuk penanganan kebakaran lahan ini. BNPB juga mengerahkan 21 pesawat dan helikopter untuk operasi bom air (water bombing), serta 4 pesawat untuk hujan buatan. Di darat, terdapat tim gabungan berisi 20.837 personel, terdiri dari staf BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat. Sebanyak 3.773 personel TNI dan 770 personel Polri dari pusat juga diperbantukan,” tegas Willem, Jakarta, Kamis (01/09).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho pun turut menegaskan bahwa tingkatan bencana asap hingga saat ini masih merupakan bencana daerah. Menurutnya, Presiden masih belum memberi pernyataan mengenai status bencana nasional dengan banyak pertimbangan.

“Terkait bencana kebakaran lahan dan asap saat ini, pemerintah daerah di enam provinsi terdampak serta pemerintah kabupaten/kota di bawahnya masih mampu menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebanyak tiga provinsi pun sudah menyatakan status tanggap darurat bencana asap, yaitu Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar sendiri mengakui bahwa yang terpenting saat ini adalah aksi pemerintah untuk melakukan pemadaman. Menurut Siti, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menanggulangi bencana tersebut.

Tak cuma itu, Siti mengklaim selalu mengawasi perkembangan kebakaran hutan yang terjadi. Pemantauan juga dilakukan dengan menghubungi para kepala daerah untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan. “Kita selalu pantau kok tiap harinya. Bagimana situasi dan kondisi terkini serta perkembangannya,” kata Siti.

Penulis: Danny Kosasih