Jakarta (Greeners) – Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertanian mewacanakan akan membuka lahan cetak sawah baru seluas 23.000 hektare di 12 kabupaten pada tahun 2015 guna mendukung percepatan swasembada pangan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), San Afri Awang mengatakan, dari total lahan tersebut, baru seluas 10.000 hektare saja yang sudah disiapkan dan itu berada di Merauke.

Sedangkan sisanya tersebar di 11 kabupaten, seperti Merangin, Ogan Komering Ilir, Mesuji, Sanggau, Pinrang, Wajo, Bombana, Bima, Bangka Barat, dan Bangka Selatan.

“Namun, sampai saat ini kami (KLHK) baru menerima permintaan seluas 10.000 hektare yang terletak di Merauke itu saja dari Kementerian Pertanian, tapi kalau semuanya sudah sesuai kami pasti siap,” jelasnya, Jakarta, Jumat (24/07).

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa untuk membuka lahan cetak sawah tersebut memang memerlukan kajian kesesuaian terlebih dahulu. Jadi, lanjutnya, semua lahan yang bisa dibuka harus melalui persyaratan teknis dan ekologis yang sesuai dengan prosedur yang berjalan.

“Kita memang masih ada potensi hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) seluas 13 juta hektare yang bisa dibuka untuk pengembangan kawasan non kehutanan, termasuk cetak sawah. Namun itu semua membutuhkan persyaratan teknis dan ekologis untuk dipenuhi,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Pertanian mengaku bahwa Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mencapai swasembada kedelai dalam tiga tahun ke depan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring, mengatakan, kesulitan tersebut dikarenakan Indonesia memiliki iklim yang kurang sesuai untuk menanam kedelai. Sedangkan untuk produksi kedelai saat ini, menurutnya, masih sangat minim yaitu sekitar 900.000 ton dari 2,5 juta ton yang dibutuhkan.

Hasil menyatakan bahwa untuk mendorong para petani tetap menanam kedelai, Kementerian Pertanian telah meminta pada Kementerian Perdagangan agar menaikkan Harga Beli Petani (HBP) kedelai yang merupakan jaminan harga untuk petani. Sebab, katanya, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), rasio antara ongkos produksi dibanding output tanaman kedelai adalah sebesar 101,11% atau dengan kata lain petani pasti akan mengalami kerugian.

“Menurut perhitungan, idealnya HBP kedelai yang sekarang itu Rp 7.500/kg naik sampai Rp 11.000/kg. Makanya, Pak Menteri (Amran Sulaiman) sudah minta HBP-nya dinaikan karena memang usaha taninya kurang menguntungkan,” ujarnya, Jakarta, Jumat (29/05).

Sedangkan untuk tujuan penanaman kedelai ini sendiri, lanjut Hasil, adalah agar padi dan jagung yang ditanam oleh petani tidak rentan terhadap serangan hama. “Menanam kedelai ini adalah bagian dari pola tanam yang baik yang perlu kita terapkan,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa kepada Greeners menyampaikan bahwa asumsi yang dikatakan oleh Kementerian Pertanian terkait iklim Indonesia yang sulit untuk menanam kedelai merupakan pernyataan yang keliru. Menurutnya, tidak ada masalah dengan dengan iklim di Indonesia, bahkan potensi produksi kedelai milik petani bisa mencapai tiga ton per hektarare yang artinya itu sama dengan negara beriklim sedang.

“Sebenarnya persoalan terbesar itu karena pemerintah tidak pernah memberikan perlindungan kepada petani kedelai,” jelasnya saat dihubungi melalui pesan singkat oleh Greeners.

Terkait target tiga tahun swasembada kedelai, Dwi yang juga Guru Besar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pun mengamini bahwa akan sangat sulit mencapai target tersebut jika melihat kondisi nyata di lapangan saat ini. Namun, jika targetnya diperpanjang hingga lima tahun ke depan, masih akan ada kemungkinan swasembada kedelai yang direncanakan oleh pemerintah tercapai.

“Ya, itu pun kalau ada upaya keras ke arah swasembada itu dan tentunya ada upaya perlindungan terhadap petani kedelai,” tukasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian sendiri telah mencanangkan target swasembada 3 bahan pangan, yaitu padi, jagung dan kedelai dalam 3 tahun ke depan atau hingga 2017 mendatang. Untuk tahun 2015 ini, Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi padi sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sebanyak 20,33 juta ton, dan kedelai 1,27 juta ton.

Kesemua target tersebut naik dibandingkan produksi pada tahun 2014. Sedangkan, berdasarkan Angka Ramalan II yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2014 lalu, produksi padi Indonesia adalah 70,6 juta ton GKG, jagung 19,13 juta ton, dan kedelai 920 ribu ton.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Setelah hasil tes laboratorium terhadap beras plastik di Bekasi dinyatakan negatif oleh Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kini muncul isu baru. Kementerian Pertanian mengaku mendapat laporan dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) terkait adanya kedelai oplosan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring menyatakan bahwa berdasarkan dugaan dari KTNA, kedelai oplosan yang ditemukan tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai yang sedang berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Setelah mendapat laporan tersebut, Hasil pun langsung meneruskannya ke Kepala Dinas (Kadis) Provinsi Aceh. Kementerian Pertanian juga telah menurunkan tim khusus untuk meninjau langsung dugaan adanya kedelai oplosan di Aceh Tamiang tersebut.

“Kami sudah merespon laporan itu dengan menurunkan tiga orang tim khusus ke Aceh Tamiang. Saat ini, aparat kepolisian Aceh Tamiang juga sudah diturunkan ke lapangan untuk menyelidiki dugaan kedelai oplosan itu,” jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh Greeners, Jakarta, Rabu (27/05).

Sebagai informasi, KTNA Aceh Tamiang melaporkan kronologi kejadian dugaan adanya kedelai oplosan yang merupakan bagian dari program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai di Kabupaten Aceh Tamiang.

Benih kedelai oplosan tersebut menurut KTNA ada yang tercampur dengan jagung dan ditemukan di Ingin Jaya, Jamur Jelatang, dan Alur Selalas. Selain itu ada juga benih kedelai berwarna hitam dan peot, serta ada juga yang tercampur dengan tanah. Ini terjadi di kampung Ingin Jaya dan Sungai Kuruk Satu.

Program GP-PTT kedelai sendiri merupakan salah satu upaya khusus yang dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan swasembada kedelai. Dalam program tersebut, pemerintah memberi bantuan berupa sarana produksi, biaya pertemuan kelompok, dan pendampingan peserta penyuluh. Adapun bentuk bantuan sarana produksinya berupa benih kedelai dan pupuk.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa stok beras nasional aman hingga bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juni hingga Juli 2015 mendatang. Tercatat, perkiraan stok beras nasional selama 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 6.877.889 ton pada Maret, 5.270.827 ton pada April, dan 3.606.356 ton pada Mei 2015.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring kepada Greeners mengatakan bahwa optimisme tersebut juga diperkuat dengan keyakinan adanya optimalisasi pembukaan lahan sawah baru. Pembukaan lahan ini diperkirakan akan bertambah 700 ribu hektare sawah, termasuk adanya perbaikan lahan irigasi.

“Artinya jika melihat produksi beras dan stok nasional saat ini, kita rasa akan cukup lah. Apalagi surplus beras dalam empat bulan pertama tahun ini mencapai 7 juta ton dengan menggunakan asumsi konsumsi sebesar 2,67 juta ton per bulannya,” jelasnya, Jakarta, Selasa (26/05).

Sementara, lanjut Hasil, berdasarkan luas tanam dan sejumlah upaya swasembada pangan yang dilakukan, Kementan juga optimis bahwa produksi gabah nasional pun akan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan hingga akhir 2015, yakni produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 73,5 juta ton.

Berdasarkan catatan Kementan, lanjutnya lagi, produksi GKG pada Januari 2015 sebesar 3.190.494 ton, Februari 2015 sebesar 6.703.402 ton, Maret 2015 sebesar 12.233.883 ton, April 2015 sebesar 9.375.360 ton, dan untuk prediksi produksi pada Mei 2015, Kementan mencatat hasilnya akan mencapai 6.414.720 ton GKG.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mendukung rencana swasembada garam untuk mengurangi tren impor garam yang semakin tinggi setiap tahun. Swasembada garam juga diperlukan untuk meningkatkan produksi garam nasional, baik dari sisi produktivitas maupun kualitas.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP, Sudirman Saad, mengatakan, masih ada sikap skeptis yang cukup sulit mengenai lahan di masyarakat, seperti sulitnya perizinan dan iklim yang tidak sama dengan di Australia. Oleh karena itu, ia mengatakan, Menteri KKP Susi Pudjiastuti telah memberi beberapa masukan.

“Masukan Ibu Menteri, petani garam itu harus diedukasi, lalu industri dan pengusaha garam harus investasi membantu petani garam meningkatkan kualitasnya,” katanya, Jakarta, Senin (09/03).

Selain itu, Sudirman mengatakan bahwa KKP akan membuka kesempatan kepada investor untuk menjajaki lahan baru yang bisa digunakan sebagai tambak garam guna mempercepat swasembada garam. KKP, lanjutnya, telah mendapat informasi mengenai lahan yang menganggur di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur yang bisa dimanfaatkan sebagai tambak garam.

“Bila lahan ini diproses untuk tambak garam, akan ada tambahan produksi sekitar 600.000 ton. Penambahan produksi ini dengan asumsi produktivitas garam sebesar 120 ton per hektare dengan luas tambak 5.000 hektare,” tandasnya.

(G09)

Malang (Greeners) – Cita-cita Indonesia mencapai swasembada pangan bisa terealiasi lebih cepat dari yang diharapkan jika semua pihak terlibat langsung, baik petani, TNI, PNS, dan semua stake holder lainnya turun ke sawah dan mendukungnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengharapkan kepada semua penyuluh pertanian di Indonesia bergerak bersama-sama mengedukasi para petani di lapangan dan mengawal program ini.

“Dengan anggaran 16,9 triliun rupiah dan dengan pengawalan yang tepat masuk ke lapangan swasembada pangan bisa cepat tercapai,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, Kamis (26/2/2015).

Para mahasiswa di Indonesia juga mempunyai peran penting dalam hal ini. Misalnya, dengan ikut memonitoring kualitas dan kuantitas produksi pertanian, benih, pupuk, serta mengawal program dan kegiatan para petani di lapangan. Ia menargetkan bisa menutup impor bahan pangan dari negara lain dan membaliknya. “Yang penting seluruh petani bergerak bersama,” katanya.

Sebelum menjadi pembicara dalam kuliah umum di STPP Malang, Menteri Pertanian juga melakukan panen raya padi di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Malang, JawaTimur, dengan luas lahan sekitar 1.753 hektare. Di Jawa Timur sendiri, katanya, pekan depan akan panen 500 ribu hektare padi. “Kalau bisa menghasilkan 4 juta ton gabah kering giling, beras cukup aman,” katanya.

Menurutnya, target produksi gabah tahun 2015 mencapai 73 juta ton dengan kebutuhan 32 juta ton per tahun. Ia optimis dengan adanya spirit baru para petani dan ditunjang anggaran yang memadai serta bantuan alat-alat teknologi pertanian bisa memacu produksi gabah di Indonesia. Selama sepekan ini, Amran sudah mengunjungi daerah yang sudah waktunya panen raya seperti di Demak, Sragen, dan Malang. Rata-rata ada peningkatan produksi padi sekitar 30 persen dari biasanya.

Peningkatan ini juga tidak lepas dari mundurnya masa panen dan tanam dari akhir tahun 2014 menjadi awal tahun 2015. Serangan hama di Jawa Timur, katanya, di bawah 2 persen dan ini membuat produktifitas padi meningkat.

Di Kabupaten Malang yang menjadi salah satu lumbung padi nasional, produksi gabah kering saat panen mencapai 500.000 ton. Produksi ini masih bisa ditingkatkan lagi menurut Bupati Malang Rendra Kresna saat menemani Menteri Pertanian. Ia menyebutkan, beberapa kendalanya adalah peralatan pertanian yang kurang karena buruh tani berkurang.

Andi juga mengatakan penanganan irigasi tersier yang menjadi beban petani bisa juga ditangani oleh pemerintah daerah guna memacu produktifitas pertanian. “Penggunaan alat-alat teknologi pertanian yang memadai bisa menambah produktifitas,” ujarnya.

(G17)

Jakarta (Greeners) – Gagalnya swasembada kedelai yang dikatakan pemerintah akibat dari produktivitas petani kedelai yang semakin menurun mendapat bantahan dari berbagai pihak.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengatakan penyebab gagalnya swasembada kedelai lebih karena pembukaan kran impor kedelai yang terlalu masif akibat tekanan IMF pada tahun 2000 lalu.

Tahun 2000 lalu, lanjut Dwi, harga kedelai internasional sebesar Rp 1.950/kg, sedangkan biaya produksi kedelai Rp 2.500/kg. Lalu, untuk harga kedelai impornya mencapai Rp 5.654/kg, sementara biaya produksi lokal mencapai Rp 7.500/kg pada tahun 2013.

“Pemerintah memang membantu dengan penetapan harga beli pemerintah (HBP) sebesar Rp 7.600/kg, tapikan harga itu masih tidak adil karena ongkos petani saja sudah Rp7.500/kg,” jelas Andreas, Jakarta (21/08).

Senada dengan Andreas, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Benny Pasaribu mengungkapkan bahwa diperlukan gebrakan terbaru yang lebih inovatif dari tampuk pemerintahan yang baru agar mampu membuat kedelai dalam negeri berjaya dan mulai menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kedelai.

“Potensi kedelai kita itu besar, lho, karena kedelai kita non-Genetically Modified (non -GMO),” tambah Benny.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah mengklaim bahwa implementasi swasembada kedelai yang banyak dikatakan gagal bukan karena disebabkan oleh buruknya varietas benih kedelai dalam negeri.

Direktur Pembenihan Direktorat Jendral Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Bambang Budianto mengatakan sebenarnya varietas benih kedelai yang dihasilkan oleh petani kita sudah cukup bagus.

Hanya saja, karena harga impor kedelai yang lebih murah akhirnya membuat petani tidak bergairah lagi dan berpikir bagaimana untuk meningkatkan produktivitas hasil kedelai mereka.

“Penurunan 200.000 ton produksi kedelai sejak 2009 itu bukan karena buruknya varietas benih kedelai dalam negeri, malahan varietas kedelai petani kita itu sebenarnya bagus,” ujar Bambang saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Kamis (21/08).

Bambang menambahkan bahwa pemerintah bahkan telah memberikan subsidi berkelanjutan berupa bantuan sosial seluas 200.000 hektare lahan dan belanja benih sebanyak 78.000 hektare untuk menggenjot penaikan produksi kedelai tahun ini.

“Padahal pemerintah sudah memberikan biaya penuh untuk produksi tapi tetap saja hasilnya masih rendah,” tambahnya.

Bambang mengaku persoalan kuota impor kedelai ini tidak bisa selesai dengan mudah karena memang para petani kedelai tidak bergairah lagi untuk memproduksi kedelai sebab harga impor masih lebih murah untuk petani sehingga membuat produktivitas mereka menjadi rendah.

“Karena harga kedelai impor murah dan produktivitas petani kedelai kita rendah maka masih sulit untuk swasembada kedelai,” tutupnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera yang ditandatangani Presiden pada Senin pekan kemarin (6/2). Sebelumnya Presiden juga mengeluarkan Perpres Nomor 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan pada 5 Januari 2012.

Dalam Perpres No.13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera, Presiden menetapkan Pulau Sumatera sebagai pusat pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi. Perpres tersebut juga mengutamakan prinsip berkelanjutan dalam penataan ruang Pulau Sumatera dengan memperhatikan pelestarian kawasan berfungsi lindung dan keanekaragaman hayati hutan tropis basah.

WWF Indonesia menyambut baik dikeluarkannya Perpres No.13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera. “Perpres ini merupakan sebuah langkah maju dan WWF memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah melalui kebijakan ini. Akan tetapi perlu dipastikan bahwa kawasan hutan – yang fungsi lindung dan konservasinya harus dijaga – merupakan hutan alam yang tersisa, sehingga pengembangan hutan tanaman industri dan kelapa sawit ke depan dilakukan di lahan kritis yang tidak aktif,” kata Direktur Konservasi WWF-Indonesia, Nazir Foead di Jakarta.

Menurut data WWF-Indonesia pada 2009 tutupan hutan yang tersisa adalah 12,8 juta hektar atau sekitar 29 persen dari total luas pulau Sumatera, sedangkan lahan kritis yang sudah tidak aktif mencapai luasan sekitar 2,7 juta hektar.

Perpres 13/2012, khususnya pada pasal 11 menggarisbawahi bahwa untuk mewujudkan paling sedikit 40% areal bervegetasi hutan dari luas Pulau Sumatera sebagai kawasan berfungsi lindung, Pemerintah akan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung dan merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang telah terdegradasi.

Pemerintah juga akan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu dan mengembangkan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan. Perpres ini juga mengedepankan pembangunan koridor bagi perlintasan satwa liar dan perlindungan Daerah Aliran Sungai dalam tata ruang Pulau Sumatera.

“Sukses atau tidaknya implementasi kebijakan Tata Ruang Pulau Sumatera yang keberlanjutan akan sangat ditentukan oleh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Sektor swasta dan bisnis – dalam hal ini industri kelapa sawit dan pulp atau bubur kertas – memegang peranan kunci,” kata Nazir.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan memiliki konsesi di Pulau Sumatera berkewajiban untuk menghormati dan menyesuaikan operasional dan kebijakannya dengan Perpres ini.

“Perpres ini merupakan payung hukum dan panduan ke arah mana pengembangan sekala regional Sumatara dan investasi akan didorong,” lanjut Nazir.

Adapun tantangan selanjutnya adalah bagaimana mensinergikan antara Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat Pulau dengan RTR di tingkat provinsi dan kabupaten. “WWF Indonesia siap mendukung implementasi serta tindak lanjut kebijakan ini di lapangan,” tambahnya. (G02)