Jakarta (Greeners) –  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap tahun 2023 menjadi rekor tahun terpanas. Tak hanya Indonesia yang mengalaminya, cuaca panas juga menyerang banyak tempat di seluruh belahan dunia.

“Tahun ini adalah tahun penuh rekor temperatur. Kondisi ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana heatwave (gelombang panas) terjadi di banyak tempat secara bersamaan. Juli 2023 lalu, heatwave yang melanda Amerika Barat bahkan mencapai 53 derajat Celcius,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melalui keterangan rilisnya.

Dwikorita menyebut, 2023 sangat berpotensi menjadi tahun dengan temparatur terpanas sepanjang sejarah. Hal itu terbukti dengan suhu permukaan di beberapa tempat di dunia yang mencapai suhu di atas 40°C.

Berdasarkan data World Meteorological Organization (WMO), Juli menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah. Sebagai contoh, pada Juli tahun ini suhu di wilayah Sardinia, Italia mencapai 48°C. Kemudian, di Rhodes, Yunani 49°C, dan Maroko serta Afrika Utara mencapai lebih dari 47°C. Sementara itu, Amerika Serikat tercatat mencapai suhu maksimal 53°C dan selama 31 hari berurutan mencapai suhu lebih dari 43°C.

BACA JUGA: BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini Multibencana

Secara umum, Indonesia turut merasakan dampak menghangatnya suhu bumi dalam lima bulan terakhir sejak Juni hingga Oktober. Namun, berdasarkan data BMKG, suhu maksimum di Indonesia pada periode tersebut mencapai 38 °C. Sebab, 60% luas area Indonesia adalah laut dengan atmosfer yang relatif lembap, sehingga menjadi penyangga kenaikan temperatur.

Menurut Dwikorita, situasi ini merupakan dampak dari perubahan iklim. Dampaknya telah memberi tekanan tambahan pada sumber daya air yang sudah langka dan menghasilkan water hotspot.

Realitas evolusi iklim tersebut menjadikan tahun 2023 berpeluang menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim, mengalahkan tahun 2016.

Perubahan Iklim Ancam Stok Pangan Dunia

Tak sekadar itu, kondisi tersebut telah meningkatkan kerentanan terhadap stok pangan dunia. Bahkan, Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi jika hal ini terus terjadi, maka di tahun 2050 mendatang bencana kelaparan akan terjadi akibat krisis pangan.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi, lanjut Dwikorita, pemerintah bersama semua elemen masyarakat harus bekerja sama dan bergotong royong dalam melakukan aksi mitigasi. Mulai dari penghematan listrik, air, pengelolaan sampah, pengurangan energi fosil, serta menggantinya dengan kendaraan listrik, dan cara ramah lingkungan lainnya.

Implementasi strategi mitigasi dan adaptasi, menurut Dwikorita, harus digencarkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Apalagi, tambahnya, suhu udara permukaan di Indonesia diproyeksikan akan terus naik di masa mendatang.

Ilustrasi tahun terpanas di dunia. Foto: Freepik

BMKG Dukung Mitigasi Perubahan Iklim

Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga menjelaskan peran penting BMKG dalam mendukung adaptasi dan mitigasi di luar sebagai penyedia data. BMKG, kata dia, memiliki informasi knowledge dan wisdom terkait perubahan iklim di Indonesia (dan wilayah sekitarnya).

Informasi yang BMKG miliki dapat bermanfaat untuk kepentingan perencanan pembangunan nasional. Sebab, harus ada pelibatan BMKG untuk mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Sistem peringatan dini BMKG tidak hanya menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi. Namun, juga mendorong pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat. Kolaborasi di antara keduanya dapat memperkuat early warning yang berdampak pada early action,” ujarnya.

Negara ASEAN Antisipasi Ancaman Krisis Pangan

Pada kesempatan berbeda, Dwikorita juga mendorong kolaborasi negara-negara di ASEAN. Hal itu untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim.

Menurutnya, sudah selayaknya kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Khususnya, di seluruh negara ASEAN diiringi komitmen kebijakan terhadap lingkungan dan ketahanan pangan.

“Perubahan iklim yang terjadi saat ini berdampak serius bagi perekonomian seluruh negara tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ketahanan pangan,” ujar Dwikorita.

BACA JUGA: Suhu Tahun 2023 Diprediksi Bakal Lebih Panas

Sebagai informasi, Federation of ASEAN Economists Association (FAEA) Conference ke-46, merupakan konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh FAEA, sebuah organisasi profesional beranggotakan asosiasi ekonom dari 7 negara. Di antaranya 5 negara ASEAN beserta Vietnam dan Kamboja.

Sebanyak 200 peserta hadir dalam acara tersebut, baik yang berlatarbelakang akademisi, bisnis, maupun pemerintahan. Ada pula praktisi, pembuat kebijakan, dan mahasiswa dari negara-negara anggota ASEAN serta mitra lainnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Wilayah pesisir berkontribusi besar terhadap industri perikanan dan penyimpan karbon. Namun, saat ini dampak perubahan iklim semakin nyata, wilayah pesisir menjadi sektor yang paling terdampak. Ancaman rob, gelombang pasang mengancam 18.000 kilometer (km) garis pantai Indonesia.

Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sektor laut dan pesisir mengalami kerugian 75 % dari dampak perubahan iklim dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Bappenas menyebut, Indonesia bakal rugi hampir Rp 544 triliun. Dari jumlah itu, sektor laut mengalami kerugian paling besar mencapai Rp 408 triliun.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Medrilzam mengatakan, berdasarkan proyeksi perubahan iklim, peristiwa iklim ekstrem akan lebih sering terjadi. Iklim yang ekstrem, gelombang tinggi di terestrial dan wilayah lautan akan sering terjadi.

Parahnya lagi, 18.000 km garis pantai Indonesia akan rentan terdampak rob, gelombang pasang tinggi dan kenaikan muka air laut.

“Terlebih di bagian Pulau Jawa bagian utara, telah terjadi land subsidence. Ini akan memperparah fenomena banjir rob yang notabene juga menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia,” katanya kepada Greeners, Kamis (7/7).

Dari segi ekonomi karena gelombang tinggi lanjutnya, para nelayan dengan kapal kurang dari 10 GT akan sulit melaut untuk menangkap ikan. Hal ini akan merugikan para nelayan yang menggantungkan diri pada laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kenaikan Suhu, Tandai Dampak Perubahan Iklim

Sementara itu Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut, kenaikan suhu di Indonesia telah nyata dirasakan. Berdasarkan analisis hasil pengukuran suhu permukaan dari 92 Stasiun BMKG dalam 40 tahun terakhir, kenaikan suhu permukaan terjadi di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

“Di Pulau Sumatra bagian timur, Pulau Jawa bagian utara, Kalimantan dan Sulawesi bagian utara mengalami tren kenaikan > 0,3℃ per dekade,” kata dia.

Dalam keterangannya itu, ia mengungkap, laju peningkatan suhu permukaan tertinggi tercatat terjadi di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kota Samarinda. Laju kenaikan 0,5℃ per dekade. Sementara itu wilayah Jakarta dan sekitarnya suhu udara permukaan meningkat dengan laju 0,40 – 0,47℃ per dekade.

“Secara rata-rata nasional, untuk wilayah Indonesia, tahun terpanas adalah tahun 2016 yaitu sebesar 0,8 °C dibandingkan periode normal 1981-2010 mengikuti tahun terpanas global,” ucapnya.

Sementara tahun terpanas kedua dan ketiga adalah tahun 2020 dan tahun 2019 dengan anomali sebesar 0,7 °C dan 0,6 °C.

Analisis BMKG tersebut, serupa dengan laporan Status Iklim 2021 (State of the Climate 2021) yang Badan Meteorologi Dunia (WMO) rilis Mei 2022.

Suhu Udara Global Naik 1,11 Derajat Celcius

WMO menyatakan, hingga akhir 2021, suhu udara permukaan global telah memanas sebesar 1,11 °C dari baseline suhu global periode praindustri (1850-1900). Di mana tahun 2021 adalah tahun terpanas ketiga setelah tahun 2016 dan 2020.

WMO menyebutkan dekade terakhir 2011-2020, adalah rekor dekade terpanas suhu di permukaan bumi. Lonjakan suhu pada tahun 2016 karena variabilitas iklim yaitu fenomena El Nino kuat. Sementara itu terus meningkatnya suhu permukaan pada dekade-dekade terakhir yang berurutan merupakan perwujudan dari pemanasan global.

Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Ardhasena Sopaheluwakan menambahkan, kajian Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan, pemanasan global tersebut tidak akan terjadi tanpa pengaruh faktor kegiatan manusia atau antropogenik.

Ia menambahkan, WMO menyebut ada peluang 20 persen kenaikan suhu udara permukaan global dalam waktu 5 tahun mendatang. Kondisi ini akan melebihi nilai ambang batas komitmen Kesepakatan Paris 1,5 ℃.

“Sangat urgent negara-negara untuk meningkatkan aksi mitigasi gas rumah kaca untuk menekan laju kenaikan pemanasan global,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Bonn (WMO) – Tahun 2017 ditetapkan menjadi satu dari tiga tahun dengan suhu terpanas. Selain itu, rekor cuaca ekstrim paling tinggi juga terjadi di tahun ini. Beragam bencana alam seperti badai, banjir bandang, gelombang panas, dan kekeringan terjadi di tahun ini. Selain itu, kenaikan permukaan air laut juga terus berlanjut.

Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) dalam Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2017 menyatakan bahwa suhu rata-rata dunia pada bulan Januari hingga September 2017 adalah sekitar 1.1°C di atas suhu sewaktu era pra-industri. Hal ini menjadikan tahun 2017 menjadi tahun terpanas setelah tahun 2016 dan tahun 2015. Tahun 2013-2017 telah tercatat sebagai lima tahun terpanas sepanjang sejarah.

“Suhu bumi mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir. Berbagai bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim terjadi di mana-mana, seperti suhu yang mencapai hingga 50 derajat Celcius di Asia, badai besar yang terjadi di Karibia dan Atlantik, banjir bandang yang memakan banyak korban, dan kekeringan yang tidak kunjung usai di Afrika Timur,” ujar Sekretaris Jendral WMO, Petteri Taalas seperti dilansir dalam siaran pers yang diterima Greeners, Senin (06/11).

“Berbagai penelitian telah menemukan bahwa munculnya bencana tersebut merupakan tanda dari adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan efek dari gas rumah kaca,” tambahnya.

BACA JUGA: KLHK Pastikan Kepentingan Indonesia Terakomodasi pada COP 23

Sekretaris Eksekutif PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Patricia Espinosa, mengungkapkan bahwa bencana tersebut dapat terus-menerus terjadi apabila tujuan dan cita-cita dari Kesepakatan Paris gagal tercapai. Akibatnya, kehidupan semua makhluk di Bumi dan segala aspeknya akan terancam.

“Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2017 perlu menjadi landasan bagi semua negara untuk menuju ambisi yang selanjutnya. Bonn 2017 bertujuan untuk mengurangi risiko di masa depan memaksimalkan peluang pembangunan dari jalur yang baru, berpandangan ke depan, dan berkelanjutan,” tutur Patricia.

Tidak hanya menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam, perubahan suhu Bumi dan cuaca ekstrim rupanya telah memengaruhi ketahanan pangan bagi jutaan masyarakat. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menemukan bahwa di negara-negara berkembang, pertanian (baik berupa hasil panen, peternakan, perikanan, akuakultur dan kehutanan) menyumbang 26% dari semua kerusakan dan kerugian yang terkait dengan badai, banjir, dan kekeringan.

BACA JUGA: Indonesia Dukung Adanya Panduan Pelaksanaan Paris Agreement

Selain itu, meningkatnya suhu Bumi juga telah memengaruhi kesehatan masyarakat global. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), gelombang panas dapat berdampak pada kesehatan masyarakat berdasarkan bagaimana gelombang panas tersebut didistribusikan ke suatu wilayah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa risiko kematian atau penyakit yang berhubungan dengan kenaikan suhu mengalami peningkatan secara tetap sejak tahun 1980. Antara tahun 2000 hingga tahun 2016, gelombang panas telah memakan korban jiwa sebanyak 125 juta orang.

Pada tahun 2016, sebanyak 23,5 juta orang mengungsi saat menghadapi bencana alam yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Bencana tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya banjir atau badai yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan info yang diperoleh dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dilaporkan sebanyak 760 ribu kasus pengungsian telah terjadi di Somalia.

Penulis: (*)