Jakarta (Greeners) – Kawasan konservasi laut di Indonesia menarik minat banyak penikmat wisata selam. Untuk itu, penyelam yang berkunjung diingatkan agar berkontribusi dalam upaya-upaya konservasi laut. Menurut instruktur selam dari Conservation Diving Club Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yohanes Budoyo, hingga saat ini, ada tujuh taman nasional laut yang memiliki keindahan bawah laut dengan keunikan masing-masing sehingga menarik banyak peminat wisata selam.

Taman Nasional laut itu adalah TN Kepulauan Seribu, TN Karimun Jawa, TN Wakatobi, TN Takabonerate, TN Kepulauan Togean, TN Bunaken, dan TN Teluk Cendrawasih.

“Penyelam yang berkunjung ke sana harus menjunjung etika menyelam dan ikut menjaga kawasan konservasi,” ujar Yohanes saat mengisi talkshow di Deep Extreme Indonesia 2017, Jakarta, Sabtu (01/04).

BACA JUGA: KKP Libatkan Nelayan Capai Target Kawasan Konservasi Laut 2020

Etika menyelam tersebut diantaranya adalah selalu meningkatkan kemampuan menyelam sehingga aktivitas yang dilakukan tidak merusak terumbu karang. Penyelam juga diminta untuk tidak menyentuh biota laut yang ada. “Pilih juga operator selam yang ramah lingkungan. Hal penting lain adalah tidak membuang sampah,” kata pria yang akrab disapa Om Yo ini.

Petugas dari Taman Nasional Takabonerate, Sulawesi selatan, Ronald, mengungkapkan, pihaknya telah menawarkan setiap penyelam yang berkunjung untuk mengikuti berbagai kegiatan konservasi seperti transplantasi karang dan menanam pohon. Penyelam yang datang ke TN Takabonerate, katanya, juga dilarang untuk menggunakan sarung tangan.

“Pasalnya, pengguna sarung tangan cenderung berniat untuk menyentuh terumbu karang dan biota laut lainnya,” tambah Ronald.

BACA JUGA: Susi: KKP Akan Perhatikan Masalah Sampah Plastik di Laut dan Pesisir

Giri Andono, pengelola Mazu Diver dan operator selam di Taman Nasional Kepulauan Seribu mengungkapkan pihaknya mewajibkan setiap peserta untuk membawa kantong jaring untuk memungut sampah di bawah laut saat melakukan penyelaman. Selain itu, dengan dukungan dari Balai TN Kepulauan Seribu, pihaknya bekerjasama dengan masyarakat setempat juga membuat zonasi penyelaman.

“Zona ini tertutup sebagai lokasi penangkapan ikan sehingga wisata selam bisa terus berkelanjutan. Karena wisata selam yang berkembang akan memberi dampak positif juga bagi perekonomian masyarakat,” kata Giri Andono.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memastikan bahwa pengelolaan tujuh Taman Nasional Laut masih berada di bawah kementerian yang ia pimpin. Hasil rapat terbatas bersama dengan Presiden, katanya, meminta KLHK untuk meningkatkan kinerja dan sinergi antar kementerian, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pariwisata, untuk mengelola tujuh Taman Nasional Laut tersebut.

“Hasil rapat terbatas meminta kita untuk meningkatkansinergi antar kementerian itu,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Kamis (31/03).

Untuk selanjutnya, Menteri Siti menyatakan akan memanggil ketujuh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional dan Kepala UPT konsentrasi kebakaran hutan dan lahan. Penegasan untuk peningkatan kinerja dan sinergi pengelolaan Taman Nasional Laut, lanjutnya, karena Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki keindahan taman laut yang sangat luar biasa dan harus dijaga serta dilestarikan.

“Ini penting sebab menjaga taman laut bukan hanya melestarikan keanekaragaman hayati namun juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa masalah pelestarian Taman Nasional Laut harus menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga. Meski demikian, Presiden juga menyatakan perlu ada satu Kementerian yang memegang tanggungjawab, diberi kewenangan dalam perlindungan, konservasi, pengelolaan taman bawah laut.

“Saya menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola konservasi perairan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata,” kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) Balai Taman Nasional/BTN yang mengelola sekitar empat juta hektare Taman Nasional Laut/TNL, yaitu BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan Balai Besar TN Teluk Cendrawasih.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar Kementerian Pariwisata memberi “sentuhan” pada penyiapan taman laut sebagai destinasi wisata dan memperkuat promosinya. Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah agar di kawasan pesisir, terutama anak-anak, harus dididik untuk mencintai laut, mencintai bahari sehingga ikut menjaga dan merawat taman laut serta ekosistemnya.

“Saya juga berharap agar pengelolaan Taman Nasional Laut dipersiapkan dengan baik. Segera bekerja untuk membuat perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Taman Nasional Laut makin baik,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa hingga saat ini, masih ada dua permasalahan yang tengah dalam pembahasan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penerapan mandat Undang-Undang Perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktur Kawasan Konservasi dan Jenis-jenis Ikan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Agus Dermawan kepada Greeners mengatakan bahwa dua permasalahan yang tengah dibahas tersebut adalah tentang mandat berbagi tanggung jawab pengelolaan konservasi sumberdaya ikan atau spesies akuatik, termasuk Management Authority daftar Convention on International Trade in Endangered Species (MA CITES), dan proses pengalihan tujuh taman nasional laut sebagai mandat undang-undang nomor 1 tahun 2014.

“Sekretariat CITES di Jenewa, Swiss sangat mendukung KKP menjadi Management Authority CITES untuk spesies akuatik. Kedepan, Indonesia akan memiliki dua MA CITES. KLHK untuk spesies terestrial dan KKP untuk spesies akuatik,” jelas Agus, Jakarta, Rabu (11/11).

Kementerian Luar Negeri, lanjut Agus, diharapkan dapat berperan sebagai focal point dalam mendukung penerapan mandat bagi ke dua kementerian tersebut. Sementara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga bisa berperan selaku Scientific Authorithy (SA). Sedangkan peran KKP sendiri, lanjutnya, adalah sebagai MA spesies akuatik yang sangat diperlukan mengingat lalu lintas perdagangan biota laut dunia semakin meningkat dan perlu penanganan khusus.

“Diperlukan kementerian atau lembaga yang kompeten dalam mengelola sumberdaya hayati di laut. Tidak perlu membentuk badan baru karena mandat regulasi pelaksanaan CITES sudah ada dalam PP nomor 60 tahun 2006 pasal 53. KKP di Direktorat Konservasi dan keanekaragaman hayati akan melaksanakan mandat tersebut,” tambahnya.

Terkait penyerahan pengelolaan tujuh taman nasional laut dari KLHK kepada KKP, Direktur Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Tachrir Fathoni, masih harus menunggu revisi Undang-Undang No 5 Tahun 1990.

Hingga saat ini, lanjut Tachrir, kewenangan perubahan-perubahan personel, sarana dan prasarana, dokumen serta lainnya, harus melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Menpan – RB), kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator Kemaritiman.

“Menko Maritim sebenarnya sudah meminta untuk diadakan pertemuan untuk menyelesaikan peralihan itu. Tapi sampai sekarang masih belum ada rapat yang dimaksudkan,” jelasnya.

Selain itu, Tachrir juga ingin memastikan bahwa misi konservasi pada taman nasional laut yang sejak awal dibangun oleh KLHK sebagai tempat untuk melindungi berbagai jenis ikan, terumbu karang dan banyak spesies laut lainnya tersebut, tidak berubah fungsi menjadi wilayah eksploitasi.

“Kita hanya ingin memastikan kalau tidak ada eksploitasi besar-besaran di wilayah taman nasional laut nantinya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, tujuh taman nasional laut yang akan dikelola oleh KKP tersebut adalah TN Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta, TN Karimun Jawa di Provinsi Jawa Tengah, TN Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara, TN Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara, TN Togean di Provinsi Sulawesi Tengah, TN Teluk Cendrawasih di Provinsi Papua Barat, dan TN Takabonerate di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pengelolaan taman nasional laut perlu didukung sumber daya manusia yang profesional sehingga bisa menjadi pionir bagi berkembangnya wisata selam di tanah air. Hal ini diutarakan oleh Ketua Bidang Pengembangan Asosiasi Usaha Wisata Selam Indonesia (AUWSI) Kiki Murdyatmoko.

Kiki menyatakan bahwa kawasan taman nasional laut sesungguhnya memiliki titik-titik penyelaman yang potensial. Namun, peminat wisata selam kerap kesulitan untuk berkunjung karena ketiadaan pusat kegiatan selam (dive center).

“Di sinilah peran pengelola taman nasional sangat kami harapkan. Selain bisa memandu kegiatan selam agar tetap aman, kami juga berharap taman nasional membantu menyediakan peralatan selam yang berfungsi baik,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (15/10).

Minat wisata selam saat ini terus meningkat. Di Jakarta saja, terang Kiki, setidaknya 200 orang setiap bulannya mengikuti sertifikasi selam untuk kelas pemula maupun naik ke tingkat lanjut. Peminat wisata selam memiliki kecenderungan untuk terus mencari titik penyelaman baru terutama di taman nasional karena terkenal akan keindahannya.

Tercatat ada 7 taman nasional laut di Indonesia. Ketujuh taman nasional laut ini adalah Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Wakatobi, Bunaken, Togean, Taka Bonerate dan Komodo. Sementara taman nasional yang memiliki perairan laut adalah Bali Barat, Ujung Kulon, dan Teluk Cendrawasih.

“Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kunjungan ke sepuluh taman nasional tersebut mencapai 322.477 orang. Sementara total kunjungan ke 50 taman nasional yang ada di Indonesia mencapai 2,4 juta orang,” ujarnya.

Kiki menyatakan, berkembangnya wisata selam nantinya bisa berdampak pada bergeraknya ekonomi lokal, misalnya untuk jasa sewa kapal atau katering. Bahkan negara pun juga bisa memperoleh penerimaan dari tiket yang dibayar para wisatawan selam.

Kepala Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Wahyu Rudianto, menyatakan, dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional untuk mengelola wisata selam.

Wahyu juga sepakat tentang perlunya keterampilan petugas dalam mengelola berbagai peralatan selam agar tetap prima. Pasalnya peralatan yang dimiliki taman nasional adalah aset negara. Sebagai aset negara, peralatan selam yang ada di taman nasional bisa dimanfaatkan oleh pengunjung wisata jika telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Nantinya biaya sewa peralatan akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih