Jakarta (Greeners) – Masyarakat adat dan masyarakat sipil menolak usulan penetapan kawasan Pegunungan Meratus seluas 119.779 hektare sebagai taman nasional. Mereka khawatir kebijakan tersebut berpotensi merampas ruang hidup masyarakat adat, membatasi akses terhadap sumber daya alam, serta mengabaikan sistem pengelolaan hutan yang telah lestari dan diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat Adat Meratus yang mendiami kawasan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Bagi mereka, hutan ibarat ibu yang menyimpan sumber kehidupan, mulai dari obat-obatan hingga kebutuhan ekonomi.

“Jika wilayah adat kami jadi taman nasional, ke mana lagi kami akan pergi dan bagaimana kehidupan masa depan kami?” ujar perwakilan Masyarakat Adat Meratus, Anang Suriani dalam diskusi publik bertema “Taman Nasional Meratus untuk Siapa?” pada Rabu (13/8).

Anang juga menegaskan bahwa penetapan taman nasional akan menghilangkan budaya dan kearifan lokal, termasuk tradisi behuma (bertani ladang berpindah). “Jika masyarakat adat tidak menanam padi, sama artinya kami tidak melakukan aru. Kami beraru dari hasil behuma. Bagi kami, hutan adalah sumber penghidupan kami,” tegasnya.

Masyarakat Adat Meratus juga punya peranan besar terhadap Pegunungan Meratus. Mereka mampu melindungi kawasan pegunungan, sesuai nilai-nilai hukum adat dan pengetahuan tradisional yang telah mereka praktikkan selama ratusan tahun.

Menurut Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Kalimantan Selatan, Rubi, bentuk konservasi oleh masyarakat adat seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara. Sebab, masyarakat adat terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan Pegunungan Meratus.

“Hal inilah yang membuat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi hal yang penting untuk pemerintah lakukan,” kata Rubi.

Buka Jalan Masuk Bisnis

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan menduga kuat bahwa penetapan taman nasional di Pegunungan Meratus, tidak lepas dari kepentingan penguasaan wilayah. Langkah ini dikhawatirkan sebagai upaya membuka jalan bagi masuknya bisnis ke kawasan tersebut. Sehingga berpotensi mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keselamatan lingkungan.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq mengungkapkan bahwa selama ini Pegunungan Meratus telah dieksploitasi dengan berbagai bisnis ekstraktif seperti tambang dan perkebunan monokultur sawit.

Daya rusaknya juga tampak nyata terhadap ekosistem pegunungan Meratus. Bahkan, telah menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidupnya.

“Mereka kehilangan wilayah kelolanya, mereka terpisah dari ruang hidupnya. Penetapan taman nasional akan semakin memperkuat penyingkiran rakyat,” kata Raden.

Ingkari Hak Masyarakat Adat Meratus

Persoalan penetapan kawasan hutan termasuk taman nasional secara sepihak, juga dinilai sebagai salah satu wujud pengingkaran hak-hak masyarakat adat. Sebab, mereka adalah pemegang hak terdahulu sebelum terbentuknya entitas negara.

Menurut Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM AMAN, Muhammad Arman pengambilalihan wilayah-wilayah adat menjadi kawasan hutan bisa mengancam ruang hidup masyarakat. Hal itu mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat adat.

Dengan demikian, Arman mendesak pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah mangkrak lebih dari 15 tahun. Arman menegaskan agar DPR dan presiden bisa mengambil tindakan nyata untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat adat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kawasan konservasi, termasuk taman nasional merupakan salah satu penyangga kehidupan, bergantungnya manusia, flora dan fauna. Dalam perjalanannya, kawasan konservasi ini menghadapi berbagai ancaman.

Praktisi Konservasi Wawan Ridwan menyebut pentingnya pendidikan terkait konservasi di semua jenjang, baik sekolah formal maupun non formal. Hal ini penting karena masih minimnya kesadaran masyarakat akan konservasi di Indonesia.

“Mereka harus tahu dampak kerusakan ekosistem seperti apa. Bahkan jika ada satu spesies yang punah akan berdampak pula ke kita manusia,” katanya baru-baru ini.

Wawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Taman Nasional (TN) di tiga tempat berbeda, yakni TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, dan TN Kerinci Seblat.

Adapun lahan taman nasional terbagi menjadi berberapa zona, yakni zona inti, zona pemanfaatan dan zona rimba. Akan tetapi, beberapa taman nasional memiliki zona lain seperti zona perlindungan bahari, zona rehabilitasi, zona religi, budaya, zona sejarah dan zona khusus.

Namun, menurutnya pemanfaatan taman nasional di Indonesia kerap bermasalah. Maraknya perburuan liar, dan bahkan perusakan ekosistem menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan konservasi disisipkan menjadi pelajaran wajib bagi semua jenjang sekolah.

“Misalnya di setiap liburan sekolah, guru mengajak siswa-siswanya ke taman nasional. Mereka bisa melihat dan belajar secara langsung,” imbuhnya.

Pendidikan Konservasi di Semua Jenjang

Sementara itu untuk jenjang perguruan tinggi Indonesia bisa mencontoh program magang mahasiswa berbagai jurusan yang berkunjung ke Taman Nasional di Amerika. Taman nasional di Indonesia hendaknya membuka peluang lebar dengan membuka lowongan khusus untuk program pendidikan konservasi ini.

“Kalau saat ini mereka banyak yang berkunjung, belajar. Tapi sifatnya belum masif, belum menjadi program wajib dan rutin,” ungkapnya.

Ia menambahkan, program ini tentunya tidak memberatkan taman nasional, karena tidak perlu mengaji mahasiswa. Mungkin hanya uang untuk makan dan ada wisma.

Lebih jauh, Wawan menyatakan kesadaran akan pentingnya pendidikan ini juga harus orang tua miliki. Sebagai pendidik pertama seorang anak, orang tua harus merangsang dan mengenalkan potensi keanekaragaman hayati, termasuk di taman nasional. “Orang tua bisa mengajak berjalan-jalan berkunjung selama anak libur sekolah,” kata dia.

Selain turut meningkatkan kesadaran dalam hal konservasi, pendidikan konservasi ini dapat memupuk rasa cinta anak sejak dini terhadap potensi keanekaragaman hayati. Wawan menyebut, hal ini menjadi kunci penting generasi muda sebagai penerus penjaga bumi ke depan. “Para generasi muda inilah yang nantinya menjaga ini semua kan,” ujarnya.

Penting mengasah kecerdasan naturalis agar tidak alami buta flora. Foto: Freepik

Tingkatkan Kapasitas Aparat

Di sisi lain, ketegasan aparat penegak hukum juga menentukan keberlanjutan konservasi. Namun, Wawan menyorot masih tumpulnya hukum terhadap pelaku perusak alam. “Perusak lingkungan sama dengan korupsi. Ngebom ikan itu tak hanya mematikan ikannya. Tapi juga habitat di sana, terumbu karang. Begitu dirusak butuh pemulihan 50 tahunan,” kata dia.

Sementara, pelaku hanya diganjar enam bulan pidana. Wawan menilai masih minimnya pengetahuan konservasi yang para aparat penegak hukum miliki.

“Oleh karenanya pendidikan konservasi ini juga harus ditanamkan pada mereka di sekolah akademi militer. Jadi bisa menentukan hukuman secara tepat,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Rencana pemerintah menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo Rp 3,75 juta per orang diwarnai pro dan kontra. Di satu sisi kenaikan tarif dinilai layak karena kondisi komodo yang langka. Namun pengelolaan dana karena kenaikan tarif yang fantastis itu perlu publik ketahui.

Rencananya kenaikan tarif kunjungan ke TN Komodo mulai berlaku per 1 Agustus 2022. Sebelumnya harga tiket masuk ke TN Komodo hanya Rp 150.000.

Ketua East Java Ecotourism Forum (Ejef) Agus Wiyono mengatakan, satu-satunya tempat di dunia yang masih ada satwa komodo dan hidup di alamnya hanya di TN Komodo. Selain itu komodo masuk dalam jajaran satwa langka yang sangat dilindungi. Bahkan, untuk keperluan pendistribusian atau pertukaran antarnegara harus seizin presiden.

Saat ini tren berwisata menjelma menjadi gaya hidup dan prestise sehingga tak sedikit yang mengejar destinasi spesial, termasuk TN Komodo. Agus menyebut, kenaikan tiket menjadi wajar karena kelangkaan komodo.

Namun, ia mempertanyakan pengelolaan dana yang terkumpul dari tarif tiket masuk yang mencapai Rp 3,75 juta tersebut. Ia menyebut pentingnya transparansi pada publik untuk mengetahui aliran dana tersebut.

“Apakah hanya alasan biaya perawatan yang tinggi seperti pemeliharaan satwa yang berada di Taman Safari? Sepanjang tidak ada keterbukaan aliran atau distribusi manfaat menaikan tiket itu akan menjadi pro kontra bahkan konflik,” katanya kepada Greeners, Sabtu (23/7).

Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Tiket TN Komodo

Sebelumnya, ratusan massa gabungan para pelaku usaha pariwisata dan warga lokal Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Selayar Kecil menggelar aksi demo menolak kenaikan harga tiket TN Komodo.

Kebijakan kenaikkan tarif masuk tersebut mereka nilai sangat merugikan. Alasannya karena berdampak menurunkan jumlah wisatawan dan berimbas pada pelaku usaha sektor pariwisata.

Agus menyebut, dana yang terkumpul dari kenaikan tarif tiket tersebut harus dipastikan kejelasannya. “Artinya tidak digarong atau tidak memperkaya instansi atau oknum instansi tertentu,” tegasnya.

Ia menegaskan, keberlanjutan TN Komodo tak lepas dari peranan masyarakat lokal di sekitarnya. Oleh karena itu penting memikirkan nasib keberlanjutan para pelaku usaha yang terdampak. Jika masyarakat lokal mendapat manfaat yang proporsional, termasuk manfaat ekonomi maka mereka memiliki ownership yang kuat terhadap pelestarian komodo dan habitatnya sendiri.

“Jangan sampai harga tinggi itu justru menguntungkan orang-orang yang jauh dari komodo,” tandasnya.

Komodo di Pulau Rinca NTT. Foto : Shutterstock

Perlu Perhatikan Kualitas Pariwisata

Dosen Program Studi Pariwisata Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI), Diaz Pranita menilai, berdasarkan data US National Parks, rata-rata tiket masuk pariwisata yaitu US$ 35.

“Jika penetapan harga tiket mencapai US$ 200, lantas nilai yang ditawarkan seperti apa. Wisatawan pasti akan selalu membandingkan value dari suatu produk atau jasa,” imbuhnya.

Lebih jauh Diaz menyebut, tantangan industri pariwisata saat ini justru harus membangun pengalaman wisata yang lebih baik. Misalnya melalui produk-produk yang pengelola wisata tawarkan selain adanya peningkatan biaya.

Sebelumnya Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi TN Komodo Carolina Noge menyatakan, dengan tarif tiket Rp 3,75 juta, biaya konservasi akan dilakukan secara kolektif tersistem. Atau Rp 15 juta per empat orang per tahun.

Hitungan tersebut dari pertimbangan biaya konservasi akibat hilangnya nilai jasa ekosistem karena lonjakan kunjungan wisatawan ke TN Komodo. Ia menyebut nilai jasa ekosistem yang hilang yaitu mencapai Rp 11 triliun.

Sebelumnya, berdasarkan hitungan dan rekomendasi hasil kajian, biaya konservasi sebagai kompensasi dari setiap kunjungan wisatawan berkisar antara Rp 2.943.730 hingga Rp 5.887.459

Presiden Tegaskan Keseimbangan Konservasi dan Ekonomi

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo menyebut perlunya keseimbangan antara konservasi dan ekonomi dalam pengembangan pariwisata TN Komodo.

Jokowi mengungkapkan, ada kesepakatan Pulau Komodo dan Pulau Padar sebagai tempat konservasi. Sementara untuk wisatawan di Pulau Rinca. Ia menyebut di Labuan Bajo, komodo tidak hanya hidup di satu pulau. Akan tetapi ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar.

“Komodo bentuknya sama, wajahnya juga sama. Kalau mau lihat Komodo silahkan ke Pulau Rinca, di sini ada Komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap. Tapi kalau mau sekali lihat yang di Pulau Komodo, ya silahkan. Enggak apa-apa juga tetapi ada tarifnya yang berbeda,” katanya usai meresmikan pembangunan infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca beberapa waktu lalu.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Indonesia Outdoor Festival atau Indofest 2018 resmi digelar mulai hari ini sampai dengan Minggu di Exhibition Hall B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam penyelenggaraan ke-4 ini Indofest 2018 mengajak 10 Taman Nasional dan 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk berinteraksi dan memberikan wawasan kepada para pengunjung.

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Witjaksono menyatakan, potensi dan pesona alam Indonesia di taman nasional dan taman wisata alam belum banyak diketahui publik. Oleh karena itu perlu adanya sarana atau media untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat.

“Melalui Indofest ini diharapkan banyak pengunjung yang mengetahui bahwa hampir seratus persen wisata alam ada di kawasan konservasi, seperti pendakian gunung, penjelajahan goa, dan kawasan konservasi satwa misalnya Taman Nasional Bantimurung,” kata Djati, Kamis (03/05/2018).

Ditemui dalam acara yang sama, CEO Consina Outdoor Service, Disyon Toba, menyatakan bahwa hadirnya both-both dari Taman Nasional dan Balai KSDAE diharapkan dapat memancing pengunjung untuk mengenal lebih jauh tentang potensi wisata alam yang ada disetiap taman nasional.

“Indofest dirancang sebagai festival kegiatan alam bebas terbesar di Tanah Air yang bukan hanya bicara peralatan alam bebas, tapi juga pengetahuan dan wawasan pengunjungnya,” kata Disyon.

Tahun ini Indofest mengangkat tema “Embrace On The Journey”. Terkait tema ini, Disyon berharap acara ini dapat menjadi ajang pengenalan dunia outdoor activities bagi masyarakat. Dalam acara ini, lanjut Disyon, para ahli, pegiat dan komunitas alam bebas akan berbagi pengalaman tentang keamanan dan kenyamanan beraktivitas di alam, serta bertukar informasi tentang beragam destinasi wisata alam.

“Di sini juga akan disampaikan bagaimana berperilaku yang baik dan benar di alam bebas, termasuk mengurangi timbulan sampah dan tidak merusak alam,” kata Disyon menambahkan.

Indofest 2018 ini berlangsung selama 4 hari, pada tanggal 3 – 6 Mei 2018. Sebanyak 10 Taman Nasional dan 1 Balai KSDAE ikut serta dalam acara ini, diantaranya TN Tambora, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Halimun-Salak, dan TN Gunung Rinjani.

Dalam acara ini juga ada 96 produsen peralatan kegiatan alam bebas berskala nasional dan internasional, diantaranya Eiger, Consina, serta Ruff-Dhaulagiri. Acara ini juga didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Taman nasional adalah kawasan konservasi pelestarian alam dilindungi yang mempunyai ekosistem asli. Kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Potensi wisata alam pada kawasan konservasi di Indonesia pun berada pada 556 unit kawasan konservasi seluas sekitar 27 juta hektar, yang menurut fungsinya dikelola sebagai Taman Nasional sebanyak 52 unit, Taman Wisata Alam 118 unit, Taman Hutan Raya 28 unit, Taman Buru 11 unit, Cagar Alam 219 unit, Suaka Margasatwa 72 unit, serta Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam sebanyak 56 unit.

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno menegaskan kembali mengenai pentingnya setiap Kepala Balai Taman Nasional untuk memberikan model pengelolaan maupun penyelesaian masalah di kawasan Taman Nasional.

BACA JUGA : Tahun Ini KLHK Akan Fokus Benahi Kawasan Taman Nasional

Di sela-sela rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di Taman Nasional Baluran, ia mengatakan bahwa model-model yang dilakukan tersebut, nantinya bisa menjadi rujukan atau contoh bagi Balai Taman Nasional lainnya yang memiliki masalah yang sama dengan pendekatan sesuai masalah di Taman Nasional masing-masing. Ia memberi contoh pembangunan Sanctuary Harimau Sumatera dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Barumun di Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Sanctuary ini mampu menjadi kawasan penting bagi penyelamatan satwa dan eko wisata. Ini bisa menjadi model pengelolaan yang baik di Taman Nasional yang bisa dicontoh oleh Kepala Balai lainnya,” jelasnya, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (09/08).

Selain Sanctuary Barumun, ia juga mengingatkan seluruh kepala Balai seperti Taman Nasional Gunung Lesuer dan Taman Nasional Tesso Nilo yang hingga saat ini masih berurusan dengan para perambah. Sedangkan untuk kawasan Taman Nasional yang wilayahnya bermasalah dengan kebakaran hutan, ia mewajibkan untuk dilakukan koordinasi rutin antara Taman Nasional dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

“Daerah yang provinsinya bermasalah dengan kebakaran lahan, kepala balainya harus bisa koordinasi untuk mengatasinya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tegah dan lainnya,” tambahnya.

Suasana Area Pameran Konservasi pada Hari Konservasi Alam Nasional di Taman Nasional Baluran Jawa Timur. Foto : Danny Kosasih

Sebagai informasi, untuk memasyarakatkan pengetahuan konservasi alam secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, Presiden RI pada tahun 2009 melalui Keputusan Presiden no. 22 Tahun 2009 menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Tanggal tersebut merupakan tanggal ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada tahun ini KLHK kembali menyelenggarakan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) dengan tema “Konservasi Alam – Konservasi Kita”, yang puncaknya dilaksanakan di Taman Nasional (TN) Baluran di Kabupaten Situbondo – Jawa Timur. Makna dan pesan yang terkandung dalam tema tersebut adalah bahwa konservasi alam itu pada hakikatnya adalah untuk kehidupan kita umat manusia serta mahluk hidup lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Hari Konservasi Alam Nasional, Is Mugiono mengatakan, penentuan lokasi puncak HKAN tahun 2017 pada Taman Nasional Baluran disebabkan karena taman nasional ini merupakan milestone upaya konservasi alam, dan merupakan salah satu taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia bersama 4 taman nasional lainnya.

BACA JUGA : Catatan Awal Tahun Menteri LHK, dari Taman Nasional hingga Sampah di Laut

Pameran kali ini diikuti 36 institusi, terdiri dari Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK (KSDAE) 24 institusi, Direktorat lingkup KSDAE 3 institusi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas Jawa Timur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur 1 institusi, SKPD Kabupaten Situbondo 1 institusi, Perhutani 2 institusi, dan mitra lainnya 4 institusi.

“Selain itu, Taman Nasional Baluran memiliki tipe ekosistem savana yang khas perpaduan ekosisten lautan, pantai dan daratan yang menghasilkan keanekaragaman hayati luar biasa sehingga mendapat julukan “little africa van java” dengan jenis-jenis satwa liar besar seperti banteng, kerbau liar, rusa, dan banyak lainnya,” tutupnya.

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mulai fokus melakukan pembenahan kawasan taman nasional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, hingga saat ini, masih banyak yang harus dibenahi terkait kawasan taman nasional. Ia mengakui masih banyak pembenahan yang belum terkejar khususnya pada infrastruktur pariwisata. Padahal, banyak potensi yang bisa didapat jika kawasan taman nasional terkelola dengan baik.

“Jadi tahun 2017 ini, saya akan kembali melanjutkan perbaikan kawasan taman nasional, Taman Wisata Alam dan sejenisnya. Ini juga tentunya butuh kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata. Kolaborasi yang intensif dengan target pencapaian yang lebih baik,” tuturnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (04/01).

Menurut Menteri Siti, hingga saat ini seluruh pihak terkait telah berusaha melakukan perbaikan dan penataan pada kawasan taman nasional. Kolaborasi kuat antara Kementerian Pariwisata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun KLHK seharusnya menjadi kunci penguatan kawasan taman nasional tersebut. Hanya saja, diakui Siti, implementasi di lapangan masih belum memiliki kerjasama yang kuat.

“Meski banyak yang sudah dicapai oleh Kementerian Pariwisata, namun saya masih belum puas dan senang karena semestinya taman nasional kita bisa lebih mengemuka untuk menjadi daya tarik pariwisata yang lebih konkrit,” katanya.

BACA JUGA: Catatan Awal Tahun Menteri LHK, dari Taman Nasional hingga Sampah di Laut

Ia menambahkan, daya tarik taman nasional bukan hanya sekedar keindahan, namun juga pengetahuan akan nilai-nilai budaya dan keilmuan. Ia memberi contoh seperti Taman Nasional Gunung Merapi yang mulai bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dan Jepang yang menjadi pusat vulkanologis Fuji-Merapi.

Di sisi lain, Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu sempat menyatakan akan melakukan kerjasama dengan KLHK untuk membenahi tujuh taman nasional sebagai bentuk pengoptimalan aset hutan dan taman sebagai atraksi destinasi wisata yang memikat.

Kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Oktober tahun lalu tersebut telah membenahi tujuh taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Rinjani, dan Taman Nasional Gunung Tambora.

“Pembenahan taman nasional itu menggunakan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan sesuai rujukan dari Badan PBB untuk Pariwisata Dunia (UNWTO),” jelasnya.

BACA JUGA: Taman Nasional Gunung Rinjani Terapkan Sistem Baru Bagi Pendaki Pada 2017

Terkait pembenahan masyarakat, Oneng Setyaharini, Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata, pada konferensi pers Sapu Gunung Indonesia akhir April 2016 lalu juga menyatakan kalau Kementerian Pariwisata telah memiliki sendiri program-program yang melibatkan masyarakat di dalam kawasan taman nasional.

Beberapa di antaranya seperti gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang dibagi menjadi tujuh komponen dasar pembangunan pariwisata. Di antaranya, destinasi wisata harus bersih, kondusif dari keamanan, kesejukan, dan masyarakat lokalnya ramah pada wisatawan.

“Kami sudah kumpulkan 400 masyarakat di daerah destinasi dan ada sosialisasi tentang apa itu Sapta Pesona. Dengan adanya program Jambore Sapu Gunung, ini bisa menjadi kekuatan bagi kami di destinasi pariwisata, dimana pemerintah sedang konsentrasi mengembangkan 10 destinasi, salah satunya Bromo,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Indonesia yang akan diselenggarakan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau akan dibarengi dengan peresmian Taman Nasional Zamrud. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut.

Sekretaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, menyampaikan bahwa Hari Lingkungan Hidup atau World Environment Day (WED) merupakan salah satu kampanye global terbesar terkait pelestarian lingkungan hidup.

Tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini adalah memerangi perdagangan ilegal satwa liar. Tujuannya adalah sebagai bentuk keprihatinan karena perdagangan ilegal satwa liar telah merusak keanekaragaman hayati di bumi dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies seperti badak, harimau, dan gajah. Tema ini diwujudkan dalam slogan “Go Wild for Life”.

“Satwa-satwa liar tersebut saat ini menjadi hewan langka yang terancam punah,” kata Bambang, Jakarta, Selasa (12/07).

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 350/MenLHK/Setjen/OLA/5/2016 tanggal 4 Mei 2016, telah menetapkan perubahan fungsi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah dan hutan produksi Tasik Serkap menjadi Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau seluas lebih kurang 31.480 hektare.

BACA JUGA: Pengembangan Wisata Alam Optimalkan Aset Hutan dan Taman Nasional

Bupati Kabupaten Siak Syamsuar menyatakan, pemerintah daerah telah mengusulkan daerah Zamrud sebagai taman nasional sejak tahun 2010. Kawasan ini terdiri dari dua danau unik, yakni Danau Pulau Besar (2.416 ha) dan Danau Bawah (360 ha) yang berlokasi di daerah yang populer dengan sebutan Danau Zamrud. Danau Zamrud tersebut berada di Desa Zamrud, Kecamatan Siak Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan berjarak sekitar 180 kilometer dari ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru.

Danau Zamrud, lanjut Syamsuar, dapat dijangkau dalam hitungan tiga jam melalui perjalanan darat dari Kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan pribadi karena tidak ada rute angkutan reguler ke kawasan tersebut. Danau tersebut juga berada di kawasan ladang minyak bumi blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Siak.

“Kawasan ladang minyak itu dulu dikelola PT Chevron Pacific Indonesia dan pada Agustus 2002 diserahkan pada Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako dan PT Pertamina Hulu,” tutur Syamsuar.

Menurut data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, terdapat 38 jenis burung dapat ditemukan di kawasan ini. Dimana 12 jenis diantaranya merupakan satwa dilindungi seperti bangau putih, enggang palung, enggang benguk, enggang dua warna, enggang ekor hitam, dan juga burung serindit (Loriculus galgulus) yang menjadi ikon Provinsi Riau.

Terdapat pula empat jenis primata dan sembilan jenis mamalia. Jenis primata yang dilindungi hanya satu yaitu siamang sedangkan jenis mamalia yang dilindungi ada tiga yaitu harimau loreng sumatera, beruang madu, dan kucing hutan. Di dalam danau ada 14 jenis ikan, delapan di antaranya memiliki nilai ekonomi penting yaitu sipimping, selais, kayangan, tapah, baung, tomang, balido, dan gelang.

BACA JUGA: Kualitas Taman Nasional, Pengelola dan Warga Diminta Bersinergi

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menjelaskan bahwa Danau Zamrud awalnya merupakan suaka margasatwa yang tertutup untuk umum, namun dikhawatirkan rentan terhadap perambahan dan perburuan liar.

Sebelum ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa, kawasan Danau Pulau Besar/Danau Bawah merupakan salah satu lokasi operasi produksi sumur minyak PT Caltex Pacific Indonesia (kini menjadi PT Cevron Pacific Indonesia) sejak tahun 1975 yang dikenal dengan lapangan Zamrud. Namun sejak tahun 2002, lapangan minyak Zamrud dikelola oleh Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako – PT Pertamina Hulu.

Disamping kegiatan eksplorasi minyak bumi, di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah terdapat kegiatan perkebunan rakyat dan Hutan Tanaman Industri (HTI) beberapa perusahaan yaitu PT Arara Abadi, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Ekawana Lestaridharma dan PT National Timber. Menurut Arsyadjuliandi, adanya aktivitas di dalam dan di sekitar kawasan ini dapat berpengaruh terhadap kelestarian Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar.

“Dari hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan, ancaman terhadap keberadaan suaka margasatwa ini semakin besar karena ditemui juga kegiatan perambahan hutan dan illegal logging,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Taman Nasional Gunung Rinjani masuk dalam daftar geopark dunia karena memiliki keanekaragaman hayati, keanekaragaman geologi, dan keanekaragaman budaya. Ketua Masyarakat Geografi Indonesia (MGI), Drs. T. Bachtiar SE mengatakan bahwa Gunung Rinjani memang sudah layak untuk menjadi Geopark Dunia.

Selain itu, Rinjani memiliki kaldera dan kegunung apian yang luar biasa, bahkan tidak tertandingi dari gunung api aktif manapun. Ditambah, kepedulian masyarakat yang terus tumbuh, katanya, membuat Rinjani juga semakin terawat dan terjaga dengan baik dan profesional.

“Untuk selanjutnya, mungkin diperlukan peletakan informasi terkait sejarah Rinjani. Bagaimana sejarah letusannya, bagaimana dampaknya pada alam dan masyarakat. Lebih bagus lagi kalau dibentuk seperti Museum Geopark Gunung Batur di Bali,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (01/06).

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahrir Fathoni mengatakan akan terus mendukung dan terus mempersiapkan diri agar Rinjani bisa masuk dalam geopark nasional. Apalagi, kawasan seperti Rinjani belum masuk dalam perundangan nasional di Indonesia.

Tahrir menyatakan dunia telah banyak mengakui bahwa taman-taman gunung di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi warisan geopark dunia. Namun Indonesia masih belum memiliki landasan hukum untuk mengawal pengembangan kawasan seperti Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Makanya kita akan tekan semuanya itu di dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 supaya ada panduan hukumnya,” tambah Tahrir.

Dari sisi pembenahan, Tahrir mengatakan akan segera meningkatkan fasilitas di Gunung Rinjani. Selain itu, ia juga menyatakan akan ada koordinasi dan komunikasi dengan Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk mengatasi permasalahan sampah di sana, mengingat bahwa sesuai dengan survei jumlah timbulan sampah di 10 Taman Nasional Gunung dan lima gunung di Indonesia sejak tanggal 11 hingga 24 April 2016 lalu, Taman Nasional Gunung Rinjani menghasilkan sekitar 160,24 ton sampah setiap tahunnya.

Sebagai informasi, dalam waktu dekat Taman Nasional Gunung Rinjani akan masuk dalam daftar Geopark UNESCO. Pekan depan, Tim Asesor UNESCO akan memulai serangkaian misi evaluasi dan penilaian secara langsung kelayakan gunung api tertinggi kedua di Indonesia itu.

Jika seluruhnya berjalan lancar, rekomendasi Rinjani sebagai geopark dunia akan diberikan UNESCO pada September 2016 dalam kongres Geopark Dunia UNESCO di Inggris.

Tim Asesor UNESCO, yakni Maurizio Burlando dari Italia dan Soo-Jae Lee dari Korea Selatan sudah berada di Lombok sejak 17 Mei 2016. Keduanya akan didampingi Asesor Observer yakni Prof Ibrahim Koomoo dan Dr Nurhayati, Asesor Geopark Asia Pasifik dari Malaysia, yang secara khusus didatangkan Pemerintah RI. Tim tersebut melakukan misi evaluasi selama tiga hari.

Secara keseluruhan, Geopark Rinjani mencakup kawasan seluas 2.800 kilometer persegi. Areal ini mencakup seluruh kabupaten Lombok Utara, bagian utara Lombok Barat, bagian utara Lombok Tengah, bagian utara Kota Mataram dan bagian utara dan timur Lombok Timur.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Keberlangsungan pengelolaan Taman Nasional tidak pernah lepas dari keterlibatan masyarakat setempat yang tinggal dan hidup dalam kawasan. Baik buruknya kondisi Taman Nasional juga seringkali diukur melalui kesejahteraan hidup masyarakat di dalamnya.

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Tachrir Fathoni mengatakan, dalam pola pengelolaan Taman Nasional saat ini, sinergi antara pengelola Taman Nasional dan masyarakat setempat harus terbangun dengan baik karena pengelolaan Taman Nasional yang baik adalah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

“Masyarakat dengan pola yang sekarang memang sudah harus sinergi dengan pengelola Taman Nasional. Dalam arti bahwa Taman Nasional yang baik adalah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya,” ujar Tachrir kepada Greeners, Jakarta, Minggu (15/05).

Mengenai akses masyarakat ke Taman Nasional, ia mengatakan semua itu tergantung dari potensi masing-masing Taman Nasional. Ia mencontohkan seperti Taman Nasional Gunung Rinjani. Di sana, kata dia, Taman Nasional Rinjani memberikan keleluasaan bagi masyarakat setempat untuk mengelola trek pendakian. Sehingga, masyarakat pun bisa mendapatkan penghasilan dari pengelolaan trek wisata tersebut.

“Jadi tergantung potensi di masing-masing Taman Nasional. Tapi intinya kita ingin memberikan akses pada masyarakat untuk bisa terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional dan pemanfaatan sumber dayanya. Nantinya, yang digunakan pun pendekatan pola wisata, pola rehabilitasi dan pola usaha seperti Usaha Kecil Menengah (UKM),” katanya.

Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), lanjutnya, masyarakat bisa menyewakan kendaraan Jeep mereka bagi wisatawan atau pendaki yang datang. Hanya saja, memang masih ada perselisihan antara masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional dengan masyarakat di luar kawasan yang mengklaim mendapat izin dari Kementerian Pariwisata.

“Itu masalah yang bisa dibicarakan yang intinya pendapatan masyarakat bisa didapat dari efek domino wisatawan apabila masyarakatnya kreatif dalam menjual kekhasannya seperti budayanya, UKM-nya, kulinernya, itu akan memberikan multiplayer effect. Pendampingan masyarakat seperti itu sekarang konsepnya bisa siapa saja. KLHK bisa, Kementerian Pariwisata bisa, Pemda juga bisa. Karena sekarang konsepnya integrated, makanya ada tim yang dibentuk oleh Menko untuk Koordinasi pengembangan pariwisata nasional,” jelasnya lagi.

Oneng Setyaharini, Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata pada konferensi pers Sapu Gunung Indonesia akhir April lalu juga menyatakan kalau Kemeneterian Pariwisata telah memiliki sendiri program-program yang melibatkan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional.

Beberapa di antaranya seperti gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang dibagi menjadi tujuh komponen dasar pembangunan pariwisata. Di antaranya, destinasi wisata harus bersih, kondusif dari keamanan, kesejukan, dan masyarakat lokalnya ramah pada wisatawan.

“Kami sudah kumpulkan 400 masyarakat di daerah destinasi dan ada sosialisasi tentang apa itu Sapta Pesona. Dengan adanya program Jambore Sapu Gunung, ini bisa menjadi kekuatan bagi kami di destinasi pariwisata, dimana pemerintah sedang konsentrasi mengembangkan 10 destinasi, salah satunya Bromo,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pengelolaan taman nasional laut perlu didukung sumber daya manusia yang profesional sehingga bisa menjadi pionir bagi berkembangnya wisata selam di tanah air. Hal ini diutarakan oleh Ketua Bidang Pengembangan Asosiasi Usaha Wisata Selam Indonesia (AUWSI) Kiki Murdyatmoko.

Kiki menyatakan bahwa kawasan taman nasional laut sesungguhnya memiliki titik-titik penyelaman yang potensial. Namun, peminat wisata selam kerap kesulitan untuk berkunjung karena ketiadaan pusat kegiatan selam (dive center).

“Di sinilah peran pengelola taman nasional sangat kami harapkan. Selain bisa memandu kegiatan selam agar tetap aman, kami juga berharap taman nasional membantu menyediakan peralatan selam yang berfungsi baik,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (15/10).

Minat wisata selam saat ini terus meningkat. Di Jakarta saja, terang Kiki, setidaknya 200 orang setiap bulannya mengikuti sertifikasi selam untuk kelas pemula maupun naik ke tingkat lanjut. Peminat wisata selam memiliki kecenderungan untuk terus mencari titik penyelaman baru terutama di taman nasional karena terkenal akan keindahannya.

Tercatat ada 7 taman nasional laut di Indonesia. Ketujuh taman nasional laut ini adalah Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Wakatobi, Bunaken, Togean, Taka Bonerate dan Komodo. Sementara taman nasional yang memiliki perairan laut adalah Bali Barat, Ujung Kulon, dan Teluk Cendrawasih.

“Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kunjungan ke sepuluh taman nasional tersebut mencapai 322.477 orang. Sementara total kunjungan ke 50 taman nasional yang ada di Indonesia mencapai 2,4 juta orang,” ujarnya.

Kiki menyatakan, berkembangnya wisata selam nantinya bisa berdampak pada bergeraknya ekonomi lokal, misalnya untuk jasa sewa kapal atau katering. Bahkan negara pun juga bisa memperoleh penerimaan dari tiket yang dibayar para wisatawan selam.

Kepala Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Wahyu Rudianto, menyatakan, dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional untuk mengelola wisata selam.

Wahyu juga sepakat tentang perlunya keterampilan petugas dalam mengelola berbagai peralatan selam agar tetap prima. Pasalnya peralatan yang dimiliki taman nasional adalah aset negara. Sebagai aset negara, peralatan selam yang ada di taman nasional bisa dimanfaatkan oleh pengunjung wisata jika telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Nantinya biaya sewa peralatan akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Malang (Greeners) – Jalur pendakian ke Gunung Semeru resmi kembali dibuka per 1 Mei 2015. Antusiasme para pendaki dari dalam maupun luar negeri pun sangat banyak, tak terkecuali pada libur panjang akhir pekan kemarin. Kuota pendaki 500 orang per hari yang ditetapkan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) sedikit bisa mengendalikan membludaknya pendaki di kawasan taman nasional ini. Namun, persoalan sampah masih menjadi kendala lain karena sampah terkumpul di Pos Ranupani pada akhir pekan kemarin mencapai tiga truk.

Kepala BB TNBTS, Ayu Dewi Utari mengatakan, pada libur akir pekan kemarin sampah dari para pendaki Semeru yang dikumpulkan di Pos Ranupani mencapai tiga truk. “Masing-masing truk terdapat sekitar 500 kilogram sampah,” kata Ayu Dwi Utari, Senin (18/05/2015).

Sampah para pendaki ini, kata Ayu, dibawa petugas turun menuju ke tempat pembuangan sampah yang ada di Malang. Sedangkan sampah yang bernilai komersil atau sampah botol plastik dan lainnya dikelola oleh Karang Taruna Desa Ranupani untuk dijual kembali. Banyaknya sampah ini karena kuota 500 orang pendaki sejak tanggal 14 -16 Mei penuh dengan asumsi 500 pendaki di Ranupani, 500 orang bermalam di Ranu Kumbolo atau Kali Mati dan 500 pendaki lainnya perjalanan turun ke Ranupani. Sehingga pada tiga hari itu ada 1.500 pendaki.

Pembatasan pendaki Semeru 500 orang per hari ini, kata Ayu, untuk menjaga kelestarian kawasan selain penutupan rutin yang biasanya dilakukan akhir tahun atau cuaca buruk untuk pemulihan ekosistem. Penambahan kuota biasanya dilakukan pada peringatan HUT Kemerdekaan di bulan Agustus menjadi 1.000 orang per hari karena jumlah pendaki lebih banyak dibanding hari libur umum. Mereka ingin merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengadakan upacara bendera di Ranu Kumbolo, Kali Mati.

Animo pengunjung yang ingin mendaki ke Semeru memang semakin meningkat pada hari-hari libur. Kondisi ini juga menyebabkan perjalanan pendakian semakin lambat karena harus antri ketika menapaki jalur yang hanya bisa dilalui satu orang.

Hal ini diakui Bakhtiar, salah satu pendaki yang ditemui di Stasiun Kota Baru, Kota Malang, Jawa Timur. Pendaki asal Jawa Barat ini mengaku menempuh perjalanan dari Pos Ranu Pani ke Ranu Kumbolo selama 6 jam. “Seperti pasar malam, Mas. Jalan kami jadi pelan,” ujarnya.

Menurutnya, kepadatan pendaki terutama di jalur Ranupani menuju Ranu Kumbolo yang berada di ketinggian 2.390 mdpl. Biasanya, dari Pos Ranupani ke Ranu Kumbolo bisa ditempuh selama 3-4 jam saja. Kendati perjalanan semakin lama, namun mereka mengaku senang bisa mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa Ini.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Galang Kemajuan (GK) Center akan menyelenggarakan acara bertajuk “Kearifan Lokal: Budaya menjaga Lingkungan” pada tanggal 16 Mei 2015 mendatang. Acara yang akan diselenggarakan di Pelataran Candi Bentar, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta ini akan diisi dengan acara utama pameran taman nasional unggulan dan pameran lingkungan.

Ketua Umum GK Center, Kelik Wirawan menyatakan bahwa negeri ini membutuhkan spirit baru sekaligus tidak melupakan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Untuk itu, lanjutnya, acara ini diselenggarakan. Kelik juga menyatakan bahwa pihak KLHK menyambut gagasan tersebut.

“Kita ingin memperkenalkan kepada mereka bahwa kita mempunyai taman nasional yang sangat bagus dan di masa yang akan datang bisa menjadi aset dalam persaingan global. Taman nasional di Malaysia tidak sebanyak di Indonesia. Singapura pun tidak memiliki taman nasional,” ujar Kelik dalam jumpa pers di Gedung Wiyata Manggala, Jakarta (12/5).

Salah satu acara yang diagendakan yaitu menggelar ruwatan. Ruwatan yang identik dengan adat Jawa, merupakan sebuah ucapan syukur terhadap hasil yang diberikan bumi untuk dinikmati oleh manusia dan tradisi ini dianggap sebagai salah satu bentuk kearifan lokal.

“Bumi sudah memberikan kelebihan-kelebihan yang sudah kita ambil setiap hari. Kalau kita tidak memberi dan menyayangi bumi ini, nanti bumi akan marah sama kita,” jelas Tuti Roesdiono selaku Ketua Panitia.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Ananda Mustadjab Latip, menyatakan bahwa dana penyelenggaraan acara ini bukan dari APBN melainkan dari penggalangan dana. “Acara ini hadir untuk mendukung kegiatan pemerintah yang khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Walaupun tanpa APBN tapi banyak sponsor peduli dengan kegiatan ini,” katanya.

Dalam kegiatan ini, GK Center dan pihak pemerintah akan mengundang pelajar, guru serta masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan terkait dengan kekayaan hutan dan lingkungan yang dimiliki oleh Indonesia.

Penulis : Gloria Safira

Jakarta (Greeners) – Penangkapan momen langka terhadap sepasang harimau yang sedang saling mendekati untuk bercumbu oleh kamera jebak milik World Wide Fund (WWF) Indonesia yang terpasang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung, Sumatera merupakan pengingat bagi pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan perlindungan yang lebih komprehensif di wilayah taman nasional dan sekitarnya.

Menurut keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Yob Charles, Project Leader WWF Program Bukit Barisan Selatan mengatakan bahwa momen langka tersebut seharusnya membuat pemerintah mau menjamin populasi harimau agar tetap stabil di wilayah tersebut. Selama tahun 2014 saja, tim gabungan WWF – TNBBS telah menyapu 80 jerat harimau dan dua senjata api ilegal di dalam wilayah TNBBS.

“Momen ini seharusnya meningkatkan kepedulian pemerintah dalam menjaga populasi harimau yang ada saat ini,” jelasnya, Jakarta, Rabu (13/05).

Di samping itu, anggota Forum Harimau Kita, Hariyo T Wibisono juga mengingatkan bahwa momen tertangkapnya gambar sepasang harimau tersebut bukanlah alasan untuk mengklaim kalau jumlah harimau sumatera mengalami peningkatan, baik dari sebaran maupun populasinya.

Menurutnya, populasi Raja Rimba tersebut cenderung malah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut catatan Forum Harimau Kita, pada tahun 1978 jumlah hewan dengan nama latin Panthera tigris sumatrae itu mencapai 1.000 ekor, kemudian tahun 1987 berkurang menjadi 500 ekor. Pun pada tahun1992, lanjutnya, populasi harimau sumatra hanya mampu bertahan sekitar 500 ekor dan terakhir pada tahun 2010 jumlahnya hanya tersisa 250 ekor.

“Populasinya itu terus menurun, jadi tidak tepat kalau momen penangkapan gambar sepasang harimau itu dikaitkan dengan jumlahnya yang membaik,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya kamera jebak milik WWF yang terpasang di Lampung, Sumatera, menangkap momen langka dimana sepasang harimau sumatera sedang saling mendekati untuk bercumbu. Adegan yang terekam kamera pada pertengahan Desember 2014 lalu itu menunjukkan harimau sumatera jantan yang bertubuh lebih besar sedang mendekati harimau sumatera betina.

Dari perilaku keduanya yang masih malu-malu, bisa diindikasikan bahwa sepasang harimau ini baru saja bertemu. Perilaku ini, seperti mengeluarkan suara khusus merupakan sinyal positif untuk mengundang interaksi lebih lanjut.

Penulis: Danny Kosasih

Dompu (Greeners) – Pada hari Sabtu, 11 April 2015, tepat dua ratus tahun setelah letusan yang menggetarkan dunia, Gunung Tambora resmi ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Kawasan yang berada di Pulau Sumbawa ini terletak antara Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rangkaian peringatan meletusnya Gunung Tambora dua abad yang lalu ini dikemas dalam gelaran “Dua Abad Tambora Menyapa Dunia”, yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Ini merupakan kali pertama kunjungan Presiden Joko Widodo ke NTB yang disambut meriah oleh warga NTB. Ribuan warga memenuhi kawasan Doro Ncanga di kaki gunung Tambora sejak Jumat (10/4) demi bisa bertatap muka dengan pemimpin negeri ini.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa setiap tahun harus diadakan Festival Tambora dengan dukungan biaya sepenuhnya dari pemerintah pusat. Harapannya adalah agar bisa lebih meningkatkan gaung potensi wisata daerah NTB dan juga potensi wisata Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya yang ditemui oleh Greeners.co di lokasi kegiatan menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya sebagai taman nasional, diharapkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan karena akan dikelola lebih fokus dan intensif. Serta peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata alam unggulan daerah.

Tak ketinggalan, Gubernur NTB, TGH. Muhammad Zainul Majdi, pun turut berharap agar kawasan Gunung Tambora dapat lebih berkembang setelah berstatus sebagai taman nasional. “Alhamdulillah, dengan peresmian Gunung Tambora sebagai Taman Nasional, insya Allah akan semakin berkembang semua potensinya; ekowisatanya, peternakan, kelautan, perikanan, semuanya bisa berkembang, dijaga bersama-sama,” katanya.

Peresmian secara simbolis dengan memukulkan alu kepada lesung. Foto: Greeners.co/Syaiful Rochman

Sebagai informasi, gunung Tambora meletus dengan dahsyat pada April 1815 dan berdampak ke seluruh penjuru dunia. Abu vulkanik Gunung Tambora bahkan menyebar hingga ke Eropa yang melahirkan tahun tanpa musim panas (year without summer). Akibat letusan dahsyat itu pula, terbentuk kaldera dengan diameter sepanjang 7 kilometer dengan kedalaman sekitar 1 kilometer.

Ketua Masyarakat Geografi Indonesia (MGI), Drs. T. Bachtiar SE kepada Greeners menceritakan bahwa iklim global mengalami kekacauan selama hampir tiga tahun. Dalam situasi mengerikan seperti itu juga, kata Bachtiar, sebuah ide kreatif muncul dari seorang Jerman bernama Karl Freiherr von Drais. Kala itu, di beberapa daerah di Jerman seperti di Baden, Württemberg dan Bayern, harga gandum naik drastis sampai tiga kali lipat.

“Nah, pada saat seperti itulah Von Drais membuat alat sederhana beroda dua yang kemudian diberi nama draisine. Draisine dibuat dari bahan kayu dan belum memiliki pedal. Satu-satunya cara untuk mengendarai sepeda ini adalah dengan menjejakkan kaki ke tanah agar draisine mau meluncur. Konon, alat inilah cikal bakal dari sepeda yang ada sekarang,” tandasnya.

Penulis: SR/G07, RH/G08, DK/G09

Dompu (Greeners) – Suasana Desa Pancasila, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat tampak ramai oleh hadirnya ribuan pendaki gunung dari berbagai daerah di Indonesia. Pintu masuk menuju puncak Gunung Tambora ini dipadati oleh para petualang yang ingin merasakan sensasi mendaki tepat di momentum meletusnya Gunung Tambora sejak 2 abad yang lalu.

Forum Komunikasi Pecinta Alam Dompu menggelar pendakian masal yang mengundang ratusan pendaki dari seluruh negeri. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu serta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dompu. Salah satu aksi monumental yang dilakukan adalah pengibaran bendera Indonesia sepanjang 200 meter oleh 100 orang peserta pendakian.

Ketua Forum Komunikasi Pecinta Alam Dompu, Isa Nurdiansyah menyampaikan kepada Greeners bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati 200 tahun meletusnya Gunung Tambora. “Juga, kami ingin turut serta mempromosikan wilayah Gunung Tambora sebagai salah satu destinasi wisata alam di Indonesia,” katanya di posko pendakian, Kamis (09/04).

Foto: Forum Komunikasi Pecinta Alam Dompu/Isa Nurdiansyah

“Para pendaki yang berpartisipasi dalam aksi ini berasal dari beberapa daerah seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Makassar, Lombok, dan tentunya Dompu. Kami bersyukur bisa dengan lancar mengibarkan bendera Indonesia di puncak kaldera Gunung Tambora pada tanggal 8 April dan 9 April kemarin,” lanjut pria yang akrab disapa Mas Dian ini.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Sri Suzana memberikan apresiasi terhadap aksi ini. “Saya berharap para tim pendaki bisa dengan lancar melaksanakan tugas pengibaran bendera, serta mereka bisa kembali dengan selamat tanpa kendala apapun,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jumat (10/04).

Terkait Gunung Tambora yang akan diresmikan menjadi Taman Nasional pada 11 April 2015 oleh Presiden RI, Sri memberikan sambutan yang cukup positif. “Selama ini memang kami belum bisa melakukan banyak hal terkait pengelolaan di wilayah tersebut, karena terkendala dengan aturan yang ada. Semoga dengan diresmikannya menjadi taman nasional bisa lebih meningkatkan kerjasama antar pihak guna memberikan pengelolaan dan perlindungan yang maksimal terhadap wilayah pegunungan Tambora” pungkasnya.

Penulis: SR (G07)

Jakarta (Greeners) – Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki sejarah hingga kelas dunia. Letusannya yang luar biasa pada tanggal 11 April 1815 silam membuat dunia terbelalak akan erupsi maha dahsyat Gunung Tambora. Menjelang dua abad meletusnya Gunung Tambora, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akan meresmikan Gunung Tambora sebagai Taman Nasional pada tanggal 11 Apri 2015 mendatang.

Berkaitan dengan peresmian tersebut, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) memandang bahwa Taman Nasional harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola hutan di Indonesia dan tata kelola hutan yang baik adalah tata kelola yang tidak ada konflik dengan masyarakat. Namun kenyataan di lapangan, banyak sekali konflik yang terjadi di wilayah hutan Indonesia, tidak terkecuali dengan Taman Nasional.

Manajer Kampanye Walhi Nasional, Edo Rakhman mengatakan bahwa Tambora sangat kental dengan sejarah panjang di NTB dan ini mungkin salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk menaikkan level Tambora menjadi Taman Nasional. Namun, tambahnya, penting untuk dipikirkan jika setelah Gunung Tambora ditetapkan menjadi Taman Nasional, akses masyarakat atas sumber-sumber kehidupannya tidak menjadi tertutup.

“Bagaimanapun, kedekatan masyarakat dengan Tambora bukan hanya sekadar kedekatan sumber kehidupan tetapi kedekatan kultur dan budaya juga terdapat disitu. Meletusnya Tambora 200 tahun lalu adalah sejarah yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat,” jelas Edo kepada Greeners, Jakarta, Jumat (03/04).

Senada dengan Edo, Sekretaris Jendral (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan juga menyatakan bahwa jika dilihat secara umum, Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia masih kurang bagus atau jauh dari kata baik. Masih banyaknya kasus penebangan hutan dan konflik yang terjadi pada masyarakat adat di wilayah Taman Nasional, menurutnya, memperlihatkan kualitas pemerintah dalam mengelola Taman Nasional masih buruk.

Masyarakat adat, lanjutnya, saat ini masih menjadi korban dari pola represif yang dilakukan pemerintah, padaha pola tersebut menjadi sumber konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Menurut Abdon, masyarakat adat selama ini hanya menjadi penonton dalam upaya konservasi Taman Nasional. Padahal, seharusnya pemerintah bisa bekerjasama bersama masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga kelestarian Taman Nasional.

“Sistem konservasi berbasis hak seharusnya menjadi prioritas. Tidak bisa masyarakat adat diusir seenaknya hanya karena fungsi Taman Nasional membuat mereka jadi tergusur,” tegasnya.

Menurut Abdon, seharusnya Taman Nasional di seluruh Indonesia dirancang ulang atau dibangun kembali bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berada di dalam dan di sekitar Taman Nasional. Hal ini harus segera dilakukan untuk mengurangi konflik dan mengefektifkan manajemen kawasan yang sedang berjalan saat ini.

Sebagai informasi, berdasarkan UU No 5 Tahun 1990, Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Kawasan Tambora sendiri memiliki luas 71.645,74 hektare yang diisi oleh kawasan cagar alam seluas 23.840,81 hekatare, suaka margasatwa seluas 21.674,68 hektare, dan taman burung seluas 26.130,25 hektare.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Meski demikian, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Eka Soegiri mengakui secara teknis dan manajemen, pengelolaan taman nasional di Indonesia memang masih harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Ia mengungkapkan, peningkatan pengelolaan taman nasional diperlukan karena sering terjadinya gangguan di taman nasional, seperti adanya perambahan hutan, perburuan satwa langka, dan konflik dengan penduduk akibat adanya klaim bahwa lahan di dalam taman nasional adalah milik komunitas yang berada di sana.

“Hal lain adalah adanya pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan maupun instalasi lainnya yg masuk ke taman nasional. Ini tentu memerlukan kesepahaman semua pihak,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (27/03).

Menurut Eka, perlu dibentuk task force atau tim gugus tugas yang berkaitan dengan klaim ataupun pengaduan masyarakat agar aduan bisa cepat ditangani dan diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengedepankan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dibutuhkan adanya upaya membangun model desa konservasi di luar taman nasional agar mereka (masyarakat di sekitar taman nasional) bisa merasakan manfaat dari taman nasional tanpa harus masuk dan mengganggu ekosistem yang ada.

“Upaya itu bisa dilihat di Sarongge di Taman Nasional Gede pangrango ataupun di desa desa sekitar Taman Nasional Komodo, maupun di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan berpendapat lain. Kepada Greeners ia menyatakan bahwa jika dilihat secara umum, pengelolaan taman nasional di Indonesia masih jauh dari kata baik. Masih banyaknya kasus penebangan hutan dan konflik yang luar biasa yang terjadi pada masyarakat adat di wilayah Taman Nasional, menurutnya, memperlihatkan buruknya kualitas pemerintah dalam mengelola Taman Nasional.

Masyarakat adat, lanjutnya, saat ini masih menjadi korban dari pola represif yang dilakukan pemerintah, padahal pola tersebut menjadi sumber konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Abdon juga mengatakan bahwa selama ini masyarakat adat hanya menjadi penonton dalam upaya konservasi taman nasional.

“Sistem konservasi berbasis hak seharusnya menjadi prioritas. Tidak bisa masyarakat adat diusir seenaknya hanya karena fungsi taman nasional membuat mereka jadi tergusur,” tegasnya.

Menurut Abdon, taman nasional di seluruh Indonesia sebaiknya dirancang ulang atau dibangun kembali bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berada di dalam dan di sekitar taman nasional. Hal ini harus segera dilakukan untuk mengurangi konflik dan mengefektifkan manajemen kawasan yang sedang berjalan saat ini.

Sebagai informasi, Indonesia memiliki kawasan taman nasional yang jumlahnya 50 unit dengan luas diperkirakan mencapai 16.375.253,31 hektare. Selain taman nasional, Indonesia juga memiliki 535 unit kawasan konservasi, yaitu kawasan penyangga cagar alam (249 unit), taman wisata alam (124 unit), penyangga suaka margasatwa (77 unit), taman hutan raya (21 unit), dan taman buru (14 unit). Dari keseluruhan potensi tersebut, 81 persen berada di daratan dan sisanya, 19 persen, ada di perairan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Proses peresmian kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman burung Gunung Tambora, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi taman nasional tinggal menunggu hari.

Beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangani penetapan Gunung Tambora menjadi kawasan taman nasional. Setelah penandatanganan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan taman nasional tersebut pada tanggal 11 April 2015 mendatang.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Eka Soegiri menjelaskan bahwa selain diresmikan oleh Presiden Jokowi, nantinya akan dilakukan ritual panen jagung di atas lahan seluas 70.000 hektar.

“Rencananya nanti dicanangkan oleh RI 1 tanggal 11 April 2015 sekalian panen jagung dengan luas kurang lebih 70 ribu ha,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (25/03).

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa sebelumnya lingkungan Tambora terancam rusak karena masyarakat sekitar belum mendapatkan manfaat secara ekonomi di sekitar kawasan Gunung Tambora. Padahal, menurut Eka, Taman Nasional Tambora tersebut memiliki potensi yang luar biasa sebagai obyek wisata. Ia berharap setelah proses peresmian nanti, masyarakat bisa lebih terbantu secara ekonomi dan kawasan Gunung Tambora mendapatkan perawatan yang lebih baik.

“Tambora ini telah dinyatakan layak menjadi taman nasional yang kedua di NTB setelah Taman Nasional Rinjani,” jelas Eka.

Sebagai informasi, kawasan konservasi cagar alam, suaka margasatwa dan taman burung Gunung Tambora memiliki bentang lahan yang sangat luas dan keragaman jenis tumbuhan yang cukup tinggi. Diperkirakan luas kawasan Tambora mencapai 71.645,74 dimana 23.840,81 hektare merupakan kawasan cagar alam, 21.674,68 hektare kawasan suaka margasatwa, dan 26.130,25 hektare menjadi taman burung.

Tumbuhan di kawasan Gunung Tambora tersebar dalam 3 tipe ekosistem hutan, mulai dari hutan musim, hutan hujan tropis dan hutan savana. Beberapa jenis tumbuhan, seperti Lepidagathis eucephala, Achyranthes bidentata, Colocasia gigantea, Dichrocephala chrysanthemifolia, dan lainnya tumbuh subur di kawasan ini.

Kawasan konservasi Gunung Tambora juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa mulai dari klas primata, klas reptil klas mamalia hingga klas aves/burung seperti kakatua kecil jambul kuning (Cacatua sulphurea).

Jumlah jenis burung yang telah teridentifikasi pada tahun 2012 sebanyak 43 jenis, di mana beberapa jenis di antaranya merupakan jenis yang dilindungi dan satu jenis burung endemik asli Nusa Tenggara Barat.

Penulis: Danny Kosasih

Sebuah tempat wisata legendaris di Afrika Selatan melakukan terobosan di bidang lingkungan. Terhitung bulan Maret 2015, mereka mengganti hampir 50% tenaga listrik yang dihasilkan oleh mesin generator dengan tenaga surya.

Tempat wisata tersebut berada di area Taman Nasional seluas 33.000 hektar yang berlokasi di dekat perbatasan Mozambik. Taman Nasional Kruger telah ada sejak tahun 1898 dan menjadi rumah bagi berbagai macam flora dan fauna endemik. Singita Resort yang baru-baru ini memanfaatkan tenaga sinar matahari untuk kebutuhan listriknya berada dalam wilayah taman nasional tersebut.

Foto: www.inhabitat.com

Singita Resort terbagi menjadi dua tempat yang berbeda, yakni Singita Sweni dan Lebombo. Resort ini menyediakan pondok untuk turis menginap sekaligus wisata alam liar yang mengagumkan. Mulai dari trekking hingga tidur berbaring sambil menatap bintang-bintang di langit Afrika. Keberhasilan mereka mengganti tenaga mesin diesel dengan tenaga sinar matahari semakin menggenapkan konsep ekoturisme di Singita Resort.

Pada dasarnya Singita Resort didirikan untuk melindungi daerah setempat. Wilayah yang masih asli keberadaanya dijaga dan dihormati. Agar tak tergerus modernisme, wilayah ini disulap menjadi tempat wisata untuk membantu perekonomian warga lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokalnya.

Foto: www.inhabitat.com

Singita Resort membangun area khusus yang dinamakan Taman Surya. Taman khusus inilah yang akan menghasilkan listrik. Taman Surya tersebut adalah hasil rancangan New Southern Energy. Berkat taman surya ini, mereka berhasil mengurangi konsumsi solar sebanyak 80.000 galon. Mereka menempatkan Taman Surya di sekitar pepohonan yang dilindungi dan dilingkari pagar bermuatan listrik.

Penulis : NW/G15
Sumber: www.inhabitat.com

Malang (Greeners) – Kebakaran yang melanda savana Bromo sejak Selasa, 9 September sore, baru bisa dipadamkan pada Kamis, 11 September 2014, pukul 17.00 WIB. Total luas savana yang terbakar mencapai 450 hektare, yang terdiri dari 100 hektare savana di dataran dan 350 hektare di tebing kaldera, mulai lereng Watu Kutho hingga Watu Gedhe dengan ketinggian lebih dari 300 meter.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ayu Dewi Utari mengatakan, akibat kebakaran ini, tempat mencari makan bagi satwa rusak. Berbagai tumbuhan, seperti rerumputan, ilalang, dan pakis, serta berbagai jenis tanaman lainnya yang tumbuh di savana hangus terbakar. Ia berharap, tidak ada bara api lagi yang mengakibatkan kebakaran. Api juga mengakibatkan kerusakan ekosistem savana dan satwa-satwa mati terbakar.

Sebanyak seribu petugas gabungan dari TNBTS, TNI, Polri, serta masyarakat turut membantu memadamkan api dengan cara membuat sekat bakar dan menyiram lidah api dengan peralatan slip on atau pemadam kebakaran. Pemadaman api juga dilakukan dengan jet shooter dan tanah basah serta digepyok.

Menurutnya, penyebab kebakaran diduga dari kelalaian pencari rumput dari arah savana. Api lalu merembet kearah tebing karena tertiup angin ke selatan dan barat. “Kerugian mencapai lebih dari Rp 1 miliar, semoga kejadian ini tidak terulang lagi,” kata Ayu Dewi Utari, Jumat (12/9/2014).

Sepanjang 2014, telah terjadi tiga kali kebakaran yang melanda kawasan savana Bromo. Kejadian kali ini merupakan yang terbesar dari kejadian sebelumnya. Peristiwa kebakaran sebelumnya terjadi pada Lebaran 2014 yang menghanguskan 2,5 hektare savana dengan dua kali kejadian. Hampir setiap tahun savana Bromo mengalami kebakaran. Sejak 2006 hingga 2012, telah terjadi 84 kejadian dan mengakibatkan ratusan hingga ribuan hektare savana rusak.

Ayu menghimbau kepada masyarakat atau pengunjung agar tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membuat perapian yang bisa memicu kebakaran. Pihaknya juga telah memasang papan pengumuman larangan bagi pengunjung maupun masyarakat.

Ketua Organisasi Perlindungan Hutan dan Satwa ProFauna, Rosek Nursahid meminta pengelola TNBTS lebih menggiatkan patroli dan pengawasan bagi pengunjung maupun masyarakat agar kejadian kebakaran bisa diminimalisir. Sebab, kejadian kebakaran menurutnya karena kelalaian manusia, bisa disebabkan wisatawan atau juga masyarakat. Ia khawatir luasnya savana yang terbakar mengakibatkan satwa-satwa yang biasanya mencari makan di tempat tersebut terancam kekurangan sumber makanan.

(G17)