Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo pada Juni tahun 2015 lalu, sempat mengeluhkan ratusan program dan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menangani sampah di perkotaan yang dinilai masih belum berhasil. Padahal, ratusan miliar rupiah telah digelontorkan selama 20 tahun untuk mengatasi masalah tersebut.

Presiden mengakui, dalam beberapa tahun belakangan, banyak sekali ide tentang pengelolaan sampah dari kota-kota di Indonesia, mulai dari peraturan daerah, bank sampah, program daur ulang, dan lainnya. Namun, kata dia, belum ada pengelolaan sampah seperti di sejumlah negara lain.

Untuk masalah sampah di Ibukota, dalam satu hari saja DKI Jakarta mampu menghasilkan sekitar 2.500 hingga 7.000 ton sampah dan akan terus bertambah setiap harinya. Jumlah sampah sebanyak ini telah menimbulkan banyak keluhan dan masalah, baik antar masyarakat maupun pemerintah.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan perlunya upaya penggunaan teknologi untuk segera menyelesaikan permasalahan sampah perkotaan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun tidak ingin ketinggalan, Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang berada dibawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini merekomendasikan teknologi untuk memusnahkan sampah-sampah yang ada.

Peneliti Madya Persampahan BPPT Wahyono mengatakan, ada beberapa teknologi yang ditawarkan. Pertama, dengan proses bio yang mengubah sampah dengan menggunakan mikroorganisme kemudian menguraikan sampah dan memunculkan gas. Kedua, melalui digester anaerobic atau pemanenan gas TPA (landfil) yang menghasilkan biogas dan juga menghasilkan listrik. Terakhir, melalui proses termal yang terdiri dari tiga jenis pengelolaan, yaitu combustion (insenerasi), gasifikasi dan proses pirolisis.

“Untuk proses bio sudah diterapkan di di beberapa TPA diantaranya TPA Bantar Gebang Bekasi, TPA Sukawentan Palembang dan TPA Suwung Denpasar. Sistem bio memiliki kelebihan yaitu ramah lingkungan. Sayangnya, dibutuhkan waktu lama sekitar 20 hari per ton untuk memproses sampah ini menjadi biogas,” terangnya di Jakarta, Rabu (10/01).

Menurut Wahyono, untuk menyelesaikan masalah sampah kota, Indonesia bisa menggunakan teknologi termal. Melalui proses ini, timbunan sampah dalam jumlah besar bisa dibuang dengan cepat. Hanya membutuhkan sekitar satu hingga dua jam saja. Timbunan sampah dalam jumlah besar melalui proses termal (panas) dapat diubah menjadi panas yang kemudian dikonversikan menjadi energi dalam bentuk energi listrik sekitar 30 kWh per ton sampahnya.

“Pengolahan sampah dengan proses termal ini juga digunakan di Jepang, Singapura, Perancis, Austria, dan Finlandia. Tapi sayangnya memang biaya untuk teknologi ini sangat tinggi,” tambahnya.

Di samping itu, ada beberapa hal pula yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum teknologi ini digunakan. Ketua Tim Lingkungan BPPT Rudi Nugroho mengatakan bahwa untuk awal, Indonesia harus ada kesiapan terlebih dahulu terutama dari segi regulasi. Pemerintah juga harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit.

“Misalnya untuk membangun tungku pembakar (insenerator) berkapasitas 1.000 ton saja pemerintah sudah harus merogoh kocek Rp 1,3 triliun. Belum lagi biaya perawatan yang bisa mencapai miliaran. Apa siap?” tegasnya.

Selain biaya, pemerintah juga masih terbentur masalah batas aman limbah. Selama ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru menetapkan kadar gas beracun maksimal untuk insenerator rumah sakit atau limbah B3. Belum ditetapkan batas emisi maksimal untuk gas dari pembakaran sampah. Bila tidak berhati-hati, ada kemungkinan tungku yang digunakan sembarangan malah menambah jumlah polusi.

Ada pula usaha untuk mengubah pola pikir masyarakat. Untuk rumah tangga, misalnya, anggota rumah tangga harus mulai mengerti bagaimana memisahkan antara sampah yang mudah dibakar, organik atau basah, dan masih bisa didaur ulang. Pemisahan ini tidak hanya memudahkan pengangkutan ke tungku, juga menekan volume sampah yang masuk.

“Apalagi aturan pemisahan sampah sendiri sudah tertuang dalam Undang-Undang tentang Sampah tahun 2012, namun pelaksanaannya saja yang masih jarang,” katanya.

Sebagai informasi juga, melalui rapat terbatas di Kantor Presiden pada Jumat (05/02) lalu, pemerintah memutuskan proyek percontohan pengelolaan sampah untuk tenaga listrik di tujuh daerah, yaitu DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Semarang, Solo, dan Makassar. Daerah-daerah tersebut adalah kota besar penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari dan kota menengah dengan sampah 200-250 ton per hari.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Untuk kedua kalinya, festival musik jazz tahunan yang diselenggarakan oleh PT Java Festival Production kembali mengampanyekan aksi Less Waste More Jazz 2016 bersama Greeners.co sebuah media yang fokus terhadap permasalahan lingkungan.

Syaiful Rochman, Pemimpin Redaksi Greeners.co mengutarakan, dari hasil kerjasama pada penyelenggaran Java Jazz tahun lalu, program Less Waste More Jazz berhasil mengolah sampah yang timbul selama tiga hari penyelenggaraan dengan total 351 kilogram sampah kemasan makanan dan 46 kilogram sampah kertas.

“Tahun lalu sampah setelah acara selesai tidak diserahkan ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) melainkan dikelola sehingga tidak mencemari lingkungan,” katanya pada jumpa pers yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/01).

Untuk peyelenggaraan tahun ini, ia berharap telah terbentuk kesadaran pengunjung dalam memahami bahwa sampah makanan dan minuman yang dihasilkan pengunjung berpotensi menjadi tumpukan sampah. Dengan adanya kesadaran ini diharapkan tumbuh rasa tanggung jawab dari para pengunjung untuk turut menjaga kebersihan lingkungan di sekitar area festival.

Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, program Less Waste More Jazz juga mendapat apresiasi dari Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. Ia berpendapat bahwa program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Less Waste More Jazz sudah seharusnya ditiru oleh para penyelenggara acara, baik musik dan lainnya.

Mengenai pemanfaatan sampah, Triawan menyatakan hingga saat ini Bekraf masih belum mendeteksi adanya industri kreatif berbasis sampah. Menurutnya, saat ini, Bekraf memiliki beberapa target utama yang masih harus diperhatikan seperti pengembangan dunia perfilman, periklanan, musik dan aplikasi digital.

“Saya belum ketemu ada industri kreatif berbasis sampah. Kalau ini bisa dikembangkan tentu akan sangat bagus sekali,” tandasnya.

Sebagai informasi, Festival Java Jazz 2016 kali ini bertajuk “Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2016” yang siap kembali digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 4 – 6 Maret 2016 mendatang. Sebagai ajang festival jazz terbesar di dunia ini, Java Jazz 2016 akan menampilkan puluhan musisi – musisi dari berbagai negara yang akan digelar di sebelas panggung musik yang ada di kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Presiden Direktur PT Java Festival Production Dewi Gontha menyatakan bahwa tidak ada yang berbeda dalam penyelenggaran Java Jazz tahun 2016 ini. Hanya saja, jika dua tahun lalu desain yang digunakan adalah wayang, tahun lalu adalah barong, maka pada tahun ini akan menggunakan desain toraja.

Selain akan menampilkan musisi-musisi muda berbakat, akan pula dihadirkan musisi Internasional David Foster dan juga Robin Thicke sebagai spesial show di acara Java Jazz Festival 2016 ini. “David Foster dan Robin Thicke akan menjadi spesial show di panggung utama Java Jazz Festival tahun ini,” katanya.

Selain itu akan ada banyak musisi-musisi internasional yang akan hadir mengisi acara di festival ini. Tidak ketinggalan musisi-musisi berbakat Indonesia juga akan ikut ambil bagian. “Kita menargetkan jumlah pengunjungnya bisa mencapai angka 120.000 selama 3 hari penyelenggaraan tahun ini,” ujar Dewi menambahkan.

Chirss Botti, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Bad Bad Not Good, Boney James, Hiatus Kaiyote, Candy Dulfer, Jazz Orchestra of Concert Gebouw, Larry Coryell & David Garfiled, dan puluhan musisi internasional lainnya akan mengisi di pagelaran Java Jazz Festival 2016. Sementara untuk musisi dalam negeri diantaranya akan hadir Mocca, Kunto Aji, Laid This Nite, Indonesia Duets, dan kumpulan para penyanyi wanita kebanggaan Indonesia yang tergabung dalam The Ladies Broadway.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyatakan bahwa sudah saatnya kota Jakarta merealisasikan penerapan fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF) yang menjadi bagian dari master plan persampahan DKI Jakarta. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, saat ini terdapat sekitar 30 perusahaan dari beberapa negara yang mengikuti tender untuk penerapan ITF di Cakung dan Cilincing.

Menurut Isnawa, hasil akhir dari rapat pimpinan bersama Gubernur DKI yang dilakukan beberapa waktu lalu juga menginginkan adanya percepatan penyelesaian evaluasi ulang terhadap lelang atau tender penerapan ITF yang berada di Sunter, Jakarta Utara.

Informasi terkahir, katanya, untuk tender di Sunter, hingga bulan ini menyisakan tiga perusahaan gabungan yang terdiri dari beberapa negara. Pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan berbagai pihak yang hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk penentuan pemenang lelang.

“Harapan pak Gubernur sih Februari atau paling lambat Maret, DKI akan bisa melakukan ground breaking terhadap ITF di Jakarta,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (06/01).

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Isnawa juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Daerah di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, akan bekerja sama dengan Joint Crediting Mechanism (JCM) untuk melakukan berbagai upaya menekan emisi gas buang, salah satunya dengan menggunakan teknologi pengolahan persampahan yang ramah lingkungan. JCM sendiri merupakan sekretariat bersama untuk melakukan upaya pengurangan emisi gas karbon yang dikelola oleh Kementerian Pusat dan melibatkan Pemerintah Daerah

“Kita, DKI Jakarta, tentunya menyambut baik low carbon management ini. Namun, teknologi yang ditawarkan kepada Pemprov Jakarta maupun Pemprov lainnya tentunya harus teknologi yang sudah terbukti dan dikaji kualitasnya,” jelasnya.

Untuk mengukur emisi karbon yang dihasilkan dari sampah, Isnawa mengatakan akan meminta sertifikasi dari Badan Lingkungan Hidup maupun lembaga sertifikasi swasta agar teknologi persampahan yang nantinya diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan, baik dari aspek lingkungan hidup maupun ekonominya.

Hingga saat ini, Isnawa mengakui belum ada aturan yang jelas antar departemen terkait regulasi implementasi terhadap pengelolaan-pengelolaan teknologi persampahan. Untuk itu, ia menyatakan akan menunggu aturan dari Pemerintah Pusat.

“Ini kan bukan hanya Pemprov DKI Jakarta saja yang menentukan apakah teknologi ini layak dan memenuhi kaidah untuk digunakan. Kita juga menunggu aturan yang jelas dari pusat,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, realisasi ITF ini dilakukan untuk melepas ketergantungan Jakarta pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, pada 2016.

Rencananya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan melaksanakan program ITF dengan perkiraan dana investasi senilai Rp 1,5 triliun dengan kapasitas tampung sampah maksimal 1.500 ton per hari.

“Pembangunan ITF secara perdana akan dilakukan di kawasan Cakung Cilincing dan akan terus berlangsung pada tahun berikutnya, masing-masing di kawasan Marunda, Duri Kosambi dan Sunter,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mulai merealisasikan penerapan fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai bagian dari masterplan persampahan DKI Jakarta yang sebelumnya telah digagas sejak tahun 2009 namun sampai saat ini belum terealisasi. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan bahwa realisasi ITF ini dilakukan guna melepas ketergantungan Jakarta pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, pada 2016.

“Seharusnya ITF itu selesai pembangunannya pada 2011 yang lalu di empat titik. Realisasi pembuatan ITF ini dilakukan dengan menggunakan kantong sampah di DKI agar volume sampah di TPST Bantar Gebang bisa ditekan,” jelasnya, Jakarta, Sabtu (21/11).

Rencananya, lanjut Isnawa, pada 2016 nanti, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan melaksanakan program ITF dengan perkiraan dana investasi senilai Rp 1,5 triliun dengan kapasitas tampung sampah maksimal 1.500 ton per hari.

“Pembangunan ITF secara perdana akan dilakukan di kawasan Cakung Cilincing dan akan terus berlangsung pada tahun berikutnya, masing-masing di kawasan Marunda, Duri Kosambi dan Sunter,” pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, telah terjadi penghadangan truk pengangkut sampah DKI Jakarta oleh warga di Jalan Transyogi, Cileungsi, Jawa Barat selama tiga hari. Pemberhentian operasional secara paksa itu membuat lima ribu ton sampah tidak bisa dibuang ke TPST Bantargebang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan tahun lalu warga Jakarta menghasilkan 7.147 ton sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut, pemerintah DKI memindahkan 91 persen sampah yaitu sekitar 6.500 ton ke Bantargebang.

Warga DKI sendiri membuang hampir berbagai jenis limbah ke bak sampah. Sebanyak 54 persen sampah DKI termasuk kategori organik yang bisa membusuk. Sampah itu bercampur dengan limbah kertas sebanyak 15 persen dan limbah plastik sebanyak 14 persen. Sedangkan 2,5 persen sampah dibuang warga ke sejumlah kali yang membelah Jakarta. Sampah-sampah inilah yang kemudian menyangkut di pinggiran sungai atau di pintu air, sebagian lainnya hanyut ke Teluk Jakarta.

BPS Jakarta mencatat Dinas Kebersihan Jakarta mengangkut 15,31 ton sampah dari pantai setiap harinya. Bantargebang adalah satu-satunya lokasi yang bisa menampung sampah warga Jakarta.

Menurut Isnawa, pembuangan sampah ke Bantargebang dilakukan melalui jalur distribusi berantai yang melibatkan masyarakat. Warga bertanggung jawab membawa sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pengangkutan ini biasanya menggunakan gerobak sampah yang tersedia di masing-masing Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Saat ini terdapat 200 TPS di seluruh Jakarta.

Sampah yang terkumpul di LPS kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dinas Kebersihan Jakarta akan mengangkut sampah dari LPS ke 40 depo sampah. Dari depo tersebut, sampah diangkut menggunakan 800 truk ke Bantar Gebang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan telah memperluas kriteria penilaian untuk penganugerahan Adipura 2015. Tahun ini, penilaian mencakup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Tuti Hendrawati Mintarsih mengatakan bahwa salah satu kriteria penilaian yang menjadi fokus utama adalah TPA sampah yang sudah menerapkan sistem controlled landfill atau lahan uruk terkontrol.

“Sesuai dengan undang-undangnya, masalah sampah ini akan menjadi fokus utama dalam penilaian Adipura 2015,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/11).

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Tuti Hendrawati Mintarsih. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dalam pelaksanaan Adipura periode 2014-2015 ini, lanjutnya, tim memantau 357 kota dan ibu kota kabupaten di seluruh Indonesia. Setelah melalui penilaian dan verifikasi lapangan serta pengkajian akhir Dewan Pertimbangan Adipura, diputuskan tiga kota/kabupaten berhasil meraih Adipura Kencana, 65 kota meraih Adipura, 69 meraih sertifikat Adipura dan 17 kota meraih plakat Adipura.

Selain itu, mulai tahun ini penilaian Adipura juga mempertimbangkan kepedulian bupati dan wali kota terhadap isu-isu lingkungan, misalnya kebakaran hutan serta kasus pertambangan serius yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Program Adipura sendiri tidak hanya mendorong kota bersih, tetapi juga berkelanjutan dari aspek ekologis, ekonomi dan sosial budaya.

“Anugerah Adipura ini rencananya akan diberikan pada Malam Anugerah Lingkungan 2015 di Jakarta, Senin (23/11) malam nanti. Rencananya penyerahan penghargaan akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sungai merupakan salah satu tempat yang menjadi habitat dari beberapa mahluk hidup. Namun, alih-alih dapat berfungsi sebagai mana mestinya, sungai seolah sudah diidentikkan sebagai tempat alternatif pembuangan sampah.

Keadaan ini membuat sebuah komunitas yang peduli terhadap pengolahan sampah, Jalagayatri, membuat pelatihan atau workshop pengelolaan sampah kepada siswa-siswi SMP Kanisius Jakarta. Acara yang merupakan bagian dari Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) ini diadakan di Sungai Ciliwung Bojong Gede, Depok, pada Kamis (15/10).

Ketua Jalagayatri Fadel Achmad, menyatakan, hampir sebagian besar sampah yang ada di Sungai Ciliwung tidak dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun jumlah sampah di Sungai Ciliwung hanya sebesar 20 persen dari jumlah sampah keseluruhan di Jakarta, namun menurut Fadel sampah di Sungai Ciliwung masih harus diperhatikan. Hal ini karena sampah non organik mendominasi dan akan merusak lingkungan sungai karena tidak dapat terurai.

“Harusnya semua sampah berakhir di TPA, bukan malah di sungai,” jelas pria yang biasa disapa Ichay ini kepada Greeners pada Kamis (15/10) lalu.

Siswa-siswi SMP Kanisius Jakarta membersihkan bantaran Sungai Ciliwung bersama komunitas Jalagayatri. Foto: dok. Ade Ridwan

Menurut Ichay, pemerintah harus lebih serius dalam mendukung pelestarian Sungai Ciliwung. Ia menyatakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap keberadaan sampah di Ciliwung tak akan berarti tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah.

Minimnya dukungan pemerintah membuat pengelolaan sampah yang ada di Sungai Ciliwung berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan sampah di DAS Ciliwung. Hal ini semakin bertambah buruk dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar mengenai sampah. Alhasil, sungai dianggap sebagai halaman belakang rumah saja.

“Karena pola pikir masyarakat sekitar sungai baru pada tahap bersihnya halaman rumah dari sampah, jadi sampah pun dibuang ke sungai,” ujarnya.

Ichay menambahkan bahwa selama ini, anak-anak sekolah, khusunya di ibu kota, hanya mengetahui bahwa Sungai Ciliwung adalah sungai yang penuh dengan permasalahan, termasuk banyaknya sampah. Menurutnya karena anak-anak hanya mengetahui berdasar apa yang digambarkan oleh media saja sehingga cenderung menjauhi Sungai Ciliwung. “Ternyata ada Ciliwung yang bagus dan harus dilestarikan,” kata Ichay.

Siswa-siswi SMP Kanisius Jakarta membersihkan bantaran Sungai Ciliwung bersama komunitas Jalagayatri. Foto: dok. Ade Ridwan

Workshop ini diawali dengan mengajak 186 peserta yang berasal dari SMP Kanisius Jakarta untuk berkunjung ke TPA Bantar Gebang di Bekasi. Kunjungan ke Bantar Gebang, menurut Ichay, akan sangat berpengaruh pada pengetahuan siswa terhadap sampah. “Jadi ada perbandingan antara sampah di TPA dan sungai,” ucapnya.

Selain berkunjung ke bantar gebang, acara bertema “Belajar dari Tenangnya Sungai” ini memiliki lima kegiatan. Kelima kegiatan tersebut adalah mulung sampah, menyusuri sungai dan kampung, bio tilik, kelas kompos dan pembibitan, serta menanam sepuluh jenis pohon lokal.

Dengan adanya pelatihan ini, Ichay pun berharap akan semakin banyak anak-anak yang menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan, khususnya sungai. Ia juga mengharapkan Sungai Ciliwung dapat menjadi area terbuka yang ramah terhadap anak-anak.

Penulis: TW/G37

Bandung (Greeners) – Mendengar kata Pakistan, tentu yang ada di benak kita adalah salah satu negara di Asia Selatan sana. Namun, dalam gelaran peringatan Konferensi Asia-Afrika yang ke-60 di Bandung, Pakistan merupakan tim relawan yang bertugas mengatasi masalah kebersihan selama acara berlangsung.

Pakistan merupakan kependekan dari pasukan kebersihan dan kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, regu Pakistan identik dengan kaos berwarna hijau dan sarung tangan plastik untuk memungut sampah.

Ari Rizki, Sang Prabu atau koordinator tim Pakistan menyebutkan, bahwa timnya akan senantiasa menjaga kebersihan area acara. Semangat Gerakan Pungut Sampah (GPS) yang diinisiasi Walikota Bandung, Ridwan Kamil, pun diteruskan oleh tim ini.

“Selama acara kita akan terus mengadakan GPS, selain itu kita juga akan membuat bank sampah, dimana jika ada yang membawa 10 sampah yang masih bisa didaur ulang akan kami tukar dengan 1 buku yang sudah kami siapkan,” ujar Ari saat ditemui Greeners di sela-sela acara Solidarity Day di taman Film Bandung, Selasa (22/04) lalu.

Mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dilakukan pula oleh Pakistan. Tak sedikit warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan ditegur langsung oleh anggota Tim Pakistan.

Menurut Ari, semua relawan Pakistan bekerja dengan baik karena mereka melakukannya demi Kota Bandung dan KAA ke-60, acara yang hanya digelar sepuluh tahun sekali ini.
“Kita senang dan bahagia. Selain itu, antusias masyarakat terutama anak-anak kecil sangat tinggi untuk menukarkan sampahnya dengan buku yang ada,” ujarnya.

Sebagai informasi, demi menjaga kebersihan selama acara, tim Pakistan atau pasukan kebersihan dan kesehatan membuat satu Bank Sampah di semua acara pendukung peringatan KAA ke-60. Bank Sampah ini memberikan penghargaan kepada siapa saja yang berhasil mengumpulkan minimal 10 item sampah yang bisa di daur ulang dengan sebuah buku.

Dalam setiap agenda dari kegiatan peringatan KAA, Bank sampah ini menyiapkan beberapa media informasi berupa spanduk dan selebaran. Selain itu, para relawan juga mengedukasi langsung para warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan menukarkan sampah daur ulangnya dengan buku.

“Harapannya, melalui Bank Sampah di event ini, semakin banyak orang yang lebih mencintai lingkungan dengan memilah sampah yang masih bisa didaur ulang agar jumlah sampah yang terbuang ke TPA berkurang,” pungkas Ari.

Penulis: RA/G11

Jakarta (Greeners) – Banyaknya permintaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencabut anugerah Adipura Kencana atas Pemerintah Kota Tangerang yang diberikan pada Juni 2014 lalu, membuat KLH berencana untuk segera menerbitkan peraturan menteri (Permen) tentang penilaian untuk penghargaan Adipura dan Adipura Kencana.

Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Sampah KLH, Sudirman menyatakan, bahwa penerbitan Permen tersebut adalah untuk menghilangkan isu-isu atau berita miring tentang penilaian Adipura yang banyak dinilai jelek atau bisa diatur sesuai pesanan.

“Iya, Permen itu masih dibahas agar nantinya dinamika masalah lingkungan pada konteks Adipura dan Adipura Kencana bisa diselesaikan,” ujar Dirman, Jakarta, Jumat (29/08).

Dirman menambahkan, pembahasan dari isi Permen tersebut mencakup sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian untuk menentukan kota mana yang berhak menerima penghargaan Adipura tersebut.

“Beberapa hal penting yang diatur ialah penilaian yang dilakukan dengan pemantauan sepanjang waktu, penilaian tanpa ada lagi titik pantau tertentu, serta penilaian terhadap hal-hal inovatif dan berhubungan dengan fasilitas publik,” tambahnya.

Beberapa contoh fasilitas publik yang dimaksud, lanjut Dirman, antara lain terminal bus, pasar, dan trotoar.

“Kota-kota yang masuk dalam penilaian juga harus memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bagus yang ada pengolahan limbahnya dan memiliki sistem penutupan secara berkelanjutan contohnya sampah dipadatkan dengan tanah, lalu ada pencatatan sampah yang jelas juga,” ujarnya.

Sedangkan untuk Adipura Kencana, ada persyaratan tambahan. Kota-kota tersebut selain harus bersih, hijau, dan sehat, juga harus hemat energi serta memiliki budaya 3R (reduce, reuse, dan recycle) dan mandiri dalam penyediaan air, energi, dan pangan.

“Kota-kota itu harus bisa mengelola sampahnya minimal 7% dan sudah menjalankan budaya 3R, lalu juga sudah mulai mengurangi penggunaan energi dan menggantinya dengan energi terbarukan,” katanya.

Sebelumnya, penilaian Adipura oleh tim pemantau sering diperdebatkan, antara lain karena kriteria penilaian tidak jelas dan adanya periode waktu penilaian, sehingga perubahan dan proses yang dilakukan suatu kota tidak terpantau karena ada kota yang hanya bersih dan inovatif saat tim pemantau hadir di kota tersebut hingga kota tersebut mendapatkan penghargaan Adipura. Setelahnya, kota tersebut kembali kotor dan tidak terawat.

(G09)