Jakarta (Greeners) – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat terancam tutup permanen. Meski saat ini TPA tersebut beroperasi kembali, daya tampungnya bakal melebihi kapasitas pada Desember 2023.

April 2023, penumpukan sampah terjadi di 55 titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kota Bandung dan beberapa titik lainnya. Sementara itu, kapasitas TPA Sarimukti sudah berlebih. Terbukti di zona satu, ketinggian sampah mencapai 10 meter, melampaui ambang batas yang seharusnya hanya lima meter.

Artinya kapasitas TPA Sarimukti 7-8 kali kapasitas idealnya. Saat ini layanan TPA Sarimukti meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam perjanjian kerja sama (PKS) kuantitas sampah yang masuk ke TPA ini 1.360 ton per hari. Namun faktanya mencapai 1.829 ton per hari. Kondisi ini bahkan sudah terjadi sejak tahun 2017.

Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) juga mengungkap data, sebanyak 4.046 meter kubik per hari atau 1.476.886 meter kubik pada tahun 2023 sampah masuk ke TPA Sarimukti.

Koordinator Forum Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) David Sutasurya mengatakan, permasalahan ini akan menimbulkan penumpukan sampah di banyak tempat. Penanganan bukan hanya fokus di TPA, tetapi perlu pengurangan sampah oleh masyarakat. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga harus proaktif.

“Sampah yang sudah sampai di TPA bentuk penanganan apapun itu bukan pemecah masalah. Kita minta ke provinsi harus tegas ke kabupaten atau kota. Kalau malas-malasan itu harus ada sanksi. Kabupaten kota juga harus tegas untuk mengurangi, mengelola, dan memilah,” kata David kepada Greeners, Jumat, (4/8).

Program Kurangi Laju Sampah

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudy Prayudi menyebut, pihaknya pun terus lakukan berbagai upaya. Termasuk bekerja sama dan berdiskusi bersama BJBS.

“Diskusinya mengarah kepada action plan secara detail yang nanti pihak BJBS akan susun. Ada program pengurangan di tiap sumber penghasil sampah. Kami sedang menunggu action plan tersebut untuk dibahas lebih lanjut,” ungkap Dudy kepada Greeners melalui keterangan tertulis.

Dalam melakukan pengurangan di sumbernya, DLHK membuat program antara lain Program Kang Pisman (kurangi, pisahkan, dan manfaatkan) dalam bentuk penciptaan Kawasan Bebas Sampah (KBS) berbasiskan RW.

“Program ini sangat membantu dalam pengurangan sampah ke TPS bahkan TPA. Meskipun saat ini baru sekitar 10 % saja dari total 1.500 RW di Bandung, yang telah KBS,” lanjut Dudy.

Menurut BJBS, Kota Bandung menjadi penyumbang sampah terbesar ke TPA Sarimukti, totalnya mencapai 50 % dari sampah yang masuk ke TPA Sarimukti. Sebab, Kota Bandung tidak memiliki lahan yang cukup untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat.

Sementara itu Badan Pusat Statistik mengungkap timbulan sampah di Kota Bandung tahun 2023 mencapai 1.339 ton per hari. Seharusnya jatah sampah yang masuk ke TPA hanya 868 ton per hari. Artinya, Kota Bandung mengirim dua kali lipat sampah dari jatah tersebut.

BJBS pun menyarankan, pemerintah provinsi sebagai pengelola TPA menerapkan pembatasan pengiriman sampah organik ke TPA. Tak hanya itu, kabupaten/kota di Metro Bandung harus menyediakan sarana pengolahan sampah organik darurat.

Persoalan sampah di Indonesia menghadapi beragam tantangan. Foto: Freepik

Potensi Kurangi Sampah Hingga 60 %

Dari perkiraan, metropolitan Bandung Raya memiliki potensi pengurangan sampah sebesar 60 %. Sampah tersebut merupakan sampah organik yang dapat masing-masing wilayah kelola. Pengadaan sarana pengolahan organik komunal yang tersedia di masing-masing RW atau kelurahan dapat mengurangi beban sampah yang terbuang ke TPA.

BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 menyebutkan, sampah organik mendominasi sampah di metropolitan Bandung Raya. Sebanyak 44,1 % sampah organik keras dan 12,5 % berupa organik lunak.

Menurut BJBS, perlu pertimbangan matang penetapan langkah darurat. Perlu keakuratan data, konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah pun harus transparan, dan bertanggung jawab.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Tempat pembuangan akhir (TPA) di beberapa daerah penuh. Bahkan ditutup sementara, karena melebihi kapasitas.

Salah satunya, di TPA Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditutup sementara selama 45 hari mulai 23 Juli hingga 5 September 2023.

TPA tersebut menjadi tempat penampungan dari beberapa wilayah di Provinsi DIY di antaranya Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Jumlah sampah hariannya pun tidak sedikit. Tercatat pada tahun 2022 ada 757,2 ton per hari yang dikirim ke TPA Piyungan.

Persoalan ini juga terjadi di TPA Sarimukti Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejak Mei 2023 TPA Sarimukti tidak lagi mampu menampung sampah. Namun, setelah adanya perluasan lahan TPA tersebut kini telah beroperasi kembali.

Pengkampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar mengatakan, penuhnya TPA regional seperti di Piyungan dan Bandung ini cerminan tata kelola sampah yang belum berjalan efektif.

“TPA regional jadi tumpuan sehingga TPA di kabupaten maupun kota ditutup lalu diserahkan ke masyarakat. Ketika bahas soal upaya sistematis mengatasi polusi plastik kita perlu bicara juga bagaimana tata kelola sampah kita hari ini,” kata Ghofar dalam konferensi pers jelang Pawai Bebas Plastik 2023, baru-baru ini.

Menurutnya sistem pengumpulan sampah harus berubah menjadi paradigma pengurangan di hulu. Kemudian solusi lainnya bisa membangun infrastruktur seperti rumah kompos untuk mencegah masuknya sampah organik ke TPA.

Belum Ada Solusi Efektif Atasi TPA Penuh

Sementara itu, hingga kini belum ada solusi efektif mengatasi TPA yang sudah tidak bisa lagi menampung sampah dari berbagai aktivitas manusia. Upaya pemindahan dan perluasan lahan TPA pun tidak akan efektif.

Menanggapi penuhnya TPA Piyungan, Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DIY, Dimas R. Perdana mengungkapkan, kini pembuangan sampah sementara dipindahkan ke tempat pembuangan sementara (TPS) Tamanmartani, Kabupaten Sleman.

“Sampai saat ini solusinya hanya pemindahan tempat pembuangannya. Kalau dari Pemerintah DIY, pembuangan sampah mau pindah ke daerah Cangkringan, tapi tidak jadi. Kemudian diganti ke TPS Tamanmartini. Ini jadi persoalan lagi karena hanya pemindahan masalah saja,” kata Dimas kepada Greeners, Jumat, (28/7).

Meskipun sudah ada pengelolaan sampah di TPA Piyungan, hal tersebut bukan solusi progresif dalam pengurangan sampah. Sebab, pengelolaan tersebut belum berjalan secara serius. Menurut Dimas, pengelolaan sampah tidak hanya di hilir saja tetapi perlu holistik dari hulu sampai hilirnya.

Sampah masih menjadi persoalan di Indonesia. Foto: Freepik

Sampah Tercecer di Pinggir Jalan

Penutupan TPA Piyungan bukan menjadi kali pertama. Pada tahun 2022, TPA ini juga telah ditutup beberapa kali. Ketika TPA Piyungan sedang ditutup sementara, banyak masyarakat yang membuang sampahnya di pinggir jalan.

“Dampaknya sudah mulai muncul di pinggir jalan TPS di Prawirotaman. Penumpukan sampah di pinggir jalan juga terjadi di daerah Glagahsari,” ucap Dimas.

Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat tentang dampak buruk pembuangan sampah sembarangan ini perlu dilakukan. Begitu pula pemerintah harus segera melakukan penguatan regulasi terkait tata kelola sampah di DIY. Misalnya perlu regulasi melalui Pergub terkait pengelolaan sampah untuk sektor bisnis yang harus ada tanggung jawab sampah pascaproduksinya.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin