Jakarta (Greeners) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV meminta pemerintah untuk memaksimalkan program tol laut yang menjadi program andalan Presiden Joko Widodo agar terjadi konektivitas laut yang efektif.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Mulyono, menilai saat ini penerapan tol laut di Indonesia baru terealisasi 3/4 wilayah atau sekitar 75 persen, terutama untuk wilayah Indonesia bagian barat yang memiliki layanan angkutan laut berjadwal. Sedangkan di Indonesia Timur, masih belum ada angkutan laut berjadwal untuk barang, dan saat ini hal tersebut masih menunggu aksi dari pemerintah.

“Sebenarnya, tol laut itu sudah berjalan lama. Yah ada lah sekitar 75% tol laut di Indonesia yang sudah berjalan. Namun, tetap saja Indonesia masih belum bahagia kalau bagian timur-nya belum menikmati aksesibilitas tol laut seperti di bagian barat,” jelasnya kepada Greeners usai menjadi pembicara pada diskusi dengan topik “Tol Laut Indonesia: Sampai Dimanakah Realisasinya?” di Philip Kotler Theater, Jakarta, Rabu (01/07).

Menurut Mulyono, pemerintah seharusnya memberikan stimulus kepada investor agar tertarik untuk mengembangkan kawasan industri di kawasan Indonesia Timur. Sebab, katanya, untuk menanamkan uang investasi di Indonesia bagian timur lebih tinggi 25 persen hingga 50 persen dibanding berinvestasi di Indonesia Barat.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Mulyono. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Untuk mencapai hal tersebut, Mulyono menyatakan bahwa pemerintah harus segera menetapkan cetak biru penetapan tol laut dan rencana program aksi, termasuk menetapkan keberadaan pelabuhan hub dan kapasitas yang harus terpasang dalam kurun waktu tertentu.

Selain blue print, pemerintah juga harus memperhatikan international marketing tentang investasi dan perkembangan pelabuhan serta adanya penguatan industrialisasi di kawasan timur Indonesia. “Terakhir, harus ada sinergitas untuk membangun industri galangan kapal dan port equiment di timur,” katanya.

Menurut Mulyono, semua itu sangat diperlukan untuk memaksimalkan program tol laut agar bisa menekan ongkos logistik. Saat ini, pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo IV sendiri telah dilalui angkutan kapal besar internasional berjadwal rute Papua Nugini-Bitung-Tanjung Pelepas Malaysia.

Sebagai informasi, tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antar pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sendiri mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar harus mempunyai sistem transportasi laut yang terjadwal, khususnya untuk angkutan barang. Saat ini, hanya wilayah Indonesia Barat saja yang memiliki sistem angkutan laut terjadwal, sedangkan bagian Timur hanya untuk angkutan orang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan yang sebagian besar wilayahnya diisi oleh laut ternyata memiliki pelabuhan internasional yang terbengkalai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelabuhan ini berjumlah lebih dari 140 pelabuhan.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit, MSc., mengungkapkan rendahnya aktivitas bongkar muat kapal yang menyebabkan biaya logistik sangat tinggi, hingga mencapai 30 persen dari harga bahan baku, yang membuat transportasi laut di Indonesia menjadi tidak efisien.

Saat dikonfirmasi oleh Greeners, Danang menerangkan bahwa pengoptimalan transportasi laut sebenarnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi karena disparitas harga antar-wilayah makin rendah. Namun karena mahalnya biaya logistik ini, menjadikan transportasi maritim Indonesia malah tidak masuk ke dalam daftar peta perdagangan maritim dunia.

“Tingginya biaya logistik ini menyebabkan harga jeruk Pontianak menjadi lebih mahal ketimbang jeruk dari Tiongkok. Bahkan untuk biaya bongkar muat dan kirim kargo ke Papua saja jauh lebih mahal ketimbang ke Luxemburg,” ujar Danang, Jakarta, Senin (12/01).

Untuk mengatasi masalah transportasi maritim di Indonesia, Danang mengusulkan agar kawasan timur Indonesia mampu dijadikan pintu masuk bagi kapal yang membawa barang impor dari Eropa, Asia dan Australia. Menurutnya, pelabuhan yang ada di wilayah timur seperti di Sorong, Papua, dan Bitung di Sulawesi Utara akan sangat membantu jika dijadikan pintu masuk bagi 14.000 kapal yang beroperasi di Indonesia.

Nantinya, lanjut Danang, lalu lintas transportasi laut di kawasan timur akan ramai dan akhirnya mampu mengurangi biaya transportasi kapal yang selama ini pelayarannya tidak terjadwal. Pembukaan pintu di wilayah timur juga akan mendorong migrasi transportasi darat ke laut jika dilaksakan dengan baik dan berkelanjutan.

“Saya yakin jika pemerintah serius dalam hal ini maka kita akan mampu meruntuhkan dominasi Malaysia dan Singapura,“ pungkasnya.

(G09)