Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, kembali menggelar operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (15/4). Kendaraan yang tidak lolos uji emisi akan terkena sanksi, salah satunya denda sebesar Rp 50 juta.

Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta, R.M. Tamo Sijabat, menjelaskan bahwa operasi ini menyasar kendaraan berat. Menurutnya, operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi ambang batas emisi.

“Sasaran utama kami adalah kendaraan berat seperti truk, mobil tangki, mobil box, dan bus,” ujar Tamo di Jakarta.

BACA JUGA: Kualitas Udara Buruk, DLH DKI Kembangkan Sistem Inventarisasi Emisi

Mekanisme operasional di lapangan dimulai dengan petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang memberhentikan kendaraan. Setelah itu, tim DLH melakukan uji emisi. Jika kendaraan lolos, kendaraan dapat melanjutkan perjalanan. Namun, jika tidak lolos, Dishub akan menahan bukti uji KIR, sementara PPNS Satpol PP akan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tempat.

Kendaraan yang tidak lulus uji emisi, akan diajukan ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang Yustisi ini akan berlangsung pada minggu kedua bulan Mei 2025. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005, yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

Uji emisi transportasi umum. Foto: DLH DKI

Kendalikan Polusi Udara Jelang Kemarau

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga sebagai langkah antisipatif menjelang musim kemarau, yang diprediksi membawa penurunan kualitas udara.

“Menjelang musim kemarau, kualitas udara yang cenderung menurun perlu kami antisipasi sejak dini. Oleh karena itu, kami menggelar operasi gabungan bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya, dengan tujuan menegakkan aturan dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta,” ujar Asep.

Ia menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara. Oleh karena itu, uji emisi menjadi langkah penting untuk mengontrol emisi dari kendaraan bermotor. Khususnya, kendaraan berbahan bakar solar atau diesel.

BACA JUGA: Kualitas Udara Jakarta Cenderung Memburuk pada Malam Jelang Pagi

Selain itu, operasi ini menargetkan kendaraan jenis N dan O. Misalnya, truk, trailer dan kendaraan berbahan bakar diesel atau solar. Sebab, kendaraan jenis ini memiliki potensi pencemaran yang lebih tinggi daripada kendaraan pribadi.

“Kami sudah mendorong kepatuhan regulasi uji emisi kendaraan demi mewujudkan kualitas udara bukan hanya di Jakarta, tetapi di wilayah Jabodetabek,” jelasnya.​

Asep juga mengungkapkan hasil kegiatan operasi penegakan hukum tersebut. “Pada operasi hari ini di Jakarta Timur, sebanyak 28 kendaraan jenis kendaraan N dan O kami uji emisi. Dari jumlah tersebut, 14 kendaraan lulus uji emisi dan 14 kendaraan tidak lulus,” ungkap Asep.

44,7 Persen Polutan dari Transportasi

Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma mengungkapkan hasil kajian polutan dari sektor transportasi. Hasil kajian itu dari Profesor Puji Lestari dari lnstitut Teknologi Bandung (ITB).

Kajian tersebut mencatat transportasi menyumbang 44,7 persen untuk PM2.5 di Jakarta. Dari sektor transportasi ini, 32 persen berasal dari heavy duty vehicle atau kendaraan berbahan bakar diesel.

“Jadi, pengetatan emisi dari truk dan kendaraan berat sudah sejalan dengan kajian sebelum-sebelumnya,” ujarnya.

Ririn menambahkan, emisi dari kendaraan berat berbahan bahan diesel juga menjadi sumber polutan yang besar, untuk sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Keduanya merupakan prekusor dari PM2.5 yang masing-masing menyumbang sebesar 56 persen dan 48 persen. Dari data tersebut, kebijakan ini akan secara signifikan mengurangi polusi udara dari sektor transportasi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Permasalahan pencemaran udara di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan. Dari data yang ada, sektor transportasi menjadi sumber polusi terbesar di Jakarta.

Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia menyebut, Jakarta menjadi provinsi dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) terendah selama tiga tahun terakhir.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta Yusiono A Supalai mengatakan, saat ini Jakarta telah memiliki strategi pengendalian pencemaran udara (SPPU) yang mengacu pada sumber-sumber polusi udara.

Berdasarkan hasil inventarisasi emisi tahun 2020, sektor transportasi menjadi kontributor terbesar terutama untuk polutan NOx sebesar 72,4 %, CO sebesar 96,36 %, PM10 57,99 %, dan PM2,5 67,04 %. Sementara untuk SO2 terbesar dari sektor industri dengan prosentase 61,96 %.

“Artinya dari sumber pencemar terbesar inilah harus segera kita kendalikan dalam bentuk strategi pengendalian pencemaran udara,” kata dia dalam diskusi “Mengawal Kebijakan Udara Bersih Jakarta, Sudah Sampai Mana?”, Rabu (25/1).

Khusus untuk SPPU ini akan berlaku sejak tahun 2023 hingga 2030. Yusiono menyatakan, terdapat tiga strategi, 16 program dan 70 rencana aksi dalam pengendalian polusi udara.

“Tiga strategi ini yaitu meningkatkan tata kelola pengendalian pencemaran udara, mengurangi emisi pencemar udara dari sumber-sumber bergerak seperti transportasi serta mengurangi emisi pencemar udara dari sumber tak bergerak seperti industri,” kata dia.

Ia juga menyebut, hingga saat ini SPPU masih dalam proses verbal dan nantinya akan ditandatangani oleh penjabat gubernur dalam bentuk Keputusan Gubernur (Kepgub).  Yusiono memastikan tidak akan banyak perubahan substansi dalam SPPU ini.

Pantauan udara kondisi polusi di Jakarta. Foto: Shutterstock

60 % Pencemaran Udara Berdampak pada Kesehatan

Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia menilai, 60 % polusi udara berdampak pada kesehatan. Sedangkan, 28 % polusi udara berdampak pada perubahan iklim, dan 12 % berdampak pada sektor lain-lain. Polusi udara tak hanya berdampak pada paru-paru. Akan tetapi juga penyakit kardiovaskular.

Organisasi Kesehatan WHO menyatakan, timbal merupakan kandungan berbahaya polusi udara. Sebab, dapat meningkatkan tekanan darah hingga memicu hipertensi yang menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

Ia menyatakan, pentingnya mendorong kembali isu SPPU di Jakarta. “Sebab isu polusi udara tidak hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan publik dan ekonomi,” imbuhnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak menyatakan pentingnya eksistensi transportasi publik sebagai salah satu solusi permasalahan kualitas udara.

“Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan kebijakan ini untuk segera memperbanyak transportasi publik untuk mencegah masyarakat mengendarai kendaraan pribadi,” tandasnya.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Perjuangan para komunitas sepeda untuk mendapatkan hak yang sama dalam menggunakan fasilitas jalan raya masih terus berlanjut. Setelah deklarasi Satu Sepeda Satu Indonesia dikumandangkan dua tahun lalu, berbagai kebijakan yang pro akan pesepeda hingga saat ini dirasa masih belum signifikan.

Ketua umum Bike2Work Indonesia Toto Sugito mengatakan, sebelum deklarasi tersebut dibuat, Bike2Work Indonesia telah berjuang untuk tersedianya fasilitas bagi pesepeda hingga akhirnya terbit Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya membahas tentang hak pesepeda, yaitu fasilitas di jalan raya berupa jalur khusus bagi pesepeda di jalan utama.

“Master plan jalur sepeda kita sudah buat di tahun 2009 bersama dengan Dinas Perhubungan DKI saat itu,” ujarnya saat disambangi oleh Greeners usai pelaksanaan upacara bendera perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, di Pintu Selatan Senayan, Jakarta, Rabu (17/08) pagi.

BACA JUGA: Tak Henti Kampanyekan Hak Pesepeda di 10 Tahun Bike2Work Indonesia

Toto menyatakan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), telah berjanji bahwa saat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) rampung, maka pembangunan jalur sepeda juga akan tersedia. Hal ini dikarenakan jalur sepeda yang disediakan nantinya akan menjadi fasilitas yang terintegrasi antara sarana transportasi massal, pesepeda dan pejalan kaki.

“Begitupun dengan fasilitas pesepeda di commuterline, kita masih perjuangkan terus. Apapun yang berkaitan dengan fasilitas umum jalan raya, baik itu pesepeda maupun pejalan kaki, kita akan perjuangkan terus,” tambahnya.

Ratusan pesepeda mengikuti upacara bendera dan pembacaan deklarasi Satu Sepeda Satu Indonesia di depan Pintu Selatan Senayan, Jakarta, Rabu (17/08) pagi. Hingga saat ini, hak pesepeda di jalan raya dirasa masih belum terpenuhi. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurut Toto, prioritas pembangunan transportasi massal yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini akan memiliki dampak terhadap para pengguna sepeda. Jika transportasi massal sudah layak dan baik bagi penumpang, maka sepeda harus difasilitasi untuk menjadi feeder (transportasi penyambung) agar fasilitas transportasi massal yang ada bisa terintegrasi.

Sebagai informasi, ratusan pesepeda yang tergabung dari beberapa komunitas seperti Bike to Work (B2W) Indonesia, Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti) & Komunitas Onthel Batavia (Koba), Asosiasi BMX Indonesia (ABI), Komunitas MTB Indonesia, Komunitas MTB Federal, Komunitas Fixie Jakarta (Fixietas), Komunitas IPDN (Ikatan Penikmat Djalan Nandjak), Komunitas Id-Folding, Komunitas Kompas Gramedia Cycling, Komunitas Low Rider, Komunitas Bike Pe’A, IPSJ, Koskas, JGS, Low Rider, ITB Lintang serta Komunitas Polygon Xtrada Riders Indonesia (PXR) melakukan upacara dan pengibaran bendera di Pintu Selatan Senayan, Jakarta.

BACA JUGA: Dubes Denmark Dukung Kampanye Bersepeda B2W Indonesia

Dalam upacara yang dipimpin oleh Letjend Purn. Soeyono (Ketua Dewan Penasihat KOSTI) sebagai Inspektur Upacara tersebut, turut dilakukan pula pembacaan Deklarasi Satu Sepeda Satu Indonesia yang dibawakan oleh Risa Suseanty, atlet sepeda Indonesia yang telah mendapatkan penghargaan atas prestasinya di dalam dan luar negeri.

Dengan tema “Bersatu Berkarya Nyata”, kegiatan yang masuk tahun ke 3 ini bertujuan untuk memperingati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan menumbuhkan semangat nasionalisme untuk dapat mempersatukan seluruh komunitas sepeda dan melakukan karya nyata bagi bangsa.

“Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antar pesepeda dan mensosialisasikan misi “Satu Sepeda Satu Indonesia” untuk mempererat tali persaudaraan antar pesepeda,” kata Toto menutup perbincangan.

Penulis: Danny Kosasih

Kota Paris baru saja mengumumkan sebuah jalan tol khusus sepeda yang pertama di kotanya. Saat ini, jalan tol tersebut hanya berupa jalur sepanjang 750 m yang berada di sepanjang Bassin de l’Arsenal. Paris merencanakan tahun 2020, jalan tol tersebut mencakup jalur sepanjang 45 kilometer yang diberi nama Reseau express velo (REVe).

Berbeda dengan jalur sepeda lain yang biasanya berada di samping jalan yang memang sudah ramai, kota Paris memutuskan untuk membangun sebuah jaringan jalan yang hanya boleh dilalui oleh sepeda dan tidak boleh dilalui kendaraan bermotor. Hal ini merupakan sebuah langkah yang akan mendorong mereka yang tadinya takut mencoba untuk mau bersepeda di jalur jalan kota yang sibuk. Semakin banyak orang yang terdorong untuk memakai sepeda untuk pergi bekerja, diharapkan kota yang terkenal karena polusinya ini akan sedikit bernafas lega.

Foto: wikimedia commons

Di tahun 2015, pemerintah kota Paris mengalokasikan $164.5 juta untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur bersepedanya termasuk REVe. Kota ini menciptakan peraturan lalu lintas yang baru yang lebih ramah terhadap pesepeda, seperti membolehkan mereka untuk berbelok di beberapa persimpangan jalan tanpa harus menunggu lampu hijau. Kota ini juga berencana untuk membangun tempat parkir sepeda, jalur sepeda dua arah di beberapa jalan satu arah, dan lampu lalu lintas pintar yang memberikan prioritas terhadap pesepeda.

Kalau melihat angka-angkanya, tidak mengherankan bila pemerintah kota mendorong pemakaian sepeda di kota Paris. Sebuah studi di tahun 2014 menunjukkan bahwa sepeda mengisi sebanyak 5% dari seluruh perjalanan di kota Paris, berarti sebanyak 225.000 perjalanan setiap hari. Walaupun terlihat banyak, namun belum seberapa dibandingkan dengan 15,5 juta perjalanan yang dilakukan dengan mobil tiap harinya di kota tersebut.

Angka tersebut bahkan terbilang kecil dibandingkan kota Eropa lain seperti Kopenhagen (55% perjalanan dilakukan dengan sepeda) atau Amsterdam (43% perjalanan).

Gambar: Mayor of Paris

Ada satu faktor yang utama bagi angka-angka tersebut: pesepeda di Paris menyatakan mereka tidak merasa aman saat harus berpacu di jalan bersama kendaraan bermotor. Walaupun banyak jalan di kota tersebut ada jalur pesepeda, namun para pesepeda itu melaporkan bahwa mereka sering dipepet sampai keluar jalur oleh kendaraan bermotor. Dengan jalur sepeda yang baru ini, diharapkan permasalahan tersebut diatasi dan harapan kota Paris agar perjalanan dengan sepeda meningkat menjadi 15% di tahun 2020 bisa menjadi kenyataan.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Pelarangan penumpang membawa sepeda ke dalam moda transportasi seperti kereta api dianggap mempersulit para pesepeda dalam melakukan perjalanan sambil membawa sepeda baik jarak jauh maupun hanya antar kota. Berdasarkan keresahan ini, seorang pengguna sepeda dengan nama akun Syaiful Amin, membuat sebuah petisi di laman Change.org. Petisi ini ditujukan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

“Banyak pesepeda yang ingin menikmati kota-kota lain di Jawa seperti Bandung…Surabaya dan Jogya. Tujuannya rekreasi sambil olahraga. Masalahnya kita terkadang terkendala regulasi yang memperketat pelarangan orang membawa sepeda kedalam kabin/gerbong kereta sehingga kita sulit melakukan perjalanan sambil membawa sepeda dalam menggunakan kereta api,” tulis petisi yang telah mencapai 2.270 pendukung hingga Rabu (13/07) pukul 16.54 WIB.

Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia, Toto Sugito mengatakan bahwa sejak pelarangan orang membawa sepeda ke dalam kereta api berlaku, para pekerja yang menggunakan sepeda dalam mobilitasnya merasa mulai kesulitan dan akhirnya beralih kembali ke kendaraan bermotor. Khususnya bagi pesepeda yang tinggal di kota-kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Tanggerang dan sekitarnya.

“Yang paling prioritas sih pengadaan gerbong khusus pesepeda untuk Commuterline dulu ya, supaya bisa mewadahi para pesepeda dari kota-kota penyanggah Jakarta ini karena sejak ada pelarangan itu, mereka banyak yang kembali menggunakan kendaraan bermotor. Setelah itu untuk gerbong yang ke luar kota seperti Surabaya, Bandung atau sekitarnya bisa menyusul,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (13/07).

Selain itu, terkait teknis pengadaan gerbong, Toto memberikan dua saran kepada PT Kereta Api Indonesia. Bisa dengan menyediakan gerbong khusus pesepeda yang di satu sisinya tempat menyimpan sepeda dan di sisi lain diletakkan tempat duduk untuk para pesepedanya. Atau menyediakan satu gerbong khusus untuk menyimpan sepeda dan pesepedanya bisa duduk di gerbong penumpang umum.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Edi Sukmoro menyatakan dirinya menyambut baik saran dan masukan tentang pengadaan gerbong khusus pesepeda tersebut. Hanya saja, ia perlu mempelajari teknis pelaksanaannya terlebih dahulu karena Commuterline menggunakan tarif dari public service obligation (PSO).

“Mungkin saja untuk diadakan gerbong itu. Nanti saya pelajari karena memang pada dasarnya keberadaan Commuterline untuk membantu pemerintah mengurangi kepadatan di pusat kota. Nanti kita lihat dan kita pelajari dahulu,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jepang saat ini merupakan tempat yang paling ramah bagi pemilik kendaraan berbasis elektrik (mobil listrik). Sekarang stasiun pengisian bahan bakar elektrik di Jepang secara resmi berjumlah lebih banyak dibandingkan stasiun pengisian bahan bakar minyak. Perkiraan saat ini, negara kepulauan tersebut memiliki 40.000 buah stasiun pengisian bahan bakar elektrik (SPBE) di seluruh negaranya, jauh lebih banyak dibandingkan yang berbahan dasar minyak yang hanya sekitar 5.000 buah.

Nissan, pembuat mobil listrik Leaf yang bisa menjangkau 170km dalam sekali pengisian, telah melakukan survei dan mengumpulkan lokasi-lokasi SPBE di Jepang. Stasiun pengisian bahan bakar listrik ini muncul bukan tanpa sengaja.

Di tahun 2013, pemerintah Jepang memutuskan untuk sebuah kerjasama dengan industri otomotif untuk menyiapkan dana sebanyak $1.025 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur pengisian bahan bakar listrik. Pada saat itu Jepang baru memiliki 4.700 buah SPBE. Sejak saat itu, jumlah SPBE mengalami peningkatan sebanyak 800 persen hanya dalam waktu 3 tahun.

Jepang kini memiliki 40.000 buah stasiun pengisian bahan bakar elektrik (SPBE) di seluruh negaranya. Foto: Nissan/inhabitat.com

Rasio perbandingan elektrik dan minyak ini jauh angkanya dibandingkan dengan Amerika Serikat. Negara tersebut hanya memiliki 9.000 SPBE dan 114.500 SPB-Minyak.

Perhitungan Nissan terhadap stasiun pengisian bahan bakar elektrik ini termasuk tempat pengisian di garasi pribadi dan hanya digunakan oleh pemiliknya. Tentu saja cara penghitungan itu mengundang kritik karena tempat pengisian listrik di tempat umum pun hanya bisa melayani satu kendaraan sementara untuk bahan bakar minyak, satu stasiun pengisian bisa melayani banyak kendaraan sekaligus.

Walaupun ada perbedaan teknis dalam perbandingannya, ledakan peningkatan mobil listrik di Jepang sedang terjadi. Investasi yang begitu masif pada infrastruktur mobil listrik di Jepang, termasuk subsidi untuk pembelian mobil listrik, bertujuan untuk lebih memperluas pasar mobil listrik ini. Sejauh ini usaha pemerintah Jepang membangun sarana transportasi ramah lingkungan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memastikan hingga saat ini tidak ada kendala berarti yang berpotensi mengganggu proses pelaksanaan pembangunan proyek MRT. Dono Boestami, Direktur Utama PT MRT Jakarta, menyatakan, saat ini PT MRT Jakarta masih terus melakukan pekerjaan pengeboran untuk pembangunan konstruksi terowongan jalur bawah tanah sarana transportasi massal MRT.

“Ada empat mesin bor bawah tanah yang dipakai untuk membuat terowongan jalur bawah tanah MRT, mulai dari Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dua mesin bor bawah tanah telah dioperasikan dari titik awal Patung Pemuda menuju ke arah utara hingga nantinya berakhir di titik Setiabudi,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (22/04).

Pembangunan terowongan dari Senayan menuju Setiabudi ini dijadwalkan selesai pada awal 2017. Dono mengatakan bahwa saat ini pihaknya membangun dua terowongan untuk Jalan Jenderal Sudirman sampai Thamrin, yakni terowongan untuk kereta berangkat dan kembali yang masing-masing berdiameter 6,5 meter. Untuk pengeboran pertama, lanjutnya, telah dilakukan sejak Agustus 2015. Saat ini, terowongan yang sedang dibor adalah jalur dari Senayan mengarah ke Istora Senayan.

“Untuk mesin bor pertama sudah beroperasi sejak September 2015, sedangkan mesin bor kedua yaitu Antareja II, telah dioperasikan sejak November 2015 lalu. Mesin bor Antareja II ini telah mencapai titik Stasiun Istora dengan total panjang 655,5 meter (Patung Pemuda menuju Stasiun Senayan sepanjang 324 meter dan Stasiun Senayan menuju Stasiun Istora sepanjang 331,5 meter). Kami menargetkan pengeboran untuk membuat terowongan dari Senayan sampai Istora Senayan akan selesai pada pertengahan bulan depan, kemudian dilanjutkan menuju Setiabudi,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, lanjutnya lagi, mesin bor ketiga, yakni Mustikabumi I telah dioperasikan mulai dari titik Bundaran HI sejak 24 Februari 2016 dan saat ini terus melakukan penggalian menuju arah selatan hingga menembus Stasiun Dukuh Atas serta akan dilanjutkan hingga berakhir di titik Setiabudi. Keempat mesin bor tersebut diproduksi oleh perusahaan asal Jepang, yaitu Japan Tunnel Systems Corporation (JTSC) dengan menggunakan teknologi Earth Pressure Balance (EPB) pertama di Indonesia.

“Untuk memastikan penyelesaian pembangunan proyek MRT tepat waktu, kami berkomitmen untuk mengawasi kinerja kontraktor pelaksana demi menjamin kualitas pekerjaan. Kami (PT MRT Jakarta) juga secara intensif bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek,” tutupnya.

Sebagai informasi, proyek MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 kilometer, yang terdiri dari Koridor Selatan-Utara, yaitu koridor Lebak Bulus menuju Kampung Bandan sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur–Barat sepanjang kurang lebih 87 kilometer.

Presiden Joko Widodo sendiri berharap bahwa keberadaan MRT diharapkan bisa memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta. Salah satu manfaat keberadaan MRT adalah berkurangnya kepadatan kendaraan di jalan karena dengan adanya MRT diharapkan dapat mengalihkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Adanya MRT juga bisa menurunkan waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas. Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit. Sementara dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52,5 menit.

Sedangkan bagi lingkungan, hadirnya MRT dapat berdampak positif dengan mengurangi 0,7 persen dari total emisi CO2, yaitu sekitar 93.663 ton per tahun.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Laju pertumbuhan teknologi transportasi masa depan akan terus menumbuhkan tingkat inovasi bagi negara maju. Setidaknya begitulah yang disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2016, Kamis, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

JK berharap dalam pameran IIMS 2016 kali ini ada inovasi yang dihadirkan. Ia menyatakan dengan berkembangnya inovasi, kebutuhan akan teknologi tidak mungkin lagi untuk dihindari. Dalam pameran ini, calon pembeli juga menjadi lebih teredukasi dalam memilih kendaraan yang ingin dibelinya.

“Karena kita sudah ada agenda untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030, maka industri otomotif pun didorong untuk terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan karena inovasilah yang menentukan industri masa depan,” ujarnya, Jakarta, Kamis (07/04).

Selain itu, JK berharap agar pameran IIMS 2016 mampu mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Dengan mencintai produk negara sendiri, akan semakin mendorong peningkatan ekonomi negara.

Sementara itu, Chief Executive Officer Kompas Gramedia Lilik Oetama menyatakan, dalam pameran otomotif ini, mobil listrik hasil karya anak bangsa dari beberapa perguruan tinggi dan universitas turut dipamerkan dalam rangka keterlibatan IIMS 2016 dalam program penurunan emisi karbon sebesar 29 persen.

“Kami hadirkan mobil listrik karya pelajar dari berbagai universitas di Indonesia. Ini bentuk dukungan kami untuk target menurunkan emisi gas rumah kaca,” tambahnya.

Sebagai informasi, pameran otomotif IIMS yang pertama kalinya digelar di awal tahun ini diikuti 36 merek mobil dan motor. Sejumlah merek yang hadir antara lain Chevrolet, Daihatsu, Datsun, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Audi, BMW, Garasindo (Chrysler, Dodge, Jeep, dan Fiat), Mercedes-Benz, MINI, dan Volkswagen.

Untuk sepeda motor, Garansindo hadir dengan brand Ducati, Peugeot Scooters, Italjet dan Zero Motorcycle, kemudian terdapat juga BMW Motorrad, Honda, Yamaha, serta pendatang baru Royal Einfield.

IIMS 2016 mulai dibuka untuk masyarakat umum pada Kamis 7 April 2016 pukul 17.00 WIB dengan harga tiket khusus Rp 150.000. Selanjutnya, tiket masuk IIMS untuk Senin-Kamis seharga Rp40.000 dan Jumat-Minggu Rp 60.000 hingga tanggal 17 April 2016.

Penulis: Danny Kosasih

Bandung (Greeners) – Kehidupan perkotaan tak pernah lepas dari masalah kemacetan jalan. Volume kendaraan yang semakin bertambah setiap tahunnya menimbulkan berbagai masalah baik secara individu maupun kelompok, mulai dari konsumsi bahan bakar yang percuma, terbuangnya waktu, hingga polusi udara dan suara.

Dengan latar belakang masalah tersebut, muncul sekelompok masyarakat yang berinisiasi untuk mengurangi volume kendaraan sekaligus meminimalisir kemacetan, yakni Nebengers. Komunitas ini dikenal dengan aksi nebeng atau menumpang kendaraan yang searah untuk mengisi kapasitas kursi penumpang pada kendaraan tersebut.

“Nebengers diinisiasi sebagai sarana pengurang kemacetan dengan menjadi media untuk mempertemukan pemberi dan pencari tebengan,” ujar Reza Fatahilah, Lurah Nebengers wilayah Bandung saat ditemui Greeners di kawasan Gelap Nyawang, Bandung, awal bulan lalu.

Menurut pria yang kerap disapa Erfat, komunitas yang dibentuk pada 7 Desember 2011 oleh Andreas Aditya, dibantu Putri Sentanu dan Maria Stefany ini bermula dari kepadatan para pengguna angkutan umum dan banyaknya ruang kendaraan pribadi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Melihat hal tersebut, Nebengers wilayah Bandung didirikan 10 Februari 2012 untuk mewadahi masyarakat di kota Bandung dengan saling berbagi kursi kosong pada kendaraan pribadinya seperti mobil dan sepeda motor.

Untuk meminta tumpangan, para Nebengers terlebih dahulu mention di twitter @nebengers. Apabila ada anggota yang searah maka dilanjutkan dengan kesepakatan, baik itu share uang bensin, tol, atau makanan.

“Nebengers wajib berbagi cerita di twitter, facebook dengan hashtag #ceritanebeng atau aplikasi Nebengers setelah nebeng untuk mengetahui kredibilitas pemberi tebengan. Ini jadi tolak ukur keamanan bagi anggota lainnya,” ungkapnya.

Foto: nebengers

Beranggotakan 300 orang dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, wirausaha, dan karyawan, Nebengers secara aktif melakukan kopi darat setiap seminggu sekali. Kegiatan kopdar sendiri tidak hanya membicarakan nebengers saja, obrolan seputar sehari-hari kerap menjadi bahan cerita setiap anggotanya sambil menyantap jajanan.

“Tujuannya sebagai sarana verifikasi setelah follow menjadi anggota Nebengers, jadi antara pemberi tebengan dan pencari tebengan dapat saling kenal satu sama lain,” ungkap Erfat.

Eksistensi Nebengers tidak diragukan lagi, komunitas ini secara aktif berbagi pengalaman dan bersosialisasi di kampus, sekolah, kantor, dan Car Free Day kepada masyarakat untuk saling berbagi kursi kosong pada kendaraannya sebagai sarana pengurai kemacetan.

Selain itu, Nebengers juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menyelenggarakan pelatihan safety first saat berkendara, mudik nebeng, serta temu wicara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam mengampanyekan nebeng.

“Sosialisasi penting dibagikan kepada masyarakat akan nebeng, kalau tata cara nebeng dilakukan dengan baik, nebeng akan memberikan rasa nyaman dan aman pada pemberi dan pencari tebengan,” ucapnya.

Di tengah inovasi transportasi umum yang semakin berkembang akhir-akhir ini, Erfat mengharapkan semakin banyak orang yang mau berbagi kursi untuk mengurangi kemacetan.

“Banyak inovasi dalam transportasi saat ini, seperti Go-jek, Grab Bike, Taksi Uber yang lebih berfokus kepada profit. Dengan mengutamakan kepercayaan, kita bisa saling menguntungkan satu sama lain tanpa mengedepankan bisnis dan secara tidak langsung kita bisa mengurangi kemacetan dengan cara nebeng,” harap Erfat.

Nebengers berbagi informasi melalui akun twitter @nebengers, facebook nebengers, instagram nebengers. Tak kenal maka tak nebeng.

Penulis: ANP/G32

Jakarta (Greeners) – Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memberikan program jasa transportasi gratis bagi warga Jakarta. Jasa transportasi gratis ini disediakan selama tujuh hari sejak tanggal 15 Agustus hingga 21 Agustus 2015, mulai pukul 07.00 pagi sampai pukul 17.00 sore.

Kepala Komunikasi Korporat PGN, Irwan Andri Atmanto ketika dihubungi oleh Greeners mengatakan bahwa program transportasi gratis ini berupa penggunaan bajaj berbahan bakar gas yang bekerjasama dengan Komunitas Bajaj Gas (Kobagas), bajaj berwarna biru dan juga pemberian bahan bakar gas gratis bagi kendaraan siapapun yang bahan bakarnya menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG).

“Program bertajuk Ayo Kita ngeGas, Merdeka bersama Energi Baik PGN ini adalah untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan PGN pada masyarakat sebagai satu-satunya BUMN penyedia energi baik gas bumi di Indonesia sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke -70,” jelasnya, Jakarta, Sabtu (15/08).

Sedangkan untuk pemberian BBG gratis kepada kendaraan berbahan bakar gas, lanjut Irwan, PGN akan menyediakan BBG gratis tersebut di SPBG milik PGN di Pondok Ungu Bekasi, Bogor, Surabaya, MRU Monas dan MRU Pluit. “Kalau untuk BBG Gratis ini diberikan dari 15 Agustus hingga 17 Agustus 2015 saja,” imbuhnya.

Sebagai informasi, selain memberikan jasa penggunaan Bajaj gratis dan BBG gratis, PGN juga mengadakan kompetisi foto dan cerita unik pengalaman seru naik bajaj gas. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dilihat dalam situs www.pgn.co.id

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Micro LNG 10 Megawatt (MW) sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kepulauan Seribu.

Manajer Senior Komunikasi Korporate PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan, sebagai alternatif energi, selain pembangunan PLTG tersebut, PLN nantinya juga akan membangun transmisi 150 kilovolt (kV) serta saluran kabel laut tegangan tinggi (SKLTT), GIS 150/20 kV 20 MVS.

“Saat ini PLN sedang melakukan kajian terhadap energi alternatif tersebut karena sesuai dengan studi awal, suplai listrik ke Kepulauan Seribu hanya diperuntukan melayani rumah tangga dengan panjang kabel untuk JTM sekitar 78,54 kms hingga menyebabkan kualitas tegangan menjadi kurang baik,” terangnya, Jakarta, Jumat (17/04).

Ia menjelaskan, Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PLN dan Pemprov DKI Jakarta nomor 11A/-072.2 dan 035.PJ/140/DISJAYA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 lalu, PLN dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyaluran tenaga listrik di kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.

Sedangkan untuk jaringan tegangan menengah 20 kV, instalasi dan gardu distribusi, serta trafo dan jaringan tegangan rendah (JTR) merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta.

“Seiring dengan kebutuhan ekonomi dan sektor pariwisata, maka dibutuhkan pasokan listrik dan jaringan yang mampu memenuhi hal itu semua. Akan sangat diperlukan sinergi yang baik antara PLN dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Bambang.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menginginkan agar PLN dapat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kepulauan Seribu. Hal ini dikarenakan kebutuhan listrik di Ibukota membutuhkan pasokan yang lebih banyak, khususnya untuk kebutuhan transportasi publik mass rapid transit (MRT) yang diperkirakan rampung pada 2018.

Selain itu, Pemprov DKI dan PLN juga telah sepakat agar kapasitas produksi listrik di kedua pembangkit, yakni Muara Karang dan Tanjuk Priok ditambah. Sebab, di kawasan utara Jakarta tersebut akan banyak pembangunan super blok dan resort sehingga perlu ada persiapan awal, khususnya masalah ketersediaan pasokan listrik.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jelang pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengharapkan tidak ada lagi praktik “gerilya” pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas, mengatakan, pembangunan rel kereta api batubara tersebut adalah sebuah kebijakan pembangungan yang sangat tidak berkelanjutan dan berdampak serius bahkan cenderung negatif terhadap hutan, masyarakat adat, dan keragaman hayati di Kalimantan Tengah. Khususnya, terang Arie, untuk di wilayah paling tenggara, Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya.

“Pembangunan rel kereta api batubara ini akan mengancam kualitas ekosistem hutan di lokasi tersebut yang kondisinya sangat baik,” terang Arie kepada Greeners, Jakarta, Kamis (08/01).

Menurutnya, selama ini, hutan di Murung Raya (hulu sungai Barito) cukup terlindungi dari kegiatan penambangan batubara karena lokasinya sangat jauh ke pedalaman dan transportasi sungai untuk mengangkut batubara tidak mencukupi.

Kalimantan Tengah, tambahnya, selama ini telah mengalami persoalan ekologi yang parah. Asap tahun 2014 telah menyebabkan ribuan warga menderita sakit dan keadaan ini akan diperparah dengan eksploitasi batubara di kawasan utara dan tenggara lokasi beberapa program penyelamatan keragaman hayati.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, mengungkapkan, berdasarkan sebuah studi, pembangunan rel kereta api penumpang layak diadakan bila terdapat penumpang sebanyak 10 juta per tahun. Sementara itu, keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah hanya 2,2 juta orang (merujuk data tahun 2010), dengan kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya 92,07 jiwa /km2 dan hanya 4,09 jiwa/km2 di Kabupaten Murung Raya. Dengan begitu, keberadaan rel kereta api nantinya bukan menguntungkan transportasi warga, namun lebih memfasilitasi pengangkutan batubara.

Abetnego sendiri menyatakan bahwa Walhi menyambut baik rancangan RPJMN tahun 2015-2019 yang telah diumumkan kepada publik melalui situs Bappenas. Di dalam draft tersebut tidak terdapat rencana pembanguran rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah ataupun proyek sejenis dengan nama lain, misalnya kereta api barang dan penumpang.

“Walhi mengharapkan kekonsistenan Bappenas dengan draft yang telah diumumkan kepada publik ini dan tidak ada gerilya dalam kantor Bappenas yang menyebabkan perubahan yang akan mengakomodir kembali rel kereta api batubara yang menjadi ancaman pada sisa 11 hari kedepan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan, perumusan RPJMN telah selesai dilakukan pada hari Senin (05/01) lalu dan hasil perumusan RPJMN itu diagendakan akan dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (7/1) mendatang.

Secara garis besar, Andrinof menjelaskan, Bappenas telah menetapkan tiga konsep utama arah pembangunan Indonesia yang dituangkan di dalam RPJMN. Pertama, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang berkualitas dan inklusif yang memiliki basis yang luas.

Kedua, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan juga difokuskan terhadap pembangunan karakter bangsa. Dan, ketiga, pembangunan diprioritaskan kepada lima sektor utama yang pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Kelima sektor tersebut yaitu, pangan, energi, industri, pariwisata serta kemaritiman dan kelautan.

RPJMN ini akan disahkan oleh pemerintah pada 18 Januari 2015.

(G09)

Ibukota Finlandia telah mengumumkan rencana untuk mengubah jaringan transportasi publik yang ada menjadi lebih komprehensif, yakni sistem ‘mobilitas berdasarkan permintaan’ pada tahun 2025 – sehingga, secara teori, tidak ada alasan bagi siapapun untuk memiliki mobil.

Helsinki ingin menciptakan terobosan dalam sistem transportasi publik, lebih dari yang ada saat ini dengan memungkinkan warganya membeli mobilitas secara real time melalui smartphone mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan berbagai pilihan transportasi yang murah, fleksibel dan terkoordinasi dengan baik yang sangat kompetitif dengan kepemilikan mobil pribadi, bukan hanya dalam hal biaya namun juga kenyamanan dan kemudahan.

Pelanggan akan menentukan lokasi asal dan tujuan, dan mungkin beberapa preferensi. Aplikasi smartphone ini berfungsi sebagai perencana perjalanan dan platform pembayaran yang umum, mulai dari mobil tanpa supir dan bis kecil yang gesit hingga peminjaman sepeda umum dan kapal feri dalam satu jaringan mobilitas fleksibel.

Foto: wired.com/Kutsuplus

Keseriusan kota ini untuk membuat terobosan dalam transportasi publik ditandai dengan peluncuran Helsinki Regional Transport Authority tahun lalu dengan layanan minibus inovatif yang disebut Kutsuplus, yang memungkinkan pengendara menentukan titik penjemputan yang diinginkan dan lokasi tujuan melalui smartphone. Permintaan mobilitas ini dikumpulkan, dan aplikasi mengkalkulasi rute optimal yang paling dekat dengan permintaan untuk setiap pengendara.

Kutsuplus akan memberikan yang terbaik, dalam dua hal kenyamanan berkendara dari titik ke titik senyaman berkendara dengan mobil pribadi, juga mengurangi biaya dan dampak lingkungan dari memiliki mobil pribadi.

Namun detil desain layanan untuk skema semacam ini menuai masalah yang tidak proporsional, terutama mengenai biaya. Biaya Kutsuplus lebih besar daripada perjalanan konvensional dengan menggunakan bis, namun masih lebih murah dibandingkan taksi untuk jarak yang sama.

Penyedia angkutan umum, meskipun demikian, memiliki kewajiban untuk melayani seluruh warga, bukan hanya warga yang memiliki smartphone dan nyaman menggunakannya saja. Ini hal yang paling penting, apakah Helsinki benar-benar mengusulkan sistem transportasi publik masa depan untuk semua warganya, atau hanya layanan berkelas tinggi untuk konsumen kelas atas saja.

Masih harus dilihat juga apakah skema ini bisa berjalan dengan efektif, bukan hanya di pusat Helsinki namun juga di kota-kota dengan populasi rendah seperti Espoo dan Vantaa. Namun demikian, dengan arteri dan jalan lingkar ibukota yang sering macet, rasanya penting untuk menggali prospek realistis apapun yang mampu mengurangi jumlah mobil, sambil menawarkan sesuatu dengan tingkat layanan yang sama.

Yang pasti, Helsinki tidak mengusulkan untuk sepenuhnya terbebas dari mobil, mengingat banyak warga Finlandia yang memiliki rumah peristirahatan di pedesaan dan perlu mobil untuk bisa kesana. Namun jelas bahwa mobilitas perkotaan sangat perlu ditata ulang agar setiap jenis transportasi publik bisa saling terhubung dan memenuhi kebutuhan mobilitas warga.

(G33)

Sumber: theguardian.com

Bandung (Greeners) – Bagi sebagian orang, Lebaran sering dijadikan momentum untuk pulang kampung atau yang biasa disebut dengan mudik. Setiap musim mudik datang, jalan-jalan di jalur selatan dan utara Jawa tidak pernah luput dari pemberitaan karena membludaknya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan pemudik.

Namun, cara mudik ini akan berbeda bila pemudiknya adalah penggemar sepeda. Alih-alih memilih menggunakan moda trasportasi publik atau kendaraan bermotor, beberapa di antara mereka tetap memilih sepeda sebagai kendaraan untuk pulang kampung. Jarak ratusan kilometer rela ditempuh dengan mengayuh sepeda, demi dapat berlebaran bersama sanak saudara di kampung halaman.

Agus Septian salah satunya. Mahasiswa salah satu universitas swasta di Bandung ini rela menempuh jarak lebih dari 400 kilometer dengan sepeda besi buatan dalam negeri bermerek Federal, demi berlebaran di kampung halaman orang tuanya di Magelang, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Tiap hari kan pulang pergi kuliah pakai sepeda. Setahun sekali nyobainlah bersepeda jauh, mumpung momentumnya pas,” ungkap Agus saat ditemui di Bikepacker Shop, Bandung, Kamis (28/07) lalu.

Untuk mudik dengan sepeda, Agus yang merupakan salah seorang pengurus bike to campus Bandung ini mengaku tidak melakukan persiapan khusus. Dia menuturkan bahwa dirinya hanya cukup menjaga kondisi badan agar tetap fit.

“Enggak ada persiapan yang spesial, cuma latihan biasa saja pake onthel, nabung sejak dulu, sama tanya-tanya rute ke peturing yang sudah sering lewat jalur yang sama,” tuturnya.

Perjalanan mudik bersepeda ini merupakan perjalanan mudik pertama Agus dengan sepeda. Selain untuk menguji kemampuannya bersepeda jarak jauh, pria yang aktif di beberapa gerakan pelestarian lingkungan ini menjadikan faktor lingkungan sebagai alasannya.

“Saya kan aktif di beberapa gerakan lingkungan, jadi yah naik sepeda sebagai tanda cinta saya pada lingkungan dengan tidak bikin polusi,” ujarnya.

Agus sangat berharap jika di tahun-tahun berikutnya, semakin banyak orang yang memilih mudik dengan bersepeda agar tidak ada lagi kemacetan dan peningkatan polusi udara.

(Rifki A. Fahmi)

Jakarta (Greeners) – Mimpi warga Jakarta untuk mempunyai transportasi massal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT). Karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ground breaking pengerjaan fisik tiga konstruksi bawah tanah MRT di Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (10/10).

Jokowi mengatakan selama 24 tahun warga Jakarta bermimpi ingin mempunyai MRT sebagai transportasi massal yang modern dan canggih. Bahkan banyak warga yang tidak mau berandai-andai lagi dapat menikmati MRT di Jakarta.

“Mungkin sudah banyak mimpi warga tersebut hilang. Karena harapannya kok nggak dimulai-mulai pembangunan fisik MRT itu. Alhamdulilah, pagi ini akan dimulai ground breaking fisik pembangunan MRT,” kata Jokowi di lokasi ground breaking MRT, Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/10).

Mantan Wali Kota Solo ini menitipkan dua pesan kepada PT MRT Jakarta sebagai pelaksana MRT Jakarta. Pesan pertama, PT MRT Jakarta harus terus menerus melakukan sosialisasi kemacetan lalu lintas setiap hari. Sebab, selama lima tahun atau hingga tahun 2018 ke depan, warga Jakarta harus siap menghadapi kemacetan parah akibat pembangunan MRT Jakarta di 13 titik untuk 13 stasiun layang dan bawah tanah.

“Sosialisasi kemacetan selalu diberikan setiap hari. Jangan sampai caci maki masuk ke PT MRT Jakarta, karena akan mengganggu kinerja anda semua. Kalau caci maki masuk ke saya sih, saya nggak apa-apa,” ujarnya sambil tersenyum.

Dia juga menitipkan pesan agar sosialisasi mengenai gaya hidup menggunakan MRT sebagai transportasi massal harus sudah dimulai sejak pelaksanaan ground breaking dimulai. Sehingga, saat MRT sudah beroperasi pada 2018, warga Jakarta sudah langsung berbondong-bondong menggunakan MRT dan meninggalkan kendaraan pribadinya.

“Saya titip juga sosialisasi mengenai gaya hidup untuk menggunakan MRT sebagai transportasi umum sudah dimulai dari sekarang. Sehingga saat beroperasi, warga dengan sukarela meninggalkan mobil pribadi yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jakarta,” tuturnya.

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengatakan DPRD DKI siap mendukung pembangunan transportasi massal ini hingga rampung pada tahun 2018 mendatang. Kesiapan dukungan tersebut diberikan dalam bentuk menyetujui pemberian dana pendampingan kepada PT MRT Jakarta sebesar 15 miliar yen.

Dipaparkannya, untuk membangun jalur MRT sepanjang 16 kilometer dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia, membutuhkan anggaran sebesar 140 miliar yen. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 125 miliar yen didapatkan dari pinjaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah Jepang melalui Japan International Corporation Agency (JICA).

Sedangkan sisa kebutuhan anggaran 15 miliar yen akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta.

“Kita telah mendapatkan pinjaman 125 miliar yen yang akan kita kembalikan dengan bunga yang rendah selama 40 tahun. Tetapi yang jelas, kami dengan bangga mengatakan dalam pembangunan ini, Pemprov DKI juga punya andil. Kita akan dukung PT MRT Jakarta dengan memberikan dana pendampingan,” kata Ferrial.

Dana pendampingan sebesar 15 miliar yen, lanjutnya, akan digunakan untuk pembebasan tanah, pembayaran pajak serta operasional PT MRT Jakarta dalam mengawal pembangunan fisik MRT Jakarta.

Ferrial melihat dalam kondisi maksimal, MRT dapat mengangkut 1.200 orang dalam satu trip. Jumlah tersebut sekitar 200 mobil dengan penumpang minimal 6 orang atau 30 bus bus tunggal Transjakarta.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menerangkan pembangunan konstruksi fisik di Taman Dukuh Atas akan dijadikan lokasi Stasiun MRT Dukuh Atas. Diharapkan stasiun ini dapat dijadikan hub intermoda dengan moda transportasi massal lainnya. Seperti kereta rel listrik, kereta bandara dan proyek water way di Banjir Kanal.

Menurutnya, pekerjaan ground breaking yang dilakukan adalah pekerjaan sipil yang bernama sole protection, yaitu pekerjaan memperkuat dinding tanah supaya memiliki penyanggah atau retaining wall yang kuat. Sehingga pada saat dilakukan pengerjaan penggalian tanah, permukaan tanah diatas tidak bergeser atau longsor.

“Walaupun, pekerjaan ini terlihat sederhana tetapi sangat esensial. Sangat diperlukan terutama dalam penggalian stasiun bawah tanah nanti,” katanya.

Setelah titik Dukuh Atas, titik berikutnya yang akan dilakukan proses pekerjaan fisik adalah di jalan Sisingamangaraja di depan Kementerian luar Negeri (Kemelu). Titik ini akan dijadikan stasiun layang.

“Pekerjaan fisiknya akan dimulai pada awal tahun 2014, selanjutnya akan diikuti titik-titik lainnya untuk pembangunan stasiun layang dan bawah tanah,” ujarnya.

Dono mengatakan perkiraan masa konstruksi MRT Jakarta yang dimulai hari ini 10 Oktober akan berlangsung hingga awal 2018. Direncanakan, operasi pertama rute MRT tahap 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI), dapat dimulai pada kwartal pertama 2018.

Sepanjang rute tahap 1 ini akan dibangun satu depo di Lebak Bulus, lalu ada 6 stasiun layang yaitu Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja. Serta 6 stasiun bawah tanah yaitu Bunderan Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas dan Bunderah HI.

Panjang rute tahap 1 adalah 16 km, terdiri dari 10 kilometer jalur layang dan 6 kilometer jalur bawah tanah. (G28)

Jakarta (Greeners) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai terasa pada sektor transportasi. Di berbagai daerah, sopir transportasi umum meminta kenaikan tarif untuk menutup kenaikan harga BBM. Tidak terkecuali di ibukota Jakarta. Kenaikan BBM, ternyata ikut mempengaruhi tarif tiket Bus Transjakarta.

Jika semula tarif yang dibebankan kepada penumpang hanya sebesar Rp 3.500 naik menjadi Rp 5.000. Pemprov DKI Jakarta pun tidak khawatir dengan adanya kenaikan ini akan mengurangi jumlah penumpang.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo telah mengumumkan hasil kesepakatan kenaikan tarif untuk angkutan ekonomi. Salah satunya yakni tarif bus Transjakarta yang sejak awal diluncurkan belum pernah naik tarifnya. “Untuk tarif bus Transjakarta menjadi Rp 5.000,” kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (25/6).

Meski tidak menggunakan bahan bakar gas (BBG), menurut Jokowi bus Transjakarta juga terdampak akibat adanya kenaikan BBM. Sebab beberapa komponen juga mempengaruhi, seperti suku cadang, gaji pegawai, serta perawatan bus. “Ya memang Transjakarta itu pakai gas, tapi kan komponen-komponennya itu banyak sekali, bergerak semua, ban, servis besar, servis kecil, cuci bus, pemeliharaan bodi, suku cadang, biaya pegawai, semuanya kan naik,” ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa subsidi yang diberikan kepada Transjakarta sudah cukup besar sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan tambahan subsidi untuk menurunkan harga tarif. “Subsidi Transjakarta sudah besar,” katanya.

Jokowi mengatakan, keputusan kenaikan tarif  merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI Jakarta dalam rapat yang dilakukan pada Selasa sore . ” Itu adalah hasil dari pertemuan bersama. Organda berikan angka usulannya berapa, kemudian DTKJ, Dishub, setelah ketemu, kemudian hasil rapatnya seperti yang tadi saya utarakan,” kata dia.

Setelah ini, Jokowi mengatakan, pihaknya akan langsung menyerahkan hasil kesepakatan kenaikan tarif tersebut ke DPRD untuk disetujui.”Ini besok pagi kita serahkan ke DPRD, bila telah disetujui, langsung akan kita akan putuskan tarif tersebut,” katanya.

Naik 25 Persen

Kenaikan tarif juga terjadi pada angkutan kecil, angkutan bus sedang dan angkutan bus besar reguler yang semula Rp2500 dan Rp2000 naik menjadi Rp3000. Pemberlakuan tarif baru tersebut masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta lewat Surat Keputusan Gubernur.

Angka yang disepakati yakni untuk bus kecil dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000 kenaikannya 20 persen. Kemudian untuk bus sedang dari semula Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 atau naik 25 persen. Sementara untuk bus besar reguler dari semula Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 naik sebesar 25 persen. Selain itu, untuk bus Transjakarta dari semula Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 atau naik 42 persen.

Selanjutnya, hasil kesepakatan ini akan diserahkan ke pada DPRD DKI Jakarta untuk meminta persetujuan. Selain pengajuan kenaikan tarif, Pemprov DKI Jakarta juga mengajukan penghapusan insentif terhadap tiga retribusi yakni uji kir atau uji kelayakan, retribusi masuk terminal, dan retribusi ijin trayek.

“Kita juga ingin ada insensif retribusi yang nanti akan dihapuskan, pertama mengenai uji kir, retribusi terminal, dan ijin trayek. Mau kita minta ke dewan agar ini dihapuskan agar tidak memberatkan masyarakat pengusaha bus transportasi,” kata Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, Selasa (25/6).

Sementara itu, lanjut Jokowi untuk tarif angkutan non ekonomi kenaikannya akan diserahkan kepada mekanisme pasar. Bahkan Pemprov DKI Jakarta tidak akan menentukan batas atas kenaikannya. “Yang bukan ekonomi, diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalau memang terlalu tinggi masyarakat tidak akan ada yant naik,” ujarnya.

Terkait dengan imbauan pemerintah pusat agar tidak menaikan diatas 20 persen, Jokowi mengaku bahwa rasio penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta dan daerah berbeda. “Hitungan di daerah dan Jakarta berbeda. Disini rasio penggunaan bensin jauh lebih besar dari di daerah, lebih boros karena macet,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, selama masih dalam proses pembahasan di DPRD pihaknya akan terus melakukan operasi terhadap angkutan yang telah menaikan tarif sepihak. “Kita akan terus lakukan operasi, hingga Surat Keputusan Gubernur mengenai kenaikan tarif keluar,” kata Pristono.

Sekretaris Unit Bus Kota Organda DKI Jakarta, Jembar Waluyo mengatakan, angka tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Namun pihaknya tetap mendesak adanya insentif untuk mengurangi biaya operasional. “Itu dibawah perhitungan kita tapi jika ada subsidi hampir menutupi biaya operasional,” katanya.

Sementara itu, pihaknya juga mengimbau kepada para supir agar tidak menaikan tarif sepihak terlebih dahulu. Diharapkan para supir untuk menunggu hasil keputusan dari Gubernur DKI Jakarta. “Kami juga tidak mengijinkan untuk menaikan tarif sepihak. Apa bila ada pelanggaran, silahkan lakukan law inforcement dari Dishub,” tandasnya.(G06)

Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melakukan renegosiasi ulang terhadap perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia dalam progam Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) dan renegosiasi dengan Japan International Corporation Agency (JICA) dalam program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

JEDI merupakan program pengerukan sungai, yang kemudian programnya diubah menjadi Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP), telah dirintis sejak tahun 2008 lalu. Program ini untuk mengantisipasi banjir di Kota Jakarta.

Sedangkan pembangunan MRT, transportasi massal berbasis rel ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kemacetan di ibu kota. Diharapkan dengan adanya MRT, terjadi peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal ini.

Dia melihat kedua perjanjian pinjaman tersebut cukup memberatkan Pemprov DKI dalam pengembalian beban hutang serta perjanjian tersebut terlalu mengikat.

“Terhadap hal-hal menyulitkan kita harus mulai berani katakan tidak. Seperti perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, saya dapat keluhan kalau syarat pinjamannya rumit dan ruwet. Kenapa rumit banget padahal pinjamannya hanya Rp1,2 triliun,” kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (2/4).

Ditegaskannya, tidak perlu melakukan pinjaman dengan nilai hanya Rp1,2 triliun, karena saat ini Pemprov DKI memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp10 triliun. Namun, kalau ada program pembangunan infrastruktur yang memakan dana sebesar Rp300 triliun, sedangkan APBD DKI hanya Rp49,9 triliun, kemudian pihak peminjam memberikan syarat rumit, pasti syarat tersebut dipenuhi.

“Ini, hanya Rp1,2 triliun saja diberi syarat yang rumit. JICA sama juga. Masa kalau sudah kontrak harus diserahkan ke sana, kita harus tunggu sampai tiga bulan. Mendingan tidak usah saja. Kami berikan waktu dua minggu, kalau dua minggu JICA tidak bisa, ya tidak usah saja kerja samanya. Kita harus berani katakan seperti itu,” tegasnya.

Tapi bukan berarti perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia dan JICA dibatalkan begitu saja. Pihaknya akan terus melakukan renegosiasi terhadap isi nota kesepahaman terhadap pinjaman dana untuk JEDI dan MRT.

“Perjanjian pinjamannya belum kita batalkan. Kita ingin mereka mengikuti keinginan kita lah. Kita negosiasi tidak apa-apa dong. Masa uang pinjaman dari sana, perencanaan dari sana, kontraktor juga dari sana. Siapa yang mengawasi? Saya yang ngawasi juga nggak bisa. Sehingga harus ada advisor dari negara lain yang netral,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kalau dibatalkan begitu saja, akan berdampak dengan struktur keuangan dalam APBD DKI 2013. Artinya, anggaran pembangunan JEDI atau MRT harus dianggarkan lagi dalam APBD DKI. Dimasukkannya dua program tersebut dapat dilakukan saat penyusunan APBD Perubahan atau APBD DKI tahun depan.

“Akibatnya, pelaksanaan dua program tersebut akan mundur. Itu saja konsekuensinya. Hanya itu saja kepentingannya. Kami tidak ingin pelaksanaannya mundur dari target yang telah ditetapkan, tetapi kalau syaratnya rumit seperti itu, ya ngapain diterusin,” papanya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty menyarankan dalam melakukan pinjaman daerah, pemerintah daerah harus menggunakan prinsip pinjaman daerah dilakukan bila dirasakan perlu. Selanjutnya, pinjaman dilakukan untuk pembangunan infrastruktur.

Karena pembangunan infrastruktur akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan income atau pendapatan yang dapat digunakan untuk pembayaran pinjaman. “Selain itu, cari pinjaman yang tidak mengikat. Kalau ada pinjaman mengikat seperti harus membeli barang dari negara peminjam atau kontraktor harus dari mereka, lebih baik dipikir ulang kembali,” jelasnya. (G06)