Jakarta (Greeners) – Tim riset dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali melakukan survei paleotsunami di wilayah Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul pada Mei 2025. Pada survei sebelumnya, tim mencatat adanya lapisan endapan tsunami purba, salah satunya diperkirakan berasal dari kejadian tsunami sekitar 1.800 tahun yang lalu.

Survei tersebut sebelumnya berlangsung pada 2006 hingga 2024. Endapan tersebut tersebar di wilayah selatan Jawa, seperti Lebak, Pangandaran, Kulon Progo, hingga Pacitan. Kemudian, untuk melengkapi temuan tersebut, pada Mei 2025, BRIN melanjutkan kegiatan survei kembali di wilayah tersebut.

Penelitian ini terfokus pada pencarian jejak tsunami yang lebih muda usianya. Sebab, secara hipotesis perulangan gempa besar dengan magnitudo >9.0 di selatan Jawa adalah sekitar 675 tahun sekali.

BACA JUGA: Rehabilitasi 600.000 Ha Mangrove, Reduksi Bencana Gairahkan Ekonomi

Periset Bidang Sedimentologi BRIN, Purna Sulastya Putra mengungkapkan bawa temuan endapan tsunami dengan umur yang sama di berbagai lokasi sepanjang selatan Jawa, mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut sangat besar (tsunami raksasa). Peristiwa ini kemungkinan merupakan akibat dari gempa megathrust bermagnitudo 9 atau lebih, seperti yang terjadi pada tsunami Aceh 2004.

Purna mengambahkan, lokasi posisi temuan ini berjarak hanya sekitar dua kilometer sebelah timur dari lokasi Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Bandara tersebut memiliki jarak lebih dekat dengan bibir pantai sekitar 300 meter. Namun, tidak memiliki fasilitas penahan tsunami yang memadai.

“Berbeda halnya dengan Bandara Sendai di Jepang, yang berjarak satu kilometer dari bibir pantai. Meskipun sudah ada tanggul dan hutan buatan, tetap terdampak parah oleh tsunami raksasa Tohoku tahun 2011,” ujar Purna.

Ragam Metode Penelitian Jejak Tsunami

Metode penelitian ini adalah pemboran tangan, trenching atau pembuatan kolam paritan, dan pemetaan LiDAR. Hasil trenching di kawasan Kulon Progo membuahkan hasil berupa penemuan tiga lapisan pasir yang diduga kuat sebagai endapan tsunami purba. Lapisan tersebut mengandung foraminifera laut dan memiliki struktur khas akibat hempasan gelombang besar.

Purna menerangkan bahwa salah satu lapisan yang tim temukan diduga berasal dari kejadian tsunami sekitar 1.800 tahun lalu. Ia juga menambahkan bahwa terdapat lapisan-lapisan lain yang usianya lebih muda. Ini mengindikasikan bahwa tsunami besar kemungkinan telah terjadi berulang kali di wilayah tersebut.

Saat ini, proses analisis terhadap sampel-sampel sedimen tersebut masih berlangsung. Sampel dengan analisis radiocarbon dating sedang dikirim ke laboratorium luar negeri untuk mengetahui waktu kejadian tsunami purba.

BACA JUGA: Periset BRIN: Masyarakat Perlu Memiliki Peta Bahaya Tsunami

“Temuan paleotsunami ini bukan sekadar catatan akademik. Data tersebut sangat penting untuk menyusun zonasi wilayah rawan bencana, menjadi pertimbangan tata ruang dan pembangunan wilayah pesisir, serta meningkatkan kesadaran publik termasuk simulasi evakuasi tsunami (tsunami drill). Khususnya, di kawasan wisata Pantai,” ujar Purna.

Purna berharap, temuan ini menjadi bagian dari pengambilan kebijakan berbasis data ilmiah. Sehingga, mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat, efektif, dan menyeluruh.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Periset dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa mengatakan bahwa masyarakat perlu memiliki peta bahaya tsunami. Hal itu untuk membuat masyarakat lebih waspada dalam menghadapi risiko ketika terjadi bahaya tsunami.

“Terlebih lagi beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami tsunami,” ujar Rahma lewat keterangan tertulisnya, Minggu (17/3).

Rahma menambahkan, dalam kerangka piloting UNESCO-IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) Tsunami Ready, ada beberapa indikator kesiapan menghadapi tsunami. Salah satunya penetapan wilayah bahaya tsunami dan masyarakat memiliki peta bahaya tsunami.

BACA JUGA: Artificial Intelligence Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami

“Dengan pembuatan peta risiko tsunami dan peta jalur evakuasi berbasis teknologi foto udara, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap tsunami. Tentunya dalam rangka meminimalkan korban jiwa dan kerugian ekonomi,” imbuhnya.

Dalam membangun penguatan kesiapsiagaan tsunami, Rahma menekankan semua pihak untuk melakukan standardisasi penerapan sistem peringatan dini tsunami di daerah rawan bencana. Penerapannya dengan metode, persyaratan, dan prosedur praktik terbaik, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan tsunami.

“Tentunya substansi penguatan kesiapsiagaan tsunami ini meliputi risk assessment, penyebaran dan komunikasi pengetahuan, layanan pemantauan dan peringatan, response capability, komitmen otoritas dan masyarakat terhadap keberlanjutan sistem peringatan dini,” jelas Rahma.

Gempa Bumi Bukan Satu-satunya Penyebab Tsunami

Narasumber dari British Geological Survey (BGS), David Tapping menyatakan bahwa tsunami seringkali dipelajari oleh para seismolog karena sumber gempa bumi yang dominan. Faktanya, penyebab tsunami tidak hanya gempa bumi saja. 

“Namun, sejak akhir tahun 1980-an, para ahli geosains mengungkapkan bahwa gempa bumi bukan satu-satunya sumber tsunami. Longsoran sedimen di bawah laut maupun permukaan atau subaerial juga merupakan sumber dari tsunami,” tutur David.

Menurut David, gempa bumi dapat menghasilkan tsunami secara tidak langsung melalui tanah longsor koseismik. Tsunami yang terutama disebabkan oleh perpindahan komponen vertikal dasar laut dari bawah ke atas, pada wilayah perpindahan dasar laut yang lebih luas cenderung menghasilkan tsunami dengan jangka waktu yang lama.

“Gaya dorong dan patahan normal merupakan sumber langsung tsunami dibandingkan strike slip atau sesar, yaitu gaya gesekan yang membuat lempeng-lempeng saling bergerak. Dorongan dan patahan yang jatuh menukik tajam adalah yang paling utama menyebabkan tsunami,” tuturnya.

Masyarakat perlu memiliki peta bahaya tsunami. Foto: BRIN

Tidak Semua Gempa Menimbulkan Tsunami

David menambahkan, berdasarkan besarannya, tidak semua gempa menimbulkan tsunami. Menurutnya, penyebab tsunami yang berbahaya adalah gempa bumi yang lebih besar dari 7 magnitudo. Bahkan, untuk peristiwa tsunami yang besar kekuatan gempanya adalah pada 8 sampai 9 magnitudo.

“Tiga proses yang harus kita perhatikan berdasar dampaknya dari tsunami adalah sumber pembuatan gelombang, perbanyakan gelombang melalui lautan. Kemudia,  run-up atau ketinggian tsunami pada titik inundasi maksimum di daratan, dihitung dari referensi muka air laut di darat,” ujar David.

BACA JUGA: BMKG Menyempurnakan Sistem Peringatan Dini Tsunami Nontektonik

Menurut laman gawpalu.id, inundasi adalah jarak horizontal terjauh gelombang tsunami dari garis pantai. Semakin landai pantai, maka jarak jangkauan inundasi semakin jauh dan panjang dari garis pantai.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Adrin Tohari mengatakan perlu kajian bencana tsunami secara cermat. Sehingga, hal itu dapat memberikan peringatan dini dan mengedukasi masyarakat. Oleh karena itu, jika terjadi bencana tsunami, jumlah korban bisa diminimalisasi.

“Kami juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia termasuk wilayah yang rawan bencana, termasuk bencana tsunami. Sehingga, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, paham mengenai bahaya tsunami, seperti bagaimana terjadinya, bagaimana dampaknya, dan bagaimana mitigasinya,” ungkapnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Peneliti di University’s School of Mathematics, menggabungkan teknologi akustik canggih dengan artificial intelligence (AI) untuk memantau aktivitas tektonik secara real time untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami.

Ilmuwan di Universitas Cardiff juga telah mengembangkan sistem peringatan dini yang dapat cepat mengklasifikasikan gempa bumi bawah laut dan menentukan risiko peristiwa tsunami. Karya mereka, terbit di Physics of Fluids.

Menggunakan rekaman suara yang ditangkap oleh mikrofon bawah air, alat yang mereka sebut hidrofon ini mengukur radiasi akustik yang dihasilkan oleh 200 gempa bumi yang terjadi di Samudera Pasifik dan Hindia.

Dosen Senior Matematika Terapan, Universitas Cardiff, Dr. Usama Kadri, mengatakan, tsunami dapat menjadi peristiwa yang sangat merusak yang menyebabkan korban jiwa yang sangat besar hingga wilayah pesisir hancur.

“Hal ini mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan secara keseluruhan infrastruktur musnah,” kata Kadri.

Mudahkan Akses Informasi

Studi ini menunjukkan cara mendapatkan informasi yang cepat dan andal. Dengan memantau gelombang gravitasi akustik, informasi tentang ukuran dan skala tsunami menyebar melalui air jauh lebih cepat daripada gelombang tsunami. Hingga kemungkinan memberikan lebih banyak waktu untuk evakuasi dari tempat kejadian sebelum tsunami mendarat.

Gelombang akustik gravitasi adalah gelombang suara alami yang bergerak melalui laut dalam, dengan kecepatan suara. Selain itu juga dapat menempuh jarak ribuan kilometer di dalam air.

Kadri menambahkan, radiasi akustik ini juga membawa informasi tentang sumber asal peristiwa tektonik dan medan tekanannya dapat terekam di lokasi yang jauh. Bahkan ribuan kilometer jauhnya dari sumbernya.

Sistem peringatan saat ini bergantung pada gelombang yang mencapai pelampung laut sebelum peringatan tsunami ada. Hal ini menyisakan sedikit waktu untuk evakuasi.

Pelampung laut digunakan bersama dengan sensor seismik untuk mengukur gempa bawah laut. Namun, teknologi tersebut tidak selalu akurat dalam memprediksi bahaya akibat tsunami.

Kurangi Alarm Palsu Deteksi Tsunami

Tim memperkuat sistem peringatan dini yang sudah ada dengan model komputasi. Hidrofon ini nantinya merekam triangulasi sumber peristiwa tektonik. 

Algoritma kemudian mengklasifikasikan jenis slip dan magnitudo gempa (seperti panjang dan lebar) sebelum gempa. Bersamaan dengan tingkat kecepatan pengangkatan dan durasi, sehingga besarnya tsunami dapat pakar hitung.

Dr. Bernabe Gomez Perez, yang melakukan penelitian saat berada di Cardiff, mengatakan, peristiwa tektonik dengan elemen slip vertikal yang kuat lebih cenderung menaikkan atau menurunkan kolom air dibandingkan untuk elemen slip horizontal.

Oleh karena itu, mengetahui jenis slip pada tahap awal penilaian dapat mengurangi kesalahan peringatan dini. Tak hanya itu, hal ini dapat melengkapi dan meningkatkan keandalan sistem peringatan melalui validasi silang independen.

Pekerjaan tim memprediksi risiko tsunami adalah bagian dari proyek jangka panjang untuk meningkatkan sistem peringatan dini bencana alam di seluruh dunia. Fitur perangkat lunak ramah pengguna yang baru mereka kembangkan ini akan dioperasionalkan di pusat peringatan nasional akhir tahun ini.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Sumber: Phys

Jakarta (Greeners) – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menjawab secara terbuka berbagai kritik kepada institusi yang baru ia pimpin kurang dari dua tahun itu. Salah satunya terkait sistem peringatan atau deteksi dini tsunami, Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).

Sistem deteksi dini tsunami ini belum menjadi sistem yang bersifat operasional dan belum bisa sebagai basis deteksi tsunami oleh BMKG.

Program InaTEWS, sambung Laksana adalah “program riset” untuk mengembangkan sistem deteksi dini tsunami berbasis kombinasi beragam sensor yang terkoneksi dengan kabel optik, diletakkan di buoy.

Sebagai riset, Ina-TEWS belum menjadi sistem yang bersifat operasional, dan belum dapat dipakai sebagai basis deteksi tsunami oleh otoritas yang berwenang yaitu BMKG.

Kendala Biaya Investasi dan Data Potensi Sumber Pemicu Tsunami

Dari hasil evaluasi sejak pertengahan 2021 atas program Ina-TEWS, serta hasil PDTT oleh Tim Inspektorat BRIN Laksana menyebut beberapa kendala.

“Di sisi lain Indonesia belum memiliki data potensi sumber pemicu tsunami yang komprehensif. Secara terpisah BMKG sebagai operator (apabila sudah berfungsi) juga menginginkan sistem yang lebih sederhana, andal dan berbiaya rendah agar dapat diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia,” kata Laksana dalam keterangannya.

Sehingga riset terkait teknologi kunci pendukung Ina-TEWS masih berlanjut di bawah BRIN, termasuk sensor yang terkoneksi ke kabel optik. Tetapi riset berfokus pada aplikasi sebagai sistem monitoring lingkungan untuk perairan darat dan pesisir. Seluruh riset terkait dilaksanakan di OREI (Organisasi Riset Elektronika dan Informatika).

Pernyataan ini sekaligus menanggapi terkait isu progran sistem peringatan dini tsunami yang berhenti di era BRIN. Sebelumnya terdapat pemberitaan yang menyudutkan BRIN bahwa terhentinya Ina-TEWS merupakan bencana kemanusiaan.

“Sehingga pernyataan bahwa terhentinya Ina-TEWS merupakan bencana kemanusiaan sangat tidak tepat. Sejak awal Ina-TEWS masih dalam tahap riset dan belum pernah menjadi metode dan sumber data baku deteksi dini tsunami,” jelas dia.

Ia menambahkan, informasi bahwa ruangan Ina-TOC (Indonesia Tsunami Observation Center) di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro lantai 20 mangkrak menimbulkan persepsi publik yang salah.

“Karena secara legal BRIN tidak memiliki otoritas untuk menjadi operator, serta sistem yang kita uji coba juga masih jauh dari sempurna. Sehingga sejak awal ruangan yang berfungsi sebagai pusat komando Ina-TOC sama sekali belum kita perlukan,” papar dia.

Adapun serah terima keseluruhan gedung untuk dimanfaatkan sebagai kantor Kemenko Marinves sejak awal 2022 lalu.

BRIN memperkuat inovasi buoy sebagai sistem peringatan dini bencana tsunami. Foto: BRIN

Tanggapi Isu BRIN Tolak Biayai Metode Deteksi Dini Tsunami yang Lebih Murah

Gencar pemberitaan terkait BRIN menolak biayai metode deteksi dini tsunami. Berdasarkan penelusuran BRIN, salah satu periset BRIN sebagai sumber informasi merupakan pengusul poposal riset metode deteksi dini tsunami.

Laksana menyatakan fakta yang terjadi adalah bukan BRIN menolak. Akan tetapi proposal riset yang bersangkutan belum berhasil mendapatkan pendanaan secara kompetitif.

“Mungkin karena proposalnya belum sesuai. Skema pendanaan di BRIN selalu berbasis kompetisi terbuka. Ini untuk memastikan bahwa pelaksana riset memiliki komitmen dan rekam jejak terkait yang terbaik di topik tersebut,” kata dia.

Hal ini sangat penting untuk meningkatkan tingkat keberhasilan riset. “Sehingga kita tidak bisa mengintepretasikan bahwa BRIN tidak mendukung topik tersebut. Karena realitanya masih banyak proposal lain yang terkait topik deteksi dini tsunami kita biayai,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat Aceh mewaspadai gempa susulan pasca gempa di Aceh pukul 03.52 WIB berkekuatan magnitudo (M)6,4. Apalagi historis gempa di Aceh menimbulkan tsunami.

BMKG pun kemudian memperbarui analisisnya, gempa di Aceh tersebut tidak menimbulkan tsunami. Dari analisis terbaru gempa ini berkekuatan M6,2 dengan kedalaman 53 kilometer (km). Berlokasi di laut pada jarak 46 km arah Selatan Kota Meulaboh, Aceh. Masyarakat pun merasakan guncangan gempa ini.

Deputi Bidang Geofisika BMKG Suko Prayitno mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa di Aceh ini jenis gempa bumi dangkal.

“Hal ini akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke Lempeng Eurasia,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (24/9).

Berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber, gempa di Aceh ini memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Dugaan kuat pemicu gempa ini adalah aktivitas subduksi lempeng segmen Megathrust Aceh-Andaman.

Suko memastikan berdasarkan pemodelan tsunami maka gempa di Aceh tersebut tidak menimbulkan tsunami.

“Permukaan laut di Calang dan Meulaboh tidak menunjukkan adanya kenaikan. Di sana kita mempunyai alat pengamatan muka air laut dan itu dinyatakan normal. Tidak timbul adanya perubahan signifikan pada permukaan air laut, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak terjadi tsunami,” paparnya.

Meski begitu, karena tergolong gempa dangkal, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Mengingat rekam historis gempa bumi dan tsunami di Aceh.

“Kalau potensinya ada, tapi kalau terjadinya kami belum bisa memprediksi. BMKG belum bisa memprediksi akan terjadi gempa dan tsunami lebih besar. Akan tetapi berdasarkan sejarah yang ada, potensi itu ada sehingga saran saya kepada masyarakat terus waspada. Kita yang penting siap evakuasi mandiri,” ungkapnya.

Tiga Kejadian Gempa dan Tsunami di Aceh

Berdasarkan data BMKG, terdapat tiga kejadian gempa bumi besar dan tsunami di Aceh. Pertama, pada 26 Desember 2004 gempa berkekuatan M9,0 menyebabkan 283.100 orang meninggal, 14.100 orang hilang dan 1,12 juta orang mengungsi.

Selanjutnya, pada 28 Maret 2005 terjadi gempa berkekuatan M8,6 menimbulkan tsunami besar, 1.303 orang meninggal, lebih dari 3.400 orang luka-luka dan lebih dari 300 bangunan rusak.

Lalu pada 7 April 2010, gempa berkekuatan besar M7,6 menimbulkan tsunami menyebabkan 5 orang luka berat, 17 orang luka ringan, 64 unit rumah rusak berat, 275 unit rumah rusak sedang, dan 824 unit rumah rusak ringan.

Plt Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan, gempa susulan sangat mungkin terjadi setelah gempa berkekuatan di atas magnitudo di atas 6.

Sebab hal yang lazim pasca terjadinya pergeseran batuan dari sumber, maka rekahan itu akan bergerak kembali mencari keseimbangan. Namun, ia belum bisa memprediksi terkait potensi besarnya gempa susulan selanjutnya.

“Itu bisa terjadi rekahan baru. Pergerakan baru sehingga tetap menghasilkan sebuah disformasi pergerakan dan memancarkan energi gempa,” ucapnya.

Reruntuhan tsunami Aceh, 26/12/2004. Foto: Shutterstock.

Tsunami Purba di Aceh Sejak Tahun 1100 Masehi

Berdasarkan katalog BMKG, gempa bumi dan tsunami besar pernah terjadi sebanyak enam kali di Aceh, yakni tahun 1861, 1886, 1907, 2004, 2005, dan 2012. Lebih jauh, berdasarkan hasil kajian tsunami purba, mengungkap, tsunami pernah terjadi di Aceh pada prasejarah pada periode 1100 – 1390 Masehi.

“Ini menunjukkan keberulangan tsunami di Aceh sering kali terjadi dan menunjukkan kalau kita perlu mewaspadainya,” imbuhnya.

BMKG meminta masyarakat tetap tenang dan waspada. Masyarakat diimbau untuk tidak tinggal di dekat bangunan yang retak atau rusak. Selain itu waspadai kawasan perbukitan dengan tebing yang curam karena gempa susulan dapat memicu longsoran.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko berpandangan, kolaborasi antarnegara dunia penting guna mempercepat penanganan dan mitigasi bencana.

Hal itu ia sampaikan dalam forum diskusi di Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, di Bali.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun terakhir telah memberikan pelajaran bagi hampir seluruh negara di dunia. Khususnya dalam memerangi Covid-19 serta memulihkan kondisi negara yang memerlukan kerja sama antarnegara.

“Karena semua bencana tidak mengenal batas negara, termasuk bencana pandemi seperti Covid-19 di dua tahun terakhir. Pandemi Covid-19 semakin menyadarkan berbagai negara di dunia akan pentingnya kerja bersama untuk mempercepat penanganannya,” katanya dalam keterangannya baru-baru ini.

Ketika pandemi, sambung dia negara-negara memiliki kesadaran berbagi data genom dari varian SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 melalui Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Dengan langkah ini dunia mampu mempercepat pengembangan dan ketersediaan vaksin bagi seluruh umat manusia dalam menanggulangi pandemi.

Namun, kolaborasi antar negara dalam penanganan bencana hendaknya tidak hanya dalam kasus pandemi Covid-19. Bencana lainnya seperti tsunami juga tidak mengenal batas negara.

“Misalnya, kemampuan mitigasi hanya bisa dilakukan dengan berbagi data dari berbagai wilayah perairan berbagai negara,” ucapnya.

Mitigasi dan Reduksi Bencana Berbasis Kaidah Ilmiah

Terkait dengan bencana lainnya, mitigasi dan reduksi bencana, sambung dia selalu berkaitan dan berbasis pada bukti dan data ilmiah. Oleh karena itu ia menekankan pentingnya berbagai riset. Seperti riset dasar untuk memahami mekanisme terjadinya beragam jenis bencana.

Lalu riset aplikatif terkait pengembangan teknologi deteksi dini. Hal ini disesuaikan dengan jenis dan karakter bencana serta kajian sosial budaya dan kearifan lokal.

“BRIN sebagai lembaga riset nasional menjadi yang terdepan dalam melakukan berbagai riset kebencanaan. Kami telah menghasilkan banyak inovasi yang berpotensi menjadi solusinya,” ungkap Handoko.

Sementara itu, dalam GPDRR, tujuh peneliti kebencanaan BRIN turut berpartisipasi. Salah satunya Dr. Nuraini Rahma Hanifa. Periset dan pakar BRIN terlibat aktif dalam GPDRR. Mereja yang mewakili Indonesia untuk membedah dan mendorong kesepakatan multilateral reduksi kebencanaan.

Perekayasa senior BRIN Andi Eka Sakya dalam forum itu mengungkapkan, pentingnya kerja sama mewujudkan masyarakat dan laut yang aman (safe ocean). Caranya melalui penguatan sains, teknologi dan inovasi, sejalan dengan UN Decade of Ocean Science.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Peristiwa tsunami Tonga (15/1) negara di barat daya Samudra Pasifik, menjadi pengingat bagi Indonesia yang memiliki banyak gunung api bawah laut. Apalagi tsunami akibat erupsi letusan gunung berapi bukan kali pertama terjadi di Indonesia.

Setidaknya, terdapat 10 kali tsunami akibat erupsi gunung api yang meluluhlantakan wilayah-wilayah di Indonesia. Kesigapan dan kecanggihan alat teknologi peringatan tsunami akibat aktivitas gunung api sangat penting Indonesia miliki.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), beberapa bencana tsunami akibat erupsi letusan gunung api, di antaranya tsunami di gunung Awu pada 2 Maret 1856 yang menewaskan 2.806 orang. Selanjutnya, Gunung Krakatau pada 26-27 Agustus 1883, yang menewaskan 36.417 orang. Lalu tsunami di Gunung Anak Krakatau 22 Desember 2018 yang menewaskan 426 orang dan 25 orang hilang.

Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, Indonesia memiliki enam gunung api bawah laut. Gunung api tersebut antara lain Sangir dan Banua Wuhu di Perairan Sangir. Selanjutnya, Gunung Emperor of China, Nieuwekerk di Perairan Maluku. Terakhir, Gunung Yersey dan Gobal di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala PVMBG Andiani mengatakan, berkaca dari riwayat sejarahnya, dua di antara gunung api di bawah laut tersebut erupsinya pernah diikuti tsunami. Adapun daftar gunung api tersebut, Gunung Illi Werung – Hobal di Kabupaten Lembata, NTT dan Gunung Banua Wuhu di barat pulau Mahengtang, Kepulauan Sangihe.

“Itu terjadi karena letak kawah gunung api pada kedalaman kurang dari 500 meter dari permukaan laut,” ujarnya kepada Greeners, Rabu (19/1).

Sebaliknya, gunung berapi di bawah laut lainnya terletak pada kedalaman lebih dari 500 meter. Ini memungkinkan erupsi yang terjadi tak pernah diikuti tsunami.

PVMBG Upayakan Pantau Gunung Api Bawah Laut

Sejauh ini, pihak PVMBG terus menerus memantau aktivitas gunung berapi menggunakan alat seismik. Andiani menyatakan, untuk Gunung Api Ili Werung PVMBG telah memasang alat seismik, sedangkan Banua Wuhu rencananya pada tahun ini.

Kendati demikian, Andiani tetap mendorong agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan menyusul aktivitas gunung api penyebab tsunami yang tak hanya disebabkan erupsi gunung api bawah laut. Tapi juga berasal dari daratan. Misalnya, Gunung Krakatau. “Ancaman ke depan masih ada mengingat gunung api juga masih ada, baik di darat maupun laut,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan, hingga saat ini belum ada alat di dunia sains dan teknologi dunia sebagai peringatan terhadap tsunami non tektonik.

Namun, ia memastikan pihak BMKG bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan prototipe untuk memberikan peringatan kejadian tsunami non tektonik.

Alat yang bernama InaTNT (Indonesia Tsunami Non-Tektonik) ini mampu memberikan peringatan terhadap wilayah-wilayah sekitar bila terjadi tsunami akibat erupsi di gunung api. Pemerintah, kata dia tidak diam, meski sistem peringatan dini tsunami non tektonik belum operasional di dunia tetapi BMKG mencoba berinovasi membangun InaTNT.

Masyarakat pesisir perlu meningkatkan kesiapsiagaan potensi tsunami akibat aktivitas gunung api bawah laut Indonesia. Foto: Shutterstock

BMKG Bangun Prototipe InaTNT

Ia menjelaskan InaTNT ini memanfaatkan sensor monitoring muka laut yang dipasang di dekat gunung api. “Secara konsep InaTNT bekerja jika terjadi tsunami di gunung api, baik itu karena erupsi gunung api, longsoran atau reruntuhan. Maka tsunami yang sedang terdeteksi di dekat gunung itu menjadi warning untuk tempat-tempat yang lebih jauh dari gunung api itu,” papar Daryono.

Misalnya, di samping Gunung Anak Krakatau terdapat berbagai wilayah seperti Lampung, Anyer dan Tanjung Lesung. Wilayah-wilayah tersebut akan mendapatkan status peringatan dari tsunami yang terjadi akibat erupsi di Gunung Anak Krakatau.

Daryono menegaskan, alat InaTNT ini masih membutuhkan penelitian lebih jauh sebelum akhirnya siap digunakan. Ia menyebut perkembangan alat ini masih membutuhkan stasiun monitoring muka laut.

Selain itu, Daryono juga menyebut pentingnya membuat pemetaan daerah bahaya tsunami dengan menandai sejarah tsunami karena erupsi dan longsornya. “BMKG sudah membuat lebih dari 50 peta bahaya tsunami untuk berbagai daerah dengan indeks risiko tsunami tinggi,” imbuhnya.

Adapun sumber tsunami di Indonesia sebagian besar sangat dekat, yakni kisaran 100 kilometer dari lepas pantai. Alhasil, perjalanannya untuk sampai ke daratan bisa sangat cepat. Kesigapan dan mitigasi perlu masyarakat sekitar pantai lakukan lewat pemberian edukasi dari pemerintah.

Sebelumnya, BMKG juga telah membangun sistem peringatan dini tsunami di Indonesia berbasis kegempaan bernama InaTews (Indonesia Tsunami Early Warning System). InaTEWS meliputi buoy yang terpasang di lepas pantai. InaTEWS dapat membantu masyarakat memperoleh peringatan dini tsunami melalui BMKG.

Edukasi bagi masyarakat pantai juga perlu agar mereka bisa selamat dari tsunami. Perencanaan tata ruang pantai berbasis risiko tsunami juga perlu pemerintah buat. 

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Indonesia berada di ring of fire (cincin api). Konsekuensinya rawan bencana gempa dan tsunami. Di balik itu semua Indonesia mendapat anugerah keragaman hayati dan tanah yang subur. Sebagai negeri rawan gempa, perlu kenali sesar aktif gempa dan potensi bahaya tsunami untuk memperkuat mitigasi.

Profesor riset bidang Geologi Gempa dan Kebencanaan pada Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Danny Hilman Natawidjaja mengatakan, Indonesia adalah mahkota dari cincin api.

Wilayah Indonesia berada di cincin api Pasifik dan mempertemukam tiga lempeng benua. Oleh sebab itu gempa bumi dan letusan gunung api tidak bisa masyarakat hindari. Pergerakan lempeng India Australia mencapai 7 cm per tahun dan lempeng Pasifik 12 cm per tahun.

“Kadang gempa juga disertai tsunami. Kondisi itu harus dihadapi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, serta sikap bijak dan tindakan mitigasi yang cerdas,” katanya dalam webinar Profesor Talk tentang kebencanaan di Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, dengan kondisi itu, sangat lumrah Indonesia punya banyak potensi bencana. Tapi menjadi tidak lumrah kalau tidak paham mitigasinya. Akibatnya bencana dan korbannya terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dan infrastruktur.

“Sesar disebut aktif apabila masih bergerak dalam kurun 125.000 tahun terakhir. Sesar aktif dapat diidentifikasi dari lanskap tektoniknya atau dari pergerakan sesar ketika gempa,” paparnya.

Siklus gempa besar biasanya puluhan ratusan ribuan tahun bergantung dari laju geraknya. Lokasi sumber gempa bisa ahli petakan. Potensi besar magnitude gempa yang dapat terjadi bisa ahli hitung. Risiko kerusakan dan korban yang bisa terjadi bisa ahli perkirakan.

“Namun kapan akan terjadi gempa susah dan untuk saat sekarang ini tidak bisa. Tapi tanpa harus tahu kapan gempa dan akan terjadi kita bisa meminimalisir kerusakan dan korban yang bisa terjadi. Hal ini disebut sebagai usaha mitigasi bencana atau disaster risk reduction,” ungkapnya.

Mitigasi Gempa dan Perkuat Sistem Peringatan Dini

Danny menyebut, selama tahun 2017-2021 telah terjadi 2.303 gempa magnitude (M) >4, 19 kali gempa M>=6 dan 8 kali gempa M>=6,5.

Dampak gempa akan berbanding lurus dengan populasi dan infrastruktur. Tanpa mitigasi maka korban gempa akan bertambah. “Gempa tidak menyebabkan korban, bangunan robohlah yang membuat korban jiwa,” imbuhnya.

Penguatan mitigasi sangat perlu untuk mengetahui bahaya pergerakan sesar, goncangan gempa dan bahaya ikutan likuifaksi gerakan tanah dan tsunami.

Untuk menerapkan mitigasi bahaya pergerakan sesar perlu peta sesar yang cukup detail. Infrastuktur besar yang berada pada jarak kurang dari 5-15 km dari jalur sesar perlu melakukan studi sesar aktif detail.

“Jangan ada bangunan fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah di jalur sesar,” kata Danny.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian yakni mitigasi bencana tsunami karena sesar gempa di bawah laut. Selain penguatan mitigasi tata ruang, jalur evakuasi dan rencana kedaruratan, penguatan masyarakat juga sangat penting.

Teknologi sistem peringatan dini hanyalah alat bantu dan bukan senjata pamungkas. Jangan jadi tumpuan mitigasi. Dengan keragaman potensi dan sumber bencana, sistem peringatan dini pun harus berdesain spesifik.

Bangunan tahan gempa menjadi syarat mutlak di negeri rawan gempabumi. Foto: Shutterstock

Penelitian Sesar Aktif  Gempa dan Sumber Tsunami Masih Sedikit

Sementara itu lanjut Danny, penelitian jalur sesar aktif dan sumber tsunami masih sedikit. Perlu riset masif, sistematis dan komprehensif.

Mitigasi struktural dengan penguatan bangunan tahan gempa pun perlu lebih masif lagi. Jika berada di jalur sesar hindari membangun bangunan apapun. Jika sulit, pahami jalur evakuasinya.

“Jangan terpengaruh isu hoaks tentang ancaman gempa, tsunami dan khususnya terkait prediksi. Karena kapan gempa dan tsunami akan terjadi belum bisa diprediksi dengan akurat,” tegasnya.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sumber gempa di tanah air sangat banyak. Ada 13 segmen megathrust dan lebih dari 295 sesar aktif. Zona sesar aktif yang perlu masyarakat waspadai sesar Lembang  (Jawa Barat), sesar Matano (Sulawesi Tengah), sesar Sorong (Papua Barat) dan segmen Aceh.

Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, hingga saat ini gempa belum dapat ahli prediksi. Berkaca pada bencana masa lalu, harus menjadi pelajaran meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan. 

26 Desember 2021 adalah peringatan 17 tahun tsunami Aceh. Gempas dahsyat M 9,2 yang berpusat di Samudera Hindia sebelah barat Aceh memicu tsunami lebih dari 40 meter di Lhoknga. Bencana ini menyebabkan 230.000 orang meinggal di 8 negara.

Ia mengungkapkan, hampir 126.000 orang meninggal di Indonesia, Sri Lanka 45.000. Lalu di India termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar tsunami menelan 12.000 korban jiwa. Di Thailand, hampir 4.500 orang yang di dalamnya ada wisatawan asing meninggal saat berwisata di Phuket. Maladewa, Malaysia dan Somalia juga terdampak dan ada korban jiwa.

“Gempa besar yang memicu tsunami pernah terjadi beberapa kali pada masa lalu di Aceh. Hal ini terjadi tahun 1861, 1886, 1907, 2004, 2005 dan 2012,” kata Daryono di Jakarta, Selasa (28/12).

Menurutnya, data hasil kajian tsunami mengungkap bukti terjadinya perulangan tsunami yang terjadi ribuan tahun silam. Oleh sebab itu peristiwa gempa besar di lokasi rawannya akan selalu ulang.

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kawasan pesisir Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rentan bencana. Oleh sebab itu, kajian mitigasi bencana harus melandasi pembangunan kawasan pesisir. Selain rawan tsunami, kenaikan muka air laut dan banjir rob menjadi ancaman kawasan pesisir Indonesia.

Sejumlah wilayah pesisir di Indonesia yang memiliki ancaman bencana tsunami yakni Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Maluku. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, sejak tahun 1600-2021 sudah ada 246 tsunami yang terjadi di Indonesia.

Periode tahun 1700-1799, tsunami yang terjadi hanya 12 kali. Kemudian pada periode tahun 1800-1899, tsunami yang terjadi di Indonesia melonjak hingga 88 kali. Hingga pada tahun 1900-2021, terjadinya tsunami di Indonesia meningkat hingga 5 kali lipat menjadi 135 kali.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan, dalam membangun ketangguhan wilayah dan komunitas pesisir perlu menghadapi dan mencari solusi dari sejumlah tantangan yang ada.

“Tantangan yang kita hadapi kompleks dari fenomena tektonik, non tektonik, vulkanik. Belum lagi fenomena klimatologi dan cuaca. Sebenarnya fenomena itu juga ada interaksinya. Selain kompleks, frekuensinya juga semakin meningkat dan ketidakpastiannya juga semakin meningkat,” kata Dwikorita dalam webinar terkait ketangguhan wilayah pesisir di Jakarta, Kamis (2/12).

Untuk menjawab tantangan tersebut, butuh observasi dan data yang lebih kuat, sistematis dan berbasis inovasi teknologi berkelanjutan. Kemudian ada tantangan socio economical diversity yang memerlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir terhadap teknologi yang ada.

“Masih perlu adanya awareness improvement juga pemahaman. Karena teknologi semaju apapun ternyata kalau masyarakat di pantai kurang merespon, tidak terampil melakukan evakuasi mandiri maupun kolektif pengembangan teknologi itu menjadi sia-sia,” paparnya.

Ancaman Bencana Bagi Masyarakat Pesisir

Dalam memperingati World Tsunami Awareness Day setiap 5 November, Lead Partner Ina2CORE Indonesia Jan Sopaheluwakan mengungkapkan, sejumlah wilayah di Indonesia termasuk pesisir menghadapi ancaman tsunami yang bisa terjadi kapan pun.

“Seperti di Sumatera Barat jelas ini jarum jam masih terus berdetik (ticking) begitu. Kita harus membangun kesiapsiagaan dan membangun residensi di khususnya di pesisir barat dari Sumatera Barat, Bengkulu dan sekitarnya,” katanya.

Selain itu, berdasarkan data BMKG terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam lokasi siaga terdapat fenomena La Nina. Lokasi yang masuk prioritas ketahanan iklim untuk sub sektor pesisir seperti Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung. Selain itu ada pula Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Arifin Rudiyanto mengungkapkan berbagai hal yang menjadi dampak dari terjadinya La Nina di pesisir.

“Dampak yang ditimbulkan oleh La Nina pada sub sektor pesisir ini adalah penurunan produksi perikanan budi daya pesisir dan tambak. Hal ini terjadi karena potensi bahaya banjir yang cukup tinggi hingga kerusakan infrastruktur dan kawasan pemukiman penduduk karena banjir, rob hingga abrasi pantai,” paparnya.

Pembangunan tanggul menjadi salah satu infrastruktur ketangguhan bencana di kawasan pesisir. Foto: Shutterstock

Perkuat Sistem Ketahanan Bencana 

Arifin menuturkan sebagai langkah antisipasi dan mengurangi risiko bencana termasuk bencana hidrometeorologi, Bappenas mengusulkan adanya penguatan sistem ketahanan bencana. Sistem ini merupakan transformasi dari sistem penanggulangan bencana sebelumnya.

“Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana termasuk bencana hidrometeorologi, Bappenas mengusulkan penguatan sistem ketahanan bencana yang merupakan transformasi dari sistem penanggulangan bencana yang telah diupayakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.

Sistem ketahanan bencana meliputi pengembangan data bencana yang terintegrasi, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan investasi dan pembiayaan untuk penanggulangan bencana.

“Perlu pula peningkatan sistem ketahanan masyarakat melalui literasi, kesadaran dan pemberdayaan, memperkuat koordinasi kolaborasi pemangku kepentingan serta meningkatkan investasi serta pembiayaan untuk untuk penanggulangan bencana,” tandasnya.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama kementerian/lembaga melakukan penyempurnaan dan pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS) khususnya untuk antisipasi tsunami nontektonik.

Fenomena tsunami nontektonik terjadi beberapa kali di Indonesia. BMKG mencatat lebih dari 90% tsunami diakibatkan oleh fenomena tektonik atau kegempaan. Sistem peringatan dini masih terbatas memberi peringatan dini tsunami tektonik yang disebabkan gempabumi.

Dwikorita mengungkapkan, tsunami nontektonik pernah terjadi di Pandeglang, Selat Sunda, Banten tahun 2018. Erupsi Gunung Api Anak Krakatau memicu longsor lereng gunung ke laut yang kemudian terjadi tsunami.

“Terbaru, adalah saat terjadinya gempabumi magnitudo 6,1 di Pulau Seram Maluku Tengah, 16 Juni lalu yang juga mengakibatkan longsor lereng pantai sehingga berdampak tsunami dengan kenaikan muka air laut sekitar 50 cm,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (20/9).

Menurutnya, umumnya gempabumi dengan magnitudo 6,1 di laut dekat pantai belum mampu membangkitkan tsunami. Namun nyatanya mampu mengakibatkan longsor pantai ke laut pada lereng pantai dengan batimetri curam dan akhirnya memicu tsunami kecil.

Potensi Tsunami Nontektonik Tersebar di Indonesia

BMKG melakukan penyempurnaan sistem peringatan dini tsunami sebab beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi kejadian serupa.

Selat Sunda, Kota Palu Sulawesi Tengah, Pulau Seram Maluku Tengah, beberapa titik di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, termasuk Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi mengalami tsunami nontektonik.

Wilayah-wilayah tersebut memiliki banyak gunung api laut, palung laut atau patahan darat sampai ke laut. Kondisi ini menimbulkan potensi tsunami nontektonik atau atypical. Waktu datang gelombang tsunami 2 sampai 3 menit (tsunami cepat) mendahului sirine peringatan dini berbunyi.

Sejarah mencatat, bencana alam tsunami nontektonik yang menelan korban jiwa sangat besar pernah terjadi sekitar 8 kali, yaitu Tsunami G. Gamkonora (1673), Tsunami G. Gamalama (1763), Tsunami G. Gamalama (1840), Tsunami Gunung Awu (1856), Tsunami Gunung Ruang (1871), Tsunami G. Krakatau (1883), Tsunami G. Rokatenda (1928) dan Tsunami Waiteba NTT akibat longsor tebing pantai (1979).

Salah satu wilayah di kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten yang porak poranda setelah terkena terjangan tsunami pada Sabtu (22/12/2018). Foto: BNPB

Peringatan Dini Tsunami Butuh Teknologi Andal

Dwikorita sebagai Chair Intergovernmental Coordination Group Indian OceanTsunami Warning and Mitigation System (ICG IOTWMS) sejak 2019 lalu mendapat amanat memimpin koordinasi sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami di 28 negara. Menurutnya, di sepanjang Pantai Samudra Hindia belum ada negara yang memiliki sistem peringatan dini tsunami nontektonik yang andal, cepat, tepat dan akurat.

Teknologi pemodelan tsunami kebanyakan berdasarkan perhitungan/analisis terhadap aktivitas tektonik atau kegempaan (earthquacke centris). Dunia global masih menghadapi tantangan ini. BMKG bersama para ahli/pakar, serta akademisi kampus dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, berupaya mengembangkan sistem peringatan dini tsunami nontektonik berbasis kajian ilmiah dan keilmuan.

“Kami rutin menggelar focus group discussion bersama para ahli dan pakar gempa dan tsunami dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga kajian ilmiah seperti LIPI dan BPPT. Diskusi juga dilakukan dengan pakar dari United States Geological Survey (USGS), GFZ Jerman, GNS Science New Zealand, perguruan tinggi/lembaga riset di Jepang, Australia, India, Inggris dan Amerika. Semoga sistem peringatan dini tsunami nontektonik bisa segera tercipta,” paparnya.

Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan mitigasi ataupun sistem peringatan dini memerlukan sinergi yang terintegrasi. Perpres No 93 tahun 2019 tentang InaTEWS menginstruksikan kolaborasi, integrasi terus-menerus dan berkelanjutan berbagai pihak dari pusat hingga daerah.

Sistem peringatan dini terdiri dari bagian hulu dan hilir. BMKG di pusat mengkoordinasikan di bagian hulu. BMKG mendesiminasikan informasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, media, serta ke pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BNPB meneruskan informasi BMKG ke BPBD atau Pusdalops, lalu ke warga masyarakat yang terdampak di hilir.

Masyarakat Memerlukan Kecepatan Peringatan Dini Bencana

Sistem peringatan dini masih menemui kendala di lapangan. BPBD belum beroperasi 24 jam 7 hari. Akibatnya, masyarakat tidak cepat menerima sebaran informasi peringatan dini bencana tersebut.

“Padahal, tidak jarang kejadian bencana alam di luar jam kerja kantor. Habis magrib, dini hari, atau saat akhir pekan. Jadi, idealnya memang BPBD beroperasi full selama 7 hari 24 jam, sesuai dengan amanah di dalam Perpres No 93 tahun 2019, agar pesan peringatan dini dari BMKG tidak terputus di tengah jalan,” ungkap Dwikorita.

Di sisi lain penyebaran sistem peringatan dini gempabumi dan tsunami terganggu saat sistem komunikasi seperti BTS lumpuh sesaat terjadinya gempabumi.

Ia pun memiliki harapan, sistem komunikasi diperkuat dengan satelit khusus untuk mitigasi atau pencegahan bencana yang tarifnya terjangkau.

“Saat ini kami masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, dengan terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo,” ucapnya.

Pemeliharaan sirine juga membutuhkan keterlibatan dan peran aktif pemerintah daerah. BMKG telah memasang 52 sirine sepanjang 2008 – 2015. BMKG menghibahkan 6 sirene ke Pemprov Sumbar dan 9 sirene ke Pemprov Bali.

Dwikorita menjelaskan, keberadaan sirine sangat penting. Sirine menjadi bagian dari rangkaian sistem peringatan dini yang juga meliputi peta bahaya tsunami, peta evakuasi serta sarana prasarana evakuasi seperti jalur evakuasi, rambu evakuasi dan shelter tempat pengungsian.

BMKG terus mengedukasi masyarakat tidak hanya bergantung pada sirine mengingat tsunami bisa lebih cepat terjadi. Guncangan tanah kuat menjadi salah satu alarm peringatan dini.

“Masyarakat, utamanya di daerah pesisir pantai harus mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, jika merasakan guncangan atau ayunan tanah yang menerus selama beberapa detik, tanpa harus menunggu sirine berbunyi. Guncangan atau ayunan tanah tersebut dapat diakibatkan oleh gempabumi atau longsor tebing pantai ke laut ataupun longsor laut,” paparnya.

Sistem peringatan dini juga memberi ruang kearifan lokal seperti kentongan, pengeras suara di masjid menjadi sarana memperkuat mitigasi bencana.

Penulis: Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Topik potensi gempa megathrust dan tsunami di Pantai Selatan Jawa sedang menjadi sorotan publik. Perhatian ini berawal dari tulisan Ron Harris dan Jonathan Major dalam “Waves of Destruction in the East Indies: the Wichmann Catalogue of Earthquakes and Tsunami in the Indonesian Region from 1538 to 1877”.

Dalam penelitiannya, Harris dan Major mengaji temuan Arthur Wichmann. Wichmann mencatat 61 gempa regional dan 35 tsunami berlangsung di antara 1538 hingga 1877 di kawasan Hindia Belanda. Wichmann menemukan mayoritas kejadian ini menyebabkan kerusakan wilayah yang luas serta menciptakan kluster gempa bumi sementara. Selain itu, Wichmann mengklaim beberapa tsunami mencapai ketinggian hingga 15meter dan menyapu desa pesisir.

Dari penelitian ini, poin yang menjadi pembicaraan masyarakat adalah catatan Harris dan Major yang berisi dokumentasi endapan tsunami di Pangandaran. Harris dan Major menulis endapan tsunami ini bisa jadi akibat gempa bumi megathrust sepanjang Palung Jawa.

Baca juga: KLHK Pangkas Izin Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Temuan Harris dan Major memantik penelitian pakar mulitdisiplin Institut Teknologi Bandung (ITB). Riset yang dipimpin oleh Prof. Sri Widiyantoro ini berjudul Implications for Megathrust Earthquakes and Tsunamis from Seismic Gaps South of Java Indonesia. Pada penelitian yang diterbitkan Nature Scientific Report (17/9/2020), para peneliti membuat model tsunami dengan beberapa skenario. Skenario terburuk menggambarkan dua segmen megathrust yang terletak di antara Jawa pecah. Dari skenario terburuk ini, ketinggan tsunami mencapai kurang-lebih 20meter pada pesisir barat Jawa dan sekitar 12meter pada pesisir timur Jawa.

“Hal ini yang sebenarnya menjadi pemberitaan belakangan ini. Sebenarnya riset yang dilakukan sangat multidisiplin namun ujungnya adalah suatu skenario jika megathrust itu terjadi. Tim kami banyak melakukan skenario lain, puluhan mungkin seratus skenario. Tapi sekali lagi tentu untuk keperluan mitigasi ditampilkan worst case scenario seperti ini,” jelas Prof. Sri Widiyantoro.

Tiga anak perempuan berjalan di tengah reruntuhan tsunami Banda Aceh, Aceh. (Foto: Shutterstock).

LIPI: Penelitian ITB Harus Ditindaklanjuti dengan Detail 

Menanggapi ramainya pembicaraan mengenai zona megathrust, Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Nugroho Dwi Hananto, mengatakan potensi gempa dan tsunami di Samudera Hindia Selatan Jawa telah beberapa kali disampaikan dan dipublikasikan oleh peneliti internasional. Peneliti, lanjut Dr. Nugroho, menggunakan data rekaman sejarah, seismologi dan geodetik.

Disamping itu, Dr. Nugroho mengingatkan, sejarah gempa dan tsunami di Pangandaran tahun 2006 dan di Jawa Timur pada tahun 1994. Kedua gempa penyebab tsunami ini bukanlah gempa besar dengan magnitudo kurang dari 8.

Baca juga: LSM: Co-firing PLTU Solusi Semu Emisi Gas Rumah Kaca

“Berdasarkan data seismologi, GPS dan pemodelan tsunami dengan menggunakan rekaman data yang komprehensif, Tim ITB menyimpulkan apabila seluruh segmen dari megathrust di selatan Jawa mengalami gempa, maka berpotensi menghasilkan tsunami setinggi 20meter di Jawa Barat,” ujar Dr. Nugroho saat dihubungi Greeners, Sabtu (3/10).

Dr. Nugroho mengatakan, hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan riset yang lebih detail agar lebih akurat. Riset diperlukan untuk mengungkap struktur zona megathrust, segmentasi, keheterogenan struktur bawah permukaan, asperiti dan struktur morfologi dasar laut (batimetri).

Riset Struktur Zona Gempa Megathrust Diperlukan sebagai Landasan Strategi Mitigasi

Menurut Dr. Nugroho, riset Tim ITB berguna sebagai landasan ilmiah dalam menyusun strategi mitigasi dan pendidikan masyarakat di daerah pesisir selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Penelitian dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI mengungkap tsunami masa lampau terjadi di lokasi tersebut berdasarkan data endapan tsunami yang dijumpai di daerah pesisir selatan Jawa.

“Penelitian geosains kelautan dengan melibatkan metoda seismik refleksi, pengamatan detil mikroseismisitas dengan seismometer dasar laut, seismik refraksi, dan pengukuran heatflow telah dilakukan LIPI secara sistematis bekerjasama dengan mitra asing dan nasional. Hasilnya, antara lain struktur megathrust penyebab gempa besar Aceh 2004; patahan kerah samudera di Samudera Hindia penyebab gempa besar tahun 2012; struktur penyebab tsunami Mentawai tahun 2010; dan pengaruh gunung bawah laut yang tersubduksi terhadap aktivitas gempa di Mentawai,” ujarnya.

Dr. Nugroho melanjutkan, metode riset samudera yang sama rencananya dilakukan di zona subduksi dan palung Indonesia menggunakan Armada Kapal Riset Nasional. Riset ini untuk mengungkap detail dinamika zona subduksi di Indonesia dan rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan.

Pantai Selatan Jawa. (Foto: Shutterstock).

Menrsitek: Belum Ada Metode untuk Prediksi Gempa

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro. Menteri Bambang menyatakan riset penelitian terkait risiko tsunami penting untuk mengetahui skenario terburuk dan langkah antisipasi, yakni peningkatan kesiapsiagaan dan usaha mitigasi.

“Dari segi keilmuan, sampai hari ini belum ada metode atau teori yang bisa memprediksi apakah suatu gempa akan terjadi. Kapan, di mana, dan berapa kedalaman serta besarnya. Sehingga riset yang dilakukan Prof. Sri Widiyantoro bersama tim adalah agar kita lebih waspada dan antisipatif terhadap kemungkinan bencana tersebut,” ujar Bambang pada agenda Keterangan Publik Risiko Tsunami di Pantai Selatan Pulau Jawa melalui telekonferensi, Rabu, (30/9).

Bambang menambahkan, kajian tersebut tidak bertujuan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Alih-alih kepanikan, riset ini ditujukan untuk mengendepankan upaya mitigasi terhadap potensi risiko bencana di Indonesia.

Bambang mengklaim pihaknya terus berupaya mendukung manajemen mitigasi dengan membangun kapasitas sains dan teknologi kebencanaan. Upaya ini dia lakukan melalui penyiapan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana riset, serta penyelenggaraan riset bidang kebencanaan demi menghasilkan dan mengelola pengetahuan riset kebencanaan.

“Pemerintah sudah membuat sistem yang disebut sebagai Indonesia Tsunami Early Warning System (INA-TEWS) yang dikembangkan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan beberapa institusi lainnya ada yang dalam bentuk buoy system. Buoy system mampu mendeteksi potensi tsunami dalam hitungan detik sehingga informasi bisa langsung didapatkan sebagai upaya mitigasi bencana sedini mungkin. Kedua, sistem cable yang salah satunya sudah disiapkan di selatan Pulau Jawa khususnya di Selat Sunda,” tambahnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Hammam Riza mengatakan perlunya teknologi peringatan dini Buoy dan Cable Based Tsunameter (CBT). Pasalnya, saat ini Indonesia tidak mempunyai sama sekali alat pendeteksi dini tsunami karena diketahui Buoy yang dipasang pemerintah Indonesia sudah rusak ataupun hilang akibat vandalisme.

“Terjadinya tsunami yang ada di Selat Sunda ini kembali menyadarkan kita akan pentingnya teknologi yang mampu mengurangi dampak kebencanaan. Sesegera mungkin Indonesia harus membangun fasilitas alat deteksi tsunami. Ada dua pilihan, yakni menggunakan Buoy Tsunami ataupun CBT. Kami siap jika diminta untuk segera membangun kembali fasilitas alat deteksi dini tsunami tersebut,” ujar Hammam saat dihubungi Greeners melalui telepon, Senin (24/12/2018).

Hammam mengatakan saat ini alat yang digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi atau memprediksi tsunami hanya alat-alat model atau simulasi saja, bukan alat seperti Buoy atau alat yang memang difungsikan sebagai pendeteksi tsunami.

“Kemarin BMKG tidak bisa mengatakan ada tsunami karena alat yang digunakan BMKG hanya seismograf pendekteksi gempa dan pengukur gelombang pasang surut yang tidak menunjukkan apa-apa soal tsunami, dan hanya mengeluarkan peringatan untuk gelombang tinggi. Seharusnya seismograf milik BMKG ini dilengkapi dengan sensor lainnya seperti Buoy dan CBT supaya bisa mendeteksi bencana yang lain seperti tsunami,” jelas Hammam.

BACA JUGA: BMKG: Tsunami di Selat Sunda Bukan Karena Gempa Bumi 

Hammam menjelaskan bahwa pada tahun 2006 di Selat Sunda sudah dipasang Buoy tapi alat itu hilang. Kemudian pada tahun 2007 dipasang kembali oleh BPPT namun beberapa waktu kemudian Buoy itu rusak.

“Bukan di Selat Sunda saja, tapi di seluruh Indonesia sudah tidak ada Buoy yang aktif maupun beroperasi. Mungkin masih ada, itu juga milik Australia yang dipasang di Samudera Hindia dan Buoy milik Amerika di Samudera Pasifik,” ujar Hammam.

Selain Buoy, BPPT saat ini juga sedang mendorong teknologi CBT, yakni kabel laut yang dipasang di dasar laut dan dapat mengantarkan data tsunami menggunakan satelit lebih cepat daripada menggunakan Buoy. Diakui Hammam, jika CBT ini lebih mahal daripada Buoy, tapi dari segi pemeliharaan lebih terjangkau.

“Modalnya memang lebih mahal daripada Buoy, tapi untuk perawatannya lebih murah daripada Buoy. Solusi teknologi CBT ini kita buat untuk alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi Buoy, yakni vandalisme dan mahalnya Buoy. Kita harus lebih advance dalam mengantisipasi bencana dengan menggunakan teknologi. Selain itu, sinergi dan komitmen yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan juga dibutuhkan. Teknologi mampu berperan signifikan dalam upaya mengurangi risiko bencana,” ujar Hammam.

BACA JUGA: LIPI: Belum Ada Teknologi yang Mampu Secara Akurat Mendeteksi Gempa 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan khusus mengenai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam, pemerintah sedang merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. Poin dalam kebijakan tersebut termasuk peningkatan teknologi alat deteksi dini tsunami yang dikembangkan oleh BPPT.

“Alat rancangan BPPT ini bagus hanya saja selama ini belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, untuk dana sendiri bisa kita pakai dana APBN atau tawaran dari World Bank dengan Asian Development Bank, kita lihat mana yang paling baik,” ujar Luhut pada siaran pers yang diterima oleh Greeners pada Senin (24/12/2018) malam.

Luhut juga mengatakan bahwa Kemenko Maritim sudah mengadakan rapat bersama dengan instansi terkait untuk mempercepat kebijakan berbentuk Perpres ini yang rencananya akan diselesaikan pada Januari 2019. Langkah selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo saat Rapat Kabinet Terbatas.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyatakan peristiwa tsunami di Pantai Barat Banten tidak dipicu oleh gempa bumi, melainkan diakibatkan oleh gelombang pasang yang tinggi dan erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data visual maupun instrumental hingga tanggal 23 Desember 2018 oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih tetap pada level II atau waspada.

Saat dihubungi melalui telepon, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan bahwa sampai saat ini BMKG masih memberlakukan peringatan dini terkait gelombang pasang di beberapa perairan di wilayah Indonesia, termasuk di Selat Sunda.

“BMKG telah merilis peringatan dini gelombang pasang sejak tanggal 22 Desember hingga 25 Desember 2018. Kemudian ternyata selama periode peringatan dini ini ada aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, erupsi dan menimbulkan tsunami walaupun tidak signifikan dan hanya beberapa puluh sentimeter saja. Jadi kami memperkirakan bahwa tsunami yang terjadi akibat gelombang pasang dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau secara bersamaan,” ujar Rahmat kepada Greeners, Minggu (23/12/2018).

Rahmat juga mengatakan BMKG berkoordinasi dengan Badan Geologi melaporkan bahwa pada pukul 21.03 WIB Gunung Anak Krakatau erupsi kembali yang mengakibatkan peralatan seismometer setempat rusak. Pantauan seismik Stasiun Sertung merekam adanya getaran tremor terus-menerus namun tidak ada frekuensi tinggi yang mencurigakan.

BACA JUGA: Gempa dan Tsunami Dera Palu dan Donggala 

Berdasarkan rekaman seismik dan laporan masyarakat, peristiwa ini tidak disebabkan oleh aktifitas gempa bumi tektonik namun sensor Cigeulis (CGJI) mencatat adanya aktivitas seismik dengan durasi sekitar 24 detik dengan frekuensi 8-16 Hz pada pukul 21.03.24 WIB. Selain itu laporan dari tim lapangan BMKG menyatakan sejak pukul 09.00 – 11.00 WIB tanggal 22 Desember 2018 terjadi hujan lebat dan angin kencang di perairan Anyer.

“Catatan kami mendata tingginya gelombang pasang itu maksimal 90 sentimeter yang berada di Banten. Sedangkan, kalau peringatan dini erupsi Gunung Anak Krakatau sendiri memang belum ada, dan BMKG tidak memonitor itu karena yang memonitor Badan Geologi ESDM,” kata Rahmat.

Personel TNI dan alat berat telah diturunkan untuk membantu pencarian korban tsunami yang berasal dari Selat Sunda. Foto: BNPB

Sementara itu, berdasarkan siaran pers yang diterima oleh Greeners dari Badan Geologi ESDM, aktivitas terkini, tanggal 22 Desember, seperti hari-hari sebelumnya Gunung Anak Krakatau terjadi letusan. Secara visual, teramati letusan dengan tinggi asap berkisar 300 – 1.500 meter di atas puncak kawah. Secara kegempaan, terekam gempa tremor terus-menerus dengan amplitudo overscale (58 mm). Sampai saat ini terjadi lontaran material pijar dalam radius 2 km dari pusat erupsi sedangkan sebaran abu vulkanik tergantung dari arah dan kecepatan angin.

Pada pukul 21.03 WIB terjadi letusan, selang beberapa lama ada info tsunami. Namun, Badan Goelogi masih menyelidiki penyebab dari tsunami ini ada kaitannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau atau tidak. Karena ada beberapa alasan untuk bisa menimbulkan tsunami, yakni:
1. saat rekaman getaran tremor tertinggi yang selama ini terjadi sejak bulan Juni 2018 tidak menimbulkan gelombang terhadap air laut bahkan hingga tsunami,
2. material lontaran saat letusan yang jatuh di sekitar tubuh gunungapi masih bersifat lepas dan sudah turun saat letusan ketika itu,
3. Untuk menimbulkan tsunami sebesar itu perlu ada runtuhan yg cukup masive (besar) yang masuk ke dalam kolom air laut,
4. Dan untuk merontokan bagian tubuh yang longsor ke bagian laut diperlukan energi yang cukup besar, ini tidak terdeksi oleh seismograph di pos pengamatan gunungapi,
5. Masih perlu data-data untuk dikorelasikan antara letusan gunungapi dengan tsunami.

BACA JUGA: LIPI: Belum Ada Teknologi yang Mampu Secara Akurat Mendeteksi Gempa 

Disamping itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dampak tsunami di Selat Sunda sampai dengan hari ini, Minggu (23/12/2018), pukul 16.00 WIB, tercatat ada 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka, 28 orang meninggal, 556 unit rumah rusak, 9 hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, serta ada 350 perahu dan kapal rusak.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa data ini akan terus bertambah mengingat belum semua daerah yang terdampak tsunami, baik di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Tanggamus belum terdata dengan baik.

Penulis: Dewi Purningsih

Baru-baru ini gempabumi mengguncang kota Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Gempabumi yang terjadi di wilayah pesisir tersebut kemudian membangkitkan tsunami di pantai Donggala dan pantai Talise Palu. Gelombang tsunami dapat bergerak ke segala arah dengan jarak hingga beribu-ribu kilometer. Dampak yang dirasakan oleh bencana ini bisa menyapu seisi kota dan memakan banyak korban jiwa.

Untuk mengantisipasi kondisi demikian, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir diimbau untuk menanam tumbuhan pantai. Salah satunya adalah jenis vegetasi cemara udang atau cemara laut. Cemara udang (Casuarina equisetifolia) atau yang memiliki sebutan lain yaitu Australian pine dan beach she-oak terkenal sebagai benteng alami penghadang tsunami.

Berdasarkan penelitian Prof. Dr. Suhardi, MSC, guru besar Fakultas Kehutanan UGM, pembuatan lapisan cemara udang di sepanjang pantai berfungsi sebagai benteng pelindung dari abrasi pantai dan tsunami. Hutan cemara udang juga menjadi tempat berkembangnya satwa yang sangat peka dengan tanda-tanda terjadinya tsunami, sehingga dapat memberi isyarat kepada masyarakat akan datangnya tsunami.

Cemara udang merupakan tanaman dengan banyak manfaat. Tanaman ini mampu menahan tiupan angin kencang, hempasan gelombang laut, dan terpaan pasir yang bergulung di sepanjang pantai. Oleh karena itu, cemara udang sangat baik digunakan sebagai pemecah angin (windbarrier) di kawasan pantai yang rentan terhadap bahaya angin kencang dan tsunami.

Cemara udang (Casuarina equisetifolia). Foto: wikimedia

Secara morfologi cemara laut berukuran besar dengan tinggi mencapai 50 m. Batang tanaman tegak lurus dengan diameter batang sekitar 100 cm. Sedikit berbanir pada bagian pangkal. Kulit kayu luar berwarna abu-abu kecokelatan hingga cokelat gelap, bagian kulit dalam berwarna kemerahan.

Ranting tanaman berbentuk jarum dan mempunyai panjang sampai 30 cm. Bagian daun cemara berbentuk sisik dan tersusun melingkar 6-10 helai pada setiap buku. Cemara laut merupakan tumbuhan berumah satu dan perbungaannya mengerucut (runjung). Runjung jantan berada di ujung cabang dan runjung betina berada di bagian bawah. Buahnya berbentuk kerucut, bulat memanjang dan didalamnya terdapat banyak biji yang bersayap.

Dilansir pada laman forda-mof.org, peneliti Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS, Surakarta, Beny Haryadi, menjelaskan bahwa cemara laut merupakan jenis tanaman khas pantai yang potensial untuk rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) pantai berpasir. Jenis ini mampu menahan angin laut dan uap air laut yang mengandung garam sehingga mampu mendorong perbaikan lingkungan.

Selain untuk mitigasi tsunami, vegetasi hutan cemara udang sangat baik untuk membuat lahan sekitar pantai menjadi produktif. Kawasan di sekitar hutan cemara udang pun bisa dijadikan sebagai tambak udang dan peternakan karena kemampuan pohon ini mengikat nitrogen (biasanya disebut pupuk urea alami). Tanaman cemara laut juga dapat berfungsi sebagai peneduh dari sinar matahari bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai.

Penulis: Sarah R. Megumi

Sulawesi Tengah (Greeners) – Gempabumi dengan kekuatan magnitudo 7,4 telah mengguncang wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018) pukul 17.02 WIB. Pusat gempa yang diperkirakan berada pada 10 km pada 27 km Timur Laut Donggala ini menyebabkan terjadinya tsunami di Pantai Talise, Kota Palu.

Melalui siaran pers yang diterima oleh Greeners, Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Muhammad Sadly mengatakan, berdasarkan hasil pemodelan tsunami Palu menunjukkan level tertinggi Siaga (0,5m-3m) dan estimasi waktu tiba jam 17.22 WIB sehingga BMKG mengeluarkan potensi tsunami. Estimasi ketinggian tsunami di Mamuju menunjukkan level Waspada yaitu estimasi ketinggian tsunami kurang dari 0,5m. Setelah dilakukan pengecekan terhadap hasil observasi tide gauge di Mamuju, tercatat ada perubahan kenaikan muka air laut setinggi 6 cm pukul 17.27 WIB.

Diperkirakan gempabumi yang terjadi di Palu merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar Palu Koro yang dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar mengiri (Slike-Slip Sinistral). Pergerakan ini membangkitkan tsunami di beberapa wilayah Pantai Donggala dan Pantai Talise Palu.

“Jarak antara Palu dan Mamuju adalah 237 km. Berdasarkan hasil update mekanisme sumber gempa yang bertipe mendatar (strike slip) dan hasil observasi ketinggian gelombang tsunami serta telah terlewatinya perkiraan waktu kedatangan tsunami, maka peringatan dini tsunami (PDT) ini diakhiri pada pukul 17.36.12 WIB,” kata Sadly. Ia menambahkan bahwa dari pantauan BMKG hingga pukul 02.55 WIB telah terjadi 76 gempabumi susulan yang tercatat dengan magnitudo terbesar M6,3 dan terkecil M2,9.

BACA JUGA: Pasca Gempa Lombok, Masyarakat Perlu Mitigasi Jangka Panjang 

Berdasarkan analisis sementara dari para ahli tsunami (ITB, LIPI, BPPT), penyebab tsunami di wilayah Teluk Palu disebabkan adanya longsoran sedimen dasar laut di kedalaman 200-300 meter. Sedimen dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palu belum terkonsolidasi kuat sehingga runtuh atau longsor saat gempa dan memicu tsunami, mengindikasikan naik turunnya gelombang dan air keruh. Sedangkan tsunami di bagian luar dari Teluk Palu disebabkan oleh gempa lokal yang airnya lebih jernih.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan data sementara per tanggal 29 September 2018 ada 261 orang meninggal dunia, 356 orang luka, dan ribuan rumah rusak. Sutopo menegaskan bahwa hingga saat ini penanganan darurat terus dilakukan. Petugas BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, dan relawan melakukan evakuasi dan pertolongan pada korban. Korban luka-luka ditangani oleh petugas kesehatan.

“Berbagai bangunan mulai dari rumah, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan bangunan lainnya ambruk sebagian atau seluruhnya. Diperkirakan puluhan hingga ratusan orang belum dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Diperkirakan jumlah korban jiwa dan kerusakan bangunan akan terus bertambah,” jelas Sutopo pada konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (29/09/2018).

BACA JUGA: Para Ahli: Aktivitas Flores Back Arc Thrust Penyebab Gempa Lombok 

Penanganan bencana juga terkendala kondisi listrik yang padam sehingga menyebabkan jaringan komunikasi di Donggala dan sekitarnya tidak dapat beroperasi. Terdapat 276 base transmission station (BTS) yang tidak dapat dapat digunakan.

“Operator komunikasi terus berusaha memulihkan pasokan listrik secara darurat. Kemkominfo telah melakukan langkah-langkah penanganan untuk memulihkan komunikasi yang putus tersebut,” ujar Sutopo.

Sutopo mengatakan saat ini kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh korban gempabumi di Palu dan Donggala adalah perbaikan listrik, perbaikan jalur komunikasi, makanan siap saji, makanan bayi dan anak, tenda, terpal, selimut, veltbed, rumah sakit lapangan, tenaga medis, bantuan obat-obatan, dan air bersih.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Rabu (02/03) malam, menginformasikan telah terjadi gempa berkekuatan 7,8 Skala Richter (SR) pukul 19.49 WIB yang berpusat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan diperkirakan berpotensi menimbulkan tsunami.

Namun, dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, pada pukul 22.49 WIB, BMKG telah mencabut peringatan tsunami tersebut dan menyatakan hanya terjadi tsunami kecil setinggi 0,1 meter di Pulau Cocos, Australia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, gempa yang berpusat di Samudera Hindia pada kedalaman 10 kilometer dan terletak di 682 kilometer barat daya Kepulauan Mentawai tersebut, belum menerima adanya laporan korban jiwa.

Menurut Sutopo, guncangan gempa dirasakan dengan kekuatan sedang di Padang, sedangkan di Payakumbuh gempa terasa ringan. Saat terjadi gempa, beberapa sirene tsunami diaktifkan. Masyarakat merespon peringatan dini dengan naik ke shelter atau mencari tempat yang tinggi. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan bangunan-bangunan tinggi sebagai lokasi evakuasi.

“Dapat dilaporkan bahwa kondisi di daratan Sumatera masih aman dan komunikasi dengan BPBD Mentawai masih terus dilakukan. Belum ada laporan korban jiwa,” katanya, Rabu (02/03).

Sutopo juga menjelaskan bahwa sumber gempa berasal dari sistem patahan Investigator Fracture Zone (IFZ) di Samudera Hindia yang menyebabkan pergeseran lempeng secara mendasar sehingga tidak akan membangkitkan tsunami besar. Gempa ini, lanjutnya, cukup serupa dengan gempa yang terjadi di barat daya Simeulue, Aceh, pada tanggal 11 April 2012 lalu. Goncangan dapat dirasakan di Padang III MMI (lemah).

“Sampai saat ini, belum ada informasi soal kerusakan ataupun korban jiwa dari gempa ini. Namun memang belum ada komunikasi dengan warga Mentawai,” tambahnya.

Sebagai informasi, satu jam setelah BMKG mencabut peringatan tsunami, terjadi gempa susulan dengan kekuatan 5,2 SR yang mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa berada di kedalaman 198 kilometer.

Informasi yang dihimpun dari BMKG, gempa susulan terjadi pada pukul 23:08:37 WIB. Lokasi gempa berada di 3.75 Lintang Selatan, 95.71 Bujur Timur atau berjarak 440 kilometer barat daya Kepulauan Mentawai dan tidak ada peringatan tsunami dalam peristiwa gempa lanjutan ini.

Penulis: Danny Kosasih

Judul Film: San Andreas
Sutradara: Brad Peyton
Pemain: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Archie Panjabi
Produksi: Warner Bros., Village Roadshow Pictures (2015)
Durasi: 114 menit

Gempa bumi hebat melanda California. Tidak tanggung-tanggung kerusakan yang ditimbulkannya, mulai dari dam yang hancur, jembatan Golden Gate di San Fransisco rusak parah, hingga ratusan (atau mungkin ribuan) gedung-gedung pencakar langit runtuh ke tanah. Tak ketinggalan, tulisan “Hollywood” lepas dari tempatnya.

Semua itu ada dalam film fiksi penuh aksi berjudul “San Andreas”. Film yang dibintangi oleh mantan pegulat profesional Hollywood, Dwayne “The Rock” Johnson ini penuh dengan ketegangan yang menggambarkan kerusakan maha dahsyat akibat terjadinya gempa bumi berkekuatan 9,6 skala Richter yang mengguncang California.

Ray Gains (Dwayne Johnson), seorang pilot helikopter dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, sangat berdedikasi dengan pekerjaannya. Namun, hubungan dengan istrinya, Emma (Carla Gugino) tidak berjalan dengan baik dan akan bercerai. Hanya anak perempuannya, Blake (Alexandra Daddario) yang masih rajin menghubunginya untuk menanyakan kabar.

Suatu hari, gempa bumi menghancurkan Hoover Dam dan merenggut banyak korban. Atas kejadian ini, Ray turun tangan untuk menyelamatkan para korban. Namun tak disangka, gempa tersebut mengaktifkan lempengan bumi lainnya dan menimbulkan gempa susulan di berbagai tempat dan dalam skala yang lebih besar.

Emma dan Blake turut menjadi korban dalam musibah itu namun mereka berada di tempat yang berbeda. Rasa kemanusiaan dan cintanya terhadap keluarga, membuat Ray nekat mencari istri dan anaknya. Ia pun rela menghadapi tsunami dan reruntuhan bangunan. Mampukah ia menemukan mereka dan berdamai dengan kenangan buruk yang ia simpan dalam hatinya?

Salah satu plot dalam film San Andreas yang menggambarkan bencana tsunami tengah mengancam penduduk kota dan bersiap menghancurkan jembatan Golden Gate di San Fransisco. Poster: Warner Bros

Sepanjang film San Andreas, ada banyak hal yang bisa kita pelajari sehubungan dengan bencana gempa bumi. Tidak panik, mencari tempat berlindung terdekat (termasuk sembunyi di bawah meja yang kokoh), dan mencari tempat yang lebih tinggi jika berada di tepi pantai (untuk mengantisipasi terjadinya tsunami) adalah beberapa diantaranya. Namun, penonton juga harus ingat bahwa film ini adalah film fiksi yang melebih-lebihkan secuil fakta.

Dalam kehidupan nyata, patahan San Andreas (San Andreas fault) yang berada di California terlihat memanjang sekitar 800 mill dengan kedalaman 10-12 mill. Patahan ini terbentuk akibat pergesaran dari lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Patahan San Andreas pertama kali diidentifikasi tahun 1895 oleh profesor Andrew Lawson dari University of California, Berkeley. Lawson pula yang mengambil kesimpulan bahwa patahan tersebut bergerak ke arah selatan California setelah terjadi gempa San Fransisco pada tahun 1906.

Film San Andreas ditayangkan di bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Mei 2015. Jika Anda mengajak anak-anak untuk menonton film ini, berikan pengertian dan informasi yang benar seputar bencana alam kepada mereka. Selamat menonton!

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Tsunami yang menimpa Provinsi Aceh pada tahun 2004 silam sudah seharusnya menjadi titik balik pembangunan yang lebih peduli terhadap lingkungan hidup di Aceh. Namun, sejak pemulihan pasca tsunami dilakukan hingga akhir tahun 2014, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menilai pemerintah Aceh masih belum melahirkan kebijakan daerah mengenai pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M. Nur, mengatakan pemerintah Aceh sendiri masih mengabaikan bagaimana membangun sektor pesisir dari hal yang dapat menimbulkan kejadian negatif maupun positif atas pengoptimalan pemanfaatan ruang sumberdaya alam pesisir sesuai dengan perintah UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut Nur, sangat penting bagi Aceh untuk menyediakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai perlindungan dari kejadian tsunami. Ia menambahkan, kebijakan daerah soal tata ruang yang juga dituangkan melalui qanun nomor 19 tahun 2013, seharusnya mampu memberikan perlindungan untuk sektor sumberdaya alam yang lebih baik sebagai wilayah khusus atas perintah Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

“Kami menilai tata ruang Aceh belum mencerminkan perlindungan yang lebih baik,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Sabtu (27/12).

Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di lintas kelembagaan pemerintah juga masih menjadi kendala utama dalam membangun Aceh yang lebih baik dari pemanfaatan dan menjaga ruang dari pengelolaan sumberdaya alam.

Nur menyontohkan, lahirnya kebijakan Kementerian Kehutanan yang mengubah hutan Aceh hingga mencapai 80 ribu hektar melalui SK 941 tahun 2013, merupakan usulan yang tertutup dengan tujuan yang kabur. Selain itu, terbitnya sertifikat kepemilikan lahan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) di dalam kawasan hutan lindung Seulawah merupakan dua contoh lemahnya koordinasi lintas kelambagaan pemerintah.

“Dua contoh tersebut merupakan dampak atas kebijakan pemerintah yang dapat melemahkan lingkungan hidup sebagai pengganti bencana ekologis selain tsunami,” ungkapnya.

Terbitnya berbagai perizinan usaha perkebunan dan pertambangan maupun jenis bisnis lain yang merusak sumberdaya alam, tuturnya, juga merupakan akumulasi kebijakan pemerintah lokal, maupun nasional di periode yang berbeda. Hanya saja, dikarena Aceh tidak memiliki menajeman bank data yang baik untuk direview oleh publik, sering timbul perbedaan data dan informasi mengenai fakta tersebut.

Nur mengingatkan bahwa Aceh sudah harus segera berbenah dari berbagai aspek kebijakan pemerintah, kelembagaan, maupun pendanaan untuk mendukung perbaikan tata kelola sumberdaya yang dapat menguntungkan bagi lingkungan hidup, sosial dan hak asasi manusianya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Tsunami yang menimpa Provinsi Aceh pada tahun 2004 silam sudah seharusnya menjadi titik balik pembangunan yang lebih peduli terhadap lingkungan hidup di Aceh.

Namun, sejak pemulihan pasca tsunami dilakukan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menilai pemerintah Aceh masih belum melahirkan kebijakan daerah mengenai pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil hingga akhir tahun 2014.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M. Nur mengatakan pemerintah Aceh sendiri masih mengabaikan pembangunan sektor pesisir sebagai suatu bentuk pemanfaatan ruang sumber daya alam pesisir yang optimal sesuai dengan perintah UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Padahal menurutnya, sangat penting bagi Aceh untuk menyediakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai perlindungan dari kejadian tsunami. Ia menambahkan, kebijakan daerah soal tata ruang yang juga dituangkan melalui Qanun No.19 Tahun 2013 seharusnya mampu memberikan perlindungan untuk sektor sumber daya alam yang lebih baik sebagai wilayah khusus atas perintah UUPA No.11 Tahun 2006.

“Kami menilai tata ruang Aceh belum mencerminkan perlindungan yang lebih baik,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Sabtu (27/12).

Disamping itu, lanjutnya, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di lintas kelembagaan pemerintah juga masih menjadi kendala utama dalam membangun Aceh yang lebih baik dari eksploitasi.

Ada dua kasus yang bisa dijadikan contoh, lahirnya kebijakan Kementerian Kehutanan yang mengubah hutan Aceh hingga mencapai 80 ribu hektar melalui SK 941 tahun 2013 merupakan usulan yang tertutup dengan tujuan yang kabur. Serta terbitnya sertifikat kepemilikan lahan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) di dalam kawasan Hutan Lindung Seulawah juga merupakan contoh lemahnya koordinasi lintas kelambagaan pemerintah.

“Dua contoh tersebut merupakan dampak atas kebijakan pemerintah yang dapat melemahkan lingkungan hidup sebagai pengganti bencana ekologis selain tsunami,” tegas Nur.

Aceh sudah harus segera berbenah dari berbagai aspek kebijakan pemerintah, kelembagaan maupun pendanaan agar mendukung perbaikan tata kelola sumber daya yang dapat menguntungkan bagi lingkungan hidup, sosial dan Hak Asasi Manusianya.

(G09)

Yogya (Greenersmagz) – Wilayah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi dilanda gempa dan tsunami. Dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun pemetaan potensi bencana untuk penanggulangannya.

Kepala Proses Pantai dan Teknik Lingkungan Balai Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT) Widjo Kongko menyampaikan, data materi untuk pemetaan telah lengkap. Proses pembuatan tinggal dilaksanakan.

Pembuatan peta tersebut digarap oleh BPDP-BPPT, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Informasi Geo Spasial (BIGS). “Sudah mulai sejak Maret 2012 lalu, sekarang tahap akhir,” ujar Widjo Kongko, Senin (3/9).

Selanjutnya, pengujian model pemetaan akan dilakukan pada Oktober 2012. Jadual uji tersebut kata Widjo Kongko juga masih menunggu perencanaan terkait magnitude gempa dari Bakosurtanal atau yang sekarang menjadi BIGS.

Menurut Widjo Kongko, pemetaan mendesak dibuat mengingat wilayah Bantul memiliki berpotensi terjadi gempa dan tsunami yang cukup tinggi. Potensinya memang lebih rendah dibandingkan daerah barat daya Sumatera, namun Bantul memiliki karakteristik gempa wilayah selatan Jawa ang bertipe tsunami earthquake. “Dengan karakteristik gempa lambat dan menghasilkan tsunami besar,” terusnya.

Kepala Pusat Pemetaan BIGS, Tri Patmasari menyatakan, dinamika pantai selatan telah dikaji berdasar peta rupa bumi dan peta lingkungan pantai Indonesia. Data yang terkumpul akan dikombinasikan dengan data-data sumber kegempaan dengan model tsunami. “Dari peta zonasi dapat di ketahui dimana wilayah yang terkena genangan dan wilayah aman untuk wisata dan permukiman,” ujar Tri.

Data yang dikumpulkan tidak hanya untuk bahan pemetaan potensi tsunami, namun juga bisa digunakan untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah. Apalagi, katanya, sepanjang 13,7 kilometer garis pantai di Bantul semua rawan tsunami.

Adanya informasi, data, dan pemetaan yang digagas maka kedepan akan lebih siap dalam langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan bencana. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki peta darat dan topografi yang selanjutnya akan dikombinasi dengan hasil simulasi.

Sementara, Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto mengaku selama ini pihaknya menggunakan data spasial atau data kasar untuk pemetaan bencana. Ia berharap, adanya zonasi nantinya akan lebih terlihat wilayah mana saja yang rawan terkena bencana gempa maupun tsunami secara lebih akurat. “Selama ini sudah menyosialisasikan penggunaan EWS (Early Warning System) lima menit dari gempa pertama diolah, lalu diteruskan langsung pada masyarakat,” katanya.

Waktu antara gempa pertama dan terjadinya tsunami sekitar 40 menit. Saat ini BPBD sendiri sudah memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul masyarakat. EWS juga terus disosialisasikan.

Adapun data terkumpul sementara yakni potensi luapan air saat terjadi tsunami di Bantul bisa mencapai jarak tiga kilometer dari bibir pantai. (G18)