Jakarta (Greeners) – Sekelompok orang muda di Indonesia menuntut keadilan iklim. Mereka menyampaikan deklarasi berisi permintaan mereka kepada pemerintah untuk segera bergerak mengatasi krisis iklim. Melalui deklarasi tersebut, mereka juga membawa mandat yang jelas untuk mereka suarakan dalam forum Conference of the Parties (COP) yang ke-30 di Brasil pada November mendatang, maupun dalam perumusan kebijakan nasional.

Deklarasi tersebut merupakan hasil dari kegiatan Local Conference of Children and Youth Indonesia 2025 pada bulan Agustus. Perwakilan orang muda dan anak dari seluruh Indonesia, termasuk Gispa Ferdinanda (Research Manager Sa Perempuan Papua) dan Lungli Rewardny Supit (Ketua Forum Anak Sulawesi Utara) hadir dalam deklarasi tersebut.

Lalu, apa saja permintaan yang mereka sampaikan kepada pemerintah?

1. Dengarlah Suara Orang Muda

Koordinator Climate Rangers (CR), Ginanjar Ariyasuta menilai bahwa partisipasi orang muda yang bermakna berarti mempertimbangkan suara orang muda. Hal itu mulai dari penyusunan rencana, konsultasi, hingga evaluasi.

Ia memaparkan, data survei menunjukkan bahwa partisipasi orang muda masih sebatas simbolis. Orang muda hanya menjadi penonton. “Yang berbicara di panggung masih tetap generasi sebelumnya. Orang muda tidak mendapatkan porsi apa-apa, selain materi untuk post di media sosial. Memang ada perwakilan yang menjadi duta ini atau itu, tapi suaranya tetap tidak didengarkan,” katanya.

Lungli, sosok siswa SMA berusia 16 tahun ini bercerita bahwa ia sebagai orang muda kerap diundang dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Namun, Lungli merasa bahwa suara orang muda tidak pernah didengar dan direalisasikan.

“Tanda tangan kami ada pada berkas, tapi suara dan cita-cita kami tidak pernah masuk di dalam berkas itu. Harapan kami ada di ruangan itu, tapi harapan itu tidak pernah menjadi nyata,” tuturnya.

Ia menyadari bahwa sekecil apa pun suara dan tindakan yang ia bawa tidak dapat diabaikan begitu saja dan semestinya perlu dipertimbangkan. Sebab, suara yang ia bawa juga merupakan suara warga kota.

2. Ciptakan Kebijakan Berkeadilan Iklim

Desakan yang kedua dari orang muda untuk pemerintah adalah menciptakan kebijakan berkeadilan iklim. Artinya, aturan atau langkah untuk menghadapi krisis iklim harus adil bagi semua pihak. Dengan demikian, aturan bukan hanya fokus pada masalah lingkungan saja, melainkan juga memikirkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok paling rentan.

Saat ini, pemerintah juga sudah mulai menjalankan aksi mitigasi untuk menangani krisis iklim. Namun, kata Ginanjar, banyak proses yang hanya mementingkan penurunan emisi. Padahal, itu belum cukup sebab keadilan harus ada di dalam setiap proses mitigasi tersebut.

“Ada sejumlah kelompok yang lebih terdampak oleh krisis iklim, sehingga mereka perlu terlibat dalam berbagai aksi mitigasi. Misalnya, kelompok disabilitas yang belum mempunyai infrastruktur yang akomodatif untuk evakuasi bencana. Ada pula kelompok nelayan yang terdampak oleh kenaikan permukaan air laut,” kata Ginanjar.

Sementara itu, menurut Gispa, untuk mewujudkan kebijakan berkeadilan iklim, penting untuk segera mengesahkan RUU Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat adat. Baginya, pengesahan itu sangat berarti, contohnya masyarakat Papua, nantinya akan bisa memiliki legalitas untuk menjaga tanah, laut, dan hutannya.

Ia menekankan bahwa perjuangan keadilan iklim itu tidak bisa hanya bicara soal aksi, namun juga harus menekankan pada soal kebijakan yang memiliki daya ikat kuat.

Orang muda menuntut keadilan iklim. Foto: Climate Rangers

3. Berpindah ke Energi Terbarukan

Berpindah ke energi terbarukan merupakan hal yang sangat penting bagi orang muda. Menyadari betul bahwa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan membutuhkan proses, maka Ginanjar menegaskan bahwa sebaiknya pemerintah tidak menunda-nunda lagi.

“Pembangunan infrastruktur energi terbarukan harus mulai sekarang. Bukan saatnya lagi membangun PLTU baru, yang membuat sumber energi jadi lebih mahal. Jika dibandingkan dengan Vietnam yang lebih miskin daripada Indonesia, negara kita tertinggal jauh. Tingkat ketercapaian energi terbarukan di sana bisa melebihi kita. Kalau mereka bisa, seharusnya kita juga bisa,” kata Ginanjar.

Ginanjar mengatakan bahwa proses transisi energi di Indonesia saat ini memang sudah dimulai, tapi hasilnya masih sangat jauh dari harapan. Padahal, menurutnya, semakin cepat diterapkan emisi karbon akan semakin menurun, pencemaran menurun, udara pun akan semakin bersih.

Ia menegaskan bahwa dunia juga sudah menyepakati bahwa kita memerlukan energi terbarukan. Itulah mengapa saat ini pembangunan instalasi energi terbarukan menjadi sangat penting.

4. Stop Danai Proyek Palsu

Dana pemerintah selama ini masih mengalir proyek yang menggunakan energi dari batu bara. Ginanjar menyebutkan nilainya bisa mencapai miliaran dolar. Namun, ironisnya, pemerintah justru bertanya-tanya ketika diminta untuk membangun instalasi PLTS.

Menurut Gispa, PLTS justru bisa menjadi jalan keluar untuk beralih dari fosil ke energi terbarukan. Contohnya di Papua yang saat ini menggunakan sinar matahari untuk energi.

Selain itu, orang muda juga mendorong pemerintah untuk memberi bantuan berupa pembangkit listrik dan generatornya untuk masyarakat prasejahtera. Sebab, mereka sangat membutuhkan bantuan. “Ketika membayar listrik saja tidak mampu, PLTS akan sangat memudahkan mereka dari segi finansial,” kata Gispa.

Ginanjar mengharapkan sebuah solusi yang berbasis komunitas, sehingga masyarakat sekitar bisa menguasai sumber energi. Artinya, mereka memproduksi listrik, mengelola, dan mendistribusikan energi tersebut. Dengan begitu, secara energi mereka terbilang mandiri.

5. Jangan Abaikan Solusi dari Orang Muda

Lungli bercerita, masalah lingkungan paling parah yang terjadi di daerahnya adalah pembangunan perumahan dan gedung, yang menurutnya izin membangun terlalu mudah didapatkan.

Pembangunan sampai saat ini terus terjadi di pinggir pesisir pantai. Bahkan, jadi tempat wisata dan tempat hang out, tapi dampak dari pembangunan itu menyebabkan ikan-ikan semakin menjauh.

Maka dari itu, ia mendorong agar orang muda turut bersuara untuk menjami kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga alam. Ia juga meminta pemerintah tidak mengabaikan solusi dari orang muda.

Selain itu, edukasi tentang iklim dari inisiatif komunitas orang muda juga perlu dipertimbangkan, salah satunya soal edukasi iklim. Sebab, saat ini pendidikan soal iklim belum masuk dalam kurikulum.

Materi ini penting untuk membentuk generasi yang lebih siap dan lebih tahan iklim, agar mereka bisa terbentuk menjadi pemimpin yang mampu memikirkan solusi iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Empat warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Indonesia, menggugat perusahaan semen terbesar di dunia, Holcim, atas kerugian nyata yang mereka alami akibat krisis iklim. Empat warga tersebut adalah Asmania, Arif Pujianto, Edi Mulyono, dan Mustaghfirin.

Sidang pertama atas gugatan ini telah berlangsung di Pengadilan Cantonal (provinsi) Zug, Swiss. Dalam sidang perdana tersebut, Asmania dan Arif hadir langsung bersama kuasa hukum mereka, Cordelia Bähr.

Sebagai kuasa hukum penggugat, Cordelia menegaskan bahwa para penggugat mengalami kerugian nyata akibat krisis iklim. Di antaranya hasil tangkapan ikan menurun, banjir rob merusak rumah dan mencemari sumber air bersih, jumlah wisatawan yang terus berkurang, hingga penyusutan daratan pulau yang prediksinya hanya tersisa sepertiga pada 2050.

Atas dasar itu, mereka menuntut Holcim untuk mengurangi emisi sebesar 69 persen pada tahun 2040 sesuai dengan target IPCC untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5°C. Mereka juga menuntut agar Holcim menghentikan tambahan emisi baru. Selain itu, juga memberikan kompensasi finansial dan menanggung biaya adaptasi warga agar dapat melindungi diri serta tempat tinggal mereka.

Bagi penggugat, tuntutan ini bukan hanya tentang ganti rugi, tetapi tentang hak dasar untuk bertahan hidup di tengah krisis iklim yang semakin memburuk. Asmania, mewakili penggugat, menyampaikan langsung tuntutannya di depan hakim.

“Setiap ton CO₂ yang dikurangi sangat berharga bagi kami. Setiap pendanaan yang membantu kami beradaptasi dan memperbaiki kerusakan sangat berarti bagi masa depan kami. Oleh karena itu, kami memohon kepada hakim agar mengabulkan tuntutan kami,” kata Asmania.

Empat warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Indonesia, menggugat perusahaan semen terbesar di dunia, Holcim, atas kerugian nyata yang mereka alami akibat krisis iklim. Foto: Walhi

Gugatan Holcim Berlandasan Hukum Perdata Swiss

Cordelia menjelaskan bahwa gugatan terhadap Holcim berlandaskan hukum Perdata Swiss. Hukum tersebut menegaskan siapa pun yang hak pribadinya dilanggar secara tidak sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melindungi dirinya.

“Dia (penggugat) dapat meminta ganti rugi finansial, menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi, atau menetapkan bahwa pelanggaran tersebut tidak sah jika terus menimbulkan gugatan,” kata Cordelia.

Tak hanya itu, gugatan iklim terhadap Holcim juga sejalan dengan UU Perlindungan Iklim (Climate Protection Law) Swiss. UU itu baru sah pada Juni 2023 lalu. Di dalamnya menegaskan bahwa tuntutan hukum secara perdata dalam konteks perubahan iklim dapat dilakukan. Karena gugatan ini merupakan yang pertama di Swiss, pengadilan Swiss belum pernah memutuskan kasus semacam ini.

“Namun, tugas pengadilan tidak hanya menetapkan hukum pada situasi yang telah diketahui, tetapi juga dapat menetapkan hukum baru untuk menyikapi perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berkembang,” tambah Cordelia.

Holcim Menyangkal Tanggung Jawab

Sementara itu, kuasa hukum Holcim, Stefanie Pfisterer dan Felix Dasser, mencoba menyangkal tanggung jawab dengan menuding bahwa gugatan ini “diorkestrasi” oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), dan HEKS sebagai organisasi pendamping penggugat.

Sikap tidak pantas juga Felix tunjukkan dengan melemparkan koin sebesar CHF 4 (sekitar Rp80.000) di hadapan persidangan. Hal ini untuk menunjukan bahwa klaim keuangan terbatas yang penggugat ajukan tidak relevan.

Bagi penggugat, tindakan tersebut merupakan suatu bentuk penghinaan. Hal ini karena mereka sedang memperjuangkan keberlanjutan hidup dari ancaman krisis iklim yang bahkan bukan mereka yang menyebabkannya.

Hal ini sekaligus memperlihatkan arogansi Holcim sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar di dunia yang berusaha berkilah. Bahkan, mereka meremehkan penderitaan penggugat yang terdampak langsung oleh krisis iklim. Merespon tuduhan Holcim yang menyebut gugatan ini “diorkestrasi”, Walhi memberikan bantahan langsung.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung mengatakan bahwa Holcim berusaha berkilah dari fakta bahwa lebih dari 7 miliar ton emisi CO2 yang mereka hasilkan sejak tahun 1950 sampai sekarang, telah menghancurkan kehidupan para penggugat selama hampir satu dekade.

“Tuduhan bahwa gugatan ini bagian ‘orkestrasi’ hanyalah kedok untuk menghindari tanggung jawab atas kerusakan nyata yang mereka timbulkan,” tegas Suci.

Sementara itu, majelis hakim Pengadilan Cantonal Zug akan menyampaikan putusan resmi terhadap kasus ini dalam beberapa pekan ke depan. Sidang ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan hukum transnasional.

Gugatan ini juga menjadi pertama kalinya oleh empat warga dari sebuah pulau kecil di Indonesia. Mereka berdiri di hadapan pengadilan di Eropa, menuntut pertanggungjawaban salah satu korporasi besar dunia atas kontribusinya terhadap krisis iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Climate Rangers (CR) Jakarta bersama 32 perwakilan orang muda dan anak dari berbagai provinsi di Indonesia menggelar Indonesia Climate Mandate: A National Youth Demand Forum. Hal itu sebagai bagian dari konferensi utama Local Conference of Youth and Children (LCOY) Indonesia 2025. Dalam forum ini, mereka bersama-sama memperjuangkan keadilan iklim yang inklusif demi masa depan generasi mendatang.

Koordinator Climate Rangers Indonesia, Ginanjar, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis bagi orang muda dari seluruh penjuru negeri untuk menyuarakan tuntutan iklim yang berakar dari pengalaman lokal. Selain itu, forum ini juga bertujuan merumuskan sikap kolektif mereka terhadap aksi iklim, baik di tingkat nasional maupun global.

“Suara orang muda terkonsolidasi dalam satu mandat nasional yang akan mereka bawa ke forum internasional seperti COY dan COP,” ujar Ginanjar dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/8).

BACA JUGA: Belum Ada Komitmen di COP 29, Rakyat Tuntut Keadilan Iklim

Delegasi LCOY Indonesia 2025 ini juga membawa kisah nyata dari lapangan. Orang muda adat yang rentan karena tiadanya pengakuan masyarakat adat. Orang muda pesisir yang mengembangkan sistem peringatan dini banjir rob, komunitas petani muda yang menginisiasi pertanian adaptif iklim, hingga kelompok perempuan muda yang mengintegrasikan edukasi iklim dalam kegiatan komunitas.

Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bukanlah masalah masa depan semata, melainkan kenyataan yang sudah dihadapi saat ini. Menjelang COP30, Climate Rangers Jakarta menyuarakan tuntutan pemuda Indonesia terkait iklim, energi, dan keuangan kepada para pengambil kebijakan.

Draf deklarasi yang mereka susun dalam forum ini akan menjadi dokumen resmi yang dibawa oleh delegasi LCOY Indonesia ke panggung internasional.

“Kami tidak datang hanya untuk didengar, tapi untuk memastikan perubahan terjadi. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan sosial. Melalui forum ini, kami ingin menunjukkan bahwa orang muda tidak hanya peduli, tapi siap memimpin, dan berkontribusi dalam kebijakan iklim,” ujar Program Officer LCOY Indonesia 2025, Pinkan Astina.

Pelibatan Orang Muda di COP30 Penting

Indonesia, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar di dunia, juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Oleh sebab itu, negara ini dituntut untuk berkontribusi dalam mencapai target Paris Agreement serta Net Zero Emission.

Franky Zamzani, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, menekankan bahwa keterlibatan orang muda, termasuk dalam forum COP30, merupakan bagian penting. Hal ini untuk memastikan komitmen iklim berjalan adil dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Celios: Perdagangan Karbon, Solusi Keliru untuk Atasi Krisis Iklim

Menurut Franky, forum ini bukan hanya sekadar diskusi panel. Namun, menjadi ajang pameran aksi komunitas yang menunjukkan perjuangan iklim dari berbagai pelosok negeri. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah penyusunan National Youth Statement, sebuah dokumen posisi bersama orang muda Indonesia yang akan terus dikawal hingga forum global.

Tidak hanya di forum resmi, ratusan anak dan orang muda dari seluruh Indonesia juga memadati kawasan Car Free Day Jakarta. Mereka menggelar Aksi LCOY Indonesia 2025 dengan membawa tema “Jejak Nusantara untuk Keadilan Iklim”.

Aksi ini menjadi simbol perjalanan kolektif orang muda menuju masa depan yang berkeadilan iklim. Pesannya juga tegas, keadilan iklim adalah hak setiap orang, dan orang muda siap memimpin perubahan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia