unfccc - Greeners.Co

AS Keluar UNFCCC, Indonesia Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi

diniwardani — Mon, 12 Jan 2026 12:08:47 +0000

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Menyikapi langkah tersebut, Indonesia dinilai perlu mencari alternatif pembiayaan untuk mendukung agenda transisi energi.

Menurut Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, keluarnya AS dari UNFCCC tidak dapat dimungkiri berpotensi mempersempit ruang pendanaan iklim dan transisi energi. Hal ini termasuk berbagai kerja sama multilateral dan kemitraan kolektif.

Sebelumnya, AS juga sudah digantikan Jerman sebagai co-lead di Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. Menurut Agung, berkurangnya komitmen negara maju akan berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah. Kondisi tersebut juga mengurangi dukungan internasional yang negara berkembang butuhkan, termasuk Indonesia, untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil.

“Namun demikian, pelemahan kerja sama multilateral tidak serta-merta menutup seluruh ruang kerja sama internasional bagi Indonesia,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/1).

Menurut Agung, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral. Khususnya dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, dan Maroko. Kerja sama ini bisa dalam bentuk pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi.

Perkuat Aksi Mitigasi Iklim

Sementara itu, Agung juga menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya menjadikan AS sebagai rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan iklim dan transisi energi di tanah air.

Menurutnya, Indonesia harus berkaca dari dampak krisis iklim di dalam negeri yang semakin merusak. Contohnya banjir ekstrem yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan berbagai wilayah lainnya. Untuk itu, pemerintah seharusnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim yang konsisten.

“Arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan target penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Jangan sampai ketika komitmen Amerika Serikat terhadap isu ini melemah atau terhenti. Indonesia justru ikut mundur hanya karena AS merupakan salah satu mitra penting Indonesia,” tambah Agung.

Selain kerja sama bilateral, penguatan kolaborasi South-South juga semakin krusial. Menurut Agung, Indonesia memiliki peran strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam kerangka BRICS+. Hal tersebut bisa menjadi alternatif penting untuk pertukaran teknologi pembiayaan alternatif serta praktik baik transisi energi yang berkeadilan.

Komitmen Tidak Seharusnya Surut

Keluarnya AS dari UNFCCC tidak seharusnya menyurutkan komitmen Indonesia terhadap iklim dan transisi energi. Justru, Indonesia berpeluang membangun kerja sama pembiayaan bilateral dengan negara-negara Global South untuk melanjutkan dan memperkuat komitmen tersebut.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan keputusan Amerika Serikat keluar dari UNFCCC dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Namun, langkah tersebut tidak mengurangi urgensi krisis iklim maupun membebaskan komunitas internasional dari tanggung jawab bersama untuk menanganinya.

Menurut Dino, negara-negara kekuatan menengah (middle power) di dunia, termasuk Indonesia, justru harus melipatgandakan peran dan upaya saat ini untuk melanjutkan komitmen pemangkasan emisi.

“Aksi iklim Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan politik domestik satu negara saja. Indonesia harus terus memberikan aksi nyata. Mulai dari meningkatkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, hingga melindungi hutan dan lautan serta mencapai net-zero, idealnya pada 2050. Jalan menuju masa depan yang tangguh tidak akan dipimpin oleh kemunduran, tetapi oleh mereka yang bersedia memimpin bersama,” kata Dino.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Mampukah Indonesia Pimpin Agenda Iklim Global setelah AS Mundur?

diniwardani — Tue, 29 Jul 2025 10:04:53 +0000

Jakarta (Greeners) – Executive Secretary United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Simon Stiell menilai Indonesia memiliki peluang besar dalam kepemimpinan iklim global setelah Amerika Serikat kembali menarik diri dari Perjanjian Paris. Namun, ia menekankan bahwa kepemimpinan tersebut harus terbukti melalui aksi konkret, bukan sekadar pernyataan politik.

“Ketika satu negara besar mundur, ruang untuk memimpin terbuka bagi negara lain. Indonesia punya posisi strategis dan potensi besar untuk menunjukkannya,” ujar Simon dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (26/7).

Simon menyoroti pentingnya dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan Indonesia serahkan ke Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brazil pada September mendatang. Ia mendorong agar NDC Indonesia tidak hanya ambisius secara angka, tetapi juga perlu komprehensif dan implementatif.

“Semakin rinci dan ambisius NDC, semakin kuat sinyalnya ke komunitas keuangan global bahwa Indonesia siap menjadi pusat investasi hijau,” katanya.

Menurutnya, rencana iklim yang ambisius tidak hanya memberi sinyal kuat kepada komunitas keuangan, baik domestik maupun internasional. Namun, juga membuka peluang investasi hijau di sektor energi, industri, hingga teknologi ramah lingkungan.

Simon juga menyampaikan bahwa komitmen dari COP29 sebesar $300 miliar per tahun hingga 2035 adalah lanjutan dari target $100 miliar yang telah tercapai pada 2022. Saat ini disusun roadmap menuju $1,3 triliun per tahun, yang akan diluncurkan oleh presidensi Azerbaijan dan Brazil.

Semua negara diminta untuk menyerahkan NDC yang sejalan dengan target 1.5°C, mencakup seluruh sektor ekonomi dan semua gas rumah kaca. Target globalnya adalah pengurangan emisi sebesar 60% pada 2035. Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap iklim dan ketergantungan besar pada bahan bakar fosil, tapi juga ambisi besar, termasuk komitmen menuju 100% energi terbarukan.

Kepemimpinan Iklim

Sementara itu, saat ini juga banyak gangguan global yang mengalihkan perhatian dan sumber daya dari kebijakan iklim. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal mengatakan bahwa penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris menjadi salah satu pukulan besar.

“Dengan keluarnya AS, bisakah negara-negara kekuatan menengah seperti Indonesia naik ke panggung? Hanya ada dua cara untuk menunjukkan itu. Pertama, secara domestik menunjukkan transisi energi yang signifikan,” ungkapnya.

Dino juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyampaikan ambisi untuk mencapai 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

“Ini luar biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya. Brazil sudah mencapai 90% listrik dari energi terbarukan. Lalu, bisakah Indonesia memimpin di panggung global menuju COP di Brazil? Saya percaya bisa, karena kepemimpinan domestik dan aktivisme internasional untuk perubahan iklim berjalan beriringan,” tambahya.

Meski begitu, Dino menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya soal menyusun target, melainkan memastikan target tersebut benar-benar tercapai. Ia membedakan dua jenis NDC, yaitu yang disusun dengan sungguh-sungguh dan diimplementasikan, serta yang hanya tertulis di atas kertas tanpa strategi yang jelas.

Untuk itu, ia mendorong agar ambisi iklim Indonesia segera dijadikan undang-undang. Hal ini penting agar Indonesia memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bergantung pada dinamika politik.

Langkah ini, menurutnya, sudah berlaku di beberapa negara seperti Inggris dan negara-negara Uni Eropa. Meski Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris, Dino menegaskan bahwa masih ada 194 negara lain yang tetap berkomitmen menjalankan agenda iklim global.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

UNFCCC 2017 Ajak Dunia Wujudkan Ambisi Penurunan Suhu Global

Redaksi — Wed, 08 Nov 2017 09:23:24 +0000

Bonn (UNFCCC) – Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) 2017 secara resmi dibuka pada Senin ini di Bonn, Jerman. Diadakannya konferensi ini bertujuan untuk mengajak negara-negara di dunia untuk bersama-sama mewujudkan ambisi dalam upaya memerangi pemanasan global dan mewujudkan dunia yang lebih aman dan sejahtera.

Konferensi ini diadakan tepat dua tahun setelah Kesepakatan Paris (Paris Agreement) diadopsi. Selain berambisi untuk memerangi pemanasan global, konferensi ini juga akan mendorong dan mengajak banyak negara serta masyarakat dunia untuk terus mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.

Cuaca ekstrem lahirkan urgensi baru

Dipimpin oleh Perdana Menteri Republik Kepulauan Fiji, Frank Bainimarama, Konferensi Perubahan Iklim 2017 digagas setelah terjadinya berbagai bencana yang disebabkan oleh perubahan cuaca secara ekstrem. Berbagai bencana seperti badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir bandang, dan kelangkaan pangan telah menghancurkan kehidupan jutaan orang di berbagai belahan dunia seperti Asia, Amerika, dan Karibia.

“Perubahan iklim telah memberikan banyak bencana alam, dan kita tidak bisa diam saja. Kita harus mempertahankan kesepakatan global untuk mewujudkan ambisi yang tercantum dalam Kesepakatan Paris, yakni membatasi peningkatan rata-rata suhu dunia menjadi 1,5 derajat Celsius di atas suhu dunia ketika jaman pra-industri,” tutur Frank dalam sambutannya ketika membuka konferensi ini, seperti dilansir dalam keterangan resmi yang diterima Greeners, Rabu (8/11).

Dalam sambutannya, Frank menuturkan bahwa partisipasi masyarakat dunia, dari negara manapun, sangat diperlukan demi menyukseskan UNFCCC 2017 yang dikenal juga sebagai Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties/COP) ke-23. Fiji sendiri telah membangun Koalisi Besar untuk menentukan langkah yang terkoordinasi oleh pemerintahan di berbagai level, masyarakat sipil, sektor privat, dan seluruh umat manusia. Fiji, lanjutnya, siap mengajak negara lainnya untuk membuat COP23 sukses dalam menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini.

Selain itu, Sekretaris Eksekutif PBB untuk Perubahan Iklim, Patricia Espinosa, menyatakan bahwa COP23 hadir untuk menunjukkan dua wajah perubahan iklim pada dunia. Pertama, perubahan iklim hadir sebagai titik awal bagi pemerintahan di dunia untuk aktif dan saling bekerja sama dalam mewujudkan ambisi yang tercantum pada Kesepakatan Paris.

“Yang kedua, perubahan iklim hadir untuk menyampaikan kenyataan bahwa dunia semakin mengarah ke hal negatif. Hal tersebut turut menjadi alasan besar bagi seluruh umat manusia untuk berambisi dan beraksi pada tingkatan yang baru,” tuturnya.

Negosiasi pemerintah

Dalam COP23, terjadi juga negosiasi antar pemerintah yang dinamai dialog Talanoa. Dialog tersebut akan didukung oleh tiga pertanyaan dasar: Di mana kita? Ke mana kita ingin pergi? Bagaimana kita bisa sampai di sana? Nantinya, negosiasi tersebut akan disimpulkan pada COP24 yang akan dilaksanakan di Polandia pada tahun depan.

Dalam negosiasi tersebut, para pemerintah dari berbagai belahan dunia akan bekerja berdasarkan sistem operasi Kesepakatan Paris. Mereka juga akan berunding, merinci dan mencatat situasi global yang terus berkembang serta memfasilitasi implementasi peraturan yang akan berjalan. Selain itu, perwakilan dari berbagai negara yang hadir di COP23 juga akan terus berusaha untuk maju dalam menyelesaikan masalah lain yang belum selesai dibahas oleh konvensi ini.

Sebagai informasi, Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) 2017 diselenggarakan pada tanggal 6-17 November 2017 di Bonn, Jerman. Konferensi ini beranggotakan 197 negara yang berkomitmen untuk mengurangi peningkatan suhu global sebanyak 2 derajat Celcius yang tertuang dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) pada penyelenggaraan COP21 di Paris, Perancis.

Penulis: (*)

Tahun 2017 Ditetapkan Menjadi Satu dari Tiga Tahun Terpanas

Redaksi — Mon, 06 Nov 2017 12:10:49 +0000

Bonn (WMO) – Tahun 2017 ditetapkan menjadi satu dari tiga tahun dengan suhu terpanas. Selain itu, rekor cuaca ekstrim paling tinggi juga terjadi di tahun ini. Beragam bencana alam seperti badai, banjir bandang, gelombang panas, dan kekeringan terjadi di tahun ini. Selain itu, kenaikan permukaan air laut juga terus berlanjut.

Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) dalam Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2017 menyatakan bahwa suhu rata-rata dunia pada bulan Januari hingga September 2017 adalah sekitar 1.1°C di atas suhu sewaktu era pra-industri. Hal ini menjadikan tahun 2017 menjadi tahun terpanas setelah tahun 2016 dan tahun 2015. Tahun 2013-2017 telah tercatat sebagai lima tahun terpanas sepanjang sejarah.

“Suhu bumi mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir. Berbagai bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim terjadi di mana-mana, seperti suhu yang mencapai hingga 50 derajat Celcius di Asia, badai besar yang terjadi di Karibia dan Atlantik, banjir bandang yang memakan banyak korban, dan kekeringan yang tidak kunjung usai di Afrika Timur,” ujar Sekretaris Jendral WMO, Petteri Taalas seperti dilansir dalam siaran pers yang diterima Greeners, Senin (06/11).

“Berbagai penelitian telah menemukan bahwa munculnya bencana tersebut merupakan tanda dari adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan efek dari gas rumah kaca,” tambahnya.

Sekretaris Eksekutif PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Patricia Espinosa, mengungkapkan bahwa bencana tersebut dapat terus-menerus terjadi apabila tujuan dan cita-cita dari Kesepakatan Paris gagal tercapai. Akibatnya, kehidupan semua makhluk di Bumi dan segala aspeknya akan terancam.

“Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2017 perlu menjadi landasan bagi semua negara untuk menuju ambisi yang selanjutnya. Bonn 2017 bertujuan untuk mengurangi risiko di masa depan memaksimalkan peluang pembangunan dari jalur yang baru, berpandangan ke depan, dan berkelanjutan,” tutur Patricia.

Tidak hanya menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam, perubahan suhu Bumi dan cuaca ekstrim rupanya telah memengaruhi ketahanan pangan bagi jutaan masyarakat. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menemukan bahwa di negara-negara berkembang, pertanian (baik berupa hasil panen, peternakan, perikanan, akuakultur dan kehutanan) menyumbang 26% dari semua kerusakan dan kerugian yang terkait dengan badai, banjir, dan kekeringan.

Selain itu, meningkatnya suhu Bumi juga telah memengaruhi kesehatan masyarakat global. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), gelombang panas dapat berdampak pada kesehatan masyarakat berdasarkan bagaimana gelombang panas tersebut didistribusikan ke suatu wilayah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa risiko kematian atau penyakit yang berhubungan dengan kenaikan suhu mengalami peningkatan secara tetap sejak tahun 1980. Antara tahun 2000 hingga tahun 2016, gelombang panas telah memakan korban jiwa sebanyak 125 juta orang.

Pada tahun 2016, sebanyak 23,5 juta orang mengungsi saat menghadapi bencana alam yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Bencana tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya banjir atau badai yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan info yang diperoleh dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dilaporkan sebanyak 760 ribu kasus pengungsian telah terjadi di Somalia.

Penulis: (*)

KLHK Pastikan Kepentingan Indonesia Terakomodasi pada COP 23

Redaksi — Wed, 01 Nov 2017 10:05:01 +0000

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan bahwa misi keikutsertaan delegasi Indonesia pada perundingan Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim Ke-23 (Conference of Parties/COP 23) yang digelar di Bonn, Jerman, 6-17 November mendatang ialah memastikan kepentingan Indonesia terakomodasi dalam hasil pembahasan pengaturan rinci berbagai penentu.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin mengatakan, selaku national focal point untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), KLHK membawa dua agenda penting dalam putaran perundingan UNFCCC pada COP 23 tersebut.

“Yang diutamakan ialah akomodasi dalam kegiatan penurunan emisi dan adaptasi pelaksanaan elemen-elemen kunci dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) lalu,” jelasnya, Jakarta, Rabu (01/10).

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa aturan main untuk melaksanakan Kesepakatan Paris harus sudah diadopsi pada COP 24 tahun 2018. Dengan demikian, pada COP 23 sudah harus dihasilkan teks tentang panduan pelaksanaan Kesepakatan Paris yang menjadi basis negosiasi untuk 2018.

“Kepentingan lainnya ialah aspek non-negosiasi karena dalam kesempatan itu banyak hal yang juga dibahas. Hal itu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia hal-hal yang sudah dilakukan Indonesia dan membangun jaringan baru peluang kerja sama antara negara berkembang dan negara maju,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan bahwa para delegasi RI agar mengutamakan kepentingan Indonesia dalam proses perundingan. Ia juga mengingatkan pada para negosiator bahwa perundingan perubahan iklim bukan proses satu atau dua tahun, melainkan suatu keberlanjutan, termasuk sejak COP 13 di Bali. Oleh karena itu, para negosiator harus benar-benar memahami isu agar tidak terbawa ‘arus’ saat perundingan.

“Penting untuk dipahami ya, siapa kawan dan siapa lawan. Kita harus tetap waspada karena setiap negara memiliki kepentingan mereka masing-masing,” kata Rachmat.

Penulis: Danny Kosasih

Indonesia Prepares For Upcoming Climate Conference

Redaksi — Wed, 19 Jul 2017 12:53:40 +0000

Jakarta (Greeners) – A senior official said on Thursday (6/7) Indonesian delegation prepares itself for the upcoming climate change conference to nail down the guidance of Paris Agreement.

The Bonn Climate Conference, held on November 6-17, will highlight on the details of modality, procedure and guidance, dubbed as Paris Rules Books.

Director General of Climate Change Control at Ministry of Environment and Forestry, Nur Masripatin, predicted eight percent of the negotiators will be focusing on discussing the Paris Rules Book as an important part to implement Nationally Determined Contributions or NDCs.

“According to Paris Agreement mandate, we need to set up guidance to implement NDC. Then, information on adaptation, how adaptation on climate change being communicated. Then, what kinds of information shared to public to ensure transparency,” said Masripatin at the Kick Off Meeting : Indonesia’s Preparedness To UNFCCC COP 23, adding it as the difficult home work.

Nevertheless, Masripatin said there were nations wanted to exclude the guidance. “They prefer to be handled by their own countries,” she added. “If that’s the case, it would be difficult to compare each nation’s commitment, globally.”

She added that Paris Rules Books contain decisions on modality for Paris Agreement’s implementation for each issues in every countries and become a huge target to be decided at COP 24. Paris Rules Book is needed to compare NDCs from all nations so they don’t set up their own versions.

Nations have committed, she added, to keep world’s temperature below two degrees if their NDCs cannot be compared then how to evaluate on their promises.

Up to date, Indonesian delegation have already set up Indonesia’s Submission since June to end of October. In addition, the delegation will form negotiator team and secretariat team which should be finalized this month and prepare the Position and Guidance.

“Meanwhile, to prepare for non-negotiation, [the delegation] has formed Pavilion Team by setting up delegation office and side events with the theme Forest and Land Sector,” she said.

Reports by Danny Kosasih

Indonesia Dukung Adanya Panduan Pelaksanaan Paris Agreement

Redaksi — Fri, 07 Jul 2017 04:29:22 +0000

Jakarta (Greeners) – Delegasi Republik Indonesia (Delri) mulai mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Conference of the Parties (COP 23) to the United Nation Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn, Jerman, pada tanggal 6 hingga 17 November 2017.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin, yang juga ketua Delri, menekankan bahwa target Indonesia di COP 23 kali ini adalah menyepakati elemen-elemen penting yang masuk pada COP Decision 2018 sesuai dengan tenggat waktunya yaitu pada COP 24, salah satunya yaitu pembahasan tentang pengaturan rinci terkait modalitas, prosedur dan panduan atau yang lebih sering disebut Paris Rules Book untuk pelaksanaan Paris Agreement atau Kesepakatan Paris.

Pembahasan tentang Paris Rules Book ini sendiri diakuinya akan menjadi penting dan berkemungkinan mendapat porsi besar yang akan menguras hampir 8 persen tenaga para negosiator. Paris Rules Book ini dianggap perlu karena merupakan bagian dari Kesepakatan Paris yang membuat aturan main untuk implementasi Nationally Determined Contributions (NDCs). Pekerjaan rumah yang cukup berat nantinya, terus Nur, adalah menyepakati bagaimana aturan main yang akan berlaku dari Paris Rules Book ini.

“Sesuai mandat Paris Agreement itu kita harus membuat panduan untuk implementasi NDC. Lalu ada informasi terkait adaptasi, bagaimana adaptasi (perubahan iklim) dikomunikasikan. Kemudian informasi apa saja yang bisa memberikan publik global itu merasa bahwa informasinya ini cukup transparan,” ujar Nur saat ditemui usai membuka Kick Off Meeting, Persiapan Indonesia Menuju UNFCCC COP-23 di Jakarta, Kamis (06/07).

Meski demikian, Nur mengatakan bahwa ada beberapa negara yang tidak ingin panduan tersebut ada. “Mereka ingin dikembalikan saja pada masing-masing negara sesuai versinya. Kan kalau begitu jadi sulit kalau mau membandingkan komitmen antar negara secara global,” katanya.

Nur menerangkan bahwa Paris Rules Book sendiri merupakan keputusan tentang modalitas untuk implementasi Kesepakatan Paris di masing-masing isu setiap negara dan menjadi target besar untuk diputuskan di COP 24. Paris Rules Book dibutuhkan untuk membandingkan NDC dari seluruh dunia agar tidak memiliki versi pencapaiannya masing-masing.

Nur menambahkan, para negara pihak telah berkomitmen untuk menjaga kenaikan temperatur suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat. Jika NDC-nya saja tidak bisa dibandingkan komitmennya, ia justru mempertanyakan bagaimana cara mengevaluasi setiap janji dari komitmen para negara pihak.

Hingga saat ini Delri sendiri telah melakukan berbagai persiapan diantaranya melakukan penyusunan dan penyampaian Submisi Indonesia yang dimulai sejak Juni hingga akhir Oktober 2017 mendatang. Delri juga membentuk Tim Negosiator dan Tim Sekretariat Delegasi RI yang ditargetkan dapat terbentuk bulan Juli ini. Selain itu, mulai Juli hingga Oktober mendatang, Delri menyiapkan penyusunan posisi Delegasi RI dan Pedoman Delegasi RI.

“Sedangkan persiapan untuk non-perundingan yaitu telah membentuk Tim Paviliun RI guna penyiapan kegiatan Paviliun RI, memulai penyiapan Kantor Delegasi RI (delegation office), dan melakukan penyiapan side event Indonesia dengan tema “Forest and Land Sector”,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

RUU Pengesahan Perjanjian Paris Siap Dibahas di Rapat Paripurna DPR

Redaksi — Tue, 18 Oct 2016 05:21:05 +0000

Jakarta (Greeners) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya menyepakati naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement To The United Nation Framework Convention On Climate Change).

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu meminta kepada wakil masing-masing fraksi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menandatangani naskah RUU tentang Persetujuan Paris mengenai perubahan iklim tersebut untuk nantinya dibahas di rapat paripurna.

“Melalui pendapat akhir, sepuluh fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua dan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. RUU ini nantinya harus mendukung upaya penanggulangan yang diharapkan dapat menjamin konsep keadilan iklim dan akseleratif dalam pemanfaatan hutan selaras dengan fungsi ekologis dan ekonomis,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (18/10).

Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri mengatakan bahwa dengan diundangkannya RUU Paris Agreement tentang Perubahan Iklim ini, maka Indonesia akan menjadi negara yang memperoleh banyak manfaat antara lain penguatan terhadap komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi.

Indonesia, lanjutnya, akan dapat berperan serta dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan terkait Persetujuan Paris, termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris.

Sedangkan pada konteks nasional, lanjutnya, pengendalian perubahan iklim merupakan amanat UUD 1945 Pasal 28 H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“RUU ini dapat mempermudah Indonesia dalam mengakses sumber pendanaan dan transfer teknologi perlindungan, memperkuat rencana aksi emisi gas rumah kaca, dan dapat berkontribusi menahan laju peningkatan temperatur jauh di bawah dua derajat untuk mengurangi resiko perubahan iklim serta memperkuat komitmen politikal Indonesia,” ujarnya.

Penulis: Danny Kosasih

Delri Akan Bawa 8 Sampai 10 Tim Negosiator ke COP 22 Marakesh

Redaksi — Thu, 29 Sep 2016 11:17:36 +0000

Jakarta (Greeners) – Delegasi Republik Indonesia (Delri) berencana akan membawa sekitar delapan sampai sepuluh tim yang total keseluruhannya dimulai dengan jumlah 60 orang negosiator untuk memuluskan target Indonesia pada pelaksanaan Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties/COP) ke 22 dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diselenggarakan di Marakesh, Maroko.

Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin mengatakan, sekitar bulan Oktober 2016 nanti seluruh negara peserta COP 22 akan menerima pengumuman dari UNFCCC tentang mandat COP22.

“Dari situ nanti kita akan melihat apakah jumlah negosiator akan ditambah, dikurangi atau mungkin cukup,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (28/09).

Nantinya, seluruh tim negosiator tersebut akan dibagi berdasarkan isu dan kebutuhan yang akan diisi dari berbagai sektor seperti pemerintah maupun Non Goverment Organization (NGO). Untuk saat ini, lanjut Nur, beberapa negosiator yang sudah masuk dalam rencana masih didominasi oleh pemerintah.

Nur menjelaskan, COP 22 di Marakesh nanti merupakan COP implementasi. Dalam pertemuan dunia ini, Indonesia ingin memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kontribusi terhadap upaya global mencegah kenaikan suhu bumi sebesar dua derajat Celcius. Komitmen Indonesia ini mengacu pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) bahwa saat ini masih belum aman mencegah kenaikan suhu di bawah dua derajat Celcius.

Saat ini, lanjutnya, baru sekitar 28 negara atau 40 persen yang meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) padahal diperlukan sebesar 55 persen kontribusi dan negara-negara maju juga didesak untuk meningkatkan ambisinya menurunkan emisi. Dalam waktu dekat akan ada 20 negara lagi yang menyampaikan ratifikasinya. Diestimasikan, jika 20 negara itu terlibat maka akan ada kontribusi sebesar 52 persen.

“Target kita bersama negara pihak lainnya menyepakati aturan implementasi Paris Agreement berupa adaptasi, mitigasi, transparansi, finance, dan capacity building,” tambahnya.

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah serius menyiapkan diri untuk mengikuti pertemuan dunia terkait perubahan iklim (COP 22) di Marakesh, Maroko pada 7-18 November 2016 mendatang. Selain persiapan delegasi untuk negoisasi, pembahasan maraton ratifikasi Kesepakatan Paris COP 21 pun terus dirampungkan.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi, Arief Yuwono, saat ditemui beberapa waktu lalu mengungkapkan, persiapan ratifikasi Kesepakatan Paris mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. “Jika sudah disetujui DPR, ini akan dikembalikan lagi ke Presiden baru disahkan,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Indonesia to Ratify Paris Agreement

Redaksi — Thu, 22 Sep 2016 05:56:06 +0000

Jakarta (Greeners) – Indonesia will immediately ratify Paris Agreement as resulted from UN high level conference on Climate Change or UNFCCC (Conference of Parties/COP 21) to become a law, said Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya in Jakarta on Friday (16/9).

“We hope it can be finalized immediately because there’s a plenary every Tuesday. This week, we hope that President can attend,” she said adding that the ministry had established intense discussions and lobbies with Commission VII and IV to ensure the ratification will be legally binding.

Meanwhile, European Union Ambassador for Indonesia, Vincent Guerend, said that they’re still waiting for Indonesia’s commitment as 29 percent of emission reduction is an ambitious decision.

“European Union has promised to support Indonesia to achieve the target. We [European Union] can help in land and forest management,” said Guerend.

One of the support, he added, was Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) which promote forest management reform and tackle illegal logging to control climate change.

In 2002, legal wood from Indonesia only accounted for 20 percent, however it has increased to 90 percent coming from factories and forests independently audited. Furthermore, Indonesia and European Union had agreed on FLEGT license scheme on Indonesian wood products on November 15. Hence, Indonesia can issue FLEGT license on legal wood products which have been verified and exported to European Union.

“The decision is placing Indonesia to be the first nation in the world to reach the agreement in an effort to fight illegal logging and trading,” he said.

Meanwhile, France Ambassador for Indonesia Corinne Breuze, said that 28 countries have already ratified Paris Agreement which include US and China. “They have ratified [Paris Agreement] on September 3,” Breuze said.

Reports by Danny Kosasih

Indonesia Bawa Tiga Misi Penting Pada COP 22 Marakesh Mendatang

Redaksi — Wed, 21 Sep 2016 06:54:18 +0000

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia telah menetapkan akan membawa tiga misi penting pada pelaksanaan Pertemuan Para Pihak atau Conference of the Parties (COP 22) dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diselenggarakan di Marakesh, Maroko.

Keikutsertaan Delegasi Republik Indonesia (Delri) di sana, dikatakan oleh Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin, akan membawa tiga misi penting. Pertama, mendukung pembentukan COP 22 sebagai COP of implementation atau pertemuan untuk mengimplementasikan hasil Kesepakatan Paris sebagai misi pertama.

Dukungan tersebut, lanjutnya, sangat dibutuhkan agar COP 22 nantinya tidak lagi hanya berisi deklarasi dan pernyataan politis melainkan aksi nyata dan implementasi dari hasil Kesepakatan Paris. Kedua, Delri pada COP 22 akan mendorong agar arah perundingan COP 22 dapat membahas berbagai elemen Kesepakatan Paris sebagai satu kesatuan dengan tetap berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama berdasarkan kemampuan masing-masing negara.

“Ketiga, kami juga memandang pentingnya pengkajian implikasi hukum pada negara pihak yang memiliki komitmen tinggi melaksanakan Kesepakatan Paris namun terkendala prosedur ratifikasi di dalam negeri jika Kesepakatan Paris berlaku lebih awal dari yang diperkirakan,” ujarnya usai Pertemuan Pleno Pertama Persiapan Delri Menuju COP 22, Jakarta, Selasa (20/09).

Untuk memuluskan misi keikutsertaan Delri pada COP 22 tersebut, Nur menyatakan pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategi melalui dua jalur, yaitu negosiasi dan jalur penjangkauan atau kampanye. Pada jalur negosiasi, Sekretariat Delri telah melaksanakan serangkaian pertemuan negosiator dan penyusunan submisi Indonesia sebagai tindak lanjut hasil Bonn Climate Conference pada Mei 2016 lalu.

“Persiapan substansi tersebut mencakup elemen-elemen penting dalam negosiasi, seperti adaptasi dan mitigasi, transparansi aksi dan dukungan seperti pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta gender dan perubahan iklim,” katanya meneruskan.

Pada jalur penjangkauan dan kampanye, Nur mengatakan telah dilaksanakan beberapa pertemuan dalam rangka memfasilitasi keterlibatan pihak di luar pemerintah atau non-state actors, persiapan penyelenggaraan side event Indonesia pada COP 22, pembangunan Sistem Pelaporan Nasional seperti Sistem Registrasi Nasional (SRN), membangun sistem Measurable, Reportable, and Verifiable (MRV) atau Sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi.

“Selain itu juga dilakukan penyiapan Nationally Determined Contribution (NDC) serta penyiapan Third National Communication (TNC),” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

No More Ego Between Ministries to Set Up NDC Documents

Redaksi — Fri, 19 Aug 2016 05:34:03 +0000

Jakarta (Greeners) – All parties involved in establishing Nationally Determined Contributions (NDC) should have had the same perception in the modelling and assumption, said a senior official in Jakarta, on Thursday (11/8).

Director General of New Energy and Energy Conservation, Rida Mulyana, said that inter-department cooperation was needed to set up the document before submitted to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in September 2016.

“It should be a team work, no ego between departments. We have to be on one team. I am honestly glad that we had this meeting now or we might have ended just going with our own agenda. Whatever promised we give to international world might not have been achieved,” said Mulyana.

Up to August, energy sector has to reduce emission up to 15.87 out of 29 percent target and 18.76 out of 41 percent.

“Director general of climate change control stated that the contribution had included National Energy Action Plan but I need to confirm on that,” he said. “The most important thing is that UNFCCC is ahead and we will continue communication with DG which is the focal point.”

Director General Climate Change Control, Nur Masripatin, NDC was planned to reduce greenhouse gas emission by 2030 focusing on energy, waste management, industry, agriculture and forestry.

Based on communication process between ministries/institutions and experts, the modelling used for 2030 scenario is based on greenhouse gas emission potentials, policies and programs, and new initiatives for each sectors.

“Breakdown contribution to each sectors is aiming to achieve targets of emission reduction 29 percent without international help and 41 percent with international help,” said Masripatin.

Furthermore, Masripatin said that NDC development was conducted by team. First, to breakdown contribution to main sectors. Then, adjustments to accommodate current development, nationally and internationally.

“We expected to submit NDC to UNFCCC on September, ” she added.

Reports by Danny Kosasih

Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Penyusunan Dokumen NDC

Redaksi — Fri, 12 Aug 2016 06:02:37 +0000

Jakarta (Greeners) – Para pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) harus memiliki persepsi yang sama baik dalam penggunaan model maupun asumsi. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, kerjasama antar lembaga yang terlibat sangat dibutuhkan guna menyamakan persepsi penyusunan draf dokumen NDC yang akan diserahkan pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada September 2016.

“Ini harus team work, enggak boleh ada ego sektoral, harus satu tim. Saya terus terang gembira. Untung kita rapat sekarang, kalau tidak bisa bablas ini karena masing-masing punya kepentingan sendiri. Apa yang mau dicapai oleh janji kita pada dunia internasional bisa kandas dan tidak tercapai,” terangnya di Jakarta, Kamis (11/08).

Terkait kontribusi beberapa sektor untuk aksi mitigasi yang tertuang dalam draf dokumen NDC dalam status Agustus 2016 sendiri, sektor energi diterapkan penurunan sebesar 15.87 persen emisi terhadap Business as Usual (BaU) dalam target penurunan 29 persen. Sedangkan untuk target 41 persen, sebesar 18.76 persen.

“Ibu Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim mengatakan kalau kontribusi tersebut sudah memasukkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dalam penghitungan kontribusi dari sektor energi. Nanti saya akan konfirmasi dulu soal itu, yang penting saat ini kita sudah ditunggu sama UNFCCC kita akan terus melakukan komunikasi dengan vocal poinnya yaitu ibu Dirjen,” katanya.

Tabel: Hasil pemodelan kontribusi sektor untuk mitigasi dalam NDC (status Agustus 2016).

Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin mengatakan, dokumen NDC Indonesia dibuat dengan tujuan penyusunan skenario pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030. Ada 5 sektor yang menjadi fokus aksi penurunan aksi emisi GRK dalam NDC. Kelima sektor tersebut adalah energi, limbah, IPPU, pertanian, dan kehutanan.

Berdasarkan hasil dari proses komunikasi bersama Kementerian/Lembaga maupun pakar, pemilihan dan running model yang digunakan untuk menyusun skenario 2030 didasarkan pada potensi penurunan emisi gas rumah kaca, kebijakan dan program, serta inisiatif baru di masing-masing sektor.

“Breakdown kontribusi ke masing-masing sektor ini dilakukan dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen tanpa bantuan asing dan 41 persen dengan bantuan asing dari business as usual,” jelas Nur.

Secara garis besar, Nur menyebutkan bahwa ada dua elemen pengembangan NDC yang dilakukan oleh tim. Pertama yaitu breakdown kontribusi sektor untuk aksi mitigasi yang telah dibuat, mulai 29 persen sampai 41 persen, ke beberapa sektor-sektor kunci. Lalu, penyesuaian narasi untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi sejak pemerintah menyerahkan dokumen INDC baik secara nasional maupun internasional.

“September 2016 harapannya bisa kita serahkan NDC ini ke UNFCCC,” tutup Nur.

Penulis: Danny Kosasih

New Research Reveals Indonesia’s Carbon Emission is Less Than IPCC Report

Redaksi — Tue, 21 Jun 2016 09:14:12 +0000

Jakarta (Greeners) – A recent study revealed that Indonesia’s carbon emission is 19 percent less than current data acknowledged by UN’s panel of scientists, a senior official said in Jakarta, on Thursday (16/6).

The research, a joint study between Indonesia’s Forestry Faculty of Bogor Agricultural Institute (IPB), South Dakota State University (SDSU), Montana University, Palangkaraya University, Central Kalimantan District Administration, Kapuas District Administration, and Borneo Orangutan Survival Foundation, counted the country’s carbon emission level with different method that being referred by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Director of Greenhouse Gas Emission Inventory and Monitoring, Report and Verification of Ministry of Environment and Forestry, Krisfianti Linda Ginoga, said that Indonesia has interests in the research because it would strengthen the country’s confidence in delivering carbon emission reference level data, especially from peat land forest at international forums.

“The research obviously brings fresh air and boost Indonesia’s confidence in its report,” said Ginoga.

Currently, Indonesia hold the title as third largest carbon emitter nation, after US and China, if included emission contribution from deforestation, forest fires, and peat lands. Without these emission factors, then Indonesia’s rank could fall to 22 or 24 in the emitter list.

“It shows the importance of protecting Indonesia’s peats from fires and [contribute] to reduce global emission carbon. In addition, to be able to provide accurate calculation method to measure emission levels from peat lands, which could be used to re-position Indonesia’s rank,” she added.

Meanwhile, director of climate change mitigation, Emma Rachmawaty, said that the research was part of evaluation on the country’s efforts.

Under UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Task Force Inventory (TFI) is tasked to gather all emission factor database (EFDB) based on their own characteristic which would be accessible to all countries.

“In October, Indonesia will be the host of TFI and there will be evaluation on emission factors counted by experts at the forum. They would be able to present their data and if it is traceable and knowledgeable then it could be recognized at international forum,” she said.

NASA Tropical Peat Fire Research Project Incorporating, Quantifying and Locating Fire Emissions from Tropical Peat Lands: Filling a Critical Gap in Indonesia’s National Carbon Monitoring, Reporting and Verification (MRV) Capabilities for Supporting REDD+ Activities is funded by NASA and involved a research team led by Bambang Hero Saharjo of Silviculture Department of Bogor Agricultural Institute.

The research is using an equipment called Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Photoacoustic Extinctiometer (PAX) of 405 nm and 870 nm wavelengths, gravimetric filters, and Whole Air Sampling (WAS).

Up to date, peat fires emission is measured through Seiler and Cruizen equation which is adopted by IPCC. Nowadays, emission factor calculation has become crucial parameter in measure total emission from peat fires.

The result encourages for revisions in emission factors from IPCC, CO2 level dropped 8 percent, CH4 dropped to 55 percent, NH3 dropped to 86 percent, and CO increased 39 percent.

Current emission factors from IPCC for Indonesia’s peat fires are 1703 for CO2 and 20.8 for CH4. “The IPCC emission factor data was collected from lab’s research using samples of Sumatran peat in 2003,” said Saharjo.

Reports by Danny Kosasih

Indonesia’s Environment and Forestry Ministry Prepares Third National Communication Document

Redaksi — Tue, 29 Mar 2016 02:49:10 +0000

Jakarta (Greeners) – Ministry of Environment and Forestry currently preparing Third National Communication (TNC), an elaborated Intended Nationally Determined Contributions (INDC) to become Nationally Determined Contributions (NDC).

Director general of climate change control, Nur Masripatin, said that TNC will be seen as Indonesia’s performance on its commitment to tackle climate change issues stated in INDC.

“The process will begin in July, August, September and finalization stage in October, November, and December. TNC will be presented to UNFCCC (at COP 22) which will be held on Nov. 7-18 in Morocco,” said Nur, in Jakarta, on Thursday (24/3).

Minister of Environment and Forestry, Siti Nurbaya, said Indonesia’s TNC needs to be better than INDC as it is crucial to erase the negative international image on Indonesia. Consequently, TNC has to describe organized, systematic Indonesia which underlined public interest.

“We need to be perceptive on the protocols of climate change agenda. We could not be slacking around as we would be receiving negative stigma from international world. Indonesia has ample and excellent success stories from the government, communities or NGOs. We would only need to write it better,” she said.

Post COP 21 in Paris, each party must compile Third National Communication (TNC) as national document contains reports on contribution based performances as committed and nationally declared to tackle climate change impacts as stated in Indonesia’s Intended Nationally Determined Contributions (INDC).

The National Communication document is a state official document which communicates the implementation of the whole convention. The content includes policy, regulation, institution, funding, greenhouse gas emissions inventory, climate change mitigation, MRV (Measurement, Reporting and Verification), capacity building and technology.

Reports by Danny Kosasih

KLHK Siapkan Dokumen Third National Communication Pasca Pertemuan COP 21 Paris

Redaksi — Fri, 25 Mar 2016 11:40:49 +0000

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku tengah melakukan penyusunan dokumen Third National Communication (TNC) yang merupakan hasil elaborasi dari Intended Nationally Determined Contributions (INDC) milik Indonesia menjadi Nationally Determined Contributions (NDC).

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Nur Masripatin, menekankan bahwa TNC ini akan dilihat betul oleh dunia internasional karena kinerja Indonesia akan dibandingkan dengan komitmen dalam mengendalikan perubahan iklim di Indonesia seperti yang ada pada INDC.

“Penyusunan TNC ini terintegrasi dengan tata waktu yaitu bulan Juli, Agustus, September dengan tahap finalisasinya di bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2016. TNC akan disampaikan delegasi Indonesia kepada UNFCCC (pada COP-22) yang direncanakan diselenggarakan pada tanggal 7-18 November 2016 di Moroko,” kata Nur, Jakarta, Kamis (24/03).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sendiri meminta agar penyusunan TNC Indonesia harus lebih baik dari INDC. Ini menjadi penting karena Indonesia harus menghilangkan stigma buruk dunia internasional. Untuk itu, TNC ini harus menampilkan Indonesia yang lebih baik, lebih rapih, sistematis dan menyangkut kepentingan publik.

“Ketentuan-ketentuan protokoler dalam agenda perubahan iklim ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lengah karena kita akan menerima stigma buruk dari dunia internasional. Konten yang kita miliki sebenarnya sudah banyak dan bagus-bagus yang berasal dari kita sendiri atau komunitas atau LSM-LSM. Ini sebetulnya yang harus kita tuliskan dengan lebih baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, usai pertemuan COP 21 di Paris, setiap negara harus segera menyusun Third National Communication (TNC) sebagai dokumen nasional yang berisi laporan progres kinerja berbasis kontribusi yang telah diniatkan Indonesia dan ditetapkan secara nasional atas pengendalian perubahan iklim, seperti yang tercantum dalam Intended Nationally Determined Contributions (INDC) Indonesia.

Dokumen Nasional Komunikasi ini adalah dokumen resmi pemerintah yang mengkomunikasikan implementasi dari seluruh konvensi yang kontennya adalah kebijakan, peraturan, kelembagaan, pendanaan, termasuk inventarisasi gas rumah kaca, mitigasi perubahan iklim, MRV (Measurement, Reporting, Verification) dan peningkatan kapasitas dukungannya serta teknologi.

Penulis: Danny Kosasih

Leonardo DiCaprio Suarakan Isu Perubahan Iklim di Ajang Oscar 2016

Redaksi — Fri, 04 Mar 2016 01:00:17 +0000

Untuk pertama kalinya, Leonardo DiCaprio menerima penghargaan sebagai Aktor Terbaik pada ajang Academy Awards atau Oscar 2016. Leo, begitu ia biasa disapa, memenangkan piala tersebut atas perannya di film “The Revenant”. Namun, bukan hanya penghargaan tersebut yang membuat aktor asal Hollywood ini menjadi pembicaraan banyak orang, tapi juga pidato singkat yang ia sampaikan.

Dalam ajang penghargaan untuk insan perfilman di Amerika itu, Leo dengan gamblang mengingatkan kembali tentang isu perubahan iklim. Ia mengatakan hal ini tidak hanya bagi para pesohor dan tamu yang hadir di Dolby Theatre, tempat dimana Oscar ke-88 diselenggarakan, namun juga kepada seluruh dunia.

“Climate change is real, it is happening right now (Perubahan iklim benar-benar terjadi dan sedang tejadi saat ini),” ujarnya di Hollywood, Minggu (28/02) malam waktu setempat atau Senin (29/02) siang waktu Indonesia.

Aktor yang juga aktif menyuarakan berbagai masalah lingkungan ini pun tidak ragu mewakili masyarakat adat dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim. Ia mengajak semua orang untuk bahu membahu mengatasi masalah ini.

“It is the most urgent threat facing our entire species and we need to work collectively together and stop procrastinating (Masalah perubahan iklim adalah ancaman yang paling mendesak yang harus dihadapi oleh seluruh makhluk dan kita perlu bekerja bersama-sama dan berhenti menunda-nunda),” katanya tegas.

Sudah sejak lama aktor kelahiran 1974 ini menunjukan ketertarikan dan kepeduliannya terhadap berbagai isu lingkungan. Tahun 2000 silam, ia pernah terlibat dalam perayaan Hari Bumi sebagai pembawa acara untuk sebuah acara televisi dan mewawancarai Bill Clinton, presiden terdahulu Amerika, terkait isu pemanasan global. Ia juga pernah menulis, menarasikan sekaligus memproduseri film berjudul “The 11th Hour”, sebuah film dokumenter tentang lingkungan yang dirilis tahun 2007.

Leonardo DiCaprio menyuarakan isu perubahan iklim dalam pidato keberhasilannya meraih penghargaan sebagai Aktor Terbaik dalam ajang Oscar 2016. Gambar: YouTube

Berikut terjemahan bebas pidato singkat yang disampaikan Leo sesaat setelah ia menerima piala Oscar:

“Film The Revenant merupakan film tentang hubungan manusia dengan alam. Sebuah dunia yang kita semua rasakan bersama pada tahun 2015 sebagai tahun terpanas yang pernah dicatat dalam sejarah. Tim produksi kami harus pergi ke ujung Selatan planet ini hanya untuk menemukan salju. Perubahan iklim benar-benar terjadi dan sedang terjadi saat ini. Masalah perubahan iklim adalah ancaman yang paling mendesak yang harus dihadapi oleh seluruh makhluk dan kita perlu untuk bekerja bersama-sama dan berhenti menunda-nunda. Kita perlu untuk mendukung pemimpin di seluruh dunia yang tidak bersuara untuk penghasil polusi terbesar namun bersuara untuk kemanusiaan.”

Sebagai informasi, masalah perubahan iklim kini telah menjadi isu global yang dibahas diberbagai forum. Salah satunya adalah Konferensi Perubahan Iklim Tingkat Tinggi (UNFCCC) yang diadakan di Paris, Perancis pada bulan Desember 2015 lalu. Dalam konferensi itu, para delegasi dan pemimpin di lebih dari 190 negara dunia berkumpul dan sepakat agar kenaikan suhu bumi tidak lebih dari dua derajat Celcius.

Meski membahas tentang perubahan iklim, konferensi ini tidak luput dari kritikan terutama dari para aktivis lingkungan. Para aktivis mempertanyakan kebijakan para pemimpin negara-negara maju yang enggan menanggung pembiayaan untuk upaya pelestarian alam dan lingkungan di negara-negara yang paling merasakan dampak perubahan iklim, termasuk masyarakat adat.

Penulis: Renty Hutahaean

Delegasi Indonesia Dinilai Sukses Mewakili Kepentingan Nasional di COP 21

Redaksi — Mon, 21 Dec 2015 02:30:50 +0000

Jakarta (Greeners) – Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk perubahan iklim yang dikirim oleh Indonesia untuk melakukan negosiasi di Konferensi Perubahan Iklim Tingkat Tinggi (UNFCCC) di Paris, Perancis sepakat kalau hasil dari deklarasi Paris telah mencerminkan suksesnya negosiasi yang dilakukan oleh Delri di sana.

Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja dalam konferensi Pers di Jakarta mengatakan bahwa Kesepakan Paris atau Paris Agreement sudah sangat mewakili kepentingan nasional Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan ditampungnya beberapa inisiatif yang disampaikan oleh Delri dengan baik.

Selain sukses dalam delegasi, ia juga menyatakan “angkat topi” untuk penyelenggara paviliun Indonesia karena telah sukses menarik perhatian para delegasi lain dan tokoh-tokoh internasional. Hal ini ditunjukkan dengan ramainya delegasi yang datang.

“Dan, yang menarik bagi saya adalah sukses ini bisa diselenggarakan walaupun di dalam negeri situasinya sedang diiputi oleh krisis kebakaran lahan gambut dan Presiden Jokowi telah menjelaskan masalah ini dengan gamblang dan transparan. Ini membuat mereka (delegasi negara lain) menghargai dan tepuk tangan untuk Indonesia,” terangnya, Jakarta, Jumat (18/12).

Meski demikian, ia juga memberikan beberapa masukan kepada para delegasi Indonesia untuk lebih mempersiapkan diri saat menghadapi Konferensi Tingkat Tinggi yang ke-22 di Maroko bulan November 2016 nanti. Sarwono juga mengingatkan bahwa ada pekerjaan rumah dari Indonesia yang ditunggu semua pihak termasuk dunia internasional, yaitu one map policy dan emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor maritim (blue carbon).

“Kita juga perlu memunculkan isu-isu yang baru, blue carbon issues yang sesuai dengan geografi kita. Bagaimanapun juga kita harus menyasar emisi dari sektor maritim dan penerbangan yang sampai sekarang belum diintegrasikan di UNFCCC, karena kita sebagai negara kepulauan sangat tergantung di dua sektor itu,” tambahnya.

Terkait hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan meskipun kesepakatan internasional telah tercapai, hal yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan adalah implementasi kesepakatan yang bersinergi dengan kebijakan nasional dan daerah.

Menteri Siti juga menyatakan, dalam konteks nasional, adopsi Paris Agreement ini merupakan pengejawantahan dari UUD ‘45 dan peraturan perundangan yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mempertegas upaya pembenahan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

Menurut Siti, beberapa isu yang menghangat pada pelaksanaan COP 21 Paris antara lain terkait dengan energi terbarukan, khususnya geothermal, solar dan hydropower.

“Indonesia sudah mencanangkan akan mencapai 23 persen renewable energy pada tahun 2025, pembenahan insentif fiscal misalnya melalui pengurangan subsidi BBM, dan pembenahan sektor transportasi. Selain itu yang penting untuk diperjuangkan oleh Indonesia adalah sektor pemanfaatan lahan, kehutanan dan pertanian, dimana isu REDD diperjuangkan untuk masuk dalam skenario Paris Agreement,” katanya.

Selain proses negosiasi dalam COP 21, pemerintah Indonesia juga membawa prospek kerjasama dengan negara lain mengenai restorasi gambut. Rencana kerjasama ini sudah mendapat dukungan dari dunia internasional, antara lain dari Norwegia dan Amerika. Sementara, Australia saat ini sudah mulai ada pembahasan terkait isu maritim atau blue carbon. Isu kehutanan juga mendapat dukungan dari Jerman, Inggris dan Norwegia.

Beberapa inisiatif Indonesia yang berhasil masuk dalam Kesepakatan Paris, Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin menyebutkan ada delapan inisiatif. Inisiatif tersebut yaitu mendukung tercapainya kesepakatan yang mengikat, ambisius dan adil; kesepakatan harus menghormati hak-hak dan memastikan peran komunitas lokal; kesepakatan harus mencakup pentingnya pelestarian hutan dan laut.

Selanjutnya, perlunya akselerasi implementasi aksi untuk periode sebelum 2020; upaya mitigasi para negara maju harus lebih besar daripada negara berkembang; pencerminan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dan respective capabilities (RC) berbasis science, pentingnya political signal di dalam kesepakatan terkait Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), serta pengelolaan hutran berkelanjutan.

“Nah, soal yang REDD+ ini, banyak negara yang menolak karena setiap negara punya kepentingannya sendiri. Beberapa negara yang menolak itu karena negara mereka tidak memiliki banyak hutan atau merasa tidak memiliki masalah dengan kehutanan mereka,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Pasca Kesepakatan Paris, Banyak Pekerjaan Rumah Menanti Pemerintah

Redaksi — Fri, 18 Dec 2015 09:26:48 +0000

Jakarta (Greeners) – Dunia akhirnya sepakat berkomitmen untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi hingga berada di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekannya hingga 1,5 Celcius. Pelaksanaan kesepakatan hasil Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) ini berarti kerja keras bagi semua negara, tidak terkecuali Indonesia yang sedang menggenjot pembangunan.

Indonesia yang termasuk dalam kelompok negara berkembang, memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menguatkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) bisa berjalan secara konsekuen di lapangan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta dan masyarakat luas.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin kepada Greeners menyatakan bahwa pekerjaan rumah yang dimiliki Indonesia seperti mitigasi pengurangan emisi di sektor kehutanan, energi, industri dan transportasi harus diselesaikan.

“Dalam beberapa hari ke depan, kita akan melakukan rapat evaluasi antara delegasi dan menyusun langkah untuk implementasi dan menyiapkan untuk sesi pertemuan tengah tahun berikutnya pada bulan Mei 2016 karena banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan,” ujarnya, Jakarta Rabu (16/12).

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Terkait dengan Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) Indonesia, lanjutnya, pemerintah masih harus membagi tiap sektor. Dari target 29 persen pengurangan emisi karbon, pemerintah harus mulai membagi dari sektor mana saja pengurangan emisi tersebut akan dilakukan. Di dalam perjanjian tersebut juga, ada sistem REDD+ dan keterlibatan masyarakat adat yang harus ditindak lanjuti.

“Kepentingan nasional yang masuk dalam Paris Agreement itu ada isu kelautan, pusat konservasi keanekaragaman hayati dan penegasan tentang REDD. Tentang pendanaan juga disebutkan bahwa negara maju seharusnya menyediakan dukungan finansial, walau nilai bantuan USD 100 Miliar per tahun tidak masuk pasal perjanjian melainkan dalam keputusan COP 21. Dari gambaran keputusan yang sangat rinci tersebut, Indonesia akan siap,” jelas Nur.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam jumpa persnya beberapa waktu lalu memaparkan kalau komitmen Indonesia seperti yang tertera di dalam INDCs pada pelaksanaan COP 21 UNFCCC di Paris Perancis, masih sangat kontradiktif jika melihat rencana pembangunan nasional yang masih berisiko tinggi.

Kepala Bidang Kajian dan Pengembangan Walhi Khalisah Khalid menyatakankan bahwa sejak awal, Walhi telah mengkritik INDC Indonesia, yang dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, tidak menghitung emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Padahal sudah diketahui kalau sumber emisi Indonesia sebagian besar dari Land use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

Pemerintah Indonesia, menurut dia, seharusnya mengukur ulang baseline emisi dari kejadian kebakaran hutan dan gambut, sehingga perlu menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan juga tata kelola gambut sebagai salah satu hal yang paling mendasar.

Sedangkan Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Kurniawan Sabar juga mengatakan, jika dihubungkan dengan rencana pembangunan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, antara lain di sektor energi ada program pembangunan pembangkit listrik mencapai 35.000 Megawatt, sebagian besar masih mengandalkan batubara. Sementara batubara adalah energi kotor yang justru akan semakin menaikkan emisi Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah juga memiliki rencana untuk melakukan reklamasi pantai. Setidaknya, ada 14 kota sedang dan akan melakukan reklamasi. Dalam konteks komitmen untuk memperkuat ketahanan pesisir dan pulau kecil sebagaimana tertuang dalam RPJMN, kondisi ini jelas sangat bertolak belakang dalam komitmen Indonesia pada INDCs.

Penulis: Danny Kosasih

WWF: Countries Further Support Needed For Paris Agreement

Redaksi — Wed, 16 Dec 2015 10:30:16 +0000

Jakarta (Greeners) – The twenty first session of Conference of Parties (COP 21) of UNFCCC has officially closed with countries agreed to adopt Paris Agreement.

International NGO, World Wildlife Fund (WWF), stated that Paris Agreement would be the foundation for long term effort in tackling climate change.

Furthermore, WWF said that the agreement reflected countries’ attitude in setting aside their own personal interests. The strong message of Paris Agreement is the awareness and new act to cooperate in dealing with impacts of climate change, to ac progressively, and to reach the common goal of protecting vulnerable groups around the world.

Nevertheless, WWF said that Paris Agreement still need to be strengthened and supports from each country to reach the target of reducing emissions and keep global warming below 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius.

Currently, all INDCs were only covering half of required emission reduction with remaining 12 – 16 Giga tonnes.

Dr. Efransjah, CEO of WWF Indonesia. said that WWF welcomed Paris Agreement for including crucial elements in saving the world from worst impacts of climate change. The agreement also described attentions on proteting vulnerable groups and Indonesia’s interests.

“Paris Agreement has included global goals in climate change adaptation followed by mentioning lost and damages over climate change impacts,” he said in a press release to Greeners, in Jakarta, on Sunday (13/12).

In addition, Paris Agreement also explained that all countries must act to reduce deforestation rate, land degradation, and sustainable land management. The agreement had also included baseline to measure carbon emissions in Indonesia, which was already launched its Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS) during COP 21.

Besides reducing deforestation and land degradation, Efransjah said that other effort need to be taken was global transition on clean and renewable energy.

“It is also important that how countries, including Indonesia. to implement commitment in their INDCs systematically and responsibly. The involvement of civil societies in the delegation under Minister of Environment and Forests is step moving forward to achieve better forest management,” he said.

Director of Communication and Advocacy, WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga, added that low carbon development should be implemented through cooperation between non government agencies and business people, city administrations and wider public. The result in Paris is a good example. The process is creating public awareness on the importance of global scale collaboration to deal with climate change issues.

“Paris Agreement target all countries to report their achievements on agreed outcomes of COP21 by 2018 comprise of reducing emissions, adaptation and funding,” said Nyoman.

Reports by Danny Kosasih