Malang (Greeners) – Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur akan mengaktifkan kembali Hutan Kota Malabar. Hutan yang berada di dekat pusat Kota Malang ini luasnya mencapai 16.000 meter per segi dan berada di dekat kawasan cagar budaya Jalan Ijen. Pemerintah Kota Malang akan membangun sarana bermain anak dan danau buatan serta sungai buatan di tengah hutan ini untuk menambah daya tarik agar masyarakat berkunjung kesana.

Peresmian revitalisasi hutan kota sudah dilaksanakan sejak Selasa, 16 Juni 2015. Pemkot Malang menggandeng PT Amerta Indah Otsuka yang menggelontorkan dana Rp 2,5 miliar yang merupakan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan tersebut. “Hutan Kota Malabar akan dilengkapi sejumlah sarana bermain anak-anak, sungai serta danau sebagai ciri khas Hutan Kota Malabar,” kata Walikota Malang, M. Anton, Selasa (16/6/2015).

Anton beranji tidak akan menebang satu pohon pun di hutan kota ini. Menurutnya, kolam yang ada di tengah hutan akan dibuat seperti danau dan ditambah dengan sungai buatan. Diharapkan, masyarakat yang berkunjung ke hutan kota ini akan nyaman dan bisa menikmati liburan bersama keluarga.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Erik S. Santoso menambahkan, selain penambahan sarana bermain anak, jalur sepeda, juga akan ditambah rumah pohon yang berada di atas danau. Pembangunan toilet, lampu taman, pos pantau juga dilakukan. Ia menargetkan, pembangunan akan dimulai dua pekan lagi dan akan selesai dalam waktu 4 bulan ke depan. “Fasilitas bagi penyandang disabilitas juga akan dibangun di kawasan ini,” imbuhnya.

Corporate Affair Director PT Amerta Indah Otsuka, Pratiwi Juniarsih, menyatakan, pihaknya sejak awal berkomitmen untuk peduli lingkungan dan mengedukasi masyarakat agar terbiasa hidup sehat. “Salah satunya melalui pembangunan Hutan Kota Malabar ini,” ujarnya.

Revitalisasi Hutan Kota Malabar merupakan upaya Pemerintah Kota Malang untuk membangun kawasan ruang terbuka hijau di Kota Malang agar lebih cantik dan nyaman serta menarik bagi masyarakat. Dalam pantauan Greeners, ada beberapa taman kota yang sudah dipercantik seperti Taman Trunojoyo, Taman Kunang-kunang, Taman Merjosari, serta yang saat ini tengah proses pembangunan adalah Alun-alun Merdeka Malang.

Ketua Organisasi Perlindungan Hutan dan Satwa atau Protection of Forest & Fauna (ProFauna), Rosek Nursahid menilai, revitalisasi hutan kota Malabar cukup bagus. Ia mensyaratkan fungsi ekologi hutan kota Malabar tidak hilang tapi justru bisa bertambah. “Kalau bisa jenis tumbuhannya ditambah termasuk jenis pohon yang bisa mengundang satwa seperti burung,” kata Rosek.

Selain itu, untuk mengedukasi masyarakat agar lebih sadar terhadap lingkungan dan pentingnya Hutan Kota Malabar, sebaiknya diperbanyak papan informasi yang edukatif serta memperbanyak tong sampah agar kebersihan hutan kota tetap terjaga. “Perawatan juga penting,” pungkasnya.

Penulis: HI/G17

Malang (Greeners) – Tingkat kemacetan di beberapa titik di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang kian parah. Titik-titik kemacetan memang terjadi di titik tertentu terutama di akhir pekan atau libur panjang. Hal ini bisa dilihat di pertigaan Karanglo, Singosari, maupun di jalur provinsi, mulai pintu masuk Malang di Kecamatan Lawang hingga memasuki Kota Malang.

Beberapa ruas jalan menuju Kota Wisata Batu juga demikian, baik dari arah Kota Malang maupun dari arah Karanglo, Singosari. Hampir setiap akhir pekan selalui dipadati kendaraan dari dalam maupun luar kota. Di pusat Kota Malang juga demikian, terutama di jalan yang melintasi pusat-pusat perbelanjaan dan di kawasan sekitar kampus.

Kondisi ini membuat tiga pemerintah daerah berkumpul membahas solusinya guna mengurai kemacetan. Di antara solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tiga pemerintah daerah adalah pengadaan transportasi massal terpadu dan pelebaran infrastruktur jalan atau penambahan jalan. Selain itu, solusi lain yang ditawarkan, antara lain penyediaan bus sekolah, bus untuk pegawai, transportasi bus trans di Malang Raya.

Pakar planologi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan, perlu ada tindakan guna mengurai kemacetan yang dipicu pesatnya pembangunan seperti kampus, pusat perbelanjaan, serta kawasan industri di kota ini.

Menurutnya, perlu ada angkutan massal cepat guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. “Transportasi massal harus terintegrasi antara tiga wilayah, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu,” katanya, Rabu (1/10/2014).

Bentuk transportasi massal ini, kata Ibnu, bisa berupa bus metro atau komuter yang menghubungkan tiga wilayah. Selain itu, perlu ada penyetaraan pusat kegiatan sehingga tidak terpusat di tengah kota.

Ia menyontohkan, kegiatan pendidikan misalnya, untuk pelajar SD dan SMP bisa jalan kaki, siswa SMA naik motor atau angkutan umum, dan mahasiswa dibangun asrama yang dekat dengan kampus sehingga bisa mudah ditempuh dengan jalan kaki. “Bus sekolah serta bus pegawai juga bisa dilakukan,” katanya.

Walikota Malang, M Anton, menawarkan sistem transportasi umum terpadu kereta gantung untuk mengatasi kemacetan di Malang Raya. Selain lebih murah, transportasi ini, kata Anton, tidak membutuhkan lahan banyak dan bisa disinergikan di tiga daerah.

Ia berharap, Kota Malang bisa menjadi pilot project pembangunan transportasi umum kereta gantung di Indonesia. Menurut Anton, tranportasi ini bisa dikembangkan hingga wilayah Malang Kabupaten serta Kota Batu.

Pakar transportasi Universitas Brawijaya, Achmad Wicaksono mengaku tidak mempermasalahkan usulan Walikota Malang membangun transportasi massal terpadu kereta gantung. Namun, ia berharap kebijakan ini harus pro rakyat miskin.

Menurutnya, kapasitas kereta gantung bisa mencapai 3 ribu penumpang per jam dengan kecepatan 4-6 meter per detik. Jenis kabin kereta gantung yang sering digunakan adalah gondola dengan kapasitas 4 sampai 12 orang. “Ada juga kabin yang lebih besar dengan kapasitas 25 penumpang,” ujarnya.

Kendati demikian, rencana ini harus dipersiapkan dengan matang terutama di titik naik dan turunnya penumpang yang harus diintegrasikan dengan tiga daerah. Selain itu, apapun keputusan transportasi massal yang akan digunakan harus memerhatikan aspek kenyamanan dan dengan tarif murah.

(G17)