waste to energy - Greeners.Co

Pahami Risiko Besar Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik

diniwardani — Fri, 30 Jan 2026 07:48:35 +0000

Jakarta (Greeners) – Proyek waste to energy (WTE) skala besar seperti Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dan insinerator skala kecil untuk mengatasi krisis sampah menuai kritik. Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai bahwa teknologi pembakaran sampah di Indonesia tersebut berisiko bagi lingkungan hidup dan kesehatan.

Menurut AZWI, kebijakan pengelolaan sampah nasional masih cenderung menempatkan penanganan di hilir sebagai fokus utama. Sementara, penguatan upaya di sektor hulu belum diarusutamakan secara konsisten. Upaya pengurangan produksi material sekali pakai, penerapan tanggung jawab produsen, serta pemilahan sebagai skema utama pengelolaan sampah masih belum menjadi fondasi kebijakan yang kuat.

Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar mengungkapkan bahwa insinerator dan seluruh bentuk WTE bukanlah solusi dalam masalah sampah yang tengah dihadapi. Sebab, WTE hanya berfokus pada pemenuhan pasokan bukan pengurangan produksi.

“Sampah seharusnya tidak dilihat sebagai sumber energi alternatif karena dampak emisi dan kesehatan yang begitu besar,” kata Ibar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1).

Insinerator, baik skala besar maupun kecil juga memiliki potensi bahaya serius. Hal itu terutama terkait emisi persistent organic pollutants (POPs), logam berat, serta residu abu berbahaya (fly ash dan bottom ash/FABA).

Selain itu, dalam konteks kapasitas pengawasan, penegakan hukum, serta infrastruktur pengelolaan limbah B3 di Indonesia juga masih terbatas. Alhasil, penerapan teknologi pembakaran justru berpotensi meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq baru-baru ini juga melarang operasi insinerator kecil. Menurut AZWI, ini bukanlah sebuah kemunduran, melainkan sebuah langkah maju. Namun, perlu diperkuat melalui penguatan instrumen hukum, harmonisasi regulasi, serta kebijakan turunan yang konsisten. Hal itu penting agar tidak terus dilemahkan oleh kepentingan jangka pendek dan pendekatan teknologi instan.

Tinjau Ulang Proyek WTE

Seiring dengan rencana pelelangan proyek WTE skala besar (PSEL) di sejumlah daerah, AZWI menilai perlu adanya peninjauan dan penundaan sementara pada proses lelang. Hal itu juga perlu disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pengelolaan sampah nasional, mengingat Indonesia telah meratifikasi.

Konvensi Stockholm sejak 2009 dan menyusun Rencana Implementasi Nasional yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah dan limbah B3, termasuk melalui teknologi termal, tidak direkomendasikan. Sebab, berpotensi menghasilkan persistent organic pollutants (POPs) yang dapat masuk ke rantai makanan.

Bahkan, studi Nexus3 Foundation menunjukkan bahwa racun-racun POPs terdeteksi dalam konsentrasi tinggi pada abu pembakaran insinerator mini di beberapa kota. Temuan serupa juga ditemukan pada abu pembakaran insinerator pilot yang beroperasi di kawasan Bantar Gebang.

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati mengatakan bahwa peraturan dan kebijakan pengelolaan sampah kota dan limbah B3 saat ini tidak terkoordinasi. Akibatnya, kementerian-kementerian mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri yang berimplikasi memperburuk situasi dan menciptakan masalah baru ketimbang memperbaiki.

“Sebaiknya Bappenas bisa memfasilitasi dan mengkoordinasikan isu ini dengan lebih baik untuk melaksanakan visi pembangunan Indonesia 2030 yang diharapkan,” jelas Yuyun.

Keterbatasan Teknologi Proyek PSEL

Sementara itu, jika merujuk pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, secara sadar pemerintah mencatat keterbatasan teknologi yang tersedia untuk proyek PSEL. Di antaranya biaya operasional yang tinggi, belum adanya standar biaya layanan pengolahan sampah (Rp/ton), serta potensi dampak lingkungan.

Pendekatan pembakaran sampah campuran organik dan plastik juga berisiko menghasilkan emisi tinggi. Kemudian, merujuk pada studi cepat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), secara hitung-hitungan biaya, PSEL mahal dan tidak ekonomis.

“Dengan investasi sekitar Rp3 triliun dan harga jual listrik Rp3.200 per kWh, PLTSa 20 MW dengan faktor kapasitas riil sekitar 18 persen hanya menghasilkan pendapatan ±Rp101 miliar per tahun, sehingga masa pengembalian investasi membengkak hingga sekitar 30 tahun,” terang Pengkampanye Urban Berkeadilan dan Tim Riset Walhi Nasional, Wahyu Eka Setyawan.

Solusi pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan sejatinya sudah tersedia dan terbukti. Salah satunya tercermin dari pengelolaan berbasis sumber yang dijalankan oleh anggota dan mitra AZWI di 20 kota sejak tahun 2017. Pemilahan di tingkat rumah tangga, pengolahan sampah organik di luar TPA bisa menurunkan timbulan sampah ke TPA.

Hal tersebut diperkuat dengan sistem daur ulang berbasis masyarakat. Sistem pengelolaan yang sudah terbentuk tersebut mampu menurunkan sampah sebesar 30 persen hingga 50 persen. Bahkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sekaligus menekan risiko pencemaran dan dampak kesehatan.

Namun, menurut AZWI capaian-capaian ini belum menjadi arus utama kebijakan nasional. Selain itu, upaya ini masih sering terhambat oleh pendekatan teknologi instan yang tidak berkelanjutan. Hambatan lainnya meliputi minimnya dukungan regulasi serta lemahnya konsistensi implementasi di tingkat pemerintah daerah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Pemerintah Terbitkan Perpres Baru untuk Dorong Pengolahan Sampah Jadi Energi

diniwardani — Fri, 17 Oct 2025 08:53:33 +0000

Jakarta (Greeners) – Pemerintah resmi meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi ini untuk mempercepat upaya penanganan sampah nasional melalui pemanfaatan teknologi. Hal itu juga untuk mendorong pengolahan sampah jadi sumber energi.

Perpres ini untuk menjawab kedaruratan sampah nasional yang telah menjadi sumber pencemaran, kerusakan lingkungan, dan ancaman kesehatan masyarakat. Melalui perpres ini, sampah bisa menjadi sumber daya energi terbarukan. Misalnya, menjadi energi listrik, biogas, biofuel, bahan bakar minyak terbarukan, serta berbagai produk turunan lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pemerintah menargetkan implementasi Perpres ini berfokus pada kota metropolitan dan kota besar dengan timbulan sampah harian di atas 1.000 ton. Target lainnnya adalah daerah yang memiliki TPA yang telah melebihi kapasitas atau terbatas lahannya.

Pemerintah berharap penerapan teknologi mampu mereduksi volume sampah secara signifikan sekaligus menghasilkan energi bersih. Sehingga, dapat mendukung kebutuhan energi nasional dan target Net Zero Emission 2060.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa penanganan sampah menjadi energi terbarukan ini merupakan langkah menuju transformasi sistem pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan.

“Kami ingin memastikan pengolahan timbulan sampah di daerah sesuai dengan kaidah lingkungan yang baik dan energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari energi bersih. Sehingga, yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) nanti adalah hanya residu,” ujar Hanif dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/10).

Penyempurnaan Regulasi

Perpres No.109 Tahun 2025 ini menjadi lompatan dari Perpres No 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Terbitnya regulasi baru ini sebagai penyempurnaan dari perpres tersebut.

Penyempurnaan itu meliputi beberapa hal. Di antaranya, peraturan terdahulu berfokus pada percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 lokasi prioritas. Namun, kini Perpres No 109 Tahun 2025 memperluas sasaran ke seluruh daerah yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan.

Peraturan ini juga menegaskan peran Danantara berupa dalam pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Hal tersebut meliputi dukungan investasi serta pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL (BUPP PSEL). Percepatan perizinan dan mekanisme juga didorong melalui perpres ini. Sehingga, pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah juga memberikan jaminan kepastian investasi melalui penetapan tarif listrik tetap sebesar USD 0,20 per kWh selama 30 tahun. PT PLN pun wajib membeli listrik hasil olahan sampah. Skema ini diharapkan mampu menarik minat investor, memperkuat keberlanjutan proyek, dan menempatkan fasilitas PSEL sebagai bagian penting dari transisi energi bersih nasional.

Terakhir, pemerintah daerah memiliki dua kewajiban utama dalam pembangunan PSEL. Di antaranya menyiapkan lahan serta memastikan pasokan dan pengangkutan sampah ke instalasi PSEL secara berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Pemerintah Dorong Ekonomi Sirkular Lewat Teknologi Waste to Energy

diniwardani — Fri, 19 Sep 2025 10:42:16 +0000

Jakarta (Greeners) – Timbulan sampah di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 143.000 ton sampah setiap hari. Namun, hanya 15 persen yang berhasil pemerintah daerah kelola. Salah satu solusi potensial untuk mengurangi volume sampah tersebut adalah penerapan teknologi waste to energy.

Menurut Hanif, ketimpangan tersebut menimbulkan risiko serius terhadap kualitas lingkungan dan meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Kendati demikian, pemerintah mendorong pengembangan teknologi waste to energy. Pengembangan ini akan berlangsung khususnya di kota-kota besar dengan volume sampah di atas 1000 ton per hari.

Inisiatif tersebut berpadu dengan penerapan ekonomi sirkular agar sampah tidak hanya jadi limbah, melainkan dapat diolah kembali menjadi sumber daya yang bernilai bagi masyarakat.

“Waste to energy bukan segalanya. Maka kita wajib membangun circular economy, ekonomi hijau yang mampu mengolah kembali sampah dan mereduksi timbulan agar tidak menjadi beban jangka panjang,” ujar Hanif dalam Kumparan Green Initiative Conference di Jakarta, Kamis (18/9).

Limbah sebagai Peluang

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang turut menekankan pentingnya transformasi industri nasional menuju arah yang lebih ramah lingkungan. Agar industri memiliki daya saing, kata dia, limbah tidak seharusnya dipandang sebagai beban, melainkan peluang untuk menciptakan nilai tambah baru. Dengan inovasi yang tepat, limbah produksi dapat diolah kembali menjadi bahan baku alternatif. Selain itu, juga bisa menjadi sumber energi bersih, maupun produk turunan bernilai komersial.

Pendekatan tersebut, menurut Agus, tidak hanya membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga memperkuat rantai pasok nasional. Bahkan, menciptakan lapangan kerja hijau, serta memastikan industri Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

“Industri hijau merupakan salah satu langkah nyata dalam mendukung circular economy. Sebab, pengelolaan limbah dapat kita ubah menjadi sumber daya baru yang bermanfaat,” ucap Agus.

Ia menilai bahwa limbah industri harus dilihat sebagai peluang, bukan sebagai beban. Sebab, dapat menjadi bahan baku alternatif, energi baru, atau produk turunan yang bernilai komersial.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Taman Margasatwa Ragunan Ubah Kotoran Hewan Menjadi Listrik

diniwardani — Wed, 20 Sep 2023 06:16:53 +0000

Jakarta (Greeners) – Taman Margasatwa Ragunan (TMR) kini secara mandiri mengubah limbah organik, terutama kotoran hewan, menjadi gas dan tenaga listrik. TMR menjadi taman konservasi pertama yang memiliki program Waste to Energy (WTE) dan Learning Center mengenai pengolahan sampah.

Peresmian program WTE dan Learning Center di TMR bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-159 TMR pada Selasa (19/9). Kedua program tersebut merupakan buah hasil kerja sama TMR dengan PT Paiton Energy melalui program Waste to Energy CSR Project.

Acara peresmian di TMR itu dihadiri Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara, Kepala Unit Pengelola TMR Endah Rumiyati, dan Presiden Direktur PT Paiton Energy Koichiro Miyazaki.

Sebelumnya, TMR mengelola limbah kotoran hewan hanya dengan memindahkannya ke landfill area di TMR. Kemudian, limbah yang terkumpul akan berubah menjadi kompos. Namun, ada sejumlah kendala saat melakukan cara ini. Sebab, lahan dan sumber daya terbatas.

Dengan program Waste to Energy CSR Project inilah, Paiton Energy mengembangkan solusi pengelolaan limbah yang terintegrasi dengan pengembangan energi terbarukan. Hal itu berupa pemasangan dan pengoperasian delapan unit mesin biodegester yang berfungsi untuk mengolah kotoran hewan dan sampah organik.

Kedua olahan tersebut akan menghasilkan biogas yang dapat menggerakkan mesin pembangkit listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Biogas. PLTSa Biogas di TMR yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh Tim TMR dapat beroperasi mengolah limbah sampah organik dan kotoran hewan maksimal dua ton per hari.

PLTSa Biogas tersebut menghasilkan listrik sebesar 234 kWh. Listrik akan dimanfaatkan untuk kebutuhan WTE dan Learning Center. Selain itu, mesin Biodigester juga bisa memproduksi pupuk padat dan pupuk cair organik untuk pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Pengelola dan juga pengunjung TMR.

Taman Margasatwa Ragunan mengubah kotoran hewan menjadi listrik. Foto: Taman Margasatwa Ragunan

Limbah Organik Berkontribusi terhadap GRK

TMR dan Paiton Energy bekerja sama dalam program Waste to Energy dan Learning Center karena sampah, termasuk limbah organik, merupakan masalah yang serius. Limbah tersebut merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

Gas tersebut terbentuk emisi metana (CH4) dan karbondioksida (CO2) dari tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada akhirnya, emisi metana dan karbondioksida akan turut memicu perubahan iklim yang dapat mengancam semua kehidupan di muka bumi.

Bagi Paiton Energy, program WTE di TMR ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan program serupa yang telah launching di Universitas Indonesia pada akhir 2021.

Presiden Direktur PT Paiton Energy, Koichiro Miyazaki mengatakan ini merupakan aksi nyata kolaborasi antara pihak swasta dengan instansi pemerintah. Hal ini merupakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi tersebut melalui sejumlah program inisiatif pengurangan serta penyerapan emisi karbon berkelanjutan.

“Keberadaan WTE ini juga sangat bermanfaat untuk mengatasi limbah organik di TMR. Sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan menghasilkan energi dari sumber terbarukan,” kata Miyazaki melalui keterangan tertulis.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Bayu Meghantara menjelaskan bahwa TMR merupakan salah satu unit pengelola di bawah naungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Menurut Bayu, TMR telah menjadi proyek percontohan dalam pengelolaan limbah organik.

Sebelumnya, TMR telah mengolah limbah hanya menjadi kompos. Namun, saat ini telah dikembangkan untuk menjadi energi yang ramah lingkungan berupa biogas dan listrik.

“Untuk itu, kami sebagai institusi pemerintah sangat mengapresiasi kerja bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Paiton Energy untuk terus berkesinambungan mengembangkan energi ramah lingkungan,” ungkap Bayu.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

IPEN Peringatkan Ancaman Polusi RDF, Bahan Bakar dari Limbah Plastik

Ari Rikin — Sat, 05 Mar 2022 05:54:05 +0000

Jakarta (Greeners) – The International Pollutants Elimination Network (IPEN) memperingatkan negara-negara di Asia Tenggara akan bahaya bahan bakar dari limbah plastik. Hasil penelitian IPEN terhadap Australia yang mengubahnya menjadi bahan bakar atau refuse-derived fuel (RDF) menjadi perhatian serius.

Seruan aksi menghentikan ekspor sampah dan limbah plastik yang berasal dari Australia pun mencuat. Sebelumnya, Australia telah memastikan menghentikan ekspor sampah yang tidak mereka proses pada tahun 2020 lalu. Hal ini terjadi setelah negara-negara di Asia Tenggara melarang impor limbah plastik pada tahun 2018.

Indonesia, Malaysia dan Filipina punya potensi dan risiko ketika menggunakan RDF dari sampah Australia. Sampah plastik campuran dalam bentuk RDF terbukti mengandung zat aditif kimia beracun seperti polutan organik persisten, logam berat dan bahan kimia pengganggu endokrin.

Koordinator kampanye untuk Zero Waste Australia Jane Bremmer mengungkap, ekspor sampah dan limbah plastik yang pemerintah Australia lakukan mengancam negara-negara di Asia Tenggara.

“Australia telah secara efektif mengubah nama sampah plastik menjadi bahan bakar yang berasal dari sampah RDF sehingga dapat terus mereka perdagangkan,” katanya dalam webinar “Ekspor Bahan Bakar Plastik: Realita Baru di Asia Tenggara Setelah Australia Melarang Ekspor Sampah Plastik”, baru-baru ini.

RDF, sambung Jane tak bisa masyarakat anggap sebagai sumber emisi rendah karbon. Pemerintah Australia telah menyalahi Konvensi Basel. Konvensi ini mengatur tentang pengendalian pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya serta komitmen terhadap perubahan iklim.

Dalam penelitian IPEN berjudul “Australian Refuse-Derived Fuel” menunjukkan bagaimana undang-undang limbah baru yang Australia perkenalkan mendorong infrastruktur bahan bakar limbah plastik, juga toksisitas dan dampaknya bagi kesehatan.

Beberapa kekhawatiran ini harus menjadi perhatian bagi negara-negara di Asia Tenggara, yakni terkait rencana mendanai dan mempromosikan ekspor RDF sebagai energi bersih terbarukan.

RDF, Bahan Bakar yang Memperkuat Ancaman Polusi

Sementara itu Senior Advisor dari Nexus 3 Foundation Yuyun Ismawati menyatakan, beragam jenis sampah impor dari Australia masuk ke Indonesia selama tahun 2017-2020. Sampah itu mulai dari scrap kertas, plastik, ban hingga kaca. Celakanya, terdapat campuran bahan RDF yang menyusup di dalamnya yaitu kode HS 3825 dan HS 360690.

Yuyun juga menyebut, di saat negara-negara lain mulai beralih ke energi bersih terbarukan, Indonesia justru sedang berinvestasi besar-besaran ke berbagai pemanfaatan energi RDF. Energi yang mengandung Dioxin dan Furan. Langkah ini justru membuka lebar ancaman polusi.

Pemerintah, tambahnya juga seolah memberikan ‘lampu hijau’ berupa pelonggaran kebijakan yang semakin membuka pemanfaatan RDF. Salah satunya melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Baku Mutu Emisi bagi Usaha atau Kegiatan Industri Semen.

Aturan itu menyebut, nilai bahan baku mutu emisi Dioxin dan Furan (PCDD) yaitu sebanyak 0,1 ng TEQ/Nm2. Pengukuran harus empat tahun sekali setelah beroperasinya RFD. “Padahal pengukuran limbah berbahaya lainnya diukur setahun sekali. Ini tak adil,” tegas Yuyun.

Sementara untuk standardisasi biobriket dan biopelet sumber energi RDF juga telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Misalnya SNI 8951:2020 pelet biomassa untuk pembangkit listrik (bahan bakar jumputan padat untuk pembangkit listrik). Besarannya sebanyak 27-10, untuk bio energi padat dan gas.

Yuyun menyebut, standar tersebut bersifat sukarela, sehingga para pelaku produsen maupun industri semen tidak memiliki kewajiban untuk menaatinya. “Seharusnya diwajibkan karena kalau tak ada peraturan yang tegas akan sama saja,” imbuhnya.

RDF merupakan teknologi pengolahan sampah sehingga menghasilkan sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran. Ada klaim RDF ini sebagai tonggak baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia dan berpotensi menggantikan batu bara.

Yuyun menyebut, Indonesia seharusnya memprioritaskan alokasi dana dalam peningkatan sistem manajemen sampah secara keseluruhan. Daripada mengalokasikan dana untuk RDF. Pasalnya, permasalahan sampah di Indonesia sangat mengkhawatirkan.

Pemerintah Menerapkan SOP dan Pengawasan

Menanggapi hal itu, Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengungkapkan, pengolahan sampah melalui teknologi termal, baik itu melalui waste to energy maupun RDF selama ini dengan standar operasional prosedur (SOP) dan monitoring pengawasan yang ketat.

Itu artinya, pengolahan tersebut menutup peluang pencemaran Dioxin dan Furan. Novrizal menyebut, keberadaan kandungan ini terjadi saat proses pembakaran yang tak sempurna.

KLHK, sambungnya juga mempunyai standar baku mutu yang telah pemerintah tetapkan untuk memastikan Dioxin dan Furan yang menyebar imbas pembakaran sampah. Ia membenarkan, idealnya baku mutu Dioksin dan Furan harus ada pemeriksaan rutin.

“Permasalahannya, Indonesia belum mempunyai laboratorium khusus untuk memeriksa Dioksin dan Furan ini,” katanya kepada Greeners, Jumat (4/3).

Saat ini pemeriksaan harus ke luar negeri, seperti ke Cekoslovakia dan Selandia Baru. Namun, ia memastikan seiring dengan banyaknya teknologi termal yang ada di Indonesia pasti akan turut mendesak kebutuhan akan pembangunan laboratorium ini.

Waste to Energy Akan Terimplementasi di 12 Kota

Berdasarkan target pemerintah, waste to energy akan terimplementasi di 12 kota di Indonesia. Selain itu 34 titik pabrik semen RDF dan beberapa PLTU yang juga akan memanfaatkan RDF ini.

Sementara itu, menyoal sampah sebagai bahan RDF, Novrizal menyebut pengelolaan sampah di Indonesia tak bisa publik pandang secara ‘hitam putih’. Mengingat banyaknya jumlah sampah yang masyarakat hasilkan.

Selama ini, masyarakat belum bisa secara masif bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai pendekatan dan terobosan. Termasuk dengan memanfaatkan pendekatan waste to energy dan RDF agar sampah bisa terkelola dengan baik.

“Kita terus kampanyekan gaya hidup minim sampah, tapi juga sekaligus di masa transisi ini kita pakai pendekatan pragmatis menggunakan RDF ini,” paparnya.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari menyebut, mengacu Peraturan Menteri LHK Nomor P.70 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal turut mengatur standar baku mutu untuk Dioxin dan Furan.

“Dengan adanya baku emisi yang ditetapkan, TPST harus memilih teknologi yang tepat yang bisa memenuhi baku mutu emisi yang ditetapkan,” kata Luckmi.

Berbagai alternatif teknologi yang digunakan di antaranya dengan cara gasifikasi, insinerasi atau pyrolisis.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Indonesia Speeds Up Waste-To-Energy Plant Development in Other Countries

Redaksi — Wed, 27 Mar 2019 12:18:36 +0000

Jakarta (Greeners) – Following the finalization of Merah Putih Waste-To-Energy Plant in Bantar Gebang of Bekasi city, other eleven cities stipulated by the 2018 Presidential Regulation on Waste-To-Energy Plant acceleration to develop the plant are under the spotlight to finish the projects.

However, complicated bidding and third-party collaboration for incinerators development are still hampering their efforts.

Mohamad Nasir, Minister of Research, Technology, and High Technology said that the waste-to-energy plant development in 12 cities must be immediately implemented. To support the acceleration, Minister Nasir said that the Merah Putih Waste-To-Energy Plant model must be certified and included in the e-catalogue of product and service not avoid obstacles to build the plant in regional.

“We are in the state of waste emergency, hence the-12-cities mentioned in the 2018 Presidential Regulation must be pushed [to develop waste-to-energy] plants. The Merah Putih Waste-To-Plant pilot project needs to be certified and included in the e-catalogue of product and service, regulated the price so that mayors or bupatis (red : head of district) are aware and use the e-catalogue from BPPT, that why it no longer needs bidding. Because, the obstacle of waste-to-energy plant is the constant failures of bidding, so it [the development] is not finalized,” said Minister Nasir in Bekasi, on Monday (25/03/2019).

Meanwhile, Rosa Vivien Ratnawati, director general of waste management, toxic and hazardous substances at Ministry of Environment and Forestry, said that it is impossible for BPPT to develop all the waste-to-energy plants. Currently, BPPT can only develop waste-to-energy plant with 100 tons of capacity.

Furthermore, Ratnawati expects for the capacity to be increased.

“Waste-to-energy plant development is not running together. Technology from BPPT is being used but regions also have contracts with other countries, such as Japan and Korea. Because, these areas could not wait for BPPT, so we also receive technology from outside, such as in South Tangerang using [technology] from Korea and Legok Nangka from Japan. I expect for small cities to be able to implement the Bantar Gebang Waste-To-Energy plant,” said Ratnawati to Greeners.

On other cities not included in the presidential regulation, she said that those cities can be included in the inventory to collaborate with BPPT, especially cities having difficulties to find landfills areas.

“It is the state of waste emergency and it is happening in several cities in Indonesia, for example in cities which do not receive Adipura, such as Jakarta, Bekasi, and Medan.Hopefully, they can built the waste-to-energy plant to tackle [waste] issue in the areas,” she said.

Previously, Minister Nasir recommended to Coordinating Minister for Maritime Issues, Luhut Pandjaitan to change the concept of cleanliness, as current responsible is being taken by the government, to be public’s responsibility. For instance, tipping fee or operational, of which he argued public should finance it.

Furthermore, he said that good waste management is to clean the city from waste. However, if the concept is becoming the state’s responsibility by collecting and counted in rupiah, that’s a wrong move.

“I suggested to Coordinating Minister for Maritime issue what if the concept from cleaning waste to be changed because waste is all of our problem, and not just the government. It is true that we can adopt technology from other countries, such as Singapore, Japan, Korea, but we will be doing the design, planning. Bantar Gebang waste-to-energy is proof, so cities like Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Jogja, Solo, Semarang, and Makassar are included in the-12-cities must be encouraged,” said Minister Nasir.

Reports by Dewi Purningsih

Bantar Gebang Waste-To-Energy Plant is Ready to Operate

Redaksi — Tue, 26 Mar 2019 11:34:30 +0000

Jakarta (Greeners) – Waste-to-energy plant in Bantargebang, Bekasi, finally inaugurated on Monday (25/3/2019) in Bekasi, by Coordinating Minister for Maritime Affairs, Minister of Research Technology and High Education, Director General of Waste Management, Toxic and Hazardous Substance of Ministry of Environment and Forestry, and Head of Agency for the Assessment and Application of Technology.

The plant, dubbed as Merah Putih, is ready to manage waste up to 100 tons per day and produce 700 kilowatt of electricity. It will serve as national pilot project to tackle waste volume in major cities.

Hammam Riza, head of Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT), said Merah Putih Plant applies thermal technology with incinerator type using reciprocating grate. This technology is chosen because it’s has been applied to plenty of waste-to-energy plants in the world, environmentally friendly as it’s equipped with pollution control device, economical, and can be used for type of waste in Indonesia, also it has high level of domestic components.

“The main equipment from waste-to-energy plant comprises four instruments, — bunker to contain waste, platform, grab cane, and burning chamber with reciprocating grate designed to burn waste above 850 degrees Celsius so dioxin and furan can be minimized,” said Riza in Bekasi. “The heat carried by gas resulted from burned waste is used to boil water in boiler to steam, which will turn turbines to produce electricity.”

The waste-to-energy plant also has Air Pollution Control unit to clean hazardous substances carried by exhaust gas, so the gas will meet the standards. In addition, there is pre-treatment unit to sort certain waste not suitable for the plant, such as metal, glass, rock, toxic and hazardous waste and large size waste.

Coordinating Minister for Maritime Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan, said that the waste-to-energy plant is produced by Indonesians. With this facility, to turn waste into thermal energy can use the country’s own technology and not foreign technology.

“The waste-to-energy plant development started in December 2017 as President [Jokowi] was already upset, because waste issues was unsolved since he was a mayor [in Solo city]. So, we will speed up with lots of regulations, it can be finalized, said Minister Luhut. “Bantar Gebang waste-to-energy plant is going to be a pilot project for other areas or regions, such as Labuan Bajo, Balige, Pontianak which produce 100-200 tons, to be implemented in their own areas. The rules are there, just need to harmonize them.”

The waste-to-energy is part of National Strategic Projects stipulated under the 2017 Presidential Regulation on National Strategic Infrastructure Project. The implementation is regulated under the 2017 Presidential Regulation on National Strategy Policy and the 2018 Presidential Regulation on Environmentally Friendly based Waste-To-Energy Installation Acceleration, which prioritizing on 12 major cities in Indonesia, one is DKI Jakarta.

Meanwhile, Yusmada Faisal, assistant of DKI Jakarta development and environment, said that the-115-hectares Bantar Gebang landfill can only sustain until 2021. With increasing waste volume, DKI Jakarta is predicted to have waste emergency if it is not properly managed.

“The Bantar Gebang landfill can only accept 7,000 tons of waste per day collected from Jakarta cities and 1,200 waste trucks. Hence, we need to think of solution of how to end sanitary landfill process in Bantar Gebang. One of the solutions is with waste-to-energy plant and ITF Sunter which will be finalized in 2021,” said Faisal.

Reports by Dewi Purningsih

KLHK to Issue Regulation on Tipping Fee Subsidy for Waste Management

Redaksi — Sat, 09 Mar 2019 14:53:31 +0000

Jakarta (Greeners) – In spite of presidential regulation issued in 2018 stipulated the acceleration of waste-to-energy plant development, budget allocation for the tipping fee of waste management in regional remains an issue. Hence, Ministry of Environment and Forestry or KLHK is preparing a ministerial regulation on tipping fee subsidy for regions developing the project.

Novrizal Tahar, director of waste management at the ministry, said that central government will subsidize the tipping fees for 12 regions stipulated by the 2018 Presidential Regulation to develop the Waste-To-Energy plants.

The subsidies will be recommended by Minister of Environment and Forestry to Minister of Finance.

“If the 12 regions need [subsidy] for the tipping fees, then the region heads must submit official proposal to the Ministry of Environment and Forestry, the recommendation [from the Ministry of Environment and Forestry] then being forwarded to Ministry of Finance,” said Tahar in Jakarta on Friday (08/03/2019). “The subsidy’s technicality had been discussed and discussed among other sectors. So, it’s probably not for long for the ministerial regulation [to be issued], hence, it will ensure the project to be immediately developed.”

Furthermore, he said that the discussion on the tipping fee guidance is final, however, it still requires several reviews and consultation from Minister of Environment and Forestry.

The requirements for the subsidy are official letter from regional to the Ministry of Environment and Forestry, already obtained Project Based Learned, recommendation for the proposed tipping fee, and assignment of the tipping fee submission.

He said the ministry’s team will evaluate and monitor the subsidy every year. The evaluation will determine on the total subsidy granted to the regional administrations.

“The tipping fee subsidy will be distributed every year. We [the ministry] will evaluate and monitor, if the waste-to-energy plant in bad shape or low emission cuts, it will reduce the tipping fee for next year,” he said.

Currently, Surabaya city has finalized the installation of the Waste-To-Energy plant and operating. The plant potentially produces at least nine megawatt of electricity with the capacity of 1,000 tons of waste.

In addition, DKI Jakarta did its groundbreaking and Solo has run its gasification technology.

Previously, at the national working meeting attended by 11 ministries and coordinating ministry for maritime affairs, Minister of Environment and Forestry, Siti Nurbaya, announced that her office is closely monitoring regional administrations by issuing notes to regional administrations lacking with landfills. Minister Siti refers them as not good cities and underlines Waste-To-Energy plant to be the solution.

Reports by Dewi Purningsih

BPPT Develops Small Capacity Waste Fueled Power Plant to Reduce Its Volume

Redaksi — Fri, 15 Feb 2019 10:39:33 +0000

Jakarta (Greeners) – Indonesia’s Agency for the Assessment and Application of Technology or BPPT develops thermal-based waste management with 50-100 tons capacity per day at Bantar Gebang Landfill, Bekasi, West Java, said head of the agency on Wednesday (13/02/2019).

The facility will serve as waste fueled power plant and solution to the city’s waste problems.

Hammam Riza, head of BPPT, said that the issue of landfills in Indonesia, especially in major cities, are sophisticated.

Waste management using thermal energy, Riza said, one of the agency’s efforts to eliminate waste volume in short time and significant. The technology is claimed to eliminate 50 to 100 tons of waste per day and produce 700 kilowatts of electricity.

“Waste-fueled power plant of BPPT is under completion, it is predicted to be finalized by the end of March, this year. Despite of its relatively small capacity, the power plant is our active step to solve waste volume of big cities, including DKI Jakarta,” he said to Greeners via telephone.

Furthermore, he said that electricity produced by the power plant can light up the streets surrounding the landfill and self-operate the machines.

“The power plant is a pilot project and prototype for others. Hence, it is built with small capacity. If this power plant is successful, it will be redeveloped into larger capacity,” he said adding that the pilot project is aiming to serve as green waste management technology able to tackle waste issue.

He said the development is being supported by domestic industry to ensure high value of national materials.

“The power plant is included in TKDN [Red : High Value of National Materials] which we can maximized and implemented,” he said. “In addition, the power plant development is based on presidential decree issued in 2018 on the acceleration for waste to energy power plant installation. Under the decree and TKDN stipulation, we want BPPT be able to become a key player for its technology assessment and application,” he said.

Isnawa Adji, head of DKI Jakarta Environmental Agency, said that technology applied at Bantar Gebang Landfill can be an example for Indonesia.

The 110-hectares landfill receive nearly 7,000 tons of waste per day, said Adji, of which the thermal technology is expected to deal with the volume.

“In the future, cities with waste issues need to develop waste fueled power plants, and this power plant built by BPPT can be the reference. Of course, we are hoping for BPPT to be able to built with larger capacity,” he said.

Reports by Dewi Purningsih

DKI Jakarta’s Waste to Energy Power Plant Starts Development in December 2018

Redaksi — Mon, 15 Oct 2018 10:06:25 +0000

Jakarta (Greeners) – As one of the largest waste contributors with 8,000 tons per day, DKI Jakarta will start to built waste to energy power plant in Sunter, North Jakarta, in December 2018, said a senior official in Jakarta, on Monday (17/09/2018).

The intermediate treatment facility, as it dubbed, was initiated since 2009.

Isnawa Adji, head of DKI Jakarta Environmental Agency, said that the ITF Sunter project is a collaboration between PT Jakarta Propertindo, the city owned company, and Fortum, a Finland state-owned organization focusing in clean energy.

“ITF development will start on December 2018, working with Fortum Finland, and Jakpro will speed up the process. It will run at least 18 to 24 months and expected to be fully operating in January 2019,” said Adji to Greeners.

Furthermore, he said that Jakarta’s waste volume is high, predicted between 7,000 to 8,000 tons per day, hence, it would pose another environmental problems if only rely on landfill, such as Bantargebang which had already exceeded its maximum capacity.

“ITF Sunter can only manage 2,200 tons per days. With 8,000 tons, the rests would have to go to Bantargebang, which would reach its maximum at least in four years,” he said. “So, we are planning to built three or fouITFs to anticipate reaching more than 8,000 tons per day.”

Nevertheless, he said that they had yet to determine the locations of the four ITFs. “Because, we need to select areas that are located in industrial zone with a minimum of 3.5 hectares. Full investment and clean and clear lands,” he said.

Director of Waste, Toxic, and Hazardous Waste, Ministry of Environment and Forestry, Rosa Vivien Ratnawati, said that the ministry will help to settle the tipping fee issue which could reach up to Rp500,000 per tons per day.

“[Jakarta] administration would probably having difficulties with that numbers, so we will purpose grants to Ministry of Finance under our recommendation,” said Ratnawati.

Based on the 2018 Presidential Regulation about waste to energy power plant, DKI Jakarta is one of 12 locations to develop the facility. The other locations are Palembang, Tangerang, Tangerang Selatan, Jawa Barat, Bekasi, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, and Manado.

Reports by Dewi Purningsih

Indonesian Scientists Develop Bioethanol from Palm Oil Waste

Redaksi — Wed, 14 Mar 2018 12:21:07 +0000

Jakarta (Greeners) – With increasing fossil fuel consumption leading to environment issues including air pollution and global warming, Indonesian Institute of Sciences develops alternative energy, bioethanol, from palm oil waste since 2008 with pilot plan process has been running between 2010 and 2012, said a senior scientist, in Jakarta, on Thursday (1/3).

“Bioethanol is an alternative to fossil fuels. So, if fossil fuels are expensive, Indonesia has a backup plan. Furthermore, bioethanol can reduce carbon dioxide emission to more than 90 percent,” said Head of Chemical Research Center Agus Haryono.

Bioethanol with palm oil waste is second generation or G2 being developed from first generation using other crops such as cassava and sugar cane. However, these two crops are hard to find so researches have been shifting to palm oil waste.

“We developed the second generation as there’s improvement from first generation because high availability from first generation using cassava and sugar cane, we’re looking for other crops for fuel but no longer used. Finally, we chose oil palm empty fruit branches with ethanol cellulose mix of 30-40 percent which can produce 160 liters of fuel per ton fruit branches,” said Haryono.

Bioethanol from palm oil waste has 99.5 percent of concentration ready to substitute gasoline. Haryono also claimed that pilot plant, Bioethanol G2, is the only one from Indonesia and becomes a benchmark for lignocellulose based bioethanol production process.

“Lignocellulose biomass in Indonesia is abundant which opens opportunity for renewable and environmentally friendly fuel and aiming to create collaboration among ASEAN nations in biofuel research and development,” he said.

Unfortunately, palm oil waste based bioethanol’s price is Rp25,000 per liter, a lot expensive rather than fossil fuel. Consequently, bioethanol does not produce for mass market.

“Although, from previous researches, prices already go down but still couldn’t compete with fossil fuels. The first time we developed bioethanol G2, it was Rp200,000 per liter. We did efficiency and now it’s Rp25,000 per liter. If the enzyme was no longer from abroad then the price can be cheaper,” he said adding for government’s role to promote bioethanol resulted LIPI can make the production more efficient.

Furthermore, he said that government could give support for bioethanol G2 compete with fossil fuel and other bioethanol.

Reports by Dewi Purningsih

Finland Offers Waste To Energy Technology Partnership

Redaksi — Fri, 16 Jun 2017 12:02:58 +0000

Jakarta (Greeners) – As a nation with the waste to energy technology, Finland had offered cooperation to apply the technology that uses thermal process which has recently gain popularity to Indonesia during the official visit of Minister of Economics and Employment, Mika Lintila, with Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya.

Minister Siti said that Indonesian government welcomes every effort by strategic partners to cooperate on supporting National Action Plan on Marine Plastic Debris, including on land, beaches, and oceans waste which could significantly reduce plastic waste and realize free waste policy.

“Several big cities in Indonesia are ready to use direct thermal process to turn waste to energy such as in Makassar, Surabaya, Jakarta, Bandung, Solo, Denpasar, Tangerang and Semarang. The efforts will, of course, support the National Target 2025 of reducing 30 percent of waste and waste management up to 70 percent,” she said on Wednesday (7/6).

With waste production reaches 64 million per tons per year, comprises of organic waste 60%, plastic 15%, paper 10%, and others (metal, glass, cloth and leather) 15%, Indonesia is a potential market to develop such technology. The technology will reduce waste volume and also generate energy for people.

“Currently, waste management in Indonesia still send wastes to landfills (69%), 7.5% compost and recycle, open landfill 5%, burried 10% and no treatment 8.5%,” said Minister Siti.

Finland’s Minister of Economics and Employment Mika Lintila said that Fortum Corporation is a company offered by Finland to work with Indonesia. Fortum is a Finnish energy company focusing on operating power plant, generating and selling electricity, heat and steam.

Fortum, said Mika, has been chosen as investment and joint venture partner with Jakarta Metropolitan in developing the first waste to energy factory which would be developed in Sunter, North Jakarta.

“If the factory is finalized, it would be able to process 2.220 tons of solid waste per day or 25% of solid waste in Jakarta, ” he said.

Reports by Danny Kosasih

Indonesia and Denmark Cooperate To Tackle Waste and Water Issues

Redaksi — Tue, 16 May 2017 12:08:52 +0000

Jakarta (Greeners) – Indonesia and Denmark establish an agreement to tackle waste and water issues worth of nearly US$150,000 through sharing best practice and innovation, said Minister of Environment and Forestry, Siti Nurbaya, in Jakarta, on Tuesday (2/5).

“[The] President has underlined waste is a problem for us. Hence, if waste can become resources and there are investors, we welcome [them],” she said.

The Government to Government Cooperation will see Danish experts assigned to Indonesia starting on July 2017.

On her visit to Jakarta’s northern coastal area with Minister of Development Cooperation, Ms. Ulla Tornaes, Minister Nurbaya said that ocean pollution in the area was categorized as heavy.

“From our observation with Ms. Ulla, we can still found waste floating in the ocean. The color is murky and dirty. We can imagine the big challenge faced by Indonesia in waste and water management,” she said.

Meanwhile, Ms. Tornaes said that the agreement aimed at technology and knowledge transfer. In addition, developing waste and water management. Based on experience, she added, Denmark was able to recycle up to 70 percent of its waste and transform it to energy.

“I come here to know more about challenges in Indonesia in relation to its waste and water management, including plastic waste. Denmark posses the knowledge and experience in the issue which we want to share to Indonesia,” she said.

On the trip, Minister of Environment and Forestry visited four locations, — Muara Angke, Kali Pesanggrahan, Pluit Pump Station and Sunda Kelapa –. Based on national data and solid waste profile, waste production in Indonesia reaches 64 million tons per year.

In 2025, Indonesia aims to reduce waste up to 30 percent or 20.9 million tons per year and manage waste up to 70 percent or 49.9 million tons per year.

Waste composition in Indonesia comprises of 60 percent organic, 15 percent plastic, 10 percent paper, and 15 percent of metal, glass, clothes and leather. Hence, Indonesia has bigger opportunities to produce energy from waste sector.

Reports by Danny Kosasih

UE dan Indonesia Luncurkan “Pekan Sampah Untuk Energi”

Redaksi — Tue, 20 May 2014 11:52:41 +0000

Jakarta (Greeners) – Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN, serta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meluncurkan Pekan Sampah untuk Energi atau Waste to Energy (WTE) di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Senin (19/05) kemarin.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program UE-Indonesia Trade Coorperation Facility (TCF), yang merupakan program berjangka empat setengah tahun (2013-2016) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang sehat serta membangun perekonomian yang berkelanjutan.

Energi yang berkelanjutan telah dikembangkan selama setahun terakhir melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta dan organisasi-organisasi di Eropa yang terlibat dalam pengembangan program-program sampah untuk energi.

Dalam siaran pers, Duta Besar Uni Eropa, Olof Skoog menyatakan, “Kami telah bekerjasama dengan Kementrian ESDM sejak 2012 dan saat ini kami senang sekali karena dapat mempertemukan perusahaan –perusahaan Eropa dengan sejumlah pemerintah kota di Indonesia guna mendiskusikan langkah-langkah konkrit WTE mereka ke depan.”

Menurut Team Leader TCF, Gregory Elms, selama ini sudah ada beberapa proyek kerjasama yang dilakukan antara Uni Eropa dengan pemerintah Indonesia, namun belum ada yang menyinggung permasalahan pengelolaan sampah untuk energi. “Saya rasa ini merupakan inisiatif yang pertama yang membahas masalah ini. Acara ini juga merupakan kesempatan yang bagus untuk membahas dua hal sekaligus, waste (sampah) dan energi,” katanya pada Greeners usai acara.

Gregory menyatakan bahwa WTE juga bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah Indonesia, investor, hingga ahli teknologi. Meski demikian, “Semuanya dikembalikan lagi pada pemerintah daerah, apakah mereka mau menerima bantuan ini atau tidak,” ujarnya.

Pada hari yang sama, para delegasi UE, perwakilan pejabat ESDM dan pemerintah kota, serta tenaga ahli Energi TCF dan pihak swasta Eropa juga melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) Bantar Gebang. Di TPA tersebut, mereka meninjau fasilitas instalasi WTE yang ada disana sekaligus mendapatkan gambaran tentang bagaimana sampah dikelola di Indonesia.

WTE akan berlangsung pada tanggal 19 hingga 23 Mei, dimana konfrensi WTE akan dilangsungkan di Yogyakarta pada 20-21 Mei. Dalam konfrensi tersebut akan didiskusikan berbagai isu, termasuk peraturan, kebijakan, serta solusi teknologi maupun pembiayaan bagi proyek-proyek WTE.

(G08)