Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara, memburu, mengonsumsi, dan memperdagangkan satwa liar tanpa izin. Pemeliharaan satwa liar juga berpotensi meningkatkan persebaran penyakit zoonosis ke masyarakat.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK, Indra Exsploitasia menuturkan, satwa liar semestinya dibiarkan hidup di habitatnya dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem. “Memelihara satwa liar harus mengantongi izin,” tulis Indra dalam keterangan resmi KLHK, Selasa, (22/04/2020).

Selain melanggar hukum, Indra mengatakan memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pemiliknya. Meski sudah dirawat sejak lama, satwa tersebut masih memiliki sifat liar dan buas terhadap manusia dalam situasi tertentu. Satwa juga berpotensi menjadi media penyebar penyakit.

Baca juga: Sampah Medis Meningkat Selama Wabah Korona

“Meski lebih besar potensi satwa menularkan kepada manusia, ada kemungkinan manusia juga dapat menularkan penyakit ke satwa,” ucapnya.

Indra menilai kepemilikan satwa liar yang dilindungi oleh figur publik dan dijadikan bahan konten media sosial bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk memelihara satwa liar dilindungi. “Banyak pihak yang mengkhawatirkan terjadinya perburuan liar untuk mendapatkan satwa liar dilindungi dan potensi penyebaran penyakit Covid-19 dari manusia ke satwa liar yang dipelihara oleh selebritas,” ujar Indra.

Induk monyet rhesus dan anaknya. Foto: shutterstock.com

Pemerintah kemudian mengajak semua lapisan masyarakat terutama para figur publik agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai pemeliharaan satwa liar.

Ketentuan pemeliharaan satwa liar mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SE.4/KSDAE/KKH/KSA/4/2020 tanggal 9 April 2020. Di dalamnya memuat agar manusia yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan satwa, perlu memerhatikan protokol kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan. Pemeliharaan satwa juga diminta agar mengikuti aturan kesehatan sesuai standar World Animal Health Organization (WAHO/OIE).

“Ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penularan Covid-19 dari manusia ke hewan. Contoh sudah ditemukan kasus di Bronx Zoo New York, seekor Harimau Benggala telah dinyatakan positif Covid-19 yang ditularkan oleh petugas kebun binatang tersebut,” kata Indra.

Baca juga: 50 Tahun Hari Bumi: Krisis Iklim Ancam Masa Depan Bumi

Sementara itu, Wildlife Trafficking Specialist dari Wildlife Conservation Society (WCS), Dwi Adhiasto, mengatakan terdapat dua aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan satwa liar. Dari sisi aturan, kata Dwi, memelihara satwa liar memang diperbolehkan.

Legitimasi tersebut diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Sedangkan dari potensi penularan penyakit zoonosis yang berasal dari hewan, menurutnya satwa liar banyak yang memiliki zoonosis.

“Jadi berbicara aturan dan ancaman zoonosis dari satwa liar tidak akan pernah nyambung. Satwa liar harus hidup di alam, (saat) berinteraksi dengan manusia tidak cocok dari sisi perilaku satwa dan ancaman zoonosis. Selain itu juga berpengaruh kepada eksploitasi satwa dan ekosistem,” ujar Dwi.

Ia mengatakan, di alam, satwa liar mengembangkan bentuk-bentuk imunitas yang diperlukan untuk bertahan. Ketika hewan tersebut dipelihara dan dirawat oleh manusia, secara alamiah mereka akan kehilangan fungsi-fungsi liarnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Google bersama tujuh organisasi pelestarian lingkungan menciptakan platform berteknologi kecerdasan buatan (AI) bernama Wildlife Insights (WI). Inovasi tersebut dilakukan sebagai upaya konservasi satwa liar yang terancam punah.

Program Manager Google Earth Outreach Tanya Birch mengatakan, selama bertahun-tahun para ahli menggunakan kamera sensor gerak untuk mempelajari binatang liar. Namun, cara memadukan dan membagikan data belum dimiliki.

“Ini adalah masalah besar dalam hal manajemen data. Para konservasionis menghabiskan berjam-jam untuk menafsirkan citra dari kamera sensor gerak. Padahal, banyak di antaranya hanya gambar kosong, menampilkan daun atau menunjukkan sesuatu yang tidak bernilai,” ujar Tanya melalui konferensi video, di kantor Google Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu, (18/12/2019).

Baca juga: Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Perlu Diperbarui

Menurut Tanya, dengan Wildlife Insights ahli biologi dapat mengelola, membagikan, menganalisis, dan memetakan data tentang margasatwa. Kemudian dapat mengambil keputusan tentang spesies yang membutuhkan perlindungan disertai lokasinya.

“Kami menggunakan jaringan saraf konvolusional (CNN) multi-kelas yang didasarkan pada framework open source TensorFlow. Kerangka tersebut merupakan wadah pembelajaran yang kami gunakan secara internal untuk melatih komputer saat mengenali sosok binatang dalam sebuah citra,” ujar Tanya.

Platform Wildlife Insights menggunakan jaringan saraf konvolusional (CNN) multi-kelas yang didasarkan pada framework open source TensorFlow. Foto: Google Indonesia.

Ia menjelaskan, dengan bantuan WI, para ahli dapat berfokus pada upaya pelestarian. Sedangkan peneliti dapat mengunggah data ke Google Cloud, menganalisis citra dengan model AI pengidentifikasi spesies, memvisualisasikan hewan liar dengan Google Maps, dan membuat laporan agar dapat membagikan informasi kepada pihak lain.

Baca juga: Biopiracy Masih Marak Terjadi, Pemerintah Belum Berpihak pada Konservasi Kehati

“Untuk mengakuratkan data dan mengenali jenis spesies, kami memasukkan lebih dari 614 data spesies. Keakuratan data sebesar 80 hingga 98,6 persen probabilitasnya diprediksi oleh model AI. Saat pengguna mengunggah lebih banyak gambar, model kami akan mendapatkan dan mengenali lebih banyak spesies,” ujar Tanya.

Sementara Wildlife Insights berkomitmen untuk membuka berbagai data, upaya mengekspos lokasi spesies dapat meningkatkan risiko ancaman. Untuk melindungi lokasi spesies tertentu atau yang terancam punah, semua informasi geografis akan dikaburkan. Sehingga lokasi dari suatu penyebaran tidak dapat ditentukan dari data.

“Praktik untuk mengaburkan informasi lokasi spesies dapat diperbarui dari waktu ke waktu dengan umpan balik dari komunitas,” kata Tanya.

Dalam penyusunan platform Wildlife Insights, Google bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society (WCS), Smithsonian Conservation Biology Institute, North Carolina Museum of Natural Sciences, World Wildlife Fund (WWF), Conservation International, serta The Tropical Ecology Assessment and Monitoring (TEAM) Network.

Penulis: Dewi Purningsih