Jakarta (Greeners) – Kelompok masyarakat di Gili Matra dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, melakukan konservasi dengan menerapkan sistem zonasi pemanfaatan di wilayah tersebut.

Tiga pulau kecil di barat laut Lombok yang terdiri dari Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, membentuk desa Gili Indah atau biasa kita kenal dengan Gili Matra. Tempat ini merupakan lokasi selam scuba kelas dunia dengan air jernih dan pantai romantis dengan sinar matahari yang hangat.

Kementerian Kelautan Republik Indonesia juga secara resmi menetapkannya sebagai kawasan konservasi pada tahun 2001, bernama taman wisata perairan (TWP) Gili Matra (TWP Gili Meno, Air, dan Trawangan).

Selain itu, masih banyak objek wisata lain di Gili Matra yang bisa dijadikan pilihan wisata bahari setiap orang.

Masyarakat Gili Matra telah mengandalkan hidupnya di sektor pariwisata. Sebagai destinasi wisata yang ramai dikunjungi, perubahan iklim menjadi ancaman keindahan ekosistem lautnya.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi ekosistem Kepulauan Gili melalui Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI). Program ini terlaksana melalui Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang Bappenas kelola.

Fahman Toriki dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara berharap, dengan Project COREMAP-CTI ini, kawasan destinasi wisata bahari kita akan tetap terjaga dan berkelanjutan.

“Karena destinasi yang kita jual ini wisata alam dan tentunya kita harus menjaga. Masyarakat juga harus memiliki peran untuk menjaga destinasi ini agar tetap berkelanjutan,” kata Fahman dalam keterangannya.

Lindungi Kawasan Konservasi

Salah satu cara untuk melindungi kawasan ini adalah melalui penggunaan zonasi. Kawasan konservasi laut seperti taman wisata perairan (TWP) Gili Matra memanfaatkan zonasi untuk berbagai tujuan. Ada tujuh jenis zona yaitu zona inti, zona pelabuhan, zona perikanan lestari, zona lindung, sub zona perikanan karang lestari, zona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi.

Fahman juga mengungkapkan, banyak regulasi terkait pariwisata berkelanjutan yang harus dipatuhi, tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk wisatawan. Apalagi dengan adanya penetapan zonasi.

“Hanya di zona pemanfaatan wisatawan bisa melakukan aktivitas pariwisata. Ada zona di mana nelayan bisa beraktivitas, dan zona-zona yang tidak boleh diganggu,” ucapnya.

Aktivitas menyelam jadi daya tarik di Gili Matra. Foto: COREMAP-CTI

Upaya Cegah Ancaman Ekosistem

Sementara itu, perubahan iklim akan memicu pemutihan karang. Hal ini mengancam sektor pariwisata dan kelestarian ekosistem. Apalagi terumbu karang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Masyarakat Gili Indah, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan pemerintah pusat telah berupaya menjalankan ekowisata berkelanjutan di kepulauan tersebut.

Kesadaran wisatawan sangat penting untuk membangun sistem pariwisata berkelanjutan di TWP Gili Matra. Misalnya, berhati-hati agar tidak menginjak atau mengukir karang saat menyelam.

Wisatawan juga dapat membantu mengurangi pencemaran air yang secara langsung merusak karang, dengan menggunakan tabir surya yang aman untuk terumbu karang, dan tidak membuang sampah sembarangan.

Selain itu, transportasi air juga harus memperhatikan kondisi terumbu karang. Sebab kapal cepat atau speedboat adalah alat transportasi yang mesinnya dapat memancarkan polusi ke air dan udara.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia mendorong wisata bahari berkelanjutan melalui peran pemerintah daerah dengan menganggarkan tiga persen dana APBN untuk membangun wisata bahari berkelanjutan. Sistem berkelanjutan ini didorong karena isu sampah di laut khususnya sampah plastik semakin membahayakan perairan Indonesia dan dunia.

Asisten Deputi Budaya Seni Dan Olahraga Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kosmas Harefa mengatakan bahwa potensi kelautan Indonesia belum tereksplorasi dengan baik di bidang wisata bahari terutama olahraga bahari yang belum ada apa-apanya dibandingkan negara lain. Padahal potensi ini bisa mengangkat Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Kita sudah punya laut tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karenanya kita harus bisa menjadikan kelautan kita sebagai tempat destinasi untuk para pecinta aktivitas bahari dunia terutama pada olahraga bahari,” kata Kosmas kepada Greeners saat ditemui di acara Deep and Extreme Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (04/04/2019).

BACA JUGA: Masalah Sampah (Masih) Jadi Hambatan Pariwisata 

Kosmas mengatakan untuk mengembangkan destinasi wisata bahari ini perlu koordinasi dengan pemerintah daerah karena pemda mengetahui secara pasti dan memiliki otoritas terhadap daerahnya.

Ia mengatakan dalam pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan, Indonesia masih berkutat pada isu sampah terutama sampah plastik yang menjadi perhatian akhir-akhir ini. Ia berharap pemda memiliki inovasi untuk mewujudkan wisata bahari yang berkelanjutan.

“Kalau kami (Kemenko Maritim) hanya mengeksistensi, mendampingi, memantau dan mengevaluasi bagaimana sesungguhnya pemda dan masyarakat bergerak untuk masalah wisata bahari berkelanjutan ini. Pemda harus didorong supaya membangun sistem dengan keterlibatan masyarakat karena membangun kesadaran masyarakat secara menyeluruh jauh lebih penting sehingga penanganan sampah itu terintegrasi ke semua stakeholder yang ada,” ujar Kosmas.

BACA JUGA: KKP dan Kementerian Pariwisata Kembangkan Kepariwisataan Bahari Nasional 

Untuk menunjang sistem berkelanjutan di kawasan wisata bahari ini, Staf Khusus Kantor Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemerintah telah menggolontorkan dana cukup besar untuk konservasi dan wisata bahari.

“Pemerintah Indonesia tidak sedikit menganggarkan dana cukup besar dalam rangka kerja dan tugas kemaritiman, baik itu yang bersih-bersih laut maupun konservasi yang dilakukan. Lebih dari tiga persen anggaran kemaritiman adalah bagian yang dialokasikan dalam rangka konservasi dan wisata bahari ,” kata Ali.

Ali menyatakan belum bisa merinci detail alokasi dana tersebut namun ia memastikan bahwa anggaran tersebut diberikan kepada beberapa bupati dan walikota untuk menjadi bagian program konservasi dari pemerintah daerah.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dalam WWF Living Blue Planet Report yang dirilis September 2015 diungkapkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kondisi ekosistem laut beserta sumber dayanya terus mengalami penurunan. Untuk itu, peran serta berbagai pihak menjadi hal yang penting guna menjaga kelangsungan ekosistem. Bukan hanya pemerintah, pengusaha, masyarakat setempat, namun para wisatawan juga memberikan pengaruh bagi kelangsungan ekosistem di wilayah yang mereka kunjungi.

Atas dasar tersebut, WWF Indonesia membuat sebuah kampanye bertajuk #TemanTamanLaut. Kampanye ini juga ditandai dengan peluncuran aplikasi Marine Buddies yang sudah bisa diunduh di Google Play Store terhitung sejak 2 Maret 2017.

Peluncuran aplikasi ini merupakan upaya WWF Indonesia mengajak segenap masyarakat untuk lebih mengenali wilayah laut Indonesia, khususnya yang secara resmi telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang mencapai lebih dari 165 kawasan. Melalui aplikasi Marine Buddies juga diharapkan masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga kelangsungan ekosistem bahari yang ada diseluruh Indonesia.

PLT CEO WWF Indonesia, Benja Victor Mambai menyatakan keyakinannya bahwa Marine Buddies ini bisa menjadi sebuah media informasi yang edukatif dan mempengaruhi perubahan menuju prilaku wisata dan usaha yang lebih ramah lingkungan.

“Aplikasi ini dikembangkan sebagai upaya melibatkan publik dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Kontribusi masyarakat melalui penilaian ini diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) untuk mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif dan bermanfaat, ” ujar Benja.

Dalam acara ini, mantan Puteri Indonesia 2005 yang kini aktif menyuarakan isu lingkungan, Nadine Chandrawinata turut mendukung kampanye #TemanTamanLaut. Ia mengapresiasi peluncuran aplikasi Marine Buddies dan menyatakan bahwa wisatawan memang harus bertanggung jawab penuh terhadap tempat yang dikunjungi.

“Jadilah wisatawan yang bertanggung jawab karena kita tidak bisa menuntut siapa-siapa. Kita yang harus berperilaku baik (terhadap alam). Butuh disiplin dan komitmen, yang penting mulailah dari diri sendiri,” ujarnya pada konferensi pers #TemanTamanLaut , Kamis (02/03/2017).

Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Pusat ini, turut hadir travel writer Trinity, Miss Scuba Indonesia 2016 Devina Mahendriyani, dan Ramon Tungka yang ‘hadir’ melalui konferensi video. Ramon yang saat itu berada di Raja Ampat, Papua, mengatakan bahwa sebagai wisatawan bahari, selain harus melakukan aktivitas yang ramah lingkungan, wisatawan juga harus bisa membantu mengawasi kondisi kawasan konservasi bahari, termasuk melaporkan saat terjadi aktivitas yang tidak bertanggung jawab. “Harus bisa turut kasih konstribusi positif kepada alam, turun tangan langsung,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kampanye #TemanTamanLaut memiliki tiga langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat. Pertama, mengenali kawasan konservasi bahari di Indonesia. Kedua, mengunjungi dan mendukung penerapan praktik aktivitas bahari yang bertanggung jawab. Terakhir, mengawasi pengelolaan kawasan konservasi bahari dan melaporkan aktivitas bahari yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini aplikasi Marine Buddies baru bisa diunduh lewat gawai berbasis android, sementara untuk pengguna iOs akan diluncurkan pada Mei 2017. Segala hasil pelaporan masyarakat melalui aplikasi Marine Buddies yang diteruskan WWF Indonesia kepada pihak terkait, hasilnya juga bisa dilihat melaui laporan pada situs www.marinebuddies.org.

Penulis: AT/G39

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Kementerian Pariwisata menandatangani kesepakatan bersama dalam mengembangkan kepariwisataan nasional khususnya wisata bahari. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa nantinya, kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung fasilitas program prioritas KKP dan Kementerian Pariwisata.

Adapun yang menjadi prioritas kerja sama yaitu pengembangan potensi sumber daya alam wisata bahari, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan pemasaran wisata bahari, pertukaran data dan informasi, peningkatan pengawasan bersama sumber daya kelautan dan perikanan dan wisata bahari, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

“Indonesia perlu meningkatkan aspek pelayanan, tidak hanya fokus pada penyediaan produk dan komoditas perikanan dan kelautan. Pendapatan negara akan bertambah jika kebaharian juga berfokus pada pengelolaan sehingga memberikan nilai tambah,” tuturnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (08/02).

BACA JUGA: 27 Juta Hektar Kawasan Konservasi Ditargetkan Jadi Destinasi Wisata Bahari

Selain itu, Susi juga meminta Kementerian Pariwisata agar bersama menata pelabuhan perikanan dan pasar agar dapat menjadi destinasi wisata bahari yang menarik. Ia juga ingin masyarakat, nelayan, dan pengusaha bahari diajarkan sikap yang baik untuk menarik hati pengunjung atau wisatawan.

“Wisata bahari ini seharusnya menghasilkan lebih banyak dari wisata darat. Contohnya Maldives. Maldives itu hanya pulau kecil saja, kira-kira sebesar pulau Nias, mungkin lebih besar pulau Nias, tapi hasilnya (sumbangan devisa) hampir sama dengan seluruh Indonesia. Padahal lautnya hanya sekitar pulau itu saja. Exclusive Economy Zone (EEZ) mereka juga tidak banyak jadi kita harus bisa meningkatkan services kita sehingga kita bisa seperti mereka,” ujarnya.

KKP dan Kementerian Pariwisata sendiri menargetkan, di tahun 2019 kontribusi wisata bahari terhadap total devisa Indonesia sebesar USD 4 miliar atau sekitar 20 persen. Meningkat empat kali lipat dari yang bisa disumbangkan tahun lalu.

BACA JUGA: Pengelolaan Tujuh Taman Nasional Laut Masih Dalam Otoritas KLHK

Kesepakatan bersama KKP dan Kementerian Pariwisata ini pun, lanjutnya, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengembangan SDMPKP dan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. Adapun fokusnya adalah pertukaran tenaga ahli, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan permagangan, serta pemanfaatan sarana prasarana.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, penyebab kurangnya kontribusi wisata bahari di Indonesia antara lain adalah pendekatan keamanan/sekuritas yang terkendala regulasi. Misalnya, untuk masuk wilayah bentang laut Indonesia, pendatang atau wisatawan butuh waktu 21 hari, di saat negara lain seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia hanya butuh satu jam.

“Pendekatan yang kita lakukan adalah security (keamanan) bukan services (pelayanan), padahal pariwisata itu adalah services. Semua orang adalah wisatawan kecuali penjahat. Bukan semua orang penjahat kecuali wisatawan. Ini pendekatan yang sangat berbeda. Akhirnya salah satunya kita mencabut yang namanya Clearance Approval for Indonesian Territories (CAIT). Apa yang terjadi, kenaikan kita 100 persen dari yang hanya 750 yacht yang datang ke Indonesia tahun 2015, tahun 2016 sudah mencapai 1.500. Poinnya adalah hasil yang luar biasa pasti caranya tidak biasa,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menargetkan 27 juta hektare kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Kawasan konservasi tersebut nantinya akan di dorong untuk menjadi destinasi wisata bahari.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaya mengatakan bahwa untuk memenuhi target itu, berbagai upaya akan dilakukan termasuk menggandeng stakeholder. Salah satunya, kata Sjarief, melalui penandatangan kesepakatan bersama dengan Wildlife Conservation Society–Indonesia Program (WCS-IP) tentang pengelolaan kawasan konservasi, jenis ikan yang dilindungi, dan sumber daya ikan di Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan langkah awal KKP dan WCS untuk secara bersama-sama menyusun suatu rencana dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan serta mewariskannya kepada generasi mendatang,” terangnya, Jakarta, Kamis (27/10).

BACA JUGA: Perilaku Wisatawan dalam Pariwisata Bahari Pengaruhi Satwa Laut

Menurut Sjarief, Indonesia saat ini secara serius tengah mengembangkan potensi pariwisata. Salah satu yang menjadi keunggulan Indonesia sendiri, katanya, adalah wisata bahari. Bagi Indonesia, ini sebuah kebahagiaan dan kebanggaan karena Indonesia sudah mulai menoleh ke laut.

Kawasan konservasi yang ditargetkan menjadi tujuan wisata, lanjut Sjarief, akan mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, KKP juga akan bekerja sama dengan stakeholder terkait persyaratan kawasan konservasi yang akan menjadi destinasi wisata di Indonesia.

BACA JUGA: Kembangkan Pariwisata Alam, Pemerintah Siapkan Empat Strategi

Country Director WCS-IP Noviar Andayani menambahkan bahwa WCS siap membantu Pemerintah Indonesia dalam penanganan kawasan konservasi serta investasi di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyatakan bahwa WCS memang berkomitmen untuk melakukan investasi di bidang konservasi perikanan.

Tujuan penandatanganan kerja sama ini, diakui Noviar adalah untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan dengan mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlangsung sehingga tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia juga dapat tercapai.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa besar. Dengan luas laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yakni sebesar 5,8 juta km2 dan panjang pantai sekitar 97 ribu km, tentu hal ini menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menyampaikan pidato kunjungan kerjanya di Malang menyatakan bahwa kekayaan maritim dan potensi bahari tersebut belum memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian Indonesia, terutama sebagai sumber devisa negara. Sampai saat ini saja, devisa dari sektor pariwisata bahari di Indonesia baru mencapai sekitar US$ 1 miliar per tahun.

“Jika kita mampu mengembangkan potensi tersebut, tentu nilai ekonomi berupa perolehan devisa, sumbangan terhadap PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah multiplier effects sangatlah besar. Sudah seyogyanya, Indonesia menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional ke depan demi kemakmuran masyarakat dan negara,” ujar Susi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (13/11).

Menurut Susi, dalam rangka mencapai visi Poros Maritim Dunia dan menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus mendorong penguatan industri perikanan nasional.

Upaya ditempuh melalui pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjamin stabilitas dan berkembangnya usaha perikanan. Ditambah juga melalui investasi pemerintah berupa pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan unit pengolahan ikan, serta bantuan kepada masyarakat seperti kapal penangkap ikan dan peralatan pengolahan.

Melalui kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama setahun terakhir, khususnya yang berfokus kepada pemberantasan illegal fishing, Susi menyatakan bahwa para nelayan sendiri telah menikmati peningkatan jumlah tangkapan, kualitas tangkapan yang baik dan waktu melaut yang semakin pendek.

Selain itu, ia menambahkan, meski telah menunjukan perkembangan yang menggembirakan, Indonesia masih tertinggal dari aspek daya saing khususnya dukungan industri jasa keuangan kepada sektor kelautan dan perikanan.

“Secara umum, industri jasa keuangan masih belum membuka secara luas dukungan finansialnya kepada sektor perikanan yang justru mengalami peningkatan di saat ekonomi nasional dan dunia mengalami kelesuan,” tuturnya lagi.

Oleh karena itu, Susi menyambut baik digulirkannya program JARING. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya serapan kredit untuk usaha perikanan dan bertambahnya jumlah perbankan nasional yang mendukung program JARING.

“Saya berharap, melalui momen sosialisasi program JARING ini, industri jasa keuangan akan semakin mendukung usaha perikanan khususnya melalui penyediaan kredit investasi dan modal kerja bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam upaya mendorong penguatan industri perikanan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, KKP menggelontorkan bantuan masyarakat sebanyak Rp 5,23 miliar. Bantuan tersebut berupa peralatan pemindangan dan pengolahan abon senilai Rp 195 juta, sarana ikan hias, peralatan pengolahan albumin dan peralatan pengolahan tepung ikan senilai Rp 663 juta, serta pelatihan masyarakat dan bantuan penyuluhan dengan nilai Rp 302 juta.

KKP juga memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata bahari, antara lain rumah apung wisata, kapal wisata, peralatan selam dan pendukungnya, sarana tourism information center, serta pelatihan selam dasar untuk pemandu wisata. Salah satu lokasi yang mendapat bantuan berada di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan.

Kelompok masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah Lembaga Masyarakat Konservasi “Bhakti Alam” Sendang Biru yang diketuai oleh Saptoyo. Bantuan berupa rumah apung wisata yang dilengkapi kapal wisata 2 unit dan peralatan selam 3 unit dengan nilai Rp 4,07miliar.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2015 yang diperingati setiap tanggal 5 November, WWF Indonesia menghadirkan “Panduan Wisata Bahari Ramah Lingkungan Seri Mengamati dan Berinteraksi dengan Satwa Laut” sebagai panduan yang bijak bagi seluruh pelaku wisata. Peluncuran panduan ini sekaligus menjadi bagian dari Kampanye #BeliYangBaik yang digagas oleh WWF Indonesia.

Indarwati Aminuddin, Koordinator Pariwisata Bahari WWF Indonesia, menyampaikan bahwa panduan ini menghadirkan praktik-praktik terbaik berbasis lingkungan dalam aktivitas bahari yang melibatkan pengamatan dan interaksi dengan satwa laut di habitat alami. Bila tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya laut, termasuk satwa di dalamnya, dapat berakibat pada menurunnya populasi satwa dan rusaknya ekosistem.

“Berlandaskan pada konsep konservasi, panduan yang disusun untuk mendukung tercapainya pariwisata bahari yang bertanggung jawab ini merangkum praktik-praktik yang disarankan juga dipilih melalui proses sistematik, mulai dari kajian pustaka, pengumpulan data lapangan, serta diskusi dengan kelompok praktisi wisata bahari, akademisi, dan pemerintah,” jelas Indar di Jakarta, Kamis (05/11).

Dengan peluang yang disajikan alam bagi kemajuan pariwisata bahari, lanjutnya, penting untuk memastikan interaksi dengan satwa laut secara bertanggung jawab. Hal ini agar pemanfaatan yang bijak dapat berlangsung dalam jangka panjang, meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, dan bernilai lebih tinggi serta menghindari menurunnya populasi satwa laut sebagai obyek pariwisata bahari unggulan di Indonesia.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Turut hadir dalam acara tersebut Putri Indonesia 2005 yang juga pemilik resort di Raja Ampat, Nadine Chandrawinata. Nadine menyatakan bahwa kampanye dan panduan pariwisata yang bertanggung jawab masih sangat diperlukan, baik untuk para wisatawan maupun bagi para operator (pengusaha).

“Terkadang ada saja wisatawan nakal yang mau seenaknya, buang sampah juga sesukanya. Ada juga operator yang sengaja menawarkan wisata yang berisiko bagi mahkluk hidup bawah laut seperti terumbu karang maupun ikan-ikan. Makanya panduan ini sudah sangat bagus sekali,” katanya.

Panduan ini, lanjut Nadine, layak dibaca sebagai referensi wajib bagi operator wisata dan wisatawan. Wisatawan akan mendapatkan tips praktis bagaimana perilaku yang bijak, bersahabat dan bertanggungjawab sebagai wisatawan bagi masyarakat, laut dan ekosistemnya. Dengan memahami panduan ini, wisatawan akan memiliki informasi bagaimana memilih operator dan paket wisata yang tidak mengancam turunnya populasi satwa maupun rusaknya ekosistem laut.

“Dalam panduan tersebut, operator wisata diingatkan akan aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar wisata bahari yang diselenggarakan tidak berdampak negatif, misalnya teknik pengoperasian kapal dari sisi kecepatan dan jarak untuk pengamatan dan interaksi satwa laut,” pungkas Nadine.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wisata bahari selalu menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi mereka yang menyukai indahnya panorama alam bawah laut. Namun sayangnya, tidak sedikit dari para wisatawan maupun operator wisata bahari yang belum menyadari akan dampak perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya laut, khususnya satwa laut.

Indarwati Aminuddin, Koordinator Pariwisata Bahari WWF Indonesia, menyatakan, bila wisatawan tak mampu memilih paket wisata bahari yang dioperasikan dengan bijak dan ramah lingkungan, bisa jadi kesenangan wisatawan justru berujung pada nasib buruk bagi satwa laut.

Wisata bahari, lanjut Indarwati, mampu menjadi tumpuan pengembangan pariwisata di Indonesia. Bahkan, Kementerian Pariwisata sendiri telah menargetkan target devisa sebesar 4 miliar dollar Amerika di tahun 2019. Sebanyak 60 persen dari wisata bahari adalah wisata pantai, 25 persen merupakan wisata bentang laut seperti kapal pesiar, yacht dan 15 persen wisata bawah laut yaitu snorkeling dan menyelam.

“Namun yang terjadi, kebanyakan wisatawan kerap kali sangat senang mengamati dan berinteraksi dari jarak dekat dengan satwa laut seperti burung laut, penyu, dan lumba-lumba. Pengamatan dan interaksi yang dilakukan tanpa memperhatikan sensitifitas mereka (satwa) terhadap gangguan bisa menyebabkan perubahan perilaku, cedera bahkan kematian,” jelas Indarwati kepada Greeners, Jakarta, Kamis (05/11).

Sunda Banda Seascapes (SBS) dan Fisheries Leader WWF-Indonesia, Imam Musthofa. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, lanjutnya lagi, sering ditemui kasus dimana satwa laut terluka dan mati akibat terkena baling-baling kapal. Pengamatan satwa yang berlebihan juga dapat menyebabkan stress pada induk satwa yang berakibat terpisahnya induk dari anak-anaknya. Hal ini akan menurunkan daya tahan hidup anak-anak satwa tersebut.

Untuk itu, Imam Musthofa, Sunda Banda Seascapes (SBS) dan Fisheries Leader WWF-Indonesia menyatakan bahwa ekosistem laut merupakan objek vital dalam bisnis pariwisata bahari. Oleh karena itu, upaya peningkatan usaha pariwisata di Indonesia merupakan peluang untuk memperkuat konservasi ekosistem laut bila dibarengi dengan edukasi pelaku wisata agar lebih peduli terhadap gaya hidup yang lebih ekologis saat menikmati keindahan laut dan berinteraksi dengan satwa laut di alamnya.

“Panduan dalam mengamati dan berinteraksi yang diluncurkan oleh WWF Indonesia seharusnya bisa membantu para wisatawan untuk lebih bertanggung jawab dalam melakukan setiap aktivitas wisata bahari di manapun mereka berada,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Untuk mengembangkan jiwa dan semangat bahari bangsa Indonesia, diperlukan adanya upaya bersama dan investasi besar berjangka panjang, utamanya dalam menggali akar budaya dan sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari dimasa lampau.

Untuk memperkenalkan pada masyarakat tentang akar budaya dan sejarah bahari Indonesia tersebut, Kementerian Koordinator Kemaritiman bekerjasama dengan Direktur Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Taman Impian Jaya Ancol sepakat untuk melakukan penguatan terhadap sarana peraga bahari di Ancol. Penguatan sarana ini dilakukan melalui renovasi koleksi ikan laut dalam dan koleksi ikan purba Coelacanth di Sea World.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo menyatakan bahwa dalam kerjasama ini dilakukan penambahan sarana di Sea World Ancol dengan koleksi harta karun dari kapal-kapal tenggelam di perairan Nusantara serta penempatan video hasil ekspedisi keindahan bawah laut Indonesia yang bekerjasama dengan Amerika dengan kapal riset Okeanos Explorer-nya.

“Nanti juga akan ada hasil Ekspedisi Palung Jawa sedalam 2.800 meter dan Program Kapal Selam Riset Indonesia-Jepang SHINKAI 6500. Bahkan saat ini, telah dimulai pula pembangunan Museum Kapal Perang di Ancol dan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud akan segera memulai studi kelayakannya pada tahun 2015 ini,” ujarnya, Jakarta, Jumat (24/07).

Selain itu, dalam pertemuan tersebut pun telah diidentifikasi beberapa program kebaharian untuk segera diimplementasikan. Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, Kacung Maridjan, menyampaikan beberapa program yang segera akan dilaksanakan tersebut antara lain menyusun “Jalur Rempah-Rempah Nusantara” (Nusantara Spice Route), yang membawa bangsa-bangsa Eropa hadir di Wilayah Kepulauan Nusantara pada abad 14.

“Sarana ini akan digunakan untuk pengembangan wisata bahari di masa depan,” katanya.

Melalui pertemuan ini juga dilaporkan perkembangan pembangunan situs dua Kerajaan Bahari Nusantara yang besar, yaitu Situs Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur dan Situ Kerajaan Sriwijaya di Muara Jambi telah siap untuk dikunjungi wisatawan pada tahun 2016 mendatang.

Penulis: Danny Kosasih