Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia menggelar pelatihan Identifikasi Kriteria Habitat Kritis Spesies ETP (spesies terancam punah dan dilindungi). Pelatihan ini bertujuan memperkuat pembentukan dan efektivitas kawasan konservasi berbasis spesies serta mendukung upaya penyelamatan spesies hiu dan pari.

Pelatihan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas otoritas pengelola dan unit teknis di kawasan konservasi perairan dalam hal pemantauan spesies. Identifikasi area penting yang menjadi habitat kritis bagi spesies terancam punah menjadi fokus pada pelatihan ini.

Setelah itu, KKP dan WWF berharap dapat segera mengadopsi hasil pedoman dalam dokumen nasional untuk proses pemantauan dan pengelolaan kawasan konservasi tersebut.

Kegiatan ini juga bagian dari upaya pengembangan dan efektivitas pengelolaan 20 spesies prioritas serta mendukung perluasan kawasan konservasi perairan. Hal tersebut sejalan dengan visi MPA 30×45 dari KKP. Visi itu bertujuan untuk memperluas kawasan konservasi perairan hingga 30 persen pada tahun 2045.

Ketidakpastian Keberhasilan Konservasi

Kelestarian spesies laut yang terancam punah dan dilindungi sangat bergantung pada kondisi habitat yang memadai. Sejak 2021, KKP dan WWF-Indonesia telah menginisiasi program MPA for Sharks, yang merupakan kawasan konservasi di perairan dengan fokus perlindungan terhadap hiu. Program ini kemudian mereka kembangkan menjadi MPA for Species-Based. Tujuannya untuk melindungi habitat spesies laut ETP (Endangered, Threatened, and Protected). 

Colin Simpfendorfer, trainer dan penulis buku Guidance on Defining and Identifying Critical Habitats For Recovering Shark And Ray Species, menjelaskan bahwa perlindungan spasial dapat memberikan manfaat konservasi bagi beberapa spesies. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan. Sebab, banyak spesies hiu dan pari yang dapat berpindah jauh melampaui batas kawasan lindung.

BACA JUGA: Tantangan Besar Konservasi Hiu dan Pari di Indonesia

Perpindahan tersebut menambah ketidakpastian mengenai keberhasilan konservasi secara keseluruhan. Sebab, perlindungan spasial mungkin tidak mencakup seluruh area yang spesies butuhkan untuk kelangsungan hidup mereka.

“Pendekatan yang dapat menghasilkan hasil konservasi yang positif bagi hiu dan pari adalah konsep habitat kritis, yaitu area yang berperan penting dalam memastikan kelangsungan hidup spesies target,” kata Colin lewat keterangan tertulisnya, Jumat (22/11).

Ia menambahkan, dengan mengidentifikasi dan memfokuskan pengelolaan pada habitat kritis ini, upaya konservasi kemungkinan besar akan berhasil.

Pengelolaan Harus Efektif

Sementara itu, Direktur Konservasi dan Ekosistem Biota Perairan (KEBP), Firdaus Agung menjelaskan KKP telah mengelola 5,7 juta hektare untuk habitat hiu dan pari. Sementara, untuk habitat penyu yaitu luasnya 5,5 juta hektare.

Firdaus menambahkan, KKP perlu memastikan efektivitas pengelolaannya agar memberikan manfaat, baik secara ekologi maupun sosial ekonomi.

Menurutnya, penting untuk mengadakan pelatihan identifikasi kriteria habitat kritis. Hal ini dapat memberikan kriteria yang lebih jelas dalam pembentukan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sehingga, dapat menjadikan spesies dilindungi dan terancam punah sebagai target konservasi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menurut Laporan Living Planet Report (LPR) 2024 dari World Wide Fund for Nature (WWF), populasi satwa liar di dunia menurun 73% selama 50 tahun terakhir (1970-2020). Laporan ini menunjukkan bahwa Bumi mendekati titik kritis berbahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia.

Living Planet Index (LPI) yang disusun oleh Zoological Society of London (ZSL) mencakup hampir 35.000 tren populasi dari 5.495 spesies antara tahun 1970-2020. Penurunan paling tajam terjadi pada ekosistem air tawar (-85%), diikuti oleh ekosistem darat (-69%), dan ekosistem laut (-56%).

Peneliti menemukan bahwa beberapa populasi spesies menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan. Contohnya, jumlah penyu sisik yang bertelur di Pulau Milman, Great Barrier Reef, Australia, turun 57% antara tahun 1990-2018.

BACA JUGA: Perburuan Satwa Liar Masih Terjadi di Tengah Pandemi

Selain itu, populasi Pink River Dolphin di Amazon menurun 65%, dan tucuxi, spesies lumba-lumba yang lebih kecil, menyusut 75% antara tahun 1994-2016 di cagar alam Mamirauá, Amazonas, Brasil. Tahun lalu, lebih dari 330 lumba-lumba sungai mati di dua danau selama musim panas dan kekeringan ekstrem.

Direktur Jenderal WWF Internasional, Kirsten Schuijt, menyatakan bahwa alam sedang mengeluarkan panggilan darurat. Krisis hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim telah mendorong satwa liar serta ekosistem melampaui batas kemampuan mereka, menciptakan titik kritis global yang berbahaya. Situasi ini dapat merusak sistem penyangga kehidupan di Bumi dan mengancam masyarakat.

“Konsekuensi bencana dari hilangnya beberapa ekosistem yang paling berharga, seperti hutan hujan Amazon dan terumbu karang, akan dirasakan oleh manusia dan alam di seluruh dunia,” ungkap Kirsten lewat keterangan tertulisnya, Kamis (10/10).

Direktur Jenderal WWF Internasional, Kirsten Schuijt. Foto: LinkedIn Kirsten Schuijt

Ancaman dan Harapan

Penurunan populasi satwa liar disebabkan oleh berbagai faktor. Sistem pangan yang tidak berkelanjutan menyebabkan penyempitan habitat dan penyusutan ekosistem. Selain itu, pemanfaatan berlebihan serta munculnya spesies dan penyakit invasif turut memperburuk kondisi ini.

Perubahan iklim juga menjadi ancaman tambahan yang signifikan bagi keanekaragaman hayati. Hal ini terutama berdampak pada populasi satwa liar di Amerika Latin dan Karibia. Wilayah ini mencatat penurunan rata-rata populasi satwa liar sebesar 95%.

Di samping itu, meskipun ada penurunan, LPI juga menunjukkan beberapa populasi yang menunjukkan kestabilan atau peningkatan berkat upaya konservasi yang efektif.

Contohnya, sub-populasi gorila gunung di pegunungan Virunga, Afrika Timur, meningkat sekitar 3% per tahun antara tahun 2010-2016, dan populasi Bison Eropa di Eropa Tengah juga mulai pulih. Meskipun demikian, keberhasilan di satu wilayah tidaklah cukup untuk mengatasi masalah ini secara keseluruhan.

Penurunan Populasi Satwa Liar Tingkatkan Risiko Kepunahan

Sementara itu, penurunan populasi satwa liar dapat menjadi indikator peringatan dini mengenai meningkatnya risiko kepunahan dan potensi hilangnya ekosistem yang sehat. Ketika ekosistem rusak, mereka tidak lagi mampu memberikan manfaat yang selama ini diandalkan manusia. Seperti udara bersih, air, dan tanah yang sehat untuk makanan.

Akibatnya, ekosistem menjadi lebih rentan terhadap titik kritis. Titik kritis ini terjadi ketika suatu ekosistem terdorong melampaui ambang batas. Hal itu bisa mengakibatkan perubahan substansial dan berpotensi tidak dapat dipulihkan.

Secara global, hilangnya hutan hujan Amazon dan kematian massal terumbu karang menandai titik kritis ini. Dampak peristiwa ini tidak hanya dirasakan di area sekitar, tetapi juga menjalar jauh ke belahan dunia lain. Bahkan, dapat mengancam ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian.

Peringatan ini semakin mendesak karena kebakaran di Amazon mencapai tingkat tertinggi dalam 14 tahun pada bulan Agustus. Selain itu, pemutihan terumbu karang massal global yang keempat telah terjadi dan dikonfirmasi pada awal tahun ini.

CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda. Foto: WWF Indonesia

Komitmen Negara Masih Jauh

Saat ini, berbagai negara telah menyepakati tujuan global yang ambisius untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal itu tercantum dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global. Negara-negara juga berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C berdasarkan Perjanjian Paris. Selain itu, mereka juga berusaha mengentaskan kemiskinan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Namun, Living Planet Report menunjukkan bahwa negara-negara masih jauh dari memenuhi target 2030. Mereka belum bertindak untuk menghindari titik kritis yang berbahaya.

CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda menegaskan bahwa semua pihak perlu waspada terhadap dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati, terutama hilangnya habitat yang dapat memicu kepunahan spesies kunci di Indonesia.

BACA JUGA: Penegakan Hukum Lemah, Satwa Liar Kian Punah

“Semua pihak—pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, dan universitas—perlu bersinergi untuk mengatasi dampak ini. Penting bagi pemerintah mengorkestra upaya bersama yang melindungi habitat. Termasuk masyarakat adat dan lokal, serta menegakkan hukum atas kejahatan lingkungan,” ucapnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aksi memadamkan lampu dan peralatan elektronik selama 60 menit atau Earth Hour kembali berlangsung pada, Sabtu (25/3) waktu setempat. Aksi ini harapannya mendorong masyarakat berpartisipasi menyelamatkan alam beserta isinya.

Earth Hour merupakan kegiatan global yang World Wide Fund for Nature (WWF) inisiasi sejak tahun 2007. Kepedulian aksi mematikan lampu dan perangkat elektronik selama 60 menit dari pukul 20.30 hingga 21.30 waktu setempat.

CEO sekaligus Direktur Eksekutif WWF Aditya Bayunanda mengatakan, sejak pandemi Covid-19, antusiasme masyarakat yang terlibat aktif dalam aksi ini terus tinggi. Terlebih saat ini perayaan Earth Hour berlangsung secara tatap muka sehingga menjadi semangat tersendiri.

“Kita harus terus menerus mengigatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penyelamatan alam. Setiap manusia berkewajiban menjaganya,” katanya kepada Greeners, Sabtu (25/3).

Earth Hour 2023 Targetkan Perubahan Perilaku 

Pelaksanaan aksi Earth Hour tahun ini berlangsung di 20 kota atau daerah di Indonesia secara serentak. Seperti tahun sebelumnya, target aksi ini juga menyasar perubahan gaya hidup terlepas dari aksi yang hanya berlangsung satu jam ini.

Lelaki yang akrab disapa Dito ini juga menambahkan, pada acara Earth Hour tahun ini menggunakan logo EH dengan flip clock. Ini tak sekadar simbol, tapi memiliki arti tersendiri.

“Ini menandakan waktu yang hampir habis untuk menyelamatkan bumi. Dan kita mengingatkan seluruh umat manusia untuk segera bertindak menyelamatkan bumi,” ucapnya.

Di Jakarta, komunitas Earth Hour menggelar kegiatan yang berpusat di PIK dengan berbagai aksi dan inisiatif masing-masing secara mandiri.

Wakil Presiden urusan media WWF Chris Conner menyatakan, makna Earth Hour yang berlangsung selama 16 tahun dan melibatkan jutaan orang di seluruh dunia tak sekadar mematikan lampu mereka selama 60 menit.

“Namun, alam membutuhkan kita. Orang membutuhkan kita. Iklim membutuhkan kita. Earth Hour adalah kesempatan bagi kita semua untuk bersatu melindungi planet kita,” ungkapnya melansir WWF.

Earth Hour 2020. Foto: WWF Indonesia

Earth Hour Kurangi Konsumsi Listrik

Menurut data PLN tahun 2017 DKI Jakarta berhasil menekan konsumsi listrik hingga 157 megawatt dengan reduksi kadar karbon mencapai 112,69 ton saat Earth Hour 2017. Sementara pada tahun 2016 penghematannya yaitu 148 megawatt dengan reduksi karbon sebanyak 57,51 ton.

Manager Komunikasi PLN DKI Jakarta Pandu Prastyani mendorong aksi Earth Hour, namun PLN  memastikan tak memadamkan listrik. “PLN tidak memadamkan listrik, tapi lebih ke kesadaran masyarakat,” imbuhnya.

Earth Hour 2023 juga berlangsung serentak pada 174 negara di dunia. Melansir Science Direct, Earth Hour berlangsung di 10 negara mampu mengurangi konsumsi listrik dengan rata-rata 4 %.

Kepala Pusat Kebijakan Keenergian Institut Teknologi Bandung Retno Gumilang Dewi berharap, agar aksi mitigasi ini tak sekadar aksi sesaat.

Tapi bisa kita implementasikan dalam perubahan perilaku secara berkelanjutan. “Ini menjadi tantangan kita agar aksi ini tak hanya sesaat,” tandasnya.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Melalui Surat Keputusan Menteri Nomor SK. 32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020 yang ditetapkan pada 10 Januari 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara resmi melaksanakan pemutusan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. Pengakhiran kerja sama dinilai akan berdampak ke sejumlah program yang telah berjalan sejak 1998, termasuk kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Dr. Ir. Mahawan Karuniasa Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia mengatakan kewenangan pemerintah di sektor lingkungan hidup masih dominan. Sehingga peran organisasi masyarakat nasional dan internasional penting untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan upaya konservasi. Pengaruh pemutusan kemitraan ini, kata Mahawan, akan menutup peluang dan sokongan berbagai kegiatan pelestarian.

“Tentu pemutusan kemitraan dengan LSM Konservasi akan berdampak pada berkurangnya aktivitas dan batalnya dukungan lembaga lain ke Indonesia,” ujar Mahawan, melalui layanan pesan pendek, Selasa, 4 Februari 2020.

Baca juga: Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Perlu Diperbarui

Menurut Mahawan, perkara ini juga menjadi preseden buruk bagi kedua belah pihak. Karena mengindikasikan kegagalan dalam membangun konsensus antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah di bidang yang menjadi fokus kegiatan.

“Pemutusan kemitraan yang terjadi perlu menjadi momentum pemerintah untuk berupaya lebih inklusif. Bagi LSM juga harus mengedepankan konteks Indonesia, tidak hanya membawa agenda donor atau penyandang dana,” ujar Mahawan.

Konservasi Badak Jawa di Kalimantan menjadi salah satu program yang terkena dampak dari pemutusan kerja antara KLHK dan WWF Indonesia. Foto: shutterstock.com

Ia menuturkan kasus pemutusan kerjasama WWF ini tentu berdampak terhadap upaya konservasi. Namun, besaran dampaknya masih memerlukan kecermatan lebih lanjut. Kontribusi lembaga masyarakat dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masing-masing kelompok. Mahawan menyampaikan, organisasi juga perlu membuka diri untuk bekerja sama secara inklusif dengan legislatif maupun aktor non-negara (Non-State Actors).

Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Konservasi Minim

Sementara itu, Manajer Kampanye Air, Pangan, Ekosistem Esensial, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Wahyu Perdana mengatakan kunci perlindungan kawasan konservasi terletak pada Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Menurut Walhi, undang-undang tersebut perlu diperbaiki. Sebab pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam kegiatan konservasi sangat minim.

“Bahkan sejumlah pasal justru mengancam keberadaan masyarakat di kawasan konservasi. Di sisi lain, ada celah yang dimanfaatkan oleh industri ekstraktif, di antaranya ketentuan soal pemanfaatan panas bumi dan sumber daya air di kawasan konservasi,” kata Wahyu.

Baca juga: Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Perspektif Agama Islam

Menurut Wahyu, pemerintah semestinya berfokus pada upaya menemukan dan mengenalkan sistem pengelolaan konservasi di luar mekanisme negara, misalnya, Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM). Dengan adanya ketetapan tersebut, pemerintah akan terbantu dalam menjalankan pelestarian terutama di daerah terpencil dan jauh dari jangkauan aparat. Perlindungan yang dilaksanakan dengan keterlibatan penuh dari masyarakat, kata Wahyu, akan membuat konservasi Indonesia semakin efektif dan kaya.

Data Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK mencatat, jumlah kawasan konservasi pada 2018 sebanyak 554 unit dengan luas total 27,13 juta hektar. Dengan rincian, 54 unit merupakan taman nasional dengan luas hampir 60 persen dari total kawasan konservasi.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Labuan Bajo destinasi wisata di Timur Indonesia menyimpan segudang keindahan alam juga permasalahan lingkungan. Melihat masalah tumpukan sampah di kawasan ini para pelaku bisnis tertarik membuat program lingkungan berkelanjutan. Berkolaborasi bersama World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Artotel Earth melakukan kampanye kreatif untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli lingkungan.

Artotel Earth bekerja sama dengan seniman Yogyakarta Mulyakarya menciptakan karya seni daur ulang plastik dan komik singkat berjudul “Boli di pulau Komodo”. Komik karangan Yudha Sandy tersebut bercerita tentang perjalanan balas dendam botol plastik yang dibuang ke laut oleh manusia. Karya seniman Mulyakarya akan dipamerkan di seluruh Artotel di Indonesia.

“Ide awalnya adalah reduce plastik, tapi karena konsep Artotel mengusung seni, maka medianya dibuat komunikatif agar orang-orang tertarik untuk mengurangi plastik,” kata Yulia Maria Asisten Director Marketing Communication Artotel Group.

Baca juga: Kartun Lingkungan

Ia mengatakan tidak hanya pameran, tapi juga ada video dokumenter mengenai Labuan Bajo yang akan diputar di seluruh Artotel Group. ”Video ini memang disiapkan untuk menjadi program kampanye Artotel Group terhadap pengurangan sampah plastik,” ucap Yulia.

Seniman Yogyakarta Mulyakarya, World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, dan Artotel Earth, dalam acara konferensi pers serta pameran kolaborasi seni, di Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019. Foto: www.greeners.co/Ridho Pambudi

Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai mencatat, kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo per tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2016, misalnya, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 54.335 orang. Sedangkan wisatawan nusantara sebesar 29.377. Tahun 2017, wisatawan mancanegara naik 18,42 persen menjadi 66.601 orang, sementara wisatawan nusantara naik 32,55 persen menjadi 43.556 pengunjung.

Baca juga: Attero, Cara Seniman Jalanan Kota Lisbon ‘Bicara’ Soal Sampah

Meningkatnya kunjungan wisatawan setiap tahun, sayangnya tidak meningkatkan kualitas kebersihan di Labuan Bajo karena masalah sampah masih sangat memprihatinkan. Dalam satu hari, contohnya, kawasan wisata di Bajo dapat memproduksi sampah sebanyak 12,8 ton. Jumlah ini  berbanding terbalik dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPS) yang hanya memiliki ukuran 25 meter x 90 meter dan tidak cukup untuk menampung sampah per hari.

Deputi Director Partnership WWF Indonesia, Mia Fitri, mengatakan ingin sekali mewujudkan wisata yang bertanggung jawab, sebab, pariwisata merupakan sektor yang dikembangkan ke depan. Ia menyambut para pelaku bisnis yang mulai peduli terhadap lingkungan. “Intinya kami membantu pelaku bisnis untuk bisa mencapai indikator-indikator keberlanjutan yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Menurut Mia, dengan adanya kesadaran dari para pelaku bisnis dan wisatawan, hal tersebut akan menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pariwisata Indonesia. “Mereka akan mendapat manfaat dari daerah yang dikembangkan jika mereka saling bertanggung jawab menjaga tempat wisata,” kata dia.

Penulis: Ridho Pambudi

Jakarta (Greeners) – Dalam WWF Living Blue Planet Report yang dirilis September 2015 diungkapkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kondisi ekosistem laut beserta sumber dayanya terus mengalami penurunan. Untuk itu, peran serta berbagai pihak menjadi hal yang penting guna menjaga kelangsungan ekosistem. Bukan hanya pemerintah, pengusaha, masyarakat setempat, namun para wisatawan juga memberikan pengaruh bagi kelangsungan ekosistem di wilayah yang mereka kunjungi.

Atas dasar tersebut, WWF Indonesia membuat sebuah kampanye bertajuk #TemanTamanLaut. Kampanye ini juga ditandai dengan peluncuran aplikasi Marine Buddies yang sudah bisa diunduh di Google Play Store terhitung sejak 2 Maret 2017.

Peluncuran aplikasi ini merupakan upaya WWF Indonesia mengajak segenap masyarakat untuk lebih mengenali wilayah laut Indonesia, khususnya yang secara resmi telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang mencapai lebih dari 165 kawasan. Melalui aplikasi Marine Buddies juga diharapkan masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga kelangsungan ekosistem bahari yang ada diseluruh Indonesia.

PLT CEO WWF Indonesia, Benja Victor Mambai menyatakan keyakinannya bahwa Marine Buddies ini bisa menjadi sebuah media informasi yang edukatif dan mempengaruhi perubahan menuju prilaku wisata dan usaha yang lebih ramah lingkungan.

“Aplikasi ini dikembangkan sebagai upaya melibatkan publik dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Kontribusi masyarakat melalui penilaian ini diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) untuk mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif dan bermanfaat, ” ujar Benja.

Dalam acara ini, mantan Puteri Indonesia 2005 yang kini aktif menyuarakan isu lingkungan, Nadine Chandrawinata turut mendukung kampanye #TemanTamanLaut. Ia mengapresiasi peluncuran aplikasi Marine Buddies dan menyatakan bahwa wisatawan memang harus bertanggung jawab penuh terhadap tempat yang dikunjungi.

“Jadilah wisatawan yang bertanggung jawab karena kita tidak bisa menuntut siapa-siapa. Kita yang harus berperilaku baik (terhadap alam). Butuh disiplin dan komitmen, yang penting mulailah dari diri sendiri,” ujarnya pada konferensi pers #TemanTamanLaut , Kamis (02/03/2017).

Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Pusat ini, turut hadir travel writer Trinity, Miss Scuba Indonesia 2016 Devina Mahendriyani, dan Ramon Tungka yang ‘hadir’ melalui konferensi video. Ramon yang saat itu berada di Raja Ampat, Papua, mengatakan bahwa sebagai wisatawan bahari, selain harus melakukan aktivitas yang ramah lingkungan, wisatawan juga harus bisa membantu mengawasi kondisi kawasan konservasi bahari, termasuk melaporkan saat terjadi aktivitas yang tidak bertanggung jawab. “Harus bisa turut kasih konstribusi positif kepada alam, turun tangan langsung,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kampanye #TemanTamanLaut memiliki tiga langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat. Pertama, mengenali kawasan konservasi bahari di Indonesia. Kedua, mengunjungi dan mendukung penerapan praktik aktivitas bahari yang bertanggung jawab. Terakhir, mengawasi pengelolaan kawasan konservasi bahari dan melaporkan aktivitas bahari yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini aplikasi Marine Buddies baru bisa diunduh lewat gawai berbasis android, sementara untuk pengguna iOs akan diluncurkan pada Mei 2017. Segala hasil pelaporan masyarakat melalui aplikasi Marine Buddies yang diteruskan WWF Indonesia kepada pihak terkait, hasilnya juga bisa dilihat melaui laporan pada situs www.marinebuddies.org.

Penulis: AT/G39

Jakarta (Greeners) – Meningkatnya angka kematian satwa liar yang dilindungi akibat perburuan menunjukkan belum optimalnya upaya perlindungan terhadap satwa liar dan habitatnya. Sepanjang bulan Februari 2016 saja, lembaga World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mencatat telah terjadi setidaknya 18 kejahatan satwa liar dilindungi, seperti kematian gajah sumatera, penjualan kulit harimau sumatera, dan upaya penyelundupan kura-kura moncong babi.

Pada peringatan Hari Satwa Liar Sedunia (World Wildlife Day) yang diperingati setiap tanggal 3 Maret, Direktur Konservasi WWF-Indonesia Arnold Sitompul menyatakan, mengacu pada data hasil studi Tigers Alive Initiative diperlukan delapan orang polisi hutan untuk setiap 100 kilometer persegi. Maka, jika ditilik dari luasan hutan lindung dan konservasi di Indonesia, setidaknya harus ada 48.000 personel polisi hutan untuk menjaga keutuhan hutan, termasuk segala sumber daya flora dan fauna di dalamnya.

“Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015, saat ini hanya ada sekitar 8.000 personel polisi hutan. Dari jumlah tersebut, 5.000 personel dikelola oleh pemerintah daerah, dan sisanya di bawah tanggung jawab KLHK,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (04/03).

Tidak hanya jumlah, kapasitas dan perlengkapan bagi polisi hutan (Polhut) juga harus ditingkatkan. Arnold menyatakan bahwa tugas Polhut adalah pekerjaan yang berbahaya. Tidak cukup hanya bermodalkan keberanian, namun perlu didukung dengan peralatan yang memadai untuk menghadapi perkembangan dan tantangan di lapangan.

“Sangat mendesak bagi Indonesia untuk menambah jumlah polisi hutan guna menahan laju terjadinya kejahatan kehutanan, khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi, karena polisi hutan merupakan salah satu instrumen penting dalam usaha memperkuat pengamanan kawasan konservasi dan spesies dilindungi yang merupakan aset bangsa,” tambahnya.

Studi persepsi polisi hutan yang diluncurkan oleh WWF-Indonesia yang dilakukan terhadap 530 responden polisi hutan di 11 negara yang masih memiliki harimau (tiger range country), termasuk Indonesia, hasilnya menunjukkan sebanyak 63 persen merasa menghadapi situasi yang membahayakan dan 74 persen merasakan kurangnya perlengkapan untuk bekerja. Selain itu, 48 persen responden menyampaikan belum mendapatkan pelatihan yang cukup dan sebanyak 30 persen menyatakan pekerjaan ini belum mendapat imbalan yang memadai.

Dihubungi terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa permasalahan terkait satwa liar merupakan salah satu masalah yang paling berat dari akumulasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan data base sebagai bentuk pemusatan data cara pemantauan satwa liar di alam. Selain itu, KLHK juga tengah melakukan penertiban perdagangan satwa liar melalui peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan para petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau polisi hutan dalam melakukan kegiatan-kegiatan intelijen dan investigasi kejahatan di alam liar.

“Secara kelembagaan kami terus melakukan koordinasi bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung serta melakukan konsolidasi intensif antar Unit Pelaksana Tugas (UPT) KLHK khususnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di wilayah,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – The twenty first session of Conference of Parties (COP 21) of UNFCCC has officially closed with countries agreed to adopt Paris Agreement.

International NGO, World Wildlife Fund (WWF), stated that Paris Agreement would be the foundation for long term effort in tackling climate change.

Furthermore, WWF said that the agreement reflected countries’ attitude in setting aside their own personal interests. The strong message of Paris Agreement is the awareness and new act to cooperate in dealing with impacts of climate change, to ac progressively, and to reach the common goal of protecting vulnerable groups around the world.

Nevertheless, WWF said that Paris Agreement still need to be strengthened and supports from each country to reach the target of reducing emissions and keep global warming below 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius.

Currently, all INDCs were only covering half of required emission reduction with remaining 12 – 16 Giga tonnes.

Dr. Efransjah, CEO of WWF Indonesia. said that WWF welcomed Paris Agreement for including crucial elements in saving the world from worst impacts of climate change. The agreement also described attentions on proteting vulnerable groups and Indonesia’s interests.

“Paris Agreement has included global goals in climate change adaptation followed by mentioning lost and damages over climate change impacts,” he said in a press release to Greeners, in Jakarta, on Sunday (13/12).

In addition, Paris Agreement also explained that all countries must act to reduce deforestation rate, land degradation, and sustainable land management. The agreement had also included baseline to measure carbon emissions in Indonesia, which was already launched its Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS) during COP 21.

Besides reducing deforestation and land degradation, Efransjah said that other effort need to be taken was global transition on clean and renewable energy.

“It is also important that how countries, including Indonesia. to implement commitment in their INDCs systematically and responsibly. The involvement of civil societies in the delegation under Minister of Environment and Forests is step moving forward to achieve better forest management,” he said.

Director of Communication and Advocacy, WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga, added that low carbon development should be implemented through cooperation between non government agencies and business people, city administrations and wider public. The result in Paris is a good example. The process is creating public awareness on the importance of global scale collaboration to deal with climate change issues.

“Paris Agreement target all countries to report their achievements on agreed outcomes of COP21 by 2018 comprise of reducing emissions, adaptation and funding,” said Nyoman.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) telah resmi ditutup dengan diadopsinya Kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Organisasi lingkungan dunia World Wide Fund (WWF) merasa Paris Agreement ini mampu menjadi dasar upaya jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim.

Menurut WWF, kesepakatan tersebut merupakan cerminan sikap pemerintah di berbagai belahan dunia yang telah mengesampingkan kepentingan masing-masing. Pesan kuat yang tertuang di dalam Paris Agreement adalah kesadaran dan sikap baru untuk bersama-sama menghadapi ancaman perubahan iklim, mengambil tindakan yang lebih secara progresif, dan juga bersama mencapai tujuan yang melindungi kelompok rentan di dunia.

Meski demikian, WWF memandang Paris Agreement tetap memerlukan penguatan dan dukungan tambahan dari tiap negara. Hanya dengan demikian, langkah yang ditempuh berada pada jalur pengurangan emisi yang menahan laju pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius atau bahkan 1.5 derajat Celcius. Saat ini INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) hanya memenuhi setengah dari pengurangan emisi yang diperlukan, masih meninggalkan kekurangan sebesar 12 – 16 giga ton emisi.

Dr. Efransjah, CEO WWF Indonesia menyatakan bahwa WWF sebetulnya menyambut positif Paris Agreement ini karena kesepakatan tersebut memiliki beberapa elemen penting untuk menyelamatkan dunia dari dampak terburuk perubahan iklim. Di dalamnya juga sudah menggambarkan perhatian untuk perlindungan kelompok rentan dan kepentingan Indonesia.

“Paris Agreement memuat tujuan global untuk adaptasi perubahan iklim, termasuk secara terpisah menyebut tentang kerusakan dan kerugian akan dampak perubahan iklim,” terangnya mengutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Minggu (13/12).

Selain itu, Paris Agreement juga menjelaskan bahwa semua negara harus bertindak untuk menahan laju deforestasi, degradasi lahan dan memperbaiki tata kelola lahan. Termasuk proses yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan perhitungan emisi karbon pada sektor lahan. Indonesia, bersamaan dengan berlangsungnya COP 21, telah meluncurkan sistem perhitungan emisi karbon dari sektor lahan yang dikenal dengan INCAS (Indonesia National Carbon Accounting System).

Menurut Efransjah, selain mengurangi laju deforestasi dan degradasi lahan, upaya yang perlu ditempuh sejak sekarang adalah mengikuti transisi global menuju penggunaan energi bersih dan terbarukan.

“Lebih penting lagi, pasca COP 21 ini, bagaimana para negara termasuk Indonesia mengimplementasikan komitmen dalam INDCs secara sistematis dan bertanggung jawab. Melibatkan berbagai kelompok masyarakat madani dalam Delegasi RI oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan langkah maju yang mewarnai upaya mewujudkan tata kelola yang lebih baik,” lanjutnya.

Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia Nyoman Iswarayoga menambahkan, pembangunan rendah karbon seyogianya hanya terwujud melalui kerja sama dengan aktor non-pemerintah termasuk di dalamnya sektor bisnis, kota, dan kelompok masyarakat luas. Hasil yang dicapai di Paris adalah buktinya. Proses ini telah membuat masyarakat dunia lebih sadar dan peduli akan pentingnya kolaborasi skala besar untuk menangani permasalahan perubahan iklim.

“Paris Agreement menghendaki pada tahun 2018 semua negara bisa melaporkan pencapaiannya terhadap tujuan yang disepakati di akhir COP 21, meliputi pengurangan emisi, adaptasi dan pendanaan,” pungkas Nyoman.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Laporan terbaru West Pacific and East Asian Seas (WPEA) menyebutkan telah terjadi penurunan yang mengkhawatirkan pada stok cakalang dan tuna mata besar di tingkat regional. Masa depan perikanan tuna tersebut mendominasi Pertemuan Regional Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah (Western and Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC) yang berlangsung di Bali pada tanggal 3 – 8 Desember 2015 kemarin.

Sebanyak 480 delegasi dari negara anggota WCPFC, termasuk Indonesia, merumuskan kesepakatan langkah pengelolaan perikanan tuna dari setiap negara anggota di wilayah Samudera Pasifik bagian tengah dan barat. Sedangkan berdasar laporan dan pertemuan tersebut, WWF Indonesia mengimbau pada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah perbaikan pengelolaan perikanan dari hulu ke hilir, agar komoditas perikanan tuna Indonesia dapat berkelanjutan.

Abdullah Habibi, Manajer Program Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF Indonesia, menyatakan kalau langkah-langkah perbaikan pengelolaan untuk perikanan tuna meliputi penyusunan strategi pemanfaatan (Harvest Strategy), pengaturan pemanfaatannya (Harvest Control Rule) di perairan kepulauan yang harus selaras dengan WCPFC, kepatuhan terhadap standar RFMO (Regional Fisheries Management Organization) terutama pada pemenuhan data yang akurat, dan penempatan observer onboard (penilik yang ikut di atas kapal) harus segera dilakukan.

“Hal ini penting dilakukan bila mengacu pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyebutkan Indonesia merupakan negara dengan potensi tuna tertinggi di dunia. Tahun 2014, total produksi tuna mencapai 613.575 ton per tahun dengan nilai sebesar Rp 6,3 triliun per tahun,” ungkapnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Rabu (09/12).

Sementara itu, dalam laporan Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima oleh Greeners, pada tahun 2014 lalu, KKP telah meluncurkan rencana pengelolaan tuna nasional Indonesia dan telah disahkan di bawah Keputusan Menteri nomor 107 pada tanggal 28 Agustus 2015.

Oleh sebab itu, KKP menyatakan terus berupaya agar komitmen rencana pengelolaan tuna nasional Indonesia tersebut dapat terwujud melalui pengembangan yang berlandaskan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan melalui kerjasama internasional dan pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Indonesia memegang peranan penting dan prospek yang besar dalam kerjasama tuna regional dikarenakan posisi wilayahnya yang berada diantara dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia. Dua samudera yang menghubungkan perairan di teritorial Indonesia dan kepulauan ini merupakan daerah yang kaya ikan tuna. Hal ini menjadi salah satu sebab banyak aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia.

“Untuk itu, sebagai wujud komitmen, pihak KKP terus berupaya memberantas illegal fishing di laut Indonesia. Sejalan dengan rencana kegiatan nasional yang diadaptasi dari rencana pengelolaan tuna Indonesia, kami berkomitmen untuk bekerja dengan anggota WCPFC ataupun bukan anggota serta pemangku kepentingan lainnya untuk memerangi IUU fishing dan kegiatan yang terkait. Tahun ini, kami telah membuat tindakan tegas terhadap aktifitas (illegal fishing, Red.) ini dan kami tetap melanjutkan komitmen kami pada masalah ini,” pungkas Susi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menuju minggu kedua pelaksanaan Conference of the Parties (COP) 21 UNFCCC pada Senin (07/12) di Paris, Perancis, para negosiator dunia akan memasuki fase penting dengan dimulainya sesi tingkat Menteri (Ministrial Segment).

Dr. Efransjah, CEO WWF Indonesia, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa dalam sesi ini, diharapkan Delegasi Indonesia (Delri) dapat mempertimbangkan batas aman kenaikan suhu global dengan tegas agar batas kenaikan suhu global yang disepakati nantinya berada di bawah dua derajat Celcius untuk menghindari dampak perubahan iklim yang parah, khususnya bagi negara-negara kepulauan yang sangat rentan.

“Masih terjadi perdebatan dalam mengakomodasi prinsip ‘responsibility’ (tanggung jawab) dan ‘capability’ (kemampuan) yang dapat diterima oleh semua pihak. Juga mengenai debat tentang batas kenaikan suhu global antara 2 derajat Celcius dan 1,5 derajat Celcius,” terang Efransjah saat menyikapi perkembangan terkini hingga hari Sabtu (05/12) kemarin.

Sementara itu, salah satu sesi di Pavilion Indonesia pada hari terakhir di minggu pertama membahas inisiatif lintas batas (transboundary initiative) antara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan yang dikenal dengan The Heart of Borneo (HoB).

Saat mengantar diskusi yang dihadiri perwakilan tiga negara, Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menyatakan bahwa The Heart of Borneo merupakan salah satu upaya kontribusi dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca global dengan menjaga 22 juta hektare tutupan hutan di Pulau Kalimantan.

“Usaha ini juga menyelamatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat,” kata Lukita.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu turut memaparkan skenario ekonomi hijau yang akan dijalankan kabupatennya, yang mana 90 persen luasannya masih merupakan hutan. Seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu , Kalimantan Timur berada dalam bentang alam HoB.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Untuk pertamakalinya, 150 pemimpin dunia hadir pada penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi untuk perubahan iklim di Paris. Hal ini seperti membuktikan bahwa perubahan iklim mulai menjadi perhatian utama dalam agenda politik. Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh Samantha Smith, Climate and Energy Initiative Leader WWF Internasional.

Mengutip dari keterangan resmi WWF yang diterima oleh Greeners, melalui pidato pembukaan para pemimpin negara yang hadir seperti menyuntikkan energi politik di awal perundingan, yang memberikan amanat kepada para negosiator agar meninggalkan Paris dengan langkah yang jelas untuk menyelesaikan kesenjangan emisi (emissions gap), melindungi masyarakat yang rentan dan menjamin bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim tersedia.

“Kita mendengar secara lantang dan jelas dari para kepala negara tentang perlunya kebutuhan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim harus menjadi pusat perhatian dari kesepakatan yang dihasilkan di Paris. Kita juga mendengar dari hampir semua negara berkembang, pembahasan soal kesetaraan dan keadilan menjadi kunci untuk mendorong banyak kemajuan agar terjadi,” terangnya, Jakarta, Rabu (02/12).

India, terusnya, membawa kabar paling berarti pada pernyataannya. Mereka akan membawa perubahan melalui rencana untuk aliansi baru tenaga surya, untuk menyediakan akses energi tenaga surya bagi masyarakat miskin. Kolaborasi yang mencakup hampir kurang lebih 100 negara dan berdampak bagi miliaran orang ini adalah bukti bahwa mungkin untuk mengatasi perubahan iklim dan kemiskinan secara bersamaan.

Pada akhirnya, kesepakatan global di Paris harus mempercepat transformasi energi yang sudah mulai terjadi berkat melonjaknya permintaan pasar akan energi terbarukan. Komitmen bisnis pun mulai membesar dan aksi nyata telah dilakukan di berbagai kota, baik secara kelompok masyarakat maupun perorangan.

WWF, katanya lagi, percaya bahwa untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai di Paris, kesepakatan global yang baru harus menutup kesenjangan ambisi termasuk pendanaan dan dukungan lainnya untuk mempercepat aksi nyata melebihi komitmen yang sudah disampaikan. Selain itu, negara maju harus memberikan dukungan kepada negara yang rentan terdampak perubahan iklim dan mengatasi kerusakan yang tak dapat dihindari.

“Terakhir, keputusan Paris harus menetapkan secara jelas tujuan jangka panjang tahun 2050 untuk meninggalkan bahan bakar fosil menuju energi terbarukan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Laut merupakan ruang dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan menyimpan potensi yang besar. Keindahan laut tak jarang memukau sebagian orang untuk mengeksplorasinya lebih jauh, termasuk bagi dunia pariwisata.

Putri Indonesia 2005, Nadine Chandrawinata pun sepakat bahwa keindahan laut dapat menjadi magnet bagi para wisatawan untuk datang dan menikmati pariwisata laut. Namun, ia tidak setuju bila pariwisata laut malah mengganggu ekosistem laut. Hal ini tercermin dari perilaku wisatawan dan agen wisata yang justru mengabaikan keberlangsungan satwa yang hidup di laut.

“Jangan sampai mengubah rantai makanan. Jangan sampai itu terjadi. Semuanya harus bijak,” ujar Nadine ketika ditemui pada acara peluncuran panduan wisata laut yang diadakan oleh WWF Indonesia di Jakarta pada Kamis (5/11) sore.

Nadine mengatakan bahwa terumbu karang sebagai salah satu potensi laut dapat terancam oleh masifnya pariwisata laut yang tidak ramah lingkungan. Ia menyontohkan, kegiatan diving dan snorkling untuk menikmati panorama bahwa laut seringkali justru menggunakan terumbu karang sebagai pijakan.

Menggunakan terumbu karang sebagai pijakan ini, lanjut Nadine, dapat mengakibatkan terumbu karang patah atau rusak. Sementara, untuk tumbuh mencapai satu sentimeter saja, terumbu karang membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

“Kita harus sadar di bawah itu ada terumbu karang. Kita harus tahu bagaimana caranya dekat sama karang tapi enggak merusak,” ujar perempuan yang aktif menyelam ini.

Selain itu, ia juga menyoroti penangkaran hiu dan lumba-lumba yang dilakukan beberapa pihak untuk menarik wisatawan. Hal itu, menurutnya, tidak dapat dibenarkan karena menjauhkan hewan-hewan tersebut dari habitat aslinya.

Ia juga berharap adanya sinergi antara pemerintah dan agen wisata untuk memelihara keberlangsungan alam dan kelestarian ekosistem laut. Menurutnya, pihak agen wisata seringkali acuh terhadap perilaku wisatawan yang merusak lingkungan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kontrol dari pemerintah daerah setempat. Baginya, kelestarian ekosistem laut harus tetap dijaga agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

“Sosialisasi (tentang pelestarian ekosistem laut) itu penting sekali dan wisatawannya pun balik dari situ jadi tambah pintar juga,” pungkasnya.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Marine tourism has its own attraction especially for those who enjoy under water scenery.

Unfortunately, lots of marine tourism operators have lack of understanding on responsible marine tourism.

Indarwati Aminuddin, Marine Tourism Coordinator of WWF Indonesia, said if tourists did not opt for environmental friendly package then their activities would lead to destruction of marine biodiversity.

Marine tourism, Indarwati added, would support tourism development in Indonesia.

In addition, Ministry of Tourism had targeted four billion dollars income by 2019. Sixty percent of marine tourism will be focusing on beach destination, 25 percent covers marine landscape such as yacht and cruise ship travel and 15 percent will be coming from under water attraction such as snorkeling and diving.

“However, most of these tourists would prefer to observe marine biodiversity such as pelican, turtle and dolphin. Observing and interacting with these animals without considering their sensitivity can cause disruption to their behaviour, cause injuries and even death,” said Indarwati to Greeners, in Jakarta on Thursday (05/11).

Furthermore, animals also found injured and dead after got hit by plane’s propellers.

Over observing activities can also lead to stress for animals as mothers would be strayed from its children. Consequently, the separation will reduce their chances to survive.

Meanwhile, Imam Musthofa, Sunda Banda Seascapes (SBS) dan Fisheries Leader WWF-Indonesia said that marine ecosystem was vital for business.

Hence, tourism development is a good opportunity to improve marine ecosystem conservation followed by education for tourists and business people to adopt environmentally friendly attitude.

“The guide for observation and interaction launched by WWF Indonesia should be able to help tourists to be responsible in doing their marine activities anywhere they go,” he said.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2015 yang diperingati setiap tanggal 5 November, WWF Indonesia menghadirkan “Panduan Wisata Bahari Ramah Lingkungan Seri Mengamati dan Berinteraksi dengan Satwa Laut” sebagai panduan yang bijak bagi seluruh pelaku wisata. Peluncuran panduan ini sekaligus menjadi bagian dari Kampanye #BeliYangBaik yang digagas oleh WWF Indonesia.

Indarwati Aminuddin, Koordinator Pariwisata Bahari WWF Indonesia, menyampaikan bahwa panduan ini menghadirkan praktik-praktik terbaik berbasis lingkungan dalam aktivitas bahari yang melibatkan pengamatan dan interaksi dengan satwa laut di habitat alami. Bila tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya laut, termasuk satwa di dalamnya, dapat berakibat pada menurunnya populasi satwa dan rusaknya ekosistem.

“Berlandaskan pada konsep konservasi, panduan yang disusun untuk mendukung tercapainya pariwisata bahari yang bertanggung jawab ini merangkum praktik-praktik yang disarankan juga dipilih melalui proses sistematik, mulai dari kajian pustaka, pengumpulan data lapangan, serta diskusi dengan kelompok praktisi wisata bahari, akademisi, dan pemerintah,” jelas Indar di Jakarta, Kamis (05/11).

Dengan peluang yang disajikan alam bagi kemajuan pariwisata bahari, lanjutnya, penting untuk memastikan interaksi dengan satwa laut secara bertanggung jawab. Hal ini agar pemanfaatan yang bijak dapat berlangsung dalam jangka panjang, meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, dan bernilai lebih tinggi serta menghindari menurunnya populasi satwa laut sebagai obyek pariwisata bahari unggulan di Indonesia.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Turut hadir dalam acara tersebut Putri Indonesia 2005 yang juga pemilik resort di Raja Ampat, Nadine Chandrawinata. Nadine menyatakan bahwa kampanye dan panduan pariwisata yang bertanggung jawab masih sangat diperlukan, baik untuk para wisatawan maupun bagi para operator (pengusaha).

“Terkadang ada saja wisatawan nakal yang mau seenaknya, buang sampah juga sesukanya. Ada juga operator yang sengaja menawarkan wisata yang berisiko bagi mahkluk hidup bawah laut seperti terumbu karang maupun ikan-ikan. Makanya panduan ini sudah sangat bagus sekali,” katanya.

Panduan ini, lanjut Nadine, layak dibaca sebagai referensi wajib bagi operator wisata dan wisatawan. Wisatawan akan mendapatkan tips praktis bagaimana perilaku yang bijak, bersahabat dan bertanggungjawab sebagai wisatawan bagi masyarakat, laut dan ekosistemnya. Dengan memahami panduan ini, wisatawan akan memiliki informasi bagaimana memilih operator dan paket wisata yang tidak mengancam turunnya populasi satwa maupun rusaknya ekosistem laut.

“Dalam panduan tersebut, operator wisata diingatkan akan aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar wisata bahari yang diselenggarakan tidak berdampak negatif, misalnya teknik pengoperasian kapal dari sisi kecepatan dan jarak untuk pengamatan dan interaksi satwa laut,” pungkas Nadine.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wisata bahari selalu menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi mereka yang menyukai indahnya panorama alam bawah laut. Namun sayangnya, tidak sedikit dari para wisatawan maupun operator wisata bahari yang belum menyadari akan dampak perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya laut, khususnya satwa laut.

Indarwati Aminuddin, Koordinator Pariwisata Bahari WWF Indonesia, menyatakan, bila wisatawan tak mampu memilih paket wisata bahari yang dioperasikan dengan bijak dan ramah lingkungan, bisa jadi kesenangan wisatawan justru berujung pada nasib buruk bagi satwa laut.

Wisata bahari, lanjut Indarwati, mampu menjadi tumpuan pengembangan pariwisata di Indonesia. Bahkan, Kementerian Pariwisata sendiri telah menargetkan target devisa sebesar 4 miliar dollar Amerika di tahun 2019. Sebanyak 60 persen dari wisata bahari adalah wisata pantai, 25 persen merupakan wisata bentang laut seperti kapal pesiar, yacht dan 15 persen wisata bawah laut yaitu snorkeling dan menyelam.

“Namun yang terjadi, kebanyakan wisatawan kerap kali sangat senang mengamati dan berinteraksi dari jarak dekat dengan satwa laut seperti burung laut, penyu, dan lumba-lumba. Pengamatan dan interaksi yang dilakukan tanpa memperhatikan sensitifitas mereka (satwa) terhadap gangguan bisa menyebabkan perubahan perilaku, cedera bahkan kematian,” jelas Indarwati kepada Greeners, Jakarta, Kamis (05/11).

Sunda Banda Seascapes (SBS) dan Fisheries Leader WWF-Indonesia, Imam Musthofa. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, lanjutnya lagi, sering ditemui kasus dimana satwa laut terluka dan mati akibat terkena baling-baling kapal. Pengamatan satwa yang berlebihan juga dapat menyebabkan stress pada induk satwa yang berakibat terpisahnya induk dari anak-anaknya. Hal ini akan menurunkan daya tahan hidup anak-anak satwa tersebut.

Untuk itu, Imam Musthofa, Sunda Banda Seascapes (SBS) dan Fisheries Leader WWF-Indonesia menyatakan bahwa ekosistem laut merupakan objek vital dalam bisnis pariwisata bahari. Oleh karena itu, upaya peningkatan usaha pariwisata di Indonesia merupakan peluang untuk memperkuat konservasi ekosistem laut bila dibarengi dengan edukasi pelaku wisata agar lebih peduli terhadap gaya hidup yang lebih ekologis saat menikmati keindahan laut dan berinteraksi dengan satwa laut di alamnya.

“Panduan dalam mengamati dan berinteraksi yang diluncurkan oleh WWF Indonesia seharusnya bisa membantu para wisatawan untuk lebih bertanggung jawab dalam melakukan setiap aktivitas wisata bahari di manapun mereka berada,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Keindahan pelosok Indonesia Timur menawarkan pesona laut, keragaman hayati yang melimpah dan potensi sumber daya alam yang begitu besar. Namun sayangnya, hingga saat ini masih belum ada upaya untuk mengelola keindahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan akibat rendahnya pemahaman masyarakat lokal akan potensi daerah tersebut.

World Wild Fund (WWF) Indonesia telah merespon tantangan ini dengan bekerja di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, dengan mendukung pemantauan sumber daya alam dan mendorong praktik perikanan bertanggung jawab dalam tiga dekade terakhir. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober lalu, WWF Indonesia yang bekerjasama dengan HSBC sejak tahun 2002, meluncurkan program kolaboratif baru bertajuk ”Konservasi Laut untuk Indonesia Timur”.

Dr. Efransjah, CEO WWF Indonesia, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia Timur dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan lingkungan, perikanan dan budidaya air yang berkelanjutan, pariwisata bahari yang bertanggung jawab, konservasi hiu paus, juga sanitasi dan pengelolaan sampah.

“WWF Indonesia menyambut baik kolaborasi baru dengan HSBC ini untuk meningkatkan upaya kami yang semakin berkembang di Indonesia Timur untuk mendorong keberlanjutan laut sebagai aset berharga bagi kehidupan masyarakat,” terangnya, Jakarta, Kamis (29/10).

Sementara itu, Sumit Dutta, Country Manager and Chief Executive HSBC Indonesia menyatakan bahwa sebagai bagian dari komitmen terhadap masyarakat, maka HSBC akan turut berkontribusi secara finansial bagi beragam program komunitas di seluruh dunia, tidak terkecuali untuk pembangunan Indonesia Timur secara berkelanjutan.

“Bagi kami, keberlanjutan kami artikan sebagai upaya membangun bisnis jangka panjang dengan senantiasa memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kami untuk memacu kegiatan usaha seraya berkontribusi bagi pertumbuhan serta ketahanan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bersamaan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-16, Provinsi Papua Barat mendeklarasikan provinsinya sebagai Provinsi Konservasi pada Senin, 19 Oktober 2015. Provinsi Konservasi yang menjadi inisiatif Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Dalam keterangan resminya, Abraham menyatakan bahwa pencanangan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Hal ini dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan pembangunan secara bijaksana dan berkelanjutan di Papua Barat.

“Bentuk dari perwujudan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, saat ini Pokja Provinsi Konservasi sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RANPERDASUS) sebagai dasar pengimplementasiannya di Provinsi Papua Barat,” terang Abraham, Jakarta, Selasa (20/10).

Di samping itu, Benja Victor Mambai, Direktur Program Papua WWF Indonesia menyambut baik dan mendukung deklarasi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Kami berharap ini adalah tonggak untuk memantapkan upaya-upaya konservasi dan arah pembangunan Provinsi Papua Barat yang bijaksana dan berkelanjutan.

WWF, kata Benja, telah bekerja di Provinsi Papua Barat untuk perlindungan spesies penyu belimbing dan hiu paus, pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, pendidikan lingkungan hidup, serta advokasi kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS).

“Di Papua Barat sendiri, WWF Indonesia – Program Papua saat ini bekerja di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Teluk Wondama yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan di Abun, Kabupaten Tambrauw. Nah, Papua Barat memiliki wilayah Bentang Laut Kepala Burung yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan 90 persen luas kawasan Papua Barat merupakan kawasan hutan alam,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menyelamatkan Badak yang tersisa di Kalimantan bukanlah hal yang mudah. Penemuan tanda-tanda keberadaan badak di Kalimantan pada awal tahun 2013 lalu sudah seharusnya menjadi momentum penting bagi dunia konservasi badak di Indonesia maupun internasional.

Survey bersama yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Universitas Mulawarman (Unmul), Yayasan Badak Indonesia (YABI), dan WWF Indonesia pada akhir tahun 2013 sampai awal tahun 2014 berhasil merekam keberadaan badak melalui kamera jebak.

Sejak itu pula, perlindungan populasi badak di Kalimantan menjadi perhatian serius. Dr. Ir. Tachrir Fatoni MSc, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, menyatakan dari 5 jenis badak yang ada di dunia, dua diantaranya hidup di Indonesia, yaitu Badak Jawa (Rhinocerus sondaicus) dan Badak Sumatera (Dicerhorinus sumatrensis).

“Kedua jenis satwa tersebut kini hanya tersisa di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan, tantangan dan tanggung jawab bagi kita semua,” ujar Tachrir saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (22/09).

Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Badak Sedunia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan WWF Indonesia melakukan pertemuan di Balikpapan pada tanggal 21 hingga 22 September 2015.

Foto-foto badak yang tertangkap kamera jebak pada awal 2013 hingga 2014 turut dipamerkan dalam Lokakarya Badak di Balikpapan. Foto: WWF-Indonesia

Acara yang bertajuk “Pertemuan Nasional Para Pihak untuk Upaya Konservasi Badak di Kalimantan dan Penyusunan Strategi Konservasi Badak di Kalimantan” itu bertujuan untuk menggagas langkah konkret sebagai upaya konservasi populasi badak yang teridentifikasi di Kutai Barat. Di samping itu, dalam pertemuan ini juga akan disusun strategi konservasi badak di Kalimantan sebagai bagian integral dari strategi konservasi badak Nasional 2007 – 2017.

Bupati Kutai Barat, Ismael Thomas dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners menyatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dan himbauan kepada masyarakat dan jajaran pemerintah kabupaten untuk turut membantu upaya penyelamatan badak di Kutai Barat.

“Saya menyambut gembira pertemuan ini dan berharap tumbuh kerjasama yang berkelanjutan dari para pihak yang hadir untuk melestarikan badak di Kalimantan khususnya di Kutai Barat,” kata Ismael.

Keberadaan badak di Kutai Barat, lanjutnya, adalah suatu kebanggaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kampung Besiq, karena mereka selalu aktif mendukung upaya konservasi badak di Kalimantan.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Arnold Sitompul, Direktur Konservasi WWF Indonesia juga menyampaikan bahwa hasil survey WWF Indonesia di lansekap Hulu Mahakam, habitat badak teridentifikasi berada di dalam kawasan hutan produksi, sehingga dikhawatirkan keberadaannya terancam oleh praktik penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah perlindungan terhadap habitat satwa liar.

Dari sembilan kantung populasi badak sumatera di Sumatera dan Kalimantan, hanya tersisa empat kantong saja. Hasil studi terakhir menunjukkan sudah terjadi kepunahan lokal, seperti di Taman Nasional Kerinci Seblat yang sejak tahun 2008 sudah tidak lagi ditemukan Badak Sumatera.

Data terakhir berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA, 2015), populasi Badak Sumatera diperkirakan tersisa sekitar 100 individu yang hidup di kawasan- Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas dan satu kantung populasi yang baru teridentifikasi pada 2013 di Kalimantan Timur.

“Perlu langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk segera menyelamatkan Badak Sumatera,” katanya.

Sebagai informasi, untuk memperingati Hari Badak Internasional (World Rhino Day) pada 22 September 2015, WWF Indonesia bekerjasama dengan beberapa lembaga menggelar sejumlah kegiatan di Aceh, Lampung, Ujung Kulon, Jakarta dan Kutai Barat. Kegiatan tersebut mulai dari diskusi fotografi satwa liar dan konservasi badak, lomba penulisan blogger, kampanye bersama di sekolah-sekolah.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kawasan perairan Indonesia masih menjadi target utama para pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Untuk tahun 2014 saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat perkiraan kerugian negara akibat tindakan illegal fishing melebihi Rp 101 triliun per tahunnya. Tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia, yaitu sebesar 1,6 juta ton per tahun.

CEO WWF-Indonesia, Efransjah menyatakan bahwa perubahan mendasar yang dibutuhkan saat ini adalah mengubah pola hidup kita kepada batas daya dukung laut sehingga laut bisa menjamin ketahanan pangan, menjadi sumber penghidupan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga keseimbangan ekosistem global.

“Bahkan, selain sektor perikanan, laut juga mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya seperti industri pariwisata,” jelas Efransjah di Jakarta, Rabu (16/09).

Pertumbuhan industri pariwisata, lanjutnya, seperti halnya usaha-usaha di bidang perikanan lain jelas memiliki risiko yang sama pada ancaman kelestarian laut. Tekanan terjadi melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas serta pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk kepariwisataan. Aktivitas pariwisata juga berdampak pada sumber daya air, udara, mineral dan masyarakat lokal jika tidak dilakukan secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kata Efransjah, WWF menginisiasi program SIGNING BLUE sebagai inovasi dan wadah bagi penyedia jasa pariwisata dan wisatawan untuk ikut serta melindungi sumber daya alam.

“SIGNING BLUE ini akan mendorong pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat untuk bisa memanfaatkan sekaligus mengamankan laut yang menghidupi. Ini adalah salah satu pendekatan dari konsep WWF ‘Perspektif Satu Planet’. Langkah-langkah penting untuk melestarikan sumber daya laut utamanya melalui konsumsi yang lebih bijak dan mengutamakan keberlanjutan,” ujarnya.

WWF menginisiasi program SIGNING BLUE. Foto: dok. WWF

Sebagai informasi, menurut data dari World Travel Monitoring Forum, industri kepariwisataan Indonesia masuk dalam 13 negara yang mengalami pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Tahun 2014, industri pariwisata Indonesia tumbuh 7,2 %, setara dengan jumlah kunjungan 9,4 juta wisatawan mancanegara. Dalam skala bentang laut seperti Coral Triangle, industri pariwisata bahkan berkontribusi USD 1,2 juta dan berpeluang tumbuh lebih besar .

Sedangkan berdasarkan analisa dari sampel global, lebih dari 1.200 spesies laut, tidak hanya ikan, diperkirakan mengalami penurunan antara tahun 1970 – 2012. Terumbu karang bahkan diprediksi bisa punah pada tahun 2050 sebagai dampak dari perubahan iklim.

Padahal, sedikitnya 25 persen dari semua populasi spesies laut dan setidaknya 850 juta orang bergantung langsung kepada jasa ekonomi, sosial dan budaya yang disediakan terumbu karang. Temuan ini berdasar pada analisis peneliti di Zoological Society of London (ZSL) atas data statistik yang sebelumnya dilaporkan dalam WWF Living Planet Report 2014.

Penelitian WWF lainnya di awal tahun ini menemukan bahwa dari setiap dollar yang diinvestasikan untuk menciptakan kawasan konservasi laut, dapat menghasilkan manfaat tiga kali lipat melalui penyediaan lapangan kerja, perlindungan pesisir, dan perikanan. Diperkirakan juga peningkatan perlindungan terhadap habitat-habitat kritis dapat menghasilkan manfaat bersih antara US$490 miliar dan US$920 miliar selama kurun 2015-2050.

Penulis: Danny Kosasih