Jakarta (Greeners) – Indonesian weather modification technology or Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) used to control forest fires in some regions might alter with the flood. High rainfall intensity has caused flooding in Indonesia, namely Central, West, and South Kalimantan.

Head of Directorate of Forest Fires Prevention, Forestry and Environment Ministry (KLHK), Radiyan Bagiyono admits that TMC is a new technology. It is only being used against forest fires for over a year. TMC is used as a last attempt after water bombing failed to eradicate the fire.

“As a way to fight the forest fires, TMC targets the whole landscape, including the concession area and the non-concession area. In general, the TMC targets landscape that is physically dry,” explains Bagiyono to the press on a media briefing “Upaya Pengendalian Karhutla Ditingkat Tapak,”, “Effort to Control Forest Fires in the Site,” Tuesday (15/09/2020).

Also read: Forest and Land Fires Hit 1200 Hectares of Riau Province by February

TMC has been operated in Riau, Jambi, South Sumatera, and West Kalimantan. Both KLHK and Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) agreed that there is a 20-50 percent peak on rainfall intensity compare to the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) prediction.

“There was a 21- 40 percent peak of rainfall in South Sumatera from June, July, and August after the use of TMC,” Bagiyono continues.

Furthermore, Bagiyono clarifies that West Kalimantan is the only region in Kalimantan in which TMC has been operated. TMC was used in West Kalimantan due to the hot spot in the second week of August 2020.

“We saw from the weather reports that there will still be a high rainfall intensity in Kalimantan. Therefore, we do not want TMC to add more water and causing flood,” he admits.

Banjir merendam rumah di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, pada Sabtu, 5 September 2020. Foto: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Regions with High Rainfall Intensity Do Not Need TMC

BMKG Head of Variability of Climate Analysis, Indra Gustari, adds that TMC should not be used to fight forest fires in a region with a high rainfall potential. He discloses that more study is needed to see the correlation between high rainfall intensity and TMC.

He continues, current high rainfall intensity in Kalimantan is also be affected by climate variabilities, also known as sub-seasonal variation.

“Currently, convergence is developing, forming cloud and rainfall in northern Sumatera, western and central Kalimantan, also in northern and central Papua,” he explains to Greeners on Monday (14/9).

Also read: Ministry of Environment and Forestry: Deforestation Rate Declines to 440,000 Hectares

The decelerating of wind, also known as convergence, extends from southern Lampung to West Sumatera. The same pattern also appears from western Aceh to western Malaysia and central and West Papua. This condition is causing more rain clouds all over the convergence areas.

“Regions in Indonesia have started to see the raining season simultaneously. Seventy percent of Indonesian regions will start the raining season in October and November 2020,” he continues.

Furthermore, Gustari explains some regions in Indonesia have higher rainfall intensity, above 50 millimeters of rainfall daily. Namely, West Sumatera, West Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, most Southeast Sulawesi, North Sulawesi, and some parts of Papua.

Flooding in Kalimantan

East Kotawaringin Regional Disaster Mitigation Agency (BPBD) on Monday (14/9) records 1.118 houses that are soaked from the flood. Sokan, Melawi Regent, and Kapuas Hulu Regent, both in West Kalimantan, had also been drowned by the flood on Sunday (13/9) with subsequently 1.469 and 980 houses affected.

Flood and landslide also affect Landak Regent, where five rivers, Behe, Dait, Landak, Menyuke, and Meranti, overflowed due to high rain intensity from Friday (4/9) to Saturday (5/9). Flood with 80-110 centimeter of water level affects 416 houses, home of 416 families.

Writer: Dewi Purningsih

Editor: Ixora Devi

London (Climate News Network)  – Emisi gas rumah kaca yang berasal dari manusia telah mengukir sejarah baru, dengan menembus batas 400 ppm bahkan di pulau terpencil dan tanpa polusi di Samudra Hindia.

Pada bulan Mei lalu, para peneliti yang bekerja untuk France’s National Centre for Scientific Research (CNRS), menyatakan bahwa konsentrasi CO2 di stasiun meteorologi yang terletak di Pulau Amsterdam, selatan Samudra Hindia, telah mencapai 400 ppm.

Pulau Amsterdam yang mencuat seperti pegunungan di tengah laut dan dihuni oleh elang laut, burung camar, dara laut, penguin rockhopper, dan peneliti yang tinggal di observatorium sederhana.

Melalui banyak sejarah yang tercatat, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer berada pada kisaran 285 ppm. Untuk pertama kalinya, konsentrasi karbon dioksida menembus level 400 ppm pada musim dingin 2012/2013 di belahan bumi utara, meskipun turun kembali.

Udara adalah unsur yang penting sebagai penyedia kesuburan untuk semua kehidupan tumbuhan dan pertahanan temperatur. Namun, sejak awal Revolusi Industri, investasi global untuk batubara, minyak, gas alam sangat tinggi yang menyebabkan konsentrasi karbon dioksida terus meningkat. Dengan demikian, temperatur global pun ikut naik.

Temperatur rata-rata global sendiri sudah meningkat satu derajat Celsius pada awal abad ke-20, dan bulan lalu, luasan es di Laut Arktik menyusut drastis, ditambah lagi temperatur musim dingin di kutub meningkat 10 derajat Celsius ketimbang level sebelumnya.

Jadi, meskipun berada di belahan bumi selatan, saat musim panas di mana tidak banyak variasi aktivitas dan terletak jauh dari jalan, kota, cerobong asap, pembangkit listrik, pabrik semen, dan di mana level yang terukur selalu lebih rendah dari tempat manapun di bumi, konsentrasi CO2 mencapai 400 ppm berarti kenaikan suhu akan tetap terjadi.

Konsentrasi CO2 sudah meningkat 1,75 ppm tiap tahunnya selama satu dekade belakangan. Sejak tahun 2012, kenaikan sudah mencapai 2 ppm tiap tahunnya.

“Menembus batas 400 ppm di Pulau Amsterdam artinya nilai tersebut berlaku bagi seluruh bagian di planet ini,” jelas para peneliti CNRS. – Climate News Network

Via climate news network

London (Greeners) – Beberapa habitat laut produktif yang paling penting di Bumi terancam. Para ilmuwan mengatakan bahwa perubahan akibat emisi karbondioksida dan aktivitas manusia berpotensi besar merusak hamparan rumput laut dan terumbu karang di kawasan perairan dan pesisir timur laut Atlantik.

Kenaikan suhu bumi, peningkatan kadar asam di laut dan pengrusakan yang dilakukan manusia secara drastis akan mengubah kealamian laut pesisir timur laut Atlantik dalam beberapa abad kedepan, para ilmuwan memprediksi.

Berdasarkan riset terbaru dalam jurnal Ecology & Evolution, hal-hal tersebut akan seutuhnya mengubah hamparan rumput laut dan coralline algae yang selama ini menjadi tempat bagi bayi ikan kod dan kerang muda. Ini adalah beberapa habitat laut yang paling produktif di Bumi – habitat yang juga mampu menyerap karbon dari atmosfer dan menjadi produsen primer yang mendukung kehidupan biota laut.

Juliet Brodie, Kepala Riset Departemen Botani di Museum Natural History, London, bersama rekan-rekannya melaporkan bahwa riset mereka mencakup kandungan kimia dalam air, kenaikan suhu air, dan pola kerusakan di perairan utara – oleh nelayan, kapal keruk dan polutan. Hasil riset tersebut kemudian dikalkulasi untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi.

Spesies Invasif

“Kami memperkirakan bahwa pada tahun 2100, pemanasan akan membunuh semua hamparan rumput laut di perairan selatan, pengasaman laut akan menghilangkan hamparan terumbu karang di perairan utara, dan spesies invasif akan berkembang,” laporan tersebut memperingatkan.

Rumput laut hanya akan bertahan jika terlindung dari pengerukan dan dampak aktivitas manusia lainnya. Seiring dengan menghilangnya habitat, spesies-spesies aslipun akan binasa dan spesies invasif akan berkembang.

Jason Hall-Spencer, salah seorang anggota tim riset dan profesor biologi kelautan di Plymouth University, UK, mengatakan “Hal yang paling mengejutkan yang kita temukan adalah begitu cepatnya proses pemanasan dan penyebaran air korosif yang akan mengubah kehidupan bawah laut di perairan sekitar pantai. Pantai-pantai kita akan terlihat sangat berbeda dalam beberapa tahun mendatang, memberi dampak pada masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada laut.”

Para ilmuwan membuat sebuah gambar proyeksi masa depan berdasarkan hasil riset, dan mereka berkonsentrasi pada produsen primer: tumbuh-tumbuhan yang membuat jaringan dari karbon yang diserap dari atmosfer, dan menyediakan makanan dan perlindungan bagi spesies lainnya.

Peran Signifikan

Hamparan rumput laut adalah salah satu habitat paling produktif di lautan. Hasil riset menunjukan bahwa rumput laut yang menakjubkan ini dapat menyerap lebih dari satu kilogram karbon per meter persegi pertahun, sehingga perannya sangatlah penting dalam siklus karbon, dan membantu mencegah perubahan iklim.

Ganggang dan spesies rumput laut lainnya beradaptasi dengan baik pada air yang dingin, sehingga peningkatan suhu air di lautan diperkirakan dapat menyebabkan tumbuhan laut jenis ini menjadi stress. Seiring dengan melemahnya spesies-spesies ini, mereka akan perlahan digantikan oleh spesies invasif. Para ilmuwan sudah mengidentifikasi 44 spesies asing jenis alga di timur laut Atlantik.

“Emisi karbondioksida adalah penyebab dari pemanasan global dan pengasaman laut yang akan berdampak pada seluruh tumbuhan laut di muka bumi ini,” para ilmuwan menyimpulkan.

Dan mereka memperingatkan bahwa masyarakat akan “berjalan dalam tidur saat mengalami perubahan ekologi yang radikal” dari kehidupan tumbuhan laut di pesisir Eropa, kecuali ada aksi nyata yang dilakukan untuk mencegahnya.

(G33)

Jakarta (Greeners) – Harrison Ford, Hollywood actor who most recognized in his movie as American antrophologist, Indiana Jones, make Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono starring in his upcoming documentary film. The Ford’s new project about climate and forest conservation known as “Years of Living Dangerously”, will be launched in April 2014.

During the exclusive interview for the film, Ford was questioning Yudhoyono about forest conservation in Indonesia, for the sake of climate fighting, says presidential spoke person, Julian Pasha.

“Of course, Indonesia has huge contribution for global environment, specially for climate change and forest conservation. He (Ford) came to found out what exactly Indonesia stand for forestry issue, and in climate change term, how Indonesia has been wished to positively contribute, as what the president told Ford in the meeting,” said Pasha.

For about an hour, Pasha said the president explained his government is take forest conservation issue very seriously, with effort to tackle illegal logging and to perform better conservation. For the president,  forestry hold Indonesia future in economy, environmental safety and the future of Indonesian people them self.

“Indonesia do have big commitment to continue degrading carbon emission, conserving forest, tackling illegal logging, preventing forest fire, against logging in primary forest and wetland, while planting one milliard tree each year,” said Pasha.

The president spoke person recalled how Indonesia does not want “to be left alone” in doing all those greeny things. It means, Pasha said, Indonesia has high hope for developed countries to turn for help as donors.

Somehow, Pasha claimed Ford and the president meeting was fine, thus Ford was asking sensitive questions on loggings he found inside protected conversation area of Tesso Nilo Forest in Riau. Several days before, Ford known to have tense time with Indonesia Forestry Minister, Zulkifli Hasan, for bringing up the topic.

Oscar winning director James Cameron is directing the documentary, together with ex California Governor, Arnold Schwarzenegger. Under the flag of Showtime movie company, Ford is narrating the documentary with other Hollywood famous, Matt Damon, Don Cheadle and Alec Baldwin.

The documenter will tell story about climate change, putting Indonesia and Brazil as its focus spots, as the countries were known vocal in forest related international climate negotiations.

Ford came to Jakarta in 1st September 2013 and has met Kuntoro Mangkusubroto, the head of Presidential Special Advisor Body, and the country’s Forestry Minister during his stay.

Ford been visited two conservation places in Indonesia for the film, Tesso Nilo conservation forest, where he found many illegal logging, and endangered Orang Utan rehabilitation center in Nyaru Menteng, Central Kalimantan.* G04

Jakarta (Greenersmagz) – Disela-sela penyelenggaraan Konferensi PBB tahunan ke-18 perubahan iklim (Conference of the Parties/COP)  UNFCCC di Doha, Qatar, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan yang selama ini telah terjalin selama lebih dari 20 tahun mulai dari tahun 1989.

Disebutkan dalam sebuah rilis resmi delegari RI, Memorandum Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Jepang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Horiyuki Nagahama di Sekretariat Delegasi Jepang di tempat konferensi COP18 di Qatar National Convention Center, Doha, pada Rabu (5/12). Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar Deddy Saiful Hadi.

Usai menandatangani memorandum kerjasama tersebut, Menteri LH Balthasar Kambuaya mengatakan ada dua hal menonjol yang akan dilakukan dalam kerangka kerjasama tersebut yaitu pembentukan Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Jepang sendiri mempunyai pengalaman dan telah sukses melakukan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dari sektor-sektor pengemisi. Hasil inventarisasi telah membantu KLH Jepang dalam mengidentifikasi sumber emisi GRK dan strategi penanganan perubahan iklim di negaranya.

Melihat keberhasilan itu, Jepang akan membantu Indonesia melalui KLH untuk membentuk Pusat Inventarisasi GRK Nasional yang bertugas untuk mengumpulkan, mengkoordinir, mereview dan melakukan kontrol kualitas inventarisasi GRK yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang terkait.

Sedangkan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ryutaro Yatsu mengatakan pihaknya melalui badan National Institute of Environmental Studies mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam metodologi, modeling dan pengukurang terhadap dampak perubahan iklim di Jepang bahkan di lingkup Asia. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup Jepang siap untuk membagi pengetahuan tersebut kepada Indonesia. sekaligus memperkuat Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup yang diharapkan menjadi pusat kajian lingkungan dan perubahan iklim di tingkat Asia Tenggara.

Memorandum kerjasama KLH Jepang dan Indonesia merupakan kerjasama partnership yang setara dengan lingkup kerjasama dalam hal pencemaran udara, pencemaran air, perubahan iklim, manajemen bahan kimia, promosi kesadaran lingkungan, teknologi lingkungan, kota berwawasan lingkungan, perlindungan lapisan ozon dan area kerjasama lain dalam lingkup perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup yang akan disepakati bersama Indonesia dan Jepang.
Menteri LH Balthasar Kambuaya mengharapkan dengan penandatanganan memorandum kerjasama yang berlaku selama tiga tahun tersebut, akan lebih meningkatkan kapasitas kerjasama pada berbagai bidang isu lingkungan dan isu perubahan iklim di masa mendatang. (G08)

Jakarta (Greenersmagz) – Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) ke-18 dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) akan digelar di Doha, Qatar pada 26 November – 7 Desember 2012. Salah satu agenda penting dalam konferensi tahunan itu adalah negosiasi mengenai kelanjutan periode komitmen kedua dari komitmen Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto adalah kesepakatan global di bawah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang mengatur upaya penurunan emisi oleh negara-negara yang dikategorikan sebagai negara industri maju dan yang telah menghasilkan emisi gas rumah kaca ke atmosfir, penyebab terjadinya perubahan iklim. Berakhirnya periode komitmen pertama pada akhir 2012 diharapkan akan diikuti dengan kesepakatan mengenai periode komitmen kedua dimana negara maju akan menyatakan kesediaannya untuk menandatangani.

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam media briefing di kantornya  mengatakan beberapa negara telah menyatakan tidak akan mengikatkan diri kepada periode komitmen kedua.  Indonesia sendiri berharap Protokol Kyoto tahap kedua ini akan segera efektif mulai 1 Januari 2013.

Menurut Rachmat yang juga Ketua Delegasi RI untuk COP18/CMP8 Doha itu agenda terkait kelanjutan Protokol Kyoto termasuk membahas lamanya periode komitmen kedua yang hingga kini belum dicapai kesepakatan. Sebagian negara menginginginkan hingga tahun 2020, mengingat rezim global baru yang akan mengatur upaya penanggulangan perubahan iklim direncanakan akan mulai efektif tahun 2020. Namun beberapa negara menginginkan periode komitmen yang lebih pendek agar penurunan emisi yang signifikan segera terjadi sehingga dampak negatif perubahan iklim dapat dihindari.

“Indonesia mengharapkan negara maju menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya penyelamatan bumi dari kerusakan akibat perubahan iklim yang kian meningkat. Meski negara berkembang, Indonesia telah mengambil inisiatif penting dalam upaya penurunan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim”, kata Rachmat yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Selain agenda terkait Protokol Kyoto, COP18/CMP8 UNFCCC di Doha diharapkan akan menuntaskan pembahasan Bali Action Plan yang terdiri dari agenda peningkatan aksi penanggulangan perubahan iklim seperti mitigasi di negara maju dan berkembang, adaptasi di negara berkembang dan rentan, serta penyediaan pendanaan dan investasi, teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.

Agenda Bali Action Plan yang dihasilkan oleh COP 13 tahun 2007 di Indonesia tersebut selama ini dibahas dalam Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) yang dimandatkan untuk berakhir di Doha.

Agenda penting lain yang akan mewarnai pertemuan di Doha adalah kelanjutan pembahasan mengenai rezim global baru yang ditargetkan menyelesaikan kesepakatan pada tahun 2015. Agenda tersebut merupakan hasil keputusan COP tahun lalu di Durban dan telah memulai kerjanya awal tahun ini. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Ad-Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP). (G02)