Jakarta (Greeners) — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi memperpanjang krisis ekologis. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar perpanjangan izin operasi. Ini merupakan legitimasi atas praktik ekonomi ekstraktif yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.

“MoU ini bukan hanya memperpanjang waktu operasi, tetapi juga menghapus ruang pemulihan ekosistem Papua yang rusak lebih dari 50 tahun. Negara justru menjadi fasilitator bencana ekologis yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua,” ujarnya, Jumat (21/2).

Minim Transparansi dan Partisipasi Papua

WALHI menyoroti proses penyusunan MoU yang akan menjadi dasar penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Penyusunan berlangsung secara tertutup tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP).

Menurut WALHI, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan investasi, alih-alih kepada perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat yang terdampak langsung aktivitas tambang.

“Kebijakan ini berpotensi mengunci Papua dalam siklus perusakan baru. Selain itu, memperdalam krisis ekologis dan mengabaikan keadilan bagi rakyat Papua,” ungkap Boy.

Dalam catatan WALHI, aktivitas pertambangan Freeport di Papua telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial, mulai dari pencemaran sungai akibat pembuangan tailing hingga terganggunya relasi masyarakat adat dengan ruang hidupnya.

Pada periode 2019–2025, operasional PTFI membuang sekitar 200.000 ton tailing per hari ke sungai seperti Aghawagon dan Otomona. Kadar tembaga di muara meningkat hingga 0,5 mg/L atau hampir 40 kali di atas batas aman.

Selain itu, peningkatan air asam tambang menurunkan pH air hingga 3,5. Deforestasi dalam periode tersebut mencapai 22.000 hektare, diikuti sedimentasi di muara Ajkwa yang berdampak pada hilangnya jalur tradisional masyarakat adat Kamoro.

Memasuki 2023, operasional tambang juga melepaskan sekitar 2,5 juta ton gas rumah kaca (GRK). Risiko longsor yang meningkat 15–20 persen dinilai terlihat melalui insiden material basah di Grasberg Block Cave pada September 2025.

Dampak sosial pun kian terasa. Hasil tangkapan ikan masyarakat Amungme dan Kamoro menurun hingga 60 persen akibat pencemaran sungai. Sementara, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat 12 persen di Mimika.

Soroti Hilirisasi dan Klaim Manfaat Ekonomi

WALHI menilai ambisi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi mineral melalui perpanjangan operasi Freeport tidak sebanding dengan risiko ekologis dan sosial yang Papua tanggung.

Organisasi ini mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang transparan. Selain itu, juga memastikan pemulihan lingkungan dan penghormatan hak masyarakat adat menjadi prioritas utama sebelum mengambil keputusan strategis terkait tambang di Papua.

“Alam Papua tidak bisa terus jadi objek monetisasi. Negara harus menempatkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat sebagai landasan kebijakan,” ungkap Boy.

Penulis: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar nonton bareng film dokumenter “Inventing Tomorrow” dalam acara Millennial Talks: Research, Film & Young Inventor. Film dokumenter yang digarap oleh sutradara Laura Nix ini menampilkan kisah inspiratif para ilmuwan remaja dari beberapa negara yaitu Indonesia, Hawaii, India dan Meksiko dalam mengatasi masalah lingkungan yang sangat kompleks saat ini.

Dalam film berdurasi 87 menit tersebut, Indonesia diwakili oleh sosok Intan Utami Putri dan Shofi Latifah Nuha Anfaresi. Keduanya adalah pelajar SMAN 1 Sungailiat, Bangka yang merupakan pemenang Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) LIPI tahun 2016. Keprihatinan terhadap dampak buruk pencemaran akibat aktivitas pertambangan timah di perairan pantai Bangka mendorong Intan dan Shofi untuk melakukan penelitian.

“Daerah pantai Bangka berair keruh akibat pembuangan hasil samping proses pengolahan biji timah. Lalu kami melakukan eksperimen menggunakan pasir timah dari laut Bangka untuk menurunkan kadar logam berat timbal pada hasil samping proses pengolahan biji timah,” jelas Intan saat dihubungi oleh Greeners melalui telepon, Senin (01/04/2019).

BACA JUGA: ICEL Minta KLHK Merevisi Kebijakan Pembuangan Air Limbah PLTU Batu Bara 

Intan mengatakan pertambangan yang dilakukan di Bangka banyak menyalahi aturan karena proses penambangan biji timah dan limbah logam beratnya langsung dibuang ke laut. Penelitian ini mencari jalan keluar bagaimana menurunkan konsentrasi dari logam berat timbal yang terdapat dalam proses biji timah tersebut.

“Dalam penelitian ini kami memodifikasi pasir laut dengan aktivasi yang bertujuan untuk membuka pori-pori pasir laut menggunakan larutan asam sulfat sehingga kemampuan penyerapan logam berat timbal pasir naik 96,7%. Penelitian ini kami lakukan di Pantai Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Pantai Penyusuk ini pun sudah tercemar berat kondisinya,” katanya.

Rekan Intan dalam penelitian ini, Shofi Latifah Nuha Anfaresi atau akrab disapa Nuha, mengatakan tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menemukan alat penghasil air bersih dari proses pertambangan timah.

“Jadi proses akhir penelitian ini akan dibuat pilot project konsentrasi air pertambangan di mana air dari pertambangan ini akan diproses menjadi air bersih sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, misalnya mandi dan mencuci. Di Bangka sendiri pada musim panas air tanahnya tidak ada dan kebanyakan masyarakat di sana menggunakan air tambang untuk aktivitas sehari-hari mereka. Pilot project ini didukung oleh Selandia Baru dan Belgia di mana target penyelesaian proyek ini akhir April tahun ini,” ungkap Nuha.

Nuha mengatakan air penambangan ini sudah melebihi ambang batas karena angkanya lebih dari 0,3 part per million (ppm). Hal ini disebabkan oleh banyaknya penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat dengan cara tradisional, berbeda dengan beberapa perusahaan tambang yang sudah memiliki pengolah limbah.

BACA JUGA: Limbah B3 dari Peleburan Logam Menumpuk di Jombang 

Proses pembuatan film dokumenter “Inventing Tomorrow” ini memakan waktu enam bulan dan akan ditayangkan di negara Amerika, Eropa, Inggris, Yunani, dan Asia di mana Indonesia terpilih menjadi negara pertama yang akan menyaksikan film ini.

“Kalau keseluruhan penelitiannya sudah memakan waktu 4 tahun, tapi untuk proses syuting film “Inventing Tomorrow” ini hanya 6 bulan. Dari film ini harapannya ke depan bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat dan juga mengajak generasi penerus bangsa untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan lingkungan lewat meneliti,” ujarnya.

Plt. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, Mila Kencana mengatakan kegiatan Millennial Talks: Research, Film, &Young Inventor ini untuk menyadarkan kerusakan lingkungan telah menjadi persoalan besar yang semakin mengemuka. Keberadaan generasi muda dinilai penting sebagai agen perubahan untuk memecahkan persoalan-persoalan lingkungan lewat pendekatan berbasis sains.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Laura Nix. Laura mengatakan bahwa “Inventing Tomorrow” dilatarbelakangi keinginan untuk mendorong tumbuhnya semangat dan optimisme generasi muda dalam bidang sains karena sains tidak mengenal batas rasial.

“Sebelumnya bidang teknologi, teknik dan matematika sering dianggap hanya untuk mereka yang mengenakan jas laboratorium. Padahal, siapapun bisa melakukannya,” kata Laura.

Film “Inventing Tomorrow” masuk dalam nominasi Grand Jury Prize di Sundance Film Festival 2018 serta menjadi pemenang Documentary Competition Award dalam Seattle International Film Festival 2018.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sebuah peta interaktif baru menunjukkan bahwa biaya paparan timbel di Indonesia mencapai sekitar US$ 37,8 milyar per tahun. Angka ini jauh melebihi jumlah bantuan pembangunan yang diterima Indonesia per tahun, yaitu US$ 150 juta atau sekitar 2 trilyun Rupiah berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Republik Indonesia, APBN 2016.

Senior Advisor dari BaliFokus, Yuyun Ismawati menyampaikan, berdasarkan penelitian dan peta interaktif berjudul Economic Costs of Childhood Lead Exposure in Low-and Middle-Income Countries yang dirilis oleh Department of Pediatrics, New York University School of Medicine, pada pertemuan besar United Nations Environment Assembly (UNEA) yang sedang berlangsung di Nairobi, menunjukkan bahwa paparan timbel telah mengikis banyak keuntungan dari bantuan pembangunan luar negeri dan pembangunan berkelanjutan akan sangat terganggu selama paparan timbel masa kanak-kanak terus terjadi.

“Menurut penelitian NYU, biaya paparan timbal di seluruh dunia adalah sekitar US$ 977 milyar dengan kerugian ekonomi setara dengan US$ 134,7 milyar di Afrika (4,03% dari produk domestik bruto/PDB di wilayah ini), US$ 142,3 milyar di Amerika Latin dan Karibia (2,04% dari PDB di wilayah ini), dan US$ 699,9 milyar di Asia (1,88% dari PDB di wilayah ini),” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners,” Jakarta, Selasa (24/05).

Dari sudut pandang sebagai satu negara, menurutnya, penurunan IQ pada populasi secara umum berarti meningkatkan biaya-biaya sosial yang lebih besar dan mengurangi modal intelektual, serta faktor-faktor lain yang berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam peta NYU. Perkembangan otak anak-anak secara permanen dapat dirugikan oleh paparan timbel yang salah satu dampaknya adalah berkurangnya poin IQ yang berkorelasi dengan penurunan potensi produktif seumur hidup.

Ketika seorang anak terpapar timbel, lanjutnya, sistem sarafnya akan terganggu dan berpotensi membuat anak mengalami kesulitan di sekolah dan terlibat dalam perilaku impulsif dan tindak kekerasan. Paparan timbel pada anak-anak juga terkait dengan meningkatnya hiperaktifitas, ketidak-pedulian, gagal lulus dari pendidikan menengah, gangguan perilaku, kenakalan remaja dan penggunaan narkoba.

“Salah satu hal yang paling penting yang dapat kita lakukan untuk mengurangi paparan anak-anak dari timbel di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah memastikan timbel tidak lagi digunakan dalam cat rumah tangga dan cat lain yang membuat anak-anak beresiko terpapar (seperti misalnya pada cat mainan anak-anak),” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2013 dan 2015, BaliFokus sempat merilis Laporan Nasional Timbal dalam Cat Enamel Rumah Tangga Baru di Indonesia, menganalisa kandungan timbel dalam cat yang dijual di pasar nasional. Penelitian tersebut menemukan 77% sampai dengan 83% dari enamel sampel cat dekoratif yang diuji mengandung timbal di atas 90 ppm.

Angka 90 ppm adalah maksimum kandungan timbel dalam cat yang diperbolehkan di banyak negara maju. Pada akhir 2014, Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengeluarkan sebuah standar baru nasional yang bersifat sukarela, SNI 8011: 2014, yang membatasi kandungan timbel dalam cat enamel-dekoratif yang diproduksi di Indonesia sebesar 600 ppm atau lebih rendah. Dari 121 contoh cat dalam studi BaliFokus tahun 2013 dan 2015, sekitar 61% dan 78% dari cat yang dianalisa mengandung timbel di atas 600 ppm.

Penulis: Danny Kosasih