euro 4 - Greeners.Co

Euro 4 Standard Gasoline Must Right On Schedule

Redaksi — Tue, 30 May 2017 10:53:13 +0000

Jakarta (Greeners) – Ministry of Environment and Forestry said that Euro 4 standard gasoline will need to be implemented in due time, starting from socialization, try out to fully implementation.

General Secretary of Ministry of Environment and Forestry, Bambang Hendroyono, said that the implementation saw adjustments made by government agencies, industries, to consumers.

The aim, said Hendroyono, was for the issued policy to run without any technical difficulties after the try out.

“So, even if PT Pertamina not ready to produce Euro 4 standard gasoline but it must be implemented, in stages, by 2018,” he said in Jakarta, Wednesday. (17/5).

Meanwhile, Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, Daniel Purba, said that the company needed time to prepare production review and distribution for Euro 4 gasoline.

He added that Pertamina must first adjust the company’s ability to supply Euro 4 gasoline with oil wells facilities and factories which producing the fuel.

“We are ready to support government’s program. But, we also ask government synergize with Pertamina to prepare and implement ministerial regulation,” said Purba.

Based on Ministerial Regulation issued in 2017 on Euro 4 Standard Gasoline Implementation, it should take effect in 2018. The ministry has given 18 months to two years for gasoline fueled vehicles and four years for diesel fueled vehicles as transition phase.

Reports by Danny Kosasih

Penerapan BBM Euro 4 Harus Dijalankan Tepat Waktu

Redaksi — Thu, 18 May 2017 05:35:00 +0000

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai bahwa penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) Euro 4 perlu dijalankan tepat waktu. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, penerapan kebijakan ini pun harus sesuai dengan rumusan KLHK yakni bertahap, yang dimulai dari sosialisasi, uji coba, hingga benar-benar terimplementasi secara penuh.

Dalam pelaksanaannya nanti, kata Bambang, KLHK telah memetakan sejumlah langkah penyesuaian dengan berbagai pihak, mulai dari sesama tingkat Kementerian/Lembaga, para pelaku industri, hingga masyarakat sebagai konsumen. Tujuannya agar kebijakan yang telah dikeluarkan tak lagi terkendala secara teknis setelah masa uji coba.

“Jadi, walaupun PT Pertamina (Persero) masih belum siap memproduksi BBM Euro 4, tapi penggunaannya ini harus tetap dijalankan secara bertahap mulai 2018 mendatang,” terangnya, Jakarta, Rabu (17/05).

Dihubungi terpisah, Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, Daniel Purba mengatakan kalau Pertamina masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan kaijan produksi hingga distribusi untuk penjualan BBM Euro 4 ini. Menurutnya, Pertamina harus terlebih dahulu menyesuaikan kesanggupaan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan BBM Euro 4 dengan fasilitas kilang dan pabrik yang memproduksi bahan bakar jenis ini.

“Kami siap mendukung program pemerintah tersebut. Hanya saja kami meminta juga agar pemerintah bersama Pertamina bisa bersinergi lebih matang untuk menyiapkan hingga melaksanaan Permen LHK itu,” kata Daniel.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4 yang diterbitkan pada Maret lalu, KLHK ingin agar Indonesia mulai menerapkan penggunaan BBM Euro 4 secara bertahap mulai 2018.

KLHK memberikan batas waktu sekitar 18 bulan sampai dua tahun kepada kendaraan berbahan bakar bensin untuk mengubah penggunaan bahan bakarnya. Sedangkan untuk kendaraan berbahan bakar solar, diberikan kelonggaran sampai empat tahun ke depan.

Penulis: Danny Kosasih

IIMS 2017, Jusuf Kalla Ingatkan Produsen Otomotif Agar Menguasai Teknologi

Redaksi — Fri, 28 Apr 2017 13:16:32 +0000

Jakarta, (Greeners) – Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4). Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla mengingatkan penting bagi produsen otomotif memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi yang dimiliki kendaraan.

“Saat ini, masyarakat menginginkan high quality product yang memiliki low energy consumption (konsumsi energi yang rendah), low cost (harga yang terjangkau) serta low carbon emmision (minim emisi karbon). Jadi tantangan teknologinya yang kini juga berkembang” ujar Jusuf Kalla, Jakarta, Jumat (28/04).

Ia juga menyatakan agar industri otomotif di Indonesia tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar atau tempat produksi dan perakitan kendaraan, namun juga memiliki kemampuan riset dan teknologi yang juga harus dikuasai.

“Saat yang lain telah memiliki standar emisi Euro 4, kita masih menggunakan Euro 3 atau Euro 2. Karenanya kita harus mengejar ketertinggalan tersebut antara lain untuk turut menghasilkan lingkungan yang baik,” paparnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Dyandra Media International, Tbk yang juga CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama mengungkapkan kegembiraannya akan pelaksanaan gelaran IIMS 2017 yang tetap mempertahankan tema besar The Essence of Motor Show. Menurutnya, tema yang dibawa sejak penyelenggaraan IIMS 2015 tersebut muncul dari keberanian akan perubahan, yang melahirkan dimensi baru terhadap konsep penyelenggaraan pameran otomotif di Indonesia.

“Penyelenggaraan IIMS kini tak sekadar pameran otomotif yang menampilkan produk-produk kendaraan terbaru, namun juga menampilkan berbagai acara yang menyuguhkan esensi dari nilai-nilai budaya otomotif itu sendiri,” ujar Lilik.

Tahun ini terdapat 21 merek mobil dan 11 merek sepeda motor serta lebih dari 250 industri pendukung otomotif yang ikut serta. Direktur PT Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh mengaku optimis akan mencapai target yang ditetapkan untuk penyelenggaraan IIMS 2017.

“Dengan seluruh elemen kemeriahan yang sudah kami siapkan dalam gelaran IIMS 2017 kali ini, membuat kami optimis jika target 450.000 pengunjung dan transaksi Rp 3,1 Trilyun selama 11 hari pelaksanaan IIMS 2017 ini dapat tercapai,” katanya.

Selain Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, acara pembukaan IIMS 2017 dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Selain itu, hadir pula sejumlah Duta Besar negara sahabat, pengurus Gaikindo dan AISI, pihak Agen Pemegang Merek (APM) mobil maupun sepeda motor, serta perwakilan peserta pameran.

IIMS 2017 akan diselenggarakan mulai 27 April hingga 7 Mei 2017di atas lahan seluas 105.000 m2 yang meliputi nyaris seluruh area JIExpo, dari Hall A, Hall B, Hall C, Hall D, Hall C3, hingga outdoor area. Berbagai fasilitas disediakan untuk memanjakan pengunjung, termasuk sarana transportasi shuttle bus gratis dari berbagai mall seputar Jabodetabek dan layanan langsung TransJakarta ke lokasi acara. Pameran terbuka untuk umum setiap hari pukul 11.00 – 21.00 WIB (hari kerja) dan 10.00 – 21.00 WIB (hari libur) dengan HTM Rp 40.000 (weekdays) dan Rp 60.000 (weekend & hari libur).

Penulis: (*)

BBM Euro 4 Tidak Berlaku untuk Sepeda Motor

Redaksi — Thu, 13 Apr 2017 09:23:06 +0000

Jakarta (Greeners) – Peraturan Menteri No. 12/2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur perubahan standar emisi bahan bakar menjadi Euro 4 tidak berlaku untuk sepeda motor. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak KLHK Dasrul Chaniago mengatakan, pemberlakuan standar Euro 4 masih fokus pada kendaraan roda empat atau lebih. Hal ini dikarenakan konsumsi bahan bakar untuk kendaraan roda empat secara keseluruhan lebih sedikit ketimbang sepeda motor.

Menurut Dasrul, sepeda motor lebih banyak menghabiskan bahan bakar minyak (BBM) pada penggunaanya dibandingkan mobil, yaitu sekitar 60 persen. Indonesia sendiri baru menerapkan standar emisi Euro 3 bagi sepeda motor pada Agustus 2013. Semenjak itu, jumlah motor yang menggunakan sistem karburator dan 2-tak berkurang drastis. Para agen pemegang merek (APM) sepeda motor pun saat ini sudah tidak menjual motor 2-tak lagi.

“Untuk motor nantinya akan dibicarakan dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Motor kan Euro 3, ya habis ini kami rumuskan. Jadi satu-satu dulu,” ujar Dasrul, Jakarta, Rabu (12/04).

Saat ini, sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahan bakar Euro 4 masih akan diwajibkan pada kendaraan tipe baru kategori M, N dan O sesuai dengan aturan yang tertera dalam Permen LHK tersebut. Kendaraan bermotor kategori M adalah mobil untuk angkutan orang, kategori N untuk mobil angkutan barang, dan kategori O untuk kendaraan bermotor gandengan atau tempel.

“Sekarang targetnya itu ke masalah ekspor. Gaikindo juga menggebu-gebu permintaan pasar eskpor sudah Euro 4 untuk mobil, berarti Indonesia tertinggal. Jadi untuk motor nanti dulu, kita atur satu-satu,” kata Dasrul.

Sebagai informasi, sebelumnya, Pemerintah melalui Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4 akhirnya mewajibkan industri kendaraan bermotor dan penyedia bahan bakar untuk menaikan standar mereka dengan menggunakan BBM berstandar Euro 4.

Selama ini, belum adanya regulasi dan infrastruktur bahan bakar Euro 4 membuat industri otomotif terpaksa memproduksi kendaraan dengan teknologi Euro 2. Berbeda dengan kendaraan yang diekspor, karena tuntutan pasar maka industri otomotif membuat kendaraan dengan teknologi Euro 4.

Penulis: Danny Kosasih

Indonesia Announces Vehicles To Use Euro 4

Redaksi — Wed, 12 Apr 2017 13:50:28 +0000

Jakarta (Greeners) – Indonesia officially released categories of vehicles required to apply Euro 4 in accordance to newly issued Ministerial Regulation of Environment and Forestry.

Director General of Damage and Environmental Pollution Control, Ministry of Environment and Forestry, Karliansyah said the types of vehicles to apply new regulation were M for public.

Furthermore, he said the ministry had already cooperated with other ministries and other agencies to apply Euro 4, such as Ministry of Energy and Mineral Resources which cooperated with Pertamina to establish Euro 4 standards.

“Meanwhile, Ministry of Transportation with Agency for the Assessment and Application of Technology to prepare facilities for vehicles to be able to apply Euro 4,” he said in Jakarta, on Tuesday (4/4).

In addition, Indonesia must prepare the infrastructure and technology to adopt the standards of Euro 4. The regulation, he added, would needed preparation especially from automotive industry.

The new regulation will be applied for new cars with gasoline starting 18 months after being signed, or March 10 which means the regulation will be active on September. Meanwhile, cars with diesel will be applied four months after the ministerial regulation was issued.

“So, based on our assessment, the change from Euro 2 to Euro 4 has become the right choice to reduce emission. In addition, to develop our mass transportation,” he said.

Under the 2017 Ministerial Regulation on Euro 4 Standards Implementation, automotive industry and fuel supply need to upgrade the standard to Euro 4 from Euro 2.

Reports by Danny Kosasih

Indonesia’s Automotive Industry Officially Uses Euro 4

Redaksi — Tue, 11 Apr 2017 11:41:32 +0000

Jakarta (Greeners) – Ministry of Environment and Forestry finally stipulates motor vehicles and fuel stations to upgrade to Euro 4 standards, said a senior official in Jakarta, on Friday (31/3).

MR Karliansyah, Director General of Pollution and Environmental Damage Control at the ministry, said that Euro 4 will be implemented within one and a half year after the ministerial regulation was signed, particularly for cars in production.

“Meanwhile, for those to be produced, it will take at least two years for gasoline and four years for diesel,” said Karliansyah.

Due to no regulations and infrastructure, he said, automotive industries produced Euro 2 standards instead of Euro 4.

“Fossil fuels consumption is still using Euro 2 technology, which contains 300 parts per million of sulfur. Meanwhile, Euro 4 uses Research Octane Number (RON) technology with 92 and 50 ppm of sulfur as minimum,” he said. “If the sulfur is 50 ppm then the quality of city air will be improved.”

Furthermore, he said the regulation went through several discussions with coordinating ministry for economic affairs and will be followed up with send out letters to Ministry of State Owned Enterprise for the supply could be supported by Pertamina.

It would take four years for Pertamina, he said, to produce Euro 4 standards.

“To renovate Pertamina well, it will take at least four years. But, they could import fuels with good quality. To expect domestic production, it would take four more years. So, we need to import.”

In addition, the plan had also been supported by Ministry of Transportation, Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina, Agency for The Assessment and Application of Technology, Ministry of Industry and Ministry of Commerce.

Director of Air Pollution Control, Dasrul Chaniago, said that transportation and the agency for the assessment and application of technology have approved Euro. Both agencies also own emission monitoring technology. Automotive industry, he added, had requested for the regulation to be issued immediately.

“Because, they have produced Euro 2 and 4. Indonesia is still using Euro 2 meanwhile, other countries already use Euro 4,” said Chaniago.

Reports by Danny Kosasih

Pemerintah Tetapkan Kategori Kendaraan Wajib Euro 4

Redaksi — Wed, 05 Apr 2017 04:28:33 +0000

Jakarta (Greeners) – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 resmi menerapkan standar emisi Euro 4 bagi kendaraan bermotor. KLHK pun kembali merilis jenis kendaraan tipe baru kategori M, N dan O sebagai tipe kendaraan yang wajib menerapkan standar emisi Euro 4 sesuai dengan aturan yang tertera dalam Permen LHK tersebut.

Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan KLHK Karliansyah menjelaskan, kendaraan bermotor kategori M yaitu mobil untuk angkutan orang, kategori N untuk mobil angkutan barang dan kategori O untuk kendaraan bermotor gandengan atau tempel. Menurut Karliansyah, KLHK juga telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menerapkan aturan standar emisi Euro 4, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersama Pertamina menyusun spesifikasi bahan bakar Euro 4.

“Sedangkan Kementerian Perhubungan bersama BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan menyiapkan fasilitas uji layak jalan kendaraan bermotor menggunakan metode uji Euro 4,” katanya, Jakarta, Selasa (04/04).

Selain itu, produsen dalam negeri juga harus menyiapkan infrastruktur produksi dan teknologi yang mengadopsi standar emisi Euro 4. Pemberlakuan aturan tersebut diyakininya tentu akan memerlukan persiapan dari berbagai sektor, termasuk industri otomotif.

Menurut Karliansyah, masa pemberlakukan akan diberlakukan bagi mobil baru berbahan bakar bensin mulai dari 18 bulan sejak peraturan menteri itu ditandatangan, yaitu pada 10 Maret 2017 lalu. Artinya, peraturan ini akan efektif berlaku mulai September 2018 mendatang. Sedangkan bagi mobil berbahan bakar solar atau diesel akan berlaku empat tahun sejak peraturan menteri itu ditetapkan.

“Jadi berdasarkan hasil kajian kita, perubahan standar emisi Euro 2 menjadi Euro 4 ini memang salah satu pilihan yang tepat untuk menurunkan beban emisi. Selain dari pengembangan angkutan massal yang menjadi prioritas utama juga,” kata Karliansyah.

Sebagai informasi, sebelumnya, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4, akhirnya mewajibkan industri kendaraan bermotor dan penyedia bahan bakar untuk menaikan standar mereka dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berstandar Euro 4.

Penulis: Danny Kosasih

Pemerintah Wajibkan Industri Otomotif Gunakan Euro 4

Redaksi — Sat, 01 Apr 2017 05:05:06 +0000

Jakarta (Greeners) – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4, akhirnya mewajibkan industri kendaraan bermotor dan penyedia bahan bakar untuk menaikan standar bahan bakar minyak (BBM) dengan standar Euro 4.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah mengatakan, penerapan Euro 4 akan dilakukan paling cepat 1,5 tahun sejak permen tersebut ditandatangani untuk mobil yang sudah berjalan produksinya. “Sementara untuk yang akan diproduksi, dua tahun bagi yang berbahan bakar bensin dan 4 tahun bagi yang berbahan bakar diesel,” katanya, Jakarta, Jumat (31/03).

Selama ini, terang pria yang akrab disapa Karli tersebut, belum adanya regulasi dan infrastruktur bahan bakar Euro 4 membuat industri otomotif terpaksa memproduksi kendaraan dengan teknologi Euro 2.

“Penggunaan BBM di Indonesia masih menggunakan teknologi Euro 2, yang memiliki tingkat sulfur hingga 300 part per milion (ppm). Sementara untuk Euro 4, teknologi yang digunakan Research Octane Number (RON) minimal 92 dan sulfur 50 ppm. Kalau standar gas buang sulfurnya 50 ppm, maka kualitas udara perkotaan akan jauh lebih baik,” terangnya.

Menurut Karli, penyusunan regulasi ini telah melalui beberapa kali rapat di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Untuk itu, sebagai tindak lanjut, dilakukan penyuratan ke Kementerian BUMN oleh Menteri LHK agar ketersediaan bahan bakar mampu ditopang oleh Pertamina. Pasalnya, jika penggunaan bahan bakar Euro 4 ingin menggunakan produksi dalam negeri, maka dibutuhkan waktu sekitar empat tahun bagi PT Pertamina (persero) untuk melakukan renovasi kilang.

“Kalau mengikuti renovasi kilang Pertamina butuh waktu empat tahunan tapi bisa saja dia impor bahan bakar yang kualitas bagus. Soalnya kalau mengharapkan produksi dalam negeri itu butuh waktu empat tahun lagi. Jadi memang harus impor,” kata Karliansyah.

Ia juga mengatakan bahwa rencana penerapan bahan bakar Euro 4 ini telah mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) PT Pertamina, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Sebagai informasi, sebelumnya, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian LHK Dasrul Chaniago mengatakan, Kementerian Perhubungan serta BPPT secara terpisah sudah menyetujui penerapan Euro 4. Menurut Dasrul, dua kementerian dan lembaga tersebut saat ini sudah memiliki teknologi pengukur emisi gas buang pada bahan bakar Euro 4. Bahkan, industri mobil justru meminta agar regulasi tersebut segera terealisasikan.

“Karena mereka selama ini buat produk dalam dua jenis, Euro 2 dan 4. Indonesia masih pakai Euro 2, sementara negara ekspor sudah pakai Euro 4,” kata Dasrul.

Penulis: Danny Kosasih

Indonesia Bersiap Luncurkan Bahan Bakar Euro 4

Redaksi — Thu, 19 May 2016 06:29:23 +0000

Jakarta (Greeners) – Indonesia hanya tinggal menunggu hari jelang penandatangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait penerapan bahan bakar Euro 4. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian LHK Dasrul Chaniago mengatakan, hingga sejauh ini, Kementerian Perhubungan serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah menyetujui penerapan Euro 4.

Menurut Dasrul, dua kementerian dan lembaga tersebut saat ini sudah memiliki teknologi pengukur emisi gas buang pada bahan bakar Euro 4. Bahkan, industri mobil justru meminta agar regulasi tersebut segera terealisasikan.

“Karena mereka selama ini buat produk dalam dua jenis, Euro 2 dan 4. Indonesia masih pakai Euro 2, sementara negara ekspor sudah pakai Euro 4. Jadi bulan ini semoga bisa ditandatangani Permennya,” ujar Dasrul, Jakarta, Rabu (18/05).

Pengesahan Permen tersebut direncanakan akan dilakukan pada tahun ini. Mobil jenis baru yang diproduksi sebelum Permen disahkan juga akan diberi waktu hingga empat tahun untuk menghabiskan sisa produksinya dan harus menerapkan teknologi Euro 4 pada tahun 2020.

“Sementara untuk mobil jenis baru yang diproduksi pasca Permen hanya diperbolehkan untuk menghabiskan sisa produksi dalam 2 tahun,” tambahnya.

Lebih lanjut Dasrul mengatakan bahwa dengan diberlakukannya Euro 4 yang memiliki Research Octane Number (RON) minimal 95 dan Sulfur 50, maka kualitas udara diyakini akan lebih baik dengan minimnya NOX, SOX, dan CO yang dihasilkan dari Pembakaran.

Meski demikian, kualitas pencemaran udara tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga zat tersebut, masih terdapat Particulate Matter (PM) yang dihasilkan di udara. Saat ini saja, Jakarta dan beberapa kota di Indonesia baru memiliki sensor pengukur PM 10 yang dapat mengukur PM berukuran 10 mikrometer.

“Menurut rencana, tiga alat sensor yang akan dibangun tahun ini akan dapat menangkap perkembangan PM 2.5 yang memiliki ukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer,” kata Dasrul.

Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Lingkungan PBB (UNEP), pada tahun 2012 dan 2013 sempat melakukan penelitian terkait kerugian kesehatan dan sosial yang disebabkan pencemaran udara. Hasilnya, kerugian yang ditimbulkan menyentuh angka Rp38,5 Miliar. Ini termasuk biaya rumah sakit, biaya yang harus ditanggung keluarga pasien yang menunggu serta biaya kerugian dari perusahaan yang mengalami kekurangan tenaga pekerja dalam periode sakit tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperbaiki kualitas udara, baik dalam regulasi maupun penerapan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan.

Penulis: Danny Kosasih